BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan pendidikan saat ini telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan bagi pembangunan nasional. Pendidikan dipandang sebagai salah satu dari berbagai investasi yang dianggap sangat menentukan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, kemajuan yang telah dialami dalam pembangunan nasional terasa belum optimal karena terjadinya kesenjangan keberhasilan pembangunan yang bervariasi antar daerah di Indonesia. Upaya perbaikan di bidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk selalu dilaksanakan agar masyarakat dapat maju dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa upaya yang dilaksanakan antara lain penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui penataran-penataran, perbaikan sarana-sarana pendidikan, program sertifikasi guru, dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat. Semua keberhasilan agenda reformasi pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang berada paling depan, yaitu guru. Dalam dunia pendidikan, peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting 1
dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri. Di lain pihak, kondisi dunia pendidikan sekarang ini dihadapkan pada masalah yang kompleks. Persoalan pendidikan tidak hanya bertaut pada masalah gedung sekolah yang hampir runtuh, tetapi juga pada persoalan klasik, yakni kurangnya tenaga guru, guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (mismatch), kualifikasi rendah, disparitas kompetensi, dan distribusi. Hal ini dapat dibuktikan oleh kondisi Indonesia saat ini yang masih kekurangan 200.000 tenaga guru (Ditjen PMPTK, 2010). Kekurangan guru terbesar adalah tenaga guru SD kemudian berturut-turut SMP, SMA dan SMK, dan TK. Jika dicermati pada banyak kasus, sebenarnya bukan kekurangan guru yang terjadi, tetapi pendistribusian guru yang tidak efektif. Beberapa guru mempunyai kelas yang sangat kecil dan yang lainnya ada guru yang mempunyai kelas yang terlalu banyak siswa, dan kedua-duanya tidak efektif dan efisien. Umumnya, jumlah guru pada daerah perkotaan cukup bahkan pada beberapa sekolah berlebih. Terkonsentrasinya guru di perkotaan menyebabkan sekolah di pedesaan mengalami kekurangan guru. Kenyataan sekarang ini, rasio guru dan siswa di Indonesia 1 : 14, berarti sudah ideal karena melampaui rasio guru dan murid di negara maju seperti Korea Selatan 1 : 30, Jepang 1 : 20, dan Malaysia 1 : 25. Namun, karena pendistribusian guru yang tidak merata mengakibatkan menumpuknya guru-guru di sekolah perkotaan, sedangkan di sekolah pedesaan masih kekurangan guru. Sekitar 76 % sekolah di perkotaan mengalami kelebihan guru, sementara 83 % sekolah di pelosok dan pedesaan kekurangan guru (Ditjen Dikti, 2010). Persoalan distribusi guru hampir terjadi di seluruh Indonesia. Akibatnya, pada daerah yang kekurangan guru, guru harus 2
mengajarkan beberapa mata pelajaran dan harus mengajar lebih dari satu kelas. Sebaliknya, pada daerah yang kelebihan guru, pemberlakuan jumlah jam mengajar 24 jam tatap muka per minggu bagi guru bersertifikat pendidik tidak dapat terpenuhi. Jumlah guru yang telah lulus sertifikasi sampai dengan tahun 2010 sebanyak 753.155 orang (PMPTK, 2010). Ternyata bagi guru yang sudah disertifikasi pun muncul masalah karena kesulitan memenuhi jumlah jam mengajar yang merupakan kewajibannya sebanyak 24 jam mengajar per minggu. Akibat lain dari persoalan distribusi dan kesulitan pemenuhan 24 jam tatap muka per minggu tersebut adalah terjadinya mismatch. Menurut data yang dikeluarkan PMPTK (2007) terdapat 16,22% guru-guru yang mismatch. Dari lima bidang studi yang diteliti saat itu terdapat mismatch pada PKN 15,22%; Pendidikan Agama sebesar 20,80%; Tata Niaga sebesar 27,88%; Fisika sebesar 15,53%; dan Seni sebesar 52,93%. Dampak tidak terpenuhinya kewajiban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu produktivitas guru menjadi rendah dan ketidakefisienan anggaran. Selain itu, mismatch berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pendidikan secara nasional. Alternatif solusi yang dapat ditempuh adalah menambah jumlah rombongan belajar (rombel) dan atau guru mencari (sendiri) tambahan jam mengajar ke sekolah lain. Dari dua alternatif itu, solusi pertama adalah yang paling tepat, namun sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan penambahan rombel akan berdampak pada diperlukannya ruang kelas baru, perangkat teknis lain, seperti sarana pembelajaran seperti buku penunjang, laboratorium, dan alat-alat peraga pembelajaran. Selain itu, pemekaran jumlah rombel juga berdampak pada membengkaknya dana operasional sekolah dan rendahnya tingkat ketercapaian proses pembelajaran. 3
Solusi kedua juga sulit untuk dilaksanakan, mengingat setiap sekolah mengalami kesulitan yang sama. Setiap guru tidak mempunyai data akurat untuk memilih sekolah mana yang masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Kalaupun ada, belum tentu mengakomodasi jenis mata pelajaran yang dibutuhkan. Terutama dirasakan oleh guru-guru mata pelajaran non-ujian nasional (UN) yang jumlah jam mengajarnya dua jam per minggu. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, para guru harus memiliki kompetensi alternatif yang merupakan kompetensi tambahan selain kompetensi utama. Pemilikan kompetensi tambahan dapat dilakukan melalui penambahan pendidikan akademik baik bagi mereka yang masih menempuh atau sudah lulus S1 kependidikan maupun guru dalam jabatan yang telah bersertifikat pendidik. Hal ini dapat dilakukan melalui Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (Program S1 KKT). Hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan Program S1 KKT adalah bahwa program ini harus tetap sejalan dengan prinsipprinsip profesionalitas guru dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam konteks di SD, kewenangan utama guru SD adalah sebagai guru kelas dengan kewenangan tambahan sebagai guru SMP pada salah satu dari lima (5) mata pelajaran pokok di SD (Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS). Pada tingkat SMP dan SMA, kewenangan utama sebagai guru pada satu mata pelajaran, ditambah dengan kewenangan tambahan pada salah satu mata pelajaran yang berada dalam satu rumpun, atau mata pelajaran lain yang memiliki substansi keilmuan yang dekat. Sedangkan untuk guru SMK, kewenangan tambahan adalah kewenangan utama sebagai guru pada salah satu mata pelajaran produktif dengan kewenangan tambahan sebagai guru pada salah satu mata pelajaran adaptif yang relevan. Untuk pelaksanaan Program S1 KKT ini diperlukan adanya pedoman pelaksanaan. 4
B. Dasar Hukum 1. Undang-undang 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
C. Tujuan Program S1 KKT ini bertujuan menghasilkan guru dan calon guru yang memiliki keunggulan dalam kompetensi sebagai guru profesional dengan kewenangan tambahan mengajar mata pelajaran lain di luar kewenangan utama. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut.
1. Memberi acuan bagi LPTK dalam menyelenggarakan Program S1 KKT. 2. Memberi arah bagi LPTK penyelenggara Program S1 KKT agar sesuai dengan prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi. 3. Menjadi acuan minimal dalam penjaminan mutu penyelenggaraan Program S1 KKT.
5
6
BAB II PROFIL LULUSAN DAN PESERTA PROGRAM
Dalam rangka menghasilkan guru dan calon guru yang memiliki kompetensi dengan kewenangan tambahan sebagaimana dijelaskan pada Bab 1 maka dideskripsikan profil lulusan dan persyaratan peserta program.
A. Profil Lulusan Profil lulusan dibedakan menjadi profil umum dan profil khusus sebagai berikut.
1. Profil Umum Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan usia dini sampai sekolah menengah. Kedudukan guru dalam sistem persekolahan menempati posisi strategis, berada di garis paling depan, mengajar di depan kelas, menghadapi dan mengatasi secara langsung berbagai persoalan yang terjadi dengan peserta didik di kelas dan di sekolah, baik yang bersifat akademik maupun yang bersifat nonakademik. Keberhasilan peserta didik menguasai pengetahuan dan mengasah ketajaman keterampilan, bergantung kepada guru dalam memberi arahan, tuntutan, bimbingan, dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, guru bukan hanya menjadi ujung tombak pendidikan di sekolah, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan secara nasional. Profil umum lulusan Program S1 KKT sebagai berikut.
7
a. Religius dan Berkarakter Kuat Guru memiliki sifat religius, taat beragama dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan sungguh-sungguh dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, sehingga dapat menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik dan masyarakat di lingkungannya. Guru memiliki karakter yang kuat sebagai hasil dari olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa/karsa. Karakter yang kuat tercermin pada nilai utama karakter: jujur, cerdas, tangguh dan peduli. 1) Jujur adalah lurus hati, tulus, ikhlas, menyatakan apa adanya; terbuka; konsisten antara yang dikatakan dan yang dilakukan; berani berkata benar; dapat dipercaya; dan tidak curang. 2) Cerdas adalah berfikir secara cermat dan tepat, bertindak dengan penuh perhitungan; rasa ingin tahu yang tinggi; berkomunikasi efektif dan empatik; bergaul secara santun; menjunjung kebenaran dan kebajikan; mencintai Tuhan dan lingkungan 3) Tangguh adalah pantang menyerah; andal; kuat berpendirian; disiplin; tabah; dan memiliki kemampuan bertahan hidup (survival) yang tinggi. 4) Peduli adalah memperlakukan orang lain dengan sopan; bertindak santun; toleran terhadap perbedaan; tidak suka menyakiti orang lain; mau mendengar orang lain; mau berbagi; tidak merendahkan orang lain; tidak mengambil keuntungan dari orang lain; mampu bekerjasama; mau terlibat dalam kegiatan masyarakat; menyayangi manusia dan makhluk lain; setia; cinta damai dalam menghadapi persoalan. b. Unggul dalam Kompetensi Pedagogik dan Profesional Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan 8
pembelajaran. Kemampuan pengelolaan pembelajaran seorang guru dicerminkan dengan memahami landasan kependidikan, memahami perkembangan peserta didik, mengembangkan kurikulum atau silabus, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, memanfaatkan teknologi pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar, mendorong peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dan memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya serta mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Guru sekurang-kurangnya memiliki (a) penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu, dan (b) penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.
c. Kuat dalam Kompetensi Kepribadian dan Sosial Guru yang unggul dalam kompetensi kepribadian dapat menunjukkan sosok utuh guru yang mencerminkan ciri-ciri dan sifatsifat berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi sosial dapat berupa berkomunikasi lisan, tulisan dan/atau isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 9
secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan orang tua/wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
d. Efektif dalam Berkomunikasi Sebagai anggota masyarakat, guru dapat berkomunikasi melalui lisan, tulisan, atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Guru juga dapat bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku, serta menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Komunikasi merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat memberikan kejelasan pesan yang disampaikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahan informasi yang diterima. Kemampuan komunikasi guru yang hebat dicirikan dengan penyampaian pesan yang sistematis dan runtut, menggunakan bahasa baku, intonasi suara yang tepat, dan penggunaan bahasa tubuh yang sesuai.
e. Jujur dan Berwibawa Pendidikan membantu peserta didik memiliki kepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan guru yang jujur dan berwibawa serta berkemampuan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, memiliki citra diri yang positif,
10
memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi dan sifat empati yang tinggi.
f. Berpenampilan Menyenangkan Guru memiliki penampilan yang mantap, meyakinkan dalam setiap langkah, sikap, dan tutur kata, sehingga memberi kesan baik dan mendalam bagi peserta didik. Selain itu, guru memiliki sifat kepemimpinan yang tegas, disiplin, taat aturan, dan teguh dalam pendiriannya yang digunakan sebagai bekal untuk membina, mengarahkan, membimbing, dan menuntun peserta didik menjadi manusia yang cerdas, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Dengan penampilan yang mantap tersebut dapat membetahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
a. Memiliki Kewenangan Tambahan Vertikal Kewenangan tambahan vertikal adalah lulusan program S1 KKT yang mampu melaksanakan tugas mengajar bidang studi utama pada jenjang pendidikan yang berbeda, yaitu pada SD/MI dan SMP/MTs atau SMP/MTs dengan SMA/MA/SMK.
b. Memiliki Kewenangan Tambahan Horizontal Kewenangan tambahan horizontal adalah lulusan Program S1 KKT mampu melaksanakan tugas mengajar bidang studi lain yang serumpun dengan bidang studi utamanya pada jenjang pendidikan yang sama.
c. Memiliki Kewenangan Tambahan Bidang Khusus g. Memiliki Etos Kerja dan Komitmen Tinggi
Kewenangan tambahan bidang khusus adalah lulusan Program S1 KKT mampu melaksanakan tugas di luar kewenangan utamanya. Kewenangan ini khusus diperuntukkan bagi peserta program S1 KKT yang telah bersertifikat pendidik, namun tidak mengajar sesuai dengan bidang studi utamanya.
Etos kerja merupakan nilai yang dianut seseorang dalam menempuh kehidupannya yang terkait dengan kerja. Etos kerja yang dimiliki seseorang akan mewarnai komitmen kerja seseorang. Etos kerja sebagai suatu nilai yang mewarnai perilaku kerja seseorang, pembentukannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dianut seseorang. Dalam hubungan dengan menjalankan jabatan profesional guru, maka peningkatan kinerja guru perlu dilakukan pembinaan sejak mereka menempuh pendidikan akademik, dalam rangka meningkatkan etos kerja dan komitmen terhadap pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan.
Peserta Program S1 KKT dibedakan menjadi Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C.
2. Profil Khusus
a. Kelompok A adalah mahasiswa S1 Kependidikan yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah kewenangan utama selain skripsi dan sedang menulis skripsi.
B. Peserta Program S1 KKT 1. Persyaratan Peserta
Profil khusus lulusan yang diharapkan sebagai berikut. 11
12
b. Kelompok B adalah lulusan S1 Kependidikan yang belum menjadi guru/belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). c. Kelompok C adalah Guru telah bersertifikat pendidik dan berkualifikasi S1 tetapi mengajar tidak sesuai kewenangan utamanya (mismatch) atau tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Persyaratan untuk masing-masing kelompok peserta sebagai berikut. a. Kelompok A 1) Mahasiswa S1 program studi kependidikan yang serumpun dengan bidang studi yang akan diambil pada Program S1 KKT (lihat contoh lampiran 1) 2) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, kecuali skripsi yang dibuktikan dengan Transkrip Akademik yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
9) Persyaratan lain yang ditentukan di masing-masing LPTK penyelenggara.
b. Kelompok B 1) Berijazah S1 Kependidikan dari LPTK yang terakreditasi pada Program Studi yang serumpun dengan yang akan diambil pada Program S1 KKT (lihat contoh lampiran 1) 2) IPK minimal 3,00 3) Bersedia mengikuti Progam S1 KKT sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4) Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 5) Berkelakuan baik dan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
3) IPK minimal 3,00;
6) Tidak menuntut diangkat sebagai PNS setelah menyelesaikan studi Program S1 KKT; dan
4) Proposal skripsi (tugas akhir) yang telah disetujui oleh pembimbing;
7) Persyaratan lain yang ditentukan di masing-masing LPTK penyelenggara.
5) Bersedia mengikuti Program S1 KKT sesuai dengan peraturan yang berlaku; 6) Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 7) Berkelakuan baik dan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; 8) Mendapatkan izin/rekomendasi tertulis mahasiswa S1 KKT dari Dekan; dan 13
sebagai
calon
c. Kelompok C 1) Bersertifikat pendidik tetapi tidak sesuai dengan bidang studi utama pada ijazah S1; 2) Memiliki kualifikasi akademik S1 Kependidikan dari LPTK yang terakreditasi; 3) Memiliki NUPTK;
14
4) Bersedia mengikuti Program S1 KKT sesuai dengan peraturan yang berlaku;
(3)
Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
5) Bersedia ditugaskan kembali di wilayah asal yang telah ditentukan setelah lulus Program S1 KKT;
(4)
Proposal penelitian skripsi yang disahkan oleh pembimbing dan pimpinan jurusan/prodi (Khusus Kelompok A);
(5)
Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program S1 KKT sesuai peraturan yang berlaku;
(6)
Surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS setelah yang bersangkutan menyelesaikan Program S1 KKT;
(7)
Surat izin/rekomendasi dari dekan;
(8)
Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
(9)
Surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang;
6) Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 7) Berkelakuan baik dan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; 8) Mendapatkan izin/rekomendasi tertulis sebagai calon peserta Program S1 KKT dari pemerintah daerah setempat; dan 9) Persyaratan lain yang ditentukan di masing-masing LPTK penyelenggara.
2. Rekrutmen Peserta Sistem perekrutan harus mampu menjaring dan menyaring putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pendidik profesional. Untuk memperoleh masukan seperti di atas, sistem perekrutan mahasiswa program S1 KKT dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut. a. Seleksi Administrasi 1) Calon Peserta Program S1 KKT Kelompok A dan B a) Calon peserta mendaftar ke LPTK penyelenggara dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: (1)
Formulir pendaftaran calon peserta program;
(2)
Fotokopi ijazah S1 dan Transkrip Nilai yang sudah dilegalisasi oleh pejabat berwenang (khusus Kelompok B); 15
(10) Surat keterangan bebas napza dari instansi yang berwenang; dan (11) Persyaratan administratif lain yang ditentukan oleh LPTK penyelenggara. b) LPTK Penyelenggara melakukan seleksi administrasi calon mahasiswa Program S1 KKT dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. 2) Calon Peserta Program S1 KKT Kelompok C a) Calon peserta melakukan pendaftaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: (1)
Mengisi formulir pendaftaran calon peserta program
16
(2)
Fotokopi ijazah S1 dan transkrip nilai yang sudah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
(3)
Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program S1 KKT pendi sesuai peraturan yang berlaku;
(4)
Surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS setelah yang bersangkutan menyelesaikan Program S1 KKT;
(5)
Surat pernyataan izin/rekomendasi dari pemerintah daerah;
(6)
Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
(7)
Surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang;
(8)
Surat keterangan bebas napza dari instansi yang berwenang;
(9)
Persyaratan administratif lain yang ditentukan oleh LPTK penyelenggara.
b) Dinas Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi calon mahasiswa Program S1 KKT dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;
melaporkan ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditdiktendik) Ditjen Dikti dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP & PMP). 3) Mekanisme dan instrumen seleksi akademik diatur oleh LPTK penyelenggara.
c. Mekanisme Perekrutan Mekanisme perekrutan S1 KKT meliputi penetapan kuota kabupaten/kota, sosialisasi, seleksi, penetapan calon yang dinyatakan lulus, dan pengumuman hasil seleksi. Pelaksanaan perekrutan calon mahasiswa melibatkan: BPSDMP & PMP; Ditjen Dikti; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan LPTK. Alur perekrutan mahasiswa Program S1 KKT disajikan pada Gambar 1. BPSDMP & PMP dan Ditjen Dikti menetapkan Kuota
BPSDMP & PMP dan Ditjen Dikti melakukan sosialisasi
Disdik Prov/Kab/Kota dan LPTK melakukan sosialisasi dan pendaftaran calon mahasiswa
Verifikasi dokumen dan seleksi akademik oleh LPTK
c) Daftar calon mahasiswa Program S1 KKT yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya dikirim ke LPTK Penyelenggara untuk dilakukan verifikasi.
Peserta mengisi formulir dan melengkapi dokumen serta mengirimkan ke Disdik Kab/Kota (Kelompok C) dan LPTK (Kelompok A & B)
b. Seleksi Akademik oleh LPTK 1) LPTK melakukan seleksi akademik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPTK yang bersangkutan. 2) LPTK menetapkan hasil seleksi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan 17
Pengumuman dan pelaporan hasil seleksi secara online
Seleksi administrasi oleh Disdik Kab/Kota (Kelompok C) dan LPTK (Kelompk A & B)
Gambar 1: Alur Mekanisme Perekrutan Mahasiswa Program S1 KKT 18
Penjelasan alur mekanisme perekrutan mahasiswa Program S1 KKT sebagai berikut. a. BPSDMP & PMP dan Ditjen Dikti menetapkan kuota; b. BPSDMP & PMP dan Ditjen Dikti melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Program S1 KKT kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan LPTK tentang perekrutan mahasiswa dan pelaksana Program S1 KKT; c.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran ke sekolah/calon mahasiswa;
sosialisasi
d. Peserta mengisi formulir pendaftaran; e. Formulir pendaftaran dilengkapi dokumen persyaratan pendaftaran, dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi calon mahasiswa Kelompok C dan ke LPTK penyelenggara bagi calon mahasiswa kelompok A dan kelompok B. f.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan menetapkan calon peserta yang lulus, selanjutnya mengirimkannya ke LPTK penyelenggara beserta dokumen persyaratan pendaftaran.
g. LPTK melakukan verifikasi dokumen dan seleksi akademik melalui tes dan/atau non tes. h. LPTK mengumumkan hasil seleksi dan melaporkan secara online dan melaporkannya ke Ditjen Dikti dan BPSDMP & PMP.
19
20
BAB III KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN
Program S1 KKT merupakan pendidikan akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa yang terkait dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Oleh karena itu, kurikulum dan sistem pembelajaran yang diterapkan pada program ini difokuskan pada penguatan kompetensi tersebut.
bidang studi kewenangan tambahan sebanyak 36 SKS (75%), dan mata kuliah bidang kependidikan sebanyak 12 SKS (25%). Matakuliah bidang kependidikan sekurang-kurangnya ditujukan untuk mengembangkan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Sedangkan matakuliah bidang studi kewenangan tambahan ditetapkan oleh program studi penyelenggara Program S1 KKT. Pelaksanaan kurikulum untuk disajikan sebagaimana Gambar 2 dan 3.
Semester I
masing-masing
kelompok
Kompetensi Akademik Bidang Studi Kewenangan Tambahan 24 SKS (100%)
A. Kurikulum 1. Struktur Kurikulum
Gambar 2: Pelaksanaan Kurikulum Program S1 KKT untuk Kelompok A dan B
Kurikulum Program S1 KKT untuk mahasiswa kelompok A dan B, hanya difokuskan pada pengembangan kompetensi akademik bidang studi kewenangan tambahan. Oleh karena itu, kurikulum untuk dua kelompok ini hanya mencakup matakuliah bidang studi kewenangan tambahan (tidak ada matakuliah kependidikan). Kurikulum Program S1 KKT untuk mahasiswa kelompok C bertujuan untuk mengembangkan kompetensi akademik bidang studi dan kependidikan kewenangan tambahan. Oleh karena itu, kurikulum untuk kelompok ini terdiri atas matakuliah bidang studi dan matakuliah kependidikan kewenangan tambahan.
Semester I
Kompetensi Akademik Bidang Studi Kewenangan Tambahan 24 SKS (50%)
Semester II
Kompetensi Akademik Bidang Studi Kewenangan Tambahan 12 SKS (25%)
2. Beban Studi
Kompetensi Akademik Bidang Kependidikan Kewenangan Tambahan 12 SKS (25%)
Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa kelompok A dan B, sebanyak 24 SKS. Untuk mahasiswa kelompok C, beban studi yang harus ditempuh sebanyak 48 SKS, yang terdiri atas mata kuliah
Gambar 3: Pelaksanaan Kurikulum Program S1 KKT untuk Kelompok C
21
22
Keterangan Gambar:
2. Berfikir Tingkat Tinggi
Gambar 2: Beban studi mahasiswa Program S1 KKT kelompok A dan B sebanyak 24 sks (100%) yang dilaksanakan dalam satu semester.
Pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (higher order thinking), meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
Gambar 3: Beban studi mahasiswa Program S1 KKT kelompok C sebanyak 48 sks yang dilaksanakan dalam dua semester. Semester 1 sebanyak 24 sks (50%) matakuliah bidang studi kewenangan tambahan dan Semester 2 sebanyak 12 sks (25%) matakuliah bidang studi kewenangan tambahan 12 sks (25%) matakuliah bidang kependidikan kewenangan tambahan
B. Sistem Pembelajaran Sistem pembelajaran dalam Program memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut.
S1
KKT
3. Berbasis Karakter Proses pembelajaran di samping diarahkan pada pencapaian tujuan instruksional (instructional effects) juga harus mengembangkan kepribadian mahasiswa untuk menjadi guru yang berkarakter, seperti jujur, peduli, tanggung jawab, cerdas, serta memiliki kemampuan komunikasi, menghargai pendapat orang lain, dan mendengarkan pendapat orang.
harus
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Keaktifan Peserta Didik Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui pemberian kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari. Dengan demikian LPTK penyelenggara dapat menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang paling tepat sesuai kebutuhan peserta didik dengan mempertimbangkan latar belakang kompetensi S1 Kependidikan bidang studi utama.
23
Keterampilan memanfaatkan multimedia dan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran.
5. Kontekstual Dalam melaksanakan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan seharihari. Konsep-konsep tersebut harus disajikan dengan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Active Learning In Higher Education (ALIHE) dan pendekatan Active Learning In School (ALIS). 24
6. Belajar dengan Berbuat. Prinsip learning by doing tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.
25
26
BAB IV
meningkatnya mutu guru, diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
STRATEGI IMPLEMENTASI 3. Berbasis Kebutuhan
Penyelenggaraan program S1 KKT dilakukan berbasis azasazas obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, orientasi mutu, berbasis kebutuhan, dan kerja sama (kolaborasi). Dengan menerapkan asasasas ini diharapkan penyelenggaraan Program S1 KKT dapat berjalan efektif dan efisien.
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan serta penjaminan mutu hasil Program S1 KKT, jumlah peserta setiap tahun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, atau pemerintah propinsi/kabupaten/kota berdasarkan proyeksi kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Untuk itu diperlukan analisis kebutuhan secara mendalam dilihat dari mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, jenjang satuan pendidikan, dan sebaran wilayah.
1. Objektif, Transparan, dan Akuntabel
4. Kolaboratif
Objektif yaitu mengacu kepada proses penyelenggaraan yang sesuai dengan ketentuan dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses pendidikan yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil Program S1 KKT. Akuntabel merupakan proses yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
Penyelenggaraan Program S1 KKT dilaksanakan melalui kerjasama internal LPTK penyelenggara maupun eksternal. Kerjasama internal dimaksudkan bahwa Program S1 KKT dilaksanakan secara bersama-sama antara dua program studi atau lebih dalam sebuah LPTK. Untuk mengoptimalkan kolaborasi ini diperlukan koordinasi dan pengelolaan yang sinergis di lingkungan internal LPTK. Selain itu, penyelenggaraan Program S1 KKT juga harus dilaksanakan secara kolaboratif antara LPTK dengan pemangku kepentingan di luar LPTK, terutama Ditjen Dikti dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna atau calon pengguna lulusan. Kolaborasi ini ditekankan pada penyamaan visi tentang kebutuhan pengguna lulusan yang harus dipenuhi oleh LPTK dan sebaliknya.
A. Asas Penyelenggaraan
2. Berorientasi Peningkatan Mutu Guru Program S1 KKT merupakan upaya dalam meningkatkan mutu guru atau calon guru. Guru yang telah lulus mengikuti Program S1 KKT dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan dapat diberi tugas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan
27
28
B. Tahapan Penyelenggaraan 1. Tahap Persiapan Penyelenggaraan Program S1 KKT diawali persiapan yang berupa orientasi yang difokuskan pada analisis konteks dan kebutuhan (context and needs analysis). Analisis dilaksanakan melalui langkah penelitian atau pengkajian untuk mengumpulkan data tentang sejauh mana Program S1 KKT dirasakan sebagai kebutuhan masa kini dan masa mendatang bagi peningkatan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan. Pada tahap ini juga dilakukan kegiatan analisis kemampuan (capacity analysis) dari masing-masing LPTK penyelenggara Program S1 KKT, yaitu suatu analisis kemampuan LPTK dalam menyelenggarakan program secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini sebagai berikut.
a. Penetapan Kebijakan Nasional Program S1 KKT Langkah ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan sistem penyelenggaraan Program S1 KKT yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana diuraikan di atas. Hal-hal yang dipersiapkan pada tahap ini meliputi: 1) Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Program S1 KKT dengan kebijakan-kebijakan lain di bidang pendidikan nasional. 2) Pengembangan naskah akademik sistem penyelenggaraan Program S1 KKT. 3) Penetapan standar proses dan hasil Program S1 KKT. 4) Mengembangkan dan menetapkan Pedoman Program S1 KKT. 5) Melakukan koordinasi antar LPTK Penyelenggara dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. 29
6) Pengembangan sistem dan mekanisme seleksi LPTK dan program studi penyelenggara Program S1 KKT. 7) Pengembangan sistem dan perangkat monitoring dan evaluasi Program S1 KKT. 8) Penetapan kabupaten/kota yang menjadi wilayah LPTK penyelenggara Program S1 KKT. 9) Sosialisasi mekanisme dan pelaksanaan Program S1 KKT kepada LPTK penyelenggara Program S1 KKT dan pemerintah daerah serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
b. Penetapan Program Studi Penyelenggara Penyelenggara Program S1 KKT adalah program studi kependidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
c. Sinkronisasi Pendidikan
Kebijakan
antara
LPTK
dengan
Dinas
LPTK yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara melaksanakan sinkronisasi Kebijakan dengan Dinas Pendidikan. Sinkronisasi dimaksud meliputi kegiatan diskusi, saling tukar pemahaman, dan penggalangan komitmen bersama demi tercapainya kesamaan visi tentang Program S1 KKT. Kegiatan sinkronisasi antara LPTK dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk mensikronkan antara kebutuhan pemda dengan program studi yang tersedia di LPTK. Kebutuhan dimaksud meliputi (1) macam bidang studi, (2) jumlah masing-masing bidang studi, dan (3) spesifikasi kualifikasi guru. Kegiatan sinkronisasi dilakukan melalui pertemuan sosialisasi Program S1 KKT yang dihadiri Dinas Pendidikan dan 30
diharapkan terjadi: (1) peningkatan pemahaman, (2) peningkatan motivasi, dan (3) peningkatan dukungan bersama atas keberhasilan Program S1 KKT. Sinkronisasi juga dilakukan dalam rangka rekrutmen masukan calon mahasiswa yang berasal dari guru. d. Konsolidasi Internal LPTK Penyelenggara LPTK yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Program S1 KKT harus melaksanakan konsolidasi internal guna melakukan persiapan untuk (1) rekrutmen mahasiswa, (2) pelaksanaan perkuliahan, dan (3) monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam konsolidasi internal ini meliputi sebagai berikut. 1) Sistem dan mahasiswa.
perangkat
pendukung
rekrutmen
dan
seleksi
2) Mengembangkan kurikulum Program S1 KKT. 3) Menyusun pedoman teknis penyelenggaraan Program S1 KKT di LPTK yang bersangkutan. 4) Mengembangkan silabus, satuan acara perkuliahan, bahan ajar, dan perangkat pembelajaran lainnya. 5) Penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi manajemen Program S1 KKT.
2. Tahap Pelaksanaan a. Rekrutmen Peserta Peserta Program S1 KKT terdiri dari (1) mahasiswa S1 kependidikan yang tinggal menyelesaikan skripsi atau tugas akhir, (2) sarjana (S1) kependidikan yang belum menjadi guru, dan (3) guru yang telah bersertifikat pendidik tetapi tidak sesuai dengan kewenangan utama (mismatch). Persyaratan peserta dan prosedur rekrutmen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Bab 2 pedoman ini.
b. Proses Pembelajaran Program S1 KKT diselenggarakan dalam rangka perluasan kompetensi akademik mahasiswa. Oleh karena itu proses pembelajaran yang dilaksanakan harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan pada Bab 3, yang meliputi: keaktifan peserta didik, fokus pada higher order thinking, berbasis karakter, memanfaatkan teknologi informasi, kontekstual, pembelajaran inovatif dan bervariasi, dan belajar dengan berbuat. Selain itu, pembelajaran juga harus dilaksanakan dengan penerapan pendekatan sistem yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian secara konsisten.
6) Pengembangan sistem dan perangkat penjaminan mutu.
c. Evaluasi Pembelajaran
7) Meningkatkan kapasitas pengelolaan (managemen) pada tingkat insitusi pendidikan tinggi (universitas), fakultas, jurusan dan program studi.
Evaluasi pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar dan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut.
31
32
1) Evaluasi dilaksanakan oleh dosen pengampu matakuliah di bawah koordinasi program studi/jurusan yang menyelenggarakan program S1 KKT.
2) Evaluasi didasarkan pada prinsip-prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. 3) Evaluasi menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan karakteristik peserta didik. 4) Evaluasi menggunakan instrumen yang memenuhi persyaratan: (a) substansi, yang berarti merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, yang berarti memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif. 5) Instrumen dikembangkan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional, atau bahkan ke arah kompetensi sosial dan kepribadian. 6) Instrumen evaluasi lebih diarahkan kepada pemecahan masalah (problem-based learning) kasus otentik yang terjadi dalam proses pembelajaran, yaitu mengapa, bagaimana penyelesaiannya, dan pendekatan pedagogis apa yang digunakan. 7) Instrumen penilaian harus diupayakan mengukur tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) secara proporsional sesuai dengan karakteristik kompetensi yang diujikan.
d. Ujian Komprehensif Ujian komprehensif bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa untuk memecahkan masalah yang membutuhkan pendekatan komprehensif lintas kompetensi yang diperoleh melalui matakuliah-matakuliah yang ditempuh selama mengikuti Program S1 KKT. Ujian komprehensif dilaksanakan melalui ujian tulis, lisan, dan 33
kinerja. Ujian tulis dan lisan difokuskan untuk menilai kemampuan memecahkan masalah secara kompherensif, analitis-sintesis dan mengkomunikasikannya secara tertulis dan lisan. Ujian kinerja difokuskan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran melalui praktik mengajar (peer teaching). Ujian komprehensif dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban belajar yang harus ditempuh dalam Program S1 KKT. Ketentuan teknis ujian komprehensif diatur oleh masing-masing LPTK penyelenggara.
e. Penentuan Kelulusan dan Yudisium 1) Kelulusan mahasiswa terdiri dari kelulusan matakuliah dan kelulusan program. 2) Mahasiswa dinyatakan lulus matakuliah apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya menguasai 55% dari seluruh kompetensi yang harus ditempuh dalam matakuliah yang bersangkutan. 3) Mahasiswa dinyatakan lulus Program S1 KKT apabila yang bersangkutan telah (1) lulus seluruh matakuliah yang harus ditempuh pada Program S1 utamanya, (2) lulus seluruh matakuliah yang harus ditempuh pada Program S1 KKT, dan (3) lulus ujian komprehensif Program S1 KKT. 4) Predikat yudisium lulusan Program S1 KKT Kelompok A didasarkan pada IPK dari seluruh matakuliah utama dan matakuliah tambahan. 5) Predikat yudisium lulusan Program S1 KKT Kelompok B dan C didasarkan pada IPK matakuliah yang ditempuh pada Proggram S1 KKT.
34
C. Organisasi Penyelenggaraan Program S1 KKT Penyelenggaraan Program S1 KKT melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BDSDMP & PMP, serta LPTK. Struktur organisasi penyelenggaraan ditunjukkan pada Gambar 4.
Ditjen Dikti
No
Peran dan Tanggung Jawab
2.
Tim Pelaksana Nasional Program S1 KKT
a. Menyusun Pedoman S1 KKT b. Menyusun instrumen visitasi c. Melakukan visitasi ke LPTK
3.
BPSDMP & PMP
a. Menetapkan kuota mahasiswa program S1 KKT dari guru b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota a. Melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota b. Mensosialisasikan Program S1 KKT input mahasiswa/lulusan c. Merekrut calon mahasiswa d. Menyelenggarakan Program S1 KKT a. Mengidentifikasi kebutuhan guru dengan kewenangan tambahan b. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan LPTK. c. Mensosialisasikan Program S1 KKT kepada guru-guru yang bekerja di wilayahnya. d. Mengkoordinasikan pendaftaran Program S1 KKT bagi guru-guru yang memenuhi persyaratan.
BPSDMP & PMP 4.
PEMPROV/KAB /KOTA
Unsur
LPTK
LPTK
PRODI 5. Gambar 4: Struktur Organisasi Penyelenggaraan Program S1 KKT KKT
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
Peran dan tanggung jawab masing-masing unsur tersebut dalam Gambar 4 dijabarkan pada Tabel 1.
Tabel 1 Peran dan Tanggung Jawab No 1.
Unsur
Peran dan Tanggung Jawab
Dirjen Dikti
a. Memberi pengarahan b. Melakukan monitoring dan evaluasi
35
D. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Monitoring dan evaluasi (ME) ini merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Program S1 KKT. Komponen dan kriteria ME diuraikan pada Tabel 2. 36
Tabel 2 Komponen dan Kriteria Monev No
Komponen
1.
Input
2.
Proses
3.
4.
Produk
Dampak
Kriteria a. b. c. d. e. a. b. c. a. b. c. a. b. c.
Proses rekrutmen peserta Kurikulum dan bahan ajar Dosen Ketersediaan pedoman-pedoman dan standar operasional penyelenggaraan Kecukupan sarana dan prasarana Kualitas perencanaan pembelajaran Kualitas proses dan metode pembelajaran Kualitas penilaian hasil belajar Tingkat kelulusan mahasiswa Ketepatan waktu penyelesaian studi Kompetensi lulusan Keterserapan lulusan menjadi guru Kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan program tambahan yang diikuti. Kesesuaian beban kerja mengajar guru
Instrumen, prosedur, dan teknik monev internal tingkat program studi dikembangkan oleh lembaga penjaminan mutu masingmasing LPTK penyelenggara, sedangkan evaluasi tingkat nasional dikembangkan dan dilaksanakan oleh Tim Nasional Program S1 KKT. Dalam penyelenggaraan program S1 KKT, perlu dilakukan pembuatan laporan penyelenggaran berbasis data monitoring dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang kesiapan input, transparansi proses penyelenggaraan, dan tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Laporan berbasis data monitoring dan evaluasi adalah bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas (responsibility and accountability) kepada pemerintah dan masyarakat. Laporan kegiatan mengulas informasi kuantitatif dan kualitatif tentang aspek konteks, kesiapan input, proses, output dan outcome.
37
E. Jadwal Pelaksanaan Program S1 KKT dilaksanakan di LPTK Kelompok A dan B dilaksanakan selama satu semester, sedangkan Kelompok C selama dua semester. Agar seluruh kegiatan perkuliahan berjalan efektif dan peserta dapat menyelesaikan studi tepat waktu diperlukan persiapan yang matang dengan penjadwalan yang relatif ketat. Untuk angkatan pertama (tahun 2011/2012), Program S1 KKT dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada Tabel 3. Tabel 3 Jadwal Pelaksanaan Program S1 KKT Tahun 2011/2012 Kegiatan
Agt Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
1. Tahap Persiapan a. Penetapan Kebijakan Nasional Program S1 KKT b. Penetapan Program Studi Penyelenggara c. Sinkronisasi kebijakan antara LPTK dengan Dinas Pendidikan d. Konsolidasi Internal LPTK Penyelenggara 2. Tahap Pelaksanaan a. Rekrutmen peserta b. Pelaksanaan Pembelajaran (Sem 1 dan 2) c. Ujian Komprehensif Kelompok A dan B d. Ujian Komprehensif Kelompok C e. Yudisium 3. Monitoring dan Evaluasi a. Monev internal LPTK b. Monev oleh Ditjen Dikti 38
Kegiatan
Agt Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
4. Pelaporan
6.
Universitas Negeri Semarang
7.
Universitas Negeri Surabaya
8.
Universitas Negeri Malang
9.
Universitas Negeri Makassar
F. Biaya Penyelenggaraan
10. Universitas Negeri Manado
Biaya penyelenggaraan Program S1 KKT meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Sumber dari masingmasing jenis pembiayaan ini ditunjukkan pada Tabel 4.
11. Universitas Negeri Gorontalo 12. Universitas Pendidikan Ganesha
Tabel 4 Sumber Pembiayaan Program S1 KKT No
Jenis Pembiayaan
1.
Biaya Investasi
2.
Biaya Operasional
3.
Biaya Personal
Sumber a. b. a. b. c. a. b. c.
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Peserta/Masyarakat Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Peserta
G. Lembaga Penyelenggara LPTK Penyelenggara Program S1 KKT pada tahap piloting tahun 2011/2012 adalah: 1.
Universitas Negeri Medan
2.
Universitas Negeri Padang
3.
Universitas Negeri Jakarta
4.
Universitas Pendidikan Indonesia
5.
Universitas Negeri Yogyakarta 39
40
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU
jelas serta perbaikan mutu layanan pendidikan yang terus-menerus. Penjaminan mutu S1 KKT dilaksanakan melalui (a) PDPT oleh Ditjen Dikti, (b) SPMI oleh LPTK, (b) SPME oleh Ditjen Dikti. a. Pangkalan Data Perguruan Tinggi
A. Sistem Penjaminan Mutu 1. Pengertian Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan (Pedoman Penjaminan Mutu Ditjen Dikti tahun 2003). Sementara itu sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan melalui tiga subsistem, yaitu: a) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, b) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), c) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Hal ini sesuai dengan panduan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tahun 2008. Penjaminan mutu program S1 KKT adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program S1 KKT secara konsisten dan berkelanjutan melalui tiga subsistem (PDPT, SPMI, dan SPME), sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.
Pangkalan data perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan program S1 KKT oleh Ditjen Dikti untuk mengawasi penyelenggaraan program S1 KKT. b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu program S1 KKT oleh perguruan tinggi (internally driven), untuk mengawasi penyelenggaraan program S1 KKT oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement). Penjaminan mutu internal merupakan proses penjaminan bahwa perguruan tinggi penyelenggara program S1 KKT memenuhi tingkat mutu yang ditetapkan dan sesuai dengan harapan stakeholders. Untuk itu, standar mutu terhadap sumberdaya manusia (mahasiswa dan dosen), sarana dan prasarana pembelajaran (ruang kuliah dan teknologi pendudukung pembelajaran, laboratorium/bengkel, ruang microteaching), proses pembelajaran, dan sistem penyelenggaraan harus dipenuhi dan diperbaiki secara terus menerus.
Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terencana bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar mutu layanan pendidikan tinggi melalui suatu program penjaminan mutu dengan target dan kerangka waktu yang
LPTK Penyelenggara Program S1 KKT menugaskan lembaga penjaminan mutu internal untuk menjamin pelaksanaan program S1 KKT. Penetapan lembaga penjaminan mutu internal melalui Surat Keputusan yang diberikan oleh Rektor/Pimpinan LPTK dengan dilengkapi rincian tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pengembangan instrumen pengumpulan data harus memperhatikan prinsip validitas dan reliabilitas (terstandar).
41
42
2. Pelaksanaan
c. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem penjaminan mutu eksternal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu eksternal terhadap seluruh komponen penyelenggaraan program S1 KKT dilaksanakan oleh Ditjen Dikti. Penilaian yang dilakukan tersebut menggunakan prinsip objektif, akuntabel, dan transparan. Pengembangan instrumen pengumpulan data harus memperhatikan prinsip validitas dan reliabilitas (terstandar).
B. Ruang Lingkup dan Standar Mutu Akademik Ruang lingkup Program S1 KKT meliputi komponen masukan, proses dan luaran dengan standar mutu akademik yang harus dipenuhi untuk setiap komponen. Semua komponen harus diarahkan untuk memenuhi standar mutu akademik yang ditetapkan dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam menjamin tercapainya mutu komponen masukan, proses, dan luaran yang dihasilkan Program S1 KKT, evaluasi tingkat keberhasilan mengacu pada standar mutu akademik yang meliputi.
bidangnya (mismatch). Perekrutan mahasiswa sesuai dengan alur dan mekanisme pendaftaran dan penetapan mahasiswa dengan jumlah dan penyebaran daerah yang memenuhi aspek terbuka dan proporsional. b. Kurikulum Kurikulum disusun dan dikembangkan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai dasar pengembangan kurikulum program S1 KKT sebagaimana diuraikan pada Bab 3. c. Dosen Dosen adalah dosen mata kuliah pada LPTK penyelenggara yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S2 yang relevan dan persyaratan lain yang ditetapkan serta berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Program S1 KKT. d. Fasilitas Belajar dan Pendukung Fasilitas dan sumber belajar di kampus dan fasilitas pendukung yang disediakan oleh LPTK Penyelenggara harus memenuhi syarat standar pelayanan minimal pelaksanaan program S1 KKT.
1. Masukan Sebelum penyelenggaraan program S1 KKT, semua masukan harus terjamin ketersediaannya, baik secara kuantitas maupun kualitas. a. Peserta Peserta adalah mahasiswa pada jenjang S1 Kependidikan yang tinggal menyusun skripsi, lulusan S1 kependidikan yang belum memiliki NUPTK, dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi mengajar pada mata pelajaran yang bukan 43
2. Proses Proses penyelenggaraan program S1 KKT harus berlangsung secara objektif, transparan, partisipatif, kolaboratif, efektif, kontekstual, efisien, dan akuntabel. a. Pembelajaran (1) melibatkan peserta secara aktif, mendalam dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian; 44
(2) (3)
meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa; mengarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan; (4) Merencanakan pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada metode pembelajaran inovatif, mutakhir, dan berorientasi pada higher order thinking; (5) Mengarahkan peserta agar mencapai kematangan akademik, kematangan pribadi dan kematangan sosial sebagai calon pendidik; (6) Membangkitkan suasana akademik yang menjamin kebebasan berpikir dan beraktivitas intelektual, seperti: berargumentasi, berani bertanya, melakukan penelitian, dan mengembangkan diri; (7) Mengarahkan peserta agar mampu mengemas materi pembelajaran meliputi kesiapan bahan ajar, strategi, media, suasana, dan evaluasi pembelajaran; (8) Mengarahkan peserta agar mampu menggunakan kewenangan tambahan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran; (9) Mengarahkan peserta agar mampu mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik dengan efektif; (10) Mengacu pada pendekatan kontekstual yang sesuai dengan kriteria mata kuliah yang diajarkan; (11) Memanfaatkan multimedia dan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
3. Luaran Luaran adalah lulusan Program S1 KKT yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan dengan kewenangan tambahan. Lulusan Program S1 KKT mendapat sertifikat kewenangan tambahan dari LPTK Penyelenggara.
b. Ujian Komprehensif Ujian dilaksanakan sebagaimana diuraikan pada Bab 3.
45
46
Lampiran 1. Contoh Bidang Studi Kewenangan Utama Dan Kewenangan Tambahan Program S1-KKT
Kewenangan PPGT Utama
Tambahan
Elektro
MATEMATIKA; FISIKA
Mesin
KKPI+KWU
Ekonomi
Manajemen
Adm. Perkantoran
KKPI+KWU
PKn
Sejarah
Fisika
Matematika
IPA
Fisika SMA
IPS
Sejarah SMA
Guru Kelas
Bhs Indonesia SMP
Guru Kelas
IPS SMP
Guru Kelas
IPA SMP
Guru Kelas
PKn SMP
Guru Kelas
Matematika SMP
SMK
SMA
SMP
SD
47
48
