BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang dijadikan acuan dalam membuat program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan dipersyaratkan bagi setiap pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 tahun 2011 pemerintahan Kota Mataram mengarah kepada berbagai kegiatan yang memiliki 3 ( tiga) program prioritas yaitu: (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam rangka peningkatan daya saing daerah (2) Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal

(3) Peningkatan daya dukung

infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Peningkatan sektor Koperasi, Perindustian, dan Perdagangan Kota Mataram di masa mendatang diharapkan memegang peran strategis sebagai salah satu penopang pembangunan ekonomi Kota Mataram, karena kontribusinya yang nyata bagi penduduk Kota Mataram dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyediaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sesuai dengan visi Kota Mataram periode tahun 2011–2015 yaitu : ”Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya” maka Untuk meningkatkan peran sertanya sebagai penopang pembangunan ekonomi Kota Mataram maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram telah menetapkan visi yaitu

“Terwujudnya

Peningkatan Sektor

Koperasi,

Perindustrian,

Perdagangan yang maju dan Mandiri”. Sesuai dengan penetapan program proritas yang kedua Pemerintahan Kota Mataram, yang mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi ekonomi lokal, maka kebijakan pembangunan sektor koperasi, industri dan perdagangan di Kota Mataram sesuai dengan misi dinas adalah : 1) Penciptaan wira usaha baru yang tangguh dan berkualitas; 2) Meningkatkan koperasi yang berkekuatan hukum dan data koperasi yang akurat; 3) Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan system ekonomi kerakyatan

Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

1

4) Meningkatkan kegiatan industri yang berdaya saing kuat, berwawasan lingkungan dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan sebagai penggerak ekonomi daerah; 5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas system distribusi barang dan jasa, tertib niaga dan kepastian berusaha serta meningkatkan dan mengembangkan perdagangan; 6) Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan jujur. Dari visi dan misi yang diuraikan diatas maka strategis utama pelaksanaan tugas dan fungsi dinas adalah penciptaan wira usaha baru, peningkatan daya saing produk dan penciptaan iklim usaha yang kondusif yang merupakan pola untuk mendekatkan pembangunan sektor koperasi, industri dan perdagangan secara terarah dan terpadu. Untuk itu peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dalam mencapai sasaran tahunannya berupaya mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang diembannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram adalah sebagai acuan satuan kerja dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan di bidang koperasi, industri dan perdagangan yang mengadopsi kepentingan berbagai pihak serta memiliki visi dan misi yang dijabarkan dalam program strategis yang akan menjadi pedoman dalam menyusun kegiatan pembangunan sektor koperasi, industri dan perdagangan di Kota Mataram. 1. Maksud Penyusunan

Perencanaan

Strategis

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

dan

Perdagangan Kota Mataram ini dimaksudkan : a. Untuk mengarahkan program Pembangunan bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan. b. Untuk mengoptimalkan aktualisasi perencanaan strategik, sehingga tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. c. Sebagai pedoman yang standar untuk landasan dalam rangka penjabaran tugas pokok dan fungsi sehingga dapat lebih dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. d. Sebagai

bahan

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP).

2. Tujuan Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

2

a. Agar terwujud semangat dan etos kerja yang tinggi pada setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. b. Sebagai

bahan

acuan

untuk

pengukuran

Kinerja

Dinas

Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi. c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan program pembangunan sehingga mampu mencapai sasaran yang diharapkan. C. LANDASAN NORMATIF

Perencanaan Strategik Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram disusun dengan mengacu pada Peraturan daerah Kota Mataram No. 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 , dengan Landasan Operasional : 1. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom. 4. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2008

tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintaha Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota MAtaram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D). 6. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D). 7. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E). 8. Peraturan Walikota Mataram No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Mataram Tahun 2011-2015

D. HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Renstra SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram merupakan

acuan

dalam

penyusunan

Program

Pembangunan

Koperasi,

perindsutrian dan Perdagangan, baik dalam jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima Tahunan). Selaras dengan perubahan paradigma baru dalam kegiatan pemerintahan Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

3

yang perlu mengakomodasikan perubahan dalam masyarakat untuk mendorong agar terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance), memperbaiki kinerja sektor publik dalam rangka membudayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta mampu menghadapi semakin besarnya tantangan sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi liberalisasi industri dan perdagangan dimasa sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian khususnya bidang koperasi, industri dan perdagangan maka sudah barang tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan sektor-sektor yang lain yang pada akhirnya akan bermuara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disusun sebagai berikut : BABI

Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan RENSTRA SKPD, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan dengan Dokumen Perencanaan lainnya, Sistematika Penulisan.

B A B II Gambaran Pelayanan SKPD, berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD; Kinerja Pelayanan SKPD; Tantangan dan Peluang Pengembagan Pelayanan SKPD B A B III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Berisi Tentang Identifikasi Permasalahan, Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Penentuan Isu-Isu Strategis. B A B IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan. B A B V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. B A B VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VII Penutup LAMPIRAN – LAMPIRAN


4

B A B II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MATARAM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan

Kebijakan

Teknis

dibidang

Koperasi,

Perindustrian

dan

Perdagangan. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya


5

B. STRUKTUR ORGANISASI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN KOTA MATARAM KEPALA DINAS Drs. H. Marzuki Sahaz, MM NIP. 19541005 198403 1 003 SEKRETARIAT H. Mahyudin, SH NIP. 19580502 198607 1 001 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sub Bagian Perencanaan Dra. Astuti, M.Si NIP. 19631231 199103 2 081

BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM Umeiry Syafrianti Rayes, SH NIP. 19680524 199403 2 009

SEKSI ORGANISASI DAN BADAN HUKUM Sonya Margaretha NIP. 19670901 199203 2 011

SEKSI TATALAKSANA Djamaludin, SE NIP. 19590501 198101 1 005

SEKSI PENGEMBANGAN SDM Ni Ketut Sukerti, S.Sos NIP. 19570314 198003 2 005

BIDANG BINA USAHA DAN FASILITAS PERMODALAN Hj. B. Sujihartini, SE NIP. 19610814 198103 2 004

BIDANG PERDAGANGAN Ir. Bambang J.W, M.Si NIP. 19650604 199203 1 013

SEKSI BINA USAHA DAN SIMPAN PINJAM Rahmat, S.Sos NIP. 19681231 198603 1 382

SEKSI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Uun Pujianto, ST NIP. 19720101 200003 1 017

SEKSI FASILITAS PERMODALAN Banuarli, S.Sos NIP. 19600605 199103 1 006

SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN Hariani, SE NIP. 19590109 198603 2 006

SEKSI PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING Hj. Syarifah Rafiah, S.Sos NIP. 19611231 198201 2 099

= Garis Perintah


Sub Bagian Keuangan L. Suryajagat, SE NIP. 19621231 199503 1 022

BIDANG PERINDUSTRIAN I.G.A. Yuliani, SE NIP. 19640704 198504 2 003

SEKSI SARANA INDUSTRI I.G.A Kartika NIP. 19580327 198502 2 001 SEKSI USAHA INDUSTRI Drs. Taufiqurahman NIP. 19670326 199103 1 012 SEKSI BIMBINGAN PRODUKSI Dra. B. Anian Rahmi NIP. 19681231 198803 2 135

SEKSI PROMOSI DAN DISTRIBUSI I. Nym. Binadi, S.Sos NIP. 19621231 198703 1 326

UPTD

6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Baiq Sumartini, SE NIP. 19590313 198503 2 009

BIDANG METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Rizal Perdana Putra, SH NIP. 19561007 198503 1 007

SEKSI PENGAWASAN DAN PENYULUHAN Sayudi Efendi, BA NIP. 19581231 198103 1 309

SEKSI PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Dra. Sri Winarsih NIP. 19661205 199403 2 008

SEKSI METROLOGI LEGAL Suparman, SH NIP. 19621231 198103 1 061

C. SUMBER DAYA SKPD Sumberdaya

manusia

pada

sektor

koperasi,

perindustrian

dan

Perdagangan Kota Mataram, sebagai pelaku utama aparatur, memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Kondisi umum dari pelaku utama dan aparatur secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram mengacu kepada Surat Keputusan Walikota Mataram nomor 20/PERT/2008. Dalam keputusan tersebut ditetapkan ada 25 (dua puluhlima) jabatan struktural yang meliputi : -

Kepala Dinas 1 orang

-

Kepala Bidang dan Sekretaris 6 orang

Disamping kepala bidang terdapat 18 eselon empat yang terdiri dari 3 sub bagian dan 15 seksi. Untuk lebih jelasnya jumlah jabatan dan pengisiannya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 1 Nama Jabatan dan Eselonering Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 No

Nama Jabatan

Eseloneri ng

Jumlah Keterangan

1.

Kepala Dinas

II b

1

-

2.

Sekretaris

III a

1

-

3.

Kepala Bidang

III b

5

-

4.

Kepala Sub

IV a

3

-

5.

Bagian

IV a

15

-

25

-

Kepala Seksi Jumlah

Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram sampai dengan saat ini memiliki pegawai sejumlah 77 orang yang terdiri dari 71 orang PNS, 3 0rang CPNS dan 3 orang pegawai honorer. Kalau diperhatikan tingkat pendidikan pegawai terlihat seperti pada tabel 2 sebagai berikut :


I- 7

Tabel 2 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram menurut pendidikan Umum dan Eselonisasi, Tahun 2010 No.

Tingkatan Pendidikan

I

II

III

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sekolah Dasar SLTP SLTA Diploma I Diploma II Diploma III Sarjana Muda Akademi Sarjana Magister (S-2) Doktor (S-3)

-

1 -

5 1 -

1

6

Jumlah

Eselon IV

Jumlah Staf

Honda

1 1 15 1 -

1 18 3 26 1 -

2 1 -

1 21 4 47 4 -

18

49

3

77

Tabel 2 menunjukkan bahwa total pegawai berjumlah 77 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan SD 1 orang (1,30%), tamat SLTA sebanyak 21 orang (27,27%), tamat Diploma III sebanyak 4 orang (5,19%), S1 sebanyak 47 orang (61,04%), dan S2 sebanyak 4 orang (5,19%). Selain hal tersebut jumlah pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram kalau dilihat dari pendidikan penjenjangan adalah : -

Adum

: 16 orang

-

Spada

:

1 orang

-

SPAMA

:

7 orang

-

SPAMEN : 2 orang Dan jumlah keseluruhannya adalah 26 orang. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut :


I- 8

Tabel 3 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram Menurut Pendidikan Penjenjangan dan Eselonisasi, Tahun 2010 Eselon No.

Fungsi

Nama Bidang

Jumlah Staf Onalisasi

I

II

III

IV

1. ADUM

-

-

-

15

1

-

16

2. SPADA

-

-

1

-

-

-

1

3. SPAMA

-

-

5

2

-

-

7

4. SPAMEN

-

1

1

-

-

-

2

5. SPATI

-

-

-

-

-

-

-

6. LEMHANAS

-

-

-

-

-

-

-

1

5

1

-

26

Jumlah

18

D. SARANA PENUNJANG Tabel 4 Jumlah Data Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram Tahun 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nama Barang Meja ½ biro Meja Biro Filling Kabinet Komputer Lengkap Kursi lipat Lemari arsip Kipas angin Mesin Ketik Papan white board Camera Digital Brangkas Rak arsip Papan Black Board Wareless Bingkai foto walikota Bingkai foto wakil walikota Bingkai Foto ibu walikota Kursi tamu Filling kabinet kayu Meja eselon II Meja eselon III Meja eselon IV/staf Kursi eselon II Kursi eselon III Kursi eselon IV Kursi Hadap tamu dengan tangan


Jumlah Barang 59 buah 6 buah 14 buah 19 buah 54 buah 7 buah 6 buah 11 buah 11 buah 2 buah 4 buah 12 buah 5 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 4 set 1 buah 1 buah 6 buah 59 buah 3 buah 6 buah 29 buah 3 buah

Merk Baik -

59 6 14 13 50 7 5 4 11 2 4 5 2 1 1 1 4 1 1 6 59 1 6 29 3

Keadaan Barang Kurang Rusak 1 1 2 1 -

6 4 7 10 1 1 2 I- 9

27 28 29 30 31

Kursi Bahan kayu kelas dgn sandaran gabus Kursi staf Kursi rapat Meja rapat Pesawat Televisi

3 buah 45 buah 19 buah 10 buah 3 buah

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Lemari Buku Meja telepon Meja Komputer Overhead Projektor AC Monitor Crt Kalkulator Sepeda Motor Dinas Mobil dinas Pesawat telepon Pesawat Fax Etalase

1 buah 1 buah 9 buah 1 buah 3 buah 1 buah 2 buah 29 buah 2 buah 1 buah 1 buah 3 buah

2 LG 1 Sharp 1 Avanza 1 carry

3 45 19 10 3

-

-

1 1 9 1 3 1 2 24 2 1 1 3

4 -

1 -

E. KINERJA PELAYANAN SKPD Kondisi kinerja pelayanan pelaku utama pada Dinas koperasi, perindustrian dan Perdagangan bisa dilihat pada Pertumbuhan sektor Koperasi dan UKM di Kota Mataram

pada periode 2005-2009 diukur dengan jumlah koperasi yang sudah

memiliki badan hukum, koperasi yang melaksanakan RAT, jumlah anggota dan volume usaha koperasi. Pertumbuhan sektor perdagangan diukur dengan pertumbuhan wiraushawan melalui pengurusan

SIUP,

TDP dan TDG yang

terbit,penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan dan perkembangan nilai investasi, sementara perindustrian diukur dari pertumbuhan industri dan sentra industri baru, penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dan perkembangan nilai investasinya. 1. Perkembangan Koperasi Pada tahun 2010 jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 546 buah ( Lima Ratus Empat Puluh Enam ) yang terdiri atas 320 buah koperasi aktif ( 5 KUD, 3 KOPTAN, 2 KOPINKRA, 8 KOPPONTREN, 14 KOPKAR, 1 KOP. ANGKATAN DARAT, 3 KOP. KEPOLISIAN, 137 KSU, 45 KSP, 68 KPRI, 24 KOPWAN, 5 KOP. WREDATA, 2 KOP. PEPABRI, 3 KOPMA, 1 KOP. SEKUNDER,). dan 226 buah koperasi tidak aktif ( 14 KOPTAN, 2 KOP. PETERNAKAN, 1 KOP. NELAYAN, 1 KOPTI, 4 KOPINKRA, 4 KOPPONTREN, 40 KOPKAR, 97 KSU, 7 KOP. PASAR, 5 KSP, 11 KOP. ANGKATAN DARAT, 1 KOP. PERUMAHAN, 28 KPRI, 6 KOPWAN, 1 KOP. WREDATA, 1 KOPMA, 2 KOP. PEMUDA ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.


I- 10

Tabel 5 Data Perkembangan Koperasi Di Kota Mataram Periode Tahun 2006-2010 2008 AKTI NON F AKTI F 5 0 95 3 197 10 41 8 50 2 16 0 11 0 6 0 4 0 12 1 4 0

2009 AKTI NON F AKTI F 5 0 94 0 208 17 30 24 49 0 17 0 11 0 7 0 0 1 12 0 4 0

2010 AKTI NON F AKTI F 5 0 68 28 137 97 14 40 45 5 3 14 0 11 0 7 3 1 8 4 4 0

NO

URAIAN

200 6

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KUD KPRI KSU KOPKAR KSP KOPTAN KOP. ANGKUTAN KOPPAS KOPMA KOPPONTREN KOP.FUNGSIONAL ABRI KOP. PENSIUNAN KOPINKRA KOPWAN KOPTI KOP. NELAYAN KOP. PETERNAKAN KOP. PEMUDA KOP. WARTEL KOP. PERUMAHAN KOP. SEKUNDER JUMLAH

5 100 169 53 25 14 11 7 5 13 3

6 95 188 53 42 16 11 7 5 13 4

8 6 15 1 1 2

8 6 20 1 1 2

8 6 24 1 1 1

0 0 0 0 0 1

6 6 24 1 1 2

2 0 4 0 0 0

6 2 24 0 0 0

2 4 6 1 1 2

2 1 1 1 443

2 1 1 1 482

1 0 1 1 485

1 1 0 0 27

2 0 1 1 485

0 0 0 0 48

0 0 0 1 320

2 0 1 0 226

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perkembangan jumlah koperasi sebesar 2,44% bila dibandingkan dengan tahun 2006, juga terjadi peningkatan yang sangat tajam pada koperasi yang tidak aktif, Sementara koperasi yang mengadakan RAT pada tahun 2010 sebanyak 140 buah (16,7%), bila dibandingkan dengan tahun 2006. Lihat tabel 6 TABEL 6 Data Perkembangan RAT Tahun 2006-2010 URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010

RAT

120

124

135

139

140

Setelah diklasifikasikan yang termasuk papan atas (volume usaha diatas Rp 1 Milyar) sebanyak 277 buah yang terdiri dari 68 KPRI, 137 KSU, 45 KSP, 14 KOPKAR, 8 KOPPONTREN, 3 PRIMKOPPOL, 2 PRIMKOPABRI. Papan menengah (volume usaha Rp 500 juta – Rp 1 Milyar) sebanyak 29 buah dan papan bawah Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

I- 11

(Rp 1 juta – Rp 500 juta) 2 buah.

Perkembangan Keanggotaan Koperasi dan Kepengurusan Pada tahun 2010 jumlah anggota koperasi adalah 76370 orang yang dibagi berdasarkan jenis kelamin ( 49207 orang laki-laki dan 27163 orang perempuan), Peningkatan dari tahun 2006 sebesar 7,9 %, sedangkan pengelola koperasi berjumlah 4668 orang yang terdiri dari: pengurus 1700 orang, pengawas 1624 orang, manajer 96 orang dan karyawan 1230 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2006 terjadi peningkatan pengurus 34,6 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

TABEL 7 Data Perkembangan Keanggotaan Koperasi dan Kepengurusan Tahun 2006 – 2010 No 1 2 1

2

3

4

Uraian KEANGGOTAAN Laki-Laki Perempuan PENGELOLA Pengurus a. Laki-Laki b. Perempuan Pengawas a. Laki-Laki b. Perempuan Manajer a. Laki-Laki b. Perempuan Karyawan a. Laki-Laki b. Perempuan

2006 70.768 46.138 24.630

2007 71.531 46.975 25.556

Tahun 2008 73.779 47.690 26.289

2009 72.982 48.161 24.821

2010 76.370 49.207 27.163

1.284 856 428 1.284 914 370 45 35 10 856 491 365

1.455 1.024 431 1.366 1.093 273 44 34 10 811 509 302

1.615 1.179 436 1.455 1.113 342 61 48 13 1.755 1.053 702

1.665 1.402 263 1.600 1.403 197 90 78 12 927 599 328

1.700 1.397 303 1.624 1.407 217 96 87 9 1.230 784 446

Perkembangan Permodalan Usaha Koperasi dan Volume Usaha Pada tahun 2010 permodalan koperasi terdiri atas modal sendiri sebesar Rp 69.078 juta meningkat 58,60 % dari tahun 2006, modal luar sebesar Rp 172.326 juta meningkat sebesar 183,60% dari tahun 2006, aset sebesar Rp 241.404 juta meningkat 131,40% dari tahun 2006 dan sisa hasil usaha sebesar Rp 6.412 juta meningkat 34,60% serta volume usaha sebesar Rp 401.502 juta meningkat sebesar 179,70% dari tahun 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.


I- 12

TABEL 8 PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN VOLUME USAHA KOPERASI PERIODE TAHUN 2006-2010 Rp. (000.000) No

Uraian 2006 43.554

2007 46.784

Tahun 2008 53.664

2009 60.626

2010 69.078

60.756

65.982

70.280

129.756

172.326

1

Modal Sendiri

2

Modal Luar

3

Aset

104.310

112.766

123.924

190.382

241.404

4

SHU

4.762

4.914

5.817

5.754

6.412

5

Volume Usaha

143.542

147.254

158.782

168.215

401.502

2. Perkembangan Unit Usaha Industri Pada tahun 2010 industri formal yang tumbuh melalui penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) mencapai 320 unit usaha atau meningkat 29,3 % dari tahun 2006 sementara industri non formal tumbuh mencapai 770 atau meningkat 104,9%. Secara komulatif jumlah industri formal sampai tahun 2010 sebanyak 1411 unit usaha dan industri non formal sebanyak 1504 unit usaha.

Penyerapan Tenaga Kerja Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2010 dari sektor industri formal sebanyak 1726 orang atau meningkat 17,80% dari tahun 2006 dan 1792 orang atau meningkat 116,90% dari tahun 2006 pada industri non formal. Sampai tahun 2010 secara kumulatif jumlah tenaga kerja pada industri formal sebanyak 11427 orang dan 4493 orang pada industri non formal. Nilai Investasi Nilai investasi pada sektor industri formal pada tahun 2010 sebesar Rp 60.968.607.564; terjadi peningkatan sebesar Rp. 20.453.773.000 atau meningkat 50,5 % dari tahun 2006. Sedangkan pada sektor industri non formal pada tahun 2010 nilai investasi sebesar Rp. 19.287.961.714 atau meningkat sebesar Rp 7.564.599.454 (meningkat 64,5%). Total nilai investasi pada sektor industri sebesar Rp. 80.256.569.278.

Penyerapan Tenaga Kerja Bila dibandingkan antara

penyerapan tenaga kerja dan nilai invetasi

tersebut diatas terhadap sektor formal dan non formal menggambarkan bahwa pada sektor formal untuk menyerap satu orang tenaga kerja dibutuhkan investasi sebesar Rp 5.335.487; sedangkan pada sektor non formal hanya dibutuhkan investasi sebesar Rp 4.292.892. Untuk itu pemerintah daerah Kota Mataram


I- 13

khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan perlu mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada industri non formal dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Mataram. Untuk lebih jelasnya, mengenai perkembangan unit usaha industry dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini. TABEL 9 DATA PERKEMBANGAN USAHA INDUSTRI DI KOTA MATARAM PERIODE TAHUN 2006-2010 NO 1

URAIAN INDUSTRI FORMAL

2006

UNIT USAHA

1.091

TENAGA KERJA

2

1.151

2009 1.240

2010 1.322

1.411

9.701

10.074

10.512

11.000

11.427

NILAI INVESTASI

40.514.834.564

49.841.997.564

54.661.847.564

57.759.907.564

60.968.607.564

NILAI PRODUKSI

218.939.731.960

334.954.011

365.093.391.960

379.653.837.960

400.490.687.960

NILAI BAHAN BAKU

104.256.489.824

157.159.001.504

170.882.594.134

177.091.474.510

186.593.078.110

2.734

2.774

1.296

1.423

1.504

INDUSTRI NON FORMAL UNIT USAHA TENAGA KERJA

3

TAHUN 2008

2007

8.701

8.857

3.682

4.240

4.493

NILAI INVESTASI

11.723.362.260

12.477.862.260

16.634.411.714

18.187.461.714

19.287.961.714

NILAI PRODUKSI

507.683.946.000

513.144.093.000

422.339.077.143

518.708.793.143

531.572.193.143

NILAI BAHAN BAKU

231.867.342.276

234.384.349.602

276.632.095.529

339.754.259.509

348.179.786.509

POTENSI INDUSTRI UNIT USAHA

3.825

3.925

2.536

2.745

2.915

18.402

18.931

14.194

15.240

15.920

NILAI INVESTASI

52.238.196.824

62.319.859.824

71.296.259.278

75.947.369.278

80.256.569.278

NILAI PRODUKSI

726.623.677.960

848.098.104.960

787.432.469.103

898.362.631.103

932.062.881.103

NILAI BAHAN BAKU

336.123.832.100

391.543.351.106

447.514.689.663

516.845.734.019

534.772.864.619

TENAGA KERJA

3. Perkembangan Unit Usaha Perdagangan Sektor perdagangan yang merupakan penggerak utama (prime mover) dan ujung tombak pembangunan ekonomi di Kota Mataram mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditandai dengan perkembangan usaha perdagangan di Kota Mataram dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah usaha yang tumbuh sebanyak 709 unit usaha, bila dibandingkan dengan tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 53,1% sementara berdasarkan penerbitan SIUP mencapai 1250 usaha, dari jumlah tersebut diklasifikasikan menjadi 1104 perusahaan kecil, 134 usaha menengah, dan 12 usaha besar sehingga jumlah perusahaan yang memiliki ijin usaha sampai dengan tahun 2010 sebanyak 12165 usaha. Untuk jelasnya dapat dilihat pada

tabel 10

sebagai berikut :


I- 14

TABEL 10 PERKEMBANGAN USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN KOTA MATARAM PERIODE TAHUN 2006 S/D 2010 TAHUN

USAHA BARU

NILAI INVESTASI

TENAGA KERJA

SIUP

PERKEMB. PENGURUSAN SIUP

TDG

TDP

(Rp. 000) PK

PM

PB

2006

463

3.317.622.209

28522

780

180

66

7.472

25

1.008

2007

430

6.332.909.000

28687

830

161

76

8.303

10

907

2008

573

714.856.857

28973

1048

184

71

8.792

49

1045

2009

590

936.770.556

34272

1288

244

74

10.371

71

1.116

2010

709

1.330.536.632

42134

1104

134

12

12.165

29

1.252

Pengurusan SIUP pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 224 ijin usaha bila dibandingkan dengan tahun 2006 yang artinya ada kenaikan sebesar 21,8%. Sedangkan TDP sebanyayk 1.254 buah yang terdiri dari 141 PT, 18 Kop, 258 CV, dan 835 PO, bila dibandingkan dengan tahun 2006 terjadi peningkatan pengurusan TDP sebesar 24,2% serta pengurusan TDG 29 buah yang terdiri dari 12 yang herregistrasi dan 17 buah penerbitan tanda daftar gudang baru, bila dibandingkan dengan tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 16,7%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel diatas. Penyerapan Tenaga Kerja Pada sektor perdagangan jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2010 sebanyak 8.213 orang, bila dibandingkan dengan tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 28,8%. Total penyerapan tenaga kerja sampai dengan tahun 2010 adalah 36735 orang. Lihat Tabel 10. Nilai Investasi Nilai investasi pada sektor perdagangan pada tahun 2010 sebesar Rp.1.330.536.632,000,- (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), bila dibandingkan dengan nilai investasi tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar Rp 393.766.076.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 142,03 %. Bila membandingkan peningkatan nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja bahwa pada setiap peningkatan investasi Rp. 3.621.986.204,- dapat menyerap 1 orang tenaga kerja. Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

I- 15

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang perdagangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan trend peningkatan sebesar 27,41 %. Kontribusi PAD terbesar berasal dari penerbitan TDP, kemudian disusul SIUP dan TDG. Total penerimaan PAD pada tahun 2005 sebanyak Rp. 53.530.000,kemudian mengalami peningkatan secara terus menerus hingga tahun 2009 menjadi Rp. 161.162.500,Tabel 11 Perkembangan Penerimaan PAD 2005 (Rp.000)

2006 (Rp.000)

2007 (Rp.000)

2008 (Rp.000)

2009 (Rp.000)

Trend (%)

SIUP

32.800

44.225

44.875

54.825

67.325

20,13

TDP

19.730

72.040

78.000

89.350

90.850

5,13

TDG

1.000

1.250

500

1.975

2.987,5

37,81

JUMLAH

53.530

117.515

123.375

146.150

161.162,5

13,39

URAIAN

Distribusi persentase penerimaan PAD di bidang perdagangan pada tahun 2009 didominasi oleh penerimaan PAD dari TDP sebesar 56,73 %, disusul SIUP sebesar 41,77 % dan terakhir TDG sebesar 1,85 %.

4. Perkembangan Pengawasan Bidang Metrologi Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bidang metrologi dan perlindungan

konsumen

mewujudkannya melalui

program

perlindungan

konsumen dan pengamanan perdagangan dan dilaksanakan melalui 4 ( empat ) kegiatan. Kegiatan pertama yaitu pengawasan dan pembinaan perlindungan konsumen, dengan sasaran kegiatan pada pelaku usaha (unit usaha), dan pada tahun 2010 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 64 unit usaha dengan sasaran penyuluhan yang telah diberikan kepada 1.500 orang Pelaku Usaha / produsen dalam kurun waktu 5 tahun. Bila dibandingkan dengan tahun 2006 ada Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

I- 16

terjadi peningkatan pengawasan sebesar 41%. Kegiatan Kedua yaitu pemantauan bahan berbahaya dalam produk pangan memiliki sasaran kepaada produsen makanan dan beberapa apotik dan toko obat pada tahun 2010 telah dilakukan pada 83 produsen / apotik. bila dibandingkan dengan tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 38 %. Pada Pemantauan dilapangan dari tahun ke tahun jumlah penemuan penggunaan bahan – bahan yang berbahaya berkurang / hampir tidak ada yang disalah gunakan, karena saat ini sangat diawasi proses peredarannya. Apotik / toko bahan kimia yang memiliki ijin edar aja yang berhak beropersi memberikan pelayanan kepada konsumen. Kegiatan Ketiga yaitu Pengendalian Peredaran barang dan jasa

dan

Perlindungan Konsumen , dimana pada tahun 2006 – 2010 jumlah produk yang telah di awasi untuk kelayakan ukuran, isi, berat bersih atau

netto dengan

lambang satuan SI, pencantuman tanggal kadaluarsa dan kode produksi secara kasat mata sebanyak 150 sampel produk yang beredar dipasaran setiap tahunnya, dimana pada setiap tahunnya tidak ada peningkatan jumlah produk yang diawasi tetapi disetiap tahunnya jenis sampel yang diawasi beraneka ragam setiap tahunnya. Hal ini dilakukan karena jumlah barang yang beredar dipasaran sangat banyak akibat dari adanya pasar bebas. Kegiatan Keempat yaitu tera/tera ulang dan pemutakhiran data alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP). Sasarannya yaitu UTTP yang ada pada 15 pasar se-Kota Mataram. Data Peralatan UTTP pada 15 pasar cenderung tetap, karena tidak ada kenaikan secara signifikan selain itu dalam perkembangan pembangunan Kota Mataram banyak terdapat pasar – pasar baru seperti pasar buah ( arena buah ) dimana kebanyakan pedagang hanya berpindah- pindah tempat dengan timbangan yang sama. kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut. TABEL 12 DATA PERKEMBANGAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN BIDANG METROLOGI KOTA MATARAM PERIODE TAHUN 2006 S/D 2010 No

1. 2. 3. 4. 5.

Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen 38 39 44 48 64


Pemantauan Bahan Berbahaya Dalam Produk Pangan 52 68 90 100 83

Pemutakhiran Data Jumlah UTTP 2814 2818 3017 3415 3202

AT

12190 18238 13320 15113 14458

I- 17

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bidang metrology telah melakukan pekerjaannya pengawasan dan pembinaan konsumen, pemantauan bahan berbahaya dalam produk pangan, pemutakhiran data UTTP dan AT dimana trend perkembangannya secara umum terjadi peningatan kecuali pada pemantauan bahan berbahaya dalam produk pangan periode tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 20,5%. Sementara untuk periode 5 tahunan (2006-2010) sebagai berikut : pada tahun 2010 telah melakukan pengawasan da pembinaan perlindungan konsumen terhadap 64 produsen, bila dibandingkan dengan tahun 2006 ada terjadi peningkatan pengawasan sebesar 68,4%, sementara pelaksanaan pemantauan bahan berbahaya dalam produk pangan sebanyak 83 produsen, bila dibandingkan dengan tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 59,6% dan pemutakhiran data alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) di 15 pasar se-Kota Mataram meningkat sebesar 13,8% dan pemutakhiran dan AT meningkat 18,6%.

F. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu lima tahun ke depan, perlu dianalisis tantangan dan peluang lingkungan

eksternal yang

baik di lingkungan internal

maupun di

dapat mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi,

Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mataram 1. Analisis lingkungan Internal Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan peran sektor koperasi, perindustrian dan perdagangan yang meliputi kekuatan dan kelemahan.  Kekuatan ( Strength ) Kekuatan merupakan faktor-faktor internal yang dimanfaatkan sebagai modal dan landasan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram sebagai berikut: a. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai b. Adanya jumlah koperasi yang berkualitas berjumlah 354 koperasi c. Adanya keunikan dan keanekaragaman desain produk d. Adanya ketrampilan/budaya/kearifan lokal e. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota propinsi. f. Struktur ekonomi Kota Mataram sebagai pusat perdagangan. g. Potensi perdagangan di Kota mataram yang cukup besar. h. Adanya kewenangan peneraan pada tingkat kota/kabupaten Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

I- 18

i.

Memiliki beberapa produk One Village One Product (OVOP) yang dapat dijadikan produk kompetensi inti daerah.

j.

Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai.

k. Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) dalam rangka menunjang perlindungan konsumen.  Kelemahan ( Weakness ) Kelemahan merupakan faktor-faktor penghambat dan kendala dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas sebagai berikut: a. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai b. Ketidakmampuan koperasi untuk menjadi badan usaha yang efisien menyebabkan koperasi tidak memiliki dana untuk di investasikan c. Koperasi masih sangat mengandalkan kegiatan usaha yang bersumber dari program-program pemerintah d. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal e. Penguasaan dan kemampuan teknologi relatif lemah f. Tingkat disiplin dan mental usaha yang kurang g. Sinergisitas program dengan bidang dan instansi yang terkait kurang h. Mutu produk yang dihasilkan dan efisiensi masih kurang i.

Jumlah anggaran yang dikucurkan masih relatif kecil

j.

Akses permodalan dalam penciptaan koperasi, wira usaha baru peningkatan iklim usaha masih sangat terbatas

k. Profesionalisme SDM Aparat belum memadai l.

Kurang sinergisnya kebijakan pembangunan perdagangan antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

m. Daya saing produk UMKM dan Industri masih rendah

2. Analisis lingkungan Eksternal Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peran sektor koperasi, perindustrian dan perdagangan yang meliputi peluang dan ancaman/tantangan.  Peluang ( Opportunity ) Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas sebagai berikut: a. Semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. b. Kemajemukan masyarakat sehingga membentuk suatu kelompok usaha dalam masyarakat yang akhirnya akan membentuk suatu koperasi.


I- 19

c. Potensi pasar baik lokal, ekspor maupun pasar antar daerah masih sangat terbuka dan akan terus bertambah sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk d. Masih banyak potensi diversifikasi produk yang dapat dikembangkan. e. Industri kecil dan menengah di Kota Mataram dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang besar. f. Kemajuan teknologi informasi seperti internet dapat membantu dalam memperluas pasar dan perbaikan desain g. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima. h. Tersedianya peluang usaha dan investasi. i.

Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada bidang koperasi, industri dan perdagangan

 Ancaman ( Treath ) Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dan berbagai ancaman yang menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota mataram adalah sebagai berikut: a.

Gerakan koperasi sangat tidak solid sehingga tidak mempunyai bargaining untuk berhadapan dengan pelaku ekonomi lainnya terutama dalam menghadapi ekonomi pasar

b.

Kebijakan

perekonomian nasional yang

mengarah pada konsep

globalisasi menyebabkan dibatasinya subsidi, berakibat pada mahalnya harga bahan-bahan input yang digunakan UKM c.

Peningkatan persaingan dari daerah sekitarnya yang juga menghasilkan produk sejenis

d.

Keterbatasan pasokan listrik dari PLN dan seringnya pamadaman bergilir sangat menghambat proses produksi pada industri kecil dan menengah.

e.

Penurunan pasokan bahan baku, kenaikan harga bahan baku dan menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk IKM menyebabkan menurunnya keuntungan yang diperoleh.

f.

Globalisasi pasar bebas.

g.

Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional

h.

Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

i.

Kurangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri

j.

Membanjirnya produk impor terlebih yang illegal.


I- 20

Setelah dianalisis tantangan dan peluang baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi , Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mataram maka diperoleh strategi-strategi sebagai berikut:  Strategi SO a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui sektor koperasi, perdagangan dan industri. b. Meningkatkan pemanfaatan SDM yang ada dalam menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima. c. Memanfaatkan posisi Kota Mataram sebagai Ibu kota Propinsi untuk meningkatkan peluang usaha dan investasi d. Memanfaatkan kewenangan peneraan dalam meningkatkan PAD Kota Mataram e. Memanfaatkan potensi perdagangan yang cukup besar di Kota Mataram dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin besar. f. Memanfaatkan

keterampilan/budaya/kearifan

lokal

guna

mengoptimalkan potensi difersifikasi produk g. Memanfaatkan SDM yang memadai dalam mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam pengembangan usaha. h. Meningkatkan peran BPSK dalam rangka melindungi potensi pasar yang sudah bagus. i.

Memanfaatkan keunikan produk dan produk OVOP dalam rangka meningkatkan daya saing produk di pasar lokal, antar daerah, dan ekspor yang terus berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk.

 Strategi ST a. Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas dan peran serta koperasi untuk menghadapi pelaku ekonomi lainnya dalam menghadapi pasar bebas. b. Memanfaatkan keunikan desain produk dan kearifan lokal untuk menghadapi peningkatan pesaing dari daerah sekitarnya

yang juga

menghasilkan produk sejenis. c. Memelihara dan memanfaatkan budaya/kearifan lokal guna memupuk rasa cinta produk dalam negeri dan memproteksi dari produk impor yang ilegal.


I- 21

 Strategi WO a. Memanfaatkan

semakin

besarnya

kebutuhan

masyarakat

untuk

menciptakan Wirausaha baru dalam peningkatan iklim usaha. b. Memanfaatkan kemajemukan masyarakat untuk membentuk koperasi c. Memanfaatkan pemakaian teknologi untuk meningkatkan nilai tambah maupun pemasaran produk. d. Meningkatkan penguasaan teknologi, tingkat disiplin, mental usaha mutu produk dan efisiensi guna memanfaatkan potensi pasar yang besar sejalan dengan bertambah besarnya kebutuhan masyarakat e. Meningkatkan kemampuan menejemen koperasi dalam menangkap peluang usaha dan investasi  Strategi WT a. Meningkatkan kesolidan bagi gerakan koperasi dalam mengakses permodalan

sehingga

tercipta

koperasi

yang

berkualitas

serta

penciptaan wira usaha baru. b. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menghadapi peningkatan persaingan dari daerah sekitar yang juga menghasilkan produk sejenis. c. Meningkatkan kemampuan/kemandirian koperasi untuk menjadi badan usaha yang efisien dalam menghadapi pasar global. d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk menghadapi daya saing produk daerah sekitarnya. e. Mensinergiskan kebijakan pembangunan IKM dan UKM antara pusat, Propinsi

dan

Kabupaten/Kota

dalam

rangka

mengatasi

krisis

kepercayaan masyarakat. f. Meningkatkan mutu produk, efisiensi usaha, tingkat disiplin dan mental usaha dalam rangka mengatasi persaingan.


I- 22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI

PELAYANAN SKPD Permasalahan merupakan gap antara kenyataan dengan yang diharapkan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan di sektor koperasi, perindustrian dan perdagangan tidak sedikit permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan identifikasi maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dinas ini antara lain : 1. Kurangnya sarana-prasarana penunjang operasional. 2. Belum optimalnya akses permodalan dan jaringan kerjasama antara gerakan koperasi, industri dan perdagangan dengan lembaga keuangan. 3. Keterbatasan

alokasi

anggaran

untuk

pembinaan

menyebabkan

belum

optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap Koperasi, UKM, industri di Kota Mataram. 4. Masih kurangnya kualitas SDM Aparat Pembina maupun gerakan koperasi, industri dan perdagangan dalam rangka memajukan koperasi, industri dan perdagangan. 5. Kurangnya daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah serta Industri Kecil dan Menengah lokal terhadap produk dari luar daerah. 6. Kesadaran dunia usaha untuk melegalkan usaha yang masih rendah. 7. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah; 8. Masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha. 9. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami tentang upaya terhadap perlindungan konsumen. 10. Terbatasnya jaringan perdagangan antar daerah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. 11. Masih kurangnya akses pasar produk.


I- 23

B. TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Dalam

melaksanakan

pelayanan

Dinas

Koperasi, Perindustrian

dan

Perdagangan Kota Mataram berpedoman pada Perda Nomor 20/PERT/2008 tentang Tugas Pokok dan fungsi dinas sekota mataram yang diuraikan sebagai berikut:  KEPALA DINAS Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas ; b. perumusan

Kebijakan

Teknis

dibidang

koperasi,

perindustrian

dan

perdagangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Rencana Kerja

(RKA/DPA) dan

Penetapan

Kinerja Dinas ; d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan ; e. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait. f. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah , Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta; g. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan ; h. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas ; i.

pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas ;

j.

pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD ;

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan ; l.

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.


I- 24

 SEKRETARIAT Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretaris mempunyai fungsi : a.

pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis ,Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas ;

b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas; c.

pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;

d. perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; e.

pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

f.

perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

g.

pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

h. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku ; i.

pelaksanaa korodinasi ,konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ;

j.

pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

k.

pelaksanaan

monitoring, evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas

kesekretariatan; l.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 3 Sub Bagian yaitu : a) Sub Bagian Perencanaan (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi


I- 25

dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Dinas. (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan penyusunan

Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja llingkup Dinas; b.

penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;

c.

penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra ) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

d.

pengumpulan ,pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas ;

e.

penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas ;

g.

penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas

h.

pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;

i.

pelaksanaan

penerapan

dan

pengembangan

sistem

informasi

manajemen di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku ; j.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

k.


b) Sub Bagian Keuangan (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur. mengawasi dan

mengkoordinasikan

kegiatan

bawahan

dalam

melaksanakan

pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas. (2) kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan

Rencana Kerja

Anggaran / Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bagian;


I- 26

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan; c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan

anggaran,

perbendaharaan,

penatausahaan

dan

pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas ; d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas yang terdiri dari Pemegang Kas (PK) dan Pembantu Pemegang Kas (PPK); f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku g. pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas; h. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas; i.


j.


c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian , rumah tangga, protokol dan perlengkapan. (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan

Rencana Kerja


Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bagian; b. penyiapan

bahan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pengelolaan

administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan; c. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi

penyelenggaraan

administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan; d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;


I- 27

e. pelaksanaan

pengadaan,

penyimpanan,

pemeliharaan

dan

pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. pelaksanaan pengelolaan dan

pelayanan administrasi kepegawaian

lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

PNS

lingkup Dinas h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang; i.


j.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan

sesuai

dengan bidang tugasnya.

 BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM (1) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang

Kepala

Bidang

yang

mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program dan kegiatan di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM. (2) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM mempunyai fungsi : a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang; b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA) seksi dibawahnya ; c. perumusan

dan

penjabaran

kebijakan

teknis

di

bidang

kelembagaan/organisasi, pengesahan pengadministrasian Badan Hukum dan pembentukan koperasi, serta pengembangan SDM Koperasi dan UKM; d. penyelenggaraan

pengaturan

pembinaan,

pengawasan,

kelembagaan/organisasi, pengesahan, pengadministrasian Badan Hukum dan pembubaran koperasi, serta pengembangan SDM Koperasi dan UKM ; e. penyusunan pedoman, juklak/juknis pembinaan dan bimbingan teknis di bidang

kelembagaan

meliputi

penataan

kelembagaan/organisasi,

pengesahan, pengadministrasian Badan Hukum

dan pembubaran

koperasi, serta pengembangan SDM Koperasi dan UKM; f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi terkait

dibidang

penataan


dengan Instansi

kelembagaan/organisasi,

pengesahan,

I- 28

pengadministrasian Badan Hukum, pembubaran dan konsultasi hukum perkoperasian serta pengembangan SDM Koperasi dan UKM; g. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM kepada atasan; h. pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM sesuai ketentuan yang berlaku ; i.

pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;

j.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kelembagaan dan pengembangan koperasi dan UKM dibantu oleh 3 seksi, yaitu sebagai berikut : a) Seksi Organisasi dan Badan Hukum (1) Seksi Organisasi dan Badan Hukum, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis Organisasi dan Badan Hukum Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

(2) Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum mempunyai fungsi : a.

penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi ;

b.

penyiapan bahan perumusan dan penjabaran

pedoman dan

petunjuk teknis dibidang pengelolaan organisasi, pengesahan administrasi badan hukum, pembubaran dan konsultasi hukum koperasi ; c.

pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang organisasi, pengesahan administrasi badan hukum, pembubaran dan konsultasi hukum koperasi ;

d.

penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah di bidang

pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran


I- 29

koperasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e.

fasilitasi pelaksanaan pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi serta pengumuman Akte pendirian koperasi;

f.

fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;

g.

fasilitasi pelaksanaan penyelesaian akibat pembubaran koperasi sesuai ketentuan yang berlaku ;

h.

pelaksanan dan fasilitasi konsultasi hukum dan perlindungan hukum terhadap Koperasi , dan UKM sesuai ketentuan yang berlaku ;

i.

penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan Dewan Koperasi di Daerah (DEKOPINDA) dalam rangka pengembangan gerakan Koperasi Nasional;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Tatalaksana Seksi Tatalaksana, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pembinaan dan bimbingan

teknis

ketatalaksanaan/ pengelolaan organisasi koperasi dan UKM . Kepala Seksi Tatalaksana mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja


Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis ketatalaksanan atau manajemen organisasi koperasi dan UKM; c. pengumpulan, pengolahandan analisa data dalam rangka perumusan dan penjabaran kebijakan

teknis dibidang ketatalaksanaan atau

manajemen organisasi koperasi dan UKM;


I- 30

d. pelaksanaan kebijakan

dibidang ketatalaksanaan atau manajemen

pengelolaan organisasi koperasi dan UKM; e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Alat Pokok Organisasi Koperasi (APOK); f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan laporan tahunan serta pelaksanaan rapat anggota tahunan; g. fasilitasi pelaksanaan bimbingan jasa audit bagi Koperasi dan UKM sesuai ketentuan yang berlaku; h. pelaksanaan dan

fasilitasi konsultasi hukum dan perlindungan

terhadap Koperasi dan UKM; i. pelaksanaan pengklasifikasian Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan SDM Koperasi dan UKM. Kepala Seksi Pengembangan SDM mempunyai fungsi : a.

penyusunan Rencana Kerja


Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b.

penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk pembinaan, pengawasan dan pngendalian serta bimbingan teknis pengembangan SDM Koperasi dan UKM;

c.

pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka perumusan dan penjabaran kebijakan

teknis dibidang pengembangan SDM

Koperasi dan UKM; d.

pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan SDM Koperasi dan UKM;

e.

pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis bagi Pengurus/Pengelola Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;


I- 31

f.

pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi bimbingan dan konseling dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Koperasi dan UKM;

g.

pelaksanaan dan fasilitasi pelatihan mandiri anggota koperasi melalui dana pendidikan organisasi koperasi;

h.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

i.

pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 BIDANG BINA USAHA DAN FASILITASI PERMODALAN KOPERASI DAN UKM (1) Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM serta pengawasan. (2) Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM, mempunyai fungsi : a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang; b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA) seksi dibawahnya ; c. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM meliputi Usaha Simpan Pinjam , Non Simpan Pinjam Koperasi dan UKM serta perlindungan usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan

Koperasi dan UKM

serta perlindungan usaha sesuai

ketentuan yang berlaku ; e. penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan bimbingan teknis dibidang bina usaha Koperasi dan UKM

serta perlindungan usaha

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi

dengan instansi

terkait dibidang Bina Usaha dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, dan UKM serta perlindungan usaha; g. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM kepada atasan ;


I- 32

h. pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi di bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM sesuai ketentuan yang berlaku ; i.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang ;

j.


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM di bantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu : a) Seksi Bina Usaha Seksi Bina Usaha, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan Usaha Non Simpan Pinjam bagi Koperasi dan UKM serta perlindungan usaha. Kepala Seksi Bina Usaha mempunyai fungsi : a.

penyusunan Rencana Kerja


Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi ; b.

penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk dibidang pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pngendalian serta bimbingan teknis pengelolaan usaha

non simpan pinjam Koperasi dan UKM serta

perlindungan usaha ; c.

pengumpulan, pengolahan, dan analisa data dalam rangka perumusan, dan penjabaran kebijakan teknis di bidang

pemberdayaan usaha

Koperasi dan UKM d.

pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan usaha Koperasi dan UKM dalam penumbuhan iklim usaha yang kondusif terhadap usaha non simpan pinjam terkait dengan prasarana, informasi, kemitraan, perijinan, persaingan dan perlindungan usaha;

e.

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha non simpan pinjam koperasi dan UKM ;

f.

pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan dan perluasan usaha non simpan pinjam baik usaha lama atau baru bagi Koperasi dan UKM;

g.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ;


I- 33

h.


b) Seksi Fasilitasi Permodalan Seksi Fasilitasi Permodalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis Usaha Simpan Pinjam Koperasi serta fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM. Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi ; b. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis usaha simpan pinjam Koperasi serta fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UKM ; c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka perumusan, penjabaran dan penetapan kebijakan teknis dibidang usaha simpan pinjam Koperasi serta fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UKM berpedoman pada peraturan perundang –undangan yang berlaku ; d. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang usaha simpan pinjam Koperasi serta fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UKM ; e. pelaksanaan dan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan dan perluasan jaringan KSP dan USP serta pengawasan KSP dan USP Koperasi; f. fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pengawasan KSP dan USP Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku ; g. pelaksanaan

pelayanan

terhadap

penerapan

kebijakan

teknis

pemberdayaan UKM meliputi; pendanaan/penyedia sumber dana, tata cara serta syarat-syarat pemenuhan sumber dana atau pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku; h. pelaksanaan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM yang meliputi : Kredit Perbankan, penjaminan Lembaga Keuangan Non Bank, Modal Ventura, Dana BUMN, Hibah dan jenis pembiayaan lainnya; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


I- 34

c) Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan

pelaksanaan

pengawasan,

monitoring dan evaluasi kegiatan operasional usaha Koperasi dan UKM. Kepala Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap usaha simpan pinjam koperasi serta fasilitasi pembiayaannya sesuai ketentuan yang berlaku; c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional usaha Koperasi dan UKM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan kebijakan teknis

pengawasan, monitoring dan evaluasi

kegiatan operasional usaha Koperasi dan UKM serta

pemberian

tindakan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; e. pelaksanaan penilaian terhada tingkat kesehatan dan klasifikasi Koperasi Simpan Pinjam sesuai ketentuan yang berlaku; f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis operasional penerapan sistim pengendalian intern bagi Koperasi dan UKM; g. pengawasan, monitoring dan evaluasi penarikan dana PDK bagi koperasi sesuai ketentuan yang berlaku; h. fasilitasi bimbingan teknis dan konsultasi perpajakan; i.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

j.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan

oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

 BIDANG PERDAGANGAN (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas

pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur,

mengawasi

dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Perdagangan.


