BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut DJBC adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang berada di garis terdepan dalam pengawasan arus barang yang keluar masuk daerah pabean berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Keberadaan kantor yang menangani urusan Bea dan Cukai mutlak diperlukan dan mempunyai posisi yang strategis dalam birokrasi suatu Negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak awal dibentuk memiliki misi-misi utamayaitu menghimpun penerimaan Negara dari sektor pabean dan cukai serta melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Negara. Dalam hal ini Bea dan Cukai juga mengawasi arus keluar masuknya
barang agar
segala
sesuatunya
tentang barang
yang
berhubungan dengan bea dan masuk ke wilayah kepabeanan dapat berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan kepabeanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berupa pengawasan di bidang impor dan ekspor. Salah satu pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kegiatan impor ialah pengawasan terhadap barang kiriman pos. Barang kiriman pos yang diawasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah barang kiriman pos dari luar negeri yang dikirim ke penerima dalam negeri.Ketentuan mengenai impor barang kiriman pos sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK Nomor: 188/PMK.04/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. Dalam PMK tersebut diatur ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang barang kiriman baik yang dikirim oleh pengirim dari luar negeri melalui pos atau melalui Perusahaan Jasa Titipan.
Barang kiriman pos yang dimasukkan ke dalam negeri Indonesia yang berasal dari luar negeridigolongkan ke dalam barang impor.(PMK Nomor: 188/PMK.04/2010) Hal ini terjadi karena pengertian dari impor adalahkegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sehingga atas barang kiriman pos tersebut berlaku ketentuan impor khusus untuk barang kiriman pos.Atas barang kiriman pos juga berlaku ketentuan larangan dan pembatasan impor. Ketentuan larangan dan pembatasan impor adalah daftar nama jenis barang yang pemasukkannya ke Indonesia dibatasi dan daftar nama jenis barang yang pemasukkannya ke Indonesia dilarang. Barang yang dibatasi impornya tersebut ketika pemasukannya ke Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ketentuan pembatasan impor. Selain melakukan pengawasan cara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk
melindungi
penerimaan
negara
dengan
melakukan
penindakan. Penindakan adalah upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan Undangundang. Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh Unit Penindakan dan Penyidikan
untuk
mengamankan
hak-hak
negara
dan
menjamin
pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat
administratif
sesuai
ketentuan
yang
berlaku.Penindakan
dilakukanterhadap barang bawaan penumpang maupun bahan baku sebuah perusahaan yang digunakan untuk bahan baku keperluan produksi yang dibawa dari luar negeri. Selain penindakan terhadap barang penumpang, penindakan juga dilakukan terhadap barang-barang kiriman, pesanan seseorang atau individu maupun untuk kepentingan-kepentingan suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, bentuk penindakan dibidang kepabeanan meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan.
“Penegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk:menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya keewajiban pabean”. “Penyegelan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan hak-hak negara”. Meningkatnya arus lalu lintas barang yang masuk ke wilayah Indonesia juga dapat menimbulkan berbagai macam pelanggaran dibidang kepabeanan. Dari sekian orang atau individu atau perusahaan ada beberapa yang melanggar ketentuan dan peraturan kepabeanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berusaha untuk dapat mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dan sedapat mungkin
menghilangkannya.
Hal
ini
dapat
dilakukan
dengan
menyempurnakan prosedur penindakan dan prosedur impor baik dalam hal kedatangan barang, pembongkaran barang, penimbunan barang maupun pengeluaran barang. Dalam tahap kedatangan dan pengeluaran barang akan ditentukan apakah barang impor tersebut telah memenuhi prosedur yang berlaku atau tidak, sehingga barang tersebut akan dapat dikeluarkan dari daerah pabean atau tidak. Berikut ini tabel peningkatan arus barang kiriman pos pada Kantor Pos Lalu Bea Surakarta :
Gambar 1.1 Tabel peningkatan barang kiriman pos
Dengan tabel diatas semakin memperjelas bahwa banyaknya barang yang masuk ke wilayah Indonesia, dapat dilihat dari tahun 20112014 arus masuk barang semakin meningkat. Hal ini terjadi karena meningkatnya minat masyarakat terhadap barang-barang luar negeri. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap barang-barang luar negeri inilah yang memicu timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap barang kiriman pos. Dan berdasarkan dari informasi-informasi di atas penulis memilih Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta sebagai tempat penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan yang diberi judul:“Prosedur Penindakan Barang Kiriman Pos Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Prosedur Penindakan Barang Kiriman Pos Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta ?”
C. Tujuan Pengamatan Pengamatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar penulisan tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan pengamatan ini adalah : 1. Tujuan Individual Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Tujuan Fungsional
Pengamatan yang dilakukan ini dapat berguna bagi pihak yang ada di dalam lingkungan organisasiKantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Surakarta, sebagai tambahan pengetahuan, serta menambah masukan dalam bidang kepabeanan. 3. Tujuan Operasional Untuk mengetahui Prosedur Penindakan Barang KirimanPos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta.
D. Manfaat Pengamatan Pengamatanini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut : 1. Bagi Penulis Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pelaksanaan Prosedur Penindakan Barang Kiriman Pos dalam kegiatan Impor.Serta sebagai pembanding dan informasi yang meluas antara teori yang dipelajari dengan pelaksanaan yang sebenarnya. 2. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta Dari hasil tugas akhir ini penulis berharap dapat menjadi masukan yang positif untuk bahan evaluasi dalam pertimbangan atau kebijakan dalam langkah selanjutnya dalam Pelaksanaan Prosedur Penindakan Barang Kiriman Pos di KPPBC TMP B Surakarta. 3. Bagi Pihak Lain Dari hasil tugas akhir ini penulis berharap dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai Prosedur Penindakan Barang Kiriman Pos.
