BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan
akuntabilitas
kinerja
masing-masing
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun. Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai : 1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas. 3. Cara
dan
sarana
yang
efektif
untuk
meningkatkan
kinerja
instansi
pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan. 4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.
1
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organsiasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan. Dalam
kaitan
tersebut,
Asdep
Bidang
Perancangan
PUU
Bidang
Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet menyusun Laporan Kinerja tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi. B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan rakyat, mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat; 2. penyiapan
dan
penyampaian
analisis
terhadap
persetujuan
prakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;
2
3. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat; 4. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat; 5. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat; 6. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan rakyat. Adapun susunan organisasi Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut: 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 2. Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan; 3. Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga; 4. Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing bidang tersebut memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut: 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk
peraturan
perundang-
undangan, penyiapan bahan dan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan pemukiman. Fungsinya adalah: a. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan
3
kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan pemukiman; b. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan pemukiman; c. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan pemukiman; d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan pemukiman; dan e. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan pemukiman. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari: a. Subbidang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat; Subbidang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, penyiapan bahan
dan
penyampaian
analisis
terhadap
persetujuan
prakarsa
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan dan
Instruksi
Presiden di
bidang
Presiden
penguatan dan perlindungan 4
masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang penguatan dan
perlindungan masyarakat,
peningkatan
kualitas dan
perlindungan perempuan dan anak. b. Subbidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang perumahan dan permukiman, penyiapan bahan dan penyampaian
analisis
terhadap
persetujuan
prakarsa
penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perumahan dan permukiman, penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perumahan dan permukiman, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perumahan dan permukiman, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perumahan dan permukiman. 2. Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan
dan
program
pemerintah
dalam
bentuk
peraturan
perundang-undangan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan
5
penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana. Fungsinya adalah: a. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; b. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; c. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; dan e. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana. Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan terdiri dari: a. Subbidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan Subbidang
Pendidikan,
Agama,
dan
Kesehatan
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang
pendidikan,
agama
dan
kesehatan,
penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama dan kesehatan, penyiapan
6
bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama dan kesehatan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama dan kesehatan, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, agama dan kesehatan. b. Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan keluarga berencana, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kependudukan dan keluarga berencana, penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kependudukan dan keluarga berencana, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kependudukan dan keluarga berencana, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kependudukan dan keluarga berencana. 3. Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Bidang Lingkungan Hidup, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.
7
Fungsinya adalah: a. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga; b. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga; c. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga; d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga; dan e. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga. Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga terdiri dari: a. Subbidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya Subbidang Lingkungan Hidup, Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup, budaya dan pariwisata,
penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya dan pariwisata, penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya dan
8
pariwisata, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya dan pariwisata, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang lingkungan hidup, budaya dan pariwisata. b. Subbidang Pemuda dan Olahraga Subbidang
Pemuda
dan
Olahraga
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang pemuda dan olahraga, penyiapan bahan dan penyampaian
analisis
terhadap
persetujuan
prakarsa
penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pemuda dan olahraga, penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pemuda dan olahraga, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan pemuda
Instruksi
Presiden
di
bidang
dan olahraga, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta
analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pemuda dan olahraga. C. Aspek Strategis 1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Kesra Sekretariat Kabinet, dalam bentuk bagan atau skema adalah sebagai berikut :
9
Struktur Organisasi Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Peraturan SESKAB No.1 Tahun 2011 Asisten Deputi -
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan
Asri Ernawati, S.H., M.H.
Teguh Supriyadi, S.H.,LL.M..
Sub Bidang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat
Sub Bidang Pendidikan, Agama, dan Kesehatan
Bidang LH, Budaya, Pariwisata dan Olahraga Eko SA Cahyanto, S.H.,LL.M.
Sub Bidang LH, Budaya, dan Pariwisata
E. Listyaningsih, S.H., M.H.
-
Dwiyanto, S.H., M.H.
Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
Sub Bidang Pemudan dan Olahraga
Endang Sugiati S.H.
-
Titin Sriharyanti, S.H.
2. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesra per Desember 2014 seluruhnya sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang wanita dan 6 (enam) orang pria. Adapun data pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:
10
DAFTAR NAMA PEGAWAI ASDEP BIDANG PUU BIDANG KESRATAHUN 2013 NO.
NAMA
TGL. LAHIR
Pendd.
1.
-
-
-
2.
3.
Teguh Supriyadi, S.H., L.LM
Eko S.A Cahyanto,S.H.,L.LM
29 Agustus 1967
7 November 1973
GOL/ RUANG
-
JABATAN
Asisten Bidang Perancangan PUU bidang Kesejahteraan Rakyat
S2
IV/b
Kepala Bidang Pendidikan, Agama,Kesehatan dan Kependudukan
S2
IV/a
Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata,Budaya dan Pemuda dan Olah raga
Asri Ernawati,S.H., MH
28 Februari 1973
S2
IV/a
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Endang Sugiati, S.H.
05 Mei 1960
S1
III/d
Kepala Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman
Endang Listyaningsih,S.H., MH.
6 Agustus 1971
S2
III/d
Kepala Sub Bidang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat
-
-
-
-
8.
-
-
-
-
9.
Titin Sri Haryanti,S.H.
26 Desember 1971
S1
III/c
Kepala Sub Bidang Pemuda dan Olahraga
III/a
Analis Hukum Bidang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat
III/a
Analis Hukum Bidang Perumahan dan Pemukiman
4.
5.
6.
7.
10.
11.
Wulan Nugraheni, S.H.
Dessy Dwi Astuty, S.H.
18 Januari 1987
18 Desember 1979
S1
S1
Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Kepala Sub Bidang Pendidikan, Agama dan kesehatan
11
12.
Dedy Achmad Setiady, S.H.
29 Juni 1968
S1
III/a
Analis Hukum Bidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan
13.
Ibnu Firdaus Bakhri, S.H.
30 Desember 1990
S1
III/a
Analis Hukum Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
14.
Andi Anugrah Pawi, S.H.
4 Juni 1988
S1
III/a
Analis Hukum Bidang Lingkungan Hidup, Budaya, dan Pariwisata
15.
R. Bambang Suratno
14 Juli 1960
SMA
III/b
Pengadministrasi Umum
Memperhatikan komposisi pegawai tersebut dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban Asdep Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat, SDM yang dimiliki secara kuantitas masih minim, namun dari sisi kualitas sudah memadai karena SDM didukung dengan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Di samping itu, pegawai juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya, dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung kemampuan pegawai. 3. Visi dan Misi Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu lembaga pemerintahan setingkat kementerian, berkewajiban pula untuk menyusun Renstra 2010-2014. Saat ini telah tersusun Renstra Sekretariat Kabinet 2010-2014. Renstra Sekretariat Kabinet 2010-2014 merupakan penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet 2005-2009. Hal tersebut, sebagai wujud komitmen organisasi untuk selalu melakukan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja guna mengantisipasi tuntutan akan perubahan dan kebutuhan organisasi ke arah yang lebih baik.
12
Visi dan Misi Sekretariat Kabinet yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Kabinet adalah: Visi Sekretariat Kabinet yang handal dalam memberikan dukungan saran kebijakan dan administrasi secara tepat dan tepat kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Misi Meningkatkan
kualitas
dukungan
teknis,
analisis,
pemantauan,
dan
evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta dukungan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pada Renstra tersebut, Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat menetapkan visi dan misinya yaitu :
Menjadi unit organisasi yang kompeten dan berkomitmen dalam VISI
mendukung Sekretaris Kabinet menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat.
1. Memberikan dukungan saran kebijakan pemerintah yang aman, tepat, aman dan akurat. MISI
2. Memberikan dukungan penyiapan penyelesaian perancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden secara cepat, tepat, aman dan akurat
13
4. Permasalahan Utama Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (strategic issued) Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah: a. Materi Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah Secara umum, kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat, baik yang bersifat substanstif maupun perancangan perundang-undangan adalah usulan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat yang diajukan oleh instansi pemrakarsa/ terkait. Dari sudut pandang substansi kebijakan, usulan tersebut memerlukan kajian dan analisis yang hasilnya dapat berupa saran dan rekomendasi kepada
para
pemangku
kepentingan (stake holders), apakah usulan
kebijakan maupun program pemerintah tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari sudut pandang perancangan perundang-undangan, sejauh mana urgensi kebijakan dan program pemerintah yang diusulkan tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga yang menjadi inti dari kedua hal tersebut adalah apakah hasil kajian dan analisis yang hasilnya berupa saran (rekomendasi) kebijakan dapat dijadikan
sebagai
bahan/sumber
pengambilan
keputusan
oleh
pemerintah (Presiden), yang lazimnya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. b. Kompetensi Sumber Daya Manusia Terdapat 2 (dua) hal mendasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat terkait dengan bidang substansi yakni
output/outcome
yang
dihasilkan
dalam
bentuk
analisis
dan
saran/rekomendasi kebijakan. Untuk bidang substansi, sumber daya manusia/aparatur memerlukan keahlian khususnya pemahaman mengenai
14
kebijakan publik (public policy) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (public policy analist). Kemudian untuk bidang penyusunan rancangan peraturan perundangundangan yang memerlukan keahlian khusus berupa teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (keahlian sebagai legal drafter). 5. Langkah Strategis Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (strategic issued) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat diantaranya meliputi: a. Peningkatan
kemampuan
(competence)
pejabat/pegawai
dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan
dan
pelatihan
yang
diselenggarakan
Biro
Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidangbidang
yang
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsi
Kedeputian
Bidang
Kesejahteraan Rakyat. b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.
15
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Setiap unit organisasi perlu membuat perencanaan agar tidak menimbulkan ketimpangan manajemen sekaligus untuk melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Rencana Kinerja minimal menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.
A. Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Sekretariat Kabinet dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dalam mencapai misinya. Tujuan
tersebut
dimaksudkan
untuk mengarahkan
perumusan
sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan. Keberhasilan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diukur melalui keberhasilan mewujudkan tujuan : 1. Meningkatnya kualitas hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat. 2. Meningkatnya kualitas penyelesaian penyusunan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi beberapa sasaran dan program yang memuat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2014.
16
B. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator. Pada tahun 2014, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat merencanakan pencapaian 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Kesejahteraan Rakyat. C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.
17
Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih strategi pencapaiannya. Adapun strategi pencapaian tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan. Pada tahun 2014, Asdep Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai satu program dan menetapkan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut: Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden
di Bidang
Kesejahteraan Rakyat Kegiatan 1. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat. 2. Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang kesejahteraan rakyat. Gambaran selengkapnya mengenai sasaran, program, dan kegiatan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat ada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut: Tabel 2 Sasaran, Program, dan Kegiatan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014 Sasaran Strategis
1. Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang Kesejahteraan Rakyat 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Kesejahteraan Rakyat
Program Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden di bidang kesejahteraan rakyat
Kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat
Penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Kesejahteraan Rakyat
18
D. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan rakyat. Uraian mengenai Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 3 Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014 No. 1.
2.
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target
Target Anggaran
Terwujudnya 1. Penyelesaian hasil peningkatan kualitas perumusan dan analisis perumusan dan atas rencana kebijakan analisis atas dan program rencana kebijakan pemerintah dalam dan program bentuk peraturan pemerintah dalam perundang-undangan bentuk peraturan bidang Kesejahteraan perundangRakyat yang tepat undangan bidang waktu Kesejahteraan 2. Penyelesaian hasil Rakyat. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
%
97
Rp. 518.206.260,00
%
97
Terwujudnya 1. Penyelesaian peningkatan kualitas RPerpres, RKeppres, penyelesaian dan RInpres bidang RPerpres, Kesejahteraan Rakyat RKeppres, dan secara tepat waktu RInpres di bidang 2. RPerpres, RKeppres, Kesejahteraan dan RInpres bidang Rakyat. Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
%
97
%
97
Rp.155.925.000,00
19
E. Indikator Kinerja Utama Uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah: 1. Indikator Kinerja Utama 1 a) Penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu Indikator kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah digunakan untuk mengukur kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang diajukan oleh instansi atau publik kepada Presiden. Penyelesaian rencana kebijakan dan program pemerintah dikatakan cepat apabila waktu penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang dialokasikan dalam SP, yaitu 9 hari. Kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan penyiapan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah sampai dengan selesai. Metode penghitungan capaian indikator program di atas adalah sebagai berikut:
∑ n + + RKPP
(hari penyelesaian RKPP1 + hari penyelesaian RKPP2 + … ) n = Jumlah penyelesaian RKPP = Rencana Kerja dan Program Pemerintah
b) Penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti Indikator ketepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan
dan
program
pemerintah
digunakan
untuk
mengukur
“akurasi”
penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program 20
pemerintah yang diajukan oleh instansi atau publik kepada Presiden. Saran yang disampaikan oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan atau diteruskan kepada Instansi terkait. Dengan demikian maka semakin banyak saran yang diterima oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan atau diteruskan kepada Instansi
terkait
berarti
kinerja
Asdep
Bidang
Perancangan
PUU
Bidang
Kesejahteraan Rakyat semakin tinggi. Metode penghitungan target ketepatan adalah sebagai berikut:
Laporan Hasil Perumusan dan Analisis yang ditindaklanjuti Laporan Hasil Perumusan dan Analisis yang disampaikan
X 100%
2. Indikator Kinerja Utama 2 Pengukuran kecepatan dan ketepatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dilakukan terhadap RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditindaklanjuti. Berdasarkan kriteria tindak lanjut tersebut, status suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres menjadi jelas, terutama bagi instansi pemrakarsa untuk menyempurnakan, menunda, atau bahkan menghentikan proses penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres dimaksud. a) Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Kesejahteraan Rakyat secara tepat waktu. Indikator penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres
secara
tepat waktu digunakan untuk mengukur kecepatan penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian
kepada Presiden. Pengertian penyiapan
penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres adalah meliputi dukungan
21
teknis, administratif, dan analisis Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Kecepatan mencerminkan waktu (rata-rata hari) yang dibutuhkan dalam penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, yang diukur berdasarkan waktu sebagaimana dialokasikan dalam SP, yaitu 9 hari. Waktu penyelesaian 9 hari tersebut, bukan merupakan waktu penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres sampai ditetapkan oleh Presiden, namun merupakan waktu untuk tiap-tiap tahap penyiapan penyelesaian sampai dengan suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres dilingkungan unit kerja (Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat). Hal tersebut berdasarkan pertimbangan, proses penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, RInpres sampai ditetapkan oleh Presiden tidak dapat dibatasi waktunya, mengingat setiap Rancangan yang telah diajukan kepada pimpinan (Eselon I) tidak dapat dibatasi dengan waktu. Metode penghitungan target kecepatan di atas adalah sebagai berikut:
(hahari penyelesaian rancangan1 + hari penyelesaian rancangan2 + … ) ∑ n
n = jumlah penyelesaian rancangan Perpres, Keppres dan Inpres
b) Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti Indikator penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur “kualitas” atau “mutu” dari penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian
kepada
Presiden.
Penyelesaian
penyiapan
Rperpres,
22
RKeppres, dan RInpres oleh Aisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dikatakan tepat apabila penyelesaian penyiapan Rperpres, RKeppres, dan RInpres tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundangundangannya. Tepat dari sisi substansi antara lain adalah apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan dapat ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk diproses lebih lanjut kepada pimpinan setingkat lebih tinggi. Pengertian suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditindaklanjuti apabila: a. Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden mengenai prakarsa/usul penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada Instansi Pemrakarsa; b. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pemrakarsa agar rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh instansi pemrakarsa atau surat pemberitahuan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet; c. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi yang berwenang untuk mengkoordinasikan rancangan dimaksud terlebih dahulu; d. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap rancangan yang diajukan; e. Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan susbtansial yang tidak dapat diputuskan oleh instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya; f.
Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres kepada instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya;
g. Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres telah ditetapkan oleh Presiden sebagai Perpres, Keppres, Inpres.
23
Demikian halnya, apabila rancangan tersebut telah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan oleh Presiden tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan
masyarakat
atau
bahkan
lain
atau
di-judicial
menimbulkan
review
karena
polemik
adanya
di
rasa
ketidakpuasan masyarakat. Selain itu dari sisi teknis perundang-undangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting pada umumnya. Selain itu, dari sisi teknis perundang-undangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting pada umumnya. Misalnya, terhadap Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disebarluaskan secara cetak dan elektronik kepada
masyarakat
tidak
dilakukan
penarikan,
dan
selanjutnya
disebarluaskan kembali dalam bentuk ”Distribusi II” karena terdapat kesalahan ketik/redaksi penulisan. Metode penghitungan target ketepatan tersebut adalah sebagai berikut: Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditindaklanjuti
x 100%
Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang disampaikan
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 No
Indikator Kinerja Utama
1.
a. Penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu. b. Penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
2.
a. Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, Kesejahteraan Rakyat secara tepat waktu. b. Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti.
dan
RInpres
bidang
dan
RInpres
bidang
24
25
BAB III CAPAIAN KINERJA
Hasil pencapaian kinerja diukur dengan mengacu pada hasil capaian indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari input, output, dan outcome. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja tahunan dimaksudkan sebagai sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Hasil capaian kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang berisi gambaran perwujudan akuntabiliotas kinerja instansi pemerintah yang disusun secara sistematis guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
Untuk
melakukan
pengukuran kinerja, dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode Evaluasi Kinerja dan metode Pembandingan Capaian Sasaran. Metode evaluasi kinerja menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan pembandingan antara rencana dan realisasi untuk masingmasing indikator kinerja kegiatan. Metode ini bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun metode pembandingan capaian sasaran menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan pembandingan ini akan diketahui ada/tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian
digunakan
untuk
menetapkan
strategi
peningkatan
kinerja
yang
bersangkutan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran sejauh mana pelaksanaan misi organisasi.
25
Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini berbasis pada penilaian sendiri (self assessment) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut: Tabel 5 Kategori Capaian Kinerja No
Rentang Capaian Kinerja
Kategori Capaian Kinerja
1.
> 100%
Memuaskan
2.
85 % - 100 %
Sangat Baik
3.
70 % - <85 %
Baik
4.
55 % - < 70 %
Sedang
5.
< 55%
Kurang Baik
Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, terdiri atas masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya. Indikator kinerja input memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output dan outcome. Indikator kinerja output adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan. Adapun indikator kinerja outcome memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Mengenai indikator sasaran dalam pelaksanaan tujuan yang akan dicapai Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2013, sebagai berikut :
26
Sasaran 1: 1. Persentase penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang kesejahteraan rakyat yang tepat waktu. 2. Persentase penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti. Sasaran 2 1. Persentse Keputusan
penyelesaian Presiden,
Rancangan
dan
Peraturan
Rancangan
Instruksi
Presiden, Presiden
Rancangan di
bidang
kesejahteraan rakyat secara tepat waktu. 2. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti. A. Capaian Kinerja Tahun 2014 Dalam Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, yaitu : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang Kesejahteraan Rakyat. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Kesejahteraan Rakyat. Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat
Uraian mengenai capaian Sasaran Pertama adalah sebagai berikut:
27
Tabel 6 Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1 Tahun 2014 No.
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
% Capaian
1.
Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu
97%
100%
103,09%
2.
Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
97%
100%
103,09%
Peningkatan kualitas hasil perumusan dan analisis kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat diukur dari ketetapan waktu pelaporan kepada pimpinan dan ketepatan dari sisi substansi. 1. Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan
dan
program
pemerintah
dalam
bentuk
peraturan
perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu. Berdasarkan Tabel tersebut terkait dengan kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah
dalam
bentuk
peraturan
perundang-undangan
bidang
Kesejahteraan Rakyat, realisasi adalah 6 hari dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian indikator kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 9 hari, dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan guna penyelesaian hasil 28
perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rentang waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. Rata-rata waktu penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk PUU bidang Kesejahteraan Rakyat, adalah sebagaimana rincian berikut: Tabel 7 Waktu Penyelesaian Hasil Perumusan dan Analisis atas Rencana Kebijakan Dan Program Pemerintah Dalam Bentuk PUU bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014
Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari)
Perpres
Keppres
Inpres
1 - 3 hari
24
10
1
4 - 7 hari
27
6
1
8 - 9 hari
14
0
1
9 hari
9
0
0
74
16
3
Jumlah Jumlah Total
93
Rata-rata
3,41 hari
Tahun 2014 merupakan tahun ketiga pelaksanaan pencapaian indikator sasaran tersebut dan SP, pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dapat cukup beradaptasi dengan SP yang telah ditetapkan. Selain itu, di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat mendapat
tambahan
4
(empat)
staf
analis
hukum
sehingga
beban
penyelesaian pekerjaan dapat lebih proporsional dan penyelesaiannya lebih cepat. Meskipun demikian, realisasi pemberian saran hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk PUU bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut per rancangan kebijakan
bervariasi
antara 1-9 hari dengan rata-rata pencapaian 3,41 hari guna penyelesaian per 29
rancangan perundang-undangan. Penghitungan waktu rata-rata berdasarkan jumlah dari rentang waktu penyelesaian dibagi jumlah PUU. Realisasi tersebut kecepatannya sesuai target bahkan lebih cepat dari target hari penyelesaian sebagaimana diatur dalam SP (9 hari). Alur penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut: a. Berkas rencana kebijakan dan program pemerintah diterima oleh Sekretariat
Kabinet
dan
diinventarisasi
sesuai
dengan
substansi
permasalahan. b. Berkas rencana kebijakan dan program pemerintah dianalisis (setelah diperiksa tingkat urgensi, kelengkapan data dan informasi pokok yang dibutuhkan) guna menghasilkan saran dan pendapat hukum (output). c. Berkas
rencana
kebijakan
dan
program
pemerintah
ditindaklanjuti
(outcome) melalui penyampaian laporan hasil perumusan dan analisis kepada
Deputi
dan/atau
diteruskan
kepada
instansi
terkait
guna
penanganan lebih lanjut. Terkait dengan kecepatan penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat dibandingkan tingkat kecepatan
tahun
sebelumnya
yang
rata-rata
perancangan
kebijakan
diselesaikan dalam waktu 6,09 hari, pada tahun 2014 perancangan kebijakan dapat diselesaikan dalam waktu 3,41 hari. 2. Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti. Realisasi ketepatan rencana kebijakan dan program pemerintah, sebesar 100% dari 99 berkas yang masuk 93 rancangan kebijakan yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan sisanya di berupa laporan kepada pimpinan atau disampaikan kebali kepada instansi terkait untuk disempurnakan atau dikoordinasikan kembali. Sedangkan 30
tingkat capaian terhadap target 97% sebesar 103,09% (menggunakan rumus 1, karena semakin cepat penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan semakin baik). Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan. Selanjutnya, mengingat indikator ketepatan rencana kebijakan dan program pemerintah masih dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut disajikan perbandingan Sasaran 1 Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan 2012 terkait ketepatan pemberian saran penyelesaian permasalahan hukum. Gambar 1 Perbandingan Capaian Sasaran 1 terkait Ketepatan Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan 2012
187,50 103,09% 105.,97% 100% 100% 100% 96% 97% 95%
Target 2012
Realisasi
2013
Capaian 2014
Figure 1
Berdasarkan kategori pencapaian kinerja dapat dinyatakan bahwa pencapaian
untuk
sasaran
ini
dikategorikan
memuaskan.
Hal
ini
menggambarkan bahwa IKU Pertama Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran tersebut. Kegiatan yang dilakukan guna mencapai Sasaran Pertama adalah “Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan”.
31
Sasaran 2 Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian
Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang kesejahteraan rakyat bidang Kesejahteraan Rakyat
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran 2 adalah, sebagaimana tabel berikut:
Indikator Sasaran Kedua Indikator Sasaran
Target
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu.
97%
97% 2. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden
Pengukuran penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dilakukan terhadap RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu dan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dilakukan terhadap RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti. Pengertian suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti, adalah apabila: a. Sekretariat Kabinet telah mengajukan rancangan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi RPerpres, RKeppres, dan RInpres. b. Sekretariat
Kabinet
menyampaikan
persetujuan
Presiden
mengenai
prakarsa/usul penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada Menteri Pemrakarsa; c. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pemrakarsa agar rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh 32
instansi pemrakarsa atau surat pemberitahuan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet; d. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi yang kompeten untuk terlebih dahulu mengkoordinasikan rancangan dimaksud; e. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap rancangan yang diajukan; f. Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan susbtansial yang tidak dapat diputuskan oleh instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya; g. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli Rancangan PUU kepada instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya; h. RPerpres, RKeppres, dan RInpres telah ditetapkan oleh Presiden menjadi Perpres, Keppres, Inpres. Berdasarkan kriteria tindak lanjut tersebut, status suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres menjadi jelas, terutama bagi instansi pemrakarsa untuk menyempurnakan, menunda, atau bahkan menghentikan proses penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres dimaksud. Indikator penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan Rinpres secara tepat waktu diukur dari kecepatan penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang merupakan indikator Sasaran 1 dan digunakan
untuk
mengukur
kecepatan
penyiapan,
penyusunan
dan
penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian/LPNK kepada Presiden. Pengertian penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres adalah meliputi dukungan teknis, administratif, dan analisis Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Semakin cepat penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, RInpres, maka semakin banyak jumlah penyelesaian RPerpres, RKeppres, RInpres yang dihasilkan. Kecepatan mencerminkan waktu (rata-rata hari) yang dibutuhkan dalam penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres,
RKeppres,
dan
RInpres,
yang
diukur
berdasarkan
waktu
sebagaimana dialokasikan dalam SP, yaitu 9 hari.
33
Waktu penyelesaian 9 hari tersebut, bukan merupakan waktu penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres sampai ditetapkan oleh Presiden, namun merupakan waktu untuk tiap-tiap tahap penyiapan penyelesaian sampai dengan suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres dikategorikan ditindaklanjuti. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan, proses penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, RInpres sampai ditetapkan oleh Presiden tidak dapat dibatasi waktunya, mengingat waktu yang bisa diukur adalah waktu pada saat penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, maupun RInpres yaitu dilingkungjkan Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan (Eselon II).
Tepat
waktu
sebagai
indikator
penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres tentunya tidak dengan mengabaikan dari sisi ketepatan
substansi dan
teknis perundang-
undangannya. Tepat dari sisi substansi, antara lain, apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan ditindaklanjuti atau disetujui oleh Presiden. Selain itu, dari sisi teknis perundang-undangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting pada umumnya. Misalnya, terhadap Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disebarluaskan secara cetak dan elektronik kepada
masyarakat
tidak
dilakukan
penarikan,
dan
selanjutnya
disebarluaskan kembali dalam bentuk ”Distribusi II” karena terdapat kesalahan ketik/redaksi penulisan. Saat ini, baik penghitungan kecepatan maupun ketepatan penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres masih dilakukan secara manual, yaitu melalui collecting data dari setiap Bidang yang menangani, selanjutnya dilakukan rekapitulasi setiap bulan serta dilakukan pelaporan kepada Pimpinan. Uraian mengenai indikator sasaran, target, realisasi dan persentase tingkat capaian Sasaran 2 Tahun 2014, sebagai berikut:
34
Tabel 9 Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2 Tahun 2014
Indikator Sasaran
1. Persentase
Target
Realisasi
% Capaian
97 %
100%
103,09%.
97%
100%
103,09%.
penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu
2. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti.
Pada Tahun 2014, Asdep Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat menerima 99 berkas masuk RPerpres, RKeppres, dan RInpres dari instansi pemrakarsa, yang terdiri atas 77 RPerpres, 18 RKeppres dan 4 RInpres. Terhadap ke-99 RPUU tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti sebagaimana kriteria di atas (tidak ada yang masih dalam proses penelitian/analisis di Sekretariat Kabinet). Berdasarkan
kriteria
RPerpres,
RKeppres,
dan
RInpres
yang
ditindaklanjuti, terhadap ke-99 rancangan yang masuk tersebut, dapat dikategorikan sebagai berikut:
35
Tabel 10 Penyiapan Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 No
Kriteria Ditindaklanjuti
RPerpres
RKeppres
RInpres
Jumlah
77
18
4
99
Dalam penelitian Sekretariat Kabinet (belum ditindaklanjuti)
-
-
-
-
1
Diajukan ke Presiden guna penetapan (a)
2
-
-
2
2
Dimintakan ijin prakarsa ke Presiden (b)
-
-
-
-
3
Dimintakan penyempurnaan atau dikaji Menteri terkait (c)
-
-
-
-
4
Dimintakan dikoordinasikan Menteri terkait (d)
-
1
1
2
5
Diminta pertimbangan kepada Menteri terkait (e)
-
-
-
-
6
Dilaporkan kepada Presiden terkait adanya persoalan substansial (f)
-
-
-
-
7
Dimintakan paraf persetujuan Menteri terkait (g)
1
1
-
2
8
Ditetapkan menjadi Perpres, Keppres dan Inpres
74
16
3
93
9
Tidak ditetapkan oleh Presiden
-
-
-
-
77
18
4
99
Berkas Masuk
Jumlah
Selain guna pengukuran kinerja penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, Sekretariat Kabinet selalu menyiapkan data dan meng-up date posisi RPerpres, RKeppres, dan RInpres setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebagaimana tabel di atas, terutama guna bahan Sidang Kabinet dan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, berdasarkan metode penghitungan kecepatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, terhadap ke-99 RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut dilakukan penghitungan kecepatan dan ketepatan penyiapan penyelesaiannya, dengan uraian sebagai berikut: 36
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dibidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu Pada Tahun 2014 realisasi kecepatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres adalah 3,41 hari. Hal tersebut berdasarkan penghitungan kecepatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, dengan rekapitulasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 11 Waktu Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014
Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari)
Perpres
Keppres
Inpres
1 - 3 hari
24
10
1
4 - 7 hari
27
6
1
8 – 9 hari
14
0
1
9 hari
9
0
0
Jumlah
93
Rata-rata penyelesaian per rancangan
3,41 hari
Berdasarkan tabel di atas, realisasi kecepatan penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres per rancangan selama kurun waktu Tahun 2014 berkisar antara 3,41 hari kerja per rancangan. Penghitungan waktu rata-rata berdasarkan jumlah dari rentang waktu penyelesaian dibagi jumlah PUU. Adapun
hasil
penghitungan
capaian
kecepatan
penyiapan
penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres berdasarkan rumus 1 adalah 103,09%, karena rata-rata hari penyelesaian lebih cepat dari target waktu penyelesaian yang ditetapkan yakni 9 hari. Perbandingan capaian sasaran tahun 2013 dan 2014 terkait kecepatan penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. 37
Gambar 4 Perbandingan Capaian Sasaran Kecepatan Tahun 2014 dengan Tahun 2013 9hari 6,09 hari
9 hari 3,41 hari
10 8 6 4 100,00%
100,00
2 0 2013
2014
Target
2.
Realisasi
Capaian
Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Dalam rangka penghitungan penyelesaian (penyiapan, penyusunan dan penyampaian) RPerpres, RKeppres, dan RInpres, terhadap RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah ditindaklanjuti berdasarkan kriteria di atas,
selanjutnya
dilakukan
pengukuran
kualitasnya,
yaitu
apakah
RPerpres, RKeppres, dan RInpres disetujui oleh Presiden dan dari sisi teknis perundang-undangan terhadap Perpres, Keppres dan Inpres yang telah ditetapkan oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting serta tidak dilakukan penarikan kembali dari masyarakat dan disebarluaskan kembali dalam bentuk ”Distribusi II” karena terdapat kesalahan ketik/redaksi penulisan. Pada Tahun 2014, terhadap ke-93 RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan kepada Presiden seluruhnya sudah tepat karena tidak ada distribusi II dan tidak dilakukan perubahan. Realisasi ketepatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres sebesar 100%.
38
Mengacu pada target dan realisasi tersebut, maka capaian ketepatan waktu penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres berdasarkan rumus 1 adalah 103,09%. Selanjutnya, mengingat indikator ketepatan penyiapan
penyelesaian
RPerpres, RKeppres, dan RInpres dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut disajikan perbandingan Tahun 2014 dengan Capaian Tahun 2013 dan 2012 terkait ketepatan penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres.
Gambar 5 Perbandingan Capaian Sasaran Ketepatan Tahun 2013 dan 2012 150%
187,50% 105,97% 103,09% 100% 100% 100% 97% 96% 95%
100% 50% 0%
2012
2012
2013
Target
Realisasi
2014
Capaian
n Selanjutnya, berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa IKU Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran tersebut. Penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres dan RInpres mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2004 tentang Tata Cara Mempersiapkan RPerpres, RKeppres dan RInpres. Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, juga memperhatikan
pula
Surat
Menteri
Sekretaris
Negara
Nomor
B.257/M.Sesneg/D-4.03.2010 tanggal 3 Maret 2010, kepada para Menteri 39
Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pimpinan LPNK hal Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Perpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres yang intinya mengatur bahwa setiap rancangan yang akan dibahas dengan panitia antar kementerian/lembaga harus terlebih dahulu mendapat izin prakarsa Presiden. Adapun,
langkah-langkah
kerja
yang
dilakukan
dalam
kegiatan
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut: 1) RPerpres,
RKeppres,
dan
RInpres
yang
diajukan
oleh
pimpinan
Kementerian/LPNK, oleh pimpinan (Presiden, Sekretaris Kabinet/ Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Kesra) secara hierarkis diteruskan kepada staf dengan disertai petunjuk penyelesaiannya. 2) Staf melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa penyusunan rancangan
peraturan
perundang-undangan
dan
hasilnya
disampaikan/dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan, baik mengenai bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas. 3) Dalam
hal
laporan/hasil
penelitian/analisis
menyatakan
terdapat
permasalahan, maka dapat dilakukan: a) koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat (bilateral/ trilateral maupun permintaan pertimbangan/persetujuan; b) melaporkan lebih lanjut pokok-pokok masalah kepada pimpinan. 4) RPerpres,
RKeppres,
dan
RInpres
yang
tidak
lagi
mengandung
permasalahan disiapkan dalam bentuk naskah rancangan untuk diteruskan kepada pimpinan guna mendapatkan persetujuan/ penetapan Presiden. 5) Naskah
RPerpres,
RKeppres,
dan
RInpres
yang
telah
mendapat
persetujuan/penetapan Presiden dibuatkan salinannya untuk kemudian digandakan dan didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, Kementerian/LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta lembaga terkait lainnya, antara lain, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Antara dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pada Tahun 2014 telah dilaksanakan 304 kali rapat Penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan 40
RInpres meliputi 236 kali Rapat di Kementerian terkait (dalam kota), 20 kali Rapat di luar kota dan 48 kali rapat di dalam kantor (Sekretariat Kabinet). Bertambahnya kegiatan rapat pembahasan Penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet dibandingkan dengan kegiatan ditahun 2013 dikarenakan hasil evaluasi, penyelesaian
kebijakan
dalam
bentuk
RPUU
yang
dianggap
masih
mengandung permasalahan akan lebih efektif penyelesaiannya apabila hal tersebut dibahas/dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet. Sejalan dengan hal tersebut, rapat di kementerian terkait berkurang yang semula 428 kali rapat menjadi 236 kali. Kegiatan rapat pembahasan tersebut menghasilkan output Sasaran 1 berupa “persentase penyelesaian rumusan hasil pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres”. Keberhasilan pencapaian outcome kegiatan Sasaran 1, tidak hanya diukur dari jumlah RPerpres, RPerpres dan RInpres yang ditetapkan menjadi produk Perpres, Keppres dan Inpres, tetapi meliputi pula peran Sekretrariat Kabinet dalam setiap pembahasan RPerpres, RPerpres, dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet maupun di instansi terkait (kuantitatif) dan keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian RPerpres, RKepres dan RInpres, misalnya laporan
hasil
penelitian/kajian
maupun
rumusan
hasil
pembahasan
pembahasan RPerpres, RPerpres, dan RInpres (kualitatif). Beberapa RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditetapkan Presiden menjadi Perpres, Keppres, dan RInpres pada tahun 2014, antara lain: 1. Peraturan Presiden (Perpres) Perpres Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. Peraturan Presiden ini ditetapkan guna melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 41
Perpres ini ditetapkan untuk mengatur arah kebijakan pembangunan kependudukan beserta administrasinya; Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil . Peraturan Presiden ini ditetapkan guna melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial,
perlu
menetapkan
Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.
2. Keputusan Presiden (Keppres) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Hibah Pemerintah dalam rangka pembelian dan renovasi Masjid/Indonesia Muslim Association In America (IMAAM) Center di Maryland, Amerika Serikat. Keppres ini ditetapkan sebagai dasar hukum pemberian hibah dalam rangka pembelian dan renovasi Masjid/Indonesia Muslim Association In America (IMAAM) Center di Maryland, Amerika Serikat. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Keppres ini ditetapkan untuk menetapkan Panitia guna menyeleksi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.
3. Instruksi Presiden (Inpres) Instruksi Presiden 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Inpres ini ditetapkan dalam rangka dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. 42
Instruksi Presiden 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Inpres ini ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Meskipun capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, namun dalam pengukuran tingkat capaian masih ditemui beberapa kendala, yaitu: 1. RPerpres, RKeppres, dan RInpres belum mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait, yang seringkali penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres membutuhkan waktu yang lama guna pembahasan/dikoordinasikan kembali baik di Sekretariat Kabinet maupun Kementerian terkait. 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet, khususnya, terkait penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang belum optimal. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain: 1. Peningkatan pembahasan secara intensif dalam rangka mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet maupun Kementerian terkait. 2. Perlunya peningkatan pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet, antara lain, terkait penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres. Demikian pula, secara paralel dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui penambahan pegawai dan program capacity building. B. Realisasi Anggaran Tahun 2014 Mengenai target, realisasi dan tingkat capaian dari segi anggaran tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
43
Tabel 12 Realisasi Anggaran Program
Kegiatan
Target
Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat
RP 588.729.000
Rp.518.206.260
Penyiapan, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang kesejahteraan rakyat
Rp. 155.925.000
Rp. 108.872.600
69,82%
Rp 627.078.860
84,21%
Jumlah
Realisasi
Rp 744.654.000
Persentase Capaian Target 88,02%
Gambaran efisiensi penggunaan anggaran Sasaran Pertama adalah sebagai berikut: Tabel 13
Realisasi Anggaran Sasaran I Outcome 1. Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang Kesra yang tepat waktu 2. Persentase penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang Kesra yang ditindaklanjuti
% Capaian Outcome 103 09%
103 09%
Output Dokumen hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang Kesra
Uraian Output
Persentase
Input
Rupiah
Input rata-rata per Output
1.
Penghematan dana
=
Rp 70.522.740 (11,99%)
2.
Efisiensi
=
Rp 1.649.889,96 (21,30%)
Satuan
Rupiah
Target
Realisasi
97% (76 dokumen )
100% (85 dokumen)
588.729.000
518.206.260
7.746.434, 21
6.096.544,25
44
Anggaran tersebut dikeluarkan untuk mendanai kegiatan penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk PUU di bidang kesra sebanyak 85 laporan. Namun demikian, secara total penyelesaian perumusan dan analisis rencana kebijakan yang diselesaikan oleh Asdep Perancangan Peraturan Perundangundangan sebanyak 188 laporan ( output POK dan Non POK). Gambaran efisiensi penggunaan anggaran Sasaran Kedua adalah sebagai berikut: Tabel 14 Realisasi Anggaran Sasaran II % Capaian Outcome
Outcome 1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu 2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Kpeutusan Presiden yang ditindaklanjuti
103,09%
103,09%
Uraian
Output Dokumen penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
1.
Penghematan dana
=
Rp. 47.052.400 (30,18%)
2.
Efisiensi
=
Rp 475.276,77 (29,26%)
Output
Satuan Persentase
Target
Realisasi
97%
100% (99 berkas)
(96 berkas)
Input
Rupiah
155.925.000,00
Input rata-rata per Output
Rupiah
1.624.218,75
108.872.600,00 1.099.723,23
Anggaran tersebut dikeluarkan untuk mendanai kegiatan menghadiri undangan seminar dan rapat pembahasan rancangan kebijakan baik di dalam kota dan luar kota sebanyak 225 kali yang dituangkan dalam laporan rapat pembahasan rancangan kebijakan sebanyak 95 laporan. Sisa anggaran yang belum/tidak terserap sebesar Rp 47.052.400 (empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu empat ratus rupia) dikarenakan adanya kebijakan intern organisasi untuk melakukan efisiensi anggaran. Dari 99 berkas Rancangan Peaturan Perundang-undangan yang disampaiakan oleh kementerian/lembaga non kementerian yang ditetapkan menjadi PUU sebanyak 93 berkas dengan rincian 74 Perpres, 16 Keppres, dan 3 Inpres. Sedangkan, dari 45
jumlah output dimaksud yang merupakan out put yang menggunakan RAB (POK) Asdep Perancangan PUU Bidang Kesra adalah 53 PUU yang terdiri dari 46 Perpres, 4 Keppres, dan 3 Inpres, dan selebihnya posisinya dikembalikan kepada menteri terkait dalam rangka koordinasi, disempurnakan atau permintaan paraf.
46
BAB IV PENUTUP
Sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi merupakan syarat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, karena dengan sistem ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kaitan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan
akuntabilitas
kinerja
masing-masing
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Untuk itu, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2014 yang merupakan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014. Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun. Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkenaan dengan kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat, pada awal tahun 2014 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran. Sasaran-sasaran tersebut diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya dengan disertai indikator kinerja masing-masing guna memudahkan penilaian atas hasil pencapaian kinerja pada akhir tahun.
48
Laporan
Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas
kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat serta menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat pada masa yang akan datang untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi lebih optimal.
48
Lampiran 1 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) ASDEP BIDANG PERANCANGAN PUU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2014
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETERANGAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
97%
100%
103,09%
Pada tahun 2014 telah masuk sebanyak 99 berkas, dimana semua berkas dilaporkan kepada Deputi dan 4 berkas diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti (surat Deputi dan/atau Seskab)
97%
100%
103,09%
97%
100%
103,09%
97 %
100%
103,09%
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang kesejahteraan rakyat
1. Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat waktu 2. Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang kesejahteraan rakyat
1. Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu 2. RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti
Dalam kurun waktu tahun 2014 dari 99 berkas rancangan yang diajukan, yang telah ditetapkan Presiden sebanyak 93 dengan perincian 74 Perpres, 16 Keppres dan 3 Inpres
Lampiran 2 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) ASDEP BIDANG PERANCANGAN PUU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2014 KEGIATAN
Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden
Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat
rupiah
Rp. 588.729.000
Rp. 518.206.260
88,02%
78
85
108,97%
Data yang kami sajikan dengan target sebanyak 78 buah dan realisasi 85 buah hanya berdasarkan POK , (sedangkan total yang diselesaikan adalah sebanyak 188 buah dokumen baik berupa dokumen PUU dan laporan)
78
85
108,97%
Input : Dana
Output : Dokumen hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan bidang kesejahteraan rakyat
Outcome : 1. Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat waktu
Realisasi
Dokumen
97%
Keterangan
KEGIATAN
Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (target)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2. Persentase Penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat ditindaklanjuti
97%
78
85
108,97%
rupiah
Rp 155.925.000
Rp 108.872.600
69,82%
Naskah
34
53
155,88%
97%
34
53
155,88%
97%
34
53
155,88%
Peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, Rkeppres, RInpres
Input : Dana
Output : Naskah penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang kesejahteraan rakyat Outcome : 1. Persentase penyelesaian RPerpres, Rkeppres, RInpres secara tepat waktu 2. Persentase RPerpres, Rkeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti
Realisasi
Keterangan
(8)
Jumlah PUU yang diselesaikan ecara total keseluruhan di Asdep Perancangan PUU bidang Kesra sebanyak 93 yang terdiri dari 74 Perpres, 16 Keppres, dan 3 Inpres. Yang kami sajikan data dalam tabel sebanyak 53 buah rancangan (hanya berdasarkan POK yang terdiri dari 43 Perpres, 4 Keppres ,dan 3 Inppres).
LAPORAN KINERJA ASDEP PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2014
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET RI 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................ .......................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................
ii
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang ..................................................................
1
B.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .........................................
2
C.
Aspek Strategis
9
.................................................................
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014 A.
Tujuan Strategis ................................................................
14
B.
Sasaran Strategis ..............................................................
15
C.
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .............................
16
D.
Penetapan Kinerja .............................................................
17
E.
Indikator Kinerja Utama .....................................................
19
AKUNTABILITAS KINERJA A.
Capaian Kinerja Tahun 2014 ..............................................
27
B.
Realisasi Anggaran Tahun 2014 ........................................
43
PENUTUP ................................................................................
47
LAMPIRAN ii
KATA PENGANTAR Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan menyajikan Akuntabilitas Kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2014. Laporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Laporan ini pada intinya memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan selama tahun 2014 sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya bagi unit-unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.
Jakarta,
Februari 2014
Plt. Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Teguh Supriyadi, S.H., LL.M
i
