BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam setiap kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya banyak memerlukan barang-barang berupa makanan dan perlengkapan lainnya, baik yang berupa kayu, plastik dan logam. Barang-barang tersebut ada yang disukai dalam waktu yang lama dan ada juga yang tidak lama atau pun rusak yang kemudian di buang. Sisa makanan dan barang-barang kebutuhan manusia yang tidak disukai dan tidak digunakan lagi disebut sampah. Dampak yang diakibatkan oleh sampah sangatlah beraneka ragam, bila jumlahnya terbilang kecil akibatnya mungkin hanya menimbulkan bau tak sedap atau pun pemandangan yang tidak enak dilihat. Akan tetapi apabila jumlahnya terbilang besar maka segudang permasalahan akan bermunculan seperti sarang nyamuk atau sarang penyakit menular, terlebih lagi bila tiba musim penghujan akan menimbulkan masalah yang lebih parah contohnya banjir. Masalah sampah bukan lagi menjadi sebuah fenomena yang baru di daerah perkotaan karena dengan bertambahnya jumlah penduduk, sampah bukan lagi menjadi sebuah masalah yang dapat dipandang sebelah mata melainkan sampah telah menjadi suatu masalah yang cukup kompleks yang membutuhkan penanganan yang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Manusia sebagai organisme yang hidup dalam suatu komunitas dapat memberi pengaruh dan dapat merubah suatu lingkungan karena manusia mempunyai kemampuan, akal dan teknologi dalam mengolah alam. Dapat dipahami bahwa manusia sebagai makhluk hidup selalu tergantung pada lingkungannya, oleh karena itu dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya harus diciptakan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kebersihan, kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah. Pengelolaan kebersihan merupakan suatu rangkaian yang bersifat sistematis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber
1
sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan. Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungannya dan kesehatan masyarakat, melindungi sumber daya alam khususnya air dari pencemaran. Pengelolaan sampah juga berarti memperlakukan sampah dengan tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan lingkungan.
B. Perumusan Masalah Sebagaimana telah diuraikan diatas maka dengan ini peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran pemerintah daerah kecamatan Bintan Timur menangani masalah pengelolaan sampah? 2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam hal pengelolaan sampah?
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian Tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Mengetahui mekanisme pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah daerah. 2. Mengetahui permasalahan apa saja yang ditemui dalam pengelolaan sampah. 3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah.
Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan memperluas wawasan penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengenai masalah pengelolaan sampah.
2
2. Bagi peneliti, sebagai bahan penelitian dan menambah wawasan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya mengenai masalah pengelolaan sampah. 3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebaagai bahan masukan bagi pemerintah tentang peranan yang dilakukannya dalam upaya pengelolaan sampah khususnya yang terdapat di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kijang. 4. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain dengan objek dan subyek penelitian yang sama.
D. Konsep Teoritis Untuk mengetahui konsep teori dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Peran Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Menurut Hasyimi Ali (2002:464) menjelaskan peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Istilah peranan dipakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu.
2. Kebijakan Kebijakan pemerintah dapat didefinisikaan sebagai pilihan terbaik untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat
secara
formal,
etik,
dan
moral
diarahkan
guna
menepati
pertanggungjawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan. Kebijakan menurut Carl J. Friedrich (2014:82) adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan
3
peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut daalaam rangkaa mencapai tujuan tertentu.
3. Pemerintah Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah secara tidak langsung mengatur hidup masyarakat. Pemerintah menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Menurut Osborne dan Plastrik (2013:76) bahwa pemerintah merupakan lembaga yang besar, kompleks, dan ruwet. Pemerintah menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.
4. Kebersihan Lingkungan Lingkungan yang bersih dan asri merupakan dambaan bagi setiap warga masyarakat
yang menempati
suatu pemukiman.
Masalah-masalah
yang
mengganggu kesehatan warga suatu pemukiman seringkali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan dari warga dan lingkungannya. Kesadaran masyarakat perlu dibangkitkan untuk memiliki perilaku bersih yang lebih baik dengan memberikan kesadaran untuk bersama-sama menunjukkan perilaku hidup bersih yang lebih baik. Upaya peningkatan perilaku hidup bersih masyarakat yang lebih baik antara lain dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat membangkitkan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan asri. Perilaku bersih merupakan kebutuhan penting untuk kehidupan manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan,
4
hidup bersih akan membantu tercapainya kehidupan yang sehat karena bersih mengandung pengertian bebas dari kotoran. Untuk menanamkan perilaku bersih pada masyarakat antara lain dengan membudayakan hidup bersih, sehingga pemerintah selalu mengingatkan masyarakat tentang perlunya perilaku bersih.
E. Konsep Operasional Adapun konsep operasionalnya yang akan dijelaskan adalah: Pemerintah merupakan sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik. Pemerintah bermula pada suatu bentuk pemerintahan yang berarti terbentuknya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah berdasarkan berbagai cara. Pemerintah yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan,
sehingga
setiap
anggota
masyarakat
yang
bersangkutan
menerimanya pada saat diperlukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mecapai tujuan negara. Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kebersihan lingkungan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Definisi operasional dari variabel peneliti Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bintan Timur, mengacu pada Peran Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman melalui variabel program indikator: 1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; 2. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; 3. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan
5
4. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan wawancara pemerintah daerah dan para pekerja kebersihan di lingkungan sekitar. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2006). 2.
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bintan Timur Kelurahan Kijang Kota. Dipilihnya lokasi ini karena kesadaran masyarakat masih rendah dan peran serta kepedulian masyarakat masih kurang dalam masalah kebersihan lingkungan serta peran pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan sampah yang berada di kecamatan Bintan Timur. 3. Informan Informan adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. 4. Jenis dan Sumber Data Untuk memperoleh data dan informasi mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan sampah maka dalam pelaksanaannya data dan informasi yang diperoleh akan dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu data primer dan data sekunder. 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dipergunakan teknik: a. Observasi atau pengamatan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung agar mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai fenomena yang
6
terjadi dilapangan. Seperti observasi di lingkungan kecamatan Bintan Timur dalam hal kebersihan lingkungan. b. Wawancara Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung kepada narasumber yaitu pemerintah daerah dan para pekerja kebersihan di lingkungan sekitar. c. Dokumentasi Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada dalam lokasi peneliti, yaitu berupa gambar atau foto, file-file yang bisa didapatkan dari pemerintah daerah dan catatan lainnya yang berkenaan dengan judul peneliti yaitu mengenai pengelolaan sampah dalam mewujudkan kebersihan lingkungan.
G. Teknik Analisa Data Setelah data itu diperoleh sepenuhnya, data-data tersebut akan dianalisa, dan mengacu pada konsep operasional. Tindak lanjut dari kegiatan pengumpulan data adalah mengelola data dan menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara. Proses pengelolaan dan menganalisa data ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian, sekaligus menaruh kesimpulan yang relevan terhadap hasil penelitian yang didapat dari berbagai sumber. Data-data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari lapangan akan dieksplorasikan secara mendalam.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1. Peran Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta didominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar dalam suatu peristiwa. Menurut Soerjono Soekamto (2004:212) peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dalam
pendapatnya
lebih lanjut menjelaskan, apabila
seseorang
melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya. Artinya, peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan untuk bekerja sama dalam suatu tugas yang mana fungsi keduanya sangat penting untuk bekerja dalam suatu organisasi.
2. Kebijakan Kebijakan pemerintah dapat didefinisikan sebagai pilihan terbaik untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat
secara
formal,
etik,
dan
moral
diarahkan
guna
menepati
pertanggungjawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan. Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” menurut Budi Winarno, (2002: 14-15) dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.
8
Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain.
3. Pemerintah Pemerintah sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan
dan
mengkoordinasi
pemerintahan,
serta
pembangunan
masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009:25) merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah secara tidak langsung mengatur hidup masyarakat. Pemerintah menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mecapai tujuan negara. Syafeii (2004:47) menjelaskan bahwa pemerintah adalah badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara.
4. Kebersihan Lingkugan Perilaku bersih merupakan kebutuhan penting untuk kehidupan manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan, hidup bersih akan membantu tercapainya kehidupan yang sehat karena bersih mengandung pengertian bebas dari kotoran. Untuk menanamkan perilaku bersih pada masyarakat antara lain dengan membudayakan hidup bersih, sehingga pemerintah selalu mengingatkan masyarakat tentang perlunya perilaku bersih.
9
Perilaku-perilaku yang tidak bersih dalam menjaga kesehatan lingkungan masyarakat masih sering ditemukan sehingga menjadi masalah tersendiri pula untuk membentuk kesadaran warga untuk memiliki perilaku bersih yang lebih baik. Belajar merupakan kewajiban bagi setiap individu agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan mereka. Termasuk dalam usaha meningkatkan kebersihan lingkungan pemukiman dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam menangani sampah adalah: 1. Jangan membakar sampah, karena jika sampah itu dibakar, racun yang ada dalam sampah tersebut membuat polusi udara termasuk pada udara yang kita hirup yang dapat membuat kita sakit. 2. Jangan mengubur sampah, karena racun yang ada didalam sampah akan meresap atau merembes kedalam tanah dan membuat air yang ada didalam tanah dapat tercemar begitu juga lingkungan disekitarnya. 3. Jangan membuang sampah, karena racun yang ada didalam sampah dapat mencemari lingkungan disekitar kita, makhluk hidup dan lingkungan kita akan mengalami kerusakan dan racun akan terus bertambah dimana-mana. Ketika kita membuang sampah plastik atau segala sesuatu yang terbuat dari plastik (tas plastik, pembungkus permen, styrofoam, kemasan dari bahan spon, dll), akan membutuhkan waktu sekitar 200-400 tahun untuk hancur. Membakar plastik menyebabkan zat-zat beracun dari sampah itu akan terlepas menuju atmosfir dan tentu akan masuk ke udara yang kita hirup. Menghirup polusi udara seperti ini akan menyebabkan dampak negatif yang serius pada kesehatan termasuk melemahnya kekebalan tubuh dan kanker paru-paru. Jika kita membuang sampah organik yang masih terbungkus plastik, sampah tersebut tidak bisa terurai atau hancur. Jadi pastikan sampah organik dipisahkan dari plastiknya. Tentu kita tidak mau menyebabkan teman atau keluarga kita sakit, hal yang harus dilakukan yaitu sampah harus dipisahkan, karena sampah akan berguna jika kita pisahkan menurut jenisnya.
10
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
1. Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan Timur adalah suatu wilayah yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yakni: Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang, Bintan Pesisir, Mantang, dan Tambelan. Inilah yang menjadi embrio terlahirnya wacana pembentukan Kabupaten Bintan Kepulauan sekaligus untuk menjadi pemekaran daerah Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dikarenakan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan pemisahan wilayah dari Provinsi Riau. Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan atau kebingungan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten Bintan dalam segala hal seperti administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau dirubah menjadi Kabupaten Bintan.
2. Sejarah Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan) pada zaman dahulu dikenal dengan julukan “Bumi Segantang Lada”, hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Bintan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Laut Cina Selatan. Di Kepulauan Riau pada kurun waktu 1722-1911 terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat. Kedua kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Daik, dan Kerajaan Melayu Riau yang berpusat di Pulau Bintan. Dalam perjalanannya kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu dengan pusat pemerintahannya berada di Pulau Penyengat. Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1983, telah dibentuk Kota Administratif (Kotif) Tanjungpinang yang membawahi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan pada tahun yang sama sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 telah pula dibentuk Kotamadya
Batam. Dengan adanya
11
pengembangan wilayah tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan lagi menjadi 3 Kabupaten yakni, Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan), Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2001, Kota Administratif Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom yang terpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau dengan memiliki 4 kecamatan yakni, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota, dan Bukit Bestari.
3. Kondisi Fisik Lingkungan dan Geografi Bintan merupakan sebuah wilayah dengan luas total 88.038 km 2 dengan jumlah penduduk 149.120 jiwa. Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan persebaran penduduk. Penduduk terbanyak tercatat di Kecamatan Bintan Timur yaitu sebanyak 40.667 jiwa. Jika dilihat dari kajian pemekaran Kabupaten Bintan 2014, terdiri dari 10 Kecamatan yang dibedakan menjadi kecamatan induk (Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong, Teluk Bintan, dan Toapaya), dan Kecamatan pemekaran (Bintan Pesisir, Mantang, Bintan Timur, Gunung Kijang, dan Tambelan). Secara geografis, wilayah kabupaten Bintan terletak antara 0 06’17”134’52” Lintang Utara dan 10412’47” Bujur Timur disebelah Barat 10802’27” Bujur Timur disebelah Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara
: Kabupaten Anambas
Sebelah Selatan
: Kabupaten Lingga
Sebelah Barat
: Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
Sebelah Timur
: Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemekaran wilayahnya melalui Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan 12
Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong. Sehingga sekarang jumlah Kelurahan di Kabupaten Bintan sebanyak 51 Kelurahan. Selain itu juga dilakukan pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Persisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Seri Kuala Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Toapaya, dan Tambelan.