I- 35

(2) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang; b. pengkoordinasian

penyusunan

Pelaksanaan Anggaran

Rencana

( RKA/DPA)

Kerja

Anggaran/Dokumen

dan Program Kerja Seksi

dibawahnya ; c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendaliaan serta bimbingan teknis pengembangan bidang Perdagangan; d. perumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pengkoordinasian

pelaksanaan

pelayanan

perijinan

di

bidang

perdagangan; f. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan usaha, produksi, promosi dan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku ; g. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian wajib daftar perusahaan ; h. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang pengembangan perdagangan; i.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

j.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala bidang Perdagangan di bantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu : a) Seksi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan Seksi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan bawahan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pelaksanaan dan pembinaan teknis perijinan dan Pendaftaran Perusahaan. Kepala Seksi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi ; b. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perijinan dan pendaftaran perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku ; c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data perusahaan kategori wajib daftar sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang


I- 36

perijinan dan pendaftaran perusahaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. penyiapan bahan pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pendaftaran perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku; e. pelaksanaan

pelayanan

perijinan/pendaftaran

perusahaan

sesuai

ketentuan yang berlaku; f. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran perusahaan ; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas mengawasi

dan

pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengkoordinasikan

kegiatan

bawahan

dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis Bimbingan Usaha Perdagangan. Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja


Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi ; b. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku ; c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data perusahaan sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. penyiapan bahan pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku; e. pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan manajemen usaha perdaganagan ; f. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam pengelolaan perusahaan;


I- 37

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Promosi dan Distribusi Seksi Promosi dan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis promosi dan distribusi. Kepala Seksi Promosi dan Distribusi mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi ; b.

penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis promosi dan distribusi perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku ;

c.

pengumpulan, pengolahan dan analisa data perusahaan sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis promosi dan distribusi perdagangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d.

penyiapan bahan pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan promosi dan distribusi perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku;

e.

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan promosi perdagangan dalam rangka pengenalan dan pengembangan pangsa pasar usaha perdagangan ;

f.

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam upaya pengenalan dan pengembangan pangsa pasar usaha perdagangan;

g.

penyiapan

bahan

penyebarluasan

informasi

dalam

rangka

pengembangan usaha perdagangan ; h.


i.



I- 38

 BIDANG PERINDUSTRIAN Bidang Perindustrian, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas

pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur,

mengawasi

dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pengembangan Perindustrian. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang ; b. pengkoordinasian

penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya ; c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendaliaan serta bimbingan teknis pengembangan bidang Perindustrian; d. perumusan kebijakan teknis pengembangan Perindustrian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan perijinan di bidang Perindustrian; f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan

sarana industri,

usaha industri dan bimbingan produksi sesuai ketentuan yang berlaku; g. pelaksanaan koordinasi

dan pembinaan bersama instansi terkait terhadap

pelaku usaha industri dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif ; h. pelaksanaan pembinaan teknis Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Asosiasi usaha di bidang perindustrian; i.

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang pengembangan perdagangan ;

j.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh 3 Seksi yaitu : a) Seksi Sarana Industri Seksi Sarana Industri, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas

pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur,

mengawasi

dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis Pengembangan Sarana Industri. Kepala Seksi Sarana Industri mempunyai fungsi :


I- 39

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi ; b. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sarana industri sesuai ketentuan yang berlaku ; c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data usaha perindustrian sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sarana industri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. penyiapan

bahan

pemantauan/monitoring

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan pengembangan sarana industri sesuai ketentuan yang berlaku; e. pelaksanaan pelayanan perijinan Tanda Daftar Industri (TDI) sesuai ketentuan yang berlaku ; f. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi, bahan baku, bahan penolong dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas sarana perindustrian ; g. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan agro industri dan pengolahan hasil hutan ; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; i.


b) Seksi Usaha Industri Seksi Usaha Industri, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas

pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur,

mengawasi

dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis Pengembangan Usaha Perindustrian. Kepala Seksi Usaha Industri mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi ; b. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan usaha industri sesuai ketentuan yang berlaku ; c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data usaha perindustrian sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan usaha industri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

I- 40

d. penyiapan

bahan


dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan pengembangan usaha industri sesuai ketentuan yang berlaku; e. pelaksanaan fasiltasi pemasaran serta permodalan usaha perindustrian sesuai ketentuan yang berlaku; f. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam rangka pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha industri tekstil, elektronika dan aneka industri; g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan pemasaran dan permodalan usaha perindustrian ; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ; i.


c) Seksi Bimbingan Produksi Seksi Bimbingan Produksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan

kebijakan,

pelaksanaan

dan

pembinaan

teknis

penyelenggaraan Bimbingan Produksi. Kepala Seksi Bimbingan Industri mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi ; b. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis bimbingan produksi sesuai ketentuan yang berlaku ; c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data usaha perindustrian sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis produksi industri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. penyiapan

bahan


dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan bimbingan produksi sesuai ketentuan yang berlaku; e. pelaksanaan fasiltasi kemudahan akses pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan penolong dalam rangka peningkatan kualitas produksi usaha perindustrian sesuai ketentuan yang berlaku ; f. penyiapan

bahan

koordinasi,

konsultasi

dan

fasilitasi

kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat

dan/atau

swasta


dalam

rangka

peningkatan

dan

I- 41

pengembangan teknologi proses, diversifikasi produksi, inovasi dan penerapan teknologi produksi ; g. pelaksanaan

pembinaan, pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk hasil perindustrian sesuai ketentuan yang berlaku; h. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produksi industri kimia, logam, mesin, perekayasaan dan alat angkutan ; i.


j.


 BIDANG METROLOGI dan PERLINDUNGAN KONSUMEN Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang ; b. pengkoordinasian

penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya ; c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendaliaan serta bimbingan teknis pengembangan bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen; d. perumusan kebijakan teknis pengembangan Metrologi dan Perlindungan Konsumen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan pemeriksaaan dan pengujian sarana

kemetrologian

meliputi

alat

ukur,

takar,

timbangan

dan

perlengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku ; f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen sesuai ketentuan yang berlaku; g. pelaksanaan koordinasi

dan pembinaan teknis bersama instansi terkait

terhadap masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait di bidang kemetrologian dan perlindungan konsumen ; h. pelaksanaan pembinaan perlindungan dan pelayanan pengaduan konsumen; Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

I- 42

i.

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang metrologi dan perlindungan konsumen ;

j.

pengkoordinasian pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Undangundang Metrologi Legal (UUML) dengan instansi terkait;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; l.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, dibantu oleh 3 Seksi yaitu : a) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Seksi Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program/kegiatan Pengawasan dan Penyuluhan. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja

Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA-DPA) dan program kerja seksi ; b. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan penyuluhan sesuai ketentuan yang berlaku ; c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data terhadap penggunaan sarana kemetrologian Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagai bahan pengawasan dan perlindungan konsumen berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku ; d. penyiapan bahan koordinasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan bidang kemetrologian sesuai ketentuan yang berlaku; e. pelaksanaan pelayanan pengaduan konsumen ; f. pelaksanaan pembinaan perlindungan

konsumen sesuai ketentuan yang

berlaku; g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; h. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang dan jasa yang beredar dipasaran dengan intansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku; i.



I- 43

j.


b) Seksi Pengendalian dan Perlindungan Konsumen Seksi Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program/kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Konsumen. Kepala Seksi Pengendalian dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : a. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Perlindungan konsumen mempunyai fungsi : b. penyusunan Rencana Kerja


(RKA-DPA) dan program kerja seksi ; c. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku ; d. pengumpulan, pengolahan dan analisa

data usaha perindustrian sebagai

bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dan perlindungan konsumen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaaan dan pengujian standar kerja untuk pengendalian dan perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku; f. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengusaha dan reparatur ukuran arus, panjang dan volume sesuai ketentuan yang berlaku ; g. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta perlindungan konsumen ; h. penyiapan

bahan

pelayanan

perijinan

kemetrologian

dalam

rangka

pengendalian dan perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku; i.

penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis bidang pengendalian dan perlindungan konsumen ;

j.


k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


I- 44

c) Seksi Metrologi Legal Seksi Metrologi Legal, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program/kegiatan Metrologi Legal. Kepala Seksi Metrologi Legal mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja


(RKA-DPA) dan program kerja seksi ; b. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis metrologi legal sesuai ketentuan yang berlaku ; c.

pengumpulan, pengolahan dan analisa data terhadap penggunaan sarana kemetrologian Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (UTTP) sebagai bahan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan dan pengujian sarana kemerologian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tata Kota.bidang tugasnya

 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku

C. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2010-2015 adalah terwujudnya Kota Mataram yang maju, religios dan berbudaya. dengan makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram adalah: Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

I- 45

a. Visi tersebut mengandung arti Kota Mataram yang ingin diwujudkan dalam lima tahun kedepan adalah kota yang memiliki masyarakat maju, riligius , dan berbudaya b. Maju mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan kualitas SDM Kota Mataram yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan social budaya, sehingga kemajuan yang dicapai yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat gumi Mentaram yang sejahtera. Kemajuan ini dapat diukur berdasarkan perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). c. Religius mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi peningkatan kualitas masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan kebersamaan serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. Nilainilai religius menjadi spirit dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. d. Berbudaya mengandung makna dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki

keseimbangan antara kemajuan dan

religiusitas yang saling berterima dalam bermartabat.

Masyarakat

berbudaya

kemajemukan, bermoral dan

tidak

hanya

dapat

dilihat

dari

berkembangnya adat istiadat, melainkan juga pada berkembangnya infrastruktur yang bekarakter kearifan lokal

Tujuan dan Sasaran: a. Misi Pertama : Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota mataram yang ditujukan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya. Misi ini dijabarkan kedalam tujuan yaitu : Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya , dengan sasaran: 1. Tumbuh

dan

berkembangnya

kerukunan

hidup

beragama

dan

bermasyarakat. 2. Terwujudnya keamanan dan kepastian dalam berinvestasi. 3. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif dan produktif. b. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah. Misi ini bertujuan mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sedangkan sasaran dari Misi ini adalah:


I- 46

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas seni dan budaya masyarakat yang relevan, efisien, dan efiktif. 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 3. Pengembangan lapangan usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan 4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin perkotaan. 5. Peningkatan pengarusutamaan gender diberbagai aspek pembangunan c. Misi Ketiga : memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.. Misi ini bertujuan untuk : 1. Meningkatkan kesejateraan masyarakat. 2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah, 3. Meningkatkan investasi. Sedangkan sasaran dari misi ini adalah: 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat 3. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah 4. Penguatan sistem dan akses permodalan bagi UMKM 5. Perluasan lapangan usaha dan kerja 6. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kondusif d. Misi Keempat: Meningkatkan kualitas pelayanan public dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Misi ini bertujuan untuk: 1. Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan public dan pemenuhan kebutuhan dasar 2. Peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

berdasarkan

prinsip

tata

pemerintahan yang baik (Good Governance). 3. Perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil. Sedangkan sasaran dari Misi ini adalah: 1. Integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan 2. Pelayanan publik yang handal 3. Tersusunya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) 4. Terselenggaranya penerapan SPM dan SPP dibidang pendidikan, kesehatan, perijinan, Kebersihan, air bersih, kependudukan, catatan sipil dan lingkungan hidup.


I- 47

5. Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan publik, dibidang pendidikan, Kesehatan, perijinan, kependudukan, dan catatan sipil e. Misi Kelima: meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. Misi ini bertujuan untuk 1. Mengurangi luas wilayah genangan dan abrasi di wilayah kota 2. Meningkatkan kualitas lingkungan padat, kumuh dan miskin (PAKUMIS) 3. Meningkatkan media ekspresi dan ruang public 4. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Sedangkan sasaran dari misi ini adalah: 1. Terbangun dan terpeliharanya saluran drainase perkotaan 2. Terwujudnya pengembangan kawasan resapan air 3. Tersedianya media ekpresi dan ruang public dalam bentuk sarana olahraga, seni dan budaya 4. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 5. Tertatanya kawasan sempadan sungai dan pantai. 6. Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan penanggulan bencana daerah 7. Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan 8. Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang layak huni. Agar tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kota Mataram terwujud dalam rentang tahun 2011 – 2015, maka Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram perlu menyusun program kerja yang selaras dan bersinergis dengan Visi Misi dan program Kota Mataram sesuai dengan misi kedua, misi ketiga, dan misi keempat dengan sasaran: Pengembangan lapangan usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan dan Peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat

miskin

perkotaan,

Peningkatan

masyarakat, Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan unggulan daerah, Penguatan Perluasan

kesejahteraan

berbasis potensi

sistem dan akses permodalan bagi UMKM,

lapangan usaha dan kerja, Pelayanan publik yang handal,

Tersusunya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), Terselenggaranya penerapan SPM dan SPP dibidang perijinan, Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan publik, perijinan, D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan inventarisasi dan identifikasi permasalahan maka isu-isu strategis yang diangakat oleh Dinas Koperindag Kota Mataram adalah : 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perkoperasian


I- 48

2. Gerakan koperasi belum diarahkan pada gerakan kewirausahaan yang berbasis pemerataan. 3. Kemiskinan yang tinggi 4. Pangsa pasar produk masih sangat rendah 5. Masih rendahnya daya saing dan produktivitas 6. Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah akibat tingkat pendidikan yang rendah maupun akibat sumber daya manusia yang sudah terlatih masih sedikit. 7. Masih tingginya angka pengangguran akibat dari ketidaksesuaian antara tingkat ketrampilan/kualitas pencari kerja dengan kebutuhan lapangan kerja, terbatasnya lapangan kerja formal, dan rendahnya jaminan perlindungan kerja. 8. Rendahnya akses industri kecil dan menengah pada sumberdaya produktif


I- 49

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI SKPD Pembangunan koperasi, industri dan perdagangan di

Kota Mataram

ditujukan untuk mewujudkan usaha-usaha kecil dan menengah pada sektor koperasi, industri dan perdagangan yang maju, handal dan berdaya saing serta berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat meningkatkan kesempatan berusaha, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan Visi Kota Mataram yang menginginkan terwujudnya masyarakat Kota Mataram yang maju dan religious dan berbudaya maka pembangunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram menetapkan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Peningkatan Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan yang Maju dan Mandiri”. Di dalam proses mewujudkan visi tersebut, Dinas koperasi, perindustrian dan Perdagangan mengembangkan misi : MISI : 1. Penciptaan Wira Usaha Baru

2. Meningkatkan koperasi yang berkekuatan hukum dan data koperasi yang akurat. 3. Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. 4. Meningkatkan kegiatan industri yang berdaya saing kuat, berwawasan lingkungan dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan sebagai penggerak ekonomi daerah 5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas system distribusi barang dan jasa, tertib niaga dan kepastian berusaha serta meningkatkan dan mengembangkan perdagangan. 6. Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim perdagangan yang jujur.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dicapai melalui enam misi. Enam misi ini ditetapkan dan dijabarkan kedalam tujuan


I- 50

dan sasaran sebagai berikut : Misi Pertama: Penciptaan

Wira Usaha Baru. Misi ini dijabarkan kedalam tujuan yaitu:

Meningkatkan jumlah unit/kelompok usaha dan sentra IKM yang kuat dan mandiri. Selanjutnya tujuan dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu: 1. Terciptanya Wira Usaha Baru pada sektor koperasi, perindustrian dan perdagangan. 2. Terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja yang lebih luas pada sektor koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam rangka pengentasan kemiskinan. 3. Peningkatan nilai investasi.

Misi Kedua: Meningkatkan koperasi yang berkekuatan hukum dan data koperasi yang

akurat. Misi ini dijabarkan kedalam tujuan yaitu: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan koperasi yang sehat. Selanjutnya tujuan dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu: 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi yang berbadan hukum. 2. Terciptanya TOMA/TOGA Berprestasi 3. Terciptanya Koperasi Berprestasi 4. Terwujudnya koperasi yang sehat, berkualitas dan berprestasi. 5. Tersedianya data koperasi yang akurat.

Misi Ketiga: Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan sistem

ekonomi kerakyatan. Misi ini dijabarkan kedalam tujuan yaitu: Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selanjutnya tujuan dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu: 1. Terwujudnya Koperasi dan UKM yang mampu mensejahterakan anggota dan masyarakat. 2. Terwujudnya UKM dan Koperasi 3. Penguatan sistem dan akses permodalan maupun akses pasar bagi UKM. Misi Keempat: Meningkatkan kegiatan industri yang berdaya saing kuat, berwawasan

lingkungan dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan sebagai penggerak ekonomi daerah, Misi ini dijabarkan kedalam tujuan yaitu: Meningkatkan kemampuan dan peran serta sektor industri kecil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Selanjutnya tujuan dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu: 1. Meningkatkan

keterampilan

dan

pengetahuan

pengrajin

sehingga

mampu

meningkatkan kualitas produk. 2. Meningkatkan dan mempermudah proses pengurusan ijin usaha industri. 3. Meningkatnya pemahaman IKM tentang legalitas usaha.


I- 51

4. Meningkatkan SDM Pengrajin. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada sektor industri. 6. Persebaran industri lebih merata di Kota Mataram. Misi Kelima: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa,

tertib niaga dan kepastian berusaha serta meningkatkan dan mengembangkan perdagangan. Misi ini dijabarkan kedalam tujuan yaitu: (1) Meningkatkan kemampuan dan peran sektor perdagangan dalam menciptakan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang lebih luas, (2) Meningkatkan dan mempermudah proses pengurusan perijinan dan pendaftaran perusahaan, (3) Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya tujuan dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu: 1. Terciptanya SDM pengusaha yang mengerti prosedur ekspor dan pemasaran melalui internet. 2. Tertata dan terciptanya Pedagang Kaki Lima (PKL ) 3. Tersedianya sarana PKL 4. Terlatihnya SDM PKL 5. Terciptanya SDM Pengelola dan Pengawas Pasar. 6. Meningkatnya perusahaan yang memiliki legalitas usaha 7. Teraksesnya sembako yang murah dan terjangkau bagi masyarakat 8. Terdistribusinya barang dan jasa secara efisien dan efektif 9. Memperluas pangsa pasar

Misi Keenam: Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan

iklim perdagangan yang jujur. Misi ini dijabarkan kedalam tujuan yaitu: Meningkatkan pembinaan, pengawasan, peredaran, perlindungan konsumen dan penggunaan alat UTTP yang sesuai standar dan penggunaan bahan non berbahaya. Selanjutnya tujuan dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu: 1. Terciptanya barang dan jasa yang beredar sesuai standar. 2. Meningkatnya penggunaan alat UTTP dan SPBU yang sesuai standar. 3. Terciptanya pemantauan teerhadap bahan berbahaya. 4. Terciptanya pengawasan dan pembinaan terhadap konsumen.


I- 52

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi:

Terwujudnya Peningkatan Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan yang Maju dan Mandiri Misi Tujuan Sasaran Misi1: Penciptaan Wira Usaha Meningkatkan Terciptanya UMKM, Baru jumlah Wira Usaha Baru, unit/kelompok lapangan kerja, dan nilai usaha dan sentra investasi IKM yang kuat dan mandiri Misi2: Meningkatkan Meningkatkan peran 1. Meningkatnya koperasi yang serta masyarakat kesadaran masyarakat berkekuatan hukum dalam mewujudkan untuk berkoperasi yang dan data koperasi koperasi yang berbadan hukum. yang akurat berkekuatan hukum 2. Terwujudnya koperasi yang sehat, berkualitas dan berprestasi. 3. Tersedianya data koperasi yang akurat. Misi 3: Meningkatkan peran Meningkatkan peran 1. Terwujudnya Koperasi koperasi dan UKM koperasi dan UKM dan UKM yang mampu dalam rangka dalam mewujudkan mensejahterakan pengembangan kesejahteraan anggota dan masyarakat. sistem ekonomi anggota dan 2. Terwujudnya UKM dan kerakyatan masyarakat koperasi 3. Penguatan sistem dan akses permodalan bagi UKM. Meningkatkan kegiatan industri yang berdaya saing kuat, berwawasan lingkungan dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan sebagai penggerak ekonomi daerah Misi

4:

Meningkatkan 1. Meningkatkan dan kemampuan dan mempermudah proses peran serta sektor pengurusan ijin usaha industri kecil dalam industri memanfaatkan 2. Meningkatkan daya saing sumber daya yang produk lokal. tersedia secara 3. Meningkatkan kualitas optimal sumber daya manusia pada sektor industri. 4. Meningkatkan perluasan pemasaran hasil produksi industri ke luar daerah 5. Persebaran industri lebih merata di Kota Mataram.


I- 53

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas system distribusi barang dan jasa, tertib niaga dan kepastian berusaha serta meningkatkan dan mengembangkan perdagangan

Meningkatkan kemampuan dan peran sektor perdagangan dalam menciptakan lapangan usaha, kesempatan kerja yang lebih luas

6: Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim perdagangan yang jujur

Meningkatkan pembinaan, pengawasan, peredaran, perlindungan konsumen dan penggunaan alat UTTP yang sesuai standar dan penggunaan bahan non berbahaya

Misi

Misi

5:

1. Terciptanya SDM pengusaha yang mengerti prosedur ekspor dan pemasaran melalui internet 2. Tertata dan terciptanya Pedagang Kaki Lima (PKL ) 3. Tersedianya sarana PKL 4. Terlatihnya SDM PKL 5. Terciptanya SDM pengelola pengawas pasar Meningkatkan dan Meningkatnya peusahaan mempermudah yang memiliki legalitas proses pengurusan usaha perijinan dan pendaftaran perusahaan Meningkatkan 1. Teraksesnya sembako kelancaran yang murah dan ketersediaan dan terjangkau masyarakat efisiensi distribusi miskin berbagai kebutuhan 2. Terdistribusinya barang masyarakat dan jasa secara efisien dan efektif 3. Memperluas pangsa pasar 1. Terciptanya barang dan jasa yang beredar sesuai standar. 2. Meningkatnya penggunaan alat UTTP dan SPBU yang sesuai standar. 3. Terciptanya pemantauan teerhadap bahan berbahaya. 4. Terciptanya pengawasan dan pembinaan terhadap konsumen.

Dari penjabaran atas misi, tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam tabel diatas maka pada tabel berikutnya diuraikan indikator kinerja berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada periode 2011-2015 digambarkan dalam bentuk tabel berikut ini.


I- 54

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperindag Kota Mataram Periode Tahun 2011-2015 No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1.

Meningkatkan jumlah unit / kelompok usaha dan sentra IKM yang kuat dan mandiri

Terciptanya Wira Usaha Baru pada sektor koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Jumlah WUB yang tercipta pada sektor :  Koperasi  Industri Formal  Industri non Formal  Perdagangan Formal  Perdagangan informal Jumlah penyerapan tenaga kerja yang terserap pada sektor :  Koperasi  Industri Formal  Industri non Formal  Perdagangan Formal Perdagangan informal Jumlah nilai investasi yang terserap pada sektor:  Koperasi - Modal sendiri - Modal luar - Aset - SHU  Industri Formal  Industri non Formal  Perdagangan Formal  Perdagangan informal Perkembangan jumlah koperasi yang berbadan hukum

Terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja yang lebih luas pada: sektor koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Peningkatan nilai investasi

2.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan koperasi yang berkekuatan hukum

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi yang berbadan hukum. Terciptanya TOMA/TOGA berprestasi Terciptanya koperasi berprestasi Terwujudnya koperasi yang sehat, berkualitas dan berprestasi. Terwujudnya data koperasi yang akurat

3.

Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

Terwujudnya Koperasi dan UKM yang mampu mensejahterakan anggota dan masyarakat.


Target kinerja sasaran

50

Terbentuknya BMT

50

Terbentuknya jumlah koperasi berprestasi Terciptanya pengelola koperasi yang handal

35

Tersusunnya data koperasi yang valid

550

700

Jumlah SHU

I- 55

4

5

6

Meningkatkan kemampuan dan peran serta sektor industri kecil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Meningkatkan kemitraan antara IKM Swasta dan Pemerintah Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan IKM

Terwujudnya UKM dan koperasi

Jumlah koperasi dan UKM yang tumbuh:  Koperasi  UKM

Penguatan sistem dan akses permodalan bagi UKM.

Jumlah modal luar yang yang bisa diakses koperasi dan UKM

Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengrajin sehingga mampu meningkatkan kualitas produk Meningkatkan dan mempermudah proses pengurusan ijin usaha industri Meningkatnya pemahaman IKM tentang legalitas usaha

Jumlah SDM IKM yang terlatih

453

Jumlah Ijin Usaha Industri yang terbit

IUI : 180 TDI : 1000

Terciptanya pemahaman IKM mengenai perijinan

290

Meningkatkan SDM Pengrajin

Jumlah SDM sektor industri yang terlatih

686

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada sektor industri.

Jumlah SDM sektor industri yang terlatih

1082

Persebaran industri lebih merata di Kota Mataram.

Jumlah klaster industri

25

Terjalinnya komunikasi antara IKM swasta dan pemerintah

Jumlah IKM yang difasilitasi

395

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk Tersedianya mesin/peralatan industri untuk Mengahasilkan produk berkualitas dan berdaya saing

Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan bagi IKM

2

Jumlah industri yang mendapatkan bantuan

25


I- 56

7

Meningkatkan kemampuan dan peran sektor perdagangan dalam menciptakan lapangan usaha, kesempatan kerja yang lebih luas

Terciptanya SDM pengusaha yang mengerti prosedur ekspor dan pemasaran melalui internet Tertata dan terciptanya Pedagang Kaki Lima (PKL )

Jumlah lokasi PKL Tenaga kerja yang terserap di PKL

33 2500

Tersedianya Sarana PKL

Jumlah bantuan sarana untuk PKL

529

Terlatihnya SDM PKL

Jumlah PKL yang dilatih

195

Terciptanya SDM pengelola dan pengawas pasar

Jumlah pengelola dan pengawas pasar yang dilatih

160

8

Meningkatkan dan mempermudah proses pengurusan perijinan dan pendaftaran perusahaan

Meningkatnya Jumlah ijin usaha yang peusahaan yang terbit: memiliki legalitas usaha  SIUP  TDP  TDG

9

Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi berbagai kebutuhan masyarakat

Terdistribusinya barang secara efisien dan efektif

Tersedianya kebutuhan 230 masyarakat yang cukup dan merata

Memperluas Pangsa Pasar

Terciptanya pasar luar daerah, dan luar negeri

10

Terciptanya tertib Terciptanya barang ukur dan pengamanan dan jasa yang beredar perdagangan sesuai standar Meningkatnya penggunaan alat UTTP dan SPBU yang sesuai standar Terciptanya pemantauan terhadap penggunaan bahan berbahaya Terciptanya pengawasan dan pembinaan terhadap konsumen

Terawasinya barang dan jasa yang beredar

Dalam Negeri : 25 Luar negeri : 20 120

Terciptanya penggunaan alat UTTP dan SPBU yang sesuai standar Terpantaunya pemakaian bahan berbahaya

Alat UTTP : 47985 Alat SPBU : 89660 270

Terawasinya barang yang beredar dan terbinanya pelaku usaha dan konsumen

750

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Setelah dianalisis tantangan dan peluang baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal yang

dapat mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi,

Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mataram maka diperoleh strategi-strategi


I- 57

sebagai berikut:  Strategi SO a. Meningkatkan peran koperasi dalam mengupayakan peran serta masyarakat dalam pembangunan b. Meningkatkan pemanfaatan SDM yang ada dalam menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima. c. Memanfaatkan posisi Kota Mataram sebagai Ibu kota Propinsi untuk meningkatkan peluang usaha dan investasi d. Memanfaatkan kewenangan peneraan untuk meningkatkan PAD Kota Mataram e. Memanfaatkan potensi perdagangan yang cukup besar di Kota Mataram dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin besar. f. Memanfaatkan keterampilan/ budaya / kearifan lokal guna mengoptimalkan potensi difersifikasi produk g. Memanfaatkan SDM yang memadai dalam mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam pengembangan usaha. h. Meningkatkan peran BPSK dalam rangka melindungi hak dan kewajiban konsumen. i.

Memanfaatkan keunikan produk dan produk OVOP dalam rangka meningkatkan daya saing produk di pasar lokal, antar daerah, dan eksport yang terus berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk.

 Strategi ST a. Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas dan peran serta koperasi untuk menghadapi pelaku ekonomi lainnya dalam menghadapi ekonomi pasar. b. Memanfaatkan keunikan desain produk dan kearifan lokal untuk menghadapi peningkatan pesaing dari daerah sekitarnya

yang juga

menghasilkan produk sejenis. c. Memelihara dan memanfaatkan budaya / kearifan lokal guna memupuk rasa cinta produk dalam negeri dan memproteksi dari dari produk import yang ilegal.  Strategi WO a. Memanfaatkan

semakin

besarnya

kebutuhan

masyarakat

untuk

menciptakan Wirausaha baru dalam peningkatan iklim usaha. b. Memanfaatkan kemajemukan masyarakat untuk membentuk koperasi c. Memanfaatkan pemakaian teknologi untuk meningkatkan nilai tambah maupun pemasaran produk.


I- 58

d. Meningkatkan penguasaan teknologi, tingkat disiplin, mental usaha mutu produk dan efisiensi guna memanfaatkan potensi pasar yang besar sejalan dengan bertambah besarnya kebutuhan masyarakat e. Meningkatkan kemampuan menejemen dalam menangkap peluang usaha dan investasi  Strategi WT a. Meningkatkan

kesolidan

bagi

gerakan

koperasi

dalam

mengakses

permodalan sehingga tercipta koperasi yang berkualitas dan penciptaan wira usaha baru. b. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menghadapi peningkatan persaingan dari daerah sekitar yang juga menghasilkan produk sejenis. c. Meningkatkan kemampuan/kemandirian

koperasi untuk menjadi badan

usaha yang efisien dalam menghadapi pasar global. d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk menghadapi daya saing produk daerah sekitarnya. e. Mensinergiskan kebijakan pembangunan IKM dan UKM antara pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mengatasi krisis kepercayaan masyarakat. f. Meningkatkan mutu produk, efisiensi usaha, tingkat disiplin dan mental usaha dalam rangka mengatasi persaingan. Dari hasil analisis SWOT ditas maka dapat dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode tahun 2011 – 2015 yang berdasarkan masingmasing misi dinas sebagai berikut: Misi I : Penciptaan Wira Usaha Baru

Tujuan Meningkatkan jumlah unit / kelompok usaha dan sentra IKM yang kuat dan mandiri

Sasaran Strategi Terciptanya UMKM, Wira Memanfaatkan posisi 1. Usaha Baru, Kota Mataram sebagai Lapangan Kerja dan Nilai Ibu kota Propinsi Investasi untuk 2. meningkatkan peluang usaha dan investasi Meningkatkan penguasaan teknologi, tingkat disiplin, mental usaha, mutu produk dan efisiensi guna memanfaatkan potensi pasar yang besar sejalan dengan


Arah kebijakan Peningkatan iklim usaha yang kondusif Memberikan akses permodalan bagi koperasi, IKM dan UKM Peningkatan SDM pengusaha dan pengrajin melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan penguasaan teknologi, tingkat I- 59

bertambah besarnya disiplin,mental kebutuhan masyarakat usaha, mutu produk dan efisiensi Memanfaatkan 1. Menggali semakin besarnya terciptanya WUB kebutuhan masyarakat sesuai potensi yang untuk menciptakan dimiliki Wirausaha baru dalam masyarakat. peningkatan iklim 2. Menyiapkan sarana usaha penunjang demi terciptanya WUB Misi Kedua: Meningkatkan koperasi yang berkekuatan hukum dan data koperasi yang

akurat Tujuan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan koperasi yang berkekuatan hukum

Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya kesadaran 1. Memanfaatkan Meningkatkan masyarakat untuk kemajemukan sosialisai berkoperasi dan masyarakat untuk koperasi yang berkoperasi berbadan hukum. 2. Meningkatkan 1. Penguatan kemampuan/kemand kelembagaan irian koperasi untuk koperasi menjadi badan usaha 2. Mempermudah yang efisien dalam akses permodalan menghadapi pasar bagi koperasi yang global. berbadan hukum Terciptanya TOMA/TOGA Berprestasi Terciptanya koperasi berprestasi Terwujudnya SDM koperasi yang sehat, berkuaitas dan berprestasi Terwujudnya data 1. Meningkatkan 1. Peningkatan koperasi yang akurat monitoring terhadap kualitas SDM koperasi yang ada dibidang koperasi 2. Mengevaluasi untuk monitoring koperasi yang dan evaluasi berbadan hukum 2. Mengadakan pendataan secara berkala

Misi Ketiga: Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan

sistem ekonomi kerakyatan. Tujuan Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

Sasaran Terwujudnya Koperasi dan UKM yang mampu mensejahterakan anggota dan masyarakat.

Strategi peran Meningkatkan peran koperasi dalam mengupayakan peran serta masyarakat dalam pembangunan


Kebijakan Meningkatkan sosialisasi, monitoring dan evaluasi

I- 60

Terwujudnya UKM dan Menumbuh Memberikan bantuan koperasi yang sehat kembangkan koperasi Jasa Bimbingan (JBK) dan UKM yang sehat dan jasa Audit dan berkualitas Penguatan sistem dan Memberikan akses pengurusan permodalan bagi sertifikat Cuma-Cuma UKM sebagai jaminan kredit UKM Misi Keempat: Meningkatkan kegiatan industri yang berdaya saing kuat, berwawasan lingkungan dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan sebagai penggerak ekonomi daerah Tujuan Meningkatkan kemampuan dan peran serta sektor industri kecil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan proses Mempermudah proses Jemput bola pengurusan ijin usaha pengurusan IUI terhadap penerbitan industri IUI Meningkatkan daya saing 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan produk lokal. kualitas SDM pada pelatihan SDM sektor industri. IKM 2. Meningkatkan mutu 2. Memberikan produk, bantuan peralatan efisiensiusaha, tingkat disiplin dan mental usaha. 3. Memanfaatkan pemakaian teknologi untuk meningkatkan nilai tambah 4. Memanfaatkan keunikan desain produk dan kearifan lokal 5. Meningkatkan sarana penunjang IKM Meningkatkan perluasan Meningkatkan pemasaran hasil promosi produksi industri

sarana 1. Menyediakan berbagai katalog maupun brosur 2. Meningkatkan kualitas dan perlindungan merk 3. Mengefisiensikan rantai pemasaran. 4. Menyewakan stand pameran

Persebaran industri Membentuk klasterlebih merata di Kota klaster industri Mataram.


I- 61

Misi Kelima: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas system distribusi barang dan jasa,

tertib

niaga

dan

kepastian

berusaha

serta

meningkatkan

dan

mengembangkan perdagangan. Tujuan Sasaran Meningkatkan 1. Tertata dan kemampuan dan terciptanya Pedagang peran sektor Kaki Lima (PKL ) perdagangan 2. Tersedianya sarana dalam PKL menciptakan 3. Terlatihnya SDM PKL lapangan usaha, kesempatan kerja yang lebih luas Meningkatkan dan mempermudah proses pengurusan perijinan dan pendaftaran perusahaan Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi berbagai kebutuhan masyarakat

Meningkatnya peusahaan yang memiliki legalitas usaha

1. Teraksesnya sembako yang terjangkau masyarakat miskin 2. Terdistribusinya barang dan jasa secara efisien dan efektif

Strategi Kebijakan Meningkatkan saran 1. Penataan lokasi dan prasaran PKL penunjang 2. Pembangunan lapak 3. Pemberian bantuan grobak 4. Pelatihan Meningkatkan jiwa wira kewirausahaan dan usaha terhadap SDM menejemen usaha PKL kecil Memberikan Membuat SPM dan kemudahan pengurusan SOP perijinan perijinan

Penyediaan sembako Tersedianya untuk masyarakat sembako yang murah miskin untuk masyarakat miskin Pada saat barang langka Operasi pasar ada pelaksanaan operasi pasar

Misi Keenam: Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna

menciptakan iklim perdagangan yang jujur. Tujuan Meningkatkan pembinaan, pengawasan, peredaran, perlindungan konsumen dan penggunaan alat UTTP yang sesuai standar dan penggunaan bahan non berbahaya

Sasaran Meningkatnya peredaran barang yang sesuai standar di pasar, toko, swalayan di kota Mataram

Strategi Memberikan Reward dan Punisment pada pelaku usaha yang curang

Kebijakan Peningkatan monitoring terhadap sampel peredaran barang di pasar, toko, swalayan di Kota Mataram Meningkatnya Inspeksi dadakan Melakukan tera penggunaan alat UTTP terhadap penggunaan ulang secara berkala dan SPBU yang sesuai alat UTTP dan SPBU standar. Meningkatnya penggunaan bahan non berbahaya dalam produk makan dan minum.

Inspeksi dadakan terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan


Melaksanakan moniroring secara berkala terhadap penggunaan bahan berbaya dalam produk pangan I- 62

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram kurun waktu Tahun 2011- 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran. Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Indikator Kinerjanya : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat-menyurat untuk mendukung kegiatan.



Kelompok Sasaran : Jasa Surat Menyurat



Dana Indikatif : Rp. 7.268.766,-

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.



Kelompok Sasaran : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik




c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.



Kelompok Sasaran : Kendaraan Dinas/Operasional




d. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Indikator Kinerjanya : Tersedianya alat tulis kantor.



Kelompok Sasaran : Alat Tulis Kantor




e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.



Kelompok Sasaran : Barang cetakan dan penggandaan



Dana Indikatif : 52.566.035,-


I- 63

f. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Indikator Kinerjanya : Terlaksnanya penyediaan alat listrik dan penerangan kantor



Kelompok Sasaran : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor




g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Indikator kinerjanya : Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor



Kelompok Sasaran : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor




h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan

i.



Kelompok Sasaran : Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan




Penyediaan Makanan dan Minuman 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat

j.



Kelompok Sasaran : Makanan dan Minuman Rapat



Dana Indikatif : 37.614.375,-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.



Kelompok Sasaran : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah




k. Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Indikator Kinerjanya : Tersusunnya Dokumen Perencanaan berupa Renja SKPD, Pra RKA SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, RKAP SKPD, DPAP SKPD

l.



Kelompok Sasaran : Dokumen Perencanaan




Pengelola Administrasi Umum Kepegawaian 

Indikator Kinerjanya : Tersedianya kearsipan yang rapi dan tersedianya buku-buku penjagaan kepegawaian



Kelompok Sasaran : Administrasi dan arsip pegawai


I- 64




m. Penyediaan Administrasi Keuangan 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya administrasi keuangan dan kegiatan



Kelompok Sasaran : Jasa Administrasi Keuangan



Dana Indikatif : Rp. 5.907.374.052,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dari program diatas maka indikator kinerjanya adalah terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan : a. Pengadaan peralatan Gedung Kantor 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.



Kelompok Sasaran : Peralatan gedung Kantor




b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Kelompok Sasaran : Gedung Kantor




c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Kelompok Sasaran : Kendaraan Dinas/Operasional




d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor



Kelompok Sasaran : Komputer dan mesin Tik




3. Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dari program diatas maka indikator kinerjanya adalah terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan Kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Indikator Kinerjanya :


I- 65

Terlaksananya Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Terlaksananya Penyusunanan SOP Lingkup Dinas Koperindag Kota Mataram 

Kelompok sasaran : Laporan Realisasi SKPD




b. Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran 

Indikator Kinerjanya : Tersusunnya Laporan prognosis Realisasi Anggaran



Kelompok sasaran : Laporan prognosis Realisasi Anggaran




c. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan keuangan



Kelompok Sasaran : Laporan Keuangan




d. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Indikator Kinerjanya : Terlaksananya

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kelompok Sasaran : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah




4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terciptanya KSP/USP Kop yang mampu membuat laporan secara mandiri, pengurus dan pengawas yang mampu mengelola KSP/USP Kop secara peofesinal dan terciptanya koperasi yang sehat dan berkualitas. Kegiatan : a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 

Indikator Kinerjanya: Terciptanya jasa bimbingan dan konsultasi bagi 50 KSP/USP kop, dan magang bagi 50 pengurus, dan klasifikasi KSP/USP Kop 535 koperasi.



Kelompok sasaran: KSP/USP




b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Indikator Kinerjanya: Terciptanya audit 50 KSP/USP Kop, magang bagi 50 pengawas dan terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Kop 535 koperasi



Kelompok sasaran : KSP/USP


I- 66




5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Indikator Kinerjanya: Terciptanya pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran barang dan jasa, tera ulang alat UTTP dan SPBU dan penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan . Kegiatan : a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 

Indikator Kinerjanya: Terciptanya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa yang beredar sesuai standar pada 76 toko dengan 150 produk.



Kelompok sasaran : Kios, Toko, Swalayan dan Industri Olahan rumah Tangga




b. Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen 

Indikator Kinerjanya: Terciptanya pengawasan terhadap peredaran produk yang kadaluwarsa, penggunaan terhadap bahan berbahaya, produk layak pakai, dan produk yang sesuai kualitas/ volume pada 64 toko.



Kelompok sasaran : Pelaku Usaha, Konsumen




c. Tera Ulang, Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU 

Indikator Kinerjanya: Terciptanya penggunaan alat UTTP dan SPBU yang sesuai standar pada 15 pasar dan 12 SPBU



Kelompok sasaran : Pasar dan SPBU




d. Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya Dalam Produk Pangan 

Indikator Kinerjanya: Terciptanya pemantauan terhadap Penggunaan Bahan Berbahaya dalam Produk Pangan pada 40 Apotik dan 35 Home Industri Pengusaha Tahu & Tempe



Kelompok sasaran : Pedagang/Pengusaha




6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah berkembangnya Industri Kecil dan Menengah.


I- 67

Kegiatan : a. Pembinaan Industri Kecil dan menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Indsutri 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya terlatihnya SDM IKM sebanyak 150 pengrajin IKM



Kelompok sasaran : Pengusaha/Pengrajin IKM Kota Mataram




b. Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menegah 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya terlaksananya sosialisasi dan admnistrasi perijinan.



Kelompok sasaran : Pengrajin Kota Mataram




c. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya terjalinnya komunikasi & kemitraan antara IKM dengan Pemerintah dan Swasta



Kelompok sasaran : Terlaksananya Pembinaan IKM melalui Temu Bisnis Bagi IKM Kota Mataram



Dana Indikatif : Rp. 145.063.969

d. Pengembangan Ekonomi Produktif 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya terlaksananya Pelatihan, Pembinaan, dan berkembangnya industri pangan di Kota Mataram.



Kelompok sasaran : Pengrajin di Kota Mataram




7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Indikator Kinerjanya : Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terciptanya 9200 wira usaha baru, terbitnya 500 sertifikat hak atas tanah KUKM dan promosi hasil produk KUKM Kegiatan :  Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 



I- 68

Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya promosi 2 kali, terlaksananya pendataan 1840 wira usaha baru

dan 100 buah

sedtifikat yang terbit. 

Kelompok sasaran : Produk Usaha Mikro Kecil Menengah




8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah meningkatnya volume pemasaran. Kegiatan :  Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya promosi/pameran dagang



Kelompok Sasaran : Masyarakat kurang mampu di Kota Mataram




9. Kemampuan Teknologi Industri Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah meningkatnya kemampuan teknologi industri. Kegiatan :  Penyelenggaraan dan Pelayanan Teknologi Industri 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya pelatihan bahan tidak terpakai dan gypsum.



Kelompok sasaran : Pelaku Usaha/Pengrajin Industri Kecil dan Menengah Kota Mataram.




10. Program Penataan Struktur Industri Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah tertatanya struktur industri. Kegiatan : a. Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya penyediaan sarana maupun prasaran klaster industri.



Kelompok Sasaran : Pengrajin di Kota Mataram




b. Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil 



I- 69

Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan peralatan bagi pengrajin. 

Kelompok Sasaran : Pengrajin di Kota Mataram




11. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah menciptakan kondisi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri Kegiatan : a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 

Indikator Kienerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya diklat akuntansi koperasi dan lomba cerdas cermat.



Kelompok sasaran : Koperasi dan Siswa SLTA




b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengghargaan Koperasi Berprestasi 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya penyuluhan perkoperasian dan penilaian koperasi berprestasi.



Kelompok sasaran : Koperasi




c. Peningkatan Penataan Data Koperasi 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah tersusunnya profil koperasi dan tertatanya data koperasi.



Kelompok sasaran : Koperasi




12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa serta tertibnya perijinan di bidang perdagangan. Kegiatan : a. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya pengawasan dan pembinaan perijinan di bidang perdagangan.



Kelompok sasaran : Usaha Perdagangan





I- 70

b. Monitoring Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditi Strategis Lainnya 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya monitoring perkembangan harga sembako dan komoditi strategis lainnya.



Kelompok sasaran : Pedagang Pasar dan Distributor di Kota Mataram.




c. Penyelenggaraan Pasar Rakyat 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah tersedianya barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga wajar.



Kelompok sasaran : Masyarakat kurang mampu di Kota Mataram.




d. Pembangunan Pasar 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya pembangunan pasar modern di Kota Mataram.



Kelompok sasaran : Pasar




13. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya pelatihan manajemen pedagang kecil Kegiatan :  Pelatihan Manajemen Usaha Kecil 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya pelatihan manajemen pedagang kecil dan tersedianya sarana PKL



Kelompok sasaran : Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kecil



Dana Indikatif : Rp 887.894.898,-

14. Program Peningkatan Kapasitas Usaha Dari program diatas maka Indikator Kinerjanya adalah meningkatnya kemampuan usaha tentang produk eksport. Kegiatan : a. Pelatihan Prosedur Eksport 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator Kinerjanya adalah terlaksananya pelatihan prosedur eksport.


I- 71



Kelompok sasaran : Pengrajin/Pengusaha




b. Pelatihan Pemasaran Melalui Internet 

Indikator Kinerjanya : Dari kegiatan diatas maka Indikator kinerjanya adalah meningkatnya kemamapuan pengusaha memasarkan produk melalui internet.



Kelompok sasaran : Pengrajin/Pengusaha





I- 72

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang dijadikan dasar penilaian atas kinerja SKPD untuk waktu lima tahun periode 2011 -2015. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha

 Rasio ijin usaha yang diterbitkan  Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan dibagi total ijin usaha yang telah diterbitkan selama ini a. SIUP b. IUI c. TDI d. TDP e. TDG  Rasio WUB  Jumlah WUB dibagi Jumlah Penduduk Usia Produktif  Rasio Koperasi Aktif  Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jumlah Seluruh Koperasi  Persentase UMKM  Jumlah UMKM dibagi jumlah usaha seluruhnya  Jumlah BMT/LKM yang terbentuk  Cukup jelas Meningkatnya efektivitas pengemb. 1. Persentase KUMKM yang mendapat potensi unggulan bantuan/difasilitasi daerah berbasis  Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan dibagi sumber daya local jumlah seluruh KUMKM 2. Rasio SDM KUMKM yang dilatih  SDM KUMKM yang dilatih dibagi jumlah SDM KUMKM seluruhnya 3. Cakupan Klaster Unggulan Daerah  Jumlah usaha dalam klaster unggulan daerah dibagi jumlah usaha seluruhnya Meningkatnya efektivitas perlindungan 1. Jumlah UTTP yang ditera Konsumen dan  Cukup Jelas Pengamanan Perdagangan 2. Rasio Produk yang diawasi  Jumlah produk yang diawasi dibagi produk yang wajib diawasi 3. SPBU yang ditera  Cukup jelas 4. Penyelesaian Sengketa Konsumen  Jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang diterima Meningkatnya efektivitas penerimaan PAD 1. Kapasitas Pasar  Pedagang yang di tampung di bandingkan daya dan kenyamanan tampung proses jual beli di pasar a. Pasar Mandalika b. Pasar Cakranegara c. Pasar Kr. Lelede d. Pasar Sindu e. Pasar Sayang-Sayang f. Pasar Karang Seraya g. Pasar Selagalas h. Pasar Paglima i. Pasar Abian Tubuh j. Pasar Karang Sukun k. Pasar Pagesangan l. Pasar Pagutan Renstra Dinas Koperindag Kota Mataram 2011-2015

I- 73

m. Pasar Perumnas n. Pasar Dasan Agung o. Pasar Rembiga p. Pasar Cemara q. Pasar Karang Medain r. Pasar Kebon Roek s. Pasar Ampenan/ACC 2. Penerimaan PAD Pasar Realisasi dibagi target PAD 3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada  Jumlah sarana dan prasarana yang ada pada setiap pasar 1. Kantor Pengelola 2. Area Parkir 3. TPS/Kontainer Sampah 4. Air Bersih/PAM 5. Sanitasi/Drainase 6. Tempat Ibadah 7. Toilet Umum/MCK 8. Pos Keamanan 9. Tempat Pengelola Limbah/IPAL/Sampah 10. Hidran/Fasilitasi Pemadam Kebakaran 11. Penteraan 12. Sarana Komunikasi 13. Area Bangunan Muat Ruang


I- 74

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataran tahun 2011- 2015 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataran tahun

2011- 2015

(RPJMD Kota mataram 2011-

2015), sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiat an yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataran. Rencana Strat egis ini

men jadi pedoman bagi penyusunan program tahunan

guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan sekt or koperasi, perindustrian dan perdagangan . Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2011 - 2015. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini akan ditentukan oleh berbagai factor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi misi yang telah dicanangkan, dalam hal ini untuk meningkatkan nilai tambah dalam pengembangan sector koperasi, perindustrian dan perdagangan . Akhirnya, diharapkan penyusunan Renstra ini dipergunakan secara maksimal menjadi acuan dalam penyusunan program sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.


I- 75

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents