BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Rencana strategis disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang good governance dan clean government, yang hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sector yang sesuai dengan tugas dan kewenangangnya serta aspirasi masyarakat. Rencana

strategis

Kabupaten

Bandung

merupakan

Dokumen

perencanaan teknis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Perencanaan Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung, memerlukan integrasi antara keahlian dengan sumber daya manusia lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Nasional.

10

B. MAKSUD DAN TUJUAN

B.1 MAKSUD

Berdasarkan Pertimbangan diatas, RENSTRA tahun 2011 – 2015 ini dijadikan sebagai acuan bagi Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan perempuan Kabupaten Bandung dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan Daerah. Dan memudahkan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun. Proses penyusunan Renstra mengacu pada rancangan RPJMD Periode

pembangunan

2011

-2015

(merujuk

pada

rencana

pembangunan jangka menengah Tahap II), oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMD 2011 -2015. Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas pemerintah Kabupaten Bandung. Secara garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Rancangan Renstra. Rancangan Renstra berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (platform) Pemerintah Kabupaten Bandung. Rancangan Renstra disusun berdasarkan Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran Pemerintah. 2) Penelaahan 2) Penelaahan Rancangan Renstra 11

3). Penetapan Renstra RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra menjadi Renstra tahun 2011-2015 B. Dokumen Renstra 1. Substansi Renstra Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Informasi baik tentang keluaran (output), maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif. Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung memiliki sasaran-sasaran yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas Kabupaten sesuai dengan platform Pemerintah Kabupaten Bandung. Strategi kebijakan dan pendanaan disusun sampai dengan

12

Tingkat Program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan indikatorindikator kinerja outcome dari masing masing program serta rencana sumber pendanaannya. Sumber pendanaan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung antara lain berasal dari Pemerintah (Pusat dan Daerah).

B.2 TUJUAN

Tujuan Dari Penyusunan RENSTRA tahun 2011-2015 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini adalah:

1. Merupakan bagian dari rencana Pembangunan jangka panjang Daerah

(RPJPD),

yang

berkedudukan

sebagai

dokumen

perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan. 2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah terpilih. 3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD 4. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur. 5. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

B.3 SISTIMATIKA RANCANGAN RESNTRA 13

BAB 1

:

PENDAHULUAN

BAB II

:

GAMBARAN PELAYANAN SKPD BKBPP

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV

:

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BAB V

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KBPP

BAB VI

:

INDIKATOR KINERJA BADAN KBPP YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMD

14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Bandung. Tugas pokok yang dilakasanakan adalah pengendalian jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran. Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu : 1.

Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) = 80 poin

2.

Meningkatkan

Indek pembangunan

Gender

(IPG),

di dukung dengan

menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 Penduduk Tumbuh Seimbang. Tujuan program keluarga berencana secara demografi adalah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuam serta perlindungan anak. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan melalui program keluarga berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang atau penduduk tanpa pertumbunan. Secara strategis penduduk tumbuh seimbang apabila dicapai NRR=1 dengan Total Perility Rate 2,10. 15

Selanjutan

perkembangan

program

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan kesetaraan gender, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus tentang pelanggaran hak perempuan dan anak dewasa ini terus meningkat seperti KDRT, Traffiking perlu terus mendapat perhatian oleh pemerintah. Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana dan Pembedayaan Perempuan sebagai unsur pendukung pencapaian Visi dan Misi yang akan dicapai Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis 20102015 yaitu Visi:”Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan pedesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan.” Sedangkan Misi yang akan dicapai adalah: 1.

Meningkatnya profesionalisme Birokrasi (Good

Govermant dan

Clean

Governance) 2.

Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan kesalehan sosial berlandaskan Iman dan Tagwa

3.

Memantapkan

Pemulihan

keseimbagan

lingkngan

dan

pembangunan

berkelanjutan 4.

menggali menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainya

5.

Memantapkan pembangunan pedesaan

6.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan pemanfaatan tata ruang wilayah

7.

Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Misi ke dua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan dan Prioritas ke tiga yaitu meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan. 16

Dengan demikian sebagai implemtasi untuk mendukung tujuan tersebut maka pelayanan yang diberikan adalah meningkatkan sumberdaya manusia di bidang kesehatan melalui pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bandung. Pembangunan kependudukan melalui program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang mandiri dan mempunyai kompetensi untuk berdaya saing di era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Penduduk yang besar sebagai modal dasar pembangunan harus diimbangi dengan peningkatan sumberdaya manusia, karena apabila tidak berkualitas akan menjadi beban dalam pembangunan sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan, rendahnya pendidikan, rendah daya beli dan permasalahan sosial lainya. Jumlah penduduk harus terus dikendalikan melalui pelayanan program KB, dengan pengaturan kelahiran sesuai dengan hak-hak reproduksi melalui pemakaian alat kotrasepsi bagi pasangan usia subur atau PUS akan berdampak terhadap angka kelahiran. Pelayanan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan akan membawa kontribusi terhadap pencapain visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memciptakan

sumberdaya manusia yang maju mandiri

dan berdaya saing sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sesuai dengan upaya yang dilakukan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yaitu diantaranya meningkatkan sumberdaya manusia dibidang kesehatan makan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

gambaran pelayanan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Strategis tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut: Secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung sesuai dengan Permendagri Nomor 13, yaitu terdiri dari 2 urusan, Bidang KB,KS dan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program dan kegiatan sebgai berikut :

17

1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 4. Program peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs 5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga 7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak 8. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan 9. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Program tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan pelayan kepada masyarakat melalui: 1. Pelayanan pengaturan kelahiran melalui pelayanan peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif, pelayanan KB dilakukan untuk mencapai Total Fertility Rate (TFR)= 2,10 untuk mewujudkan Net Reproduksi Rate) NRR=1, sehingga tercapai penduduk tumbuh seimbang 2015. disampingkan itu dengan pengaturan kelahiran diupayakan seluruh pasangan usia subur ikut KB sehingga berdampak terhadap menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). 2. Pelayanan Reproduksi Sehat mealalui program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan penundaan anak pertama (PAP), pelayanan reproduksi sehat dilakukan untuk mencapai usia kawin pertama 21 tahun tahun 2015, yang mana rata-rata usia kawin baru mencapai 19 tahun. 3. Pelayanan Ketahan Keluarga melalui membinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompoka Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

18

4. Peningkatan Peranserta Masyarakat, bertujuan untuk meningkatan peran masyarakat dalam progran KB sebagai upaya traspormasi pengetahuan melalui pembentukan dan pembinaan Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, Kelompok Akseptor, Paguyuban MOP, Forum Pos KB desa, Posyandu, PIKRR, kelompok pemuda, poktan-poktan kegiatan. 5. Penyediaan data mikro keluarga untuk pembangunan di daerah, pelayanan data ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan program KB dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang sudah dicapai, dengan melakukan pendataan keluarga sejahtera setiap tahun untuk melihat data demografi, data keluarga berencana dan keluarga sejahtera, tahapan keluarga Pra KS, KS I, KS II, KS III dan KS III+, kemudaian dianalsis dan di jadikan data untuk melakukan palayanan KB kepada Masyarakat. 6. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan. Perempuan dewasa ini masih bagian dari upaya pembangunan yang masih termarjinalkan, sehingga perlu penangan yang serius agar permpuan ditempatkan pada posisi yang sama sebagai obyek dan subyek dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Melalui pelayanan pemberdayaan perempuan maka para wanita akan terlindungi dari berbagai upaya yang merendahkan derajat perempuan seperti Traffiking, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masalah permpuan lainnya. Kemudian pengarusutamaan gender akan menjadi prioritas utama sehingga perempuan mempunyai posisi yang sama dengan kaum perempuan dengan tidak melanggar kodrat alamiah perempuan. 7. Pelayanan Perlindunganan Anak. Anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi dan dibina agar menjadi sumberdaya manusia yang mampu meneruskan estapet kepemimpinan. Melalui pelayanan perlndungan anak masyarakat Kabupaten Bandung akan diberi pemahaman tentang hak-hak anak, begaimana menjaga dan melindungan anak sebagai aset Pembangunan. Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan 19

Perempuan Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan yang lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis mulai dari pedesaan sampai dengan tingkat nasional. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan telah tersusun uraian Tugas dan Fungsi Sebagai berikut:

1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor

6 tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa

kepala

Perempuan mengatur,

Badan

Keluarga

Berencana

dan

mempunyai Tugas Pokok memimpin, membina,

mempertanggung

mengendalikan

jawabkan

kebijakan

Pemberdayaan merumuskan,

mengkoordinasikan teknis

penyusunan

dan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2). Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang, 10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh KB ) yaitu : 1.

Bagian Sekretariat a. Sub Bagian Penyusunan Program 20

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan

2.

Bidang Informasi dan Data Keluarga a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

3.

Bidang Keluarga Berencana a. Sub Bidang Pengendalian KBKR b. Sub Bidang Reproduksi Remaja

4.

Bidang Keluarga Sejahtera a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat

5.

Bidang Pemberdayaan Perempuan a. Sub Bidang Pengurus utama Gender b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan

6.

Bidang Perlindungan Anak a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak b. Sub Bidang Integrasi hak anak

7.

UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung

Sumber Daya Manusia yang terdiri dari : 1. Kepala Badan

:

1 Orang

2. Sekretaris

:

1 Orang

3. Kepala Bidang

:

5 Orang

4. Kepala Sub Bagian

:

3 Orang

21

5. Kepala Sub Bidang

: 10 Orang

6. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

: 113 Orang

7. PLKB

:

8. Pelaksana

: 22 Orang

9. UPT Pengendali Program KB

: 30 Orang

10. Kasubag TU

: 31 Orang

11. TKK

:

Jumlah

7 Orang

1 Orang 224 Orang

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai : 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten

Bandung bahwa kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan: 2). Fungsi a). Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b). Penetapan rumusan kebijakan kooordinasi penyusunan program danpenyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c). Penetapan rumusan kebijakan pelayanan adaministratif Badan. d). Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dankerumahtanggan. e).

Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

danketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. 22

kelembagaan

f). Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

Administrasi

kelembagaan. g). Penetapan rumusan kebijakan Administrasi pengelolaan

Keuangan.

h). Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan,monitoring, evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaan tugas Badan. i). Penetapan

rumusan

kebijakan

Pengkoordinasian

publikasi

pelaksanaan tugas Badan. j). Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian penyusunan

dan

penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan. k). Pelaporan

pelaksanaan

tugas

pengelolaan

pelayanan

kesekretariatan l). Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m).Pelaksanaaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas

dan

fungsinya. n). Pelaksanaan Koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja

/

instansi

/

lembaga

atau

pihak

ketiga

dibidang

pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sedangkan Sekretariat Membawahkan: (a) Sub Bagian Penyusunan Program (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (c) Sub Bagian Keuangan •

Sub Bagian Penyusunan program Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian. Dan mempunyai Tugas pokok :merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Penyusunan program adalah :

23

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan d. Pelaksanaan

penyusunan

rancangan

peraturan

Perundang-

undangan penunjang pelaksanaan tugas. e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. •

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok : merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan pelaksanaan

tugas

pelayanan

administrasi

umum

dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Penyusunan program adalah : a). Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi umum

dan

kerumahtanggaan

serta

administrasi kepegawaian. b).

Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

c).

Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah Badan.

d).

Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan Badan.

24

e).

Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan Dinas.

f).

Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan Rapat-rapat dinas.

g).

Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.

h).

Pelaksanaan pengurusan

kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantor. i).

Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor

j).

Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor

k).

Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor.

l).

Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan.

m). Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. n).

Pelaksanaan

pengumpulan, pengolahan, penyimapanan, dan

pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian. o).

Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai.

p).

Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat,gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatankesejahteraan pegawai

q).

Penyusunan

dan

penyiapan

pegawai

untuk

mengikuti

pendidikan/pelatihan struktura, teknis dan fungsional serta ujian Dinas. r). Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin Pegawai. 25

s).

Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai.

t).

Pengkoordinasian

penyusunan

administrasi

DP-3,

DUK,

sumpah/janji pegawai. u).

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

v.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

w.

Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

•

Sub Bagian Keuangan Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok : merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Keuangan adalah : a)

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.

b)

Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

c)

Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.

d)

Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.

e)

Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.

f)

Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 26

g)

Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

h)

Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Badan.

i)

Pelaksanaan

pengkoordinasian

penyusunan

rencana

dan

program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang dilingkungan Badan. j)

Pelaksanaan

penyusunan

rencana

penyediaan

fasilitas

pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan. k)

Pelaksanaan koordinasi teknis perumuusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.

l)


m)


n)

Pelaksanaan

koordinasi

pengelolaan

administrasi

dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Data Keluarga Bidang Informasi dan Data Keluarga dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai : 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Bidang Informasi dan Data Keluarga pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pengelolaan Informasi dan data 27

keluarga yang meliputi pengelolaan data mikro keluarga serta analisa, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan Bidang Informasi dan Data Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan informasi dan data keluarga. b) Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

dibidang

pengelolaan

dibidang

pengelolaan

pengelolaan informasi dan data keluarga. c) Pengkoordinasian

perencanaan

teknis

pengelolaan informasi dan data keluarga. d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan data keluarga. e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan informasi dan data keluarga. f)

Pelaporan pelaksanaan tugas

pengelolaan informasi dan data

keluarga. g) Evaluasi pelaksanaan tugas

pengelolaan informasi dan data

keluarga. h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i)

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan informasi dan data keluarga.

Bidang Informasi dan Data Keluarga Membawahi: a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga

28

b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

•

Sub Bidang Data Mikro Keluarga Sub bidang data mikro keluarga dipimpin oleh seorang kepala sub

bidang

yang

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan data mikro keluarga. Sedangkan Bidang Data Mikro Keluarga mempunyai fungsi Sebagai berikut: a)

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan data mikro keluarga

b) Penyusunan

rumusan

penetapan

kebijakan

dan

pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga c)

Penyelenggaraan

informasi

serta

data

mikro

kependudukan dan keluarga. d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan penetapan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. e)

Pemberian informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga

f)

Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB Nasional dan pemberdayaan perempuan.

g)

Pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.

29

h) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. i)

Pelaksanaan pemanfaatan data informasi program KB nasional dan pemberdayaan perempuan untuk mendukung pembangunan daerah.

j)

Pelaksanaan

pemanfaatan

operasional

jaringan

komunikasi data dalam pelaksanaan e-goverment dan melakukan diseminasiinformasi. k) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. l)


m) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data mikro keluarga dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. •

Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelaksanaan

Analisa, Evaluasi dan

Pelaporan. Sedangkan

Bidang

Analisa,

Evaluasi

dan

Pelaporan

mempunyai fungsi Sebagai berikut: a)

Penyusunan Rencana dan program kerja Operasional Kegiatan Pelaksanaan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.

b) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan

program

kependudukan

terpadu

antara

perkembangan kependudukan (Aspek kuantitas, kualitas, 30

dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. c)

Pelaksanaan pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan.

d) Pelaksanaan penyerasian isu kependudukan kedalam program pembangunan. e)

Pelaksanaan berencana,

teknis

pendataan

keluarga

sejahtera

program dan

keluarga

Pemberdayaan

Perempuan. f)

Pelaksanaan rencana

Analisa dan Evaluasi terhadap penetapan

peningkatan

dan

penyebarluasan

program

keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai bahan tindak lanjut dan proses penetapan rencana lebih lanjut. g)

Pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan rencana

peningkatan

dan

penyebarluasan

program

keluarga berencana, keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan. h) Pembinaan pelaksanaan tugas tenaga fungsional dalam analisa, evaluasi dan pelaporanrencana peningkatan dan penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera. i)

Pelaksanaan klasifikasi dan verivikasi kelengkapan data laporan rencana dan program penyebarluasan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan Perempuan.

j)

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 31

k)


l)

Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain dibidang lain.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai : 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempunyai

Tugas

Pokok

memimpin,

mengkoordinasikan

mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan

dan

Keluarga Berencana

meliputi pengendalian KB-KR serta pengendalian re-produksi remaja. Sedangkan

Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai

berikut: a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan Keluarga Berencana. b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Keluarga Berencana. c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan Keluarga Berencana. d) Perumusan

sasaran

pelaksanaan

Tugas

dibidang

pelayanan

Keluarga Berencana. e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Keluarga Berencana. 32

f)

Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana.

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana. h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i)

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana Membawahi : •

Sub Bidang Pengendalian KB-KR

a) Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja Sub Bidang Pengendalian KB-KR Sub Bidang Pengendalian KB-KR dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok Sub Bidang Pengendalian KB-KR Sedangkan Bidang Pengendalian KB-KR. mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program klerja operasional kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian KB-KR. b) Penyusunan rumusan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan re-produksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. c) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan

33

masalah, kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dirumah sakit. e) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB,sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran ”Unmet Need” sasaran penanggulanga masalah kesehatan reproduksi,serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. f) Pelaksanaan

penyerasian

dan

penetapan

kriteria

serta

kelayakan tempat kelayakan KB dan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. g) Pelaksanaan

jaminan

dan

pelayanan

KB,

peningkatan

partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. h) Pelaksanaan pemantauan tingkat drop-out peserta KB i) Pengembangan

materi

penyelenggaraan

jaminan

dan

pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB j) Pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. k) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. l) Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan inveksi menular seksual (IMS). m) Pelaksanaan pembinaan penyuluh KB.

34

n) Pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dankesehatan reproduksi. o) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata. p) Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat obat dan cara kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan. q) Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana alat obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri. r) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi. s) Pelaksanaan informed choice dan informed concent dalam program KB. t) Pelaksanaan monitoring, evaluasi,asistensi fasilitasi, supervisi pelaksanaan program KB nasional. u) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. v) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. w) Pelaksanaan kooordinasi pengelolaan dan pengendalian KBKR dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. •

Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok 35

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja Sedangkan Bidang Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja. b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA c) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. e) Pelaksanaan

penyerasian

dan

penetapan

kriteria

serta

kelayakan tempat pelayanan KRR, termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA f) Pelaksanaan pelayanan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA g) Pelaksanaan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM). h) Penyusunan

rumusan

kebijakan

penetapan

fasilitasi

pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM). 36

i) pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM). j) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. k) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. l) Pelaksanaan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. m) Pelaksanaan pembinaan pusat informasi konsultasi remaja. n) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan tugas. o) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. p) Pelaksanaan

kooordinasi pengelolaan

dan

pengendalian

Reproduksi remaja dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Sejahtera. Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala bidang

yang

mempunyai : 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 37

Bandung bahwa kepala Bidang Keluarga Sejahtera

pada Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempunyai

Tugas

Pokok

memimpin,

mengkoordinasikan

mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan

dan

Keluarga Sejahtera

meliputi Bidang Ketahanan Keluarga dan Bidang Advokasi dan Pembinaan Instansi masyarakat.

Sedangkan

Bidang Keluarga Sejahtera

mempunyai fungsi sebagai

berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja

kegiatan Pelayanan

Keluarga Sejahtera. b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera c) Pengkoordinasian perencanaan teknis di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i)

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Keluarga Sejahtera.

38

(b) Bidang Keluarga Sejahtera Membawahi : (a) Sub Bidang Ketahanan Keluarga (b) Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat •

Sub Bidang Ketahanan Keluarga Sub Bidang Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Ketahanan Keluarga Sedangkan Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi Sebagai berikut: a)

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Pelayanan Ketahanan Keluarga.

b)

Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga.

c)

Pelaksanaan dukungan pelayanan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga.

d)

Pelaksanaan

penyerasian

penetapan

kriteria

pengembangan

Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga. e)

Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR),bina keluarga lansia (BKL)

f)

Palaksanaan penyelenggaraan BKB,BKR dan BKL, termasuk pendidikan pramelahirkan.

g)

Pelaksanaan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga.

h)

Pelaksanaan model-model kegiatan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga. 39

i)

Pelaksanaan

pembinaan

teknis

peningkatan

pengetahuan,

keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. ( UPPKS) j)

Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader / anggota kelompok UPPKS.

k)

Pelaksanaan kemitraan kualitas lingkungan keluarga.

l)

Pelaksanaan Peningkatan kualitas Lingkungan Keluarga.

m) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. n)


o)

Pelaksanaan koordinasi pelayanan ketahanan keluarga dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

•

Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat.

Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

Pelayanan Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat Sedangkan Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan advokasi dan pembinaan instansi masyarakat. b) Penyusunan rumusan kebijakan kebijakan penetapan pengembangan advokasi dan KIE. 40

c) Pelaksanaan operasional advokasi KIE. d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria advokasi dan KIE. e) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE. f) Pelaksanaan advokasi, KIE,dan konseling program KB dan KRR. g) Pelaksanaan KIE ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan instansi program KB. h) Pelaksanaan pemanfaatan prototipeprogram KB / Kesehatan Reproduksi

(KR),

KRR,

ketahanan

dan

Pemberdayaan

keluarga,penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas. i) Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. j) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program k) Pelaksanaan dukungan Operasional pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program l) Penyusunan

rumusan

kebijakan

penetapan

perkiraan

sasaran

pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program m) Pelaksanaan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. n) Penyusunan

rumusan

kebijakan

penetapan

petunjuk

teknis

pengembangan peran instansi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP) dalam program KB Nasional. o) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.

41

p) Pelaksanaan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan instansi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. q) Pennyusunan

rumusan

kebijakan

penetapan

petunjuk

teknis

peningkatan peran serta mitra program KB Nasional. r) Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB Nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. s) Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. t) Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. u) Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. v) Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional. w) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. x) Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB Nasiona l. y) Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. z) Pelaksanaan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis. aa) Pelaksanaan pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kopetensi SDM program yang dibutuhkan. bb) Pelaksanaan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM. cc) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. dd) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

42

ee) Pelaksanaan koordinasi pelayanan advokasi dan pembinaan instansi masyarakat dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

43

E. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai : 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempunyai

Tugas

Pokok

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan meliputi Bidang Pengarusutamaan gender dan Bidang Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

mempunyai

fungsi sebagai berikut: a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. b) Penyelenggaraan pelaksanaan

tugas dibidang pelayanan dan

pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. f)

Pelaporan

pelaksanaan

Pemberdayaan Perempuan.

44

tugas

pelayanan

dan

pengelolaan

g) Evaluasi

pelaksanaan

tugas

pelayanan

dan

pengelolaan

Pemberdayaan Perempuan. h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i)

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Pemberdayaan Perempuan.

•

Bidang Pemberdayaan perempuan Membawahi : a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan • Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

Pelayanan

Pengarusutamaan Gender Sedangkan Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengarusutamaan gender. b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan daerah pelaksanaan PUG c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG. d) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga pemerinta.

45

e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. g) Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi KIE PUG. h) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik. i)

Fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin.

j)


k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. l)

Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengarusutamaan gender dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

•

Sub Bidang Perlindungan Perempuan Sub Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

Pelayanan

Perlindungan Perempuan Sedangkan Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Perlindungan Perempuan. b) Penyusunan

rumusan

kebijakan

peningkatan

kualitas

hidup

perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama

46

dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya. c) Pelaksanaan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya. d) Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya. e) Penyusunan rumusan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan

terhadap

kekerasan,

tenaga

kerja

perempuan,

perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana. f)

Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana.

g) Pelaksanaan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

perlindungan

perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana. h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. i)


j)

Pelaksanaan koordinasi pelayanan perlindungan perempuan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

47

48

F. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Anak. Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai : 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Bidang Perlindungan Anak

pada Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempunyai

Tugas

Pokok

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan Perlindungan Anak meliputi Kesejahteraan anak dan integrasi hak anak. Sedangkan Kepala Bidang Perlindungan Anak

mempunyai fungsi

sebagai berikut: a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak. b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak. c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak. d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak . e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak . f)

Pelaporan

pelaksanaan

tugas pelayanan

dan

pengendalian

dan

pengendalian

Perlindungan Anak . g) Evaluasi

pelaksanaan

tugas

Perlindungan Anak . 49

pelayanan

h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i)

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak.

•

Bidang Perlindungan Anak Membawahi : a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak. b. Sub Bidang Integrasi Hak Anak. •

Sub Bidang Kesejahteraan Anak Sub Bidang Kesejahteraan Anak dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

Pelayanan

Kesejahteraan Anak Sedangkan Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Kesejahteraan Anak. b) Pelaksanaan

kebijakan

dalam

rangka

kesejahteraan

dan

perlindungan anak. c) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kesejahteraan dan perlindungan anak. d) Pelaksanaan koordinasi kesejahteraan dan perlindungan anak. e) Fasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak. f) Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.

50

g) Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan perlindungan anak. h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. j) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perlindungan Anak dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. •

Sub Bidang Integrasi Hak Anak. Sub Bidang Integrasi Hak Anak dipimpin oleh seorang kepala sub bidang

yang

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Integrasi Hak Anak Sedangkan Bidang Integrasi Hak Anak mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Integrasi Hak Anak. b) Perencanaan operasional kegiatan pelayanan, pengelolaan dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan. c) Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan, pengelolaan dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan. d) Pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan, pengelolaan dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan. e) Pengembangan

kemitraan

pelayanan,

pengelolaan

dan

pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan. f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 51

h) Pelaksanaan

koordinasi

pelayanan

pemberdayaan perempuan dengan dilingkungan Badan.

52

program sub

KB

dan

unit kerja lain

G. UPT Pengendali Program KB Membawahkan: Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang sub bagian tata usaha. Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyusun, dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT dibidang pelayanan, pengelolaan dan pengendali program KB dan Pemberdayaan Perempuan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala sub bagian tatausaha melaksanakan fungsinya a) Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pelayanan, pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan b) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan sarana dan prasarana UPT c) Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelayanan, pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan d) Pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan, pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

53

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG.

3.1 Permasalahan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pemasalahan dalam pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan adalah penyimpangan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan, merupakan bagian penting yang harus dievaluasi untuk dilakukan perbaikan dalam perencanaan selanjutnya. Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini dalam pembangunan keluarga berencana adalah apa yang akan kita lakukan apabila terjadi ledakan penduduk?. Apabila ledakan penduduk menjadi kenyataan maka akan terbentang di hadapan kita masalah-masalah yang akan menghabat percepatan pembangunan. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan akan terus membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak akan mencukupi semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal tersebut program KB dan pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk mengatasi kondisi tersebut. Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan. Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya 54

manusia (SDM) Kesehatan dan Pendidikan melalui program Keluarga Berencana yang dilakukan dengan pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung. Pembangunan

Keluarga

berencana

dirumuskan

sebagai

upaya

peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat yang bertumpu pada keluarga

melalui pendewasaan

usia perkawinan,

pengaturan

kelahiran,

pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Undang- Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyebutkan, bahwa keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Dengan demikian maka tumpuan dan kekuatan program keluarga berencana berada pada sejauh mana keluarga dapat merencanakan halhal

yang

menyangkut

kesejhateraan

dalam

keluarga

yang

menjadi

tanggungjawabnya. Keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dengan tercapainya target peserta KB baru tahun 2010 sebanyak 97.149 akseptor, secara fertilitas akan menghambat kelahiran sebanyak 97.149 kelahiran apabila peserta KB tersebut dibina menjadi akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila diasumsikan dengan nilai rupiah dengan terkendalinya 97.149 kelahiran pemerintah telah menghemat Rp. 971,49 milyar apabila setiap kelahiran membutuhkan biaya sebesar Rp. 10.000.000 per tahun/orang. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan di perkirakan akan mengalami perbaikan yang ditujukan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting di perhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah non – produktif.

55

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau,

bermutu

efektif

menuju

terbentuknya

keluarga berkualitas.

Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan. Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang selama

ini dianggap

termarjinalkan

yaitu

perempuan

dan

anak-anak.

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak sera penguatan kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistic gender. 3.2 Identifikasi Masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayan Perempuan Kabupaten Bandung. Pembangunan Keluarga Berencana dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam perkembangannya telah menunjukan hasil yang cukup mengembirakan, walaupun demikian masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang harus di hadapi lima tahun ke depan. Permasalahanpermasalahan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan program KB dan Pemberdayaan

Perempuan,

target

rencana

serta

capaian

kinerja

yang

direncanakan dalan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan periode tahun 2005-2010 sebagai permasalahan yang harus diselasaikan dalam perencanaan selanjutnya. Secara umum permasalah pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut: 1.

Total Fertility Rate (TFR) masih Tinggi (2,35)

2.

Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) masih rendah (67 %) 56

3.

Unmet need masih tinggi (33 %)

4.

Peserta KB Suntik dan Pil Masih Tinggi yaitu suntik KB 53% dan Pil KB 24%

5.

Rata-rata usia kawin masih 19 tahun

6.

Peserta KB metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET) masih rendah

7.

Angka peserta KB yang Drop Out (DO) masih tinggi (15)%

8.

Petugas lapangan KB PLKB dan PKB berkurang (1:3 desa), (1:4 desa) idealnya 1:1 PLKB

9.

Pemahaman remaja tentang KB dan KRR masih rendah

10. Pemahaman masyarakat tentang gender masih rendah 11. Pemahaman masyarakat tentang perrlindungan anak masih rendah 12. Kasus traffiking dan KDRT masih tinggi 13. Program ketahanan Keluarga belum optimal. Analisis permasalah di atas menjadi sasaran pokok dalam rencana strategis pembangunan keluarga berencana dalam mencapai visi dan misi rencana pembangunan keluarga berencana 5 (lima) tahun dan mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan kondisi di atas maka dapat digambarkan identifikasi maslah sesuai dengan sasaran pada rencana strategis tahun 2011-2015.

57

Tabel. Identifikasi Masalah Pembangunan Program KB dan Pemberdayaan Perempuan No

Sasaran

Pokok Indikator

Renstra BKBPP

Target

dan Permasalahan Renstra Pembangunan

Rata-rata

Penentu

Keberhasilan

KB dan PP

BKBPP 1.

Faktor

jumlah Menurunnya

TFR

masih Peningkatan SDM

anak per keluarga TFR=2,10 melalui tinggi

=2,35 program KB dan

dalam upaya

CPR=70%,

CRR=

Pengaturan

Unnmetned

=0, Unmetneed

Kelahiran

Do=5%

33%, Do=15%

Sarana Parasrana

CU/PUS=100%

CU/Pus=78%

Pelayanan,

67%, Jumlah

petugas

lapangan

Anggaran Rata-rata

jumlah Rata-rata

anak

dalam dalam

keluarga 2,0 2.

Rasio

Kualitas KB

Peserta

yang

memadai

keluarga

2,43 (2-3)

Akseptor Meningkatnya

KB

anak

KB,

Peserta

KB KIE, Peningkatan

pemakain

pengguna

Kualitas

kontrasepsi

kontrasepsi

terutama

dan

Suntik Pelayanan,

pemakaian

Masih

Tinggi meningkatkan

Pil kuantitas

terutama

untuk sehingga

IUD,

MOP, tinggi dan angka KB, do

MOW, Implan

dan

biaya akses

pelayanan peningkatan

tinggi, jumlah

CU/Pus = 78%,

tenaga

pelayanan KB,

CPR =67% 3.

Jumlah

Pra KS Menurunnya

Jumah Keluarga Meningkatkan

dan KS I masih jumlah Pra KS dan Pra KS dan KS I pelaksananaan tinggi

KS I,

masih 58

tinggi pendataan

sebanyak

keluarga

lebih

427.477 KK

efektif, melakukan verifikasi

data,

analisis data, dan penyediaan single data untuk pra KS dan KS I 3.

Ketahanan

Meningkatnya

Masih

KIE

kelompok,

Keluarga

peranserta

rendahnya

Pembinaan

masyarakat dalam peranserta

pembentukan

mengikuti

kelompok

kegiatan

masyarakat

dan

poktan- dalam mengikuti kegiatan

poktan kegiatan

kegiatan BKL,

BKB, UPPKS,

BKR dan poktan lainnya 4.

Pendewasaan Usia Meningkatnya

Masih

terjadi Peningkatan

Perkawinan

kawin

muda Kelompok

pemahaman

tentang reproduksi sehingga

rata- PIKRR,

sehat bagi remaja rata usia kawin meningkatkan dan

hak-hak masih

reproduksi

rendah peran

yaitu 19 tahun,

dalam KB,

pemuda program pembinaan

dan pembentukan PIKRR di semua desa 5.

Partisipasi

Meningkatnya

Masih

Masyarakat

peranserta

rendahnya peran KIE

kelompok

masyarakat dalam serta masyarakat dan

individu,

59

Akadvokasi

dan

program

KB, dalam

sehingga

program Peningkatan

seluruh KB

institusi program

keluarga ikut KB

KB tingkat desa, Pos KB desa, Sub Pos

KB

desa,

kelompok akseptor, toga,

Toma, Pemuda,

LSM. 6

peningkatan jejaring

Pihak

Masih

swasta/ swasta/pengusaha

steakholder

ikut

Meningkatnya

rendahnya peran Advokasi kepada

dalam swasta

program

dalam pihak

KB program KB

perusahaan 7.

suwasta,

membentuk

KB

perusahaan

Pemeberdayaan

Meningkatnya

Perempuan

peran

Masih

Meningkatnya

waninta rendahnya

program

pemahaman pengarusautamaan persentase dalam pembangunan dan tentang gender, gender, partisipasi a.

trafiking pembentukan

perempuan

pengarusutamaan

kasus

dilembaga

gender

dan

pemerintah

Meningkatnya

masih tinggi

ekonomi

persentasi

Masih

perempuan,

b.Rasio KDRT

rendahnya

sosoialisasi

keterlibatan

implentasi

pekerja

undang-undangan,

perempuan

di

lembaga pemerintah

KDRT kelompok kaum

dan

perempuan pada Peningkatan peran lembaga

perempuan

pemerintah

dilembaga pemerintahan.

60

7

Pengerlindungan

Terbentukan kota Masih

Terbentukan kota

anak

layak

rendahnya

layak

anak,tersedianya

pemahaman

meningkatnya

data potensi anak, tentang

advokasi

meningkatnya

perlindungan

pemahaman

anak,

tentang anak

anak,

tentang

perlindungan

masih anak,

dan

hak-hak tingginya kasus pemahaman dan traffiking

perlindungan anak

KDRT

dan tentang perlindungan dan hak-hak anak

61

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG

Sejalan

perubahan

tata pemerintahan

dari sentralistik

menuju

desentralistik, program KB telah melakukan reposisi, baik kelembagaan maupun program-programnya. Reposisi ini telah membawa implikasi dimana sebagian kewenangan pengelolaan program KB di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten. Sementara pemerintah pusat lebih bertanggung jawab kepada perumusan kebijakan. Perubahan system pemerintahan tersebut menuntut kesiapan pengelola dan pelaksana program KB untuk menggalang kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan organisasi profesi, LSM dan mitra kerja lainnya untuk melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan publik khususnya di Kabupaten. Pada era disentralisasi seperti saat ini, kegiatan advokasi mutlak diperelukan agar program KB menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah. Hal ini penting mengingat keberhasilan atau kegagalan program KB sangat tergantung kepada kelangsungan program KB di lini lapangan. Penduduk dalam jumlah yang besar sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan kekuatan pembangunan. Anggapan tersebut mengandung kebenaran bila kondisi tersebut disertai faktor kualitas dan persebarannya yang merata. Tetapi apabila jumlah penduduk yang terus meningkat bila tidak diimbangi dengan kualitasnya maka akan menjadi beban dala pembangunan. Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk

saat ini sekitar

3,2 juta

merupakan aset pembangunan yang harus di tingkatkan kualitasnya agar dapat berdaya saing. Besarnya jumlah penduduk ini terkait tingginya angka pertumbuhan penduduk utamanya di pengaruhi oleh tingkat kelahiran. Meskipun tingkat kelahiran 62

sudah dapat diturunkan namun secara absolut jumlah penduduk Indonesia masih terus akan bertambah. Sebagai salah satu program pebangunan nasional, program KB dan pemberdayaan perempuan mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Kabupaten Bandung yang sejahteraa disamping program pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepeduian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan

kelahiran,

pembinaan

ketahanan

keluarga,

serta

peningkatan

kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Kemudian undang-undang nomor 52 tahun 2009, tentang kependudukan dan Keluarga Berencana menunjukan begitu pentingya peran KB dalam pembangunan. Untuk memberi arah pelaksanaan program; dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009, disebut bahwa program KB nasional merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencan, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluaraga kecil yang berkualitas. Selanjutnya dalam RJPMD tahun 2011-2015 visi dan misi pemerintah Kabupaten Bandung adalah “Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan

Pedesaan,

Berlandaskan

Relijius

Kultural

dan

berwawasan

Lingkungan.” Berdasarkan visi tersebut maka dapat diberi pengertaian bahwa dalam untuk mewujudkan masayarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka untuk meujudkan itu peran program KB sangat dominan disamping prioritas pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan Kualitas 63

Sumberdaya Manusia (SDM) (pendidikan dan Kesehatan), memantapkan kesalehan sosial berlandaskan Iman dan Tagwa.” Sementara itu berdasarkan tentang Rencana Strategis Privinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu : ”Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Berdaya saing”. ditegaskan bahwa pencapaian Visi jawa barat Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Peningkatan Cakupan peserta KB dan KB mandiri sebagai faktor kunci keberhasilan merupakan faktor kunci keberhasilan pada misi ke satu yaitu ”Meningkatan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing” dan misi ke 4 (empat) yaitu ”Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkung untuk pembangunan berkelanjutan”. Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah tersebut; Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

menterjemahkannya dalam Rencana

Strategis Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011-2015 sebagai berikut: 1. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Visi adalah tujuan adalah tujan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah : “Mewujudkan Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”

Visi tersebut mengandung beberapa makna dan arti dalam mewujudkan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yaitu: Keluarga Sejahtera adalah sebuah norma untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang menyebutkan bahwa keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan 64

anaknya, atau ibu dengan anaknya. Dengan demikian maka tumpuan dan kekuatan program keluarga sejahtera berada pada sejauh mana keluarga dapat merencanakan hal-hal

yang

menyangkut

kesejhateraan

dalam

keluarga

yang

menjadi

tanggungjawabnya. Maju adalah kondisi dimana keluarga mampu menciptakan sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk berkompetensi dangan sehingga mampu bersaing menguasi teknologi dengan pendidikan yang tinggi tetapi mempunyai kepribadian. Mandiri adalah Kondisi dimana keluarga mampu menolong dirinya sendiri, dalam memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga keluarga menjadi maju dengan kekuatan sendiri. Berkualitas adalah kondisi dimana keluarga mampu memenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani baik dalam hal kesehatan, pendidikan dan daya beli keluarga.

b. Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut maka diiplentasikan kedalam misi Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuapuan yaitu : 1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawian, pembinaan Ketahanan Keluarga dan penngkatan keluarga sejahtera. 2. Penyediaan Data Mikro Keluarga untuk pembangunan di daerah 3. Meningkatkan kualitas kepesertaan peserta KB 4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penegakan, kesetataraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak 5. Meningkatkan peran serta swasta/steak holderdalam pembangunan KB.

65

c. Tujuan Tujuan dari program pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan adalah 1. Mewujudkan

keserasian,

keselarasan,

dan

keseimbangan

kebijakan

kependudukan guna mendorong terlaksananya peninkatan sumber daya manusia bidang kesehatan melalui pembangunan berwawasan kependudukan 2. Mewujudkan penduduk tmh seimbang melalui pelembagaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera 3. mewujudkan kualitas hidp perempuan dan anak

d. Sasaran sasaran yan akan dicapai dalam pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah: 1. sasaran Umum adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang di tandai dengan peningkatan program KB, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan : - meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) - Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG) didukung dengan menurunnya Net Repduction Rate (NRR)=1 melalui Total Fertility Rate (TFR)=2,10 penduduk tampa pertumbuhan

66

2. sasaran Strategis Sasaran strategis yang akan di capai tahu 2011-2015 adalah sebagai berikut: NO

SASARAN

1.

Menurunnya

rata-rata

laju

pertumbuhan

STATUS AWAL

TARGET 2015

1,23 *

0,75*

2,35 **

2,10 **

penduduk tingkat nasional (% per tahun) 2.

Menurunnya

TFR

per

perempuan

usia

reproduksi 3.

Meningkatnya CPR cara modern (%)

67,0 **

70,0 **

4.

Menurunnya kebutuhan ber KB tidak terlayani /

15 **

5,0 **

19 **

21 **

unmet need dari pasangan usia subur (%) 5.

Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (tahun)

6.

Menurunnya kasus KDRT dan Trafiking

7.

Meningkatkan peran perempuan dilembaga pemerintah dari 1,84 % menjadi 5 %

6.

Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk

7.

Meningkatnya ketersediaan & kualitas data dan informasi kependudukan yang bersumber dari pendataan keluarga, sensus, survei, dan registrasi vital kependudukan

e. Strategi dan Kebijakan 1. analisis Swot Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan maka strategi dan arah kebijakan pembangunan keluarga berencana akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk 67

menentukan alternatif strategi pencapaian dilakukan melalui analisis SWOT (Strenght, Weakness, opportunity, dan threats) yaitu sebagai berikut: a. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI dan PLE) Berdasarkan analisis SWOT, pencermatan lingkungan internal dan eksternal Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung diperoleh beberapa faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan keberhasilan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Tabel 1. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI & PLE) 1.

2. 3. 4. 5.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

Kekuatan (Strength) Perda NO. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan SKPD Kabupaten Bandung, Telah terbentuk mekanisme opersional sampai lini lapangan Mempunyai informasi lengkap dari data hasil pendataan keluarga Potensi Pegawai 224 orang Sudah terbina kerjasama dengan dengan dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya Peluang (Opportunities) Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana Undang-undang No. 52tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana Dukungan Politisi (Bupati,DPRD) cukup tinggi mendukung program KB Kemitraan dengan 300 Orang Pos KB Desa, 31 Kelompok PIKR, 31 Paguyuban MOP dan 1000 kel Binabina Keluarga Terdapat 62 Puskesmas dan klinik KB tempat Pelayanan KB sebagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian kelahiran Koordinasi dengan dinas kesehatan cukup baik

1.

Kelemahan (Weakness) Prasarana dan sarana terbatas

2.

TFR masih tinggi 2,35, dan CPR=67%

3.

Petugas belum memahamin tugas dan fungsi secara mendalam Advokasi dan KIE masih rendah Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan jumlah desa yang ada

4. 5.

1.

Ancaman (Threats) Rendahnya Kualitas Pelayanan KB

3.

AKI dan AKB masih tinggi

2.

Kualitas Kinerja Aparatur belum optimal

3.

Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan jumlah desa yang ada

4.

Partisipasi masyarakat dalam program KB masih Rendah Pelaksanaan koordinasi intern dan eksteran Belum Optimal Anggaran Belum Memadai

5. 6.