4. Potensi Kabupaten Bintan memiliki banyak sekali potensi baik dalam segi pariwisata, industri, perikanan, pertambangan, maupun peternakan. Dibidang pariwisata, Kabupaten Bintan mempuyai kondisi alam yang luar biasa dengan banyak pantai eksotis yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Kabupaten Bintan mengarahkan potensi kepariwisataannya untuk pengembangan wisata terpadu, wisata bahari, wisata religi/sejarah, dan ekowisata. Kabupaten Bintan juga memiliki kawasan wisata yng sudah sangat terkenal dimancanegara, yaitu kawasan wisata Lagoi dilahan seluas 23.000Ha, terdapat 7 hotel bertaraf internasional, 2 Resort dan 2 lapangan golf bertaraf internasional dengan 36 hole. Kawasan wisata Lagoi terkenal dengan pantainya yang indah dengan pasir putih yang mempesona. Selain dari kawasan wisata Lagoi, Kabupaten Bintan juga menawarkan ekowisata sebagai pilihan lain dari berwisata di Kabupaten Bintan. Ekowisata di Kabupaten Bintan dipusatkan di Kawasan Air terjun Gunung Bintan. Wisata Religi/sejarah Kabupaten Bintan berada di kawasan Kota Kara dan Bukit Kerang. Wisata bahari Kabupaten Bintan yang berada di Pantai Sakera Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Kawasan Trikora merupakan salah satu kawasan wisata
13
potensial di pesisir timur Pulau Bintan seluas 1.800Ha di Kecamatan Gunung Kijang, Kawasan Berakit dan beberapa pulau di Kecamatan Tambelan, Bintan Pesisir dan Mantang. Desa Wisata (Kawal dan Teluk Bakau di Kecamatan Gunung Kijang, Sebong Pereh, Sei Kecil, Sebong Lagoi dan Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, serta Bintan Bekapur di Kecamatan Teluk Bintan.
5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. Tugas pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas: a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; c. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi
penyediaan
prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan d. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah. Tahap-tahap pengelolaan terdiri atas beberapa proses, dimulai dari sumber sampah hingga proses pembuangan ke TPA. Pengelolaan sampah ditujukan pada pengumpulan sampah mulai dari produsen sampai pada tempat pembuangan akhir (TPA), membuat tempat pembuangan sementara (TPS), transportasi yang sesuai lingkungan dan pengelolaan TPA. Sebelum dihancurkan, sampah dapat diolah terlebih dahulu untuk memperkecil volume yang didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. 1. Timbulan Sampah Timbulan sampah adalan volume sampah yang dihasilkan dari jenis sampah di wilayah tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah adalah:
14
a. Jumlah penduduk, artinya jumlah penduduk meningkat begitu juga mempengaruhi meningkatnya timbulan sampah; b. Keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi seseorang akan semakin banyak timbulan sampah yang dihasilkan; c. Kemajuan teknologi, akan menambah jumlah dan kualitas sampahnya. Besarnya timbulan sampah yang dihasilkan dan dalam upaya mencegah permasalahan yang dapat terjadi dari aktifitas masyarakat tersebut maka pemerintah perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasinya. Namun upaya-upaya pengelolaan sampah masih menimbulkan permasalahan.
2. Pewadahan dan Pemilahan Sampah Pewadahan sampah adalah aktifitas menampung sampah sementara dalam suatu wadah di tempat sumber sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan mengadakan pemilahan sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik). Bagi rumah tangga yang memiliki lahan, dapat mengolah sampah basah menjadi kompos yang berguna untuk tanaman, sedangkan untuk sampah kering seperti kertas, botol, plastik, dan kaleng sebelum dibuang sebaiknya dipilah dulu, karena sampah tersebut ada yang bisa didaur ulang atau digunakan kembali, dan bisa diberikan kepada pemulung. Kemudian sampah yang tidak bisa digunakan kembali dapat dibuang. Pewadahan ini dilakukan pada sampah yang telah dipilah yakni sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya beracun. Pola pewadahan yang dimaksud adalah pola individual, adalah aktifitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wadah khusus dari sampah individu yaitu setiap keluarga menyediakan pewadahan yang ditempatkan di halaman depan rumah atau di pinggir jalan sehingga mempermudah pada saat pengumpulan dan pengangkutan. Maksud dari pewadahan ini adalah untuk memisahkan sampah anorganik menurut jenisnya agar mempermudah dalam proses pengolahan selanjutnya.
15
3. Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari pewadahan/penampungan sampai dari timbulan sampah ke tempat penampungan sementara yang sekaligus diangkut ke TPA. Pengambilan sampah dilakukan pada waktu tertentu yang dilakukan oleh petugas kebersihan kota dengan mendatangi tiap-tiap sumber sampah untuk selanjutnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Sedangkan pengangkutan sampah merupakan kegiatan yang dimulai dari titik pengumpulan dari TPS ke TPA.
4. Tempat Pembuangan Akhir/Tempat Pemrosesan Akhir Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sarana untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Pembuangan sampah dilakukan di tempat tertentu sehingga tidak menganggu kesehatan masyarakat. Tempat tersebut tidak dibangun dekat dengan sumber air minum atau sumber lainnya yang dipergunakan oleh manusia. Tidak pada tempat yang sering terkena banjir, dan di tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia. Setelah sampah dikumpulkan dan diangkut, selanjutnya sampah dibuang ke tempat pembuangan sementara yang tersedia. Upaya penanganan diharapkan mampu mengurangi jumlah sampah mulai dari sumbernya sampai ke tempat pembuangan akhir. Menangani pengurangan sampah dilakukan dengan kegiatan 3R, yaitu:
A. Reduce (Mengurangi) Reduce adalah kegiatan mengurangi sampah, namun tidak akan menghilangkan sampah secara keseluruhan tetapi cara ini dapat mengurangi sampah dalam jumlah yang terlihat. Oleh karena itu kita harus mengurangi penggunaan bahan atau barang yang kita gunakan dalam aktifitas sehari-hari, karena semakin banyak kita menggunakan bahan atau barang, maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan. Agar tidak banyak menghasilkan sampah kita bisa meminimalisir penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Mengurangi produksi sampah dapat dilakukan dengan cara, yaitu: menggunakan bahan atau barang yang awet, mengurangi penggunaan barang
16
sekali pakai, mengurangi belanja barang yang tidak terlalu dibutuhkan, merawat dan memperbaiki pakaian, mainan, dan peralatan rumah tangga dari pada menggantinya dengan yang baru, dan menggunakan keranjang atau kantong yang dapat digunakan berulang-ulang.
B. Reuse (Memakai Kembali) Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan fungsinya untuk mengurangi sampah. Proses menggunakan kembali sampah dalam kehidupan sehari-hari tanpa mendaur ulangnya dulu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena membutuhkan tempat dan lingkungan yang memadai. Sebisa mungkin pilihlah barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang yang sekali pakai, hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Pemakaian kembali barang bekas tanpa harus memprosesnya dulu dapat dilakukan dengan cara, menggunakan kembali kemasan untuk fungsi yang sama atau untuk fungsi lainnya, memanfaatkan barang kemasan menjadi tempat menyimpan suatu barang, dan menggunakan bahan yang bisa dipakai ulang daripad yang sekali buang.
C. Recycle (Mendaur Ulang) Recycle merupakan sebuah proses mengolah kembali sampah atau bendabenda bekas menjadi barang atau produk baru yang memiliki nilai manfaat. Barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi, dapat didaur ulang. Namun tidak semua barang bisa didaur ulang, kita dapat memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Namun mendaur ulang sampah anorganik sulit bila dilakukan sendiri, tetapi kita dapat dengan mudah bila mendaur ulang sampah organik dengan mengubahnya menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis yang dapat didaur ulang misalnya kertas, plastik, gelas, kaleng, botol, dan sisa kain dapat dikumpulkan kemudian dijual kepada pengepul sampah sedangkan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi langsung dibuang ke TPA. Recycle adalah menunda penumpukkan sampah yang sifatnya anorganik, maka lambat laun hasilnya pun akan menjadi sampah kembali. Kegiatan mendaur
17
ulang sampah ini merupakan kegiatan yang cukup menarik, karena kita tidak perlu membeli bahan-bahan yang baru untuk membuat suatu kerajinan. Kita masih bisa memanfaaatkan sampah yang dianggap masih dapat digunakan untuk membuat kerajinan tersebut yang bernilai ekonomis tinggi. Berikut skema pengelolaan sampah.
18
BAB IV PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DIKECAMATAN BINTAN TIMUR
Dengan dikeluarkannya Peratuan Daerah Kabupaten Bintan No.12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebersihan setiap orang atau badan yang mengadakan kegiatan wajib menyediakan tempat penampungan sampah, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan masalah penanganan sampah. Peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengelolaan sampah khususnya di Bintan Timur dapat kita lihat dari beberapa indikator pembahasan yang akan diuraikan oleh peneliti. Adapun indikator yang diuraikan berdasarkan fungsi dan perannya, masyarakat
yaitu: Menumbuh dalam
kembangkan
pengelolaan
sampah,
dan
meningkatkan
melakukan
kesadaran
penelitian
untuk
mengembangkan teknologi, pengurangan, dan penanganan sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, mendorong dan memfasilitiasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah. Berikut ini beberapa uraian indikator yang menjadi pembahasan untuk mengetahui seberapa besarnya peran pemerintah kabupaten Bintan Timur dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah Kebersihan merupakan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, penyakit dan lain-lain yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan sangat penting dalam mengatasi berbagai masalah mengenai pengelolaan kebersihan, dengan dilakukannya pembinaan masyarakat dalam pengelolaan
19
sampah dapat melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud apabila ada usaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan atau sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Pembinaan terhadap peran serta masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Masyarakat harus mengerti dan memahami masalah kebersihan lingkungan serta secara aktif dalam mewujudkan kebersihan lingkungan. Peran serta masyarakat dapat dimulai dari skala individual rumah tangga yaitu dengan mereduksi timbulan sampah rumah tangga. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau badan usaha dalam pengelolaan sampah. Kerja sama dalam bidang pengelolaan sampah mencakup: a. Penyediaan/pembangunan TPA; b. Sarana dan prasarana TPA; c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; d. Pengelolaan TPA; dan e. Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan. Pengelolaan menurut kamus besar bahasa indonesia (2013:561) definisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan. Sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola Dalam kamus besar bahasa indonesia mengartikan sampah sebagai benda yang dibuang karena tidak terpakai dan tidak dapat digunakan lagi. Menurut kamus istilah lingkungan pengertian sampah adalah
20
bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atu pemakaian, barang rusak atau cacat selama manufaktur atau materi berlebihan atau buangan. Sampah merupakan konsekuensi yang ada karena aktifitas masyarakat. Akan tetapi, masyarakat tidak menyadari bahwa setiap hari akan menghasilkan sampah baik organik maupun anorganik. Kebanyakan masyarakat tidak mau untuk mengolah sampah yang telah mereka hasilkan tersebut, karena mereka menganggap bahwa hal itu boleh untuk dilakukan. Oleh karena itu, peran serta setiap masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi masalah sampah yang tidak ada hentinya. Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangankan peran seta masyarakat dalam meningkatkan kebersihan lingkungan.
2. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung. Selain penumpukan di tempat pembuangan sementara, sampah pun akan semakin meningkat jumlahnya di tempat pembuangan akhir, maka perlu dilakukan pengurangan dan penanganan untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut. Dalam Undangundang No. 18 Tahun 2008 pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. Pembatasan timbulan sampah; b. Pendaur ulangan sampah; dan c. Pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan: a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah;
21
b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Sejauh ini, berbagai upaya terus-menerus dilakukan meskipun dalam perkembangannya masih terdapat berbagai kendala yang sering dijumpai. Meskipun sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sampah tetap saja terlihat menumpuk. Tempat sampah khusus sudah disediakan seperti tempat sampah terpilah untuk sampah khusus berbahan organik, tempat sampah khusus untuk plastik, dan tempat sampah khusus logam. Namun tempat sampah itu sepertinya tidak berfungsi dan jarang digunakan. Penyebab banyaknya timbulan sampah dikarenakan pola konsumsi masyarakat itu sendiri, tambah banyaknya bahan yang dikonsumsi akan bertambah banyak pula sampah yaang dihasilkan. Perubahan pola hidup juga membawa permasalahan persampahan. Sebagian besar sampah yang terlihat adalah kemasan atau pembungkus (packaging). Hal yang rutin terlihat adalah ketergantungan masyarakat akan kemasan yang pada umumnya berupa plastik berbagai jenis yang menghasilkan sampah yang biasanya dibuang dimana saja. Pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat, dan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatannya. Timbulan sampah yang terdapat di Kabupaten Bintan sebanyak 127 ton/hari, sedangkan 36,6 ton/hari di Kecamatan Bintan Timur. Sampah yang ditangani sebanyak 85%. Sedangkan yang terangkut ke TPA yang terletak di Sei Enam sebanyak 63m 3 per/hari. Akan tetapi masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan
22
sampah dikarenakan jumlah armada
yang terbatas, kurangnya
armada
pengangkutan yang dibutuhkan serta tidak adanya anggaran untuk penambahan armada pengangkut sampah.
3. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengelolaaan sampah merupakan hal yang penting untuk diperhatikan jika memang kita tidak ingin lingkungan kita menjadi tercemar akibat penimbulan sampah yang semakin memburuk. Berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah namun terwujudnya lingkungan bersih dan sehat tidak terlepas dari partisipasi dan peran masyarakat sekitar. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah sampah yakni mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Namun tetap saja tidak semua masyarakat sadar dan tidak mau berpartisipasi dalam mengatasi masalah persampahan tersebut. Masyarakat masih menyepelekan masalah sampah ini terbukti dengan banyaknya orang yang cenderung membuang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan menjadi tercemar. Masyarakat dan pemerintah harus dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah juga masih menemui masalah dalam pengelolaannya yaitu jumlah armada yang terbatas, serta dibutuhkannya anggaran untuk sarana pengangkutan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, kegiatan reduce, reuse, dan recycle yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalaah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Sedangkan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Kondisi bank sampah masih kurang dijalankan karena belum adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bank sampah itu sendiri, akibatnya belum banyak masyarakat yang tahu tentang adanya bank sampah. Diperikarakan baru 20% masyarakat yang ikut peduli terhadap bank sampah, selain dari pada itu
23
masyarakat belum mengetahui apa fungsi dan keberadaan bank sampah. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah masalah yang sangat mudah dilakukan, tetapi tidak untuk dianggap mudah, karena banyak masyarakat yang mengabaikan. Mungkin saja tidak tersedianya tempat sampah dimana mereka berada, dan mereka terpaksa untuk membuang sampah sembarangan. Sekecil apapun yang kita lakukan, secara tidak langsung kita sudah turut serta melestarikan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah masalah yang sangat mudah dilakukan, tetapi tidak untuk dianggap mudah, karena banyak masyarakat yang mengabaikan. Mungkin saja tidak tersedianya tempat sampah dimana mereka berada, dan mereka terpaksa untuk membuang sampah sembarangan. Kebiasaan masyarakat membuang sampah, tanpa disadari masyarakat menganggap membuang sampah sembarangan adalah hal yang biasa. Berawal dari kebiasaan itulah masyarakat menjadi malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Saat ini, dalam menanggapi masalah membuang sampah sembarangan sudah menjadi pola perilaku di masyarakat yang biasa karena semua orang melakukannya. Secara tidak sadar perilaku membuang sampah sembarangan akan menjadi satu bentuk perilaku yang di dalam pikiran setiap masyarakat atau individu, membuang sampah sembarangan bukanlah hal yang salah. Perlu adanya usaha untuk membangkitkan perubahan bentuk perilaku masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan atau sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajiban, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus serta melibatkan berbagai unsur yang terkait dalam proses menciptakan kebersihan lingkungan.
24
4. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar adalah pembuangan sampah. Sampah-sampah yang akan dibuang dan ditumpuk begitu saja pada tempat yang sudah
disediakan
tanpa
diapa-apakan
lagi
sebelum
truk-truk
khusus
mengangkutnya. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, lingkungan akan menjadi kotor dan sampah yang membusuk akan menjadi bibit penyakit dikemudian hari. Walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan bila tidak dikelola dengan baik, tetapi masih ada sisi manfaatnya. Hal ini karena selain dapat merugikan masyarakat, sampah juga dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat. Ketika masih dibutuhkan, sampah pun dapat dijaga dan diperlakukan dengan baik, namun ketika tidak terpakai lagi akan dibuang dan tidak dipedulikan lagi. Padahral, tidak semua sampah adalah musuh yang harus dimusnahkan. Melalui pengelolaan secara terpadu, sebagian besar sampah dapat dimanfaatkan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga pengolahan sampah meliputi kegiatan: a. Pemadatan; b. Pengomposan; c. Daur ulang materi; atau d. Daur ulang energi Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, dan gas. Pengelolaaan sampah memiliki tujuan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan juga untuk mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Pengelolaan sampah dilakukan secara beda-beda tergantung zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengelola, dan ketersediaan area.
25
Metode pendaur ulang kembali sampah adalah cara untuk meminimalisir dampak timbulan sampah, sehinga dapat dilakukan pencegahan termasuk penggunaan kembali sampah sekali pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk agar bisa digunakan kembali, serta mengajak konsumen untuk menghindari penggunaan barang sekali pakai, kemudian memperbaikinya kembali untuk fungsi yang sama atau untuk fungsi yang lain.
26
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan temuan peneliti dari Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bintan Timur, peneliti mencoba menyimpulkan sebagai berikut: 1. Peran Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pengelolaan sampah sudah dilakukan semaksimal mungkin namun kesadaran masyarakat yang masih kurang menyebabkan sulit untuk menangani masalah sampah. Tanpa adanya masyarakat yang ikut turut serta untuk meningkatkan kebersihan lingkungan pemerintah tidak mungkin melakukan sosialisasi terus menerus untuk menyadari masyarakat yang terus membuang sampah sembarangan. 2. Pemerintah memudahkan
telah
menyiapkan
masyarakat
dalam
berbagai
bentuk
membuang
fasilitas
sampah,
untuk
seperti
di
letakkannya tong sampah di tempat-tempat umum yang sering dikunjungi masyarakat agar lebih memudahkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan menyediakan tempat penampungan sementara di sudut-sudut jalan.
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan, yaitu: 1. Pengelolaan sampah pada masyarakat yang hanya mengandalkan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akan menyebabkan berbagai permasalahan yang nyata. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat itu sendiri untuk mengurangi timbulan sampah yaitu dengan mereduksi volume sampah yang dihasilkan. 2. Diharapkan pemerintah harus terus berupaya mengingatkan masyarakat tentang kesadaran terhadap sampah dalam mewujudkan kebersihan
27
lingkungan dan menambahkan jumlah TPS, karena jika tidak ada campur tangan masyarakat pemerintah pun tidak mampu untuk memaksimalkan kebersihan lingkungan. 3. Untuk menumbuhkembangkan peran serta masyarakat diperlukan program yang dilaksanakan secara terus menerus dan terarah serta melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam menciptakan kebersihan lingkungan, agar masyarakat lebih dapat memahami melalui sikap penanaman kesadaran dan pembentukkan perilaku untuk tidak membuang sampah sembarangan. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud apabila ada usaha membangkitkan kesadaran masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan lingkungan dan menjadikan sampah sebagai suatu keharusan atau kewajibannya yang didasarkan dengan nilai kebutuhan.
28
Daftar Pustaka
Arya Wardhana, Wisnu. 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan. Bandung: Alfabeta. Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi, Kepemimpinan, Dan Efektivitas Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta. Gadjong, Agussalim Andi. 2007. Pemerintahan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia. Labolo, Muhadam. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers. Lubis, Solly. 2014. Politik Hukum Dan Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju. Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung. Mustafa, Delly. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta. Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta. Ndraha, Taliziduhu. 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta. Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Syafiie, Inu Kencana. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama. Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi Dan Politik Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Usman, Husaini. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Sumber Lainnya DKPP.Bintankab.go.id
[email protected] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
29
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
30
