BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dan mutlak dibutuhkan bagi kehidupan

da

penghidupan

umat

manusia

sepanjang

masa.

Kedudukan air hingga kini belum dapat tergantikan posisinya oleh zat dan unsure lain.Dengan demikian tidak ada yang membantah dan meragukan

bahwa

air

merupakan

kebutuhan

dasar

bagi

manusia.Begitu penting nya air bagi manusia , sehingga hak atas air merupakan

hak

asasi

manusia

yang

fundamental.

Dengan

pengelolaan sumber daya air yang baik, akan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Mensyukuri rahmat dan karunia Tuhan ini tentu saja merupakan hal yang perlu dilakukan dalam menyikapi segala persoalan yang terkait dengan

air

dan

pemanfaatannya

untuk

sebesar-besarnya

kesejahteraan umat manusia, tetapi jelas hal ini tidak cukup dalam menjawab tantangan yang ada. Secara obyektif ilmiah sudah diketahui air adalah materi yang sangat berlimpah didapatkan di bumi ini sebagai senyawa kimia yang terdiri atas H2O.Pengetahuan mengenai jumlah air di bumi ini sama saja dengan memahami air sebagai karunia Tuhan rahmat bagi kehidupan umat manusia, karena memang dari informasi demikian tidak ada yang secara operasional dapat dilakukan,oleh karena itu diperlukan definisi operasional tentang segala sesuatu mengenai air dan segala aspeknya, baik air sebagai komoditi mau pun air sebagai sumber Daya Air sebagai komoditi

1 Kajian yuridis pembatalan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 Aninda Fitria Anwar Perpustakaan-Universitas Trisakti, 2016, telp. 5663232 ext. 8112, 8113, 8114, 8151, 8194

2

melihat air sebagai materi yang unik dengan berbagai fungsi dan kemampuan nya dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Sebagai air minum, air mampu menghilangkan rasa haus.setiap orang rata-rata membutuhkan air minum sejumlah tertentu antara dua sampai lima liter per hari, sesuai dengan kondisi iklim setempat dan ini adalah kebutuhan air minimal untuk bertahan hidup. Air dikaruniakan Tuhan yang Maha Esa kepada manusia untuk sumber kehidupan. Zat ini mutlak dibutuhkan untuk kelangsungan hidup semua makhluk dimuka bumi. Sebagai karunia yang diberikan tuhan, air yang berada di alam bebas haruslah diperlakukan sebagai benda publik yang hak penguasaannya menurut Undang-Undang dasar 1945 diserahkan penguasaannya oleh seluruh rakyat Indonesia kepada Negara. Atas dasar penguasaan tersebut, Negara kemudian menyerahkan

pengaturan

penggunaannya

kepada

pemerintah

Republik Indonesia. Air bukanlah komoditas yang bisa diciptakan manusia,Dengan teknologi manusia hanya mampu mengendalikan jumlah dan arah airnya.

Air

hujan

yang

jatuh

kepermukaan

bumi

dapat

di

transformasikan oleh manusia menjadi bahan baku untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup serta penghidupan yang sehat dan produktif, misalnya untuk keperluan minum dan rumah tangga, usaha industry, penunjang kegiatan pertanian, usaha perkebunan, perikanan dan pariwisata, serta sumber energy bagi pusat listrik tenaga uap dan tenaga air. Ketersediaan air tawar dialam relatif tetap,tetapi rentan waktu ketersediannya cenderung semakin tak menentu baik karena pengaruh perubahan iklim global maupun karena faktir local lain nya. Dilain pihak,

jumlah

kebutuhan

air

kian

meningkat

sejalan

dengan

perkembangan jumlah penduduk serta kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, kualitas air diberbagai tempat khususnya dimusim kemarau pun tidak semakin membaik bahkan malah memburuk dan tidak

Kajian yuridis pembatalan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 Aninda Fitria Anwar Perpustakaan-Universitas Trisakti, 2016, telp. 5663232 ext. 8112, 8113, 8114, 8151, 8194

3

memenuhi persyaratan kualitas sebagai air baku untuk kebutuhan tertentu dan ketika itu pula air menjadi benda langka yang diperebutkan banyak pihak.Permasalahan sumber air di Indonesia pada saat ini semakin kompleks, dan pengelolaan nya akan semakin menghadapi

tantangan

yang

semakin

berat.

Untuk

menjamin

ketersediaan air secara berkesinambungan diperlukan usaha –usaha pengelolaan sumberdaya air yang lebih baik dan handal. Sumber Daya Air merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya alam lainnya, Air adalah suber daya yang terbarui bersifat dinamis mengikuti siklus

hidrologi

mengalami

yang

secara

alamiah

perubahan

bentuk

dan

berpindah-pindah

sifat.Bagi

Indonesia

serta yang

merupakan Negara agraris yang tengah merintis arah pembangunan nasional menuju era industrialisasi. Peranan sumber daya air sangatlah menentukan. Disamping itu,sejalan dengan pertambahan penduduk Indonesia yang terus berlangsung, peranan sumber daya air dimaksudkan juga semakin menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Asas dan fungsi pengelolaan Sumberdaya air berdasarkan 1. Asas keadilan (fungsi social): Sumberdaya air memiliki fungsi social yang terkait dengan asas keadilan yaitu pengelolaan yang mengindahkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses dan kemanfaatan atas Sumberdaya air khususnya bagi masyarakat kurang/tidak mampu 2. Asas kemanfaatan (fungsi ekonomi): Sumberdaya aur juga mempunyai fungsi ekonomi yang terkait dengan asas kemanfaatan yaitu bahwa sumberdaya air harus digunakan untuk tujuan produktif yang

dapat

memberikan

manfaat

ekonomis

terbesar

bagi

masyarakat dan Negara 3. Asas kelestarian (fungsi ekologis): Sumberdaya air memiliki fungsi ekologis yang terkait dengan asas kelestarian yaitu bahwa sumberdaya air merupakan unsure alam yang penting dalam


4

menjaga kestabilan ekologis lingkungan dan dalam keadaan lingkungan yang stabil secara ekologis keberadaan Sumberdaya air dapat

dilestarikan

sehinggan

dapat

menjamin

kepentingan

kehidupan dimasa mendatang. Sedangkan Prinsip-prinsip yang perlu di pegang dalam pengelolaan SumberDaya Air antara lain: 1. Domain pengelolaan Sumberdaya Air bersifat holistic yang didasarkan pada manajemen keseluruhan siklus hidrologi 2. Air sebagai flowing resources yang menyandang fenomena eksternalitas dan nilai opurtinitas air berimplikasi diperlukannya pendekatan wilayah sungai yang menuntut perencanaan dan pengelolaan hulu dan hilir sungai dalam kesauan system 3. Pengelolaan Sumberdaya air harus berdasarkan batas hidrologi bukan berdasarkan batas administrasi 4. Integrasi manajemen kawasan off-stream&instream dalam satu kesatuan Daerah aliran sungai 5. Perencanaan tata ruang & tata lingkungan yang kondusif dengan upaya perlingungan sumberdaya air 6. Integrasi manajemen air permukaan air& airtanah 7. Pemanfaat dan pemancar air harus membayar 8. Hak kepemilikan air hanya pada Negara Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air untuk selanjutnya disebut sebagai UU SDA telah melegalkan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaan air tanpa kendali dan pengawasan (privatisasi). Hal ini tentu masalah sangat serius karena menggeser makna air yang sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang

akhirnya

berorientasi

pada

mencari

keuntungan

(profit).

Pergeseran makna ini terlihat dalam pengaturan mengenai hak guna usaha air yang dapat diberikan kepada swasta tanpa kendali dan pengawasan.


5

Keterlibatan swasta memang dijamin dalam UU SDA. Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 atas gugatan judicial review yang diajukan pada 2004 dan 2005 juga mengakui peran swasta.1 Namun, ketentuan tentang peran swasta dalam UU SDA dan penafsiran MK tersebut telah diselewengkan secara normatif yang berdampak pada teknis pelaksanaan. Hal ini antara lain dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9 PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang

menyebut

penyelenggara

pengembangan

SPAM

adalah

BUMN/BUMN, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat.2 Padahal, Pasal 40 ayat (2) UU SDA sudah dinyatakan pengembangan SPAM tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah.3 Langkah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 telah tepat demi mengantisipasi kejadian buruk seperti yang pernah dialami Argentina (1993), di mana hampir semua perusahaan air yang dimiliki negara dijual atau diberikan ke sektor swasta untuk mengelola, yang dikenal dengan Buenos Aires Water Concession. Disadari bahwa Pembatalan UU SDA jelas menimbulkan berbagai implikasi yang besar terhadap kontrak-kontrak, rencana kerjasama maupun investasi pengelolaan sumber daya air yang ada saat ini. Namun semua pihak harus memahami dan menghormati putusan MK yang telah konsisten memaknai dan menegakkan amanat konstitusi yang saat ini masih berlaku, serta merupakan dasar dan landasan ideologis negara. Oleh sebab itu guna menyikapi putusan MK secara arif dan bertanggungjawab, diusulkan beberapa langkah interim yang dapat diambil oleh semua pihak yang terkait.

1

Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PDAM), Pasal 1 angka 9 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 40 ayat (2) 2


6

Ijin-ijin

atau

kontrak-kontrak

yang

ada

dengan

pihak

swasta/kontraktor harus dihormati sampai berakhir masa berlakunya. meskipun UU Nomor 11Tahun1974 telah dinyatakan sebagai UU yang berlaku untuk mengisi kekosongan hukum, karena UU tersebut dibentuk sebelum era otonomi daerah, maka pemerintah perlu segera menetapkan perpu guna menjamin tetap berlangsungnya pengeloaan sumber daya air yang melibatkan swasta.Sejalan dengan penyiapan perpu, pemerintah dan DPR harus segera mempersiapkan RUU SDA yang baru, diawali dengan penetapannya sebagai RUU prioritas untuk tahun 2015. Mengingat penguasaan negara melalui BUMN/BUMD harus terwujud, maka pemerintah perlu menjamin bahwa partisipasi swasta dalam pengelolaan dan pengusahaan air hendaklah dilaksanakan melalui pembentukan konsorsium dengan BUMN dan/atau BUMD, dimana BMUN/BUMD harus menguasai saham mayoritas. Maka pemerintah perlu memberdayakan kemampuan BUMN dan BUMD secara manajemen, keuangan, SDM, teknis dan operasional. Untuk itu, Bappenas

bersama

Kementerian

Dalam

Negeri,

Kementerian

Keuangan misalnya perlu membuat prototype PDAM yang menjadi rujukan untuk dikembangkan di daerah-daerah. Putuan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013

4

yang telah

membatalkan seluruh UU Sumber Daya Air adalah putusan yang fenomenal yang patut disambut antusias oleh rakyat. Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan air kepada rakyat dan Mahkamah Konstitusi telah pula kembali mengalirkan air untuk menyegarkan sendi-sendi kehidupan seluruh rakyat. Selanjutnya, pemerintah harus konsisten dan konsekuen untuk menindaklanjuti dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan mengambil kembali sumbersumber air yang telah diberikan/dikuasakan kepada pihak swasta tertentu. Pengelolaan air yang dilakukan oleh masyarakat pun harus 4

Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.


7

menjadi perhatian dari pemerintah karena ditakutkan terdapat penyalahgunaan pengelolaan air yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah (bersama DPR RI) juga harus segera menyiapkan undang-undang baru sebagai pengganti UU Sumber Daya Air yang telah dibatalkan ini dengan merumuskan sebuah undang-undang yang benar-benar

sesuai

dengan

konstitusi

dan

berorientasi

pada

kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

B. Permasalahan Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air? 2. Apa dampak dari pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air? 3. Bagaimana pemberian izin pemanfaatan air setelah dibatalkan nya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian tersebut dimuka, di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Untuk menggambarkan pertimbangan dari pembatalan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Untuk menggambarkan dampak dari pembatalan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004. 3. Untuk menggambarkan pemberian izin pemanfaatan air setelah dibatalkan nya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.


8

D. Metode Penelitian Dalam skripsi ini, penelitian terdiri atas 6 (enam) bagian, menjadi tipe penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan cara penarikan kesimpulan). 1. Tipe Penelitian Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto adalah Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahanbahan hukum yang lain.Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Data dan Sumber Data Bedasarkan jenis dan bentuknya data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian, data-data serta informasi yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, yang meliputi bahan pustaka hukum yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa norma dasar atau kaidah dasar yaitu: 1) Undang-Undang Dasar 1945 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.


9

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat R.I Nomor 37/PRT/M/2015 b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, artikel ilmiah, bahan bacaan pendukung dari internet (virtual research. c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia ,artikel ,koran ,majalah ,situs,internet, jurnal politik serta makalah yang berkaitan.

3. Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan di beberapa tempat seperti Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, mencari data di internet

mengenai

Pertimbangan

Mahkamah

Konstitusi

membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

4. Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif, artinya pengolahan dan analisa data dengan menekankan pada kualitas dari data yang diperoleh. Data yang diperoleh secara langsung dari data kepustakaan holistik, dan komprehensif.


10

Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk mendapatkan pemahaman

mendalam

mengenai

persoalan

yang

diteliti.

Penggunaan metode analisis kualitatif ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa karakter data yang diperoleh oleh peneliti cukup beragam dan komprehensif serta tidak mudah untuk dikuantifikasikan.

5. Cara Penarikan Kesimpulan Metode penarikan kesimpulan yang digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu metode pengambilan kesimpulan yang berawal dari premis-premis umum menuju premis-premis yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengkaji premis-premis

umum mengenai konsep

perjanjian

terututup.

E. Kerangka Konsepsionil Sumber Daya Air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan.

Sangat

jelas

terlihat

bahwa

seluruh

manusia

membutuhkan air tawar5 Hukum Air merupakan bagian dari Hukum Agraria dalam arti Luas. Mengapa dikatakan demikian, karena Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 tidak hanya mengatur mengenai tanah saja melainkan mengatur mengenai seluruh bumi,air,dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa6.Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Hukum Air adalah bagian dari Hukum Agraria dalam arti yang luas. Upaya merumuskan lebih lanjut ketentuan hak 5 6

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_air Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 ayat

2.


11

atas air tidak bisa lepas dari landasan hukum yang sebelumnya berlaku. Oleh Karena itu bagaimana hak atas air diatur dalam peraturan perundanga-undangan yang berlaku. Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas air dibagi menjadi dua macam yaitu hak yang melekat dan menjadi bagian dari hak atas tanah dan hak atas air yang tidak berada diatas tanah yang dimiliki. Mengenai Hak yang pertama disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang tersebut bahwa hak atas suatu tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah tersebut , demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sementara itu untuk jenis hak yang kedua disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 47 ayat 1 bahwa hak yang di maksud disebut sebagai hak guna air yaitu hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain. Fungsi Air sebagai sumber pokok kehidupan masyarakat secara alami keberadaanya bersifat dinamis, mengalir ketempat yang lebih rendah, tanpa mengenal batas wilayah administrasi . keberadaan air yang mengikuti siklus hidrologis sangat erat hubunganya dengan kondisi

cuaca

pada

suatu

daerah.

Sehingga

menyebabkan

ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Pada suatu waktu, air sangat berlimpah khususnya dimusim hujan. Namun

sebaliknya

dimusim

kemarau

yang

berkepanjangan,

masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih. Disamping itu, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat telah mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang


12

berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air, dan meningkatnya daya rusak air, serta penurunan kualitas air 7 Untuk mendukung kondisi tersebut maka diperlukan konsep yang integrative dalam mengelola sumber daya air. Untuk itu dalam mengelola sumber daya air harus berdasarkan pola pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat dengan berdasar kepada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparasi dan akuntabilitas. Semakin jelas bahwa air merupakan unsur strategis nasional yang menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung kondisi tersebut , maka diperlukan instrument hokum yang tegas, yang menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya air. Selain itu, dengan berkembangnya tuntutan masyarakat akan pengakuan yang lebih nyata terhadap hak dasar manusia atas air serta adanya perlindungan terhadap kepentingan pertanian rakyat dan masyarakat ekonomi lemah telah mendorong paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu: 1. Pengelolaan secara menyeluruh dan terpadu 2. Perlindungan terhadap hak dasar manusia atas air 3. Keseimbangan antara pendayagunaan dengan konservasi 4. Keseimbangan antara penanganan fisik dan non fisik 5. Keterlibatan pihak yang berkepentingan didalam pengelolaan sumber daya air dalam spirit demokrasi dan pendekatan koordinasi. 6. Mengadopsi

prinsip

pembangunan

berkelanjutan

yang

berlandaskan atas keselarasan antara fungsi social, lingkungan hidup dan ekonomi.

7

Putusan Mahkamah Agung Nomor 85/PUU-XI/2013.


13

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 telah menjatuhkan putusan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945. Putusan MK yang merupakan jawaban atas tuntutan yang diajukan oleh PP Muhammadiyah tersebut telah membuka akses masyarakat terhadap sumber daya air, yang sebelumnya dimonopoli dan dikuasai sektor swasta tertentu. Putusan ini, selain telah sesuai dengan konstitusi juga senafas dengan apa yang dinginkan oleh Muhammad Hatta salah satu founding leaders Indonesia yang mengemukakan bahwa sesuai dengan cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah.

8

Putusan pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 meneguhkan kembali penguasaan negara terhadap air sebagai salah satu sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung oleh negara (BUMN dan BUMD), maka dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pelayanan air kepada masyarakat oleh negara akan tertunaikan secara maksimal seperti, penyediaan air baku, air untuk irigasi pertanian, air untuk kebutuhan rumah tangga, dan air untuk industri. Penyerahan pengelolaan air kepada sektor swasta atau di luar negara seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor

7

Tahun 2004 telah membawa dampak buruk terhadap pelayanan air kepada masyarakat. Selain itu, undang-undang tersebut juga telah memperparah tingkat krisis dan memperluas konflik perebutan sumber daya air di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang juga melahirkan 8

Ihwal Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya http://pushep.or.id/view_publikasi.php?id=55#.VepfjZHMbIW

Air

tersedia

di:


14

konflik terbuka antara masyarakat dengan swasta yang menguasai sumber daya air. Seluruh kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air oleh swasta yang ada sekarang, yang menurut konstitusi

dikuasai

negara,

harus

segera

dialihkan

kepada

BUMN/BUMD. Pengalihan sebagian besar atau seluruh saham swasta tersebut harus dilakukan secara prudent, transparan dan sesuai prinsip tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance, GCG). Untuk itu pemerintah perlu menerbitkan peraturan khusus sebagai rujukan, misalnya berbentuk perpres atau permen.

F. Sistematika Penulisan BAB I

:

PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang

masalah

yang

berisikan

pemaparan

mengenai latar belakang serta penjelasan mengapa topik tersebut dipilih, pokok permasalahan yang memaparkan pertanyaan dari permasalahan yang dipilih, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konsepsionil, dan sistematika penulisan.

BAB II

:

TINJAUAN PUSTAKA PENGAIRAN MENURUT PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

DI

INDONESIA Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah hukum pengairan, Hubungan hukum Air dan Hukum Agraria,kewenangan Negara mengatur sumber daya air,pengairan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 1974,dan Pengertian Sejarah dan Teori privatisasi


15

BAB III

:

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan pembatalan UU SDA dan pertimbangan hukum

BAB IV

:

ANALISIS

YURIDIS

MAHKAMAH

TERHADAP

PUTUSAN

KONSTITUSI

MENGENAI

PEMBATALAN UU SUMBER DAYA AIR NOMOR 7 TAHUN 2004 Bab

ini

merupakan

pengolahan

dan

analisis

terhadap putusan nomor 85/PUU-XI/013 tentang pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi

BAB V

:

PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian penulis mengenai pokok permasalahan yang diambil dan saran yang penulis berikan.


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Recommend Documents