BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia
adalah
negara
kepulauan
yang
sangat
kaya
akan
keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya, baik sumber daya biotik maupun abiotik. Ketersediaan sumber daya alam memiliki fungsi menunjang kehidupan manusia dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Oleh karena sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan perikehidupan manusia, maka manusia berkewajiban untuk mempertahankan kestersediaan sumbersumber daya alam itu secara terus-menerus melalui suatu pengelolaan secara arif dan bijaksana, sehingga tidak terjadi pengurasan sumber daya alam (natural resource depletion) yang mengakibatkan penurunan baik kualitas maupun kuantitas yang berimbas pada fungsi lingkungan hidup. Dewasa ini kualitas lingkungan hidup menunjukan penurunan, sehingga memunculkan masalah-masalah lingkungan yang terjadi didunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Hal ini disebabkan oleh faktor yang mendasar yakni tata nilai yang dikenal dengan istilah anthropocentric atau homocentric dimana alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekedar sebagai objek untuk pemenuhan kehidupan manusia yang tidak terbatas. Permasalahan yang terjadi pada lingkup lingkungan hidup apabila dikaji dengan pelaksanaan pembangungan seringkali dihadapkan pada keadaan yang kontroversi antara keduanya. Jika tidak ditangani secara serius, hal ini dapat menjadi sebuah permasalahan bagi manusia. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan lingkungan dan perubahan itu dapat mengarah pada segi positif juga dapat mengarah pada segi negatif. Karena itu pengelolaan lingkungan hidup perlu diberikan prioritas urtama dalam setiap kegiatan pembangunan (Abdurahman, 1983:14).
1
21
Lingkungan merupakan komponen yang sangat penting dari sistem ekonomi, karena tanpa lingkungan, sistem ekonomi tidak akan berfungsi dengan baik. Namun, dalam hal ini pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi disamping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa memasukankan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kegiatan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan umumnya terjadi karena tidak dimasukkannya pertimbangan lingkungaan dalam perencanaan kegiatan (environmental considerations) (Sukanda Husin, 2009:16). Adanya perubahan kebijakan global dari use- oriented law menjadi environment-oriented law atau dikenal dengan hukum lingkungan modern dimana norma tersebut guna mengatur tindak perbuatan manusia yang diorientasikan tidak hanya pada pemakaian saja, tetapi juga perlindungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dijadikan payung hukum (umbrella act) untuk menjaga lingkungan hidup tanpa mengabaikan kehendak pembangunan agar terjadi pembangunan yang terkendali, terencana dan berkesinambungan sebagai instrumen perencanaan lingkungan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (sustainable development). Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa (Ninik Suparni, 1994:36). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (1) memberi pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
22
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang ini sejalan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H yang menyatakan bahwa ‘‘setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Sehubungan dengan tujuan konstitusi tersebut Pemerintah telah mengimplementasikan
kebijakan
nasional
terhadap
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkugan Hidup sebagaimana direalisasikan kedalam suatu konsep yang tercantum dalam Pasal 3 UUPPLH yang bertujuan: 1. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjamin keselamatan dan kesehatan dan kehidupan manusia 3. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan ekosistemnya 4. Menjaga kelestaran fungsi lingkungan hidup 5. Mencapai Keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup 6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan 7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkugan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia 8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan 10. Mengantisipasi isu lingkungan global Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen konkrit Pemerintah dalam pengendalian lingkungan hidup yang diimplementasi ke dalam hukum nasional yang bertujuan untuk meminimalisasi suatu pencemaran lingkungan hidup dengan cara: 1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2. Tata Ruang 3. Baku Mutu Lingkungan Hidup 4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
23
5. AMDAL 6. UKL-UPL 7. Perizinan 8. Instrumen Ekonomi 9. Peraturan Perundang-undangan berbasis lingkungan 10. Anggaran berbasis lingkungan 11. Analisi resiko lingkungan hidup 12. Audit Lingkungan hidup Instrumen yuridis yang ada dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan diatas salah satu yang penting dan strategis adalah Perizinan. Izin merupakan instrumen hukum admistrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha dalam menjalankan usahnya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi (Takdir Rachmadi, 2011:105). Perizinan sebagai salah satu instrumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disebut sebagai izin lingkungan. Izin lingkungan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan mengintegrasikan beberapa izin yang dinamakan izin lingkungan terpadu (integrated environmental lisence system) yang secara akademik dapat dilihat dari dua aspek (pertama, terkait dengan pemberian kewenangan penerbitan izin kepada satu institusi saja sehingga tidak lagi terbagi atas dua atau lebih institusi kedua, terkait dengan pertanyaan terhadap jenis kegiatan apa saja izin lingkungan itu diberlakukan, apakah diberlakukan atas kegiatan-kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup saja (brown issues) atau juga terhadap kegiatan-
24
kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup (green issues) (Takdir Rahmadi, 2011:108). Pasal 36 ayat (4) UUPPLH menyatakan izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri lingkungan hidup, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai izin lingkungan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan suatau rencana atau kegiatan usaha harus melalui beberapa tahapan seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu: 1. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL 2. Penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL 3. Permohonan dan Penerbitan izin lingkungan Izin lingkungan akan diterbitkan apabila rencana usaha dan atau kegiatan yang telah menyusun dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan besaran dan luasan bangunan atau lahan yang akan didirikan, serta telah dilakukan penilaian dokumen AMDAL atau pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan memperoleh keputusan kelayakan lingkungan bagi dokumen AMDAL atau rekomendasi kelayakan lingkungan bagi dokumen UKL-UPL, maka keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi kelayakan lingkungan ini dipakai sebagai dasar penerbitan izin lingkungan. Izin Lingkungan yang diterbitkan bagi pemohon menurut ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan : 1. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit memuat: a. persyaratan
dan
kewajiban
yang
dimuat
dalam Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. b. persyaratan
dan
kewajiban
yang
ditetapkan
oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota; dan berakhirnya Izin Lingkungan. 2. Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
25
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 3. Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan. Izin Lingkungan yang diberikan kepada pemohon membawa kewajiban yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari diterbitkanny izin, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, kewajiban pemegang izin lingkungan sebagai berikut : 1. Pemegang izin lingkungan berkewajiban: a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidu b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. menyediakan
dana
penjaminan
untuk
pemulihan fungsi
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan izin lingkungan sebagai instrumentasi pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan ini adalah, soal pentaatan dari pemegang izin lingkungan untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum, dan peran dari Instansi yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan Peneglolaan untuk mengawasi dan menekan aturan yang dilanggar oleh pemegang izin serta pemberian sanki hukum bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dalam izin lingkungan tersebut. Kenyataan yang terjadi bahwa dari data empirik bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha dalam mengelola dampak dari usahanya yang berpotensi untuk merusak dan atau mencemari lingkungan
26
hidup, beberapa contoh kasus ketidaktaatan dari perusahaan yang mencemari lingkungan adalah industri batik di Surakarta meninggalkan dampak negatif seperti limbah-limbah yang dihasilkan dari industri batik Surakarta, terutama di Kampung-kampung pembuat batik. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan. Limbah tersebut dapat berupa air sisa pewarnaan, gas yang dihasilkan dari pembakaran lilin, dan potongan sisa kain yang tidak digunakan dalam proses industri. Limbah-limbah tersebut tidak berasal dari hasil produksi tetapi berasal dari proses produksi batik. Kebanyakan limbah-limbah tersebut merupakan limbah cair. Saat ini masih banyak industri batik rumah tangga dan perusahaan batik sekala besar yang membuang limbah langsung ke sungai. Pembuangan itu sudah dilakukan dalam waktu yang lama dan menjadikan air sungai tercemar. Jika musim hujan barang kali pencemaran itu tidak begitu menggangu karena limbah terdorong ke laut oleh gelontoran air hujan, sedangkan musim kemarau dipastikan limbah itu akan membuat sungai semakin kotor dan berbau.(http://e-journal.uajy.ac.id/3576/2/1HK10135.pdf, diakses pada Hari Sabtu 7 november 2015 pukul 15.30). Dari data empiris tersebut mengindikasikan bahwa pemegang izin lingkungan belum atau tidak taat pada kewajibannya. Kota Surakarta sebgaai kota besar yang memiliki berbagai aktivitas kegiatan usaha industri baik skala kecil, menengah dan besar dengan keragaman usahanya, maka suatu keniscayaan jika kegiatan tersebut tidak membuang limbahnya ke media lingkungan baik limbah padat, cair maupun gas, yang kesemuanya itu perlu dikelola dan dipantau agar tiak melanggar izin lingkungan yang diterimanya. Berdasar pertimbangan diatas maka penulis mengerucutkan dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul: IMPLEMENTASI PEMBERIAN
IZIN
LINGKUNGAN
DAN
EFEKTIVITAS
DALAM
PENEGAKAN HUKUMNYA OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.
27
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana implementasi pemberian izin lingkungan dan kewajiban bagi pemegang izin lingkugan di Kota Surakarta? 2. Bagaimana pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin lingkungan dan penegakan hukumnya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapi oleh penulis, yang mana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif: a. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pemberian izin lingkungan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan di Kota Surakarta. b. Untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan dan penegakan hukum oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang izin lingkungan. 2. Tujuan Subjektif a. Untuk
dapat
menambah,
memperluas,
dan
mengembangkan
pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktik bidang hukum, khususnya di dalam hukum Administrasi Negara, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara, khususnya mengenai izin lingkungan. b. Untuk memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian ini akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :
28
1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya Hukum Lingkungan. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya mengenai
implementasi
pemberian izin lingkungan. c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis sekaligus mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait. E. Metode Penelitian Kegiatan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa atau konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.”Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu,sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2010:42). Metode penelitian dapat diartikan, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian (Soerjono Soekanto, 2010:5-6). Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkumganlingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto:2010:6).
29
Maka beranjak dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, Dalam penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Dimaksudkan
yuridis
empiris
karena
dalam
menganalisis
permaslahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai norma atau das sollen dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah sebagai berikut: (Setiono, 2002:5). a. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam) b. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam sistem Perundang-undangan; c. Hukum
adalah
keputusan-keputusan
badan
peradilan
dalam
penyelesaian kasus atau perkara (in concreto) atau apa yang diputuskan oleh hakim; d. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empiris ; e. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum yang ada dalam benak manusia). Penelitian ini mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5, yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto, seperti yang dikembangkan oleh
30
Setiono, yaitu hukum yang ada dalam benak manusia. Penelitian ini akan menggali pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dari pelaku peristiwa secara langsung dan mendalam sehingga diperoleh informasi dan data-data yang akurat, yang penulis perlukan dalam penulisan ini. Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian evaluatif. Menurut Setiono, yang dimaksud dengan penelitian yang berbentuk evaluatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menilai program-program yang dijalankan. 2. Sifat Penelitian Dilihat dari sifat penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang diteliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyususn teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:10). Eksploratif (menjelajah) dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. Hal ini dimungkinkan apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup ada (Setiono, 2002:5). Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif penulis tidak hanya terbatas sampai pengumpulan data saja, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data tersebut. 3. Pendekatan penelitian Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2008:250). Dalam penelitian kualitatif deskriptif selalu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses bagaimana sesuatu terjadi (H.B. Sutopo, 2006:139). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini karena dengan pendekatan ini dapat memberikan jawaban
31
atas permasalahan yang ingin diteliti, sehingga memberikan jawaban yang sesuai dengan penelitian empiris yang berawal dari data sekunder kemudian dilanjutkan data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. 4. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh dan melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. 5. Jenis dan Sumber Data Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh
secara
langsung
dari
masyarakat
dinamakan
data
primer,sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010:51). Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini antara lain: a. Data primer, Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau yang diperoleh langsung dari repondn yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono Soekanto, 2010:12). b. Data sekunder Data Sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung anatara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasilhasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010:12).
32
Berdasarkan dengan jenis data yang digunakan didalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut : 1) Sumber data primer Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono Soekanto, 2010:12). Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan pejabat atau staf Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta terkait pemberian izin lingkungan dan penegakan hukumnya. 2) Sumber Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung anatara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010:12). Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat pribadi dan publik yang terdiri dari : a) Bahan hukum Primer Bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundangundangan (Burhan Ashofa, 2001:103). Bahan Hukum Primer merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum Primer yang terdapat dalam penelitian ini anatara lain:
33
(1) Undang-Undang Dasar 1945 (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2013
tentang
Tata
Laksana
Penilaian
dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (7) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (8) Keputusan Walikota Surakata 660.1/81/1/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi UKL-UPL dan SPPL b) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, koran, pamphlet, brosur dan berita internet (Mukti Fajar, 2009:159). c) Bahan hukum tersier Merupakan Bahan hukum yang memberikan yang
memberikan
petunjuk
maupun
penjelasan
34
terhadap bahan hukum primer dan sekunder( Soerjono Soekanto, 2010:52). Bahan Hukum Tersier meliputi kamus, ensiklopedia, internet (cyber media), Majalah aatau surat kabar. 6. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif merupakan bagian penting karena akan digunakan dalam memperoleh data secara lengkap dan sesuai. Teknik Pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah: a. Wawancara Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka tatap muka maupun tidak ( H.B. Sutopo, 2006:190). Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Metode wawancara
yang digunakan Dalam penelitian ini
adalah metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan. b. Studi Kepustakaan Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur,
35
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen bresmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010:12). 7. Teknik Analisis Data Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul
diolah dan dimanfaatkan sehingga
dapat
dipergunakan untuk menjawab persoalan dalam penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan di-angkakan secara statistic. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soerjono Soekanto, 2008:250). Dalam operasionalisasinya, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengolahan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang kemudian data yang dikumpulkan dianalisa melalui tiga komponen utama sebagai berikut (H.B Sutopo, 2006:113-116).
36
a. Reduksi data Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat di catatan tertulis (fieldnote). Pada penelitian ini peneliti melakukan tindakan reduksi data dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan abstraksi dari lokasi penelitian yang bersumber dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. b. Penyajian Data Merupakan sekumpulan informasi yang tersususun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi Semua berasal permulaan pengumpulan data, seorang analis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, polapola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptic, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mulamula belum jelas. Paparan tersebut ditingkatkan agar menjadi rinci dan mengakar pada pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin setingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan seksama dan tenaga dengan peninjauan kembali (H.B. Sutopo, 2002:97). Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. Seorang peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. Kemudian komponen-komponen yang diperoleh adalah komponen-komponen yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif
37
yaitu secara apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini proses analisis sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti terus bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih tersisa. Agar lebih jelas proses/siklus kegiatan dari analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Pengumpulan Data
Reduksi Data
Sajian Data
Penarikan Kesimpulan
F. Sistematika Penulisan Skripsi Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar dalam penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan terbagi dalam empat bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luasnya permasalahan ditambah dengan daftar pustaka. Sistematika Penulisan hukum ini sebagai berikut sebagai berikut : Bab I :
Bab Pendahuluan ini berisi
Latar Belakang Masalah yang
menjadi dasar pengambilan judul skripsi, permasalahan yang menjadi obyek kajian , tujuan yang ingin diperoleh, manfaat dari penulisan skripsi ini dan metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. Bab II:
Tinjauan Pustaka dan kerangka pikir yang terdiri dari Tinjauan
38
pustaka yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Tinjauan pustaka tersebut meliputi tinjauan umum pengertian lingkungan hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan dalam pembangunan, Amdal, Izin lingkunga,
Penegakkan
hukum,
efektivitas
hukum
dan
implementasi kebijakan. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran. Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meruupakan isi dari penulisan skripsi yang menjawab permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari implementasi pemberian izin lingkungan dan penegakan hukumnya oleh pemerintah. Bab IV: Penutup Pada bab ini akan berisis mengenai simpulan dan saran berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
