1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Indonsia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar ditegaskan sebagai berikut: 1. Pasal 18 A a. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan Kota atau antara Propinsi, daerah Kabupaten dan Kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhusuan dan keragaman daerah. b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatir dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang. 2. Pasal 18 B a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang. b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pripsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2
Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata maka setiap wilayah harus mampu untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkereasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Mariot P. Siahaan, 2005:1). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan berberapa kali perubahan, terakhir melalui UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri atau bisa disebut sebagai otonomi daerah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan
pembentukan
daerah
pada
dasarnya
dimaksudkan
untuk
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra, 2009:197)
3
Penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya membutuhan sumber pendapatan guna menjalankan pemerintahan. Kemandirian sebuah daerah dapat dinilai bagaimana daerah tersebut mampu memanfaatkan kekayaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dengan pemberian kewenangan kepada daerah maka daerah memiliki wewenang untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam
kehidupan
masyarakat. Pemungutan tersebut harus bisa dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pajak dan Retribusi tentunya sangat bermanfaat bagi daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan berberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 285 ayat (1), sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari : 1. pendapatan asli daerah, meliputi: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2. pendapatan transfer; dan 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah” (Nurcholis 2007:182). Dari berbagai sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi menarik karena menjadi sumber penerimaan terbesar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki potensi yang besar. Pajak dan retribusi daerah merupakan obyek yang sangat vital karena sebagian besar pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi. Retribusi parkir memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan penerimaan daerah dari
4
retribusi parkir dapat melebihi pendapatan yang berasal dari pengelolaan perusahaan milik daerah, apabila retribusi parkir tersebut dikelola dengan baik. Kota Surakarta merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan kewenangannya dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah memerlukan dana untuk menjalankan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperoleh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surakarta dapat diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan lain lain yang sah menurut undang-undang. Salah satu penerimaan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah adalah penerimaan retribusi parkir di tepi jalan. Semakin padatnya lalu lintas di Kota Surakarta mencerminkan bahwa kebutuhan akan kendaraan bermotor sangat penting dimana pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Bertambahnya volume kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan peningkatan ruas jalan, ditambah semakin bertambahnya pusat perbelanjaan, ruko, taman kota, maupun tempat tempat lain yang sangat memerlukan tempat untuk parkir. Dengan terbatasnya lahan parkir maka pengguna kendaraan bermotor memilih untuk memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Dengan digunakannya badan jalan sebagai tempat parkir maka akan menambah kepadatan lalu lintas, pengelolaan parkir tepi jalan umum haruslah dikelola dengan baik supaya kepadatan lalu lintas dapat teratasi serta dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum, tentunya memerlukan instrumen agar dalam pelaksanannya tidak merugikan masyarakat karena pada dasarnya tujuan dari pengelolaan retribusi parkir ini bertujuan untuk
5
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Manajemen perparkiran yang baik dapat meningkatkan pelayanan publik serta penarikan retribusi dari pelayanan parkir ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu mensejahterakan rakyat. Peraturan Daerah adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Konstitusi dan Undangundang Pemerintahan Daerah. Sebagai insrumen pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum maka Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah diatur mengenai objek retribusi termasuk didalamnya retribusi parkir di tepi jalan umum, pembagian zona parkir serta tarif parkir tepi jalan umum yang berlaku di Kota Surakarta. Sebagai instrumen pengelolaan parkir tepi jalan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang didalamnya mengatur mengenai penetapan lokasi parkir, dan bagaimana proses pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Surakarta. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, sehingga kebijakan perparkiran yang diambil diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tidak melupakan pelayanan kepada pengendara kendaraan yang parkir di lokasi parkir tersebut. Untuk mengatasi masalah perparkiran di Kota Surakarta, Pemerintah Daerah menyediakan tempat khusus parkir dan tepi jalan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Pengelolaan lahan parkir tepi jalan tentu tidaklah mudah dan menemui banyak hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya retribusi parkir, maka dengan manajemen yang diharapkan dapat menutup celah penyimpangan terhadap
penerimaan
retribusi parkir yang nantinya mampu meningkatkan penerimaan retribusi parkir.
6
Berdasarkan uraian tersebut diatas, mendorong minat penulis untuk melakukan kajian hukum secara mendalam dengan mengangkat isu hukum dalam penulisan
(skripsi)
tentang
“KEBIJAKAN
PEMERINTAH
KOTA
SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI
DAERAH” B. Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam suatu penulisan hukum agar terarah dan memiliki tujuan yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis akan mengangkat permasalahan untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ? 2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta ? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian diperlukan adanya suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai tersebut harus jelas agar karya penelitian tersebut bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat. Penelitian merupakan suatu cara baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu pokok dari ilmu pengetahuan dan lebih memperdalam segala segi kehidupan ( Soerjono Soekanto, 2010 : 3 ).
7
Tujuan yang dikenal dalam penelitian ada dua macam, yaitu : tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Dimana tujuan obyektif merupakan tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri sedangkan tujuan subyektif berasal dari penulis itu sendiri. Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif bagi kepentingan penulis sendiri. Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif bagi kepentingan penulis sendiri. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Surakarta 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum, Terutama terkait dengan Hukum Tata Negara; b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah; c. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar strata I (sarjana) hukum di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis
8
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data atau literature bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti. 2. Manfaat Praktis a. Membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan parkir tepi jalan guna meningkatkan pendapatan asli daerah b. Memberikan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti serta dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah; c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti, serta berguna bagi para pihak yang mempunyai minat masalah terkait. E. Metode Penelitian Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2010:42). Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mempermudah pengembangan data yang diperoleh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
9
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52) 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tapi berupa kata kata. Pendekatan deskriptif yaitu penelitan yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2010:10). 3. Pendekatan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode penulisan hukum yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lesan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010:250) 4. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian di Kota Surakarta terkait dengan apa yang peneliti sedang teliti. 5. Jenis dan Sumber Data Penelitian a. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan serta pengamatan secara langsung terhadap informan. b. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatancatatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 6. Teknik Pengumpulan Data Di dalam suatu penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010 : 21).
10
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut : a. Studi Lapangan (field research). Studi lapang ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Studi lapang ditempuh dengan cara observasi dan wawancara b. Studi Pustaka (Library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang–undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 7. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2009 : 244). Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka. F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat lebih memberikan gambaran yang lebih luas dan jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan yang akan di susun. Oleh karena itu penulis menjabarkan penulisan hukum ini dalam empat bab, dimana setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I :
PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.
11
BAB II:
TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini penulis akan membuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. 1. Kerangka teori yang menguraikan mengenai: a. Tinjauan Tentang Kebijakan b. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah c. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah d. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah e. Tinjauan Tentang Retribusi f. Tinjauan Tentang Parkir 2. Kerangka pemikiran yang akan memberikan gambaran dari kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penulisan hukum
BAB III:
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan mengemukakan pembahasan rumusan masalah yang ada yaitu: 1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? 2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta?
BAB IV:
PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakikan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
