BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

L keras

aporan tahunan Inspektorat Jenderal merupakan upaya dalam rangka menuju good governance. Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja dari

semua

jajaran

penyelenggaraan

pemerintahan

dalam

rangka

memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2011 melalui penyajian kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Hasil Pengawasan dan perkembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

1

B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2011 adalah : 1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2011; 2. Melakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

program

kerja

dan

kegiatan

Inspektorat Jenderal selama Tahun 2011 sebagai bahan penyempurnaan untuk pelaksanaan program kerja pada tahun yang akan datang; 3. Mendapatkan umpan balik (feed back) untuk merumuskan

strategi dalam

pelaksanaan program kerja tahun yang akan datang. C. Ruang Lingkup

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2011 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengacu pada Tugas dan Fungsi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

D. Visi dan Misi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun Anggaran berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal, yaitu : Visi Inspektorat Jenderal: “Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern yang profesional di bidang transportasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan, dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

2

baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan kinerja yang akuntabel.” Misi Inspektorat Jenderal: Meningkatkan

penyelenggaraan

pengawasan

fungsi

di

bidang

tranportasi,

meliputi: 1. Melaksanakan pengawasan fungsional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta dilaksanakan secara profesional, efisien dan efektif;

2. Mengembangkan sistem pengawasan, sistem informasi pengawasan, dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien;

3. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang berkualitas;

4. Melakukan analisis dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap laporan hasil pengawasan guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan;

5. Melaksanakan

pengelolaan

kepegawaian

untuk

meningkatkan

kinerja

dan

profesionalitas SDM Inspektorat Jenderal serta melaksanakan urusan administrasi, keuangan dan ketatalaksanaan Inspektorat Jenderal secara efisien dan efektif;

6. Merumuskan kebijakan di bidang pemberantasan KKN, penyimpangan atau penyalahgunaan

wewenang

serta

penanggulangan

hambatan

kelancaran

pembangunan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

7. Melakukan penelitian, evaluasi, dan pengusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan (wasmas) tentang adanya KKN dan penyimpangan / penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Perhubungan;

8. Menyelenggarakan analisis, evaluasi, dan reviu atas pelaksanaan tugas yang berbasis kinerja.


3

SUMBER DAYA MANUSIA

BAB II

S

ampai dengan tanggal 31 Desember 2011, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 275 orang yang tersebar pada unit - unit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai berada pada unit kerja

Sekretariat Inspektorat yaitu sebanyak

101 pegawai (36,73 %), distribusi pegawai

Inspektorat berdasarkan bagian adalah :

Keterangan : Posisi 31-12-2011


4

Penjelasan secara lebih lengkap mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal adalah : A. Total Pegawai 1. Berdasarkan Jabatan Sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah Pejabat Fungsional Auditor yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal. Pejabat Fungsional Auditor tersebar pada 5 Inspektorat dengan jumlah keseluruhan 114 Auditor. Distribusi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan adalah :


5

2. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah golongan III sebanyak 151 pegawai (55 %) sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan jumlah 147 pegawai (53 %). Untuk tingkat pendidikan terendah, masih terdapat pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki ijazah Sekolah Dasar sebanyak 2 pegawai (1 %) dan ijazah SLTP sebanyak 2 pegawai (1 %).

3. Jenis Kelamin Berdasarkan jenis kelamin dari total 275 pegawai Inspektorat Jenderal, 192 pegawai (69,81 %) adalah pegawai laki-laki, sedangkan pegawai perempuan adalah sebanyak 83 pegawai (30,18)


6

B. Fungsional Auditor

1. Berdasarkan Jabatan

Jika dibandingkan dengan jumlah Auditor tahun 2010 yaitu sebanyak 123 orang, pada tahun 2011 jumlah Auditor mengalami penurunan sebanyak 9 orang (7 %). Berdasarkan kualifikasi, sebagian besar Auditor adalah Auditor ahli yaitu 85 % dan sisanya 15 % adalah Auditor Terampil. Sedangkan berdasarkan Jabatan Fungsional sebagian besar adalah Auditor Madya 36 % dan Auditor Pertama 34 %.


7

BAB III

ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2011, alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp.

75.517.800.000,-.

Jumlah

ini

mengalami

kenaikan

sebesar

6%

jika

dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 71.001.767.000,. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 tersebut Kementerian/Lembaga melakukan penghematan anggaran minimal 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Kementerian/Lembaga. Dengan adanya Intruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan revisi DIPA Inspektorat Jenderal. Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-2830/AG/2011 tanggal

28

Oktober

2011

Pagu

anggaran

Inspektorat

Jenderal

menjadi

Rp.67.721.194.000,- atau mengalami pengurangan sebesar 10,32 %.

TABEL ANGGARAN TAHUN 2011

NO

JENIS BELANJA

1.

PEGAWAI

14.619.822.000

PAGU (Rp) Setelah Revisi 14.619.822.000

2.

BARANG

57.677.851.000

49.381.245.000

3.

MODAL

3.220.127.000

3.720.127.000

75.517.800.000

67.721.194.000

TOTAL

PAGU (Rp)


8

Penjelasan secara lengkap mengenai anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2011 adalah sebagai berikut: A. Jenis Belanja Inspektorat Jenderal pada tahun 2011 mengalokasikan belanja pegawai sebanyak Rp. 14.619.822.000,-; belanja barang sebanyak Rp. 49.381.245.000,dan belanja modal sebanyak Rp. 3.720.127.000,- dengan total anggaran Rp. 67.721.194.000,-


9

B. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2011 1. Realisasi DIPA Itjen Tahun 2011 Realisasi

Anggaran

Itjen

per

31

Desember

2011

adalah

sebesar Rp.

54.261.669.260,- (80,13 %) dari total anggaran sebesar Rp. 67.721.194.000,-


10

2. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas PKPT per Inspektorat

3. Realisasi Belanja Modal


11

SARANA DAN PRASARANA

BAB IV

U

ntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan

ketersediaan

sarana

dan

merupakan salah satu hal yang penting. Berikut adalah prasarana

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

prasarana sarana dan

Perhubungan

yang

mengalami perkembangan selama tahun 2011 sampai dengan posisi 31 Desember : No 1 2 3 4 5 6

Jenis Barang Komputer (PC) Printer TV Alat penghancur kertas Kursi besi/metal Meja rapat

2010 129 116 10 18 929 4

2011 128 169 3 30 900 7

Perubahan -5 +53 -7 +12 -29 +3

Untuk mendukung mobilisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, sampai dengan 31 Desember 2011 aset kendaraan bermotor yang dimiliki adalah berupa sepeda motor sebanyak 14 buah dan mobil sebanyak 24 buah (dua buah diantaranya rusak berat).


12

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

BAB V Dalam

rangka

mewujudkan

aparatur

pemerintahan

yang

baik

dan

bertanggungjawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan kinerja yang akuntabel, Inspektorat

Jenderal Kementerian Perhubungan pada

Tahun 2011 telah melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan yaitu sejumlah 6 (enam) kegiatan yang terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) output kegiatan. Berikut adalah hasil pencapaian, permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal : a. Program dan Realisasi 1) Audit Kinerja Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.32/KP.802/ITJEN-2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan

Tahunan

Tahun

2011

telah

ditetapkan

Program

Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal untuk Tahun 2011. Audit Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada TA. 2011 selama 11 (sebelas) bulan mulai Februari s.d Desember 2011. Rencana jumlah UPT / Satker yang diaudit pada tahun 2011 adalah 657 Obyek Audit dari total 671 UPT dan Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sedangkan dalam realisasinya teraudit sebanyak 659 Obyek Audit (100,30%), dengan rincian sebagai berikut :


13

Grafik.IV.1 Audit Kinerja Inspektorat Jenderal TA. 2011

Sumber : Inspektorat Jenderal Pelaksanaan hari audit pada tahun 2011, mencapai 86,11% atau 18.954 hari dari total rencana 22.012 hari. Realisasi hari audit terendah adalah pada Inspektorat III yaitu hanya 74,69% yang direncanakan sebanyak 4.504 hari audit, terealisasi sebanyak 3.364 hari audit dan yang tertinggi adalah pada Inspektorat I yaitu 98,70% yang direncanakan sebanyak 4.312 hari audit dan terealisasi sebanyak 4.256 hari audit. Rekapitulasi hari audit tahun 2011 adalah sebagai berikut :


14

Grafik IV.2 Pelaksanaan Hari Audit TA. 2011

Sumber : Inspektorat Jenderal 2) Audit dengan Tujuan Tertentu Pada Tahun Anggaran 2011 Inspektorat Jenderal melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu yang terbagi atas Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Perencanaan dan Manfaat, Audit Pelayanan Publik serta Audit Khusus, dengan rincian sebagai berikut : Tabel IV.1. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu No

Inspektorat

1

Inspektorat-I

2

Inspektorat-II

3

Inspektorat-III

4

Inspektorat-IV

5

Inspektorat-V

Barang

Perencanaan

Pelayanan

Audit

dan Jasa

dan Manfaat

publik

Khusus

13 20

23

4

4

4

6

28

3

8

2

11

4

5

3

Sumber : Inspektorat Jenderal


15

3) Sosialisasi Preventif KKN Pada TA. 2011 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Preventif KKN pada

3

(tiga) Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 267 orang, sebagai berikut : Tabel IV.2. Pelaksanaan Sosialisasi Preventif KKN No.

Provinsi

Kota

Jumlah

Peserta UPT/Satker

1

Riau

Riau

95 orang



Ditjen Hubdat;

2

Kalimantan

Balikpapan

112 orang



Ditjen Hubla;



Ditjen Hubud.



Ditjen Hubdat;



Ditjen Hubla;



Ditjen Hubud;



Ditjen Perkeretaapian.

Timur 3

Jawa Timur

Surabaya

60 orang

4) Reviu Laporan Keuangan Reviu

laporan

keuangan

dilaksanakan

dalam

rangka

memberikan

“pernyataan telah di reviu” sebagai salah satu dokumen pendukung untuk menyusun Statement of responsibility (pernyataan tanggung jawab) oleh Pejabat Eselon I terkait laporan keuangan. Pada TA. 2011 Inspektorat Jenderal diprogramkan melaksanakan reviu laporan keuangan di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA) – Pusat di Unit Eselon I di Kantor Pusat dalam rangka memberikan keyakinan kehandalan dan keabsahan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi sesuai SAP. Detail kegiatan reviu yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada table berikut :


16

Tabel. IV.3 Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan TA. 2011 No.

Bulan

1

Januari

Program Sumatera

Realisasi Sumatera DKI Jakarta

Utara,

Selatan, Kalimantan Selatan, Papua 2

Februari

Tidak diprogramkan

Eselon I DKI Jakarta

3

April

Nanggroe Aceh Darussalam, Bangka Nusa

Juni

Sumatera

Barat,

Juli

Kepulauan

Oktober

Sumatera

Riau, Utara,

Nanggroe

Lampung, Eselon I DKI Jakarta

Maluku, Maluku, Maluku Utara, Papua

Papua Barat, Bangka Belitung 6

Selatan,

Aceh Darusalam

Maluku, Sulawesi Tengah 5

Gorontalo,

Timur, Sulawesi

Tenggara

Sulawesi Utara, Jambi 4

Belitung,

(Jayapura dan Merauke)

Sumatera Kepulauan

Selatan, Kalimantan Selatan, Barat,

Riau,

Kalimantan

Gorontalo,

Sumatera

Barat dan Bengkulu

Papua Sumber : Inspektorat Jenderal

5) Kegiatan Pengawasan Lainnya a) Pemantauan Tindak Lanjut (1) Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Pelaksanaan

Pemantauan

dilaksanakan

dengan

aktif

Tindak

Lanjut

Laporan

Hasil

Audit

yaitu

melalui

program

pemantauan

langsung kepada Auditi yang telah melewati batas waktu pelaksanaan


17

tindak lanjut (2 bulan setelah berakhirnya tanggal SPT Inspektorat Jenderal). Pada posisi 31 Desember 2011 dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada UPT/Satker dan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan secara total

terdapat

sebanyak

3.995

temuan,

dimana

telah

selesai

ditindaklanjuti sebanyak 246 temuan, dalam proses sebanyak 1.175 temuan dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 2.574 temuan, dengan rincian sebagai berikut : Grafik.IV.3 Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA



18

(2) Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Hasil Pemeriksaan BPK-RI posisi s.d Hasil Pemeriksaan (Hapsem) II Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat sebanyak 956 saran, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak

882

saran,

sedangkan

sebanyak

93

saran

telah

ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai serta sebanyak 41 saran belum ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut : Tabel IV.4 Perbandingan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

No.

Keterangan

2010

2011

1.

Jumlah Saran

339

956

2.

Sesuai

160

882

3.

Belum Sesuai

87

93

4.

Belum

92

41

Tindak

Lanjut



19

Grafik IV.4 Hasil Pemeriksaan BPK-RI posisi sampai dengan Hapsem II Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan



Foto.Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

20

(1) Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan BPKP Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Kementerian Perhubungan sampai dengan posisi Triwulan III Tahun 2011 masih terdapat sebanyak 51 kejadian, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 20 kejadian dan masih dalam status sisa sebanyak 31 kejadian. Adapun rinciannya terdapat pada grafik berikut :

Grafik IV.5 Hasil Pengawasan BPKP posisi sampai dengan Triwulan III Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Sumber : Inspektorat Jenderal b) Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (1) Kormonev Aksi Pencegahan Korupsi Kolusi Nepotisme (AP-KKN) Kementerian Tahun 2011 Program Kerja Kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan yang telah terlaksana di Tahun 2011 yaitu : Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

21

(a) Konsinyering evaluasi penilaian hasil PIAK di lingkungan Eselon I; (b) Menyiapkan bahan penyusunan program Stranas PK dan RAI-PK; (c) Memfasilitasi antara KPK dengan Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka survei integritas angkutan logistik ; (d) Melakukan penilaian terhadap Inisiatif anti Korupsi pada Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan; (e) Sosialisasi PIAK pada Adpel Kelas II Kendari, Adpel Kelas IV Pangkal Balam, Adpel Kelas II Jayapura, dan Badan PSDM Perhubungan; (f) Monitoring pelaksanaan MOU Anti Gratifikasi antara Ditjen Bea dan

Cukai

dengan

Stakeholder

pada

Pelabuhan

Belawan,

Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Soekarno- Hatta serta Bandar Udara Juanda. (2) AP KKN Itjen Kementerian Perhubungan Tim Pokja AP-KKN Inspektorat Jenderal telah terealisasi dengan kegiatan sebagai berikut: (a) Kegiatan Uji Petik dilaksanakan pada 45 Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 11 (sebelas) Propinsi/Kota pada bulan Oktober dan Nopember 2011 yaitu Batam, Jambi, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar Padang, Palembang, Lampung, Pontianak dan Manado. (b) Uji Petik dilaksanakan dengan membagikan Kuesioner yang berisi 17 (Tujuh Belas) pertanyaan terkait dengan substansi Kode Etik Auditor, Standar Pelaksanaan Audit dan masukan/saran bagi Organisasi

ITJEN

dimana

pada

masing-masing

UPT/Satker

dibagikan minimal 5 (Lima) Kuesioner yang diisi oleh Pejabat/Staf Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

22

yang sering berinteraksi secara langsung pada saat pelaksanaan Audit. (3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Melalui program Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM, sebanyak 34 orang pegawai Itjen telah mengikuti Diklat SPIP. Diklat tersebut diselenggarakan dalam dua gelombang yaitu : (a) Diklat SPIP untuk pegawai Itjen dan Setjen Gelombang I pada tanggal 11 s.d. 15 Juli 2011, diikuti oleh 20 orang pegawai Itjen yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang Pejabat Struktural dan 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Auditor; (b) Diklat SPIP untuk pegawai Itjen dan Setjen Gelombang II pada tanggal 18 s.d. 22 Juli 2011, diikuti oleh 14 (empat belas) orang pegawai Itjen yang terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Struktural dan 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Auditor. Sosialisasi SPIP dilaksanakan untuk seluruh pegawai Itjen pada bulan Maret 2011, dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) pegawai.

(4) EVALUASI LAKIP Inspektorat IV selaku penanggung jawab pelaksanaan evaluasi LAKIP entitas Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan telah melaksanakan kompilasi atas hasil Evaluasi LAKIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat I s.d. V yang membawahi masing-masing entitas Eselon I sebagai berikut : (i)

Inspektorat I

:

Evaluasi LAKIP Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;


23

(ii)

Inspektorat II

:

Evaluasi LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

(iii)

Inspektorat III

:

Evaluasi LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

(iv)

Inspektorat IV

:

Evaluasi LAKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Badan Penelitian & Pengembangan Perhubungan;

(v)

Inspektorat V

:

Evaluasi LAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

dan

Direktorat

Jenderal

Perkeretaapian;

6) Kegiatan Penunjang (Non Pengawasan) a) Koordinasi Pengawasan Pada Tahun 2011, Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dengan:

(1) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri: Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2011. Kegiatan koordinasi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan jadwal pengawasan yang

dituangkan

dalam

peta

pengawasan

yang

merupakan

kesepakatan bersama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri,

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Perhubungan

dan

Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis serta Bawasda/Inspektorat Provinsi, untuk menghindari pengawasan yang berulang maupun tumpang tindih pada TA.2011.


24

(2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan Provinsi dan Inspektorat Provinsi) (a) Dinas Perhubungan Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan

Provinsi

mengenai

implementasi

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan

Pemerintah

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

Antara dan

Pemerintah Pemerintah

Pusat, Daerah

Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Jawa Tengah. (b) Inspektorat Provinsi (i) Rakorwasda (Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah) Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan maupun pemeriksaan yang berulang-ulang terhadap obyek audit yag sama oleh beberapa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP)

di

daerah,

pada

Tahun

2011

telah

dilaksanakan Rapat koordinasi Pengawasan di Nusa Tenggara Timur, Banten, dan DKI Jakarta. (ii) Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat Pada Tahun 2011 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota terkait pengawasan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus untuk peningkatan

keselamatan

transportasi

darat.

Koordinasi

dilaksanakan di propinsi Papua Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara


25

Timur, Bengkulu, Jawa Timur, Maluku Utara dan Kalimantan Barat. (iii) Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan Selama Tahun 2011 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada para auditor Inspektorat Provinsi di 5 (lima) Provinsi dengan rincian sebagai berikut : Tabel.IV.5 Bimbingan Teknis Sektor Perhubungan Tahun 2011 No.

Provinsi

Bulan

1

DI. Yogyakarta

Pebruari

2

Sulawesi Tengah

Maret

3

Jambi

April

4

Sulawesi Tenggara

Mei

5

Kepulauan Riau

Juni



Foto.Kegiatan Bimbingan Teknis Sektor Perhubungan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

26

b) Pengembangan SDM (1) Diklat Diklat berikut dilaksanakan untuk pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal tahun 2011 :

Tabel.IV.6

Daftar Diklat Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2011 JENIS DIKLAT b. Fungsional

NAMA DIKLAT Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli Pindah Jalur Auditor Ahli Sertifikasi JFA Penjenjangan Auditor Ketua Tim Sertifikasi

JFA

Penjenjangan

Auditor

Pengendali Teknis Sumber : Inspektorat Jenderal

(2) Pelatihan Kantor Sendiri Penambahan

pengetahuan

bagi

auditor

dilaksanakan

dengan

menyelenggarakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 6 (enam) pelatihan sebagai berikut : (a) Reviu Laporan Keuangan, dilaksanakan dalam 2 angkatan yaitu pada tanggal 23 s.d. 25 Mei 2011 untuk angkatan pertama dan untuk angkatan kedua pada tanggal 31 Mei, 1 Juni, dan 6 Juni 2011; Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

27

(b) Glide Path, dilaksanakan pada tanggal 8 dan 11 Februari 2011; (c) Perencanaan & Pelaksanaan Subsidi Angkutan Penyeberangan, dilaksanakan pada tanggal 7 September 2011; (d) Audit Tertentu Pelayanan Publik Penyelenggaraan Diklat Upgrading dan Updating Pelaut, dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2011; (e) Perencanaan dan Manfaat Pengoperasian ADS-B pada Beberapa Bandar Udara, dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2011; (f) Badan Layanan Umum dan Transportasi Darat, yang dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 November 2011 (3) Assesment Pegawai Assesment

pegawai

dilaksanakan

untuk

mengukur

kompetensi

pegawai dalam menduduki suatu jabatan/posisi dalam organisasi kerja. Inspektorat Jenderal melaksanakan dua kegiatan assessment yang terdiri dari : (a) Fit and Proper Test Pegawai Inspektorat Jenderal diselenggarakan bagi pegawai Inspektorat Jenderal yang akan mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan Terampil, pada tanggal 12, 13, 14, dan 24 Januari 2011, diikuti oleh 60 (enam puluh) pegawai. (b) Assesment bagi Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diselenggarakan melalui kerjasama dengan Management Assesment Centre (MAC) BPKP, dilaksanakan pada tanggal 21 November sampai dengan 1 Desember 2011 dan diikuti oleh 53 (lima puluh tiga) Pejabat Fungsional Auditor.


28


Foto. Pelaksanaan Fit and Proper Test Pegawai Inspektorat Jenderal (4) Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Sebagai salah satu upaya untuk penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, pada tahun 2011 telah dilakukan pengembangan terhadap Aplikasi Penunjang Sistem Informasi Pengawasan (SIP). Pengembangan yang dilakukan antara lain : (a) Portal Web Inspektorat Jenderal Merupakan media penyebaran informasi berbasis web terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan serta sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di Lingkungan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

29

Kementerian Perhubungan yang digunakan untuk Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web, Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi content dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. (b) Multimedia Data Content Sebagai

media

penyebaran

informasi

berupa

peraturan

perundangan, jurnal, foto kegiatan terkait Portal Inspektorat Jenderal dalam format file digital (dokumen pdf, video streaming dan gambar), yang bertujuan untuk mengunggah beragam informasi dalam format file digital dan mengunduh beragam informasi dalam format file digital. (c) Sistem Informasi Keuangan Merupakan sistem dengan tujuan pengelompokan tugas dan fungsi keuangan, sehingga proses keuangan terkait operasional organisasi pada Inspektorat Jenderal memiliki proses pengolahan data (database) secara terpisah dan terintegrasi dengan SIP, dalam Pembuatan SPT dan SPPD berdasarkan usulan perjalanan dinas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Pendataan berkas Verifikasi terkait usulan perjalanan dinas audit dan non audit, dilakukan oleh operator Verifikasi, Proses Rampung setelah Verifikasi selesai dilakukan, Monitoring status SPT dan SPPD terkait alokasi SDM dan Rincian Perjalanan Dinas Itjen. Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

30

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal adalah : 1) Peningkatan Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dalam rangka mendorong

terselenggaranya

keamanan,

keselamatan

dan

pelayanan

transportasi 2) Penurunan persentase kebocoran keuangan negara c. Permasalahan Pada Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Jenderal mempunyai hambatan/kendala yaitu Lambatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan oleh Auditi. Hal ini disebabkan oleh : 1) Kewenangan

penyelesaian

Direktorat/Badan

terkait

rekomendasi sehingga

berada

memerlukan

pada waktu

Kantor

Pusat

dan

proses

penyelesaian penuntasan rekomendasi LHA tersebut; 2) Masih terdapat auditi yang belum memahami proses pelaksanaan tindak lanjut. d. Pemecahan Masalah Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Inspektorat telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1) Pada Tahun 2011 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang salah satu didalamnya mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Tindak Lanjut. Eselon I yang membawahi auditi wajib mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindaklanjut LHA di Unit Kerjanya. Apabila batas waktu penyelesaian Tindak lanjut terlampaui, Inspektorat Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

31

peringatan kepada Pejabat Eselon I terkait. Disamping itu juga Inspektorat Jenderal melakukan Tindak Lanjut Pusat dan Intensifikasi Tindak Lanjut di Kantor Pusat agar Unit Eselon I dapat menindaklanjuti rekomendasi yang merupakan kewenangan pusat; 2) Untuk

mengatasi

memahami

permasalah

pelaksanaan

masih

tindak

terdapatnya

lanjut,

telah

auditi

yang

dilaksanakan

belum

program

Pemantauan Tindak Lanjut ke daerah untuk melakukan asistensi kepada auditi didalam melaksanakan tindak lanjut temuan hasil audit LHA.


32

BAB VI

S

KESIMPULAN

elama Tahun 2011, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan (21 kegiatan) yang direncanakan dengan realisasi angggaran mencapai Rp. 54.261.669.260,- (80,13 %). Hasil dari kegiatan utama Inspektorat Jenderal adalah berupa kegiatan audit di lingkungan

Kementerian Perhubungan dengan temuan sebanyak 3.995 temuan, dimana telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 246 temuan, dalam proses sebanyak 1.175 temuan dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 2.574 temuan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal didukung dengan Sumber daya Manusia yang selalu berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung. Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal tahun 2011 merupakan hasil pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Inspektorat

Jenderal

sebagai

Aparat

Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan. Hasil tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Pencapaian kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang ditetapkan tidak lepas dari perencanaan dan pemenuhan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas. Untuk Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011

33

kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan harus dijadikan bahan kajian dan pemicu peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal untuk tahun depan.


34

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents