BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai SKN 2009 berlandaskan 5 subsistem yaitu (1) Subsistem Upaya Kesehatan, (2) Subsistem Pembiayaan Kesehatan, (3) Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan, (4) Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan, (5) Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan, dan (5) Subsistem Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Subsistem Upaya Kesehatan dijelaskan secara lebih lanjut bahwa salah satu unsurnya adalah Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Penelitian dan Pengembangan dilakukan utamanya untuk mendukung peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan didasarkan pada masalah kesehatan prioritas, sumber daya kesehatan serta aspek terkait lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai. Sesuai dengan perkembangan dan keperluannya, pengembangan dan pemanfaatan Iptek perlu diperluas untuk mendukung pembangunan kesehatan secara keseluruhan. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan disebutkan bahwa tujuannya adalah terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur subsistem ini adalah kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, informasi kesehatan, sumberdaya manajemen kesehatan dan informasi kesehatan. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat bertujuan antara lain meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Renstra Kemenkes Tahun 2010 -2014 menyebutkan bahwa Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik 1
selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Sasaran Pemberdayaan antara lain adalah perorangan (tokoh masyarakat, tokoh agama), politisi, figur masyarakat dsb., kelompok (organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kelompok masyarakat), dan masyarakat luas serta pemerintah yang berperan sebagai agen perubahan untuk penerapan perilaku hidup sehat (subjek pembangunan kesehatan). B. Pengertian 1) Rencana Aksi Kegiatan Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusat HKKPM) merupakan rangkaian rencana kegiatan penelitian, pengembangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat 2) Input: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya 3) Output: segala sesuatu berupa barang/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan 4) Outcome: segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya luaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat 5) Indikator kinerja: ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan 6) Penelitian: adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 7) Pengembangan: adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 8) Penelitian dan pengembangan kesehatan: adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut metode yang sistimatik untuk menemukan informasi ilmiah dan/atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau suatu proses gejala alam
2
dan/atau sosial di bidang kesehatan, dan dilanjutkan dengan menguji penerapannya untuk tujuan praktis di bidang kesehatan. 9) Humaniora : adalah Ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu sosial, ekonomi, demografi, psikologi, budaya, hukum, etika, filsafat, pertahanan dan keamanan serta humaniora lainnya 10)Kebijakan Kesehatan: adalah pedoman yang menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan kesehatan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. 11)Pemberdayaan masyarakat : adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat seara terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. C. Tujuan dan Manfaat Tujuan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan Pusat HKKPM Tahun 2011-2015 adalah dalam rangka memberikan arah dan acuan semua unit struktural (bagian, sub-bagian, bidang, sub-bidang) dan fungsional (fungsional peneliti, pustakawan, dll) di Pusat HKKPM dalam mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dengan ditetapkannya Rencana Aksi Kegiatan Pusat HKKPM Tahun 2011-2015 ini akan bermanfaat sebagai alat manajemen, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan Pusat HKKPM dalam periode lima tahun mendatang dan juga sebagai alat komunikasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait tentang rencana kegiatan Pusat HKKPM dalam rangka mendapatkan dukungan dan kerja sama. D. Landasan Hukum dan Kebijakan Rencana Aksi Kegiatan Pusat HKKPM Tahun 2011-1015 direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan landasan-landasan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 3
8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian Dan Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta PP No. 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Litbang Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing PP No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP No. 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Litbang oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Litbang PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga PP No. 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 24 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Permenristek No 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Litbang dan Pengelolaannya Permenkes No. 1144 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Permen PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kepmenkes No. 267 Tahun 2010 Tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat Kepmenkes No. 160 Tahun 2010 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 Kepmenkes No. 375 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 Kepmenkes No. 374 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional Keputusan Menteri Kesehatan No. 145 Tahun 2007 tentang Pedoman Bencana Keputusan Menteri Kesehatan No. 381 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional Keputusan Kepala LANRI No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kepmenkes No. 1179 A Tahun 1999 Tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Dr. dr. Trihono, MSc, (2011): Rencana Besar Pengembangan Badan Litbangkes, Jakarta.
E. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Struktur Organisasi Pusat HKKPM adalah sebagai berikut:
4
Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat HKKPM
Tugas Pusat HKKPM : melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi Pusat HKKPM : 1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; 2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; 3. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; 4. Pelaksanaan kajian desentralisasi; dan 5. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga pusat. Tugas Bagian Tata Usaha: melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, laporan, dan tata usaha, serta rumah tangga Pusat.
5
Fungsi Bagian Tata Usaha: 1. Penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; 2. Pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan 3. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum. Tugas Sub Bagian Program dan Kerjasama (Sub Bagian PKS): melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengelolaan laboratorium penunjang dan perpustakaan. Tugas Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum (Sub Bagian KKU) : melakukan urusan keuangan, kepegawaian, umum, tata persuratan, protokol, pelayanan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan administrasi dan sarana penelitian dan pengembangan, dan gaji. Tugas Bidang Humaniora Kesehatan : melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang humaniora kesehatan Fungsi Bidang Humaniora Kesehatan : 1. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu sosial, ekonomi, demografi, psikologi, dan budaya; 2. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, etika, filsafat, pertahanan dan keamanan; dan 3. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang humaniora lainnya. Tugas Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya : melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu sosial, ekonomi, demografi, psikologi, budaya, dan ilmu terkait lainnya Tugas Subbidang Hukum dan Etika (HE) : melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu hukum, etika, filsafat, pertahanan dan keamanan dan ilmu terkait lainnya.
6
Tugas Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (AK & PPM): melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan, perilaku, dan peran serta masyarakat, serta kajian desentralisasi. Fungsi Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat : 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan kesehatan; 2. Pelaksanaan kajian desentralisasi; dan 3. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang perilaku dan peran serta masyarakat. Tugas Subbidang Analisis Kebijakan (AK) : melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan kesehatan dan kajian desentralisasi. Tugas Subbidang Perilaku dan Peran Serta Masyarakat (PPM) : melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perilaku dan peran serta masyarakat
Di samping itu, Pusat HKKPM, sebagai lembaga penelitian dan pengembangan, juga mempunyai struktur ad-hoc yakni: 1. Panitia Pembina Ilmiah (PPI) Tugas Panitia Pembina Ilmiah Pusat HKKPM adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kapasitas peneliti terutama di bidang metodologi penelitian dan HSR (Health System Research). b. Menyusun Protap penelitian dan pengembangan c. Menyusun prioritas penelitian d. Melakukan seleksi dan menilai usulan penelitian sesuai dengan kriteria/pedoman yang telah ditentukan e. Memberikan saran-saran perbaikan usulan penelitian, perbaikan protokol penelitian, perbaikan terhadap laporan penelitian, penyebaran hasil penelitian, seminar penelitian dan publikasi. f. Menyusun agenda kegiatan pembinaan penelitian dan pengembangan. g. Memberikan saran rumusan kebijakan dan rekomendasi dari hasil penelitian dan pengembangan, policy option, policy brief, policy memoranda. h. Melaksanakan tugas lain yang diminta Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, khususnya yang menyangkut kegiatan pembinaan ilmiah dalam rangka pembinaan institusi secara keseluruhan i. Melakukan kerjasama dengan Dewan Redaksi Buletin Sistem Kesehatan dan Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U). 7
j.
Memfasilitasi hasil-hasil litbangkes untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). k. Bersama Bidang memfasilitasi pengembangan Health Technologi Assessment (HTA). l. Bersama Komisi Etik Badan Litbangkes membina peneliti untuk mendapatkan Ethical Clearance. 2. Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U) Tugas Tim Penilai Peneliti Instansi Pusat HKKPM adalah sebagai berikut: a) Memeriksa karya tulis ilmiah dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya b) Memeriksa dan meneliti butir-butir kegiatan dalam DUPAK c) Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu d) Mengusulkan angka kredit bagi pejabat peneliti ke Ketua LIPI melalui Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan e) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Departemen/Instansi
8
BAB II PERKEMBANGAN DAN MASALAH A. Perkembangan dan masalah penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Status Kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: pelayanan kesehatan, lingkungan, perilaku dan faktor genetik. Kini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan yaitu Social Determinants of Health (SDH) adalah suatu kondisi dimana orang lahir, tumbuh, hidup, bekerja, menua, termasuk didalamnya sistem kesehatan. Kondisi ini dibentuk oleh distribusi uang, kekuasaan dan sumberdaya di tingkat lokal, nasional dan global. SDH bertanggungjawab pada sebagian besar ketidakadilan (inequity) di bidang kesehatan baik antar daerah didalam negeri maupun antar negara. Lima tahun berjalan UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25/1999 tentang penganggaran yang direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan. Kemudian, pada tahun 2007 dikeluarkan PP No. 38 tentang pembagian urusan. Walau telah dibagi-bagi kewenangan pusat dan daerah, namun PP ini dipandang telah menegasikan kewenangan daerah dimana diwacanakan kembali revisi yang lebih komprehensif. Selanjutnya, globalisasi membawa pengaruh bagi suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh globalisasi dalam bidang kesehatan mengakibatkan persaingan dalam pelayanan kesehatan terutama dengan masuknya tenaga kesehatan asing dan sarana pelayanan kesehatan yang dikelola oleh warganegara asing. Untuk memberikan perlindungan baik secara hukum maupun secara praktik medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan warga negara asing, diperlukan peraturan untuk regulasi dan pengawasan tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di Indonesia dan sarana pelayanan kesehatan yang dikelola oleh warganegara asing. Pada tahun 2000 ditandatangani deklarasi Millenium yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen. Komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai Millenium Development Goals (MDG’s). Delapan (8) tujuan MDG’s yaitu 1) Eradikasi kelaparan berat dan kemiskinan, 2) Mencapai pendidikan dasar universal, 3) Mempromosikan kesamaan gender dan pemberdayaan gender, 4) Menurunkan kematian anak, 5) Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, 7) Menjamin kelangsungan lingkungan, dan 8) Mengembangkan kerjasama global untuk perkembangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Pencapaian kinerja menjadi komitmen semua pihak, khususnya instansi Pemerintah untuk dapat melaksanakan pembangunan di Indonesia. Sasaran RPJMN di bidang kesehatan adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, menurunnya angka 9
kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 dengan 6 subsistem yaitu 1) upaya kesehatan, 2) pembiayaan kesehatan, 3) sumber daya manusia kesehatan, 4) farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) pemberdayaan masyarakat. AAdapun Grand strategi Kementerian Kesehatan yaitu 1) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, 3) Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, 4) Meningkatkan pembeayaan masyarakat. Sebagaimana kesepakatan global maka di bidang kesehatan adalah untuk mencapai tujuan ke 4, 5, dan 6 yaitu penurunan kematian balita, penurunan Kematian Ibu, dan memerangi HIV/AIDS, TB dan Malaria. Selain target yang penting di bidang kesehatan adalah penurunan prevalensi gizi kurang dan buruk. Dan dalam upaya mengatasi ketidakadilan kesehatan (health inequity) perlu dilaksanakan aksi social determinants of health yang merupakan bagian dari bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
B. Analisis SWOT Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam analisis SWOT, pada dasarnya kita melihat kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) dari organisasi Pusat HKKPM yang ada sekarang (existing), dan melihat kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) dari lingkungan yang ada. 1. Kekuatan (strengths) Berbagai kekuatan Pusat HKKPM yang di punyai adalah: a) Sumber daya manusia yang ada dengan pendidikan S3 sebanyak 11 orang, S2 sebanyak 37 orang, S1 sebanyak 45 orang, D3 sebanyak 3 orang, D1 sebanyak 24 orang. SDM peneliti sebanyak 62 orang dan non-peneliti sebanyak 73. Untuk SDM peneliti terdiri dari peneliti utama 5 orang, peneliti madya 19 orang, peneliti muda 24 orang dan peneliti pertama 13 orang dan staf peneliti sebanyak 7 orang. Di samping itu juga terdapat tenaga fungsional lainnya seperti pustakawan 2 orang. b) Fasilitas fisik meliputi bangunan seluas 37.237,02 m2 yang terdiri dari: perpustakaan, ruang kerja peneliti dan administrasi, ruang manajemen data, laboratorium penelitian dan pengembangan, ruang arsip, beberapa ruang pertemuan untuk diklat, aula, museum kesehatan ”dr Adhyatma”, fasilitas penginapan untuk peserta diklat, etalase tanaman obat, masjid ”As-Syifa”, koperasi karyawan, kantin, ruang fotokopi, dan garasi.
10
c) Buletin Penelitian Sistem Kesehatan terakreditasi A oleh LIPI yang terbit 4 kali setahun sebagai wadah diseminasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian dalam rangka meningkatkan profesionalisme peneliti. d) Journal for Social Determinants of Health, yang direncanakan diterbitkan tahun 2012, dua kali satu tahun, merupakan jurnal berbahasa inggris berfungsi sebagai wadah diseminasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian tentang determinan sosial kesehatan. e) WHO CC merupakan wadah kolaborasi antara Pusat HKKPM dengan WHOIndonesia melalui program kerjasama dibidang Health System Research yang pada pembaharuan disetujui dibidang Health Research System Management pada tahun 2012. Kegiatannya dilakukan oleh masyarakat, institusi, dan aktivitas dengan tujuan utama untuk menghasilkan pengetahuan serta mempromosikan dan mempertahankan status kesehatan masyarakat termasuk mekanisme untuk meningkatkan utilisasi penelitian. f) Laboratorium Sosial. Kegiatan Lab Sosial ini dirancang untuk mengetahui realitas objektif fakta sosial melalui studi tentang interaksi aktor sosial. Dengan diketahuinya fakta sosial dan struktur interaksi melalui lab sosial diharapkan dapat dikembangkan strategi / model intervensi dan membangun kapasitas stakeholder kesehatan. Tujuan keberadaan lab sosial ini adalah untuk menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian kesehatan melalui pengembangan keilmuan dan teknologi dengan memanfaatkan lab sosial sebagai salah satu media pembelajaran, pelatihan, pengembangan ketrampilan dan pengembangan model intervensi kesehatan. Lab ini juga diharapakan menunjang penelitian perilaku kesehatan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan program kesehatan. g) Laboratorium Litbang Pelayanan Pengobatan Tenaga Dalam Kegiatan lab tenaga dalam meliputi penelitian dan pengembangan tenaga dalam melalui pelayanan pengobatan dan pelatihan pengobatan tenaga dalam. Laboratorium ini diharapkan dapat membantu pemerintah terutama Kemkes dalam mengembangkan pengobatan alternatif tenaga dalam di Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan keamanannya. h) Laboratorium Litbang Pelayanan Pengobatan Obat Tradisional Kegiatan Laboratorium ini meliputi penelitian dan pengembangan melalui pelayanan pengobatan obat tradisional maupun penyediaan dan peracikan bahan jamu di griya obat tradisional, pelatihan atau penyuluhan tentang obat tradisional kepada masyarakat, penyediaan contoh-contoh tanaman obat di etalase tanaman obat dan penyediaan bibit tanaman yang bisa dibeli masyarakat. Laboratorium ini mendukung saintifikasi jamu maupun pengembangan obat tradisional lainnya. i) Laboratorium Litbang Pelayanan Akupunktur Kegiatan Laboratorium ini meliputi penelitian dan pengembangan melalui pelayanan akupunktur. Laboratorium ini mendukung penelitian mengenai pengobataan alternatif utamanya tentang akupunktur. 11
j) Laboratorium Litbang Pelayanan Andrologi Kegiatan Laboratorium ini meliputi penelitian dan pengembangan bidang kesehatan reproduksi pria, antara lain: Infertilitas, Hypogonadisme, Kontrasepsi pria, Disfungsi ereksi, dan Penuaan pria (andropouse). Laboratorium ini mendukung penelitian yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi utamanya mengenai Andrologi. k) Museum Kesehatan “dr Adhyatma” Museum kesehatan memamerkan koleksi alat dan teknik pengobatan penyakit bukan hanya yang berhubungan dengan teknologi modern saja tetapi juga secara tradisional yang merupakan budaya kesehatan bangsa Indonesia. Ratusan koleksi merupakan perlengkapan dan peralatan upaya pelayanan kesehatan tradisional. Sasana kesehatan budaya memaparkan realita kebudayaan supranatural dan kekuatan magik yang digunakan dalam praktik pengobatan tradisional. 2. Kelemahan (weaknesses) a) Adanya dua kantor yang berdomisili di Surabaya dan Jakarta, mengakibatkan sulitnya koordinasi dan tukar menukar informasi antar peneliti. b) Kantor pusat berada di Surabaya Dengan pejabat struktural yang semuanya berada di Surabaya, maka dibutuhkan koordinasi dan pembiayaan yang lebih besar. Lokasi kantor pusat yang jauh dari Badan Litbangkes dan Kementerian Kesehatan menyulitkan koordinasi bidang manajerial dan lambatnya informasi yang diterima oleh Pusat. c) Advokasi hasil penelitian Selama ini hasil penelitian masih berupa laporan penelitian, policy paper, standar, formula dan belum banyak yang di HKI-kan. Pemanfaatan hasil penelitian masih kurang karena kurangnya advokasi. d) Kurangnya SDM dibidang Humaniora Tugas pokok Pusat adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pembinaan litbang di bidang humaniora, tetapi SDM bidang humaniora sangatlah kurang dan SDM bidang hukum dan etika tidak ada e) Pemanfaatan laboratorium kurang sesuai tupoksi PHKKPM Dengan adanya restrukturisasi lembaga, seharusnya laboratorium yang seharusnya tersedia adalah laboratorium penelitian bidang humaniora, kebijakan kesehatan, perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang tersedia sekarang adalah laboratrorium penelitian klinis. f) Kurangnya pemanfaatan museum dalam penelitian Kurangnya pemahaman peneliti dalam pemanfaatan museum sebagai wahana penelitian menyebabkan kurangnya ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian yang terkait dengan koleksi-koleksi museum. Dasar-dasar pengobatan
12
tradisional yang dilakukan masyarakat terdahulu seharusnya dikombinasikan dengan pengobatan konvensional dan modern
bisa
g) Topik penelitian masih dalam skala kecil Beberapa topik penelitian masih dalam skala kecil, hal ini mengakibatkan hasil penelitian kurang memiliki daya ungkit secara nasional dan masih jarang dipakai oleh penentu kebijakan. h) Kepakaran yang tidak sesuai Dengan perubahan tupoksi dari Puslitbang Sisjakkes menjadi Pusat HKKPM, maka terjadi disparitas kepakaran antara kepakaran yang seharusnya (normative) dan kepakaran yang ada (existing) yang lebih mengarah kepada kepakaran sistem dan kebijakan kesehatan. i) Masih minimnya jumlah Professor Riset Jumlah professor riset di Pusat HKKPM hanya 1 orang, hal ini menyebabkan kurangnya pembinaan berjenjang peneliti pertama sampai peneliti utama. Disamping itu komposisi peneliti tidak proposional, masih banyak peneliti berada di level jabatan fungsional peneliti pertama dan peneliti muda. j) Minimnya peneliti bergelar Doktor (S3) Proporsi pendidikan peneliti di Pusat HKKPM seperti kerucut yakni S3: S2: S1 adalah 11 : 34 : 57 atau 1 : 3 : 5 yang seharusnya berbentuk kerucut terbalik yakni S3 : S2 : S1 adalah 5 : 3 : 1
3. Peluang (opportunities) a) Jejaring dengan lembaga litbang universitas dalam negeri Kondisi SDM peneliti di Pusat HKKPM masih kurang dari segi kuantitas maka perlu dikembangkan jejaring kerjasama dengan lembaga litbang universitas seperti Lemlit UNAIR dan Lemlit ITS dalam hal pelaksanaan penelitian bersama. b) Jejaring dengan lembaga litbang universitas luar negeri Dalam rangka meningkatkan kompetensi para peneliti Pusat HKKPM maka perlu dibangun aliansi dengan peneliti dari Perguruan Tinggi luar negeri, seperti : University of Queensland, John Hopkins University, Phillipines University, California State University. c) Jejaring WHO-CC(Collaborating Centre) Untuk meningkatkan kapasitas internasional dalam bidang health system research, maka dibutuhkan kerjasama dengan WHO d) Jarlitbangkes Badan Litbangkes Dengan berfungsinya Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Jarlitbangkes) Badan Litbangkes yang beranggotakan Lembaga penelitian milik Pemerintah dan Kementerian, Balitbangda, Lembaga penelitian Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Swasta maka informasi kemajuan litbang dapat dikomunikasikan secara efektif antar anggota Jarlitbangkes 13
4. Ancaman (threats) a. Kurangnya akses peneliti dengan lembaga penelitian lain di dalam maupun di luar negeri serta lembaga penelitian swasta mengakibatkan kesempatan untuk tampil sebagai pembicara menjadi berkurang b. Kurangnya kemampuan peneliti dalam substansi dan metodologi penelitian serta kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan, workshop, seminar dan simposium di dalam maupun di luar negeri mengakibatkan kompetensi peneliti menjadi stagnan (kurang berkembang) c. Dengan semakin banyaknya riset-riset kesehatan berskala nasional akan menyita waktu peneliti sehingga kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi terbatas dan status jabatan peneliti terancam untuk diberhentikan (sementara atau tetap) d. Dengan banyaknya lembaga riset baik dari daerah (balitbangda), universitas, maupun lembaga riset swasta (NGO) maka peneliti PHKKPM dituntut untuk bersaing dalam menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat e. Pada tingkat angka kematian bayi dan anak yang rendah, maka pemdekatan medis sudah tidak mampu menurunkan lagi, maka pendekatan sosial termasuk humaniora (antropologi, sosiologi, psikologi) menjadi solusi yang terbaik C. Isu Strategis Dari perkembangan masalah penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, analisis SWOT organisasi Pusat PHHKPM, maka dapat dirumuskan isu strategis, sebagai berikut: 1. Etnografi Budaya Sebagai indikator peningkatan status kesehatan yaitu penurunan kematian ibu dan anak belum mencapai sebagaimana target yang diharapkan maka perlu dilakukan terobosan untuk mengetahui determinan sosioekonomi budaya yang berhubungan. Penelitian tentang faktor-fator sosioekonomi yang berhubungan dengan kesehatan sudah cukup banyak dilakukan. Sedangkan kajian tentang pengaruh budaya terhadap kesehatan ibu dan anak masih perlu dilakukan dalam upaya mendukung penurunan kematian ibu dan anak. Sehingga perlu dilakukan mapping budaya untuk mengidentifikasi potensi dan masalah budaya yang berkontribusi terhadap kesehatan pada umumnya dan khususnya kesehatan ibu dan anak. 2. Social Determinant of Health (SDH) Indonesia masih dihadapkan pada masalah equity di bidang kesehatan. Sebagaimana diketahui ketidakmerataan fasilitas kesehatan, sarana, SDM Kesehatan di antara provinsi sehingga masalah pemerataan pelayanan kesehatan menjadi prioritas dalam upaya peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas.
14
3. Desentralisasi dan District Health Account (DHA) Dalam era desentralisasi, termasuk desentralisasi di bidang kesehatan dimana kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pembangungan kesehatan di daerahnya yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Bagaimana pembeayaan kesehatan yaitu proporsi untuk program-program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan, sumber-sumber pembeayaan, waktu dan ketepatan pencairan dana, mekanisme penyaluran dana dari Pusat seperti Bantuan Operasional Kesehatan ke puskesmas-puskesmas menjadi sangat penting agar pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik. 4. Globalisasi Globalisasi di bidang ekonomi juga diikuti di bidang kesehatan. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak atau ke empat terbanyak di Indonesia setelah India, Cina, USA, dan Indonesia memiliki daya tarik bagi tenaga kerja asing, serta pengelolaan sarana pelayanan kesehatan atau komoditas kesehatan lainnya oleh warganegara asing. Sehingga diperlukan regulasi tentang praktek medik dan pengawasan bagi tenaga asing dan sarana pelayanan kesehatan yang dikelola warganegara asing tersebut. 5. Klinik Kesehatan Selain itu kini di perkotaan banyak terdapat klinik-klinik pelayanan kesehatan. Bagaimana aspek perlindungan terhadap pasien dan tenaga kesehatan itu sendiri perlu dilindungi oleh peraturan. 6. Etika Kesehatan Dengan semakin baiknya status sosioekonomi masyarakat, tuntutan pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin tinggi. Sebenarnya hal tersebut sejalan dengan akreditasi yang dijalankan Kementerian Kesehatan sebagai jaminan kualitas pelayanan. Namun di masyarakat masih banyak terdapat isu-isu tentang malpraktek dan aborsi illegal. Serta bagaimana etika pemberi pelayanan kesehatan dalam menangani kasus koma berkepanjangan, penyakit-penyakit pada fase terminal atau untuk perawatan paliatif masih menjadi perdebatan. 7. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Sistem Jaminan Kesehatan Nasional sebagai upaya untuk mencapai health for all bagi masyarakat akan dilakukan sejak 1 Januari 2014 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga diperlukan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar di semua fasilitas kesehatan, cakupan kepesertaan untuk tenaga informal, perhitungan tarif BPJS yang terjangkau bagi masyarakat dan pemerintah dan diterima oleh organisasi profesi dan RS, mekanisme pembayaran iuran bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta baru jaminan kesehatan, badan penyelenggara di daerah. Disamping itu perlu dipikirkan tentang bagaimana kelangsungan Jaminan Kesehatan di daerah, seperti Jamkesda dan transformasi badan penyelenggara jaminan di daerah tersebut. Komponen Jaminan kesehatan daerah yang perlu 15
disesuaikan dalam rangka persiapan BPJS adalah tentang kepesertaan, tarif dan paket pelayanan. 8. Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Biosecurity Genetic Pengembangan model pelayanan untuk Daerah Terpencil Perbatasan dan kepulauan (DTPK) yang dapat diakses oleh masyarakat. Diperlukan model penempatan dan reward SDM kesehatan di DTPK mengingat rendahnya minat SDM untuk bekerja di daerah tersebut. Pada masa yang lalu terdapat kebijakan dokter Inpres dan PTT, baik dokter, dokter gigi dan bidan. Pada awalnya kebijakan tersebut sangat tegas, setiap dokter dan dokter gigi harus melalui masa PTT baik di daerah biasa, terpencil dan sangat terpencil. PTT tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan registrasi dokter, ijin praktek dan ijin untuk sekolah spesialis. Namun saat ini, kebijakan sudah berubah, PTT tidak lagi menjadi suatu kewajiban lagi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan agar di daerah DTPK terdapat tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara terus-menerus. Pemenuhan sarana transportasi sangat diperlukan karena masih terbatasnya sarana transportasi umum. Dan khusus di daerah perbatasan, diperlukan peningkatan surveilans dan biosecurity genetik. Sehingga tidak diingkari lagi diperlukan peningkatan anggaran Pusat, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. 9. Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) Sebagaimana UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Pasal 18 yaitu Pemeritah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Namun di masyarakat, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) masih rendah atau sebesar 56,% (2012). Indikator PHBS diperlukan antara lain untuk penguatan cakupan persalinan tenaga kesehatan, partisipasi masyarakat untuk datang ke posyadu. 10. UKBM dan Kemitraan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat termasuk desa siaga, secara kuantitas dan kualitas masih rendah. Forum desa belum optimal dalam menggerakkan UKBM yang terintegrasi dengan pegembangan desa siaga aktif. Mengenai kemitraan dengan dunia usaha seperti Corporate Social Responsibility dari perusahaan perlu dimobilisasi untuk memberdayakan masyarakat . 11. Promotif Preventif Disamping jumlah tenaga promosi kesehatan di dinas dan puskesmas masih rendah. Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan belum mejadi agenda politik pembangunan kesehatan. Isu kesehatan yang bersifat kuratif banyak digunakan sebagai isu politik untuk menarik simpati masyarakat. Karena isu promotif dan prevetif belum layak jual.
16
BAB III VISI, MISI, NILAI DAN SASARAN
A. Visi Menjadi lokomotif Litbang Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan, Dan Pemberdayaan Masyarakat B. Misi 1.
Menghasilkan produk, prototipe & teknologi baru
2.
Menghasilkan informasi dari penelitian yang berkualitas & aplikatif (kebijakan, opsi, program)
3.
Mengembangkan sumber daya (termasuk profesi) litbangkes
4.
Menjalin kerjasama litbangkes nasional dan internasional
C. Nilai 1. Kejujuran Dalam membuktikan kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu pengetahuan atau teknologi intervensi, maka peneliti harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. 2. Etika Sebagai peneliti harus menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi antar peneliti dan etika didalam melaksanakan penelitian. 3. Kebaruan Sebagai peneliti harus mampu menemukan kebaruan (novelty) dalam hal pengetahuan baru maupun teknologi baru. 4. Inovatif Sebagai peneliti harus mampu mencari meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
terobosan
dalam
rangka
5. Kaidah ilmiah Sebagai peneliti harus menjunjung tinggi kaidah-kaidah ilmiah dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian. 6. Inkonvensional Dalam rangka menemukan teknologi terobosan perlu cara berfikir yang diluar dari biasanya (inkonvensional). 7. Aplikatif Hasil-hasil penelitian harus dapat diterapkan untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan oleh pengguna (klien). 17
D. Sasaran Berdasar Renstra Kemenkes RI tahun 2010 – 2014, sasaran Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah "meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat"
18
BAB IV RENCANA KEGIATAN 2011-2015 A. Tujuan Sebagai penjabaran dari Visi, maka tujuan yang ingin dicapai Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun ke depan adalah: “Terselenggaranya litbang di bidang penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. B. Strategi 1. 2. 3. 4.
5. 6.
Menggunakan pendekatan multidisiplin dan multi institusi dalam pengelolaan litbang dan iptek kesehatan Menggunakan tahapan dinamis yang meliputi public health, dan beyond health dalam pengelolaan litbang dan iptek kesehatan Mempertahankan institusi pusat humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi WHO-CC Merencanakan dari awal terkait orientasi hasil litbangkes. Tahapan mulai dari hasil sementara sampai dengan hasil akhir adalah: a. Data/informasi/peta/atlas b. Artikel ilmiah yang dipublikasikan c. Prototipe/model/formula/standar/produk d. Rekomendasi untuk pembangunan kesehatan Membangun komunikasi dengan klien terkait tindak lanjut hasil-hasil litbangkes secara terbuka sesuai aturan keterbukaan informasi Mengembangkan secara berkesinambungan hasil-hasil litbangkes yang sudah ada, agar memenuhi kaidah kebaruan dan perbaikan untuk kesejahteraan manusia
C. Kebijakan Operasional
1.
Kebijakan dalam pengelolaan Program Litbangkes di PHKKPM adalah sbb: Diutamakan memberikan kontribusi signifikan pada 8 fokus Kemenkes, yaitu: a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita b. Perbaikan status gizi masyarakat c. Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyehatan lingkungan d. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat, pengawasan obat dan makanan f. Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat
19
g.
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan h. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier 2. Pengelolaan sumberdaya pusat humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bersifat pro aktif, yaitu tidak mengandalkan sepenuhnya pada fasilitas negara, namun memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi sumberdaya sesuai aturan hukum 3. Pengelolaan pendidikan, pelatihan, dan forum ilmuwan dilakukan dengan menumbuhkembangkan iklim ilmiah yang sehat 4. Penelitian dan pengembangan diutamakan dan didorong pada lingkup nasional 5. Produk Program Litbangkes adalah publikasi ilmiah dan rekomendasi Mendorong terciptanya iklim yang mendukung peningkatan kemampuan institusi untuk menghasilkan produk, mengembangkan jejaring penelitian pemanfaatan produk PHKPPM. D. Program Sasaran Program Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang humaniora kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung sasaran tersebut Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan indikator kinerja dengan target dan alokasi anggaran, yang direncanakan selama 5 tahun (2013 -2017). Adapun program penelitian dan pengembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
20
PROGRAM/KEGIATAN NO PRIORITAS A Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2013
Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan
Jumlah penelitian yang digunakan oleh unit terkait Jumlah penelitian yang diproses HKI dan atau Hak Cipta 1 Penelitian dan Meningkatnya Penelitian 1. Jumlah Pengembangan dan Pengembangan di produk/Informasi/Data Humaniora, Kebijakan Bidang Humaniora, Litbang Kesehatan Kesehatan dan Kebijakan Kesehatan dan Strategik di bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Humaniora, Kebijakan Masyarakat Masyarakat Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik : Nasional dan Internasional 3. Jumlah Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah III
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2014
2015
2016
2017
RENCANA 2013
PN/PB/KL
ALOKASI (dalam jutaan rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2014
2015
2016
2017
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
23
23
23
24
14.946
34.697
69.667
194.800
221.800
PB
22
22
25
25
25
1.204
1.135
3.427
1.300
1.400
PB
7
7
0
0
0
66.032
31.132
0,0
0,0
0,0
PB
1. Penelitian dan Pengembangan a) Bidang Humaniora Bidang Humaniora Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan bidang humaniora kesehatan. serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ilmu sosial, ekonomi, demografi, psikologi, dan budaya ; Hukum, etika, filsafat, pertahanan dan keamanan; Humaniora lainnya. Bidang Humaniora Kesehatan terdiri atas: a. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Sub Bidang Sosial, ekonomi dan Budaya mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu sosial, ekonomi, demografi, psikologi, budaya, dan ilmu terkait lainnya.
21
ROAD MAP SUB BIDANG SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA
Perilaku tenaga medis: Mengantisipasi banyaknya Epidemiologi Sosial : dokter umum yang faktor lingkungan social langsung melanjutkan studi dan budaya yang ke tingkat spesialisasi, mempengaruhi masalah sementara masih banyak kesehatan di masyarakat diperlukan dokter umum untuk ditempatkan dipuskesmas. TEMA PRIORITAS: “Peningkatan akses & kualitas pelayanan kesehatan” Stress social yang disebabkan oleh karena ketidakseimbangan yang terjadi akibat kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang melebihi sumberdaya yang ada
Sistem pelayanan kesehatan: Dampak reformasi pembiayaan kesehatan ( jamkesmas) pada status sosial dan budaya kesehatan masyarakat
Perlindungan konsumen terhadap ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan.
Perilaku kesehatan: Tehnologi kesehatan: Provider: profit Konsumen: perubahan perilaku Dampak dan non profit Faktor-faktor sosial yang dapat /Konsekuensi social hospital social budaya mempengaruhi budaya masyarakat dampak social masyarakat dan perlaku individu akibat kemajuan ekonomi dampaknya untuk meningkatkan tehnologi kesehatan masyarakat dalam mencari derajat kesehatan (alat kesehatan, obat) pengobatan ke dan mencegah pelayanan kesakitan Gambar 1. Road Map Sub Bidang Sosialkesehatan Ekonomi Dan Budaya konvensional dan alternative secara bersamaan.
8 fokus prioritas 1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita 2. Perbaikan status gizi masyarakat 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan 4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan 6. Pengembangan system jamkesmas 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
22
Area penelitian dan pengembangan yang termasuk kedalam sub bidang sosial, ekonomi dan budaya adalah: Sosiologi kesehatan adalah sub bidang yang menerapkan perspektif, konseptualisasi, teori dan metodologi sosiologi untuk fenomena yang berkaitan dengan kesehatan manusia dan penyakit Peran sosiologi kesehatan adalah menunjukkan dan menekankan pengaruh yang penting dari budaya, struktur sosial dan upaya institusi terhadap kesehatan, pengobatan dan kesakitan.
Area penelitian dan kajian dalam ekonomi kesehatan untuk mengetahui kondisi kepesertaan, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dan besarnya penggunaan dana penyelenggaraan Jamkesmas di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam rangka universal coverage bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2014, maka untuk menyelesaikan masalah portabilitas, masalah kesamaan hak tentang manfaat, pengelolaan keuangan yang harus nirlaba dan dana amanah, akuntabel dan transparan, pada saatnya Jamkesmas dan Jamkesda ini akan disatukan (dilebur) menjadi Jaminan kesehatan yang bersifat nasional dengan tetap mengedepankan peran pemerintahan prov/kab/kota dengan tetap mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
Antropologi sosial budaya adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok. Bukan hanya yang bisa diamati dengan mata tetapi apa yang ada dalam pikiran. Antropologi berkaitan dengan kebudayaan manusia. Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya sebagian saja dari tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Kebudayaan diperoleh dengan cara belajar, tidak diturunkan secara genetis maupun biologis. Dikatakan sebagai kebudayaan bila kebiasaan seorang individu dimiliki bersama oleh satu kelompok. Kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif. b. Sub Bidang Hukum dan Etik Sub Bidang Hukum dan Etik mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan penelitian, pengembangan,dan penapisan teknologi serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, etika, filsafat, pertahanan dan keamanan. Area penelitian Sub Bid Hukum dan Etik meliputi : 1) Etik Kesehatan adalah disiplin / metodologi untuk mempertimbangkan implikasi dari teknologi medis / pengobatan dan apa yang seharusnya atau Studi tentang perilaku,karakter dan motif yang yang terkait dengan implikasi dari teknologi atau pengobatan medis yang baik atau yang di refleksikan 23
sebagaimana seharusnya. Yang dimaksud etik dalam bidang kesehatan meliputi Bioetik , Etik Klinik/medis, Etik Keperawatan, Bisnis Etik. Area Penelitian bidang Etik : • Klinis esensial (history sejarah dan makanan) • Jaminan Kualitas • Kelahiran dan kematian (aborsi, malpraktek) • Lahir dan hidup (Wellborn, Hak Asasi Manusia, Hak Alam) • Kematian dan Kematian (euthanasia, perawatan paliatif, penyakit terminal) 2) Hukum Bid.Kesehatan Aturan sosial yang sudah di terapkan (Adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima kesehatan) Ruang lingkup Hukum dalam bidang kesehatan(Normatif dan Empiris) • Perlindungan kepada individu • Perlindungan kepada masyarakat, • Dan memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar kesehatan dapat tercapai Area Penelitian Bidang Hukum Kesehatan : • Pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan • Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan • Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan • Pengaturan yang berkaitan dengan komoditi kesehatan
b) Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Analisis kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan, perilaku, dan peran serta masyarakat, serta kajian desentralisasi. Dalam melaksanakan tugasnya bidang analisis kebijakan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai 2 sub bidang yaitu sub bidang perilaku dan peran serta masyarakat. a. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Perilaku da Peran serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penepisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perilaku dan peran serta Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang kesehatan sudah lama diterapkan di Indonesia. PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) merupakan wujud pemberdayaan masyarakat yang sudah berkembang sejak tahun 1976 yang 24
kemudian berkembang menjadi PHC (primary Health Care pada tahun 1978. Pendekatan PKMD diwujudkan dalam berbagai bentuk UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) seperti posyandu, polindes, pos obat desa. Dan tahun 2006 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan di fokuskan pada pembentukan pembangunan Desa Siaga. Walaupun Pemberdayaan Masyarakat sudah diamanatkan dalam UU kesehatan No. 23 Tahun 1992 dan SKN 2004, tapi belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Beberapa studi menggambarkan bahwa Pemberdayaan masyarakat terutama di bidang kesehatan masih rendah. Hasil Riskesdas 2007, angka prosentase Nasional Balita yang ditimbang lebih dari 4 kali selama 6 (enam)bulan terakhir baru mencapai 45,4% dan naik menjadi 49,9% pada Riskesdas 2010. Secara Nasional rumah tangga dengan PHBS (Perilaku Hidup bersih dan sehat) baru 38,7%. Terjadinya perubahan paradigma dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat yang lebih menekankan pada pelayanan promotif dan preventif (pencegahan), dengan tidak mengesampingkan pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan). Paradigma ini merubah pemeran dalam pencapaian kesehatan masyarakat, dari pemerintah menjadi masyarakat itu sendiri dengan tidak mengesampingkan peran pemerintah dan petugas kesehatan. Perubahan paradigma tersebut menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama. Dengan kata lain, perubahan paradigma tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri dalam menjaga kesehatannya, sesuai dengan visi Indonesia sehat, yaitu “Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan”. Menurut definisinya, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung-gugat demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strength) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (survive) dan (dalam pengertian yang dinamis) maupun mengembangkan diri untuk mencapai tujuantujuannya. Area riset dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan meliputi area sebagai berikut: • Perilaku (Knowledge, attitude, tindakan) • Peranserta (Approval-konstribusi) • Mobilisasi • Kemitraan • Jejaring • Advokasi • Kemandirian
25
ROAD MAP SUB BIDANG PERILAKU &PERANSERTA MASYARAKAT Th 2010-2014 TEMA PRIORITAS: “Peningkatan akses & kualitas pelayanan kesehatan”
Advokasi
Komitmen
Partisipatori
Kemandirian 8 f o k u s 8 fokus prioritas
Jejaring / kemitraan
Capacity building
Mobilisasi Resources
1. Asuransi Kesehatan Nasional /BPJS 2. Program Keluarga Berencana (KB) 3. Sarana Kesehatan dan Obat 4. Program Kesehatan masyarakat
1)
KEBIJAKAN adalah Aturan tertulis yang merupakan
Promosi Kesehatan
Metode/ Media Komunikasi
p 9. Peningkatan kesehatan ibu,r bayi dan balita i 10. Perbaikan status gizi o masyarakat r 11. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidaki menular diikuti penyehatan t lingkungan a 12. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM s kesehatan 13. Peningkatan ketersediaan, 17. keterjangkauan, pemerataan, e keamanan, mutu dan n penggunaan obat serta i pengawasan obat dan n makanan g 14. Pengembangan system k jamkesmas a 15. Pemberdayaan masyarakatt dan penanggulangan bencana a dan krisis kesehatan n 26 16. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunderk dan tersier. e s e
P
b. Sub Bidang Analisis Kebijakan Tugas Sub Bidang Analisis Kebijakan adalah melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Kesehatan dan Desentralisasi dan ilmu yang terkait lainnya. Area kajian sub bidang analisis kebijakan berada pada 3 level yang berbeda, yaitu level makro, meso maupun mikro. Level makro adalah tataran kebijakan pada tingkat nasional maupun global, level meso pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota, sedang level mikro pada tingkat institusi pelayanan kesehatan langsung. Ruang lingkup kajian pada sub bidang analisis kebijakan adalah: 1. Content & Instrument (isi dan instrumen kebijakan) Adalah analisis terhadap kandungan substansi kebijakan yang berupa instrumen regulasi tertulis dari sebuah kebijakan publik. Baik yang berupa hukum positif maupun turunannya. 2. Actors (aktor kebijakan) Adalah analisis terhadap para pelaku kebijakan, mulai dari policy maker (pembuat kebijakan), para pelaksana kebijakan, sampai pada yang menjadi sasaran kebijakan itu sendiri. 3. Power & Politics Institutions (kekuasaan & politik institusi) Adalah analisis terhadap interaksi diantara para aktor kebijakan, yang meliputi pola pembagian kekuasaan dan naik-turunnya kekuatan yang dimiliki oleh para aktor, dan perilaku aktor kebijakan dalam merebut, dan mempertahankan kekuasaannya. 4. Interest & Ideas (ketertarikan dan ide). Adalah analisis terhadap substansi kebijakan yang menggali lebih dalam maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan. Hal ini lebih kepada analisis motif dari sebuah kebijakan.
27
ROAD MAP SUB BIDANG ANALISIS KEBIJAKAN
8 fokus prioritas
Review /Evaluasi Kebijakan
Analisis Intensitas dan Konsekuensi Penerapan Kebijakan
Analisis Implementasi kebijakan
Kajian Resistensi & Perilaku negatif akibat penerapan kebijakan
TEMA PRIORITAS: “Peningkatan akses & kualitas pelayanan kesehatan”
Analisis Kebijakan Desentralisasi
Analisis Efektifitas Kebijakan
Kajian Value Kebijakan
Formulasi Kebijakan
KEBIJAKAN
1. 2. 3. 4. 5.
Pembiayaan Kesehatan Sistem Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan Dasar Desentralisasi Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan di DTPK
Kajian Issue Publik
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita 2. Perbaikan status gizi masyarakat 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan 4. Pemenuhan, pengembangan, & pemberdayaan SDM kesehatan 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu & penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan 6. Pengembangan system jamkesmas 7. Pemberdayaan masyarakat & penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. 28
Pengertian Kebijakan kesehatan : 1) Kebijakan Adalah Aturan Tertulis Yang Merupakan Keputusan Formal Organisasi Yang Bersifat Mengikat Yang Mengatur Perilaku Dengan Tujuan Menciptakan Tatanilai Baru Dalam Masyarakat. 2) Kebijakan Pada Umumnya Bersifat Problem Solving Dan Proaktif. 3) Kebijakan Lebih Bersifat Adaptif Dan Interpretatif 4) Contoh Kebijakan: Uu, Pp, Keppres, Permen, Perda, Keputusan Bupati, Kep. Direktur Analisis Kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Area Kajian meliputi: 1) 2) 3) 4)
Policy Formulation (perumusan kebijakan) Policy Implementation (penerapan kebijakan) Policy Review (Evaluasi kebijakan) Tambahan:Desentralisasi Kesehatan
Area penelitian dan pengembangan adalah: 1) Formulasi Kebijakan : • Kajian Isu publik mengenai kesehatan • Kajian Value Kebijakan mengenai kesehatan 2) Implementasi Kebijakan : • Kajian tentang Intensitas konsekuensi • Penerapan kebijakan kesehatan (Output dan Impact) • Kajian tentang Resistensi dan perilaku negatif akibat penerapan kebijakan 3) Evaluasi Kebijakan (Policy Review) • Efektifitas pelaksanaan kebijakan kesehatan 4) Desentralisasi Kesehatan
29
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang paling berharga. Upaya untuk pengembangan SDM dapat berupa membantu karyawan dalam peningkatan jenjang karier maupun peningkatan kompetensi. Pengembangan SDM meliputi pendidikan lanjutan regular/ non regular, pelatihan peningkatan kualitas SDM baik SDM fungsional maupun struktural, rekruitmen pegawai baru, pertemuan ilmiah dalam dan luar negeri
Gambar 3 Pelatihan Penulisan Artikel (Scientific Writing) 3. Pengembangan sarana dan prasarana Pengembangan sarana dan prasana bertujuan untuk menunjang berbagai kegiatan, meningkatkan kinerja pegawai PHKKPM dalam rangka pencapaian visi misi PHKKPM. Adapun program pengembangan sarana dan prasarana meliputi: a. Pengadaan sarana dan prasarana b. Perbaikan sarana dan prasarana c. Pengembangan Museum Kesehatan dan Laboratorium Luas seluruh bangunan gedung PHKKPM adalah 37.237,02 m2, dengan rincian sebagai berikut :
30
NO
JENIS PERUNTUKAN
LUAS (M2)
1.
Bangunan Gedung Kantor
8.553,07 m2
2.
Bangunan Gedung Pendidikan
350 m2
3.
Bangunan Bengkel
240 m2
4.
Bangunan Garasi & Tempat Parkir
1.903 m2
5.
Sistem Pengolahan Air Sederhana
1.886,70 m2
6.
Instalasi Gardu Listrik Induk
100 m2
7.
Asrama Permanen
4.245,25 m2
8.
Tanda Batas Lainnya (pagar)
2.499 m2
9.
Lapangan parker
15.000 m2
10
Jalan khusus kompleks
2.460 m2
JUMLAH 37.237,02 m2 Keterangan : Bangunan gedung kantor terdiri atas : 1. Ruang MC (Ruang Kasubbag keuangan lt1-2 sampai dengan museum lama) 2. Gedung 2-5 (Ruang Kasubbag Perlengkapan s/d Ruang Kopersai lama) 3. Gedung 3-6 (Ruang Kabid PKS dan lt2 serta perpustakaan) 4. Gedung 4-7 (Ruang Akupuntur,AROS,Museum) 5. Poliklinik (Obtra, Tenaga Dalam, Andrologi) Ex Lab. (BKMM dan Ex BPFK)
Pengembangan Museum Kesehatan dan Laboratorium 1) Museum Kesehatan DR. Adhyatma, MPH Museum ini dirintis sejak tahun 1990 oleh Dr. dr. Harijadi Soeparto, DOR.M.Sc. dan diresmikan pada tanggal 14 September 2004 oleh dr. Sujudi (Menteri Kesehatan pada saat itu). Permasalahan kesehatan yang dipaparkan di museum ini bukan hanya yang berhubungan dengan teknologi modern saja, melainkan banyak koleksi tradisional (asli) yang merupakan budaya kesehatan bangsa Indonesia. Ratusan koleksi merupakan perlengkapan dan peralatan upaya pelayanan kesehatan tradisional. Sasana kesehatan budaya memaparkan realita kebudayaan supranatural dan kekuatan magik yang digunakan dalam praktik pengobatan tradisional.Hal ini menarik minat dari berbagai kalangan, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan jurnalis atau mdia massa, hal ini terlihat dari liputan oleh beberapa stasiun televisi di Indonesia. 2) Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Pengobatan Obat Tradisional (LP4OT) Laboratorium ini berdiri sejak 10 Agustus 1990. Tujuan didirikan LP4OT adalah sebagai tempat untuk penelitian, pelayanan pengobatan terutama kepada pasien, melayani pembelian obat tradisional maupun bahan jamu di griya obat tradisional, mengadakan pelatihan atau penyuluhan tentang obat tradisional
31
kepada masyarakat, menyediakan contoh-contoh tanaman obat di etalase tanaman obat juga menyediakan bibit tanaman yang bisa dibeli masyarakat. Fasilitas yang dimiliki oleh LP4OT yaitu : • Etalase Tanaman Obat • Griya Obat Tradisional • Rumah pembibitan 3) Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Si Infertil – Andrologi Laboratorium ini mulai berdiri sejak 31 Juli 1998, menempati seluruh ruangan bekas Poli Remaja, Jl. Indrapura 17 Surabaya. Sejak 16 Desember 2002 Laboratorium andrologi berubah nama menjadi Poli Infertil Andrologi, dan pindah ruangan menempati gedung yang baru direnovasi menjadi satu dengan pelayanan kontrasepsi (KB). Laboratorium ini memberikan pelayanan yang membidangi kesehatan reproduksi pria, dengan topik utama : Infertilitas, Hypogonadisme, Kontrasepsi pria, Disfungsi ereksi, dan Penuaan pria (andropouse). 4) Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Penyembuhan Tenaga Dalam (LP4TD) LP4TD merupakan kerjasama antara PHKKPM dengan Satria Nusantara yang sudah dilakukan sejak 22 Februari 1992. Dengan adanya laboratorium ini diharapkan dapat membantu pemerintah terutama Kemenkes dalam mengembangkan pengobatan tradisional di Indonesia melalui penyembuhan tenaga dalam agar dapat menjadi pengobatan alternatif dan perawatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. 5) Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Pelayananan Akupunktur (LP3A) LP3A berdiri pada tanggal 7 April 1990 bertepatan dengan Hari Kesehatan Sedunia ke 42. Sejak tahun 1996, akupunktur resmi masuk dalam pelayanan kesehatan formal, seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Kesehatan dengan diterbitkannya Permenkes No. 1186/Menkes/Per/XI/1996 tentang Pemanfaatan Akupunktur di Sarana Pelayanan Kesehatan. Tujuan didirikannya LP3A ini agar masyarakat dapat mencermati pemanfaatan akupunktur. 4. Manajemen Litbang Manajemen didefinisikan sebagai proses planning, organizing, leading, dan controlling kerja-kerja para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ada. Dengan demikian manajemen litbang merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dan monitoring dan evaluasi semua kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan. Kegiatan manajemen litbang PHKKPM meliputi : a. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan b. Penyusunan Road Map penelitian c. Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPJA) d. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan e. Penyusunan proposal dan protokol penelitian f. Pelaksanaan penelitian 32
g. Penyusunan TOR Kajian h. Pelaksanaan kajian i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
5. Penyebarluasan hasil litbang Dalam rangka mendukung hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu kegiatan agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh secara maksimal oleh pengguna, pihak swasta maupun masyarakat luas yang berkepentingan. Kegiatan informasi, dokumentasi dan diseminasi merupakan kegiatan untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 6. Pengembangkan jejaring Pengembangan jejaring dan WHO CC Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (PHKKPM) bertanggung jawab mengembangkan kegiatan litbangkes baik di wilayah regional maupun nasional. Penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan litbangkes di provinsi/kota/Kabupaten dibutuhkan fasilitas penelitian dan pengembangan di provinsi/kabupaten/kota termasuk penyebarluasan hasil penelitian dan jaringan litbangkes, termasuk kerjasama litbangkes strategis seperti simpul-simpul pelaku litbangkes di daerah yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi, Balitbangda Kabupaten/Kota, Seksi Litbang Dinkes Kabupaten/Kota, LPPM perguruan tinggi dan Rumah Sakit dengan harapan dapat menjadi lokomotif bagi daerahnya dalam menetapkan program-program pembangunan di bidang kesehatan. Tujuan dari mengembangkan Jejaring Kerjasama PHKKPM dengan stakeholder regional dan nasional adalah : a. Diperolehnya strategi peningkatan peran PHKKPM dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan di tingkat lokal dan nasional. b. Tersosialisasinya hasil penelitian bidang PHKKPM dengan stakeholder daerah dan Perguruan Tinggi. c. Diperolehnya kesepakatan kerjasama litbangkes dengan sharing resources. Sedangkan dalam mengembangkan kerjasama di tingkat internasional, PHKKPM telah melakukan kerjasama dengan WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia. Kerjasama WHO dengan PHKKPM (dulunya bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan) mulai tahun 1974 hingga 1990. Kerjasama dengan WHO disebut dengan WHO-CC untuk penelitian sistem kesehatan (WHO-CC for Health System Research). Sejumlah kegiatan nasional dan internasional telah dilaksanakan antara lain Operational Research and System Analysis (ORSA), pelatihan dan lokakarya perencanaan kesehatan, model pengembangan pelayanan kesehatan primer (pembangunan kesehatan masyarakat desa dan pusat kesehatan masyarakat), pelatihan penelitian sistem kesehatan untuk Dinas Kesehatan kabupaten/kota, pengembangan modul KIA, dll
33
Kemudian pada tahun 2010 Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan berusaha mengaktifkan kembali kerjasama tersebut dengan nama WHO CC (WHO Collaborating Centre for Health System Research and Policy Development).
E. Kegiatan 1. Penelitian dan Pengembangan a) Bidang Humaniora Kesehatan a. Fokus dan area penelitian di bidang Humaniora Kesehatan Fokus dan area penelitian Sub Bidang Sosial Ekonomi Budaya adalah sebagai berikut : Penelitian sosiologi kesehatan meliputi : 1) Hubungan antara lingkungan sosial dan kesehatan antara lain Epidemiologi sosial dan Stress sosial 2) Kesehatan dan perilaku kesakitan, meliputi Perilaku sehat, Perilaku kesakitan dan peran sakit 3) Praktisi pelayanan kesehatan dan hubungan mereka dengan pasien, meliputi Klinisi dan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran dan sosialisasi dokter, Perawat, praktisi pelayanan kesehatan tingkat menengah, tenaga kesehatan lainnya, Pengobat tradisional dan praktek pengobatan alternatif, Hubungan dokter - pasien 4) Sistem pelayanan kesehatan meliputi Sistem pelayanan kesehatan terkait biaya pelayanan, Ketersediaan pelayanan kesehatan (profit and non profit hospital), Efek sosial dari tehnologi pelayanan kesehatan, Perbandingan sistem pelayanan kesehatan Penelitian ekonomi kesehatan meliputi : 1) Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di Indonesia meliputi Aspek Kepesertaan, Aspek Pembiayaan, Aspek Pelayanan Kesehatan, Aspek Kelembagaan 2) District Health Account sebagai dasar dalam perencanaan kesehatan sampai evaluasi dalam pembiayaan kesehatan di daerah. 3) Evaluasi ekonomi yang meliputi analisis biaya manfaat, analisis biaya efektifitas, analisis biaya utilisasi, studi pembiayaan kesehatan. Penelitian budaya kesehatan meliputi: Mapping riset etnografi kesehatan yang bertujuan untuk mendapat gambaran secara holistik aspek sejarah, geografi dan sosial budaya terkait Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada 12 (duabelas) etnis di Indonesia. Penggalian budaya yang berkembang di masyarakat dengan permasalahan KIA tersebut secara mendalam dipelajari secara detail berdasarkan kondisi alam, kependudukan, dan pola tempat tinggal, sejarah, dan unsur-unsur kebudayaan yang meliputi organisasi sosial dan 34
sistem kekerabatan, sistem teknologi, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, sistem religi, bahasa, dan kesenian. Sedangkan Fokus dan area penelitian sub bidang hukum dan etik adalah sebagai berikut : • Perilaku antisosial • Hukum Kedokteran dan Etika • Kebijakan Publik • Pelayanan Kesehatan dan Perawatan Sosial • Teknologi, Hukum dan Etika • Biomedik dan Masyarakat • Hukum Kesehatan Mental dan Etika • Nursing Research • Keselamatan Pasien dan Kualitas Pelayanan • Profesionalisme dalam Kesehatan • Perawatan Sosial Tenaga Kerja • Manajemen Risiko b) Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Fokus dan area penelitian di bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan isu strategis yang dikembangkan di lingkungan Kementerian Kesehatan serta berdasarkan area kajian dan ruang lingkup kajian Sub Bidang Analisis Kebijakan, maka pada tahun 2011-2014 maka fokus dan area penelitian dari Sub Bidang Analisis Kebijakan adalah sebagai berikut: 1) Pembiayaan Kesehatan Kebijakan yang ada pada topik ini adalah kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Persalinan (Jampersal), serta kebijakan-kebijakan pembiayaan kesehatan lainnya termasuk didalamnya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 2) Sistem Kesehatan Nasional Kebijakan Sistem Kesehatan Nasional yang dianalisis tidak berhenti pada sistem kesehatan yang sudah ada, tetapi juga kemungkinan pengembangan sistem kesehatan yang lebih baik, termasuk juga dengan memperhatikan sistem kesehatan yang berkembang secara global. 3) Pelayanan Kesehatan Dasar Kebijakan pelayanan kesehatan dasar yang menjadi kajian pada poin ini dimulai dari preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif. Kajian dilaksanakan pada pelayanan kesehatan dasar baik yang berada pada tingkat puskesmas dan jaringannya, juga pelayanan kesehatan dasar yang berada di rumah sakit. 4) Desentralisasi Bidang Kesehatan Arus perubahan ke arah desentralisasi yang terjadi pada seluruh segi kehidupan di negeri ini pada era reformasi juga turut berimbas pada 35
bidang kesehatan. segala kebijakan kesehatan yang pada awalnya lebih besar porsinya di pusat, menjadi tersebar ke kabupaten/kota sebagai unit desentralisasi. Hal ini juga mengimbas pada putusan bahwa bidang kesehatan sebagai salah satu kewenangan wajib yang harus diselenggarakan kabupaten/kota. Penelitian pada topik ini menjadi penting untuk menjamin implementasi kebijakan desentralisasi yang berhasil guna dan sesuai harapan. 5) Pelayanan Kesehatan di DTPK Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan secara umum tidak berbeda dengan daerah lainnya. Pelayanan kesehatan di DTPK menjadi lebih sulit karena keterbatasan akses akibat kondisi georafi dan iklim yang menyebabkan keterbatasan sarana prasarana pelayanan kesehatan maka akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan rendah, minat tenaga kesehatan rendah, dll. Khususnya didaerah perbatasan dengan negara tetangga terdapat masalah kesehatan yang berhubungan dengan mobilitas penduduk/barang. Topik penelitian pada poin ini adalah semua pelayanan kesehatan baik pada tingkat dasar sampai dengan rujukan yang berada di daerah tertinggal, perbatasan maupun kepulauan. Hal ini penting untuk menjamin pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah negeri. Sedangkan Fokus area penelitian dan pengembangan sub bidang Perilaku dan Peranserta masyarakat meliputi sbb : 1) Accessibility • Perilaku pencarian kesehatan (health seeking behaviour). • Pemberdayaan dunia usaha dalam hal pembiayaan kesehatan (cost sharing) 2) Community participation • Strategi partisipasi berbasis masyarakat (community-based strategy). • Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pengelolaannya (community participation in governance). • Pemberdayaan masyarakat (empowerment). 3) Decentralisation/local health system • Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem kesehatan daerah (district health system development). • Partisipasi masyarakat menuju kota sehat (healthy cities). • Partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan lokal/daerah (community participation in local health services). 4) Disease burden • Pola pelayanan yang dibutuhkan masyarakat (health needs)
36
•
Faktor perilaku yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit (determinants of health and disease other than economic or social policy) • Kesehatan sekolah (school health). • Pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan keluarga (family health strategy). • Pengembangan dukungan sosial dalam pemberdayaan (social support networks). 5) Economic policy and health • Koordinasi lintas sektoral (intersectoral coordination) • pemberdayaan potensi masyarakat dalam reformasi kesehatan menuju pemerataan). 6) Information, education and communication (IEC) Komunikasi, informasi dan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat (information and communication for the general public, health education strategis and impact, knowledge, attitudes and practices / KAP). 7) Insurance Asuransi kesehatan berbasis masyarakat (community based health insurance). 8) Policy process Peran masyarakat dan LSM dalam perumusan kebijakan (role of community and NGOs in policy formulation) 9) Programme evaluation Evaluasi dan assessment dampak kebijakan/program pemberdayaan masyarakat (evaluation and assessment of impact of policies or programmes on community empowerment) 10) Sector Analysis Kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral (intersectoral collaboration and coordination
2. Pengembangan SDM Adapun kegiatan pengembangan SDM Pusat HKKPM meliputi: a. Kenaikan pangkat / jabatan baik struktural maupun fungsional peneliti b. Pendidikan lanjutan regular yang berupa tugas belajar dan non regular yang berupa ijin belajar pada pegawai yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi (S1, S2, S3) c. Pelatihan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM baik peneliti maupun non peneliti yang dapat berupa pelatihan / kursus, peningkatan integritas pegawai. d. Rekruitmen pegawai baru untuk regenerasi pegawai yang ada, baik struktural maupun fungsional peneliti. e. Pertemuan ilmiah dalam dan luar negeri baik sebagai peserta aktif maupun sebagai narasumber 3. Pengembangan sarana dan prasarana
37
Pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui pengembangan laboratorium, pengembangan lab sosial, museum, pemeliharaan alat laboratorium, dan pengoperasionalisasian kantor Pusat HKKPM Surabaya dan Jakarta. Adapun kegiatan pengembangan sarana dan prasarana meliputi: a) Pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan sarana dan prasarana antara lain meubelair, AC, peralatan komputer, laptop, audio visual, peralatan lab. b) Perbaikan sarana dan prasarana Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki 2 (dua) kantor yang berada di Surabaya dan Jakarta. Kantor di Surabaya dimanfaatkan untuk kegiatan terkait penelitian dan kegiatan penunjang lain. c) Pengembangan Museum Kesehatan dan Laboratorium Kegiatan penunjang antara lain perpustakaan, museum kesehatan serta laboratorium (laboratorium pelayanan pengobatan tradisional, laboratorium tenaga dalam, laboratorium kesehatan reproduksi, laboratorium akupunktur dan laboratorium sosial). Kegiatan yang dilakukan di Museum yaitu : • Koleksi benda museum kesehatan • Perawatan koleksi museum • Menerima kunjungan museum • Mengikuti pameran • Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Guide Museum • Mengikuti Pelatihan Desain ruangan Museum • Promosi Museum • Membuat karya tulis bidang museum Kegiatan yang dilakukan Laboratorium –Laboratorium adalah : • Penelitian • Pendidikan dan Pelatihan • Pelayanan Kesehatan 4. Manajemen litbang Manajemen litbang dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan penelitian bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Manajemen litbang ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegitan pertemuan internal dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan fungsi kelembagaan Pusat HKKPM. 5. Penyebarluasan hasil litbang Rangkaian kegiatan penyebarluasan hasil litbengkes merupakan kegiatan yang terbentuk dalam suatu dokumen yang disebut dokumen informasi, dokumentasi dan diseminasi dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penerbitan Majalah dan Jurnal Ada 4 publikasi yang diterbitkan PHKKPM yaitu:
38
b.
c.
d.
e.
f.
1) Buletin penelitian sistem kesehatan, terbit 4x dalam setahun, Januari, April, Juli, Oktober. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan adalah terbitan berkala yang diperuntukkan sebagai sarana penyebarluasan informasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (PHKKPM) yang dikemas dalam bentuk artikel. 2) Buletin Litbangkes dalam bahasa Inggris, diterbitkan untuk lebih mengenalkan produk/hasil penelitian institusi ke tingkat internasional. Buletin ini terbit 2x dalam setahun Juli dan Desember 3) Warta JIP untuk memberikan informasi tentang koleksi baru yang ada di perpustakaan : terbit 4x dalam setahun Maret, Juni, September, Desember 4) Kumpulan abstrak terbit 1x dalam setahun Kegiatan ini untuk menghimpun abstrak laporan hasil penelitian serta artikel ilmiah para peneliti yang diterbitkan pada Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, serta artikel peneliti yang dimuat di selain terbitan isntitusi. Kumpulan abstrak ini sebagai promosi produk PHKKPM. Dewan Redaksi Buletin Penelitian Sistem Kesehatan adalah majalah ilmiah yang diterbitkan PHKKPM. Pameran Hasil Litbangkes Pameran dimaksudkan untuk menunjukkan pada masyarakat umum tentag hasil-hasil yang telah dicapai oleh institusi. Pameran adalah juga ajang promosi untuk lebih mengenalkan PHKKPM. Penyebarluasan Hasil Litbangkes/Diseminasi Diseminasi hasil penelitian adalah suatu kegiatan penyebaran informasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti PHKKPM. Sasaran diseminasi adalah pengambil kebijakan, stake holder dan praktisi ilmiah. Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan karena dipandang perlu untuk mensosialisasikan hasil penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat, mengingat hasil penelitian adalah merupakan temuan-temuan untuk kebaikan obyek penelitian. Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan Perpustakaan adalah merupakan suatu tempat untuk memperoleh suatu informasi guna menambah wawasan atau sebagai referensi untuk keperluan penelitian, pengajaran dan lain sebagainya. Perpustakaan memerlukan koleksi bahan pustaka yang terdiri dari berbagai media, salah satunya adalah buku. Informasi yang disediakan oleh perpustakaan harus selalu baru, untuk itu dirasa perlu untuk senantiasa melakukan kegiatan pembelian/pengadaan buku-buku baru guna memberikan kepuasan pada pengguna dalam pemerolehan literatur. Perawatan Buku-Buku Perpustakaan Koleksi perpustakaan mayoritas merupakan buku-buku tercetak mempunyai keterbatasan waktu untuk penyimpanannya. Koleksi buku tercetak lama kelamaan akan mengalami kerusakan fisik, oleh karena itu untuk memperpanjang usia buku koleksi perpustakaan haruslah upaya perawatan secara fisik.
39
6. Pengembangan jejaring WHO CC Adapun kegiatan WHO CC for Health System Research and Policy Development antara lain : 1. Development of Health System Research Untuk penelitian sistem kesehatan dan pengembangan kebijakan, dengan kegiatan : Need assessment dan prioritas penelitian sistem kesehatan Mengembangkan dan merencanakan HSR termasuk pelayanan kesehatan, pembiayaan pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan logistik, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan Melakukan penelitian sistem kesehatan berdasarkan prioritas daerah, nasional dan lokal. 2. Development of policy research and policy analysis Meningkatkan HSR dan analisis pada NIHRD Melakukan meta analisis pada isu strategis utk mendukung pengembangan kebijakan kesehatan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota) Rekomendasi dan advokasi isu kesehatan yg relevan 3. Capacity Building of research institution in health systems and policy Peningkatan kemampuan pada sistem kesehatan dan kebijakan metodologi penelitian bagi para peneliti: penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian kebijakan, analisis kebijakan, meta analisis, pemetaan politik Pengembangan laboratorium penelitian sosial Pelatihan sistem kesehatan dan penelitian kebijakan: Indonesia dan luar negeri 4. Strengthening of networking with other institutions at national, regional and international levels Mengembangkan kerjasama tingkat regional, nasional, lokal untuk mempercepat pencapaian RPJP, RPJMN, MDG 's dan target lainnya Mengembangkan sistem dan kebijakan kesehatan Setelah WHO CC for Health System Research and Policy Development kerjasama akan dilanjutkan dengan WHO CC for Health Research System Management (HRSM).
40
BAB V PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2011-2015, Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat disusun sebagai acuan kegiatan selama 5 tahun kedepan. Penyusunan dokumen Rencana Kegiatan ini disusun dan didukung bersama oleh Subbid Hukum dan Etika, Sosial Ekonomi dan Budaya, Analisis Kebijakan, dan Perilaku dan Peran serta Masyarakat beserta anggota PPI untuk mencapai visi dan misi Pusat HKKPM dalam menanggulangi masalah kesehatan di Indonesia. Visi Pusat HKKPM adalah menjadi lokomotif litbang bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendukung visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, yakni sebagai lokomotif penelitian, pengawal kebijakan dan legitimator program pembangunan kesehatan. Kesemua itu diarahkan dalam rangka mencapai visi Kementerian Kesehatan yakni Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan. Peneliti, sebagai aset utama lembaga Riset akan terus dimotivasi dan ditingkatkan kompetensi dan jumlahnya sesuai tupoksi Pusat HKKPM sehingga dapat menghasilkan produk humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang berupa policy paper sehingga secara langsung dapat dimanfaatkan oleh policy maker dan provider pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan) dan masyarakat luas. Peningkatan kompetensi peneliti tentunya harus disertai dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi pemecahan masalah kesehatan. Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Kegiatan Pusat HKKPM Tahun 20112014 ini diharapakan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pusat HKKPM, baik menyangkut kegiatan penelitian dan pengembangan maupun kegiatan peningkatan kapasitas institusi. Akhirnya hanya dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berupaya sekuat tenaga untuk berkarya dalam penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, pemberdayaan masyarakat semoga menjadi sumbangsih Pusat HKKPM dalam mendukung visi Badan Litbangkes, yakni sebagai lokomotif penelitian, pengawal kebijakan dan legitimator program pembangunan kesehatan.
41
