BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999 serta UUD No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-Des) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des). RPJM-Des ini merupakan rencana pembangunan strategis Desa dalam waktu 6 (Enam) tahun dan merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Desa terpilih ke dalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, program prioritas Desa serta arah kebijakan keuangan Desa. Selain itu RPJM-Des merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa yang mensupport perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik, akan menghasilkan sebuah perencanaan yang memberikan kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Dengan tersusunnya RPJMDes
ini, diharapkan kinerja dari aparatur pemerintah
Desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJMDes akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), APBDes, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Kepala Desa dan tolok ukur kinerja Kepala Desa. Oleh karena itu, RPJMDes ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimana programprogram yang diusulkan akan dibiayai oleh APBDes dan sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh.
RPJMDes Sukaraja
B.
Landasan Hukum 1. Undang Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
RPJMDes Sukaraja
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan; 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 08 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Negara; 15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 05 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri PerDesaan; 16. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 414.2/4916/PMD tanggal 20 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri PeDesaan; 17. Surat Edaran Menteri Dalam Nengeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664). 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558). 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 23. Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 24. Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan
Keuangan Desa. 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pembangunan Desa.
RPJMDes Sukaraja
114 Tahun 2014 tentang
Pedoman
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa, 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 20017 Tentang Sumber Pendapatan Desa. C.
.
Pengertian 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 5. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 6. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat mengatur maupun penetapan dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 7. Keputusan BPD adalah semua keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja. 9. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat
kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan
kebutuhan
memberdayakan masyarakat.
RPJMDes Sukaraja
dan
merupakan
mitra
pemerintah
Desa
dalam
11. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota
masyarakat
Desa
yang
memiliki
pengetahuan,
kemauan
untuk
menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 12. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa. 13. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 14. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. D.
Tujuan Dan Manfaat RPJM-Desa 1. Tujuan RPJM-Desa : 1) Mewujudkan
Perencanan
Pembangunan
Desa
sesuai
dengan
kebutuhan
masyarakat yang partisipatif, akuntabel, transparansi, demokratis yang sesuai situasi dan kondisi setempat. 2) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkesinambungan selama 6 (Enam) tahun ke depan dengan menyelaraskan Kebijakan Pembangunan Desa tingkat Kecamatan maupun Kabupaten/Kota. 3) Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa. 4) Sebagai masukan penyusunan APBDesa. 5) Sebagai dasar penjabaran peyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa). 2. Manfaat RPJM-Desa : 1)
Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
2)
Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan pembangunan Desa.
3)
Sebagai pemberi arah pembangunan tahunan di Desa.
4)
Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang diadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
5)
Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
RPJMDes Sukaraja
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sukaraja Tahun 2014- 2019 ini adalah sebagai kerangka acuan pembangunan enam tahun ke depan serta sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dapat dipakai sebagai alat untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat, sebagai pedoman tindakan dalam kurun waktu 6 tahun ke depan dan sebagai alat bagi pemanfaatan dana secara efektif dan efisien serta sebagai alat untuk mewujudkan visi dan misi desa dan sebagai sarana untuk menjaga kesinambunganpembangunan dan pengembangan desa. A. Visi Dan Misi Desa 1. Visi Desa “DENGAN IMAN DAN TAQWA MENUJU MASYARAKAT DESA SUKARAJA MENJADI DESA SWASEMBADA PANGAN YANG MANDIRI PADA TAHUN 2019” 2. Misi Desa
Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM Desa Sukaraja,
Peningktan infrastruktur pertanian
Pemantapan kinerja pemerintahan Desa Sukaraja
Peningkatan kualitas kehidupan Sosial berlandaskan agama dan budaya daerah.
B. Kebijakan Pembangunan 1. Arah Kebijakan Pembangunan Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan Visi, Misi Desa Sukaraja, maka diperlukan arah kebijakan pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan pembangunan Desa Sukaraja diarahkan pada terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, makmur, agamis dan berkeadilan, yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan aparatur pemerintahan yang handal. Guna mewujudkan hal tersebut, kebijakan pemerintah Desa Sukaraja adalah lebih banyak memberikan “kail” daripada “ikan”, dan selanjutnya diutamakan lebih banyak lagi memberikan “cara membuat kail”. Untuk mencapai hal tersebut, maka fokus kebijakan pembangunan Desa Sukaraja enam tahun mendatang diutamakan pada tiga bidang yaitu : 1) Pembangunan Wilayah 2) Sosial Budaya 3) Ekonomi Bidang pembangunan wilayah meliputi : Pekerjaan umum, sarana pendidikan, sarana pemerintahan, sarana keagamaan, bidang olah raga, sumber daya air dan bidang penerangan.
