BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis-Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( Renstra-SKPD ) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

serta

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah ( RPJM ) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis - Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan untuk memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur serta digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengingat bahwa rencana kerja merupakan bagian dari kinerja Kepala Daerah, maka Rencana Strategis-Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( Renstra-SKPD ) ini disusun dan berlaku selama periode tahun 2009-2014 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tanpa mengesampingkan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Timur saat ini. Dalam pengukuran dan evaluasi kinerja kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, digunakan tata cara evaluasi pengukuran kinerja sektoral, sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum sebagai unsur staf.

1

B. Maksud dan Tujuan. Kedudukan Rencana Strategis - Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( Renstra-SKPD ) Biro Hukum 2009 – 2014, disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai kegiatan sampai dengan tahun 2014 dalam mendukung perencanaan daerah sesuai aspirasi yang ada. Penyusunan Rencana Strategis - Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( Renstra-SKPD ) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan kegiatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis - Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( Renstra-SKPD ) ini ditujukan untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur kedalam kegiatan yang mampu merealisasikan visi, misi dan program yang sudah ditetapkan.

C. Dasar Hukum. Dasar hukum penyusunan Renstra-SKPD Biro Hukum Tahun 2009 2014 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6. Keputusan

Presiden

Nomor

91

Tahun

1999

tentang

Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum; 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan peraturan Perundang-Undangan; 2

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pembangunan

dan

Pengembangan

Sistem

Informasi

Hukum

Departemen Dalam Negeri dan Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan; 11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro, Bagian dan Sub Bagian Sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur;

D. Sistematika Penulisan. Rencana Strategis - Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan, berisi penyusunan secara umum, kedudukan, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD, berisi tentang tugas pokok dan fungsi biro hukum, susunan organisasi, kewenangan biro hukum. BAB III Isu-isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi biro hukum, berisi tentang permasalahan dan strategi pembangunan bidang hukum. BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. BAB V

Program Kegiatan, berisi tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD, berisi indikator yang ingin dicapai Biro Hukum dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas Pokok dan Fungsi. Keberadaan Biro Hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro, Bagian dan Sub Bagian Sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan

dan

evaluasi

program

kegiatan

dan

penyelenggaraan

pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya dibidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang - undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta mengelola perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai tugas : 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebijakan produk hukum Kabupaten / Kota 2. Pelaksanaan rumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum; 3. Pelaksanaan perumusan penyusunan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ; 4. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi ; 5. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum danperpustakaan; 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

4

B. Susunan Organisasi. Dalam melaksanakan

tugasnya, Biro Hukum

terbagi 4 bagian,

sebagai berikut : 1. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten / Kota, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan pengawasan, memonitor dan mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota. 2. Bagian

Penyusunan

mempunyai

tugas

pembinaan

dan

Peraturan

Peraturan mempunyai

petunjuk

Daerah,

tugas

pelaksanaan

penyusunan

produk

Perundang–undangan, menyiapkan perumusan hukum

koordinasi penyusunan

lainnya

serta

pengundangannya dan melaksanakan Tata Usaha Biro. 3. Bagian Bantuan Hukum, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan dan perlindungan hokum pada semua unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan pemajuan hak azasi manusia. 4. Bagian

Dokumentasi

dan

Perpustakaan,

mempunyai

tugas

menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang dokumentasi dan informasi hukum, sosialisasi peraturan perundangan serta mengelola perpustakaan.

C. Gambaran Pelayanan Biro Hukum. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, dapat digambarkan secara garis besar mengenai pelayanan yang wajib diberikan Biro Hukum baik pelayanan yang bersifat intern maupun ekstern sebagai berikut : 1. Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah berupa pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD serta Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota.

5

Dalam

melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut Gubernur

membentuk

Tim

Kajian

dan

Penilaian

Kebijakan

Daerah

yang

berwenang melakukan tindakan : a. Memberikan teguran tertulis kepada Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan kebijakan daerahnya ; b. Menerbitkan keputusan pembatalan atas produk hukum daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan yang dilimpahkan. 2. Menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi serta menetapkan aturan pelaksanaan peraturan daerah. 3. Mewakili Gubernur / menjadi kuasa baik didalam maupun diluar pengadilan, menyelesaikan sengketa hukum serta pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. 4. Memproses pemberian persetujuan tertulis Gubernur bagi tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD Kabupaten / Kota. 5. Biro Hukum sebagai pusat sistem informasi hukum dan pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi menyelenggarakan: a. Pembangunan (siskum)

dan

pengembangan

system

informasi

hukum

provinsi yang terdiri dari system mandiri, intranet dan

internet ; b. Menyebarluaskan peraturan daerah dan produk hukum daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah maupun Berita Daerah serta media cetak/elektronik ; c. Memberikan informasi hukum melalui website kepada masyarakat sehingga dapat diakses dengan mudah serta membentuk komunitas menuju masyarakat sadar hukum ; d. Melakukan penyuluhan / sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat desa / kelurahan. 6. Menyelenggarakan layanan perpustakaan untuk kalangan intern SKPD maupun masyarakat luas, berupa buku yang bermateri hukum (referensi) maupun buku yang bersifat umum (literatur).

6

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, terdapat berbagai hal yang dapat dikategorikan sebagai persoalan pokok / isu strategis dan harus dicermati oleh Biro Hukum karena hal tersebut sangat berhubungan erat dengan kinerja yang telah dan akan dilakukan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut : 1. Produk hukum yang belum konsisten, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum atau Hak Asasi Manusia. Produk hukum yang baik adalah apabila substansi yang diatur didalamnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan mengandung

aspek

penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, karena penghormatan terhadap hak asas manusia adalah merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun, tetapi dalam kenyataannya banyak produk hukum Provinsi maupun Kabupaten / Kota yang belum dapat dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang baik karena kurang dari salah satu unsur tersebut. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi dijumpai

kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota, masih banyak

rancangan

peraturan

daerah

atau

peraturan

daerah

Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi, sehingga banyak peraturan daerah yang tidak dapat dilanjutkan pembahasannya atau dibatalkan oleh pemerintah. Hal demikian disebabkan oleh banyak hal antara lain karena pembuatan peraturan daerah didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah semata dan kurang disertai kajian terhadap kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi, juga disebabkan kurang tersedianya Sumber Daya

7

Manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya terutama tenaga legal drafting. Terhadap masalah tersebut, perlu dilakukan peningkatkan kualitas aparat pembuat produk hukum, kualitas pembinaan dan pengawasan. 2. Program legislasi daerah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dalam setiap tahun sebenarnya telah ditetapkan

persoalan-

persoalan yang akan menjadi prioritas untuk dibahas menjadi sebuah peraturan daerah, tetapi pada kenyataanya tidak semua masalah prioritas tersebut dapat disusun menjadi sebuah rancangan peraturan daerah / peraturan daerah. Hal ini disebabkan antara lain tidak cukup waktu untuk pembahasan bersama DPRD atau kurang konsisten dalam melaksanakan jadwal pembahasan yang telah disepakati bersama. Untuk menghindari agar masalah yang sama tidak terulang pada tahun berikutnya, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap penyusunan program prioritas dan selalu melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait terutama instansi pengusul dan DPRD, sehingga programprogram yang sudah dijadwalkan akan mendapatkan alokasi waktu untuk dilakukan pembahasannya. 3. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi / berperan serta dalam pembentukan peraturan perundangan belum memadai. Dalam

proses

pembentukan

peraturan

perundangan

masih

mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi masalah, sinkronisasi dan harmonisasi

seluruh

peraturan

perundang-undangan,

juga

kurang

dilakukan diseminasi rancangan peraturan daerah sebagai upaya membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga masih terdapat peraturan perundangan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Hak Asas Manusia. Akses masyarakat untuk turut serta dalam pembentukan peraturan perundangan sangat kurang, informasi yang diperoleh untuk mengetahui proses pembuatan maupun materi yang diatur mulai dari masih berbentuk rancangan hingga ditetapkannya sebuah peraturan masih jauh dari memadai. Hal ini disebabkan sistem pembuatan peraturan perundangan 8

yang kurang transparan dan belum menganggap penting keterlibatan masyarakat diluar instansi terkait dan masih memposisikan masyarakat sebagai obyek yang terima jadi, bukan sebagai subyek dalam implementasi peraturan dimaksud. Dengan peran serta aktif dari masyarakat, sebenarnya banyak sekali nilai tambah yang didapatkan, antara lain bahwa pemerintah tidak berfikir sendiri, banyak masukan dari masyarakat yang bersifat membangun yang kemungkinan luput dari pemikiran pemerintah, dan adanya koreksi apabila produk hukum yang dibuat bertentangan dengan nilai-nilai dalam norma kehidupan bermasyarakat, dengan demikian tingkat kepatuhan masyarakat pada produk hukum tersebut juga akan meningkat karena merasa dilibatkan dalam pembuatannya dan melu handarbeni.. 4. Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum yang beranggotakan Kabupaten/Kota masih sulit dibentuk. Biro Hukum sebagai pusat jaringan dan sistem dokumentasi dan informasi hukum provinsi wajib menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi hukum provinsi yang terdiri dari sistem mandiri, intranet dan internet serta beranggotakan seluruh Badan/Dinas/Instansi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Untuk membuat atau menjadi anggota jaringan aktif diperlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memahami masalah manajemen pengelolaan dokumentasi dan informasi serta memahami penggunaan

tehnologi

infor

masi.

Oleh

karena

sebagian

besar

Kabupaten/Kota belum sepenuhnya siap dengan syarat-syarat tersebut, maka hingga saat ini belum seluruh Kabupaten / Kota se Jawa Timur dapat aktif menjadi anggota jaringan. 5. Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh serta paradigma baru dalam kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum. Tujuan utama sosialisasi produk hukum dan penyuluhan hukum adalah agar masyarakat memahami hakekat hukum yang sebenarnya dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian upaya untuk menjadikan masyarakat memahami hukum dan mau 9

melaksanakan semua peraturan dalam kehidupannya merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan lagi. Salah satu sebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah terbatasnya aksesabilitas terhadap informasi hukum, sehingga konsistensi masyarakat dalam mematuhi hukumpun sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan adanya penyampaian informasi hukum dan penyebarluasan produk hukum melalui berbagai moda penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka mengikis keterbatasan informasi sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Paradigma

lama

penyuluhan

dan

sosialisasi

hukum

adalah

masyarakat dijadikan obyek / sasaran penyuluhan yang kurang berperan aktif, sehingga kegiatan penyuluhan atau sosialisasi hukum terasa sebagai rutinitas dan kadang-kadang terasa membosankan, sehingga hal-hal yang disampaikanpun tidak akan memberikan dampak sebagaimana yang kita harapkan.

Menyadari

hal

demikian,

yang

harus

dilakukan

adalah

meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh itu sendiri dan kemudian mencari terobosan atau metode baru untuk merubah paradigma lama, sehingga masyarakat dapat berperan aktif sekaligus sebagai subyek penyuluhan atau sosialisasi itu sendiri. Pekerjaan rumah bagi Biro Hukum khususnya mengenai masalah penyuluhan dan sosialisasi hukum adalah mencari metode baru dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum agar masyarakat lebih antusias dan hasilnya lebih efektif. Berbagai metode penyuluhan dan sosialisasi hukum yang sudah digunakan dan akan terus ditingkatkan adalah metode tatap muka melalui ceramah dan dialog interaktif, metode interaktif melalui siaran radio, kesenian tradisional, fragmen dan penyebarluasan brosur,

dan untuk

kalangan yang lebih memahami teknologi informasi bisa mencari informasi hukum melalui situs http://jdih.jatimprov.go.id/.

10

BAB IV VISI dan MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN A. Visi. Visi yang merupakan cara pandang

jauh kedepan, mencerminkan

harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan analisa lingkungan organisasi dengan dilandasi prediksi tantangan

dan peluang

oleh kondisi

dan potensi serta

pada masa yang akan

datang.

Berdasarkan makna tersebut dan mendukung visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur demi Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur, Dan Berakhlak Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi Biro Hukum adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Makmur Yang Berkeadilan ’’

B. Misi. Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan, maka misi Biro Hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah “ Mewujudkan Penegakan Serta Penghormatan Terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia “

yang diarahkan terutama

untuk : 1. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas, tidak bertentangan dengan Peraturan

Perundang–undangan serta sesuai perkembangan

zaman ; 2. Meningkatkan sosialisasi

dan kesadaran hukum

masyarakat yang

berbasis gender; 3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan informasi hukum serta perpustakaan. 4. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakat.

11

C. Tujuan dan Sasaran. 1. Tujuan. Misi mewujudkan Penegakan Serta Penghormatan Terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan meningkatkan kualitas produk hukum agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang lebih tinggi serta berpihak kepada rakyat yang ditandai dengan berbagai ketentuan yang mengandung aspek pemenuhan hak asasi manusia sebagai subyek pelaku peraturan dimaksud yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

2. Sasaran. Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya penghormatan dan pemenuhan serta penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia ( HAM ) adalah terlaksananya berbagai langkah rencana aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hukum dan hak asasi manusia ( HAM ) antara lain rencana aksi provinsi hak asasi manusia. Sasaran lainnya adalah terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan

pada

tingkat

pusat

daerah

serta

tidak

bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan yang tercermin antara lain pada : a. Meningkatnya kesadaran hukum dan penghormatan hak asasi manusia

(

HAM

)

masyarakat,

termasuk

kalangan

aparatur

pemerintah. b. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan tindak pidana serta angka pelanggaran terhadap hak asasi manusia ( HAM ). c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang adil dan transparan.

12

D. Strategi dan Kebijakan. 1. Strategi. Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Renstra – SKPD tersebut, Biro Hukum melakukan beberapa strategi yang hendak dicapai dalam upaya penghormatan, pemenuhan, serta penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia ( HAM ) antara lain : a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman pembuatan produk hukum yang dibuatnya, sehingga terwujud produk hukum yang berkualitas ; b. Membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembuatan produk hukum sehingga masyarakat akan merasa dilibatkan dalam membuat aturan untuk diri dan masyarakat ; c. Melakukan penyuluhan/sosialisasi produk hukum pusat dan daerah kepada

masyarakat

sehingga

dapat

berperan

aktif

dalam

pembangunan. 2. Kebijakan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia ( HAM ) diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia ( HAM ), perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, yang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan : a. Meningkatkan

upaya

pemajuan,

perlindungan,

penegakan,

pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia ( HAM ). b. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil. c. Penggunaan nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu sarana mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat. d. Konsolidasi demokrasi terutama demokrasi yang partisipatoris. e. Terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan. f. Meningkatnya budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan. 13

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program. Rencana

pelaksanaan

program

sebagaimana

telah

ditetapkan

tersebut ditujukan bagi terciptanya produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta terciptanya produk hukum yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat serta memberikan perlindungan bagi masyarakat disamping untuk meningkatkan kemampuan profesional aparat hukum dalam penanganan perkara selaku kuasa hukum Kepala Daerah, perancang peraturan daerah dan

para praktisi hukum lain dalam rangka

menunjang penghormatan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Adapun sasaran program-program ini adalah pembentukan produk hukum dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundangundangan serta asas umum peraturan perundang-undangan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten / kota, agar tercipta produk hukum yang dapat memberikan

perlindungan

dan

ketentraman

dalam

upaya

peningkatan

kesejahteraan masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatkan pelayanan dibidang hukum melalui ketersediaan informasi hukum secara cepat, tepat dan akurat dalam media elektronik yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan / dijabarkan dalam programprogram pembangunan yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan program penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan sebagai berikut:

14

1. Program Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM. Program ini bertujuan melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran HAM

didalam

proses

penyelenggaraan

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititik beratkan, antara lain, pada: a. Penguatan upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana

Aksi

Nasional

Pemberantasan

Korupsi

2004–2009;

Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004–2009; b. Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warganegara

didepan

hukum,

melalui

keteladanan

kepala

pemerintahan dan jajarannya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan HAM secara konsisten dan konsekuen; c. Penataan dan sinkronisasi peraturan tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota untuk mencegah tumpang tindih dan kontradiksi peraturan, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundangan dan landasan aturannya, dalam rangka menciptakan kepastian hukum.

2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. Program ini bertujuan menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat, termasuk para aparatur pemerintah agar tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tapi juga mampu berperilaku sesuai kaidah hukum, serta menghormati HAM. Dengan

program

penyelenggaraan

tersebut

pemerintahan

diharapkan

yang

bersih,

akan serta

terwujud memberikan

penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititik beratkan, antara lain, pada:

15

a. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, tapi

juga

sebagai

subjek

pembangunan,

serta

benar-benar

memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. b. Peningkatan

penggunaan

media

komunikasi

dalam

rangka

pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat. c. Pengayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat Jawa Timur maupun sebagai implikasi dari globalisasi. d. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh, tidak saja dari kemampuan substansi hukum, tapi juga sosiologi serta perilaku masyarakat lokal, sehingga komunikasi penyampaian materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. e. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya dibidang hukum

dan

HAM

untuk

lebih

meningkatkan

wawasan

dan

pengetahuan masyarakat dan aparatur pemerintah. f.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat peduli hukum untuk mendorong partisipasi rakyat dalam meningkatkan kesadaran hukumnya.

B. Rencana Kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2009-2014 serta sesuai tupoksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 terdiri dari beberapa kegiatan yang dikelompokan dalam :

16

1. Program Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM. 1.1

Pengkajian / klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota sesuai hukum tertulis dan tidak tertulis serta HAM;

1.2

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kabupaten / kota;

1.3

Koordinasi pembaruan produk hukum;

1.4

Penyusunan prioritas rancangan peraturan daerah dengan instansi terkait;

1.5

Koordinasi penyusunan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur;

1.6

Evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten / Kota;

1.7

Peningkatan pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur;

1.8

Kelancaran penyelesaian perkara di Pengadilan bekerja sama dengan LBH di Jawa Timur;

1.9

Peningkatan tugas / bantuan pertimbangan hukum.

2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. 2.1

Pelaksanaan bimbingan teknis tenaga penyuluhan hukum dan pembuatan materi penyuluhan hukum melalui fragmen dalam media compact disk dan bahan beberan simulasi;

2.2

Pelayanan informasi hukum melalui media massa ( RRI ) dan kesenian

tradisional,

pencetakan

buku

saku

/

himpunan

peraturan dan leaflet; 2.3

Peningkatan kerjasama dengan aparat hukum dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyuluhan hukum ;

2.4

Peningkatan informasi hukum melalui kodifikasi produk hukum daerah;

2.5

Pengelolaan dan penganalisaan bahan informasi hukum;

2.6

Peningkatan jaringan informasi dan dokumentasi hukum melalui webbsite;

2.7

Peningkatan pengelolaan perpustakaan;

17

2.8

Pelaksanaan bimbingan teknis dan rapat koordinasi untuk meningkatkan kualitas pengelola dokumentasi melalui teknologi informasi;

2.9

Fasilitasi penyelenggaraan seminar / lokakarya bidang hukum dan HAM;

2.10 Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat peduli hukum.

C. Indikator Kinerja. 1. Program Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM. Indikator Kinerja 1.1 Terciptanya sinkronisasi antara produk hukum pemerintah pusat, produk hukum provinsi dan produk hukum kab/kota. 1.2 Terbinanya penyusunan produk hukum di Kab/Kota. 1.3 Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang berkualitas. 1.4 Tersusunnya prioritas rancangan peraturan daerah. 1.5 Terwujudnya produk hukum / peraturan daerah. 1.6 Terwujudnya produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat. 1.7 Pelaksanaan rapat koordinasi RANHAM di Jawa Timur. 1.8 Peningkatan penyelesaian perkara. 1.9 Terwujudnya rapat kerja petugas pelaksana hukum, pemberian bantuan hukum.

Target Indikator Kinerja 2009-2014 2009 500 Perda Kab / Kota

2010 500 Perda Kab / Kota





38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

38 Kab/Kota

250 Pergub dan 600 Kepgub, Insgub 1 Pergub






27 Perda Provinsi

27 Perda Provinsi

27 Perda Provinsi

27 Perda Provinsi

27 Perda Provinsi

27 Perda Provinsi

350 produk hukum ( raperda )






1 Rakor RANHAM ( 65 peserta ) 30 perkara






1 Raker ( 83 peserta ), 200 masalah






2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. Indikator Kinerja 2.1 Meningkatnya metode penyuluhan dan kemampuan tenaga penyuluh hukum

Target Indikator Kinerja 2009-2014 2009

2010

2011

2012

2013

2014

6 fragmen, 1 kali bintek TPH ( 60 peserta ),

3.500 expl, 1 kali bintek TPH ( 60 peserta ),


3.500 expl,, 1 kali bintek TPH ( 60 peserta ),



18

Indikator Kinerja

Target Indikator Kinerja 2009-2014 2009 10 kali, 1 kali, 2.000 expl buku saku, 10.000 lembar leaflet.

2010 12 kali, 2 kali, 3.000 expl buku saku/ himpunan, 10.000 lembar leaflet.

2011 14 kali, 3 kali, 4.000 expl buku saku / himpunan, 10.000 lembar leaflet.




2.3 Terlaksananya penyuluhan hukum bagi masyarakat desa

40 desa ( 2.000 orang )

62 desa ( 3.100 orang )

92 desa ( 4.600 orang )

92 desa (4.600 orang )



2.4 Tersedianya informasi hukum melalui kodifikasi produk hukum daerah.

1.400 buku LD, 2.000 buku Himp. Peraturan






2.5 Terwujudnya data base pengelolaan dan penganalisaan bahan informasi hukum.

1.350 produk hukum

1.350 produk hukum

1.350 produk hukum

1.350 produk hukum

1.350 produk hukum

1.350 produk hukum

2.6 Terwujudnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum provinsi dan kab/kota dan Tercetaknya bulletin informasi hukum.

30 anggota jaringan, 1.650 produk hukum, 480 buku bulletin informasi






2.7 Terwujudnya pemindaian data buku pada data base perpustakaan, dan pengadaan koleksi referensi dan literatur, pembuatan resensi buku dan pemeliharaan buku. 2.8 Kualitas pengelola dokumentasi dan informasi hukum dalam sistem informasi.

3.000 buku, buku.

3.000 buku, buku.

3.000 buku, buku.

3.000 buku, buku.

3.000 buku, buku.

3.000 buku, buku.

2.2 Meningkatnya pelayanan informasi hukum melalui media massa dan kesenian tradisional, pencetakan buku saku, himpunan aturan dan leaflet.

judul 280

judul 280

judul 280

judul 280

judul 280

judul 280

1 Bintek JDIH ( 50 peserta )






2.9 Pelaksanaan seminar / lokakarya untuk memperoleh masukan bagi kebijakan di bidang hukum dan HAM.

--

1 Seminar / Lokakarya ( 60 peserta )





2.10 Pelaksanaan bimbingan bagi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

--

4 kali Binkum

4 kali Binkum

6 kali Binkum

6 kali Binkum

8 kali Binkum

19

D. Kelompok Sasaran. Kelompok sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan Rencana Strategis - Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( Renstra-SKPD ) Biro Hukum antara lain : 1. Program Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM. 1.1

Meningkatnya jumlah produk hukum kabupaten / kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.

1.2

Meningkatnya pengetahuan sumber daya manusia / aparat perancang peraturan perundang-undangan kabupaten / kota.

1.3

Tersedianya berbagai produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan.

1.4

Tersusunnya prioritas pembahasan raperda provinsi.

1.5

Tersusunnya peraturan daerah yang berkualitas.

1.6

Meningkatnya jumlah produk hukum kabupaten / kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.

1.7

Terkoordinasinya pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

1.8

Memenangkan setiap gugatan perkara baik perdata maupun tata usaha negara.

1.9

Peningkatan kinerja petugas pelaksana hukum dan pemberian bantuan / pertimbangan hukum.

2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. 2.1

Meningkatnya kualitas tenaga penyuluh hukum dan metode penyuluhan melalui fragmen dan beberan simulasi.

2.2

Meningkatnya pelayanan informasi hukum melalui media massa, kesenian tradisional dan tersedianya buku saku / himpunan peraturan dan leaflet.

2.3

Meningkatnya pengetahuan tentang hukum bagi masyarakat desa.

2.4

Tersedianya kodifikasi produk hukum daerah.

20

2.5

Tersedianya bahan informasi hukum dalam data base jaringan dokumentasi dan informasi hukum ( JDIH ).

2.6

Terwujudnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum antara provinsi sebagai pusat jaringan dengan kab/kota sebagai anggota jaringan melalui webbsite.

2.7

Meningkatnya minat baca dan pengetahuan aparat pemerintah dan masyarakat.

2.8

Meningkatnya

pengetahuan

sumber

daya

manusia

dalam

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. 2.9

Meningkatnya pelayanan hukum bagi masyarakat.

2.10 Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia organisasi masyarakat dan lembaga sosial masyarakat peduli hukum di kabupaten / kota. E. Pendanaan Indikatif. 1. Program Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM. Kegiatan 1.1 Pengkajian / klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota sesuai hukum tertulis dan tidak tertulis dan HAM; 1.2 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kabupaten / kota; 1.3 Koordinasi pembaruan produk hukum; 1.4 Penyusunan prioritas rancangan peraturan daerah dengan instansi terkait; 1.5 Koordinasi penyusunan raperda Propinsi Jawa Timur; 1.6 Evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten / Kota; 1.7 Peningkatan pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur; 1.8 Kelancaran penyelesaian perkara di Jawa Timur; 1.9 Peningkatan tugas / bantuan pertimbangan hukum.

Pendanaan Indikatif 2009-2014 2009 342.870.100

2010 422.000.000

2011 502.000.000

2012 582.000.000

2013 662.000.000

2014 742.000.000

302.025.000

342.000.000

382.000.000

422.000.000

462.000.000

502.000.000

495.000.000

535.000.000

575.000.000

615.000.000

655.000.000

695.000.000

400.000.000

440.000.000

480.000.000

520.000.000

560.000.000

600.000.000

1.112.344.952

1.152.000.000

1.192.000.000

1.232.000.000

1.272.000.000

1.312.000.000

393.865.000

413.000.000

443.000.000

483.000.000

523.000.000

563.264.000

140.000.000

180.000.000

220.000.000

260.000.000

300.000.000

340.000.000

623.827.500

663.000.000

703.000.000

743.000.000

783.000.000

823.000.000

500.000.000

540.000.000

580.000.000

620.000.000

660.000.000

700.000.000

21

2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. Kegiatan 2.1 Pelaksanaan bimbingan teknis tenaga penyuluhan hukum dan pembuatan materi penyuluhan hukum melalui fragmen dalam media compact disk dan bahan beberan simulasi; 2.2 Pelayanan informasi hukum melalui media massa ( RRI ) dan kesenian tradisional, pencetakan buku saku / himpunan peraturan dan leaflet; 2.3 Peningkatan kerjasama dengan aparat hukum dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyuluhan hukum ; 2.4 Peningkatan informasi hukum dan kodifikasi produk hukum daerah; 2.5 Pengelolaan data base dan penganalisaan bahan informasi hukum; 2.6 Peningkatan jaringan informasi dan dokumentasi hukum melalui webbsite; 2.7 Peningkatan pengelolaan perpustakaan; 2.8 Pelaksanaan bimbingan teknis dan rapat koordinasi untuk meningkatkan kualitas pengelola dokumentasi melalui teknologi informasi. 2.9 Fasilitasi penyelenggaraan seminar / lokakarya bidang hukum dan HAM; 2.10 Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat peduli hukum.

Pendanaan Indikatif 2009-2014 2009

2010

2011

2012

2013

2014

242.010.000

299.000.000

322.000.000

359.000.000

382.000.000

423.000.000

123.900.000

253.000.000

333.000.000

423.000.000

463.000.000

553.000.000

472.730.500

915.000.000

1.215.000.000

1.265.000.000

1.315.000.000

1.365.000.000

365.000.000

405.000.000

445.000.000

485.000.000

525.000.000

565.000.000

133.582.948

173.000.000

213.000.000

253.000.000

293.000.000

333.000.000

384.204.000

424.000.000

464.000.000

504.000.000

544.000.000

584.000.000

242.100.00

282.000.000

322.000.000

362.000.000

402.000.000

442.000.000

79.050.000

119.000.000

159.000.000

199.000.000

239.000.000

279.000.000

--

159.960.000

159.960.000

319.920.000

319.920.000

319.920.000

--

362.240.000

362.240.000

543.360.000

543.360.000

724.480.000

22

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

Indikator dalam mewujudkan masyarakat makmur yang berkeadilan dalam pembangunan

hukum

diarahkan

langsung

pada

akar

persoalannya

yaitu

meningkatkan kesadaran hukum rakyat dengan menekankan pada pemberdayaan rakyat sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan proses aktif dimana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses dimana mereka dapat melakukan kontrol secara efektif. Dengan begitu diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalin kehidupan yang tertib, aman, tentram dan berkeadilan. Bagian yang tertinggal

dalam

masyarakat

harus

ditingkatkan

kemampuannya

dengan

mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya atau memberdayakannya. Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur dan memperkuat hak warga negara, karena hukum pada dasarnya menimbulkan aspekaspek positif kemanusian dan menghambat aspek negatifnya. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan potensi masyarakat, oleh karena itu indikator kinerja SKPD yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD dalam mewujudkan makmur bersama wong cilik melalui APBD untuk rakyat diarahkan pada :

1. Meningkatnya jumlah produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan memuat ketentuan yang menjadi landasan pemenuhan HAM serta diketahui masyarakat umum.

2. Meningkatnya

kualitas

produk

hukum

yang

ditandai

dengan

dapat

diimplementasikannya peraturan daerah dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan berkeadilan.

3. Terwujudnya komunitas masyarakat sadar hukum sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengambilan kebijakan yang menyangkut diri dan masyarakat dalam penetapan peraturan daerah.

4. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM serta kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh.

23

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA,

JUNI 2009

24

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Recommend Documents