68

TABEL. 6 Analisis SWOT KAFI

KEKUATAN (STRENGTH) 1. Adanya SOTK yang jelas

KELEMAHAN (WEAKNESSES) 1. Prasarana dan sarana terbatas

yaitu BKBPP 2. Potensi 215 Pegawai 3. Telah terbentuk mekanisme

opersional sampai lini lapangan

KAFE

PELUANG (OPPORTUNITIES)

4. Mempunyai informasi lengkap dari data hasil pendataan keluarga 5. Sepuluh langkah PLKB sebagai SOP

2. Advokasi belum optimal

3. Petugas belum memahamin tugas dan fungsi secara mendalam 4. Jumlah PLKB/PKB belum

sesuai dengan jumlah desa yang ada 5. TFR masih tinggi 2,35, CPR=67 %, CU/Pus 78%

STRATEGI SO

STRATEGI WO

1. Peningkatan Pelaksanaan Program KB lebih terfokus pada pengaturan Kelahiran, pendewasaan Usia Perkawinan, Ketahanan keluarga dan Reproduksi sehat

1. Tinkatkan koordinasi dengan lintas sektoral dalam pelayanan KB

2. 62 Puskesmas dan klinik KB tempat Pelayanan

2. Melakukan kerjasama dengan kilinik KB tempat pelayanan

3. secara Politisi (DPRD) dan Pemerintah daerah mendukung program KB

3. Membina petugas menjdai profesional sebagai petugas lapangan KB

2. meningkatkan kerjasama dengan melalui pertemuan rutin 3. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui KIE dan Advokasi

1. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana 2. Undang-undang No. 52 tahun 2009 Tentang Kependudukan dan KB

ANCAMAN (THREATS) 1. Rendahnya Kualitas

Pelayanan KB 2. Kualitas Kinerja Aparatur

belum optimal

3. Pelaksanaan koordinasi

intern dan eksteran belum optimal

4. Memanfaatkan dukungan politis dalam membuat kebijakan program KB STRATEGI ST 1. Meningkatkan kemampuan teknis petugas, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan 2. Meningkatakan kemampuan teknis aparatur melalui pendidikan dan pelatihan 3. Merikrut pegawai baru atau menanmbh personil dari insatnsi lain

4. Mebuat kebijakan –kebijakan yang mendukung program KB STRATEGI WT 1. Tingkatkan prasarana dan saran untuk mendukung kegiatan pelayanan KB. SDM pelayan KB. 2. Tingkatkan profesionalitas SDM untuk pengelolaan Program Keluarga Berencana di semua tingkatan, SKPD, UPT, PLKB, PKB 3. Lakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai yang efektif dan efisien sesuai TOPOKSI 4. Tingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan program KB

69

b.

Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisis SWOT), ditetapkan faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Faktor/CSF) yang dijadikan indikator kinerja pencapaian program KB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan. Faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan keluarga berencana sesuai misi yang ditetapkan dengan indikator kinerja dan tolok ukur keberhasilannya. Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan di bidang Keluarga berencana dengan indikator keberhasilan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kualitas pelayanan dan akses pelayanan Keluarga

Berencana 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan KB. 3. Meningkatkan profesionalisme

pegawai untuk pengelolaan program

keluarga berencana disemua tingkatan Tingkat Kabupaten, Ka. UPT Kecamatan, PLKB dan PKB di tingkat desa 4. Melakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 5. Meningkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan program KB 6. Meningkatkan Advokasi kepada para pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan program KB 7. Meningkatkan

Anggaran

program dan

kegiatan

untuk mencapai

keberhasilan program KB 8. Meningkakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB dengan menjadi peserta KB, motivator KB, Kader KB di semua tingkatan 9. Menngkatkan jejaring program KB kepada pihak swasta atau steakholder dalam pembangunan keluarga berencana. 70

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah di tentukan maka dirumuskan rencana program dan kegiata yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan rentra badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 13, yang mana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan terdiri dari 2 urusan yaitu pertama urusan Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan kedua urusan pemberdayaan perempuan dan perlindingan anak. Sejalan dengan RPJMD tahun 2011-2015 program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak 2. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan 3. Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4. Program Keluarga Berencana 5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 6. Program Pelayanan Kontrasepsi 7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs 9. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 10. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita 71

B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Rencana program pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 sebagai berikut :

SKPD

KOD. REK. 1.11

1.11.xx.16

1.11.xx.17

1.11.xx.18

URUSAN/PROGRA M KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIA TAN (OUTPUT)

TARGET TAHUN

SATUA N

SASARAN 2011

2012

2013

2014

2015

Menurunnya jumlah trafficking dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA, dan terbentunya P2TP2 tingkat Kabupaten

korban trafficking korban KDRT organisasi PPA Organisasi P2TP2

30 40 1 1

25 35 1 1

23 32 1 1

20 30 1 1

17 25 1 1

org org kelompo k kelompo k

kader posyandu mendapat pengetahuan tentang ekonomi dan kesejahteraan keluarga

kader posyandu, pos KB, PKK

248 orang

250 orang

253 orang

255 orang

20 orang

Org

tercapai 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin

Keluarga Miskin

100 KK

90 KK

95 KK

97 KK

105 KK

0rg/desa

71

PAGU INDIKATIF TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

358.750.000

518.077.667

657.752.667

797.427.667

937.102.667

132.890.000

147.672.833

161.779.958

175.887.083

189.994.208

91.530.000

89.891.018

91.143.518

92.396.018

93.648.518

1.12

1.12.xx.15

KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana

tercapainya pelayanan Keluarga Berencana melalui : pelayanan KB MOP dan MOW Kesepakatan Pelayanan Dengan Medis Pelayanan KB Paska Pelayanan

akseptor KB baru MO

. 450 orang 16 orang 1200 masy arakat 1pake t 1pake t 250 orang 1000 orang 1050 orang 250 orang 31 kelom pok 31 kelom pok 276 desa/ kel


. 550 orang 25 orang 1300 masyara kat 1paket 1paket 350oran g 1100 orang 1150 orang 300 orang 31 kelompo k 31 kelompo k 276 desa/kel

72



. Org org org org pkt pkt org org org org kel kel desa/kel

984.150.000

1.296.478.64 1

1.384.598.44 6

1.472.718.25 2

1.560.838.05 8

1.12.xx.16

1.12.xx.18

1.12.xx.21

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui: Lokakarya remaja Pembentukan Kelompok PKIR Pertemuan PIKR Percontohan

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Perubahan Sikap dan prilaku masyarakat tentang bahaya narkoba, PMS dan Penyakit HIV/AIDs melaui peringatan hari AIDS sedunia

. . Remaja Maham Tentang KRR terbentuk Kelompok PIKR baru PIKR Terbaik TK Kabupaten Meningkatka n Pengetahuan para santri ttg KRR Siswa paham ten KRR bagi remaja Peningkatan PUP Kelompok PIKR lebih meningkat pengetahuan nya Pos KB Desa berperan aktif dalam Kegiatan Program KB Sub Pos KB desa berperan aktif dalam Kegiatan Program KB Generasi muda dan masyarakat mengerti tentang bahaya narkoba, Penyakit Menular Seksual dan Penyakit HIV/AIDS

. . 150 pesert a 31 kelom pok 5 kelom pok 3 pontr en 5 SLTA 10 desa 31 kelom pok


. . 100 peserta 31 kelompo k 5 kelompo k 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompo k



. . Org kelompo k kelompo k kelompo k kelompo k desa kelompo k

300 Orang . 930 orang





org Org org

200 orang

175 orang

150 orang

125 orang

100 orang

Org

73

231.490.000

155.359.600

139.471.600

123.583.600

107.695.600

418.160.000

351.634.080

309.577.980

267.521.880

225.465.780

22.310.000

19.773.333

18.378.333

16.983.333

15.588.333

1.12.xx.22

1.12.xx.23

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Tersedianya data Potensi tentang Pengasuhan anak. Meningkatnya pengetahuan ibu melalui kartu kembang anak Meningkatkan peran kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di tingkat kecamatan

Data dasar tentang tumbuh kembang anak . Kartu KKA

31 buku . 1 paket

31 buku . 1 paket

31 buku . 1 paket

31 buku . 1 paket

31 buku . 1 paket

buah . Pkt

Pendamping Kelompok BKB pendamping Kelompok BKR Pendamping Kelompok BKL Pendamping Kelompok UPPKS

504 orang 155 orang 155 orang 372 orang





org Org org org

Jumlah

74

43.290.000

37.700.000

41.492.500

45.285.000

49.077.500

141.370.000

145.655.000

152.082.500

158.510.000

164.937.500

2.423.940.00 0,00

2.762.242.17 2,00

2.956.277.50 2,00

3.150.312.83 3,00

3.344.348.16 4,00

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KELUARGA BERENANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015

Indikator kinerja Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2011-2015. Sejalam dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Bandung yaitu pada misi ke 4 “Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) (pendidikan dan Kesehatan), yang berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”. Maka indikator yang dilaksankan untuk mendukung misi yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupatem Bandung Tahun 2011-2015 tersebut yaitu:

Dalam meningkatkan Rasio Peserta KB maka indikator Kinerja menurunkan Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,10 dan NRR=1 melalui peningkatan perseta KB baru dan Peserta KB aktif tahun 2011-2015.

Tabel. Rencana Pencapaian Peserta KB Baru tahun 2011-2015 TAHUN NO

MIX KONTRASEPSI 2011

2012

2013

2014

2015

10.248

11.273

12.400

13.640

15.004

953

1.048

1.153

1.268

1.395

1

IUD

2

MOW

3

MOP

1.084

1.192

1.312

1.443

1.587

4

IMPLANT

4.212

4.633

5.097

5.606

6.167

5

SUNTIKAN

32.681

35.949

39.544

43.498

47.848

6

PIL

27.630

30.393

33.432

36.776

40.453

7

KONDOM

5.323

5.855

6.441

7.085

7.793

JUMLAH

82.131

90.344

99.379

109.316

120.248

75

Tabel Rencana Pencapaian Peserta KB Aktit Tahun 2011-2015 NO

TAHUN

MIX KONTRASEPSI

2011

2012

2013

2014

2015

1

IUD

86.213

88.799

97.679

107.447

118.192

2

MOW

13.265

13.663

15.029

16.532

18.185

3

MOP

5.650

5.820

6.401

7.042

7.746

4

IMPLANT

18.253

18.801

20.681

22.749

25.024

5

SUNTIKAN

305.885

315.062

346.568

381.224

419.347

6

PIL

155.348

160.008

176.009

193.610

212.971

7

KONDOM

11.818

12.173

13.390

14.729

16.202

JUMLAH

596.432

614.325

675.757

743.333

817.667

Tabel.

Rencana Pencapain kelompok bina-bina tahun 2011 - 2015 NO

BINA-BINA

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

JUMLAH

1

BKB

62

74

89

107

129

461

2

BKR

31

37

45

54

64

231

3

BKL

31

37

45

54

64

231

4

PIKR

83

100

120

143

172

618

5

UPPKS

467

560

672

807

968

3.475

76

1. Isu dan Permasalahan

NO 1

URUSAN Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERMASALAHAN Masih Rendahnya rasio peserta KB

ISU Terjadinya Ledakan Penduduk , dan Babby Boom, angka kematian ibu dananak masih tinggi (AKI dan AKB) Masih rendahnya Belum optimalnya keterlibatan pekerja program perempuan pada lembaga pengarusutamaan pemerintah gendar dan Perlindungan anak. Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah

77

2. Indikator Kinerja yang akan di capai tahun 2011-2015

1 1

2

BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA Kondisi PENYEL. PEMDA terakhir (NOMOR DAN HALAMAN) 2 3 Pemberdayaan Perempuan 1,84 % dan Perlindungan Anak/Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga pemerintah (11.1 dan IV – 15)

Partisipasi Perempuan di Lembaga swasta (11.2 dan IV – 15)

3

Target

4 5,40 %

98,16%

100%

0,001693625

0%

-0

0

42,55%

80%

8 kasus

100%

Rasio KDRT (11.3 dan IV – 15)

4

Presentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (11.4 dan IV – 15)

5 Presentase angkatan kerja Perempuan (11.5 dan IV – 15)

6

Penyelesian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan

78

Permasalahan

6 Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan 7 Peningkatan pengetahuan dan pendidik kaum perempuan,

Masih Rendahnya pendidikan kaum perempuan Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan hukum, dan tindakan KDRT

Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan KIE dan advokasi dan sosialisasi tentan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan

Masih rendahnya keterapilan perempuan untuk memasuki lapangan kerja Masih rendahnya pemahaman

Meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan

Meningkatkan pengetahuan masyarakat

kekerasan (11.6 dan IV – 15)

7

2,43 (2-3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera/ Ratarata jumlah anak perkeluarga (12.1 dan IV – 15)

8

78,84497235

Rasio akseptor KB (12.2 dan IV – 16)

9

Cakupan perserta KB Aktif (12.3 dan IV – 16)

514.301

10 Keluarga Pra sejahtera dan Kluarga Sejahtera I (12..4 dan IV – 16)

427.477

2,0 (2 anak)

masyarakat tentang perlindungan anak dan hakhak anak Masih Rendahnya rasio peserta KB

tentang perlindungan dan hak-hak ana

Peningkatan Pelayanan KB dan Akses Pelayanan KB serta Sarana Prasara dan anggaran yang tersedia 92 % Masih Meninkatkan rendahnya pelayanan KB, Meningkatkan masyarakat menjadi peserta KIE, KB, (rasio KB Penyedian masih rendah) sarana dan Prasarana Meningkatkan anggaran KB 627.110 Belum semua Meningkatkan Pasangan usia KIE dan subur (PUS) advokasi, menjadi meningkatkan Peserta KB pelayanan KB, Meningkatkan kualitas peserta KB 213.650 Belum Meningkatkan optimalnya akses pelasknaan pelayanan pendataan KB, dan keluarga, penyediaan single data untuk pembangunan

79

3. Sasaran dan capaian Kinerja 2011-2015

NO UR UT

1 1

SASARAN NO. DAN HALAMAN

2 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

STRATEGI

3 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

CAPAIAN KINERJA Kondisi Kondisi Awal Akhir

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME

4 11.1.12.2. Rasio akseptor KB

5

Jumlah PUS Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB) Jumlah tidak ber KB Rasio Akseptor KB

6

599.583 482.055

627.110 514.301

117.528

112.809

80,40 %

82,01 %

PROGR AM PEMBA NGUNA N DAERA H 7 Program Keluarga Berencan a

BIDANG URUSAN

8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

SKPD PENAN GGUNG JAWAB

9 BKBPP

4. Rencana Capaian Kinerja Program KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2011-2015 ASPEK/FOKUS/BIDANG NO URUSAN/KINERJA URUT PEMBANGUNAN DAERAH 1 2 1 11.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 11.1.12.2 Rasio Akseptor KB Jumlah PUS Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB) Jumlah tidak ber KB Rasio Akseptor KB

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

669.016 558.495

751.992

796.696

813.124

814.406

643.329

699.977

724.819.

749.661

108.663 85,55

96.719 87,86

88.305 89,14

64.745 92,05

110.521 83,48

80

Selanjtunya indikator kinerja Badan Keluraga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang mengacu kepada RPJMD tahun 2011-2015 dalam prioritas pembangunan Pemerintaj Kabupaten Bandung adalah pada prioritas ke 8 (delapan) peningkatan dearajat kesehatan poin c, “Penerapan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung” dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dalam penyedian Singgle Data untuk program menanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung.

81

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents