BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Samarinda sebagai Kota Jasa,
Industri,
Perdagangan
dan
Pemukiman
yang
Berwawasan
Lingkungan perlu dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang akan menjadi salah satu acuan dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Pembangunan di Kota Samarinda
haruslah sinergi dengan
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan kabupaten dan kota yang di ada sekeliling Samarinda pada khususnya, sehingga pembangunan
yang
dilaksanakan
dapat
memberikan
hasil
yang
maksimal. Musyawarah merupakan
wadah
Perencanaan penyampaian
Pembangunan aspirasi
(MUSRENBANG)
masyarakat
yang
akan
menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD),
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda perlu mendapat dukungan penganggaran yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Penyusunan KUA ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan suatu pedoman dan atau petunjuk untuk kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2011 (RAPBD 2011). Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan, penyusunan KUA 2011 merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah Kota Samarinda. KUA 2011 disusun dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2010. Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) 2011 digunakan juga untuk mensinkronisasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang operasionalnya sebagaimana tertuang di dalam pasal 84 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Permendgari Nomor 59 Tahun 2007, rancangan KU-APBD yang memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, dan sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011.
B. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundangundangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; 9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Pemerintahan
Urusan
Daerah
Pemerintahan
Provinsi,
dan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3
18. Peraturan
Presiden
Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 20102014; 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 dimaksudkan sebagai penjabaran skenario rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda 2011 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda. 2. Tujuan Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Samarinda Tahun 2011.
4
D. Kinerja Pembangunan Daerah Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas atau kualitas yang terukur.
Kinerja pembangunan daerah
merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas oleh pemerintah daerah,
sebagai
implikasi dari kebijakan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses
atau
tidaknya
suatu
organisasi,
program
atau
kegiatan.
Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai penyimpangan yang terjadi antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan
tersebut,
dapat
dilakukan
upaya
perbaikan
dan
peningkatan kinerja. Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan indikator makro pembangunan yang diimplementasikan dari program pembangunan dan sumber
daya
keuangan
yang
direpresentasikan
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan pemerintah daerah, yang komponen pokoknya adalah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancer, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembanyarannya kembalioleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
5
yang
akan
diterima
kembali,
baik
pada
tahun
anggaran
yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Perkembangan APBD selama kurun waktu tahun 2005 – 2010, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan APBD Kota Samarinda dengan rata-rata pertahunnya sebesar
14,74%.
Gambaran
lengkap
perkembangan
APBD
Kota
Samarinda Tahun 2005 – 2010 disajikan pada tabel 1.1. Tabel 1.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Samarinda Tahun 2005 – 2010*)
Tahun
APBD
Pertumbuhan per Tahun (%)
2005
855,357,888,609.20
2006
1,354,982,072,089.60
36.87
2007
1,757,216,868,304.05
22.89
2008
1,914,818,392,588.52
8.23
2009
1,593,782,627,336.34
-20.14
2010
2,148,935,090,952.00
25.83
Rata-Rata Pertumbuhan Per tahun
14.74
Sumber: Bappeda Kota Samarinda *)2005 - 2009: realisasi APBD *)2010: APBD-P
Secara total pendapatan Kota Samarinda berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam kurun waktu Tahun 2005 – 2010 mengalami peningkatan sebesar 22,13% pertahun dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 85,94% per tahun sebagaimana table 1.2.
6
Tabel 1.2 Perkembangan Total Pendapatan Kota Samarinda Tahun 2005 – 2010*) Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pendapatan
818,072,163,018.12 1,155,295,624,914.10 1,270,790,348,949.26 1,568,327,394,881.81 1,367,260,400,912.86 2,035,031,417,531.00 Rata-rata per tahun
Pertumbuhan % 41.22 10.00 23.41 (12.82) 48.84 22.13
APBD 855,357,888,609.20 1,354,982,072,089.60 1,757,216,868,304.05 1,914,818,392,588.52 1,593,782,627,336.34 2,148,935,090,952.00
Proporsi % 95.64 85.26 72.32 81.90 85.79 94.70 85.94
Sumber: Bappeda Kota Samarinda *) 2005 - 2009: realisasi APBD *) 2010: APBD-P
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2005 – 2010 rata-rata pertumbuhannya per tahun mengalami kenaikan sebesar 13,77% dan kontribusi terhadap APBD rata-rata per tahun adalah sebesar 6,59%, sebagaimana pada table 1.3. Tabel 1.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan APBD Kota Samarinda Tahun 2005 – 2010*) Pendapatan Asli Pertumbuhan Daerah % 2005 71,076,773,540.12 2006 81,346,118,726.10 12.62 2007 94,808,854,575.26 14.20 2008 101,435,637,374.81 6.53 2009 120,565,040,611.86 15.87 2010 150,000,000,000.00 19.62 Rata-rata per tahun 13.77 Sumber: Bappeda Kota Samarinda *) 2005 - 2009: realisasi APBD *) 2010: APBD-P Tahun
APBD 855,357,888,609.20 1,354,982,072,089.60 1,757,216,868,304.05 1,914,818,392,588.52 1,593,782,627,336.34 2,148,935,090,952.00
Proporsi % 8.31 6.00 5.40 5.30 7.56 6.98 6.59
7
Jika melihat kemampuan keuangan dari PAD dengan rata-rata per tahun
memberikan
kontribusi
terhadap
APBD
sebesar
9,22%
menunjukkan bahwa Kota Samarinda mempunyai kemampuan fiscal dalam kategori yang kurang mampu. Hal ini berarti pendapatan di luar PAD masih Sebesar 90,78%. Perkembangan Total Dana Perimbangan Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2005 – 2010 rata-rata pertumbuhannya per tahun mengalami kenaikan sebesar 8.66% dan kontribusi terhadap APBD ratarata per tahun adalah sebesar 64,54%, sebagaimana pada table 1.4. Tabel 1.4 Perkembangan Total Dana Perimbangan Kota Samarinda Tahun 2005 – 2010*) Tahun
Dana Perimbangan
2005
733,243,559,478.00
2006
1,071,349,031,589.00
2007
Pertumbuhan (%)
Proporsi %
APBD 855,357,888,609.20
85.72
31.56
1,354,982,072,089.60
79.07
803,068,482,374.00
-33.41
1,757,216,868,304.05
45.70
2008
1,019,293,403,707.00
21.21
1,914,818,392,588.52
53.23
2009
934,282,086,901.00
-9.10
1,593,782,627,336.34
58.62
2010
1,394,834,247,901.00
33.02
2,148,935,090,952.00
64.91
Rata-rata per tahun
8.66
64.54
Sumber: Bappeda Kota Samarinda *) 2005 - 2009: Realisasi APBD *) 2010: APBD-P
Belanja Daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan transfer/bagi hasil ke desa. Belanja daerah terbagi tiga yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.
Untuk
keperluan
operasional
pemerintah
daerah,
maka
pengeluaran dibagi ke dalam kelompok : Belanja pegawai, belanja barang,
8
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, dan bagi hasil pendapatan lainnya. Perkembangan alokasi belanja daerah Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2005 – 2010 mengalami kenaikan rata-rata per tahun 22,03% dan rata-rata proporsi sebesar 82,00% per tahun sebagaimana terlihat pada table 1.5. Tabel 1.5 Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2005 – 2010*) Tahun
Pertumbuhan %
Belanja
2005
555,302,133,068.69
2006
857,009,843,643.11
2007
APBD
Proporsi %
855,357,888,609.20
64.92
35.20
1,354,982,072,089.60
63.25
1,390,412,323,878.27
38.36
1,757,216,868,304.05
79.13
2008
1,677,136,262,896.97
17.10
1,914,818,392,588.52
87.59
2009
1,553,645,821,834.00
(7.95)
1,593,782,627,336.34
97.48
2010
2,141,435,090,952.00
27.45
2,148,935,090,952.00
99.65
Rata-rata per tahun
22.03
82.00
Sumber: Bappeda Kota Samarinda *) 2005 - 2009: Realisasi APBD *) 2010: APBD-P
APBD Kota Samarinda dalam kurun waktu 2005-2010 mengalami kenaikan,
seiring dengan
kenaikan
APBD Kota Samarinda
juga
mengalami surplus pada tahun 2005 dan 2006, serta defisit pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 yang ditutup dengan pembiayaan. Namun rata-rata pertumbuhan dari penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 93,21% pertahun, berbeda dengan pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhan pertahun mengalami penurunan sebesar 16,48%. Secara lengkap perkembangan pembiayaan dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini:
9
Tabel 1.6 Perkembangan Pembiayaan Kota Samarinda Tahun 2005 – 2010*) Pembiayaan Tahun
Penerimaan
Pertumbuhan Penerimaan
Pengeluaran
Pertumbuhan Pengeluaran
Surplus/Defisit
Pertumbuhan Surplus/ Defisit
2005
37,285,725,591.08
2006
199,686,447,175.50
435.56
11,545,709,091.70
(88.50)
188,140,738,083.80
(398.24)
2007
486,426,519,354.79
143.60
20,333,546,719.07
76.11
466,092,972,635.72
147.74
2008
346,490,997,706.71
(28.77)
10,333,549,719.07
(49.18)
336,157,447,987.64
(27.88)
2009
226,522,226,423.48
(34.62)
2,333,574,719.07
(77.42)
224,188,651,704.41
(33.31)
2010 113,903,673,421.00 Rata-Rata per Tahun
(49.72) 93.21
7,500,000,000.00
221.40 16.48
106,403,673,421.00
(52.54) (72.85)
100,369,308,365.01
(63,083,582,773.93)
Sumber: Bappeda Kota Samarinda *) 2005 - 2009: Realisasi APBD *) 2010: APBD-P
E. Sistematika Penulisan Kebijakan Umum APBD Kota Samarinda tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Kinerja Pembangunan E. Sistematika Pembangunan
Bab II
: Gambaran Umum RKPD Tahun 2011 A. Isu Strategis B. Sasaran Pembangunan Tahun 2011 C. Prioritas Pembangunan Daerah D. Target Pencapaian Kinerja
10
Bab III : Gambaran Ekonomi Makro Kota Samarinda. A. Perkiraan Pertumbuhan ekonomi. B. Kebijakan Anggaran C. Proyeksi Anggaran Pendapatan Bab IV : Penutup Uraian mengenai simpulan terhadap hal-hal yang disepakati
11