RPJMDes Sukaraja
Bidang sosial budaya meliputi : Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pariwisata, bidang pemerintahan dan bidang sosial. Bidang ekonomi meliputi : bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan dan bidang
perdagangan/koperasi/industri
dan
bidang
kehutanan.
Dan
selanjutnya
disesuaikan dengan potensi yang ada di Desa Sukaraja. a. Arah Kebijakan Keuangan Desa : Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja Desa secara efektif dan efisien. Secara garis besar, Arah Kebijakan Keuangan Desa, meliputi :
Arah Kebijakan Pendapatan Desa : a. Sumber pendapatan desa
Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa.
Bagian dari dana perimbangan keuangan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa (ADD).
Bagian dari Dana Desa yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dengan besaran penerimaan di dasarkan pada pertimbangan bobot variabel luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis desa.
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
b. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa Kebijakan umum pengelolaan pendapatan desa adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa melalui :
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan desa dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
RPJMDes Sukaraja
Pengelolaan dan pemanfaatan asset-aset desa yang potensial.
Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan desa.
Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak.
Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat.
Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan desa.
Penyusunan dan perubahan peraturan tentang pendapatan desa.
Arah Kebijakan Belanja Desa a. Jenis belanja desa
Belanja Langsung - Belanja Program Sarana dan Prasarana - Belanja Program Sosial Budaya - Belanja Program Pemerintahan - Belanja Bidang Ekonomi
Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Tak Terduga
b. Kebijakan pengelolaan belanja desa Kebijakan
dan
proyeksi
belanja
desa
adalah
kebijakan
menengani
pengalokasian belanja pada bidang, fungsi dan sektor, serta proyeksi besaran anggaran bidang, fungsi dan sektor dalam jangka waktu lima tahun. Berdasarkan
masalah
yang
dihadapi
desa
serta
program
prioritas
pembangunan tahun 2014 - 2020 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut:
Efesiensi angaran pada belanja tidak langasung.
Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan. Kegiatan yang dibiayai :
APBD/APBN, meliputi APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN Apabila kegiatan tersebut didasarkan kepada hal sebagai berikut. 1. Bukan Kewenangan Desa. 2. Biayanya terlalu besar / tidak mampu dibiayai desa. 3. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya.
APBDesa Apabila kegiatan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Desa. 2. Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa. 3. Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya.
RPJMDes Sukaraja
Lainya Berasal dari selain sumber diatas, misal: 1. Bantuan dari organisasi non pemerintah. 2. Bantuan Program (misal : P2IP, PNPM-MP, dll). 3. Pihak ketiga lainnya (warga perantauan, Perusahaan, dll)
Berdasarkan masalah yang di hadapi Desa Sukaraja serta program prioritas tahun 2014-2019, maka arah kebijakan anggaran pembangunan di Desa Bantarsari adalah ssebagai berikut : a. Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung b. Memperbesar alokasi belanja langsung dan bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan c. Mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik dari bantuan pos pemerintah maupun dari bantuan langsung masyarakat yang digulirkan. 2. Potensi dan Masalah Pembangunan perdesaan merupakan interaksi antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan perdesaan. Pendekatan tersebut bermuara pada proses perubahan yang berlangsung secara berkesinambungan. Dengan mendasarkan pada tinjauan seperti itu, pembangunan perdesaan akan terkait dengan proses perubahan yang terjadi pada tataran nasional dan global. Setiap proses perubahan yang bersifat nasional dan global akan berdampak langsung pada seluruh kehidupan masyarakat di perdesaan. Perubahan itu menyangkut perkembangan tata kehidupan ekonomi, pola hubungan sosial masyarakat, dinamik budaya yang berkembang di masyarakat, serta pola pengambilan keputusan oleh masyarakat Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku ekonomi ikut serta dalam proses pembangunan dan tidak setiap penduduk menikmati peningkatan pendapatan sebagai hasil dari proses pembangunan tersebut. Pelaku pembangunan yang tidak memiliki sumber daya dan tidak mempunyai akses dalam pembangunan akan menganggur. Karena menganggur, maka tidak berpendapatan yang kemudian menyebabkan kemiskinan. Masalah kemiskinan menyebabkan ketimpangan baik antar golongan penduduk, antar sektor kegiatan ekonomi maupun antar daerah. Dengan demikian permasalahan yang ada di desa dapat direduksi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di desa. Adapun beberapa permasalahan dan potensi yang terdapat di desa Sukaraja adalah sebagai berikut :
RPJMDes Sukaraja
RPJMDes Sukaraja
RPJMDes Sukaraja
RPJMDes Sukaraja
RPJMDes Sukaraja
Untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi, dilakukan melalui pengkajian keadaan desa dengan menggunakan tiga pendekatan : a. Peta Sosial Desa / Sketsa Desa Sketsa desa adalah gambaran desa secara umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan), sumber daya manusia (tenaga) dan sumber daya finansial dengan tujuan :
Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya di desa.
Sebagai alat untuk menggali / menjaring masalah yang ada di tingkat dusun terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar (Permasalahan Pengembangan Wilayah, Sosial budaya dan Ekonomi).
Sebagai alat untuk menggali / menjaring potensi yang ada di tingkat dusun.
Menyamakan presepsi tentang masalah dan potensi yang ada di tingkat dusun.
b. Kalender Musim Kalender musim adalah alat kajian untuk mengetahui kejadian / kegiatan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perubahan waktu dengan tujuan :
Untuk mengetahui kegiatan dan aktifitas masyarakat berdasarkan perubahan waktu - Untuk mengetahui kejadian yang berkaitan dengan kebutuhan / hak dasar yang terjadi secara berulang dalam kehidupan masyarakat.
Untuk mengetahui masa.
masa kritis dalam kehidupan masyarakat.
c. Bagan Kelembagaan Bagan Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat dan merupakan alat untuk mengkaji masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan, dengan tujuan :
Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di desa
Untuk mengetahui lembaga-lembaga yang mempunyai peranan /manfaat bagi masyarakat.
Untuk mengetahui pola hubungan lembaga-lembaga yang ada dengan masyarakat.
Untuk mengetahui masalah dan potensi lembaga-lembaga yang ada.
3. Program Pembangunan Desa Untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan desa maka perlu disusun rencana program pembangunan pembangunan desa sebagai dasar agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Adapun Program pembangunan desa selang lima tahun 2014 – 2020 yaitu :
RPJMDes Sukaraja
Bidang/Jenis Kegiatan
No Bidang 1
2
3
2 3 4 5 6 7 8
I
9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5
II
Pembangunan Desa
6 7 8 9 10 11 12
RPJMDes Sukaraja
Sasaran/ Manfaat
5
6
Jenis Kegiatan
1
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Lokasi 4
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
RPJMDes Sukaraja
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9
III
Pembinaan Kemasyarakatan
10 11 12 13 14 15 16
RPJMDes Sukaraja
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7
VI
Pemberdayaan Masyarakat
8 9 10 11 12 13 14 15
RPJMDes Sukaraja
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RPJMDes Sukaraja
Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan di desa baik yang dibiayai melalui bantuan dari pemerintah dan pihak lain telah berjalan dengan baik dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, masing-masing melalui program : - Alokasi Dana Desa (ADD) - PNPM - MP - P2IP - APPO - PUAP - Rutilahu 4. Strategi Pencapaian Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tersebut maka pemerintah menempuh empat strategi pokok pencapaian pembangunan yaitu: a. Pembangunan Desa yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan. Pembangunan daerah
yang
berkesinambungan
diarahkan
untuk
melanjutkan
program
pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan modifikasi sesuai dengan kemajuan jaman dan tuntutan masyarakat. Pembangunan desa yang berkelanjutan diarahkan agar pembangunan desa mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat bagi generasi sekarang dan bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. b. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat. Diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Bantarsari dalam segala aspek terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. c. Percepatan Pembangunan Desa dengan Mengembangkan Ekonomi Lokal Diarahkan untuk pengembangan ekonomi lokal (local economic development), yaitu dengan mengembangan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di desa untuk meningkatkan derajat kemajuan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena
RPJMDes Sukaraja
itu, strategi ini yang diharapkan tepat dan mampu menemukenali dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing (knowledge based economy) sekaligus berbasis sumberdaya lokal (resource based economy) baik melalui pemerintah daerah, sektor swasta dan kelembagaan/organisasi yang berbasis masyarakat setempat. d. Pemberdayaan Masyarakat. Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Melalui pemberdayaan ini masyarakat diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Komitmen untuk pemberdayaan masyarakat ini akan didukung sepenuhnya oleh alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat dengan strategi Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera. Tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terhadap berbagai inovasi pertanian atau perkebunan, peternakan, dan ketrampilan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pemberdayan masyarakat sesuai harapan maka alokasi dana dalam APBDes sebagai implementasi dari program program pembangunan tersebut harus diwujudnyatakan.
RPJMDes Sukaraja
BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RPJMDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Demikian RPJM-DESA Bantarsari ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 6 (Enam) tahun kedepan, yang untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).
Ditetapkan di Desa : Sukaraja Pada tanggal : 10 Desember 2014 Kepala Desa Sukaraja
SITI DJUBAEDAH, SE
RPJMDes Sukaraja
