BAB I. PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung mempunyai
tugas menyediakan data statistik dan informasi yang berkualitas, lengkap, akurat, mutakhir, berelanjutan dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun
perencanaan,
melakukan
pemantauan
dan
mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2010 – 2014 disusun berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Rencana Strategis Badan Pusat Statistik tahun 2010 – 2014 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2009 – 2013, serta masukan dari berbagai pihak terkait. Rencana Strategis Kota Bandung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Republik Indonesia untuk kurun waktu lima tahun kedepan sebagai acuan umum bagi seluruh jajaran BPS serta para pemangku kepentingan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan dalam
melaksanakan
pembangunan
kegiatan statistik
nasional
khususnya
bidang statistik. Renstra juga dipakai sebagai dasar bagi BPS Kota Bandung dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik Untuk mencapai sasaran-
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam renstra perlu dijabarkan dalam bentuk dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kerja Tahunan . Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu dan akurat menjadi tuntutan yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh BPS Kota Bandung. Hal ini merupakan tantangan untuk selalu dapat meningkatakan mutu data dan informasi statistik, serta pelayanan yang prima. Untuk itu BPS Kota Bandung menetapkan Visi, Misi, dan kegiatan pokok pelayanan statistik yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS 2010 – 2014.
B.
Kondisi Umum Perencanaan pembangunan yang baik membutuhkan
ketersediaan data dan informasi yang akurat. Badan Pusat statistik sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai penyedia data berkewajiban untuk dapat menyediakan data dan informasi yang akurat tersebut. Data dan informasi yang akurat dan berkualitas tidak saja digunakan oleh pemerintah, tetapi juga sangat dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan amanat dari Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan
Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain : (a)
Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
(b)
Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik, dan
(c)
Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. Salah satu upaya BPS dalam rangka mewujudkan SSN
antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dangan instansi pemerintah dan masyarakat di daerah. Koordinasi dan kerjasama dimaksud dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan
tetap
mengantisipasi
serta
menerapkan
ilmu
pengetahuan dan teknologi. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci , mudah dipahami dan tepat waktu. Dalam lima tahun ke depan BPS akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik untuk penguatan sistem data dan informasi. Data mengenai indikator sosialekonomi, dihasilkan dari hasil Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi dan berbagai survey dibidang sosial ekonomi lainnya. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan, data kemiskinan yang akurat menjadi salah satu agenda penting yang harus dihasilkan dalam lima tahun kedepan.
BPS Kota Bandung
C.
Potensi dan Permasalahan
C.1. Potensi Secara kelembagaan, BPS telah ditegaskan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. BPS Provinsi dan BPS Kabupaten /Kota merupakan bagian
integral
keseluruhan.
dari
BPS
Republik
Indonesia
secara
Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal
dalam penyelenggaraan kegiatan statistik , terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. BPS Kota Bandung menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral pemerintah Kota. adanya peraturan tersebut maka Norma, dan
Kriteria
dapat
diseragamkan,
Dengan
Standar, Prosedur
sehingga
data
yang
dihasilkan akan lebih baik lagi. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang handal, jabatan fungsional statistisi di Kota Bandung menjadi potensi yang harus terus dikembangkan. Diharapkan lima tahun ke depan semua pegawai yang tidak menjabat sebagai struktural harus sudah menjadi pejabat fungsional. Disamping itu kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi harus menjadi perhatian bersama sehingga dapat dihasilkan sumber daya manusia yang semakin baik.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sangat potensial untuk menunjang kegiatan BPS. Peralatan dan perlengkapan yang menunjang pengumpulan, pengolahan dan diseminasi data berbasi TIK merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat akses terhadap data. Jaringan internet yang sudah dapat dinikmati di setiap seksi di BPS Kota Bandung menjadi penunjang dalam mempercepat akses informasi yang masuk maupun keluar. Indikator
makro yang dihasilkan oleh Badan Pusat
Statistik Kota Bandung, baik indikator ekonomi maupun indikator sosial sudah banyak dipakai oleh pemerintah daerah sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan maupun evaluasi pembangunan di Kota Bandung. C.2. Permasalahan Permasalahan
yang
dihadapi
dalam
meningkatkan
kualitas data mencakup permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan
internal
yang
paling
menonjol
adalah
keterbatasan sumber daya manusia, terutama untuk Kota Bandung adalah masih kurangnya jumlah Kordinator Statistik Kecamatan (KSK). Jumlah KSK definitif hanya 11 orang sedangkan jumlah kecamatan mencapai 30 buah. Hal tersebut membuat beban kerja KSK menjadi sangat berat karena harus merangkap bekerja di dua atau tiga Kecamatan. Sarana dan prasarana
TIK
yang
dimiliki
belum
sepenuhnya
dapat
dimanfaatkan secara optimal karena masih ada sebagian kecil
pegawai yang belum dapat menguasai TIK, sehingga perlu adanya
pelatihan
khusus bagi
karyawan/wati
dalam
hal
penggunaan TIK. Permasalahan eksternal yang paling menonjol di Kota Bandung adalah adanya non respon dari rumahtangga maupun perusahaan dan lembaga dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Response Rate yang rendah dapat menyebabkan kualitas dan ketepatan data menjadi rendah pula. Permasalahan lainnya adalah beragamnya permintaan data dari berbagai pihak yang belum sepenuhnya dapat dilayani, terutama bila menyangkut statistik wilayah kecil, sementara kebutuhan pengguna data sekarang sudah banyak mengarah ke statistik wilayah kecil/small statistic area. Adanya anggapan bahwa statistik adalah gudang data, jadi harus dapat menyediakan berbagai permintaan data yang dibutuhkan adalah salah satu sebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Badan Pusat Statistik.
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BPS A.
Visi BPS Visi BPS 2010 -2014 dibangun dengan memperhatikan
berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. Pembangunan Nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang
berkembang,
seperti
reformasi
yang
mendukung
keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan
informasi,
serta
memperhatikan
kesiapan
SDM
penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek statistik. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS 2010 – 2014 disepakati sebagai berikut :
“ Pelopor data statistik terpercaya untuk semua “ “ The Agent of trustworthy stastitical data for all “ BPS adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun
daerah. Kata “pelopor” mempunya makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata
“ data
statistik yang terpercaya “ yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses BPS (impartial). Dengan Visi tersebut eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tetapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mayarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di seluruh wilayah. B. Misi BPS Kota Bandung Untuk tercapainya Visi BPS, maka perlu dijabarkan ke dalam bentuk misi serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan.
Berdasarkan Visi BPS, maka misi pembangunan
nasional statistik Kota Bandung mencakup :
1.
Melaksanakan landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk menyelenggarakan statistik yang efektif dan efisien.
2.
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan di Kota Bandung.
3.
Menerapkan dan meyebarluaskan standar klasfikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
4.
Meningkatkan kualitas pelayanan statistik bagi semua pihak.
5.
Meningkatkan
koordinasi,
integrasi
dan
sinkronisasi
kegiatan statistik dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat umum. 6.
Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka menyusun statistik sektoral dan statistik khusus yang dibutuhkan pemerintah daerah. Misi pertama merujuk pada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkan visi, BPS memerlukan landasan hukum yang kuat. Saat ini banyak perubahan yang mendasar yang menuju pada pentingnya peninjauan kembali Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statsitik. Misi Kedua, SDM dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN. BPS melalui STIS menghasilkan
SDM yang professional di Bidang statistik dan komputasi statistik. Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampu mengimplementasikan SSN secara efektif dan efisien. Misi ketiga, BPS dalam menyelenggarakan statistik nasional
mengacu
pada
10
prinsip
dasar
yang
direkomendasikan PBB, yang di antaranya bahwa BPS harus
menghasilkan
data
yang
didasarkan
pada
metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misi keempat, BPS sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Misi ini menjadi bagian penting dan strategis dalam mewujudkan visi BPS, yaitu sebagi pelopor penyedia data dan statistik untuk semua. Misi kelima, BPS sebagai penanggung jawab terlaksananya SSN perlu melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan efektif dan efisien Misi
keenam
BPS
berkewajiban
membantu
pemerintah daerah dalam hal ketersediaan data sektoral yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan restra daerah masing-masing. D. Tujuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun
regional,
serta
melakukan
koordinasi
,
integrasi,
sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan utama dalam pembangunan di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien. Untuk itu BPS Kota Bandung
perlu
meningkatkan
koordinasi
dengan
pemerintah daerah, swasta, lembaga dan masyarakat umum. E. Sasaran Strategis Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik Kota Bandung dirumuskan sebagai berikut : a. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap,
akurat
dan
tepat
waktu
serta
meningkatkan pelayanan data bagi pengguna data statistik. b. Terwujudnya struktur organisasi yang efektif dan efisien, menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai dengan ilmu dan kemapuannya. c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan teknologi informasi mutakhir untuk menyempurnakan tata cara pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.
d. Meningkatkan
kerjasama
terutama
dengan
pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral wilayah kecil. e. Terwujudnya
SSN
dalam
menunjang
kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dapat diukur dengan berbagai indikator utama, seperti meningkatkan kepercayaan pengguna data terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan, kemudahan akses pengguna dalam memperoleh data dan informasi statistik secara cepat, terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung,
khususnya
dalam
rangka
pemanfaatan
teknologi dan komunikasi (TIK), serta keberhasilan pengelolaan akuntabilitas administrasi keuangan dan kinerja menuju opini “wajar tanpa pengecualian” terhadap laporan keuangan.
BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN A. Strategi dan Arah kebijakan BPS Kota Bandung Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai BPS sdalam mendukung strategi dan arah kebijakan nasional. Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan perlu
BPS, selama lima tahun ke depan BPS
mengupayakan
pembangunan statistik
reformasi
dan
perubahan
terhadap
menyeluruh. Perlu dilakukan upaya
upaya pembenahan antara lain dalam pemenuhan kebutuhan perangkat TIK dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Proses peningkatan kualitas data ini pada akhirnya akan mengurangi timelines penyajian data, meningkatkan kualitas penyajian data serta memberikan kemudahan bagi pengguna data untuk mengakses data. Berdasarkan visi, misi dan tujuan dan sasaran YANG telah ditetapkan
dan mengacu pada strategi pembangunan
nasional di bidang statistik , maka BPS Kota Bandung menetapkan strategi – strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran.
Strategi – strategi
tersebut dikelompokan dalam 3 bidang yang meliputi: a. Strategi bidang peningkatan Kualitas dan keragaman data b. Strategi bidang penerapan Teknologi dan Informasi (TIK) c. Strategi
Peningkatan
kelembagaan.
kapasitas
SDM
dan
penataan
I.
Strategi bidang peningkatan Kualitas dan keragaman data Statistik yang bermutu tinggi
dan tepat waktu
sangat dibutuhkan sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan di daerah. Selama ini sudah banyak peningkatan yang dicapai oleh BPS Kota Bandung dalam hal memenuhi kebutuhan data bagi perencaan di daerah. Berbagai indikator baik ekonomi maupun social yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah sudah dapat dipenuhi. Pengawasan lapangan terhadap survey dan Sensus yang semakin efektif menghasilkan data yang semakin baik Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang data dan informasi statistik adalah meningkatkan kualitas statistik. Kualitas data diukur dalam enam dimensi yaitu akurat,
relevan,
tepat
diakses/accessibility,
waktu/timeliness,
koheren/coherence
yang
mudah berarti
konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/interpretability. a) Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas dan Keragaman Data dan Informasi Statistik Ekonomi. Sasaran
yang
ingin
dicapai
dengan
menempuh
langkahlangkah sebagai berikut : 1. Melaksanakan
Sensus
Pertanian
2013
yang
berkualitas. 2. Membangun dan mengaplikasikan Sisten Neraca Nasional Indonesia berdasarkan System of National Account (SNA ) 2008 untuk neraca pokok seperti
neraca
Produksi
dan
Neraca
Penerimaan
dan
diperlukan
bagi
Pengeluaran. 3. Pengumpulan
data dasar
yang
penerapan SNA 2008, berdasarkan gap analysis (analisis kebutuhan dan ketersediaan) 4. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara statistik sektoral
guna
meningkatkan
data
dari
instatnsi
sektoral . 5. Memperbaiki system pengolahan data untuk SNA 2008. 6. Melakukan perubahan Tahun dasar PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010 sehingga data yang dihasilkan lebih reliable. 7. Melakukan Survei Industri melalui dua pendekatan yaitu Sensus untuk Industri Besar dan survey untuk industry sedang. 8. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas statistik pertanian. 9. Meningkatkan
kualitas
menyelenggarakan
statistik
Survei
Biaya
harga Hidup,
dengan serta
menyempurnakan system pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik harga. 10. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik konstruksi, 11. Meningkatan kualitas data dan informasi statistik keuangan,
12. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik Pariwisata, 13. Meningkatkan
kualitas
dan
informasi
statistik
Teknologi Informasi dan komunikasi, 14. Meningkatkan
kualitas
dan
informasi
statistik
dan
informasi
statistik
Perdagangan dalam negeri, 15. Meningkatkan
kualitas
Perhubungan, 16. Memperbaiki system pengolahan data survey berbasis perushaan maupun rumahtangga. b.) Sasaran 2 :
Meningkatkan Kualitas data dan Informasi
Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkahlangkah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik Demografi, 2. Meningkatkan kualitas data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 3. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik Survei Angkatan Kerja nasional (SAKERNAS), 4. Meningkatkan kualitas data Survei Upah dan Struktur Upah 5. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik Kemiskinan, 6. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik ketahanan sosial.
c.) Sasaran 3 : Meningkatkan Manajemen Survei. Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkahlangkah sebagai berikut : 1. Memperbaiki Response rate 2. Memperbaiki
metoda
pengumpulan
data
dan
monitoring pemantauan. d.) Sasaran 4 :
Meningkatkan Metodologi sensus dan
Survei. Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkahlangkah sebagai berikut : 1. Memperbaiki kerangka sampel bagi survey berbasi rumahtangga maupun perusahaan 2. Mempergunakan peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi kelurahan terbaru hasil pemetaan SP 2010 untuk keperluan pengumpulan data dan penyajian data dan informasi statistik. 3. Mempergunakan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian dan analisis statistik, 4. Menerapkan desain sensus dan survey yang optimal, e.) Sasaran 5 :
Meningkatkan dan Mengembangkan
Analisis statistik. Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkahlangkah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas statistik lintas sektor
2. Meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor f.) Sasaran 6 :
Meningkatkan Hubungan dengan
pengguna Data Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkahlangkah sebagai berikut : 1. Memperbaiki kepuasan pelanggan. 2. Memperbaiki hubungan baik dengan penyedia data 3. Memperbaiki komunikasi dan pengguna dan penyedia data. g.) Sasaran 7 :
Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi
Diseminasi data dan Informasi Statistik, Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkahlangkah sebagai berikut : 1. Membangun Website BPS Kota Bandung, 2. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan hasil hasilnya. 3. Meningkatkan
penggunaan
Si
Rusa,
kompilasi
metadata dalam kerangka Sistem Rujukan Statistik II. Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam rangka meningkatkan insan statistik yang kompeten dan professional sesuai dengan misi kedua BPS Kota Bandung, maka perlu dibuat strategi bidang teknologi dan informasi. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategi dalam
rangka memperkuat system data basis untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia di BPS Kota Bandung. Sasaran : Meningkatkan Sarana dan Prasarana TIK Dalam Rangka Memperbaiki Kinerja BPS Secara Efektif dan Efisien.
