BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi tinggi merupakan salah satu kunci untuk memenangkan persaingan di pasar internasional. Keunggulan SDM juga penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Dinamika globalisasi menuntut kesiapan dalam mengantisipasi dampak persaingan industri dan bisnis konstruksi. Peningkatan kemampuan SDM konstruksi memerlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan agar menghasilkan tenaga-tenaga yang produktif dan kompeten. Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan keterampilan dan keahlian melalui pelatihan dan pengujian yang berbasis pada kompetensi (Competency Based Training/CBT). Langkah yang perlu dilakukan yaitu menetapkan standar kompetensi kerja keterampilan/keahlian tenaga kerja konstruksi menurut bidangnya masing-masing. Implementasi standar kompetensi yang tepat dan terukur akan memantapkan potensi tenaga kerja konstruksi yang profesional pada bidang pekerjaan terkait dan mendorong untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Strategi untuk mempercepat pencetakan tenaga terampil dan tenaga ahli konstruksi memerlukan penyamaan persepsi antara unit pembina di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut guna mengatasi berbagai keterbatasan dan melalui permasalahan yang dihadapi dalam era globalisasi (Subarkah, 2007). Tahun 2015 merupakan tahun kesepakatan berbagai negara bahwasanya semua bidang usaha maupun tenaga kerja menjadi terbuka. Indonesia pada tahun di mulainya kesepakatan keterbukaan tentu akan menjadi sasaran para pengusaha asing dan juga para tenaga kerjanya, salah satunya adalah dalam dunia jasa konstruksi (Jakon, 2013). Kesai (2013) menjelaskan betapa pentingnya pembangunan insfrastruktur Pekerjaan Umum (PU). Tenaga kerja konstruksi Indonesia belum memiliki kompetensi yang bagus untuk bersaing dengan negara lain dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Kesai (2013) juga memberikan gambaran SDM merupakan modalitas utama sektor konstruksi disamping teknologi, kapital 1
2
material dan peralatan merupakan faktor sangat menentukan. Efisiensi, kualitas infrastruktur dan bangunan fisik lainnya sangat tergantung dari kompetensi SDM konstruksi. Data BPS dan LPJK mencatat bahwasanya jumlah tenaga kerja konstruksi tahun 2012 sebesar 6,79 juta orang dan tahun 2013 diperkirakan kebutuhan akan meningkat menjadi tidak kurang dari 7 juta orang. Kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang terus meningkat tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas SDM konstruksi. Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi berjumlah sekitar 467 ribu orang atau sekitar 6,9 persen dari total tenaga kerja konstruksi. Kesai (2013) menjelaskan lebih dari 66 persen tenaga kerja konstruksi belum terlatih dan dari tingkat pendidikan juga masih rendah. Indikasi ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan BPS tahun 2014, di mana presentasi tenaga kerja konstruksi dengan tingkat pendidikan SD kebawah mencapai 52 persen. Tingkat Diploma/Universitas jumlah tenaga kerja konstruksi hanya sebesar 4 persen. Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan merupakan keharusan bagi mereka yang bekerja di bidang jasa konstruksi tertuang dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 18/1999 tentang jasa konstruksi yang menyatakan bahwa perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian, pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja, orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi, pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian, tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 pasal 1 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 18/1999 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sertifikat adalah
tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi
keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa
3
konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu (HPJI, 2014). Modul HPJI (2008) menyatakan seorang ahli pelaksana atau ahli pengawas jalan/jembatan yang diposisikan dalam jabatan construction manager atau supervision engineer harus dapat memahami prinsip-prinsip manajemen proyek yang secara umum mengandung aspek-aspek teknis maupun aspek administratif. Tenaga ahli juga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengendalian lingkungan. Penerapan tugas Asosiasi profesi merupakan implementasi materi modul yang sudah diberikan pada saat sertifikasi. Kegiatan yang dilakukan di lapangan dapat dinyatakan baik apabila sesuai dengan prosedur yang diajarkan pada sertifikasi ahli jalan. Asosiasi profesi berkewajiban untuk membuat dan mengajarkan tata cara dan tahapan dalam pelaksanaan setiap jenis kegiatan konstruksi. Tugas Asosiasi profesi yang tercakup dalam Sidlacom sebagian besar sudah diajarkan pada modul sertifikasi tetapi perlu adanya penambahan beberapa materi yang dianggap perlu untuk keselamatan jalan dan peningkatan penggunaan software dalam database pelaksanaan jalan. Pemilihan Asosiasi profesi HPJI disebabkan oleh tidak tersedia nya modul dari Asosiasi profesi lainnya seperti Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) dan AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia) sehingga tidak bisa dibandingkan dengan atribut indikator Sidlacom. Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada bidang konstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah tenaga konstruksi pada provinsi ini sangat rendah. Data terakhir pada Februari 2014 jumlah tenaga konstruksi menurun sebesar 0,70 % dari bulan Agustus 2013. Perbandingan jumlah tenaga kerja konstruksi secara nasional yang bersertifikasi sebesar 6,9% maka Provinsi D.I. Yogyakarta yang berada 2,06% dibawah jumlah tenaga konstruksi nasional dan belum tentu bersertifikasi maka dianggap perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
4
Tabel 1.1. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Februari 2012 – Februari 2014 Provinsi DI Yogyakarta Feb 2012 (%)
Lapangan Kerja Utama (1) Pertanian Industri Pengolahan Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Lainnya (Pertambangan, Penggalian, Listrik, Gas dan Air Minum Total
Agus 2012 (%)
Feb 2013 (%)
Agus 2013 (%)
Feb 2014 (%)
(2) 25,43 15,65 5,68 26,37 3,72
(3) 27,82 14,97 6,92 24,52 3,27
(4) 24,38 12,96 6,39 26,38 3,87
(5) 28,18 13,36 5,54 25,87 3,48
(6) 25,42 14,91 4,84 26,64 3,78
2,68
3,06
3,34
2,87
3,37
20,25
18,58
21,46
19,93
20,75
0,22
0,86
1,22
0,77
0,29
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Sumber : BPS Provinsi DI Yogyakarta (2014) B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah yang terkait dengan penerapan tugas asosiasi profesi terhadap peningkatan kualitas SDM penyedia jasa bidang jalan: (1) Bagaimana pengaruh atribut indikator survei data dan informasi terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Survey)? (2) Bagaimana pengaruh atribut indikator investigasi permasalahan lapangan terhadap
penilaian
penerapan
tugas
Asosiasi
profesi
bidang
jalan
(Investigation)? (3) Bagaimana pengaruh atribut indikator DED jalan terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Design)? (4) Bagaimana
pengaruh
atribut
indikator
pembebabasan
lahan
untuk
perencanaan konstruksi jalan terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Land Acquisition)? (5) Bagaimana pengaruh atribut indikator penyusunan sasaran program untuk pengembangan jaringan jalan terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Action Program)?
5
(6) Bagaimana pengaruh atribut indikator problem pekerjaan konstruksi jalan terhadap
penilaian
penerapan
tugas
Asosiasi
profesi
bidang
jalan
(Construction)? (7) Bagaimana pengaruh atribut indikator problem kondisi jalan pasca konstruksi terhadap
penilaian
penerapan
tugas
Asosiasi
profesi
bidang
jalan
(Operation)? (8) Bagaimana pengaruh atribut indikator problem pemeliharaan jalan terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Maintenance)? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian analisis penerapan tugas Asosiasi profesi terhadap peningkatan kualitas SDM penyedia jasa bidang jalan adalah untuk mendapatkan: (1) Atribut indikator survei data dan informasi terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Survey)? (2) Atribut indikator investigasi permasalahan lapangan terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Investigation)? (3) Atribut indikator DED jalan terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Design)? (4) Atribut indikator pemahaman pembebasan lahan untuk perencanaan konstruksi jalan terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Land Acquisition)? (5) Atribut indikator penyusunan sasaran untuk pengembangan jaringan jalan terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Action Program)? (6) Atribut indikator problem pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Construction)? (7) Atribut indikator problem kondisi jalan pasca konstruksi terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Operation)? (8) Atribut indikator problem pemeliharaan jalan terhadap penilaian penerapan tugas Asosiasi profesi bidang jalan (Maintenance)?
6
D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat teknis. Manfaat teoritis yang diperoleh tentang masalah asosiasi profesi yang berkaitan dengan penanganan jalan nasional pada Provinsi D.I. Yogyakarta, antara lain: (1) Memahami dan mengembangkan metode analisis pemetaan problem penyelenggaraan jalan nasional yang berdasarkan integrasi SIDLACOM (2) Memahami dan mengembangkan teori pengambilan keputusan ImportancePerformance Analysis (IPA) sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan (3) Memahami dan mengembangkan teori perpaduan antara IPA, CSI, analisis faktor dan faktor regresi untuk menentukan fokus masalah utama Manfaat praktis yang diperoleh diperoleh tentang fokus masalah asosiasi profesi yang berkaitan dengan penanganan jalan nasional pada Provinsi D.I. Yogyakarta, antara lain: (1) Memberikan masukan kepada Asosiasi profesi yang terlibat Provinsi D.I. Yogyakarta dalam mengetahui fokus masalah dari sisi Asosiasi profesi serta solusi penanganannya (2) Memberikan masukan dalam penilaian penerapan tugas asosiasi profesi guna perbaikan SDM di masa yang akan datang E. Batasan Penelitian Batasan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang terjadi supaya tidak meluas dan menyimpang dari tema yang ditentukan, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: (1) Penelitian dilakukan di Provinsi D.I. Yogyakarta (2) Status pekerjaan penanganan jalan yang ditinjau adalah jalan nasional di Provinsi D.I. Yogyakarta (3) Objek penelitian merupakan pihak atau pelaku yang terlibat/terkait langsung dengan asosiasi profesi yaitu kontraktor, konsultan dan owner yang pernah
7
atau sedang menangani pekerjaan pada jalan nasional di Provinsi D.I. Yogyakarta (4) Asosiasi profesi penyedia jasa bidang jalan yang teliti adalah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi D.I. Yogyakarta (5) Penelitian ini tidak memperhitungkan hari atau waktu pelaksanaan survei F. Keaslian Penelitian Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan adalah: (1) Hadi (2009) melakukan penelitian eksplorasi peran lembaga asosiasi kontraktor terhadap anggota asosiasi. Penelitian ini dilakukan pada asosiasi Gapeknas dan Gapeksindo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran asosiasi kontraktor dalam peningkatan kemampuan sumber daya konstruksi anggotanya. Teknik analisis yang digunakan adalah frekuensi dan crosstabulation. (2) Ardiyansyah, dkk (2013) melakukan penelitian tentang kontribusi sertifikasi SDM konstruksi terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan itu adalah faktor SDM. Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui besar kontribusi pekerja konstruksi tersertifikasi terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan. Data pekerja konstruksi tersertifikasi didapatkan dari LPJKD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan data jumlah seluruh pekerja konstruksi di Jawa Tengah didapatkan dari BPS. (3) Mustazir (2002) melakukan analisis tentang pengaruh sertifikasi tenaga ahli jembatan terhadap mutu jembatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh sertifikasi tenaga ahli jembatan yang terhadap mutu jembatan. Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Korelasi Pearson, uji t, dan analisis regresi berganda. Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tujuan dari penelitiannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hadi (2009) bertujuan untuk mengetahui peran asosiasi profesi kontraktor dalam
8
peningkatan kemampuan sumber daya konstruksi anggotanya, Ardiyansyah, dkk (2013) bertujuan untuk mengetahui besar kontribusi pekerja konstruksi tersertifikasi terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan dan Mustazir (2002) melakukan penelitian bertujuan untuk meneliti pengaruh sertifikasi tenaga ahli jembatan yang terhadap mutu jembatan. Perbedaan lainnya dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode yang digunakan dalam pengolahan datanya. Penelitian terdahulu oleh Hadi (2009) menggunakan metode frekuensi dan crosstabulation, Ardiyansyah dkk (2013) dengan menggunakan data dari BPS dan Mustazir (2002) mengolah datanya analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Korelasi Pearson, uji t, dan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA), Customer Satisfaction Index (CSI), analisis faktor dan faktor regresi dengan menggunakan software SPSS. Hasil dari empat metode tersebut dikombinasikan untuk mendapatkan atribut indikator utama yang penting dan perlu ditangani secara serius. Setiap atribut tersebut juga akan ditentukan solusi penanganan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
dalam
mengatasi
permasalahan
Asosiasi
profesi.
