BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. 1 Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan bentuk penghargaan atau suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh negara kepada seorang atau beberapa orang pencipta atas karya – karya yang telah dihasilkan dari intelektualitas mereka. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hakikatnya merupakan Hak kebendaan immaterial. Di dalam Pasal 499 BW diatur bahwa setiap benda dan setiap hak yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang. Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan benda tidak berwujud, namun tetap dianggap ada dan merupakan suatu hak milik atas karya intelektual. Hak milik intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun dalam bidang seni dan sastra. Pemilikannya adalah terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya yang sudah terwujud dalam bentuk tertentu, bukan pada idenya.2 HKI merupakan sumber kekayaan material bagi pemiliknya karena memilki suatu nilai ekonomis. Dalam kegiatan industri dan perdagangan, 1
http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/ diakses pada 12 April 2015 pukul 20.12 2 Arif Lutviansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 52
keuntungan ekonomi tidak hanya dapat dinikmati oleh pemiliknya, melainkan dapat juga dinikmati oleh orang lain.3 Oleh sebab itu, perlindungan HKI ini kemudian tidak lagi menjadi sebatas kehendak individu pemilik HKI itu saja, tetapi juga terkait dengan kepentingan negara.4 HKI menjadi hal yang penting, terutama bagi kelangsungan perekonomian negara, khususnya dalam bidang perdagangan, baik nasional maupun internasional, yang berdasarkan pada ekonomi kreatif. Hak Kekayaan Intelektual pasca TRIPs dikategorikan ke dalam Hak Cipta dan Kekayaan Industri. Kekayaan industri terdiri atas Paten, Merek Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman, sedangkan, Hak Cipta terdiri dari Hak Cipta sendiri dan Hak yang terkait dengan Hak Cipta. TRIPs mempunyai konsep untuk mengatur perlindungan hak kepada seseorang atas karyanya, namun ada perbedaan antara Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri mengenai dasar lahirnya perlindungan terhadap masing – masing hak tersebut. 5 Hak Cipta sudah lahir tanpa perlu dilakukan pendaftaran seperti yang diatur dalam kekayaan industri, karena mengenal asas perlindungan otomatis. Sedangkan, dalam Hak Kekayaan Industri, suatu ciptaan harus didaftarkan terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan hukum. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta) 3
Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12. 4 Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., 2011, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, PT Alumni, Bandung, hlm. 2. 5 Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.,Op.Cit, hlm. 63
Sebagaimana dimuat dalam Undang – Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta sendiri merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan melihat pertimbangan tersebut, Hak Cipta menjadi penting untuk terus dibahas, karena perlindungan hukum yang diberikan juga harus sebanding dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang sangat pesat. Bicara mengenai Hak Cipta, ada suatu hak yang merupakan bagian dari Hak Cipta, yaitu yang disebut dengan Hak Terkait (Related Rights). Hak ini sebenarnya terus berkembang sebagai hak yang berdiri sendiri, meskipun Hak Terkait lahir dari Hak Cipta. Istilah Hak Terkait ini pertama kali muncul dalam Rome Convention, 1961 International Convention For The Protection Of Performers, Producers Of Phonograms And Broadcasting Organisations. Dalam Konvensi tersebut, Hak Terkait ini disebut dengan istilah Neighboring Rights. Neighboring Rights merupakan ciptaan baru yang berupa hak pertunjukan artis, hak rekaman suara dan/atau gambar produser rekaman suara, dan hak siaran radio atau televisi yang diciptakan berdasarkan ciptaan yang sudah ada dengan alasan neighboring rights dapat dimasukkan bagian dalam hak cipta.6 Di Indonesia, ketentuan mengenai Neighboring Rights ini lalu dicantumkan di dalam Undang – Undang Hak Cipta Indonesia, dengan istilah Hak Terkait. Selanjutnya, Undang – Undang Hak Cipta mengalami perubahan – perubahan, untuk terus mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. RUU Hak Cipta akhirnya pada tahun 2014 telah 6
Karjono, 2012, Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer, Transaksi Elektronik, PT Alumni, Bandung, hlm. 108.
disetujui menjadi Undang – Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan ini, maka Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dicabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUHC yang baru (Pasal 123 UU no. 28 tahun 2014). Undang
– Undang ini juga memperjelas mengenai ketentuan Hak Terkait karena perubahan yang signifikan dalam pasal – pasalnya. Jika UU lama, UU Nomor 19 tahun 2002 tentang HC, hanya 76 pasal, UU baru memiliki 126 pasal atau mengalami perubahan/revisi hingga 60 persen.7 Selain itu, perubahan ini juga mencakup tentang kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam mengumpulkan royalty.8 Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. (Pasal 1 angka 5 Undang – Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta) Hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku. 9 Hak ekslusif yang dimaksud dalam UUHC ini meliputi dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi dari suatu ciptaan yang terbatas hanya dapat digunakan oleh pemegang haknya. Salah satu karya intelektual yang terus berkembang di Indonesia dan sangat berkaitan dengan Perlindungan HKI, khususnya Hak Cipta, adalah karya cipta lagu. Lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi menurut Konvensi Berne tahun 1971 yang diselenggarakan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization) yang telah diratifikasi Indonesia dengan mengeluarkan Keppres no. 18 tahun 1997. Demikian juga di Indonesia, lagu 7
http://requisitoire-magazine.com/menguak-dampak-uu-hak-cipta-nomor-28-tahun-2014/ diakses pada 24 Februari 2015 pukul 21.11. 8 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt541f940621e89/kedudukan-lembaga-manajemenkolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru diakses 26 Februari 2015 pukul 20.00. 9 Prof. Dr. Rahmi Jened Parinduri Nasution, S.H., M.H., 2013, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115
merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang no. 28 tahun 2014 Pasal 40 ayat (1). Lagu ini sendiri begitu dinikmati dan digemari oleh segala kalangan, sehingga masyarakat terus berkreasi menciptakan lagu. Semakin banyak orang yang berminat untuk mengejar karier di bidang ini, terbukti dari banyaknya orang yang menjadi pencipta lagu, penyanyi, ataupun produser rekaman. Selain itu, dengan menciptakan lagu, orang dapat memiliki Hak Cipta atasnya, sehingga selain dapat dinikmati oleh diri sendiri, karya cipta lagu juga dapat memberikan nilai ekonomis yang tinggi bagi Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Lagu juga membuka peluang usaha karena menciptakan lapangan kerja yang berhubungan dengan lagu atau musik. Dengan ini, usaha dalam bidang lagu atau musik dapat menghasilkan keuntungan dan juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, mendapatkan dan menikmati lagu menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Masyarakat dalam kehidupannya tidak pernah jauh – jauh dari lagu. Hampir setiap hari, di berbagai tempat dan waktu kita menikmati karya cipta lagu, baik dengan mendengarkannya melalui music player di telepon selular, CD, siaran radio, di web tertentu, atau dengan menonton suatu konser. Bahkan, tanpa membeli CD pun kita dapat menikmati lagu, karena banyak tempat – tempat umum yang memutar lagu sebagai background music, terutama di tempat kegiatan usaha. Namun, dengan semakin maraknya penggunaan lagu oleh masyarakat, pelanggaran terhadap Hak Terkait juga semakin banyak dilakukan. Pelanggaran ini pun tidak terlalu diperdulikan, sebab banyak orang yang belum mengetahui aturan mengenai Neighboring Rights atau Hak Terkait. Sebagai contoh, di tempat usaha karaoke, lagu merupakan modal usaha yang
utama. Tanpa adanya lagu, maka usaha karaoke tentunya tidak akan dapat berjalan. Kemudian, misalnya, suatu toko buku memutar lagu – lagu tertentu. Apabila menurut pengunjung toko lagu tersebut menarik untuk didengar, pengunjung akan berlama – lama di toko tersebut untuk membaca buku sambil mendengarkan lagu yang diputar. Begitu juga di café – café, tempat yang nyaman jika didukung dengan background music yang bagus atau dengan adanya live music yang menarik untuk ditonton, tentunya juga akan menarik lebih banyak pengunjung. Berbeda halnya apabila toko atau café tersebut tidak memutar lagu, jumlah pengunjungnya pun tidak akan sebanyak di toko atau café yang memutar lagu. Lagu, selain menjadi modal untuk berkegiatan usaha demi meraup keuntungan juga membantu pengusaha untuk menciptakan suasana yang berbeda antara satu tempat usaha dengan yang lainnya, sementara banyak orang pergi ke tempat – tempat tersebut dengan tujuan mencari suasana yang khas atau yang sesuai dengan selera mereka. Lagu kemudian menjadi hal yang penting dalam berkegiatan usaha, baik penggunaannya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Pemutaran lagu di tempat – tempat usaha tersebut merupakan salah satu bentuk dari pengumuman. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. (Pasal 1 angka 11 Undang – Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta) Berdasarkan definisi dari pengumuman yang diberikan oleh UUHC, memutar lagu di tempat usaha termasuk ke dalam pengumuman, sebab dengan cara tersebut lagu akhirnya dapat dinikmati dan sampai kepada orang lain.
Dengan mengumumkan suatu karya cipta lagu, artinya pengusaha tersebut menggunakan bagian dari hak eksklusif pemilik Hak Terkait, yaitu hak ekonomi, dimana untuk menggunakan hak eksklusif ini haruslah dengan seizin pemiliknya. 10 Pengguna lagu wajib untuk membayarkan sejumlah royalty kepada pemilik Hak Terkait atas penggunaan lagu yang bertujuan untuk kepentingan komersial. Tidak hanya Pencipta, ketiga subjek Hak Terkait ini juga memiliki hak monopoli atas lagu tersebut. 11 Penyanyi, produser dan lembaga penyiaran berhak untuk membatasi penggunaan karyanya yang diperuntukkan untuk kepentingan ekonomi orang lain.12 Hak Terkait memiliki arti yang penting karena besarnya kontribusi yang telah diberikan oleh para pemilik Hak Terkait dalam karya cipta lagu, terutama dalam pengumuman suatu karya cipta lagu. 13 Artis, produser fonogram, atau lembaga penyiaran memang bukanlah Pencipta, tetapi mereka berhak mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum atas pengorbanan yang telah diberikan mulai dari memproses suatu karya cipta lagu hingga lagu tersebut dapat diumumkan, sehingga mereka merasa terjamin haknya dan semakin termotivasi untuk terus berkarya. Pemilik Hak Terkait telah berinvestasi dalam jumlah yang besar dalam suatu karya cipta lagu, sehingga penggunaan karyanya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tentu akan menimbulkan kerugian yang besar pula bagi pelaku pertunjukan, produser dan lembaga penyiaran. Indonesia telah menerima aturan dalam Rome Convention dan juga sudah menerapkannya ke dalam Undang – Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terhadap Hak 10
Prof. Dr. Rahmi Jened Parinduri Nasution, S.H., M.H., Op.Cit., hlm. 116 Antonius Suhadi, Muhamad Rasyid, Sri Handayani “Perlindungan Neighboring Rights dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, Simbur Cahaya, Mei 2013, hlm. 3569 12 Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung : PT Alumni, hlm. 49 13 Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung : PT Alumni, hlm. 49 11
Terkait
diperlukan
perhatian
lebih,
khususnya
mengenai
urgensi
perlindungannya. Perlindungan terhadap Hak Terkait ini sangat perlu untuk dilaksanakan dengan baik, karena Hak Terkait merupakan bagian dari Hak Cipta yang sama – sama merupakan aspek utama dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang sangat berhubungan dengan perekonomian negara. Tujuan dari UUHC sendiri tidak dapat terlaksana apabila ada satu bagian dari HKI yang terabaikan. Pemilik Hak Terkait tentunya tidak dapat mengawasi penggunaan lagunya oleh masyarakat sekaligus menarik royalti, sehingga dibutuhkan suatu lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan Pemilik Hak Terkait. Selain itu akan sulit bagi pengguna untuk meminta izin kepada pemilik lagu apabila ingin menggunakan lagu tersebut. Dalam hal ini, Lembaga Manajemen Kolektif hadir sebagai lembaga yang menjembatani antara pengguna karya cipta lagu dan pemilik Hak Terkait. LMK berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan mempunyai tugas menghimpun royalty dari pengguna lagu dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak – pihak yang berhak. Undang – Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbeda dengan Undang – Undang no. 19 tahun 2002, memberikan kejelasan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif dan juga mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dimana LMKN dibagi menjadi LMKN untuk kepentingan Hak Cipta dan LMKN untuk kepentingan Hak Terkait. Adanya suatu LMKN yang khusus menangani kepentingan Hak Terkait ini cukup menunjukkan bahwa Hak Terkait, sebagai aspek HKI, dalam perkembangannya semakin menunjukkan keberadaannya yang penting. Mengenai bagaimana dan sejauh mana penegakan hukum Hak Terkait ini dilaksanakan juga merupakan hal yang penting untuk dikaji, khususnya dalam
melakukan pengumuman atas suatu karya cipta lagu, yang akhir – akhir ini sangat banyak dilakukan pelanggaran terhadapnya. Adi Adrian, salah satu personil dari Kla Project yang juga merupakan salah satu komisioner LMKN mengatakan bahwa LMKN akan jadi tonggak perbaikan industri musik di Tanah Air. Menurutnya, belum transparannya distribusi royalti sangat merugikan pemegang hak cipta. Angka kerugiannya tak bisa dibilang kecil, mencapai Rp 3 triliun per tahun. Kerugian yang besar tersebut berasal dari royalti performing right yang jarang sampai pada pencipta lagu.14 Dewasa ini, faktanya memang pelanggaran performing right (hak mengumumkan) terhadap karya cipta lagu sangat banyak dilakukan, baik karena ketidaktahuan orang maupun karena kesalahpahaman orang akan aturan dalam UUHC. Pencipta maupun Pemilik Hak Terkait akhirnya tidak dapat menikmati hasil dari karyanya sendiri. Sehingga, memang diperlukan adanya LMKN yang akan mengatur mengenai royalty, mulai dari penetapan tarifnya, hingga pelaksanaannya agar lebih memberi kepastian hukum kepada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait. Berdasarkan hal – hal yang telah dipaparkan pada latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak Terkait terkait pengumuman lagu, khususnya di Kota Yogyakarta yang mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hak Terkait Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014” B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut : 14
http://www.varia.id/2015/01/21/lmkn-ingin-amankan-rp-3-triliun-royalti-lagu/#ixzz3oAPZlNBz
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Hak Terkait ditinjau dari Undang – Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum Hak Terkait dalam pengumuman suatu karya cipta lagu?
C. TUJUAN PENELITIAN Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Tujuan Objektif a. Untuk membahas mengenai bentuk perlindungan hukum Hak Terkait sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang – Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta b. Untuk membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum Hak Terkait, khususnya dalam pengumuman suatu karya cipta lagu
2. Tujuan Subjektif Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun penulisan hukum guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
D. KEASLIAN PENELITIAN Dalam penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulis tidak menemukan penulisan hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Terkait atas karya cipta lagu, tetapi penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang
meneliti mengenai Perlindungan Hak Cipta. Beberapa penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penulisan hukum yang ditulis oleh Kevin Bhaskara Sibarani pada tahun 2011 dengan judul Perlindungan Hak Cipta atas Lagu Independen yang Didistribusikan via Internet oleh Netlabel dalam Website www.yesnowave.com Ditinjau dari UU nomor 19 thaun 2002 tentang Hak Cipta, dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah perlindungan hak cipta yang diberikan netlabel dalam website www.yesnowave.com terhadap karya lagu independen ditinjau dari UU no. 19 tahun 2002? b. Upaya apa saja yang dilakukan netlabel Yes No Wave Music untuk menghindari pelanggaran hak cipta atas karya lagu independen yang didistribusikan via internet dalam website www.yesnowave.com? c. Faktor –
faktor apa
saja
yang menjadi
penghambat
perlindungan hak cipta atas karya lagu independen yang didistirbusikan via internet?
2. Tesis yang ditulis oleh Nanies Nuraini Herdirina pada tahun 2014 dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Bidang Karya Seni Musik, dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta bidang karya seni musik khususnya dalam hal ini hak mengumumkan ditinjau dari cara pemungutan royalty di Kota Semarang? b. Bagaimana kedudukan hak dan kewajiban pemilik cipta atau pemegang hak cipta dalam pemungutan royalty, apakah sudah
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta?
3. Tesis yang ditulis oleh Danu Giritono pada tahun 2014 dengan judul Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu Musik Melalui Internet, dengan rumusan masalah : a. Bagaimana kriteria pelanggaran hak cipta atas karya lagu melalui internet? b. Apa akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta atas karya lagu atau musik melalui internet? c. Bagaimana perlindungan hukum pencipta atas pelanggaran hak cipta karya lagu melalui internet?
Ketiga penelitian ini sama sekali berbeda dengan penulisan hukum penulis yang lebih difokuskan pada permasalahan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Terkait yang melekat pada pihak dalam suatu karya cipta lagu dengan melihat kepada Undang – Undang Hak Cipta Indonesia yang terbaru, yaitu Undang – Undang no. 28 tahun 2014. Selain itu, penulis mengambil tempat penelitian yang berbeda dengan yang telah dilakukan pada tiga penelitian tersebut. Dengan demikian, penulisan hukum ini adalah asli dan bukan merupakan hasil plagiasi, sehingga memenuhi syarat keaslian penelitian.
E. MANFAAT PENELITIAN 1. Manfaat Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan, memberikan masukan dan pengetahuan yang berguna mengenai Hak Terkait
sebagai
bagian
dari
Hak
Kekayaan
Intelektual
dan
perlindungannya, serta dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Dagang.
2. Manfaat Praktis Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya yang menggunakan lagu sebagai dan/atau sebagai usahanya, agar menggunakannya dengan tidak melanggar hukum. Hasil dari penelitian ini juga ditujukan untuk membantu aparat hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum Hak Cipta, khususnya mengenai Hak Terkait.
