BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

1

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Dengan munculnya Reformasi, seluruh komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem tata kerja kearah yang lebih baik. Semangat itu pula yang mendorong pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan misi suatu instansi yakni melalui Akuntabilitas Kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LAPKIN). Akuntabilitas didefenisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Laporan Kinerja (LAPKIN) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun

2 anggaran. Selain itu Laporan Kinerja (LAPKIN) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAPKIN juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dengan demikian Laporan Kinerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Laporan kemajuan Akuntabilitas Pemerintah oleh Bupati kepada Presiden disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 – 2017.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Daerah (LAPKIN) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan dimaksud, selain sebagai pedoman juga turut memberikan penguatan akuntabilitas kinerja semua instansi pemerintah dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Esensi dari Sistem AKIP bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan media bagi manajemen Pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka

3 pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Daerah (LAPKIN). Laporan Kinerja (LAPKIN) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja (LAPKIN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja Tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2012 s/d 2017 sehingga dapat menjadi barometer keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan periode berikutnya.

Akuntabilitas Manajemen Kinerja Kinerja

LAPORAN KINERJA

4 Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini: 

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2014 sebagai sarana pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik telah dicapai sampai dengan tahun 2014.



Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem kesatuan.

5 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tugas pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat 26 Urusan wajib yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja dan 8 urusan pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/Unit kerja, dengan harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

yang

mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. Selanjutnya unntuk melaksanakan urusan daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta

yang

bertujuan

mewujudkan

aspirasi

masyarakat

secara

professional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun masing-masing tugas pokok dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut:

1)

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah mempunyai urusan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah, dengan fungsi sebagai berikut: a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6 Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi: 1. Bagian Tata Pemerintahan; 2. Bagian Hukum c. Asisten Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan, membawahi: 1. Bagian Pembangunan dan Perekonomian; 2. Bagian Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan; 3. Bagian Pemuda dan Olahraga; d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi : 1. Bagian Organisasi 2. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Bagian Humas, Protokoler dan Umum

2)

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Dan dengan fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; e. pengelolaan ketatausahaan sekretariat. Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut ; a. Sekretaris DPRD;

7 b. Bagian Umum, terdiri dari: 1. Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan c. Bagian Keuangan, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perbendaharaan; 2. Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban d. Bagian Persidangan, Protokol dan Risalah, terdiri dari : 1. Sub Bagian Persidangan dan Protokol 2. Sub Bagian Risalah e. Bagian Fasilitas Alat-Alat Kelengkapan dan Perundang-Undangan, terdiri dari : 1. Sub Bagian Fasilitas Alat-Alat Kelengkapan; 2. Sub Bagian Perundang-undangan f. Kelompok Jabatan fungsional

3)

Dinas Daerah Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan fungsi sebagai berikut: a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setelah struktur organisasi dan kelembagaan daerah disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah jumlah dinas yang ada di kabupaten Maluku Tenggara Barat ada 12 (dua belas) dinas dengan rincian sebagai berikut : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Pertanian;

8 4) Dinas Kelautan dan Perikanan; 5) Dinas Kehutanan; 6) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi; 7) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 8) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 9) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 10) Dinas Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif; 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12) Dinas Pendapatan Daerah.

4)

Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu

Bupati

dalam

menyelenggarakan

Pemerintah

Daerah

dibidangnya, dengan fungsi: a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyediaan Pelayanan penunjang; c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga teknis daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjumlah 16 (enam belas) Lembaga dengan rincian sebagai berikut : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 2. Inspektorat Daerah (Inspektorat); 3. Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD); 5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, (Kantor KesbangPol); 7. Kantor perpustakaan dan Arsip Daerah; 8. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah; 9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

9 Lembaga Teknis Lainnya 1. Badan Pengelola Perbatasan 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Badan Ketahanan Pangan Daerah 4. Rumah Sakit Umum Daerah 5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. 6. Satuan Polisi Pamong Praja

5)

Kecamatan Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat Kabupaten yang dipimpin seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan sebagaian kewenangan delegatif dari Bupati serta beberapa kewenangan atributif yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan organisasi kecamatan terdiri atas : a. Camat; b. Sekretariat, terdiri dari ; 1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan f. Seksi Kesejahteraan Sosial g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat h. Kelompok jabatan Fungsional Jumlah kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 10 Kecamatan antara lain sebagai berikut : 1. Kecamatan Tanimbar Selatan 2. Kecamatan Wermaktian 3. Kecamatan Wertamrian 4. Kecamatan Selaru 5. Kecamatan Tanimbar Utara

10 6. Kecamatan Yaru 7. Kecamatan Wuarlabobar 8. Kecamatan Nirunmas 9. Kecamatan Kormomolin 10. Kecamatan Molu Maru.

6)

Kelurahan Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan menyelenggarakan

Pemerintahan urusan

Kelurahan

dengan

pemerintahan,pembangunan

fungsi dan

kemasyarakatan.

D.

STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan organisasi dan tata kerja merupakan kebutuhan yang mendasar dari Kabupaten yang baru berkembang sebagai media/ sarana implementasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2013 berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan maka dilakukan perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Keadaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Tengggara Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri dari: a. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dearah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dearah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

11 Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; e. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; f. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; g. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. h. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; i.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

j.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja’ Dengan demikian keadaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari 12 (dua belas) Dinas, 5 (lima) Kantor, 7 (Tujuh) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah dan 3 (dua) Sekretariat yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan sekretariat KORPRI, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 10 (sepuluh) Kecamatan, 29 UPT, 1 (satu) Kelurahan, 80 (Delapan Puluh) Desa dan 5 (Lima) anak Desa. Berdasarkan lembaga yang telah dibentuk, maka jumlah jabatan struktural sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam), yang terdiri dari eselon II.A = 1 (satu) jabatan, eselon II.B = 29 (dua puluh sembilan) jabatan, eselon III.A = 52 (lima puluh dua) jabatan, eselon III.B = 70 (Tujuh puluh ) jabatan IV.A = 326 (tiga ratus dua puluh enam) jabatan dan eselon IV.B sebanyak = 58 (lima puluh delapan) jabatan.

12 Dari jumlah jabataan struktural yang tersedia, pada tahun 2014 telah dilakukan promosi dan mutasi dalam jabatan namun sebagai daerah yang menjalankan sistem pemerintahan secara aktif kurang lebih 5 (lima) Tahun, masih memiliki kekurangan sumber daya aparatur

sebagai

motor penggerak

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tabel. 1.1 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Per Eselon Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013. No

Eselon

Jumlah

Terisi

Kebutuhan

1 II/a 1 1 2 II/b 29 23 6 3 III/a 52 30 22 4 III/b 70 30 40 4 IV/a 326 126 200 5 IV/b 58 20 38 Sumber data : Sumber Data Peta Jabatan Bagian Organisasi 2013.

13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai rencana pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2012-2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program/kegiatan yang realistis. Rencana Stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang didefinisikan dalam rencana stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa program/kegiatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar efektif, efisin dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : A. RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2007-2012 (Revisi); B. Indikator Kinerja Utama (IKU); C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014; D. Penetapan Kinerja Tahun 2014.

A.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2012-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

14 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dirumuskan dalam bentuk Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedalam tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan program pembangunan daerah. RPJMD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2012-2017 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2012 tanggal 23 Januari 2012. RPJMD yang disusun dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja. Disamping itu, RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang bersifat indikatif yang berarti bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Renstra SKPD disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Rencana Strategis yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. 1.

Visi Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Visi Pembangunan adalah suatu kondisi yang diharapkan terwujud di masa mendatang, Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintahan. Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012- 2017 adalah : “Mewujudkan

Masyarakat

MTB

Yang

Sejahtera

dan

Mandiri

Melalui

Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Makna pokok yang terkandung dalam Visi ini, bahwa seluruh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus dapat dikelola oleh sumber daya manusia Maluku Tenggara Barat yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara Barat yang Bermartabat, Mandiri dan

15 Sejahtera sehingga dapat “Meretas Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagai Rumah Yang Nyaman Bagi Semua Orang”. Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2012-2014 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis sangat berguna bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2.

Misi Pembangunan Misi pada dasarnya merupakan rumusan konseptual dari upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman terhadap Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017, maka Misi Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki diversifikasi usaha yang berorientasi kepada agorbisinis serta ketahanan ekonomi, dengan pendapatan yang semakin meningkat dan merata sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak; 2. Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan; 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan segenap lapisan masyarakat; 4. Mewujudkan

kelestarian

lingkungan

untuk

menyongsong

masa

depan

masyarakat MTB yang lebih maju, berkelanjutan dan berkeadaban.

3.

Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Berikut digambarkan keterkaitan visi,

16 misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selama lima tahun (2012-2017) kedepan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi: “Mewujudkan Masyarakat MTB yang Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Misi Tujuan Sasaran Mewujudkan Berkembangnya Meningkatnya ketahanan masyarakat yang beragam kegiatan ekonomi keluarga memiliki diversifikasi ekonomi dan mata usaha yang berorientasi pencaharian berbasis kepada agrobisnis serta sumberdaya lokal ketahanan ekonomi, Meningkatkan daya Terwujudnya agrobisnis dengan pendapatan saing produk daerah dalam bidang kelautan dan yang semakin baik pada aras lokal, perikanan, perkebunan, meningkat dan merata regional, nasional peternakan, serta tanaman sehingga mampu maupun internasional pangan dan hortikultura memenuhi kebutuhan hidup yang layak Mewujudkan Reaktualisasi pranata Berkembangnya budaya kemandirian masyarakat Duan-Lolat sebagai daerah yang positif dan MTB di bidang sosial, sistem nilai budaya yang mendukung pembangunan budaya, politik, dan menjadi perekat pemerintahan sebagai harmoni sosial modal sosial (social Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas capital) untuk sumber daya manusia pendidikan berkembang ke masa masyarakat Meningkatnya kualitas depan kesehatan

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin demokratis dan menghormati hukum dan HAM Meningkatkan profesionalisme birokrasi sebagai agen pembangunan dan perubahan dalam masyarakat

Meningkatnya kualitas tenaga kerja Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan

Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang semakin proaktif dan efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

17 Visi: “Mewujudkan Masyarakat MTB yang Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Misi Tujuan Sasaran Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya pemerataan pengelolaan perencanaan pembangunan dan hasil- pembangunan daerah pembangunan daerah hasil pembangunan ke secara partisipatif seluruh wilayah dan segenap lapisan Meningkatkan Meningkatnya masyarakat ketersediaan prasarana ketersediaan infrastruktur dan sarana publik yang dasar, baik ekonomi, memadai baik interperhubungan dan pulau maupun antarkomunikasi, sosial, maupun pulau serta wilayah pemerintahan perbatasan Meningkatkan sistem Meningkatnya peran pelayanan publik yang pemerintah kecamatan dan mudah, cepat, efisien desa/kelurahan sebagai lini dan transparan depan pelayanan publik Mewujudkan kelestarian Meningkatkan kualitas Terjaganya kualitas lingkungan untuk pengelolaan demi lingkungan menyongsong masa terjaganya kelestarian Terpeliharanya depan masyarakat MTB sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang lebih maju, lingkungan serta berkelanjutan dan kemampuan sumber berkeadaban daya alam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD Tahun 2012-2017. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan memilih indikatorindikator sasaran yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

18 Tahun 2012-2017, sekurang-kurangnya berupa Indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang didukung dengan IKU pada SKPD/Unit Kerja sekurang-kurangnya indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengara Barat untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dipilh dari indikator kinerja RPJMD setelah dilakukannya review dan revisi terhadap dokumen tersebut sesuai rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat No 1.

2.

3.

4.

Sasaran Strategis RPJMD Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga

Indikator Kinerja Utama

Satuan

1.

Ketersediaan pangan utama

Ton

2.

Jumlah koperasi aktif

Unit

3.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Unit

4.

%

5.

Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi) Angka Kemiskinan

Terwujudnya Agrobisnis Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, serta Tanaman Pangan dan Holtikultura.

1.

PDRB per kapita (hk)/Juta Rp

Juta Rp

2.

Produksi perikanan

Ton

3.

Produksi Padi

Ton

4.

Berkembangnya Budaya Daerah Yang Positif dan Mendukung Pembangunan

1.

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Penanganan PMKS

2.

Jumlah grup kesenian

3.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

%

1.

Angka Melek Huruf

%

2.

Angka rata-rata lama sekolah

Meningkatnya Kualitas Pendidikan.

%

% % Grup

Tahun

19

No

5.

6.

7.

8.

Sasaran Strategis RPJMD

Meningkatnya Kualitas Kesehatan.

Indikator Kinerja Utama 3.

Angka Partisipasi Sekolah

4.

Indeks Pembangunan Manusia

1.

Angka Usia Harapan Hidup

2.

Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH

3. 4.

Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH Universal Child Immunization/UCI

5.

Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang

%

6.

%

Tahun Per 1000 KH Per 100000 KH %

1. 2.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

%

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Daerah Yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Pembangunan. Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan Yang Semakin Proaktif dan Efektif Berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

1.

Angka Kriminalitas Yang Tertangani

%

1.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Opini BPK Terhadap Laporan Keungan Pemkab. MTB. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (EKPPD) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah Program RKPD Yang diakomodir dalam APBD

2. 3.

%

%

Rp

Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah secara partisipatif

1.

2.

Cakupan tindak lanjut hasil pengawasan

Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Baik Ekonomi, Perhubungan dan Komunikasi, Sosial maupun Pemerintahan.

1.

Jumlah jaringan komunikasi (unit)

Unit

2.

Orang

3.

Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang) Jumlah terminal bus

4.

Jumlah pelabuhan laut

Buah

5.

Jumlah pelabuhan udara

Buah

6.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas Permukiman yang tertata

7.

8. 11.

Angka Rata-rata

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja.

5.

10.

%

Presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Tingkat Pengangguran Terbuka

4.

9.

Satuan

Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sebagai Lini Depan Pelayanan Publik.

1. 2.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kepemilikan KTP ber-NIK

%

%

Buah

% %

% Angka Rata-rata %

20

No 12.

13.

Sasaran Strategis RPJMD Terjaganya Kualitas Lingkungan.

Terpeliharanya Keanekaragaman Hayati.


Satuan

1.

Cakupan penanganan sampah

%

2.

Luas lahan kritis

3.

Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

%

4.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan

%

1.

Hektar

Dokumen

Dengan demikian penetapan IKU ini menjadi acuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014.

Mendasari dokumen RPJMD tahun 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) tujuan dengan 13 (tiga belas) sasaran strategis. Untuk mencapai target kinerja sasaran tahun 2014 maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2014 pada akhir tahun anggaran 2013. Rencana Kinerja tahun 2014 ini adalah dokumen perencanaan kinerja untuk mengarahkan pencapaian sasaran strategis dan target kinerja khususnya dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014. Dokumen ini akan lebih ditegaskan dan dituangkan dalam dokumen perjanjian yaitu Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014.

21 D.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penyusunan Penetapan Kinerja 2014 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengara Barat. Tujuan umum disusunnya Penetapan Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi; peningkatan kualitas pelayanan publik; percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menyusun penetapan kinerja tahun 2014 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama. Penetapan Kinerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya dapat dilihat pada lampiran 1 (satu) yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2014 ini.

22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas (pemberi amanah). Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2012-2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

A.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2014 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2013 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target jangka

23 menengah daerah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut: Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja No 1. 2. 3. 4. 5.

Interval Nilai Realisasi Kinerja 91 ≥ 76 ≤ 90 66 ≤ 75 51 ≤ 65 ≤ 50

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 No 1.

Sasaran Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga


Ketersediaan pangan utama (ton)

2.

Jumlah koperasi aktif (unit)

3.

Jumlah UMKM non BPR/LKM UMKM (unit) Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)-% Angka Kemiskinan (%)

4. 5.

Rata-rata Capaian Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

4.886

7.652

156,61

148

146

98,65

8.114

8.754

107,89

73,60

58,09

78,93

21,96

29,75

73,82 103,18

24

No

Sasaran

2.


1.

PDRB per kapita (hb) /juta Rp

2.

Produksi perikanan (ton)

3.

Produksi Padi (ton)

4.

Berkembangnya Budaya Daerah Yang Positif dan Mendukung Pembangunan

1.

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik(%) Rata-rata Capaian Kinerja Penanganan PMKS (%)

2.


3.

1.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Rata-rata Capaian Kinerja Angka Melek Huruf

2.


3.

3.

4.

5.

Meningkatnya Kualitas Pendidikan.

Meningkatnya Kualitas Kesehatan.


Realisasi

Capaian

2.673.028

2,781,237

104,05

77.899

90.600

116,30

1.420

2.119

149,23

1,75

1,68

96,00

4,90

7,06

116,39 144,08

23

36

156,52

0,01

0,01

100,00

99,61

99,65

133,53 100,04

8,99

9,22

102,56

Angka Partisipasi Sekolah

99,38

99,22

99,84

4.


71,06

69,87

98,33

1.

Rata-rata Capaian Kinerja Angka Usia Harapan Hidup

64,75

65,00

100,19 100,39

2.

Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH

14 ,00

55,08

25,42

3.

309

354

87,29

80,00

67,00

83,75

7,00

5,00

140,00

100,00

65,00

65,00

4,75

4,75

83,64 100,00

80,10

75,65

94,44

100,00

100,00

97,22 100,00

B

CC

95,00

WDP

-

-

TINGGI

-

-

65,00

65,00

100,00

23.000.000.000.00

19.200.276.967.00

83,48

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja.

1.

Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH Universal Child Immunization/UCI (%) Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Rata-rata Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

2.


7.

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Daerah Yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Pembangunan.

1.

Rata-rata Capaian Kinerja Angka Kriminalitas Yang Tertangani

8.

Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan Yang Semakin Proaktif dan Efektif Berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

1.

4. 5. 6.

6.

Target


2.

3.

4.

5.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Opini BPK Terhadap Laporan Keungan Pemkab. MTB. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (EKPPD) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (%) Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Rata-rata Capaian Kinerja

100,00

92,83

25

No 9.

10.

Sasaran


13.

Capaian

1.

Jumlah Program RKPD Yang diakomodir dalam APBD

95,00

98,50

103,68

2.

Cakupan tindak lanjut hasil pengawasan

100,00

95,00

95,00

Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Baik Ekonomi, Perhubungan dan Komunikasi, Sosial maupun Pemerintahan.

1.

892

822

99,34 92,15

32.567

88.321

271,20

2

1

50,00

2.

Rata-rata Capaian Kinerja Jumlah jaringan komunikasi (unit)

3.


4.


8

8

100,00

5.


3

3

100,00

6.

75,41

38,91

51,60

49,00

31,00

63,27

80,00

65,00

81,25

80,00

75,04

101,18 93,80

100,00

90,00

90,00

70,00

70,00

91,90 100,00

255.032,60

256.903,65

99,27

Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sebagai Lini Depan Pelayanan Publik.

1. 2.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) Luas Permukiman yang tertata (%) Rata-rata Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%) Kepemilikan KTP ber-NIK (%)

Terjaganya Kualitas Lingkungan.

1.

Rata-rata Capaian Kinerja Cakupan penanganan sampah (%)

2.

Luas lahan kritis (ha)

3.

Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)

30,00

30,00

100,00

4.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) Rata-rata Capaian Kinerja Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Rata-rata Capaian Kinerja

45,00

45,00

100,00

95

100,18 100,00

8.

12.

Realisasi

Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah secara partisipatif

7.

11.

Target

Terpeliharanya Keanekaragaman Hayati.

1.

95

100,00

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut selanjutnya diuraikan dalam analisis capaian kinerja berikut ini.

26 B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Sampai dengan akhir tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 47 (empat puluh tujuh) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014. Adapun analisis tingkat pencapaian indikator kinerja dari 13 (tiga belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2014, diuraikan di bawah ini :

Sasaran Stategis 1 :

Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga

Sasaran strategis 1 ditetapkan untuk mencapai misi pertama sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang memiliki diversifikasi usaha yang berorientasi kepada agrobisnis serta ketahanan ekonomi, dengan pendapatan yang semakin meningkat dan merata sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak”, dan juga untuk mencapai tujuan pertama yaitu “Berkembangnya beragam kegiatan ekonomi dan mata pencaharian berbasis sumberdaya lokal”. Sasaran ini didukung oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,18 % dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Ekonomi

27 Keluarga Tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabel-tabel di berikut ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Tahun 2014


Tahun 2014

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1.


Ton

4.886

7.652

156,61

2.


Unit

148

146

98,65

3.

Jumlah UMKM non BPR/LKM UMKM (unit)

Unit

8.114

8.754

107,89

4.

Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi) %

%

73,60

58,09

78,93

5.

Angka Kemiskinan (%)

%

21,96

29,75

73,82


103,18

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014 Target Indikator Kinerja Utama 1.


2.


3.

Jumlah UMKM non BPR/LKM UMKM (unit) Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)% Angka Kemiskinan (%)

4. 5.

2013

Realisasi

Capaian

2014

2013

2014

2013

2014

4.642

4.886

5.322

7.652

114,65

156,61

138

148

135

146

97,83

98,65

5.477

8.114

3.440

8.754

62,81

107,89

72,50

73,60

92,50

58,09

127,59

78,93

25,96

21,96

28,43

29,75

91,31

73,82

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

1.


Ton

7.652

5.705

Selisih Realisasi 2014 Dengan Target RPJMD 2017 1.947

2.


Unit

146

178

(32)


Satuan

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

28

3.

Jumlah UMKM non BPR/LKM UMKM (unit)

Unit

8.754

8.000

Selisih Realisasi 2014 Dengan Target RPJMD 2017 754

4.

Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)-%

%

58,09

76,40

(18,31)

5.

Angka Kemiskinan (%)

%

29,75

9,96


Satuan

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

(19,79)

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga dengan 5 indikator sasaran, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan pangan utama menggambarkan suatu kondisi dimana adanya ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengantisipasi terjadinya rawan pangan. Ketersediaan Pangan Utama di tahun 2014 ditargetkan sebesar 4.886 ton, dan realisasi sebesar 7.652 ton dengan capaian kinerja 156,61 %, atau melewati target. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, maka terdapat peningkatan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.4. Dari gambaran realisasi kinerja indikator ketersediaan pangan utama sebagaimana pada tabel 3.5, menunjukan bahwa realisasi tahun 2014 sebesar 7.652 ton atau sudah melebihi target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 5.705 ton, dengan selisih capaian sebesar 1.947 ton. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terus mengoptimalkan produktivitas pangan lokal sebagai penyangga kestabilan kebutuhan pangan sekaligus mengantisipasi terjadinya rawan pangan.

2. Jumlah Koperasi Aktif Target Jumlah Koperasi Aktif di tahun 2014 ditetapkan sebanyak 148 unit koperasi aktif, dan terealisasi sebanyak 146 unit koperasi aktif dengan capaian kinerja sebesar 98,65 %, atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena

29 manajemen koperasi tidak tertata dengan baik pada 2 unit koperasi, yang berpengaruh terhadap partisipasi anggota koperasi. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka terdapat peningkatan capaian pada tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.4. Dari gambaran realisasi kinerja pada indikator di atas sebagaimana pada tabel 3.5, menunjukan realisasi tahun 2014 sebanyak 146 unit koperasi aktif, atau semakin mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebanyak 178 unit koperasi aktif, dengan selisih yang harus dicapai sebanyak 32 unit koperasi aktif.

3. Jumlah UMKM non BPR/LKM UMKM Jumlah UMKM non BPR/LKM UMKM yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 8.114 unit, terealisasi sebanyak 8.754 unit dengan capaian kinerja sebesar 107,89 % atau melewati target. Bila dibandingkan dengan capaian pada 2013, maka terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.4. Berdasarkan gambaran realisasi kinerja pada tabel 3.5, menunjukan realisasi di tahun 2014 sebanyak 8.754 unit, dimana telah melebihi target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebanyak 8.000 unit UMKM non BPR/LKM UMKM dengan selisih capaian sebesar 754 unit UMKM non BPR/LKM UMKM. Dengan adanya peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup signifikan, dapat mendukung peningkatan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga.

4. Peserta KB Aktif dengan PUS Partisipasi masyarakat pasangan usia subur di Kabupaten Maluku Tengara Barat sebagai peserta KB aktif di tahun 2014 ditargetkan sebesar 73,60 %, terealisasi sebesar 58,09 %, dengan capaian kinerja sebesar 78,93 % atau tidak mencapai target.

30 Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka terjadi penurunan capaian pada tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.4. Dari gambaran realisasi pada tabel 3.5, menunjukan realisasi di tahun 2014 sebesar 58,09 %, masih jauh dari target akhir periode RPJMD tahun 2017 sebesar 76,40 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 18,31 %. Kondisi ini dikarenakan pola pikir masyarakat di perdesaan yang belum memahami tentang pentingnya ber-KB.

5. Angka Kemiskinan (%) Angka Kemiskinan di tahun 2014 ditargetkan sebesar 21,96 %, dan realisasi sebesar 29,75 % dengan capaian kinerja sebesar 73,82 % atau tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka terjadi penurunan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.4. Gambaran realisasi kinerja pada tabel 3.5 menunjukan realisasi di tahun 2014 sebesar 29,75 %, namun angka tersebut belum mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 9,96 %. dengan selisih yang harus dicapai sebesar 19,79 %. Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang perlu ditangani oleh Pemerintah.

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 1. Mulai lancarnya transportasi untuk pendistribusian pangan dari kota kabupaten ke wilayah kecamatan; 2. Perubahan pola konsumsi pangan penduduk, terutama untuk mengkonsumsi pangan (jagung, umbi-umbian dan padi) yang merupakan bahan pangan pokok di Kabupaten Maluku Tengara Barat; 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengolah diversifikasi pangan lokal; 4. Peningkatan Iklim usaha yang kondusif bagi UMKM non BPR/LKM UMKM;

31  Hambatan/Masalah : 1. Manajemen koperasi tidak tertata dengan baik; 2. Rendahnya etos kerja anggota koperasi; 3. Kurangnya daya saing UMKM non BPR/LKM UMKM menyebabkan adanya penentuan harga sepihak; 4. Kurangnya partisipasi aktif anggota koperasi pada 2 (dua) unit koperasi; 5. Kurangnya tenaga penyuluh PLKB di kecamatan, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya keikutsertaan sebagai peserta KB aktif.

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : Untuk memenuhi target jangka menengah sebagaimana ditetapkan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka terkait dengan sasaran Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga perlu dilakukan langkah-langkah strategis antara lain 1. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi koperasi aktif dan UMKM nom BPR/LKM UMKM. 2. Penambahan tenaga penyuluh PLKB di kecamatan. 3. Mengintensifkan penyuluhan kepada masyarakat pasangan usia subur terkait pentingnya mengikuti KB.

 Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis pertama adalah sebesar Rp.10.868.553.862,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.10.029.156.029,- Dengan demikian didapatkan efisiensi anggaran sebesar 7,72.%.

 Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis pertama yaitu : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan); 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;

32 3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan; 6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif; 8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 10. Program Keluarga Berencana.

Sasaran Strategis 2

:


Sasaran strategis 2 ini adalah salah satu upaya untuk mencapai misi pertama sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang memiliki diversifikasi usaha yang berorientasi kepada agrobisnis serta ketahanan ekonomi, dengan pendapatan yang semakin meningkat dan merata sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak”, dan juga untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Meningkatkan daya saing produk daerah baik pada aras lokal, regional, nasional maupun internasional”. Sasaran ini didukung oleh Badan Pusat Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi. Untuk sasaran kedua ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran, dengan ratarata capaian kinerja sebesar 116,39 %, dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Agrobisnis Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, serta Tanaman Pangan dan Holtikultura tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

33 Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Agrobisnis Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, serta Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun 2014


Tahun 2014

Satuan Juta Rp

Target

Realisasi

Capaian

2.673.028

2,781,237

104,05

1.

PDRB per kapita (hb)/juta Rp

2.


Ton

77.899

90.600

116,30

3.

Produksi Padi (ton)

Ton

1.420

2.119

149,23

4.

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik(%)

%

1,75

1,68

96,00


116,39

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Agrobisnis Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, serta Tanaman Pangan dan Holtikultura Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Target Indikator Kinerja Utama 1.


2.


3.

Produksi Padi (ton)

4.


Realisasi

Capaian

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2.606.387

2.673.028

2.598.116

2,781,237

99,68

104,05

71.213

77.899

52.917

90.600

74,31

116,30

1.420

1.420

1.792

2.119

126,20

149,23

1,5

1,75

0,480

1,68

32,00

96,00

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Agrobisnis Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, serta Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017


Satuan

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

Juta Rp

2,781,237

2.864,319

Selisih Realisasi 2014 Dengan Target RPJMD 2017 (83.082)

1.


2.


Ton

90.600

100.000

(9.400)

3

Produksi Padi

Ton

2.119

2.130

(11)

4.


%

1,68

3,00

1,32

34 Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Terwujudnya Agrobisnis Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, serta Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan 4 indikator sasaran, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. PDRB Per Kapita Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp.2.673.028,-, dan realisasi sebesar Rp.2.781.237,- dengan capaian 104,05 %, atau melewati target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka terdapat peningkatan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.7. Berdasarkan gambaran realisasi pada tabel 3.8 di atas, menunjukan realisasi di tahun 2014 sebesar Rp.2.781.237,- atau sudah mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar Rp.2.864.319,- dengan selisih yang harus dicapai sebesar Rp.83.082.

2. Produksi Perikanan Produksi perikanan di tahun 2014 ditargetkan sebesar 77.899 ton, dan realisasi sebesar 90.600 ton, dengan capaian kinerja sebesar 116,30 % atau melebihi target. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka terdapat peningkatan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.7. Gambaran realisasi kinerja indikator di atas sebagaimana tabel 3.8 menunjukan realisasi tahun 2014 sebesar 90.600 ton, atau sudah mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 100.000 ton dengan selisih yang harus dicapai sebesar 9.400 ton. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terus meningkatkan produksi perikanan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat.

35 3. Produksi Padi Produksi padi di tahun 2014 ditargetkan sebesar 1.420 ton, dan realisasi sebesar 2.119 ton, dengan capaian kinerja sebesar 149,23 %, atau melebihi target. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka terdapat peningkatan capaian kinerja di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.7. Dari gambaran realisasi kinerja pada indikator di atas sebagaimana pada tabel 3.8. menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 2.119 ton, atau sudah mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 2.130 ton dengan selisih yang harus dicapai sebesar 11 ton. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terus meningkatkan produksi padi guna memenuhi kebutuhan konsumsi padi bagi masyarakat.

4. Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Pada tahun 2014 indikator ini ditargetkan sebesar 1,75 % dan terealisasi sebesar 1,68 %, dengan capaian kinerja sebesar 96,00 % atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, maka terdapat peningkatan capaian kinerja di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.7. Dari gambaran realisasi pada tabel 3.8, menunjukan peningkatan realisasi di tahun 2014 sebesar 1,68 %. Angka tersebut telah melewati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 3,00 % dengan selisih capaian sebesar 1,32 %.

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 1. Penambahan jumlah armada tangkap dan budidaya serta sarana prasarana penangkapan ikan; 2. Meningkatnya pengetahuan petani terhadap cara meningkatkan produktifitas padi, sebagai akibat dari penyuluhan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kab. MTB; 3. Perluasan areal persawahan; 4. Pembangunan jaringan irigasi yang terlaksana tepat waktu.

36  Hambatan/Masalah : 1. Kurangnya tenaga penyuluh perikanan di kecamatan; 2. Armada tangkap masih bersifat tradisional; 3. Unit pendaratan ikan belum berfungsi dengan baik; 4. Kurangnya ketersediaan peralatan penggilingan padi; 5. Pembangunan jaringan irigasi terkendala pada kontur lahan yang beragam.

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : 1. Penambahan tenaga penyuluh perikanan di kecamatan; 2. Perlu adanya sarana dan prasarana perikanan yang modern dan memadai; 3. Penambahan mesin penggilingan padi untuk wilayah produksi padi; 4. Mengintensifkan penyuluhan kepada masyarakat terkait strategi peningkatan produktifitas perikanan dan pertanian, dan 5. Teknologi irigasi lebih mengarah pada sistem pompanisasi.

 Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis kedua adalah sebesar Rp.29.874.820.262,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.26.772.782.703,- Dengan demikian efisiensi anggaran dari pelaksanaan program-program dimaksud mencapai 10,38 %.

 Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu : 1. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya; 2. Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap; 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 4. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

37

Sasaran Strategis 3

: Berkembangnya Budaya Daerah Yang Positif dan Mendukung Pembangunan.

Sasaran strategis 3 ditetapkan untuk mewujudkan misi kedua pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan”, dan juga untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Reaktualisasi pranata Duan-Lolat sebagai sistem nilai budaya yang menjadi perekat harmoni sosial”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi. Untuk sasaran ketiga ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 133,53 %, dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Pengukuran capaian kinerja sasaran Berkembangnya Budaya Daerah Yang Positif dan Mendukung Pembangunan tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.9. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Berkembangnya Budaya Daerah Yang Positif dan Mendukung Pembangunan Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama

Satuan

1.

Penanganan PMKS (%)

%

2.


Grup

3.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Rata-rata Capaian Kinerja

%

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian

4,90

7,06

144,08

23

36

156,52

0,01

0,01

100,00 133,53

38 Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkembangnya Budaya Daerah Yang Positif dan Mendukung Pembangunan Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014 Target Indikator Kinerja Utama 1.

Penanganan PMKS (%)

2.


3.


2013

Realisasi

2014

2013

Capaian 2013

2014

4,88

4,90

7,50

2014 7,06

153,69

144,08

22

23

26

36

118,18

156,52

0.01

0,01

0.01

0,01

100,00

100,00

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkembangnya Budaya Daerah Yang Positif dan Mendukung Pembangunan Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017


Satuan

1.

Penanganan PMKS (%)

%

2.


Grup

3.


%

7,06

4,96

Selisih Realisasi 2014 Dengan Target RPJMD 2017 2.10

36

26

10.00

0,01

0,01

-

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Berkembangnya Budaya Daerah Yang Positif dan Mendukung Pembangunan dengan 4 indikator sasaran, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Penanganan PMKS Indikator penanganan PMKS di tahun 2014 ditargetkan sebesar 4,90 %, terealisasi sebesar 7,06 % dengan capaian kinerja 144,08.%, atau melewati target. Bila dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.10. Dilihat dari gambaran realisasi pada indikator di atas sebagaimana pada tabel 3.11, menunjukan realisasi kinerja di tahun 2014 sebesar 7,06 %, atau telah

39 melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 4,96 % dengan selisih capaian sebesar 2,10 %.

2. Jumlah Grup Kesenian Pada tahun 2014 indikator ini ditargetkan sebanyak 23 grup kesenian, dan realisasi kinerja sebanyak 36 grup kesenian dengan capaian kinerja sebesar 156,52 % atau melewati target. Berdasarkan data perbandingan sebagaimana pada tabel 3.10, maka terdapat peningkatan capaian kinerja di tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Dari gambaran realisasi pada indikator jumlah grup kesenian sebagaimana pada tabel 3.11, menunjukan realisasi kinerja di tahun 2014 sebanyak 36 grup, atau telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebanyak 26 grup dengan selisih capaian sebesar 10 grup kesenian. Peningkatan capaian ini mengambarkan bahwa keanekaragaman budaya lokal di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya serta terus dikelola dan dikembangkan.

3. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Untuk Indikator Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk sejak tahun 2013 sudah menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00 %, telah mencapai target akhir periode RPJMD tahun 2017 sebesar 0,01

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 1. Budaya daerah yang dipertahankan dan dilestarikan sesuai kearifan lokal;

 Hambatan/Masalah : 1. Bantuan penanganan bagi PMKS tidak dikelola dengan baik; 2. Keterbatasan wadah/sanggar untuk menaungi grup kesenian yang telah terbentuk; 3. Kurangnya SDM yang memiiki keahlian di bidang kesenian.

40 4. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum berjalan maksimal;

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : 1. Penanganan PMKS agar diarahkan lebih baik dan tepat pada sasaran; 2. Pembentukan wadah/sanggar yang dapat mengelola kekayaan dan keragaman budaya daerah; 3. Peningkatan SDM yang memiliki keahlian di bidang kesenian.

 Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis ketiga adalah sebesar Rp.48.456.133.062,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.42.692.102.57,- Dengan demikian didapatkan efisiensi anggaran sebesar 11,90.%.

 Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis ketiga yaitu : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 2. Program Jaminan Sosial; 3. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

Sasaran Strategis 4

: Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran strategis 4 ini juga merupakan salah satu pendukung pencapaian misi kedua sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 20122017 yaitu “Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan”, dan juga untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Meningkatkan

41 kualitas sumber daya manusia masyarakat”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk sasaran keempat ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,19 %, dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabeltabel di berikut ini. Tabel 3.12. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2014


Satuan

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian

1.

Angka Melek Huruf

%

99,61

99,65

100,04

2.


%

8,99

9,22

102,56

3.

Angka Partisipasi Sekolah:

%

99,38

99,22

99,84

4.


Angka Rata-rata

71,06

69,87

98,33

Rata-rata

100,19

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Target Indikator Kinerja Utama

Capaian

2014

2013

2014

2013

2014

99,56

99,61

99,82

99,65

100,26

100,04

8,97

8,99

9,21

9,22

102,68

102,56


99,34

99,38

99,06

99,22

99,72

99,84


70,48

71,06

69,57

69,87

98.71

98,33

1.

Angka Melek Huruf

2.


3. 4.

2013

Realisasi

42 Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

1.

Angka Melek Huruf

%

99,65

99,76

Selisih Realisasi 2014 Dengan Target RPJMD 2017 (0,11)

2.


%

9,22

9,04

0,18

3.


%

99,22

99,50

(0,28)

4.


Angka Rata-rata

69,87

72,74

(2,87)


Satuan

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan 4 indikator sasaran, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Angka Melek Huruf Angka melek huruf (AMH) pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 99,61 %, dan realisasi kinerja sebesar 99,65 %, dengan capaian kinerja sebesar 100,04.% atau melewati target. Namun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, terjadi penurunan capaian kinerja di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.13. Dari gambaran realisasi kinerja pada indikator di atas sebagaimana pada tabel 3.14, menunjukan realisasi tahun 2014 sebesar 99,65 %, atau sudah mendekati target akhir periode RPJMD tahun 2017 yaitu 99,76.% dengan selisih yang harus dicapai sebesar 0,11 %. Untuk itu Pemerintah Daerah secara berkelanjutan terus menekan angka melek huruf di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran pengenalan huruf dan angka yang dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah Untuk indikator angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 8,99 % dan realisasi sebesar 9,22 % dengan capaian kinerja sebesar 102,56.% atau telah melewat target.

43 Berdasarkan data perbandingan capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.13, terjadi penurunan capaian pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Dari gambaran realisasi pada tabel 3.14, menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 9,22 %, atau telah melewati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 9,04 % dengan selisih capaian sebesar 0,18 %.

3. Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah di tahun 2014 ditargetkan sebesar 99,38 % dan realisasi sebesar 99,22 % dengan capaian sebesar 99,84 %, atau tidak mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka terdapat peningkatan capaian kinerja di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.13. Dari gambaran realisasi kinerja indikator angka partisipasi sekolah sebagaimana pada tabel 3.14, menunjukan realisasi tahun 2014 sebesar 99,22 % atau semakin mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu 99,50 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 0,28 %.

4. Indeks Pembangunan Manusia Secara umum kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencakup aspek kesehatan, aspek pendidikan

dan

aspek

pendapatan

yang

dapat

menunjukan

tingkat

pembangunan manusia pada suatu wilayah. Pada tahun 2014 indkator ini ditargetkan sebesar 71,06 %, dan realisasi sebesar 69,87.% dengan capaian kinerja sebesar 98,33 % atau tidak mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.13. Gambaran realisasi kinerja indikator ini sebagimana pada tabel 3.14, menunjukan bahwa realisasi di tahun 2014 sebesar 69,87 %, atau belum mencapai target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 72,74 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 2,87 %.

44  Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat usia sekolah untuk mengikuti pendidikan baik di dalam maupun di luar daerah; 2. Partisipasi Pengajar Muda dari Yayasan Indonesia Mengajar dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

 Hambatan/Masalah : 1. Pelaksanaan supervisi oleh Kepala Sekolah dan Pengawas tidak berjalan secara maksimal di sekolah, sehingga proses pembelajaran guru di kelas tidak terpantau dengan baik; 2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan baik formal maupun informal;

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : 1. Peningkatan SDM aparatur terkait mutu pendidikan dan tenaga pendidik, untuk nantinya dapat menciptakan siswa yang bermutu dan berkualitas; 2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal maupun informal; 3. Mengintensifkan supervisi secara maksimal di sekolah-sekolah.

 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis keempat adalah sebesar Rp..33,119,937,800.00,-, realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.23,990,694,436.00,-. Pada sasaran keempat ini masih terdapat beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 yang belum diselesaikan baik fisik maupun anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dilanjutkan pada tahun 2015, dengan total anggaran lanjutan sebesar Rp.8,019,036,420,-. Adapun kegiatankegiatan tersebut antara lain: 1. Pendampingan DAK Bid. SMP (a); 2. Pengadaan Meubeler Sekolah (DAK) (a); 3. Pengadaan Buku dan Alat Peraga (DAK) (a);

45 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru (a); 5. Pengadaan Buku Kurikulum 2013 (a); 6. Rehabilitasi Sedang Gedung Sekolah Dasar (a); 7. Rehabilitasi Berat Sekolah Dasar (a); 8. Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu SMP (DAK) (a); 9. Pendampingan DAK Bidang SD (a); 10. Pembangunan Perpustakaan SD (Pendampingan DAK SD (a); 11. Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu SMP (Pendampingan DAK SMP) (a); 12. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP (a); 13. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (a); 14. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK (a); 15. Pembangunan Ruang Kelas Baru (a); 16. Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMA (DAK) (a); 17. Pengadaan Buku Referensi (DAK) (a); 18. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK) (a); 19. Pembangunan Laboratorium, dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, IPA, IPS dan Lain-lain SMA (a); 20. Pendampingan DaK SMA/SMK (a); 21. Pembangunan Perpustakaan SMA (DAK) (a); 22. Penambahan Ruang Guru Sekolah (DAK) (a); 23. Pengadaan Buku Referensi/Materi Referensi SMA (a); 24. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (a); 25. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah (DAK) (a); 26. Pembangunan Laboratorium, dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, IPA, IPS dan Lain-lain SMK (a); 27. Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMK (a).

 Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis keempat yaitu : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3. Program Pendidikan Menengah;

46 4. Program Pendidikan Non Formal; 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 7. Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Siswa.

Sasaran Strategis 5

: Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Sasaran strategis 5 ini juga merupakan salah satu upaya mewujudkan tercapainya misi kedua sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan”, dan juga untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan. Untuk sasaran kelima ini terdapat 6 (enam) indikator sasaran, dengan ratarata capaian kinerja sebesar 83,64 %, dengan kategori predikat Tinggi. Pengukuran capaian

kinerja

sasaran

Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

tahun

2014,

perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabeltabel di bawah ini. Tabel 3.15. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kesehatan Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama

Satuan

Tahun 2014 Realisasi

Capaian

Tahun

64,75

65,00

100,39

Per 1000 KH

14 ,00

55,08

25,42

309

354

87,29

%

80,00

67,00

83,75

Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

%

7,00

5,00

140,00

Presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Rata-rata Capaian Kinerja

%

100,00

65,00

65,00

1.


2.

Angka Kematian Bayi/1.000 KH

3.

Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH

4.

Universal Child Immunization/UCI (%)

5. 6.

Per 100000 KH

Target

83,64

47 Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Target Indikator Kinerja Utama

2013

2014

2013

2014


64,50

64,75

64.70

65,00

100,31

100,39

2.


15,00

14,00

74,00

55,08

20,27

25,42

3.

Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH Universal Child Immunization/UCI (%)

387

309

392

354

98,72

87,29

78,00

80,00

86,80

67,00

111,28

83,75

10,00

7,00

6,80

5,00

147,06

140,00

100,00

100,00

16,00

65,00

16,00

65,00

5. 6.

Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)

2014

Capaian

1.

4.

2013

Realisasi

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017



2.


3.

Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH Universal Child Immunization/UCI (%)

4. 5. 6.

Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)

Satuan

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

Tahun

65,00

64,95

Selisih Realisasi 2014 Dengan Target RPJMD 2017 0,05

1.000 per KH

55,08

10,00

45,08

354

225

129

%

67,00

80,00

(13,00)

%

5,00

2,00

(3,00)

%

65,00

100,00

(35,00)

100.000 per KH

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan dengan 6 indikator sasaran, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah dimana semakin baik kesehatan seseorang kecenderungan untuk

48 hidup lebih lama, sebaliknya semakin buruk kesehatan akan mengurangi usia untuk hidup lebih lama walaupun hal tersebut tidak lepas dari kekuasaan Tuhan. Angka usia harapan hidup di tahun 2014 ditargetkan sebesar 64,75 % dan realisasi sebesar 65,00 % dengan capaian sebesar 100,39 %, atau melewati target. Dari perbandingan capaian sebagaimana tabel 3.16 di atas, terdapat peningkatan capaian pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Berdasarkan data realisasi sebagaimana tabel 3.17, menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 65,00 %, atau telah melewati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 64,95 % dengan selisih capaian sebesar 0,05 %.

2. Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup di tahun 2014 ditargetkan sebesar 14,00, realisasi sebesar 55,08 dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 25,42 %, atau tidak mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, terdapat peningkatan capaian pada tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.16 di atas. Dari gambaran realisasi kinerja pada tabel 3.17 di atas, menunjukan bahwa realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 55,08, masih jauh dari target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 10,00 dengan selisih yang harus dicapai sebesar 45,08.

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup di tahun 2014 ditargetkan sebesar 309, terealisasi sebesar 354 dengan capaian kinerja 87,29 %, atau tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.16. Berdasarkan data realisasi pada tabel 3.17, menunjukan bahwa realisasi kinerja tahun 2014 sebanyak 354, angka tersebut masih jauh dari target akhir periode

49 RPJMD di tahun 2017 sebesar 225. dengan selisih yang harus dicapai sebesar 129.

4. Universal Child Immunization/UCI Target yang ditetapkan pada tahun 2014 untuk indikator ini sebesar 80,00 %, dan realisasi sebesar 67,00 % dengan capaian kinerja sebesar 83,75 %, atau tidak mencapai target. Berdasarkan data perbandingan capaian kinerja sebagaimana gambaran tabel 3.16, terjadi penurunan capaian kinerja di tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian 2013. Dari gambaran realisasi kinerja pada tabel 3.17, menunjukan bahwa realisasi tahun 2014 sebesar 67,00 %, angka tersebut belum mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 80,00 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 13,00 %.

5. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 7,00 %, dan realisasi sebesar 5,00 % dengan capaian sebesar 140,00 %, atau melewati target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.16 di atas. Gambaran realisasi kinerja pada tabel 3.17, menunjukan realisasi tahun 2014 sebesar 5,00.%, atau belum mencapai target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 2,00 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 3,00 %.

6. Presentase Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Target yang ditetapkan di tahun 2014 untuk indikator ini adalah 100,00 %, terealisasi sebesar 65,00 dengan capaian sebesar 65,00 %, atau tidak mencapai target.

50 Berdasarkan data perbandingan pada tabel 3.16 di atas, menunjukan terdapat peningkatan capaian pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2013. Dari gambaran realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.17 di atas, realisasi tahun 2014 sebesar 65,00 %, atau masih jauh dari target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu 100,00 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 35,00 %.

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 1. Pelaksanaan sweping secara berkala dalam kerja sama lintas sektor dengan beberapa unit kerja terkait; 2. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan kepada perorangan, keluarga, kelompok masyarakat maupun secara masal.

 Hambatan/Masalah : 1. Kurangnya pemahaman ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini; 2. Penanganan persalinan ibu hamil oleh kader belum optimal, sehingga ratarata penanganan persalinan di Rumah Sakit adalah tindakan penanganan rujukan; 3. Pemantauan gizi buruk cukup sulit karena beberapa orang tua/keluarga tidak membawa anaknya untuk mendapat penanganan di Puskesmas atau Rumah Sakit;

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah 1. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemberdayaan gizi masyarakat serta upaya kesehatan reproduksi; 2. Pemberian bantuan stimulan untuk pemulihan bagi ibu hamil resiko tinggi dan balita gizi buruk atau balita yang mengalami penurunan gizi; 3. Pendampingan bagi ibu hamil oleh bidan dan tenaga kesehatan lainnya dalam meningkatkan pemeliharaan kesehatan ibu hamil.

51 4. Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis kelima adalah sebesar Rp.13,929,140,165.56,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.9,741,914,967.56,-. Pada sasaran kelima ini masih terdapat beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 yang belum diselesaikan baik fisik maupun anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dilanjutkan pada tahun 2015, dengan total anggaran lanjutan sebesar Rp.3,564,160,796,-. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) (a); 2. Monitoring dan evaluasi Program Keg. Puskesmas (a); 3. Perjalan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Puskesmas (a); 4. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (a); 5. Peningkatan Imunisasi dan Tata Laksana Vaksin (a); 6. Pembangunan dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas/Poskesdes (DAK) (a); 7. Pendampingan DAK Kesehatan Bidang Pelayanan Dasar dan Farmasi (a); 8. Pembangunan, Rehabilitasi Puskesmas, Poskesdes, Pustu dan Pengadaan Sarana Kesling/UKBM (a); 9. Integrasi KIA, Malaria dan Imunisasi (a); 10. PLA Integrasi di Pusat Gugus (a); 11. Pelatihan Penanganan Neonatal Esensial Tenaga Puskesmas (a).

5. Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis kelima yaitu : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

52 6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 9. Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga.

Sasaran Strategis 6

: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya pencapaian misi kedua sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan”, dan juga untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Untuk sasaran keenam ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran, dengan ratarata capaian kinerjanya sebesar 97,22 %, dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Tabel 3.18. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama

Satuan

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian

1.

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

4,75

4,75

100,00

2.


%

80,10

75,65

94,44


97,22

53 Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Target Indikator Kinerja Utama 1.


2.


2013

Realisasi

2014

2013

Capaian

2014

2013

2014

4,90

4,75

6,76

4,75

72,49

100,00

75,65

80,10

22,75

75,65

30,07

94,44

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

1.


%

4,75

4,25


2.


%

75,65

81,35

(5,70)


Satuan

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dengan 2 indikator kinerja, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Faktor tenaga kerja adalah salah satu faktor penentu peningkatan pembangunan di suatu wilayah, dimana semakin besar jumlah tenaga kerja semakin pesat pula perkembangan wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terus ditekan dalam rangka percepatan pembangunan. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2014 ditargetkan sebesar 4,75 % terealisasi sebesar 4,75 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %, atau mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2013, terdapat peningkatan capaian pada tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.19.

54 Gambaran realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.20, menunjukan realisasi tahun 2014 sebesar 4,75 %, atau sudah mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 4,25 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 0,50 %.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Partisipasi angkatan kerja adalah keikutsertaan masyarakat/penduduk usia kerja dalam mendukung peningkatan pembangunan di suatu wilayah. Pada tahun 2014 indikator ini ditargetkan sebesar 80,10 % dengan realisasi sebesar 75,65 % atau capaiannya kinerja mencapai 94,44.%, atau tidak mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian kinerja di tahun 2014, perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.19. Dari gambaran realisasi pada tabel 3.20, menunjukan realisasi kinerja di tahun 2014 sebesar 75,65 %, atau belum mencapai target akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 81,35.% dengan selisih yang harus dicapai sebesar 5,70 %.

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : Perlunya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja sebagai modal utama dalam membekali diri sebelum terjun dalam dunia kerja;

 Hambatan/Masalah : 1. Ada sebagian masyarakat yang pilih-pilih pekerjaan sehingga tidak semua angkatan kerja dapat diberikan pelatihan dan keterampilan; 2. Kemampuan SDM para pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : Melakukan pelatihan yang lebih spesifik/sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

55  Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis keenam adalah sebesar Rp.1,279,262,915.00,-, realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.1,001,921,500.00,Pada sasaran keenam ini masih terdapat beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 yang belum diselesaikan baik fisik maupun anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dilanjutkan pada tahun 2015, dengan total anggaran lanjutan sebesar Rp. 170,000,000,-. Adapun kegiatankegiatan tersebut antara lain: 1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (a).  Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis keenam yaitu : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Sasaran Strategis 7

:

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Daerah Yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Sasaran strategis 7 ini adalah merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan”, dan juga untuk mencapai tujuan kelima yaitu “Meningkatkan

kehidupan

masyarakat

yang

semakin

demokratis

dan

menghormati hukum dan HAM”. Sasaran ini didukung oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk sasaran ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator, dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, dengan kategori predikat Sangat Tinggi.

56 Pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Daerah Yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Pembangunan tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Tabel 3.21. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Daerah Yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014


Tahun 2014

Satuan


Target

%

Realisasi

100,00

Capaian

100,00

100,00


100,00

Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Daerah Yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Pembangunan. Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Target Indikator Kinerja Utama 1.


Realisasi

2013

2014

2013

2014

100,00

100,00

96.00

100,00

Capaian 2013 96.00

2014 100,00

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Daerah Yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017



Satuan %

Realisasi 2014 100,00

Target RPJMD 2017 100,00

Selisih Realisasi 2014 Dengan Target RPJMD 2017 -

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Daerah Yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Pembangunan dengan 1 indikator kinerja, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

57 1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani Menurunnya tingkat kriminalitas pada suatu wilayah mencerminkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Di Kabupaten Maluku Tengara Barat pola kehidupan adat istiadat sangat dijunjung tinggi untuk mengikat persatuan kekeluargaan antar masyarakat. Pada tahun 2014 indikator Angka Kriminalitas yang Tertangani ditargetkan sebesar 100,00 %, dan terealisasi sebesar 100,00 %, dengan capaian kinerja sebesar 100,00.% atau mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.22. Dari gambaran realisasi pada tabel 3.23, menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 100,00 %, atau sudah mencapai target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 100,00 %. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terus menggalang pola kehidupan adat istiadat yang selalu dijunjung tinggi untuk mengikat hubungan kekeluargaan antar masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas.

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : Tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup aman, tertib serta cinta damai cenderung menunjukan peningkatan.

 Hambatan/Masalah : Keterbatasan SDM aparatur dalam penanganan Kantrantibmas dan masalah kriminalitas serta Penyakit Masyarakat (Pekat).

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : 1. Mengintensifkan

sosialisasi

kepada

masyarakat

terkait

masalah

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di masyarakat serta pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat); 2. Peningkatan SDM aparatur dalam penanganan masalah kriminalitas dan penyakit masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis hasil kerjasama Satpol PP, Bagian Hukum Setda MTB dan Jajaran terkait (TNI,POLRI).

58  Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis ketujuh adalah sebesar Rp.703,814,000.00,-, realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.657,026,000.00,-. Dengan demikian didapatkan efisiensi anggaran sebesar 6.65.%.

 Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis ketujuh yaitu : 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat); 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Sasaran Strategis 8

:

Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan Yang Semakin Proaktif dan Efektif Berlandaskan Prinsipprinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu pendukung pencapaian misi kedua dari RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan”, dan juga untuk mencapai tujuan keenam yaitu “Meningkatkan profesionalisme birokrasi sebagai agen pembangunan dan perubahan dalam masyarakat”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dan Dinas Pendapatan Daerah. Untuk sasaran kedelapan ini terdapat 5 (lima) indikator sasaran, dengan ratarata capaian kinerjanya sebesar 92,83 %, dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan Yang Semakin

Proaktif

dan

Efektif

Berlandaskan

Prinsip-prinsip

Tata

Kelola

59 Pemerintahan Yang Baik tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Tabel 3.24. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan Yang Semakin Proaktif dan Efektif Berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama 1.

2. 3.

4.

5.

Tahun 2014

Satuan

Target

Realisasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja B Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Opini BPK Terhadap Laporan WDP Keuangan Pemkab. MTB. Nilai Evaluasi Kinerja TINGGI Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (EKPPD) Cakupan sarana prasarana % 65,00 perkantoran pemerintahan yang baik (%) Pendapatan Pajak dan % 23.000.000.000.00 Retribusi Daerah Rata-rata Capaian Kinerja

Capaian CC

95,00

-

-

-

-

65,00

100,00

19.200.276.967.00

83,48 92,83

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan Yang Semakin Proaktif dan Efektif Berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014.


2.

3.

4.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemkab. MTB. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (EKPPD) Cakupan sarana prasarana perkantoran

Target 2013

Realisasi 2014

2013

Capaian 2013

2014

CC

B

CC

2014 CC

100,00

95,00

WDP

WDP

WDP

-

100,00

-

TINGGI

TINGGI

RENDAH

-

-

-

60,00

65,00

55,00

65,00

91,67

100,00

60 Indikator Kinerja Utama

5.

pemerintahan yang baik (%) Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Target

Realisasi

Capaian

2013

2014

2013

2014

2013

2014

24.922.587.925,61

23.000.000.000,00

18.160.614.834,86

19.200.276.967,00

72,87

83,48

Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan Yang Semakin Proaktif dan Efektif Berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017


2. 3. 4. 5.

Satuan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemkab. MTB. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (EKPPD) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (%) Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

Selisih Realisasi 2014 Dengan Target RPJMD 2017

CC

B

-

-

WDP

-

-

TINGGI

-

%

65,00

95.00

(30,00)

%

19.200.276.967,00

30.000.000.000.00

(10.799.723.033,00)

Dari gambaran tabel-tabel di atas, untuk indikator kinerja 2 dan 3 pada sasaran strategis Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan Yang Semakin Proaktif dan Efektif Berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik belum dapat diketahui hasilnya. Hal ini disebabkan karena sejak disampaiannya laporan kinerja ini, kedua indikator tersebut masih dalam proses penilaian. Berikut uraian 5 (lima) indikator pada sasaran ini:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 dengan kategori C, meningkat di tahun 2013 dengan ketegori CC. Hasil penilaian tersebut menunjukan bahwa Akuntabilitas

61 Kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menargetkan Akuntabilitas Kinerja di tahun 2014 meningkat dengan mendapat penilaian kategori B, target ini adalah wujud komitmen dari Bupati beserta seluruh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk menerapkan Sistem AKIP secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai RPJMD Kab. MTB 2012-2017.

2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemkab. MTB. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemkab. MTB pada saat dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 ini masih dalam proses audit BPK sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya. Dapat kami sampaikan bahwa hasil audit BPK atas capaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di tahun 2013 dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), meningkat dari tahun sebelumnya, yang mendapat opini disclaimer.

3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (EKPPD). Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun saat dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum memperoleh hasil Evaluasi tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional.

4. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Yang Baik. Ketersediaan sarana prasaranan perkantoran pemerintahan yang representatif merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan semangat kerja aparatur pemerintahan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2014 indikator ini ditargetkan sebesar 65,00 %, dan realisasi kinerja sebesar 65,00.% dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %, atau mencapai target.

62 Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.25 di atas. Dari gambaran realisasi sebagaimana pada tabel 3.26, menunjukan realisasi tahun 2014 sebesar 65,00 %, angka ini belum mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 95,00 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 30,00 %.

5. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp..23.000.000.000.00,- terealisasi sebesar Rp.19.200.276.967.00,- dengan capaian kinerja sebesar 83,48 %, atau tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, terjadi peningkatan capaian kinerja di tahun 2014. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.25. Sedangkan untuk gambaran realisasi sebagaimana pada tabel 3.26, menunjukan realisasi di tahun 2014 sebesar Rp.19.200.276.967.00,- atau masih jauh

dari

target

akhir

Rp.30.000.000.000.00,-

periode

dengan

RPJMD

selisih

yang

di

tahun harus

2017

sebesar

dicapai

sebesar

Rp.10.799.723.033.00,-

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, proaktif, dan didukung dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara bertahap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta mendorong seluruh elemen untuk ikut berkomitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

 Hambatan/Masalah : 1. Belum optimalnya sistem AKIP di Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk meningkatkan pencapaian target nilai Akuntabilitas Kinerja, (LAKIP), Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(LKPD)

maupun

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD); 2. Hasil evaluasi Laporan Kinerja, Pemberian Opini BPK dan LPPD belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan

63 kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya, karena masih terdapat banyak hal yang harus dilakukan mengingat kondisi Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang masih dalam keadaan tertinggal, dan kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah; 3. Belum optimalnya kinerja SKPD pengelola pendapatan daerah dalam menghimpun dan memberikan data potensi yang dimiliki karena belum adanya sistem informasi potensi pendapatan yang terintegrasi, maupun sistem pemungutan yang belum tertata secara baik.

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : 1. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan pada indikator 1, 2 dan 3 di atas, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan langkahlangkah strategis sebagai berikut: a. Memberikan pemahaman tentang sistem manajemen Akuntabilitas Kinerja kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan dokumen pelaporan dengan melibatkan narasumber sekaligus pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; b. Untuk hasil penilaian/pemberian opini oleh BPK yang lebih baik dari tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan daerah, serta Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

maka

perlu

melibatkan

narasumber sekaligus pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku. 2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam menghimpun dan memberikan data potensi serta melakukan pemungutan pendapatan asli daerah.

 Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis kedelapan adalah sebesar Rp.11,011,991,538.20,-, realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar

64 Rp.9,964,439,790.00,-. Dengan demikian didapatkan efisiensi anggaran sebesar 9,51.%.

 Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis kedelapan yaitu : 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota; 5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran Strategis 9

:

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Partisipatif.

Sasaran strategis 9 ini adalah merupakan salah satu upaya untuk pencapaian misi ketiga sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan segenap lapisan masyarakat”, dan juga untuk mencapai tujuan ketujuh yaitu “Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah”. Sasaran ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Daerah. Untuk sasaran kesembilan ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran, dengan ratarata capaian kinerjanya sebesar 99,34 %, dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Partisipatif tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

65 Tabel 3.27. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Partisipatif Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama 1. 2.

Tahun 2014

Satuan

Jumlah Program RKPD Yang diakomodir dalam APBD Cakupan tindak lanjut hasil pengawasan

Target

Realisasi

Capaian

%

95,00

98,50

103,68

%

100,00

95,00

95,00


99,34

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Partisipatif Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Target Indikator Kinerja Utama 1. 2.


2013

Realisasi

2014

2013

Capaian

2014

2013

2014

92.00

95.00

94.00

98.50

102.17

103.68

100,00

100,00

80,00

95,00

80,00

95,00

Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Partisipati Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja Utama 1. 2.


%

98.50

100,00


%

95,00

100,00

(5,00)

Satuan

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Partisipatif dengan 2 indikator kinerja, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

66 1. Jumlah Program RKPD Yang Dikomodir dalam APBD Dokumen Perencanaan Pembangunan di daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD pada hakikatnya merupakan satu kesatuan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di daerah. Mendasari hakikat dari dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, maka seyogyanya keseluruhan dokumen tersebut sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Pada tahun 2014 Jumlah Program RKPD Yang Diakomodir Dalam APBD tahun 2014 ditargetkan sebesar 95,00 % dan realisasi sebesar 98,50 % dengan capaian sebesar 103,68 %, atau melewati target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.28 di atas. Berdasarkan gambaran realisasi sebagaimana pada tabel 3.29, menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 98,50 % atau sudah mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 100,00 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 1,50 %.

2. Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dalam upaya peningkatan pengawasan yang lebih efektif, perlu dilakukan pemyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian indiktor kinerja sehingga hasil yang dicapai maksimal dan berkualitas. Target yang ditetapkan di tahun 2014 untuk pencapaian indikator ini adalah sebesar 100,00 %, terealisasi sebesar 95,00 % dengan capaian sebesar 95,00 % atau tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian pada tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.28 di atas. Dari gambaran realisasi pada tabel 3.29, menunjukan reaisasi kinerja tahun 2014 sebesar 95,00 %, atau sudah mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 100,00 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 5,00 %.

67  Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 1. Siklus perencanaan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di daerah telah berjalan secara sistematis, terarah, terpadu, serta menyeluruh; 2. Responsifitas aparatur pengawasan melalui Inspektorat Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada SKPD/Unit Kerja sekaligus menindaklanjuti hasil pengawasan sudah mengalami peningkatan.

 Hambatan/Masalah : 1. Belum konsistennya aparatur perencanaan pada SKPD/Unit Kerja untuk menyelaraskan perencanaan program sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan secara berkesinambungan; 2. Belum optimalnya komitmen aparatur pemerintah daerah hususnya pengelola kegiatan maupun pengelola keuangan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Intern (Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Inspektorat Provinsi Maluku,

BPKP Perwakilan Provinsi Maluku,

maupun Aparat Pengawasan Ekstern (BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku).

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : 1. Melakukan pendampingan kepada aparatur pemerintahan yang membidangi perencanaan pada SKPD/Unit Kerja dalam rangka penyelarasan dokumen perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu; 2. Membentuk Tim Tindaklanjut melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memantau dan sekaligus mendampingi SKPD atau PNS perorangan untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan sebelum dilakukan gelar pengawasan secara berjenjang mulai dari rapat Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Regional dan Nasional.

68  Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis kesembilan adalah sebesar Rp. 6,789,252,315.00,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.5,219,611,138.00,-. Pada sasaran kesembilan ini masih terdapat beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 yang belum diselesaikan baik fisik maupun anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dilanjutkan pada tahun 2015, dengan total anggaran lanjutan sebesar Rp. 1,203,452,000,Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 1. Pekerjaan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata MTB (a).

 Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis kesembilan yaitu : 1. Program Perencanaan Tata Ruang; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Kerjasama Pembangunan; 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Sasaran Strategis 10 :

Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Baik Ekonomi, Perhubungan dan Komunikasi, Sasial maupun Pemerintahan.

Sasaran strategis 10 ini adalah salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan segenap lapisan masyarakat”, dan juga untuk mencapai tujuan kedelapan yaitu “Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana publik yang memadai baik inter-pulau maupun antar-pulau serta wilayah perbatasan”. Sasaran

69 ini didukung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi. Untuk sasaran kesepuluh ini terdapat 8 (delapan) indikator sasaran, dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 101,18 %, dengan kategori predikat Sangat Tinggi.

Pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

Meningkatnya

Ketersediaan

Infrastruktur Dasar, Baik Ekonomi, Perhubungan dan Komunikasi, Sosial maupun Pemerintahan tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabel-tabel di berikut ini. Tabel 3.30. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Baik Ekonomi, Perhubungan dan Komunikasi, Sosial maupun Pemerintahan Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama

Tahun 2014

Satuan

1.


2.

Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)

3.

Target

Realisasi

Capaian

892

822

92,15

Orang

32.567

88.321

271,20

Jumlah terminal bus

Buah

2

1

50,00

4.


Buah

8

8

100,00

5.


Buah

3

3

100,00

6.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) Luas Permukiman yang tertata (%)

%

75,41

38,91

51,60

%

49,00

31,00

63,27

%

80,00

65,00

81,25

7. 8.

Unit


101,18

Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Baik Ekonomi, Perhubungan dan Komunikasi, Sosial maupun Pemerintahan Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Target Indikator Kinerja Utama 1.


2. 3.


4.


2013

Realisasi 2014

2013

Capaian

2014

2013

2014

866

892

780

822

90,07

92,15

29.338

32.567

26.830

88.321

91,45

271,20

1

2

1

1

100,00

50,00

8

8

4

8

50,00

100,00

70 Target Indikator Kinerja Utama 5.


6.


7.

8.

2013

Realisasi 2014

2013

Capaian

2014

2013

2014

3

3

3

3

100,00

100,00

68,55

75,41

53,44

38,91

77,96

51,60

50,00

49,00

37,00

31,00

74,00

63,27

80,00

80,00

61,00

65,00

76,25

81,25

Tabel 3.32. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Baik Ekonomi, Perhubungan dan Komunikasi, Sosial maupun Pemerintahan Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

822

1.132

Selisih Realisasi 2014 Denganz Target RPJMD 2017 (310)

Orang

88.321

41.144

47.177

Buah

1

3

(2)


Buah

8

12

(4)

5.


Buah

3

4

(1)

6.


%

38,91

100

(61,46)

%

31,00

45,00

(14,00)

%

65,00

80,00

(15,00)



2. 3.


4.

7. 8.

Satuan Unit

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Baik Ekonomi, Perhubungan dan Komunikasi, Sosial maupun Pemerintahan dengan 8 indikator kinerja, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Jaringan Komunikasi Ketersediaan jaringan komunikasi yang menjangkau daerah-daerah pelosok di wilayah kecamatan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dalam bidang-bidang dasar baik ekonomi, sosial, pemerintahan dan lain-lain.

71 Jumlah jaringan komunikasi di tahun 2014 ditargetkan sebesar 892 unit, terealisasi sebesar 822 unit dengan capaian kinerja sebesar 92,15 %, atau tidak mencapai target. Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian di tahun 2014, perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.31. Dari gambaran realisasi sebagaimana tabel 3.32, menunjukan realisasi di tahun 2014 sebesar 822 unit, angka ini masih jauh dari target akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 1.132 unit dengan selisih yang harus dicapai sebesar 310 unit.

2. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Untuk indikator Arus Penumpang Angkutan Umum pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 32.567 orang yang terealisasi sebanyak 88.321 orang dengan capaian kinerja sebesar 271,20 %, telah melewati target. Berdasarkan data perbandingan capaian pada tabel 3.31, terdapat peningkatan capaian pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Dari gambaran realisasi sebagaimana pada tabel 3.32, menunjukan realisasi tahun 2014 sebesar 88.321 orang atau telah melewati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebanyak 41.144 orang, dengan selisih capaian sebanyak 47.177 orang.

3. Jumlah Terminal Bus Untuk mengendalikan arus penumpang sekaligus penataan sistem transportasi darat, haruslah disertai dengan ketersediaan terminal yang memadai. Pada tahun 2014 jumlah Terminal Bus ditargetkan sebanyak 2 Terminal Bus, namun dari target tersebut hanya terealisasi sebanyak 1 Terminal Bus, dengan capaian kinerja sebesar 50,00 %, atau tidak mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan capaian di tahun 2014, perbandingannya terlihat pada tabel 3.31. Gambaran realisasi pada tabel 3.32, menunjukan realisasi tahun 2014 sebanyak 1 Terminal Bus, atau belum mencapai target akhir periode RPJMD di tahun 2017

72 yaitu sebanyak 3 Terminal Bus, dengan selisih yang harus dicapai sebanyak 2 Terminal Bus.

4. Jumlah Pelabuhan Laut Jumlah pelabuhan laut di tahun 2014 ditargetkan sebanyak 8 pelabuhan laut, dan realisasi sebanyak 8 pelabuhan laut, dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %, atau mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terdapat peningkatan capaian pada tahun 2014, data perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.31. Dari gambaran realisasi pada tabel 3.32, menunjukan realisasi sebanyak 8 pelabuhan laut, atau belum mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebanyak 12 pelabuhan laut dengan selisih yang harus dicapai sebesar 4 pelabuhan laut.

5. Jumlah Pelabuhan Udara Perkembangan arus penerbangan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat meningkat untuk beberapa tahun terakhir, untuk itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terus melakukan penataan sekaligus peningkatan pembangunan sarana prasarana Bandar Udara sehingga dapat melayani arus penerbangan yang ada. Jumlah pelabuhan udara yang di targetkan di tahun 2013 dan 2014 sebanyak 3 pelabuhan udara, telah terealisasi sebanyak 3 pelabuhan udara dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %, atau mencapai target. Dari gambaran realisasi kinerja sebagaimana tersebut pada tabel 3.32 di atas, menunjukan realisasi di tahun 2014 sebanyak 3 pelabuhan udara, dimana salah satu bandara yaitu Bandara Mathilda Batlayeri berstatus Bandara Internasional. Capaian ini sudah mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebanyak 4 pelabuhan udara. dengan selisih yang harus dicapai sebanyak 1 pelabuhan udara.

73 6. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Target yang ditetapkan di tahun 2014 untuk indikator ini adalah sebesar 75,41 %, dengan realisasi sebesar 38,91 %, dengan demikian capaian kinerja mencapai 51,60.%, atau tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan capaian pada tahun 2014, perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.31. Berdasarkan gambaran realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.32, menunjukan realisasi di tahun 2014 sebesar 38,91 %, atau masih jauh dari target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 100,37 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 61,46 %.

7. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat. Pada tahun 2014 inidikator ini ditargetkan sebesar 49,00 %, dan realisasi sebesar 31,00 % dengan capaian kinerja sebesar 63,27 %, atau tidak mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan capaian pada tahun 2014. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.31. Dari realisasi kinerja sebagaimana gambaran tabel 3.32 di atas, menunjukan realisasi tahun 2014 sebesar 31,00 %, atau belum mencapai target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 45,00 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 14,00 %.

8. Luas Permukiman Yang Tertata. Di tahun 2014 indikator ini ditargetkan sebesar 80,00 % dan realisasi sebesar 65,00.%, dengan capaian kinerja sebesar 81,25 %, atau tidak mencapai target. Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2014. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.31 di atas. Gambaran realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.32, menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 65,00 %, angka ini belum mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 80,00 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 15,00 %.

74  Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan sarana prasarana jaringan komunikasi; 2. Peningkatan jumlah sarana transportasi untuk aksesibilitas arus penumpang angkutan umum; 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kementerian/Lembaga terkait, dalam rangka pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur perhubungan.

 Hambatan/Masalah : 1. Bantuan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dari Pemerintah Pusat yang dikelola langsung oleh pihak ketiga tidak dilaksanakan dengan baik; 2. Minimnya sarana angkutan umum untuk melayani penumpang di kecamatan. 3. Minimnya infrastruktur penunjang konektifitas transportasi (jalan/jembatan); 4. Keterbatasan anggaran untuk penambahan pembangunan infrastruktur Jaringan komunikasi; 5. Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan laut.

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : 1. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui SKPD

terkait

melakukan revitalisasi dan survey untuk perbaikan dan pemeliharaan jaringan komunikasi; 2. Dukungan Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan jaringan komunikasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 3. Peningkatan sarana prasarana angkutan darat (terminal /bus).

 Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis kesepuluh adalah sebesar Rp.62,007,070,257.00,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.42,780,397,164.00,- . Pada sasaran kesepuluh ini masih terdapat beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 yang belum diselesaikan baik fisik maupun anggarannya,

75 sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dilanjutkan pada tahun 2015, dengan total anggaran lanjutan sebesar Rp.18,570,706,132,-. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 1. Pembangunan dan Pengadaan Menara Penampung Air Bandara Mathilda Batlayeri (a); 2. Peningkatan Jalan (a); 3. Pembangunan Jalan (a); 4. Pembangunan Jembatan (a); 5. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (a); 6. Pembangunan Talud Penahan Ombak/Tanah (a); 7. Pembangunan Talud Penahan Ombak/Tanah (b); 8. Pembangunan Jaringan dan Instalasi Listrik (a); 9. Pembangunan Jaringan dan Instalasi Listrik (b); 10. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (a); 11. Pembangunan Fasilitas Penunjang Taman Kota Tahap I (a); 12. Pembangunan Patung Kristus raja (a); 13. Pembangunan/Peningkatan Akses Jalan (a); 14. Pembangunan Jalan Setapak (a)

 Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis kesepuluh yaitu : 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkatan Laut; 5. Program Pengendalian dan Pengembangan Kebandarudaraan; 6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 7. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media; 8. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;

76 10. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; 11. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 14. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 15. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang ketenagalistrikan;

Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sebagai Lini Depan Pelayanan Publik.

Sasaran strategis 11 ini adalah merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan segenap lapisan masyarakat”, dan juga untuk mencapai tujuan kesembilan yaitu “Meningkatkan sistem pelayanan publik yang mudah, cepat, efisien dan transparan”. Sasaran ini didukung oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk sasaran kesebelas ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran, dengan ratarata capaian kinerjanya sebesar 91,90 %, dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sebagai Lini Depan Pelayanan Publik tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabeltabel di bawah ini.

77 Tabel 3.33. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sebagai Lini Depan Pelayanan Publik Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama 1. 2.

Tahun 2014

Satuan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%) Kepemilikan KTP ber-NIK (%)

Target

Realisasi

Capaian

Angka Rata-rata

80,00

75,04

93,80

%

100,00

90,00

90,00


91,90

Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sebagai Lini Depan Pelayanan Publik Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Target Indikator Kinerja Utama

2013

1.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)

2.

Kepemilikan KTP ber-NIK (%)

Realisasi

2014

Capaian

2013

2014

2013

79,00

80,00

76,91

75,04

97,35

2014 93,80

100,00

100,00

39,60

90,00

39,60

90,00

Tabel 3.35. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sebagai Lini Depan Pelayanan Publik Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

1. 2.


Satuan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%) Kepemilikan KTP ber-NIK (%)

Angka Rata-rata

75,04

83,00


%

90,00

100,00

(10,00)

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sebagai Lini Depan Pelayanan Publik dengan 2 indikator kinerja, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

78 1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada tahun 2013 dilaksanakan pada 15 bidang urusan pelayanan yang diselenggarakan oleh 1 Bagian pada Sekretariat Daerah, 6 Dinas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah, dengan melakukan penilaian terhadap 14 unsur pelayanan. Target yang ditetapkan untuk indikator Indeks Kepuasan Layanan Masyarakan di tahun 2014 adalah sebesar 80,00 %, dan terealisasi sebesar 75,04 % dengan capaian kinerja sebesar 93,80 % atau tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2014. Hal ini dipengaruhi karena selama tahun 2014 wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami kondisi cuaca yang kurang baik sehingga mempengaruhi aksesibilitas aparat Kecamatan untuk menjangkau Ibukota Kabupaten dalam melakukan proses penyelesaian dokumen-dokumen kependudukan (Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.34). Dari gambaran realisasi pada tabel 3.35, menunjukan realisasi tahun 2014 sebesar 75,04 %, angka tersebut belum mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 83,00.% dengan selisih yang harus dicapai sebesar 7,96.%.

2. Kepemilikan KTP ber-NIK Pada tahun 2014 target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100,00 %, terealisasi sebesar 90,00 % dengan capaian sebesar 90,00 %, atau tidak mencapai target. Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2014. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.34 di atas. Berdasarkan gambaran realisasi pada tabel 3.35, menunjukan realisasi tahun 2014 sebesar 90,00 %, dimana angka ini semakin mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 100,00 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 10,00 %.

79  Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 1. Tingkat kesadaran dari masyarakat yang cukup tinggi untuk menyampaikan keluhan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas pelayanan yang diberikan; 2. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumendokumen pencatatan sipil.

 Hambatan/Masalah : 1. Masih kurangnya tenaga pelayanan publik yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. 2. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Biasanya dilakukan hanya ketika membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan mendesak yang harus didukung oleh kelengkapan dokumen kependudukan. 3. Keterbatasan fasilitas operasional dan sarana transportasi untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dalam memberikan pelayanan;

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : 1. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara berkala melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat sampai tingkat Kecamatan dan Desa; 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan; 3. Menyediakan tambahan fasilitas operasional (sarana dan prasarana) yang memadai

melalui

pembangunan

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan (SIAK) secara online;

 Efisiensi penggunaan Sumber Daya : Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis kesebelas adalah sebesar Rp.2,410,458,500.00,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.2,259,409,100.00,-. Dengan demikian didapatkan efisiensi anggaran sebesar 6.27.%.

80  Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis kesebelas yaitu : 1. Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat; 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan; 3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Sasaran Strategis 12 :

Terjaganya Kualitas Lingkungan.

Sasaran strategis 12 ini adalah salah satu upaya untuk mencapai misi keempat sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 20122017 yaitu “Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk menyongsong masa depan masyarakat MTB yang lebih maju, berkelanjutan dan berkeadaban”, dan juga untuk mencapai tujuan kesepuluh yaitu “Meningkatkan kualitas pengelolaan demi terjaganya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta

kemampuan

sumber daya alam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan”. Sasaran ini didukung oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk sasaran kedua belas ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran, dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 99,82 %, dengan kategori predikat Tinggi. Pengukuran capaian kinerja sasaran Terjaganya Kualitas Lingkungan tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabeltabel berikut ini. Tabel 3.36. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terjaganya Kualitas Lingkungan Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama 1.

Cakupan penanganan sampah (%)

Satuan %

Tahun 2014 Target 70,00

Realisasi 70,00

Capaian 100,00

81


Satuan

2.


3.

Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)

4.

Hektar

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian

255.032,60

256.903,65

99,27

%

30,00

30,00

100,00

%

45,00

45,00

100,00


99,82

Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terjaganya Kualitas Lingkungan Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Target Indikator Kinerja Utama 1. 2. 3.

4.

Cakupan penanganan sampah (%) Luas lahan kritis (ha)

2013

Realisasi

2013

2014

70,00

70,00

60,00

70,00

85,71

100,00

256.532,60

255.032,60

257.726,45

256.903,65

99,54

99,27

30,00

30,00

37,00

30,00

123,33

100,00

42,20

45,00

32,50

45,00

77,01

100,00


2014

2013

Capaian 2014

Tabel 3.38. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terjaganya Kualitas Lingkungan Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

70,00

75,00

Selisih Realisasi 2014 Denganz Target RPJMD 2017 (5,00)

256.903,65

248.782,60

(8.121,05)

%

30,00

30,00

-

%

45,00

60,00

(15,00)


Satuan

1.

Cakupan penanganan sampah (%)

%

2.


3.


4.

Hektar

Realisasi 2014

Target RPJMD 2017

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Terjaganya Kualitas Lingkungan dengan 4 indikator kinerja, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

82 1. Cakupan Penanganan Sampah Target yang ditetapkan di tahun 2014 untuk indikator Cakupan Penanganan Sampah yaitu sebesar 70,00 % dan realisasi sebesar 70,00 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %, mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.37. Dari gambaran perbandingan realisasi kinerja pada tabel 3.38, menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 70,00 % atau semakin mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 sebesar 75,00 % dengan selisih yang masih harus dicapai sebesar 5,00 %.

2. Luas Lahan Kritis. Untuk indikator Luas Lahan Kritis di tahun 2014 ditargetkan sebesar 255.032,60 hektar, terealisasi sebesar 256.903,65 hektar dengan capaian sebesar 99,27 %, atau belum mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel 3.37. Berdasarkan gambaran realisasi pada tabel 3.38, menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 256.903,65 hektar, atau masih jauh dari target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu 248.782,60 hektar dengan selisih yang harus dicapai sebesar 8,121.05 hektar.

3. Ruang Terbuka Hujau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Target yang ditetapkan di tahun 2014 untuk indikator ini adalah sebesar 30,00 %, terealisasi sebesar 30,00 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %, atau mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, terjadi penurunan capaian kinerja di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.37 di atas. Dari gambaran realisasi kinerja pada tabel 3.38, menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 30,00 %, telah mencapai target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 30,00 %.

83 4. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Untuk indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di tahun 2014 ditargetkan sebesar 45,00 %, dan realisasi kinerja sebesar 45,00 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00.%, atau mencapai target. Bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2013 terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2014, gambaran perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.37 di atas. Pada gambaran realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.38 di atas, menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 45,00 %, belum mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebesar 60,00 % dengan selisih yang harus dicapai sebesar 15,00 %.

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 1. Penambahan fasilitas yang cukup memadai untuk penanganan masalah persampahan, baik tempat sampah yang disediakan pada lingkungan pemukiman masyarakat, transportasi pengangkut sampah maupun areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 2. Ketersediaan tenaga operasional lapangan untuk mengangkut sekaligus mobilisasi sampah dari lingkungan pemukiman ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 3. Keterbatasan SDM di bidang kebakaran saat ini cukup mampu untuk melakukan tindakan yang proaktif dan responsif untuk penanganan masalah kebakaran.

 Hambatan/Masalah : 1. Kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan; 2. Anggaran yang tersedia lebih difokuskan pada aspek pemeliharaan hutan, dan tidak untuk perluasan lahan sehingga tidak meningkat/bertambah; 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga serta melindungi kawasan hutan;

84  Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : 1. Peningkatan SDM aparatur serta tenaga operasional lapangan yang memiliki keahlian dalam menangani penanganan masalah persampahan maupun masalah kebakaran; 2. Mengintensifkan pembinaan dan pembentukan pola pikir masyarakat dalam rangka perlindungan kawasan hutan, sehingga kawasan hutan yang ada dapat terjaga dan menjadi investasi untuk masa yang akan datang;

 Efisiensi penggunaan Sumber Daya : Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis kedua belas adalah sebesar Rp.9,814,328,000.00,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.8,604,873,070.00,-. Dengan demikian didapatkan efisiensi anggaran sebesar 12.32 %.

 Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis kedua belas yaitu : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; 5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Sasaran Strategis 13 : Terpeliharanya Keanekaragaman Hayati.

Sasaran strategis 13 ini adalah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian misi keempat sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017 yaitu “Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk

85 menyongsong masa depan masyarakat MTB yang lebih maju, berkelanjutan dan berkeadaban”, dan juga untuk mencapai tujuan kesepuluh yaitu “Meningkatkan kualitas pengelolaan demi terjaganya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan

serta

kemampuan

sumber

daya

alam

dalam

mendukung

pembangunan berkelanjutan”. Sasaran ini didukung oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk sasaran ketiga belas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran, dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Pengukuran capaian kinerja sasaran Terpeliharanya Keanekaragaman Hayati tahun 2014, perbandingan kinerja dengan tahun 2013 dan target RPJMD dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Tabel 3.39. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terpeliharanya Keanekaragaman Hayati Tahun 2014


Satuan

Tahun 2014 Target

Usaha Yang Memiliki Dokumen Dokumen Lingkungan Rata-rata Capaian Kinerja

Realisasi

95

Capaian

95

100,00 100,00

Tabel 3.40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpeliharanya Keanekaragaman Hayati Antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Target Indikator Kinerja Utama 1.

Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan

2013 85.00

Realisasi 2014 95.00

2013 90.00

Capaian

2014 95.00

2013

2014

105.88

100.00

86 Tabel 3.41. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terpeliharanya Keanekaragaman Hayati Tahun 2014 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017


Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan

Satuan

Realisasi 2014

Dokumen

95

Target RPJMD 2017 100

Selisih Realisasi 2014 Dengan Target RPJMD 2017 (5.00)

Dari gambaran tabel-tabel di atas, maka untuk sasaran strategis Terpeliharanya Keanekaragaman Hayati dengan 1 indikator kinerja, dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan. Dalam rangka pengendalian terhadap setiap jenis usaha baik yang berskala usaha dengan kategori besar, sedang dan kecil namun memiliki dampak terhadap lingkungan, maka untuk setiap jenis usaha yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu mendapatkan izin resmi (Dokumen Lingkungan) dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan jangka waktu tertentu. Untuk Indikator ini di tahun 2014 ditargetkan sebanyak 95 dokumen, terealisasi sebanyak 95 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %, atau mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan capaian di tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja tergambar pada tabel 3.40. Dari gambaran realisasi sebagaimana pada tabel 3.41, menunjukan realisasi kinerja tahun 2014 sebanyak 95 dukumen, mendekati target akhir periode RPJMD di tahun 2017 yaitu sebanyak 100 dokumen dengan selisih yang harus dicapai adalah sebanyak 5 dokumen lingkungan.

87  Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : 1. Adanya penerapan regulasi yang mengatur tentang skala penentuan izin dokumen lingkungan kepada setiap jenis usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk memiliki izin (dokumen lingkungan); 3. Lancarnya koordinasi lintas sektor dalam rangka pemberian izin dokumen lingkungan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi syarat keamanan lingkungan.

 Hambatan/Masalah : 1. Masih terdapat sejumlah pelaku usaha yang belum memiliki izin dokumen lingkungan; 2. Minimnya

informasi

dari

masyarakat

terkait

pelaksanaan

kegiatan/pengoperasian usaha-usaha yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan. 3. Pelaksanaan monitoring dan swiping oleh petugas Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap setiap pelaku usaha, serta dampak yang ditimbulkan atas pengoperasian usaha-usaha yang dilaksanakan belum berjalan maksimal.

 Strategi/Upaya Pemecahan Masalah : 1. Pelaksanaan monitoring dan swiping terhadap pelaku-pelaku usaha yang belum memiliki izin dokumen lingkungan serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari pengoperasian usaha-usaha yang dilaksanakan; 2. Menyiapkan media penyampaian informasi dari masyarakat dalam bentuk Kotak Saran/Pengaduan; 3. Melakukan kerjasama dengan Kantor Pelayanan, Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, untuk mewajibkan masyarakat yang mengurus SITU dan SIUP untuk menyertakan dokumen lingkungan yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

88  Efisiensi penggunaan Sumber Daya : Anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran strategis ketiga belas adalah sebesar Rp.1,621,632,000.00,- realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.416,952,000.00,-. Pada sasaran ketiga belas ini masih terdapat beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 yang belum diselesaikan baik fisik maupun anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dilanjutkan pada tahun 2015, dengan total anggaran lanjutan sebesar Rp.1,083,500,000,-. Adapun kegiatan tersebut antara lain: 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan (DAK) (a).  Program yang menunjang pencapaian target sasaran strategis. Program yang dianggarkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis ketiga belas yaitu : 1. Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, maka Pemkab. MTB didukung dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemkab. MTB Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.231.886.394.676,76,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.184.131.280.474,56,- (Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Lima Puluh Enam Rupiah) atau 79,41 %. Berikut digambarkan rincian anggaran per sasaran strategis sebagaimana pada tabel berikut ini :

89 Tabel 3.42 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014

1.

Meningkatnya keluarga

ekonomi

10,868,553,862.00

REALISASI s.d 31 Desember 2014 (Rp) 10,029,156,029.00

2.

Terwujudnya agrobisnis dalam bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, peternakan, serta tanaman pangan dan hortikultura

29,874,820,262.00

26,772,782,703.00

3.

Berkembangnya budaya daerah yang positif dan mendukung pembangunan

48,456,133,062.00

42,692,102,577.00

4.

Meningkatnya kualitas pendidikan

33,119,937,800.00

23,990,694,436.00

5.

Meningkatnya kualitas kesehatan

13,929,140,165.56

9,741,914,967.56

6.

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

1,279,262,915.00

1,001,921,500.00

7.

Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan

703,814,000.00

657,026,000.00

8.

Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang semakin proaktif dan efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

11,011,991,538.20

9,964,439,790.00

9.

Meningkatnya pembangunan partisipatif

perencanaan daerah secara

6,789,252,315.00

5,219,611,138.00

10.

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar, baik ekonomi, perhubungan dan komunikasi, sosial, maupun pemerintahan

62,007,070,257.00

42,780,397,164.00

11.

Meningkatnya peran pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan sebagai lini depan pelayanan publik

2,410,458,500.00

2,259,409,100.00

12.

Terjaganya kualitas lingkungan

9,814,328,000.00

8,604,873,070.00

13.

Terpeliharanya keanekaragaman hayati

1,621,632,000.00

416,952,000.00

231,886,394,676.76

184,131,280,474.56

NO

PAGU (Rp)

SASARAN ketahanan

Jumlah

90

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selama tahun 2014 atas pencapaian sasaran strategis. Untuk itu dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: 1.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat selama tahun 2014 didasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dijabarkan secara operasional melalui APBD Tahun Anggaran 2014, Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);

2.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 ini, menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja tahun 2014 yang tentunya mengacu pada RPJMD periode 2012-2017, yaitu dalam rangka menyampaikan informasi pelaksanaan perencanaan kinerja di tahun 2014, dimana dari 47 indikator yang ditetapkan, terdapat 33 indikator sasaran yang telah mencapai kategori sangat tinggi, 6 indikator sasaran mencapai kategori tinggi, 1 indikator sasaran mencapai kategori sedang, 3 indikator mencapai kategori rendah dan 2 indikator mencapai kategori sangat rendah. Sedangkan untuk 2 indikator lainnya belum dapat terealisasi karena masih dalam proses penilaian/audit, antara lain: (1). Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemkab. MTB, (2). Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (EKPPD), sehingga belum dapat dihitung capaian kinerjanya.

3.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014, Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga dapat memberikan informasi yang penting dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meskipun disadari bahwa hasil

91 pengukuran kinerja yang ditampilkan belum seluruhnya dapat memberikan capaian kinerja secara maksimal mengingat masih perlu adanya penguatan basis data dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara baik pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4.

Perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara utuh mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Demikian Laporan Kinerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 ini disusun,

dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di tahun-tahun berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents