BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok
pembangunan
dalam
mencapai
Pembangunan
kesehatan
pembangunan
Nasional
kesejahteraan
merupakan yang
bagian
bertujuan
untuk
masyarakat. integral
dari
meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN), yang menempatkan periode 2014 – 2019 sebagai tahapan ke tiga
untuk memantapkan pembangunan secara
menyeluruh
di
berbagai bidang. Hal ini dilakukan dengan menekankan pencapaian daya
saing kompetitif, perekonomian, berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Pemerintah
daerah,
memegang
peranan
penting
dalam
pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Jawa Tengah dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah
I -1
mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2010 – 2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 - 2025. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu mempedomani Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah, Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah, terutama misi 6 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui paket sehat. Implementasi pelaksanaan
upaya
tersebut
dilandasi dengan
nilai
keutamaan
“mboten korupsi, mboten ngapusi”.
B. Landasan Hukum 1. Landasan idiil
yaitu Pancasila
dan
Landasan konstitusional
10
Tahun
Undang–Undang Dasar 1945 2. Landasan Operasional yaitu : a. Undang–Undang
Nomor
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah,
I -2
1950
tentang
b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c.
Undang–Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
33
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah. d. Undang–Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah Daerah. e. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) f.
Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi
Sebagai
Daerah
Otonom. h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. i.
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
j.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008
tentang
Standard
Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; l.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah
I -3
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018; n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. C. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan di Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi – Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ke dalam kegiatan untuk jangka waktu lima tahun. 2. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.
D. Sistematika Penulisan. BAB I
PENDAHULUAN Memuat
secara
ringkas
tentang
latar
belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta Sistematika Penulisan.
I -4
BAB II
GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS
KESEHATAN
umum
tentang
PROVINSI
JAWA TENGAH Memuat
penjelasan
dasar
hukum
pembentukan, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; sumber daya yang dimiliki; tingkat pencapaian kinerja; hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kesehatan lima tahun mendatang. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Memuat tentang identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; telaah
visi,
misi
dan
program
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah; telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Kabupaten/ Kota; telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN Memuat rumusan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta pernyataan misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula nilai-nilai yang melandasi pernyataan misi dalam mencapai visi tersebut, yang sekaligus sebagai pedoman moral dan etika bagi setiap personil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.
I -5
BAB V RENCANA
PROGRAM,
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari prioritas program. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode satu tahun dan lima tahun. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat tentang indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian dari indikator RPJMD. Indikator ini bukan hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan saja namun memerlukan dukungan sektor lain terkait. Indikator kinerja berupa angka, persentase (%) dan penjelasan naratif.
BAB VII
PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
I -6
