BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
alah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah penanaman modal (investasi). Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi dan asuransi, dengan adanya investasi pada suatu daerah dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping itu faktor pendidikan juga akan terpacu dan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dampak positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain disekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik atau dengan kata lain “kegiatan investasi” akan memberikan multiplier effects. Penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan swasta asing. Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian (crowding out effect). Berdasarkan hal ini, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.
S
Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan amanat UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services), Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
1
lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efesien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Mengingat pentingnya penanaman modal tersebut, maka dalam rangka mendukung arah pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Kabinet Indonesia Bersatu II telah menetapkan 11 Prioritas Nasional, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 Prioritas Nasional. Prioritas ketujuh dari ke-14 Prioritas Nasional tersebut adalah iklim investasi dan usaha. Untuk mendukung prioritas nasional tersebut, didalam Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 telah menetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat. Salah satu misi tersebut (misi keempat) adalah ”Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global”. Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Mengacu pada penjelasan di atas dapat dilihat bahwa peran strategis BKPMP yang dalam bidang penanaman modal untuk mewujudkan iklim investasi dan usaha sebagai prioritas yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun (jangka menengah). Gubernur Sumatera Barat telah memberikan tugas pokok kepada BKPMP Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
2
Pemerintah (AKIP). Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian BKPMP Sumatera Barat selama Tahun 2013. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (Feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement).
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPMP Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja BKPMP Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 1. Tugas Membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal. 2. Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal; 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dibidang penanaman modal; 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan penanaman modal; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 3. Struktur Organisasi BKPMP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Kepala BKPMP dibantu oleh: 1. Kepala Bidang, yang terdiri dari: a. Kepala Bidang Perencanaan; b. Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama; LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
3
c. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengendalian; 2. Sekretaris; 3. UPTB PTSP (Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Bagan struktur organisasi BKPMP Sumater Barat secara lengkap disajikan dalam Lampiran 3.
C. SISTEMATIKA LAPORAN Penyajian LAKIP Tahun 2013 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, agar LAKIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja BKPMP Sumatera Barat, maka sistematika penyajian laporan sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan menjelaskan secara ringkas gambaran umum BKPMP Sumatera Barat dan sekilas pengantar.
Bab II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013 meliputi Rencana Strategis BKPMP Sumatera Barat Tahun 2010 - 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.
Bab III
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Menjelaskanmetodologi pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi serta analisis pencapaian kinerja BKPMP Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2013, disamping itu juga menyajikan alokasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis.
Bab IV
Penutup Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Rencana Strategis encana Strategis (Renstra) BKPMP Sumatera Barat Tahun 20102015 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPMP Sumatera Barat Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Renstra BKPMP Sumatera Barat dapat diuraikan sebagai berikut:
R
1. Visi Visi BKPMP Tahun 2010 – 2015 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta harapan-harapan (impian) yang ingin dicapai oleh BKPMP Sumatera Barat dengan rumusan Visi sebagai berikut : “Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Lebih Mudah dan Menarik pada Tahun 2015”. 2. Misi Untuk mewujudkan visi BKPMP ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD, misi yang telah ditetapkan adalah: a. Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Lebih Kondusif; b. Meningkatkan Efektivitas Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan c. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya sebagai Peluang Penanaman Modal. 3. Tujuan Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal yang mencakup tatanan organisasi pemerintah daerah dan manajemen pemerintah daerah, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi BKPMP Sumatera Barat, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
5
a. Meningkatkan koordinasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal serta perumusan kebijakan yang mendukung investasi; b. Meningkatkan pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi yang efektif; dan c. Meningkatkan analisa potensi sumberdaya dan penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat. 4. Sasaran Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat : a. Meningkatnya persetujuan investasi, 20 persetujuan pada tahun 2011 dan 26 persetujuan pada tahun 2015; b. Meningkatnya realisasi PMDN, 418 milyar rupiah pada tahun 2011 dan 501 milyar rupiah pada tahun 2015 dan realisasi PMA, 21 juta dollar AS pada tahun 2011 dan 25 juta dollar AS pada tahun 2015; c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari 1000 orang pada tahun 2011 dan 1230 orang pada tahun 2015; 2. Meningkatnya keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat, 19 calon investor pada tahun 2011 dan 40 calon investor pada tahun 2015 dan meningkatnya kesepakatan investasi dari 1 kesepakatan pada tahun 2011 menjadi 10 kesepakatan pada tahun 2015; 3. Tersedianya analisa potensi sumberdaya dari 2 kajian pada tahun 2011 menjadi 10 kajian pada tahun 2015. 5. Kebijakan a. Merancang Peraturan Daerah dan Kebijakan yang Mendorong Pengembangan Investasi serta Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian terhadap PMA/ PMDN; b. Melaksanakan Sistem Promosi yang Efektif dan Penataan Kerjasama Investasi; dan c. Melakukan Analisa Potensi Sumberdaya Untuk Menetapkan Peluang Dan Prioritas Investasi. 6. Program Penetapan program BKPMP harus mengacu pada program-program dalam RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Berbagai program dalam RPJM Daerah dimaksud yang disesuaikan dengan penganggaran BKPMP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut: LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
6
a. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan realisasi investasi. b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat dan kerjasama investasi. c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Daerah Program ini ditujukan untuk menyiapkan potensi sumberdaya daerah. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra BKPMP Sumatera Barat tahun 2010-2015 memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama BKPMP Sumatera Barat yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2015 sesuai periode Renstra telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama BKPMP Sumatera Barat sebagaimana Lampiran 2.
B. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. BKPMP Sumatera Barat telah membuat penetapan kinerja tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada dan telah ditandatangani “Pernyataan Penetapan Kkinerja Tahun 2013”pada bulan Maret 2013. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra BKPMP serta RPJMD tahun 2010-2015.Oleh karena itu indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPMP yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra BKPMP tahun 2010-2015. Penetapan Kinerja BKPMP Tahun 2013 yang telah disusun adalah sebagai berikut :
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
7
Tabel 2.1. Penetapan Kinerja BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Investasi Sumatera Barat
INDIKATOR KINERJA di
Jumlah Persetujuan
23 persetujuan
Realisasi Investasi: PMA (ribu USD)
23.000
PMDN (juta rupiah)
461.000
Penyerapan Tenaga Kerja Meningkatnya keinginan Investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat
Tersedianya analisa potensi sumberdaya
TARGET
1.120 orang
Jumlah calon investor
36 calon investor
Jumlah kesepakatan
2 MoU
Jumlah analisa sumberdaya
potensi
2 macam
Pada tahun 2013, ditetapkan 3 sasaran strategis yang masingmasingnya didukung oleh program kerja BKPMP Sumatera Barat yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Sumatera Barat. Ketiga sasaran strategis tersebut adalah : I.
Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat, dengan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi (Operasional Task Force); 3. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat; 4. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat; 5. Pemeriksaan Perusahaan PMA/PMDN dalam rangka Proses Penerbitan IUT dan Pencabutan Surat Persetujuan; 6. Updating Informasi Spasial Penanaman Modal; 7. Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); 8. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Aparatur Prov./Kab./Kota; 9. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
8
10. Pembuatan Sistem Informasi Data Persetujuan dan Realisasi Investasi; 11. Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; 12. Penyusunan Ranperda Penanaman Modal; dan 13. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal. II. Meningkatnya Keinginan Investor untuk Menanamkan Modalnya di Sumatera Barat, dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan Kerjasama Investasi; 2. Promosi Investasi Luar Negeri; 3. Promosi Investasi Dalam Negeri; 4. Gelar Potensi dan Temu Usaha; 5. Koordinasi Promosi dan Fasilitasi Misi Investasi dengan Dunia Usaha; 6. Pemutakhiran Data Website;dan 7. Pembuatan Materi Promosi Investasi. III. Tersedianya Analisa Potensi Sumber Daya, dengan Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan Feasibility Study Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air; 2. Penyusunan Feasibility Study Investasi Industri Pengolahan Kakao; dan 3. Pelatihan Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal.
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Metodologi dan Pengukuran Kinerja Tahun 2013
D
alam mengukur capaian indikator kinerja BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisai pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013 dengan targetnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut: Capaian IKU = realisasi x 100% target Pada Tahun 2013, BKPMP Sumatera Barat menetapkan 6 (enam) indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan.Tingkat capaian kinerja BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
23 persetujuan
38 persetujuan
165,22
PMA (ribu USD)
23.000
136.121,43
591,83
PMDN (juta rupiah)
461.000
873.761,90
189,54
1.120 orang
2.036 orang
181,79
Jumlah Persetujuan Realisasi Investasi:
Penyerapan Tenaga Kerja
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
282,09
10
SASARAN STRATEGIS II Meningkatnya keinginan Investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat Jumlah calon investor
36 calon investor
32 calon investor
88,89
Jumlah kesepakatan
2 MoU
5 MoU
250,00
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II
169,45
SASARAN STRATEGIS III Tersedianya analisa potensi sumberdaya Jumlah analisa potensi sumberdaya
2 macam
2 macam
100,00
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III
100,00
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan
223,89
Dari tabel di atas dapat tergambarkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja tersebut hampir keseluruhannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun bahkan 4 (empat) indikator dapat melebihi target, 1 (satu) indikator sesuai target, sedangkan 1 (satu) indikator lagi yang tidak tercapai targetnya.
B.
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013
Capaian kinerja BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013 secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat
Kegiatan investasi akan mendorong terjadinya transformasi potensi sumber daya ekonomi, yang terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi nilai tambah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa tujuan akhir pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat. BKPMP Sumatera Barat akan memberikan peran dan konstribusi dalam rangka memperkuat perekonomian daerah dengan mengupayakan LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
11
peningkatan jumlah izin dan realisasi investasi. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Pertama
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
1.
Jumlah persetujuan investasi
Jumlah persetujuan
23
38
165,22
2.
Realisasi Investasi: - PMA - PMDN
Ribu USD Juta Rupiah
23.000 461.000
136.121,43 873.761,90
591,83 189,54
1.120
2.036
181,79
3.
Penyerapan kerja
tenaga
Orang
JUMLAH PERSETUJUAN INVESTASI
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target-target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini seluruhnya dapat dipenuhi dengan tingkat capaian melebihi 100%, bahkan jauh melebihi target. Dari capaian kinerja indikator “jumlah persetujuan investasi” yang diterbitkan untuk Sumatera Barat pada tahun 2013, telah melebihi target hingga 165,22%, dari 23 persetujuan yang ditargetkan dapat dicapai 38 persetujuan investasi yang terdiri dari PMDN sebanyak 26 persetujuan dengan rencana investasi sebesar Rp. 79,84 trilliun rupiah dan PMA sebanyak 12 persetujuan dengan rencana investasi sebesar 290,06 juta USD. Dari persetujuan yang terbit tersebut, bidang usaha yang diminati oleh investor asing adalah: industri karet remah (crumb rubber), industri produk dari batu (cooking coal), konstruksi bangunan elektrikal, jasa pertambangan, restaurant, industri CPO dan ransum makanan hewan, pembangkit listrik tenaga panas bumi, angkutan laut domestik khusus untuk wisata, industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, industri semen, pembangkit tenaga listrik. Investor asing tersebut berasal dari negara: Singapura, Malaysia, China, British Virgin Island, Singapura, Belanda, Jepang, Australia dan Uni Emirat Arab. Sementara untuk investor dalam negeri, bidang usaha yang diminati adalah perkebunan tanaman buah-buahan penghasil minyak, industri ransum pakan, industri semen, industri logam dasar dan baja, industri prestressed concrete, peternakan sapi dan kerbau, peternakan ayam bibit induk untuk LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
12
menghasilkan ayam bibit niaga, pembibitan dan budidaya ayam ras pedaging niaga, industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, angkutan taksi, tambang galian c, industri air minum dan air mineral, perkebunan tanaman rempah, dan perkebunan tanaman buah-buahan penghasil minyak (oleaginous) dan industri CPO. Grafik 3.1. Perkembangan Jumlah Persetujuan Investasi di Sumatera Barat Tahun 2011 -2012 50 40
38
40
34
30 20
21
23
Target
20 Realisasi 10 0 2011
2012
2013
Melihat perkembangan jumlah persetujuan investasi, dibandingkan dengan tahun 2012, mengalami penambahan sebanyak 4 persetujuan atau meningkat sebesar 11,76%. Pencapaian indikator ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari pemerintah daerah di Sumatera Barat yang memberi kemudahan terhadap calon investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada BKPMP Sumatera Barat yang dibentuk pada tanggal 29 April 2011 dan dalam rangka penyempurnaan kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan PTSP Provinsi pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat, dimana pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala BKPMP Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 97 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012. Kinerja PTSP pada tahun 2013 dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh UPTB BKPM Provinsi Sumatera Barat (PTSP) Sumatera Barat sebanyak 631 izin dan 13 rekomendasi. Dari 15 sektor yang dilayani, hanya 3 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor peternakan, pendidikan dan pariwisata, hal ini karena belum adanya investor yang mengajukan permohonan pada sektor tersebut dan belum dipenuhinya persyaratan perizinan oleh investor. Rincian perizinan/non perizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana tabel berikut. LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
13
Tabel 3.3 Rekapitulasi perizinan/non perizinan yang diterbitkan PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013
NO
SEKTOR
NON IZIN (REKOMENDASI)
1
Penanaman Modal
12
2
2
Perindustrian Dan Perdagangan
20
-
3
Energi Dan Sumber Daya Mineral
19
1
4
Peternakan
-
-
5
Kesehatan
28
-
6
Pendidikan
-
-
7
Kehutanan
9
8
8
Kelautan Dan Perikanan
175
-
9
Perkebunan
-
2
10
Ketenagakerjaan
128
-
11
Pengelolaan Sumber Daya Air
2
-
12
Prasarana Jalan Tata Ruang & Pemukiman
7
-
13
Pariwisata
-
-
14
Perhubungan
221
-
15
Lingkungan Hidup
10
-
JUMLAH
631
13
TOTAL
IZIN
644
REALISASI INVESTASI
Indikator kinerja berikutnya adalah “realisasi PMDN dan PMA”, target pada indikator ini dapat tercapai bahkan jauh melebihi target. Realisasi investasi pada tahun 2013 sebanyak 64 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 2,17 triliun rupiah yang terdiri dari PMA sebanyak 31 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 136,12 juta US$atau 2,17 triliun rupiah (Kurs 1 US$ = Rp. 9.500,-) dengan persentase pencapaian sasaran sebesar 591,83% dan PMDN sebanyak 33 perusahaan, dengan nilai investasi sebesar 873,76 miliar rupiah dengan persentase pencapaian sebesar 189,54%. LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
14
Realisasi investasi tersebut di atas merupakan nilai dari realisasi PMA dan PMDN diluar iluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya nnya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga. Tangga Realisasi investasi tersebut diatas merupakan data realisasi investasi perusahaan berdasarkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang diterimaa oleh BKPMP Sumatera Barat dari perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM. LKPM. Belum termasuk perusahaan berbadan hukum yang sudah beroperasi tetapi tidak wajib menyampaikan LKPM. Pada tahun 2013 realisasi PMA didominasi oleh sektor Industri makanan dan Pengadaan Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin dengan porsimasing-masing porsimasing sebesar 49,64% dengan nilai realisasi sebesar 67,57 juta USD dan 36,87% dengan nilai investasi sebesar 50,18 juta USD. USD Kemudian berturut-turut turut sektor Industri Karet, Barang dari Karet Karet dan Plastik sebesar 3,78%, sektor Petambangan dan Penggalian sebesar 2,76%, dan sektor lainnya menyumbang sebesar 6,95%. Kontribusi sektor terhadap realisasi PMA ditunjukkan oleh grafik berikut. Grafik 3.2. Kontribusi Sektor terhadap Realisasi PMA di Sumatera umatera Barat Tahun 2013
Industri Makanan 49.64%
Pertambangan dan Penggalian 2.76%
Sektor lainnya 6.95%
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 3.78%
Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara Dingin 36.87%
Untuk realisasi PM PMDN didominasi oleh sektor Konstruksi Kon dan Pertanian Tanaman Tahunan dengan porsimasing-masing sebesar 28,84% dengan nilai investasi sebesar 251,99 miliar rupiah dan 24,14% dengan nilai investasi sebesar 158 miliar rupiah. Kemudian berturut-turut turut sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar 18,08%, sektor Peternakan sebesar 12,51% serta sektor Industri Logam Dasar sebesar 10,61%. %. Sektor lainnya menyumbang sebesar 5,82%. %. Kontribusi sektor sekto terhadap realisasi PMDN PM ditunjukkan oleh grafik berikut. Rekapitulasi LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 201 2013
15
realisasi PMA/PMDN di Sumatera Barat menurut se sektor tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran laporan ini. Grafik 3.3. Kontribusi Sektor terhadap Realisasi PMDN di Sumatera Barat Tahun 2013 Industri logam dasar 10.61%
Pertanian Tanaman Tahunan 24.14%
Konstruksi 28.84%
Sektor Lainnya 5.82%
Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara Dingin 18.08% Peternakan 12.51%
erdasarkan lokasi, realisasi PMA yang tertinggi berada di Kabupaten Berdasarkan Solok Selatan dengan kontribusi terhadap realisasi PMA di Sumatera Barat sebesar 37,11%.. Kemudian secara berurutan Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten ten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Sijunjung sebagaimana sebagaiman grafik di bawah. Grafik 3.4. Penyebaran Realisasi PMA di Sumatera Barat Tahun 2013 0.53%
0.25%
4.86% 0.16%
19.13% 4.44%
KAB. KEP. MENTAWAI KAB. PESISIR SELATAN KAB. SOLOK KAB. SIJUNJUNG
31.85%
KAB. PADANG PARIAMAN KAB. AGAM
37.11%
KAB. PASAMAN
0.49% 1.18%
KAB. SOLOK SELATAN KAB. PASAMAN BARAT KOTA PADANG
Sementara untuk PMDN, realisasi investasi yang terbesar berada di Kabupaten Lima Puluh Kota Kota, dengan kontribusi tribusi terhadap realisasi PMDN di LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 201 2013
16
Sumatera Barat sebesar 28,84%. 28,84%. Kemudian secara berurutan Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten upaten Sijunjung, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten en Solok, sebagaimana seb ditunjukkan oleh grafik berikut. Rekapitulasi realisasi PMA/PMDN menurut lokasi di Sumatera Barat tahun 2013 terdapat pada lampiran laporan ini. Grafik 3.5. Penyebaran Realisasi PM PMDN di Sumatera Barat Tahun 2013 1.14%
3.95% 4.00% 11.34% 0.01%
4.07%
KAB. PESISIR SELATAN KAB. SOLOK
1.83%
KAB. SIJUNJUNG KAB. TANAH DATAR
21.72% 23.09%
KAB. PADANG PARIAMAN KAB. LIMA PULUH KOTA
28.84%
KAB. SOLOK SELATAN KAB. DHARMASRAYA KAB. PASAMAN BARAT KOTA PADANG
erkembangan realisasi PMA tahun 2011– 2013 terus mengalami Perkembangan peningkatan. Realisasi PMA yang ditargetkan dari tahun 2011 sampai dengan 2013dapat tercapai. Dibandingkan kan dengan tahun 2012, realisasi PMA dengan nilai sebesar 86,19 juta USD, USD pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 57,92%.. Hal ini membuktikan bahwa iklim investasi di Sumatera Barat semakin kondusif, para investor terutama investor asing semakin besar kepercayaannya epercayaannya kepada Sumatera Barat. Perkembangan rkembangan realisasi PMA tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 201 2013
17
Grafik 3.6. Perkembangan Realisasi PMA di Sumatera Barat Tahun 2011-2013 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 (ribu USD)
136,121.43
86,194.93 65,456.98
Target Realisasi
21,000
22,000
2011
2012
23,000
2013
Sementara untuk realisasi PMDN tahun 2011–2013, perkembangannya berfluktuasi, namun target yang ditetapkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat tercapai. Realisasi PMDN pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 16,51% dari tahun 2012 dengan nilai realisasi sebesar 749,93 miliar rupiah. Tetapi pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 55,32% dibandingkan dengan tahun 2011. Menurunnya realisasi PMDN pada tahun 2012 ini lebih disebabkan karena belum terealisasinya beberapa proyek yang telah disetujui terutama investasi dalam negeri yang diperkirakan terkendala beberapa hal, antara lain: ketersediaan energi dan infrastruktur yang belum memadai dan penundaan realisasi investasi oleh investor pada sektor pertambangan, yang disebabkan keluarnya Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, permen tersebut mengisyaratkan tentang pelarangan ekspor bahan tambang mentah dari negara Indonesia, disebutkan bahwa setiap jenis komoditas tambang mineral logam harus diolah dan dimurnikan sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurniannya. Jadi tidak lagi seperti yang dilakukan selama ini, selesai dikeruk langsung dimuat ke tongkang dan dibawa ke luar negeri, hal ini tentu akan berdampak bagi investor pertambangan. Perkembangan realisasi PMA dan PMDN tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
18
Grafik 3.7. Perkembangan Realisasi PMDN di Sumatera Barat Tahun 2011-2013 2,000,000
1,678,384.30
1,500,000 1,000,000 500,000
749,934.63
873,761.90
Target Realisasi
418,000
439,000
461,000
2011
2012
2013
(juta rupiah)
Dilihat dari realisasi PMA pada tahun 2013 di wilayah Sumatera, masih didominasi oleh daerah tetangga. Kontribusi realisasi PMA Sumatera Barat terhadap realisasi yang ada di Wilayah Sumatera baru mencapai 3,96%. Sumatera Barat masih jauh di bawah Riau dengan realisasi sebesar 1,3 miliar USD, Sumatera Utara sebesar 887,4 juta USD, Sumatera Selatan sebesar 486 juta USD dan Kepulauan Riau sebesar 315,7 juta USD. Tercatat Sumatera Barat merupakan urutan kelima di Wilayah Sumatera. Realisasi PMA wilayah Sumatera tahun 2013, secara lengkap ditunjukkan oleh grafik di bawah. Grafik 3.8 Realisasi PMA Wilayah Sumatera Tahun 2013 1,305.00
1,400.00 1,200.00 887.40
1,000.00 800.00
486.00
600.00 400.00 200.00
94.20
136.12
34.30
22.40
46.60
315.70 112.40
(juta USD)
Sumber: BKPM RI
Begitu juga untuk PMDN, masih didominasi oleh daerah tetangga. Kontribusi realisasi PMDN Sumatera Barat terhadap realisasi PMDN di LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
19
Wilayah Sumatera baru mencapai 3,78%. Jumlah realisasi PMDN tersebut tercatat merupakan urutan ketujuh di Wilayah Sumatera setelah Sumatera Utara sebesar Rp. 5,1 triliun rupiah, Riau sebesar 4,8 triliun, Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 3,6 triliun, Sumatera Selatan sebesar 3,4 triliun, Jambi sebesar 2,8 triliun dan Lampung sebesar 1,3 triliun. Realisasi PMDN wilayah Sumatera tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 3.9. Realisasi PMDN Wilayah Sumatera Tahun 2013 6,000.00
5,068.90
5,000.00
4,874.30
4,000.00 3,636.40
3,396.00 2,799.70
3,000.00
1,325.50
2,000.00 1,000.00
873.76 109.60
608.20 417.60
-
(Milyar rupiah)
Sumber: BKPM RI
Rendahnya realisasi investasi Sumatera Barat dibandingkan daerahdaerah tetangga Sumatera Barat, tidak lebih disebabkan karena daerah-darah tetangga Sumatera Barat memiliki banyak lahan tambang, dengan kekayaan yang dimiliki daerah tersebut mampu berkembang dengan baik. Selain itu kalau dilihat-lihat luas wilayah Sumatera Barat terlalu kecil dibandingkan dengan beberapa daerah lain di pulau Sumatera. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini BKPMP Sumatera Barat perlu terus mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Sumatera Barat memiliki potensi dan keunggulan daerah, yang jika potensi tersebut mampu dikelola dengan baik akan memberikan efek yang signifikan terhadap daerah. Sumatera Barat juga mesti terus membenahi infrastruktur serta sarana prasarana pendukung invetasi lainnya.
PENYERAPAN TENAGA KERJA
Untuk indikator “penyerapan tenaga kerja” yang mendapatkan capaian sebesar 181,79%, dari 1.120 orang yang ditargetkan tercapai 2.036 orang tenaga kerja Indonesia yang diserap pada tahun 2013, dapat tercapai melebihi LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
20
target. Hal ini disebabkan oleh karena banyaknya ba industri tri padat karya yang merealisir investasinya. Pada grafik 3.8 dan 3.9 di bawah dapat dilihat bahwa untuk PMA tenaga enaga kerja Indonesia banyak terserap pada sektor industri makanan sebesar 54,26% dan sektor industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar24, 24, 18% 18%. Sementara pada PMDN tenaga kerja Indonesia banyak terserap pada sektor perta pertanian ian tanaman tahunan sebesar 58,59% dan sektor industri logam dasar sebesar 18,21%. Grafik 3.10. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Pada PMA di Sumatera Barat Berdasarkan Sektor Tahun 2013 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tdk termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya 6.20%
Industri Makanan 54.26%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 8.06%
Sektor Lainnya 7.29%
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 24.19%
Grafik 3.11. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Pada PMDN di Sumatera Barat Berdasarkan Sektor Tahun 2013
Pertanian Tanaman Tahunan 58.59%
Transportasi dan Pergudangan 7.19%
Peternakan 14.67% Sektor Lainnya 1.44%
Industri Logam Dasar 18.12%
Dilihat dari perkembangan penyerapan tenaga tenaga kerja Indonesia selama periode 2011 sampai dengan 2013 tidak seluruhnya dapat mencapai mencapa target LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 201 2013
21
yaitu pada tahun 2012. Tidak tercapainya penyerapan tenga kerja pada tahun 2012 disebabkan karena sebagian besar perusahaan yang merealisir investasinya sudah produksi komersil yang menambah realisasi investasinya pada mesin dan peralatan. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013 meningkat sebesar 321,53% dari tahun 2012 yang sebesar 483 orang. Peningkatan disebabkan oleh karena banyaknya investor yang merealisir investasinya yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tertinggi oleh PMDN sebanyak 1.391 orang, sementara PMA sebanyak 645 orang. Investasi baik PMDN maupun PMA diperkirakan akan dapat mengakibatkan efek ganda terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung. Perkembangan penyerapan tenaga kerja Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 3.12. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011-2013 3500
3168
3000 2500
2036
2000 1500
Target 1000
1120
1070
1000
Realisasi
483
500 0 2011
2012
2013
Pencapaian sasaran pertama ini tidak terlepas dari komitmen Gubernur, DPRD, investor, para Bupati/Walikota dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat. BKPMP Sumatera Barat akan terus bekerja keras untuk menghasilkan yang terbaik bagi Sumatera Barat. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang pertama ini, telah dilaksanakan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal. Daya saing penanaman modal sampai saat ini masih rendah dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan daya saing penanaman modal. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum. Disamping itu juga pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di Sumatera Barat terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan perizinan dan informasi di bidang penanaman modal. Adapun LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
22
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung program ini adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi (Operational Task Force); 3. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat; 4. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat; 5. Pemeriksaan Perusahaan PMA/PMDN dalam rangka Proses Penerbitan IUT dan Pencabutan Surat Persetujuan; 6. Updating Informasi Spasial Penanaman Modal; 7. Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); 8. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Aparatur Prov./Kab./Kota; 9. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; 10. Pembuatan Sistem Informasi Data Persetujuan dan Realisasi Investasi; 11. Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; 12. Penyusunan Ranperda Penanaman Modal; dan 13. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal. Didalam pencapaian sasaran ini selain didukung oleh program dan kegiatan BKPMP, juga didukung oleh program dan kegiatan dari kementrian/lembaga dalam hal ini BKPM RI dan Kementrian Dalam Negeri, yaitu kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dekonsentrasi dibidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, dan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Program Bina Pembangunan Daerah dekonsentrasi pada pembinaan penyelenggaraan PTSP di daerah. Untuk dapat lebih mengoptimalkan kinerja sasaran ini perlu ditindaklanjuti dengan beberapa hal: 1. Meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa penyediaan dan perbaikan jalan, jaringan komunikasi yang lebih baik dan ketersediaan energi; 2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengembangan prosedur dan standarsertapengkajian regulasi yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal; 3. Mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Menekan high cost economy yang terjadi karena retribusi atau pungutanpungutan liar yang memberatkan investor; 5. Meningkatkan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
23
didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek dan memberi dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan inventarisasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan mengoptimalkan kinerja tim task force penanaman modal; 6. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi; 7. Mensosialisasikan kepada Bupati/Walikota dan DPRD tentang arti pentingnya investasi dan perlunya keseragaman kelembagaan di bidang penanaman modal di Kab/Kota; dan 8. Mensosialisasikan kepada Bupati/Walikota dan DPRD tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dalam rangka PTSP. SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis Kedua
No
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
1.
Jumlah calon investor
Calon investor
36
32
88,89
2.
Jumlah kesepakatan investasi
MoU
2
5
250,00
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target-target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini belum keseluruhannya tercapai. Untuk indikator “jumlah calon investor” baru dapat tercapai sebesar 88,89 persen, dari 36 calon investor yang ditargetkan, tercapai 32 calon investor. Tidak tercapainya target ini disebabkan karena beberapa calon investor yang datang adalah yang membutuhkan pasokan listrik besar, sementara pasokan listrik Sumatera Barat masih sangat terbatas dan misi investasi ke Vietnam yang dibatalkan, karena Kedutaan RI di Vietnam tidak jadi melaksanakan TII (Tourism Trade Investment) di Vietnam. Dalam pencapaian target ini telah diikuti pameran investasi dalam dan luar negeri
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
24
serta misi investasi ke luar negeri sebanyak 9 event, dapat dirinci sebagai berikut: Pameran investasi yang diikuti sebanyak 6 event, yaitu : Jogja Titex, Bali Titex, Gelar Pontensi Investasi Daerah di Bali, Gelar Pontensi Investasi Daerah di Jakarta, Sumatera Barat Expo dan Promosi Luar Negeri ke Swiss, mendapatkan 15 calon investor yang berminat serius terhadap peluang investasi Sumatera Barat. Gelar Potensi dan Temu Usaha di Jakarta dengan menampilkan peluang investasi 4 kabupaten/kota, antara lain :Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Padang Pariaman dan Kota Sawahlunto, mendapatkan 4 calon investor yang berminat serius terhadap peluang investasi Sumatera Barat. Misi Investasi ke Turki dan India, mendapatkan 7 calon investor yang berminat serius terhadap peluang investasi Sumatera Barat. Fasilitasi misi investasi/calon investor ke lokasi proyek sebanyak 6 calon investor. Daftar calon investor dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan untuk capaian indikator “jumlah kesepakatan investasi berupa MoU”, dapat tercapai, bahkan melebihi target yaitu sebesar 250 persen, dari 2 MoU yang ditargetkan dapat tercapai 5 buah MoU, antara lain: • Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Syabas Energy Group dari Turki tentang Kerjasama Pengelolaan Sampah Menjadi Energi. • Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Bumi Hijau Subur Raya tentang Pengembangan agroindustri khususnya budidaya tanaman hortikultura dan peternakan. • Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Berdikari (Persero) tentang Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi di Provinsi Sumatera Barat. • Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembangunan Cable Car. • Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Synergy Financial Concept A.G. dari Swiss tentang energi terbarukan. Disamping itu juga telah ditanda tangani Letter of Intens (LoI) dari PT.Baik Chance Multi Industri untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan suatu MoU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan PT. Baik Chance Multi Industri yang tertarik untuk berinvestasi membangun pabrik semen dan industri lainnya di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung. Untuk mencapai sasaran ini, BKPMP telah melaksanakan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Promosi Investasi Luar Negeri; LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
25
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Promosi Investasi Dalam Negeri; Gelar Potensi dan Temu Usaha; Koordinasi Promosi dan Fasilitasi Misi Investasi dengan Dunia Usaha; Pemutakhiran Data Website; Pembuatan Materi Promosi Investasi; dan Peningkatan Kerjasam Investasi.
Perkembangan jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.5 Perkembangan Indikator Sasaran Strategis Kedua Tahun 2011 - 2013
No
Indikator
1.
Jumlah investor
calon
2.
Jumlah kesepakatan investasi
Satuan
2011
2012
2013
Calon investor
27
47
32
MoU
2
2
5
Perkembangan jumlah calon investor ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya event/pameran yang diikuti oleh BKPMP dan penentuan event yang akan diikuti efektif atau tidak. Pada tahun 2013 ini jumlah calon investor berkurang dibandingkan tahun 2012sebanyak 15 calon investor. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya sebanyak 27 calon investor, jumlah calon investor yang berminat terhadap peluang investasi Sumatera Barat pada tahun 2013 lebih banyak 5 calon investor. Perkembangan jumlah kesepakatan investasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kesepakatan investasi pada tahun 2013 ini bertambah sebanyak 3 buah kesepakatan kerjasama (MoU), dimana pada tahun 2012 dan 2011, baru disepakati kerjasama masing-masing sebanyak 2 MoU. Isu gempa bukanlah penghalang investasi di Sumatera Barat.Pertama, isu gempa terjadi bukan saja di sini melainkan di kota-kota lain yang berada pada lintasan lempeng tektonik Sumatera. Kedua, isu gempa yang dikhawatirkan adalah gempa yang disertai dengan tsunami, dan itu hanya terjadi pada daerah pesisir pantai barat. Padahal Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten/kota yang semuanya potensial dan memiliki comparative advantage sebagai sasaran investasi. Gempa dapat dimodifikasi menjadi isu yang lebih positif. Misalnya, letak geografis yang berada dalam daerah tumbukan lempeng Indo Australia dan Indo Euroasia berdampak positif bagi LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
26
Sumatera Barat karena mengakibatkan munculnya mineral mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain. Kondisi tersebut juga menyebabkan Sumatera Barat memiliki tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari gemorfologi struktural maupun karena dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal.Tingginya arus perniagaan di kota besar merupakan potensi investasi di bidang commercial property. Potensi besarnya jumlah penduduk serta terbatasnya lahan dapat dijadikan peluang bagi daerah rural area untuk investasi di bidang residensial property.Sedangkan suburnya tanah merupakan alasan yang logis untuk menarik investasi di bidang pertanian.Sementara itu indikator kelangsungan usaha dan keuntungan jangka panjang merupakan faktor penting yang perlu dipromosikan untuk menarik minat investor. Besarnya potensi sumber daya alam Sumatera Barat merupakan faktor penting dalam menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal, terutama pada sektor unggulan seperti energi, pertambangan, pariwisata, industri dan perdagangan. Promosi investasi mempunya sifat yang spesifik dibanding dengan promosi produk, terutama konsumennya. Konsumen investasi adalah pengusaha yang mempunyai kelebihan dana untuk ditanamkan modalnya, sangat rasional, motifnya untuk berinvestasi hanya untuk mendapat keuntungan dari modal yang ditanamnya tersebut dalam waktu secepat mungkin. Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan promosi tahun 2013 adalah sebagai berikut: • Masih belum lengkapnya media komunikasi atau media promosi yang diberikan kepada calon investor (belum memenuhi kebutuhan informasi calon investor) terkait pendanaan. • Peluang investasi yang diinformasikan masih belum sesuai dengan keadaan dilapangan. • Penyajian yang masih sederhana. Terkait peningkatan promosi dan kerjasama investasi, untuk kedepannya BKPMP akan meningkatkan pelaksanaan promosi atau keikutsertaan dalam event/pameran dan mengadakan pertemuan dibidang investasi dengan sasaran calon investor dalam dan luar negeri dalam upaya menarik minat calon investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat serta melakukan misi investasi ke negara-negara yang berpotensi dan berminat terhadap peluang investasi di Sumatera Barat, disamping itu juga perlu meningkatkan ketersediaan media komunikasiyang memenuhi kebutuhan informasi calon investor dan meningkatkan kualitas bahan materi promosi. Oleh sebab itu dalam promosi investasi, potensi investasi yang diinformasikan itu sesuai dengan keadaan dilapangandan penyajian dibuat lebih atraktif/menarik perhatian. BKPMP akan terus meningkatkan promosi dengan pendekatan “Integrated Marketing Communication”, terintegrasi LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
27
semenjak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, terintegrasi dengan semua lembaga terkait, terintegrasi media komunikasi yang digunakan, terintegrasi antara tingkat pemerintahan (pusat dan daerah) dan proaktif.Hal tersebut di atas tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah didalam pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan.
SASARAN STRATEGIS 3 Tersedianya analisa potensi sumber daya
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis Ketiga
No.
Indikator
1.
Jumlah analisa potensi sumberdaya
Satuan macam
Target
Realisasi
% capaian
2
2
100
Terbukanya peluang investasi di Sumatera Barat merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam membuka peluang investasi harus dilakukan kajian dan analisa potensi yang dapat dikembangkan serta mempunyai prospek yang baik sehingga para investor, PMA maupun PMDN akan tertarik menanamkan modalnya di daerah ini. Untuk mendukung tercapainya sasaran “Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat dan Meningkatnya keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat”, diperlukan ketersediaan analisa potensi sumber daya. Hal ini diperlukan guna menyebarluaskan informasi potensi-potensi sumber daya yang ada di Sumatera Barat serta gambaran tentang prospek usaha prioritas di Sumatera Barat.Selain itu juga dapat mengatasi kurangnya layanan informasi mengenai kelayakan usaha dari proyek investasi yang memenuhi kriteria dan mempunyai prospek dengan pasar yang jelas, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Analisa potensi sumberdaya ini juga berguna bagi stakeholders yang tertarik berinvestasi di Sumatera Barat dan berguna sebagai dokumen perencanaan investasi (Feasibility Study). Pada tahun 2013, untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja ini dilakukan 2 kegiatan yaitu Penyusunan Feasibility Study Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air dan
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
28
Penyusunan Feasibility Study Investasi Industri Pengolahan Kakao. Secara ringkas dapat disampaikan hasil kedua studi tersebut sebagai berikut:
Feasibility Study Investasi Industri Pengolahan Kakao Nama bidang usaha : Industri Pengolahan Kakao (butter dan powder) Lokasi : Padang Industrial Park (PIP) Ketersediaan Lahan : 17.500 m2 Bentuk Dukungan Pemerintah : jaminan ketersediaan lahan dan kemudahan perizinan Potensi Pasar : Negara ekonomi baru (Cina, Korea, Taiwan dan India) dan Indonesia Perkiraan Investasi : Rp. 244,9 miliar Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah : sudah
Feasibility Study Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Nama bidang usaha : Pembangkit Listrik Mini Hydro Lokasi : Kec. Gunung Talang, Jorong Linjuang Koto Tinggi Kenagarian Koto Gaek Guguak Kabupaten Solok Bentuk Dukungan Pemerintah : jaminan ketersediaan lahan dan kemudahan perizinan Potensi Pasar : Perusahaan Listrik Negara untuk pasokan listrik Sumbar Perkiraan Investasi : Rp. 20,2 miliar Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah : sudah
Sebelumnya pada tahun 2012 juga telah disusun Master Plan Pengembangan Penanaman Modal dan Feasibility Study Cable Car di Sumatera Barat. Sedangkan pada tahun 2011, juga telah dibuat analisa potensi sumberdaya sebanyak 2 studi kelayakan yaitu: Studi Kelayakan Industri Pengalengan Ikan dan Industri Ban. Kondisi sampai saat ini masih belum mencukupinya dokumen perencanaan pendukung investasi (Feasibility Study, DED, Business Plan dsbnya). Untuk itu BKPMP Sumatera Barat akan tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
C. Akuntabilitas Keuangan Didalam pencapaian kinerja BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013, mendapat dukungan dana dari APBD dan APBN. Realisasi anggaran BKPMP Sumatera BaratTahun 2013, dapat diuraikan sebagai berikut: LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
29
1. Anggaran BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 7.510.980.068,-dengan realisasi sebesar Rp. 6.956.948.491,- (92,62%). Realisasi anggaran tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 128.083.921,-atau 1,74 % dari realisasi anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 7.382.896.147,-. 2. Realisasi anggaran capaian kinerja ketiga sasaran strategis tahun 2013 sebesar Rp 2.722.589.730,-atau 88,72% dari anggaran sebesar Rp. 3.068.753.800,-. Realisasi anggaran capaian kinerja ketiga sasaran strategis tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 380.252.773,- atau turun sebesar 12,26% dari realisasi anggaran 2012 sebesar Rp 3.102.842.503,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan dalam rangka capaian kinerja ketiga sasaran strategis tahun 2013 adalah sebagai berikut: (i) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1.559.669.200,-, realisasi sebesar Rp. 1.334.030.899,- (85,53%) terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan. (ii) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 965.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 859.315.031,- (89,05%), terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan. (iii) Program Penyiapan Potensi dan Sumber Daya Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 544.084.600,-, realisasi Rp. 529.243.800,(97,27%), terdiri dari 3 (tiga) kegiatan. 3. Pada tahun 2013 BKPMP Sumatera Barat mendapat alokasi dana dari APBN (Dekonsentrasi) untuk kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal melalui APBN (Dekonsentrasi) dari BKPM RI, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 474.495.900,- (95,10%). Tidak ditemui hambatan dan kendala didalam merealisasikan anggaran. Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Program Bina Pembangunan Daerah melalui DIPA Nomor 01006.3.08.00089/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dari Kementrian Dalam Negeri. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 145.934.900,- (36,48%). Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan karena perubahan Satker dari Sekretariat Daerah Provinsi (089910) ke Satker Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat (080089) sesuai dengan DIPA Nomor 010-06.3.08.00089/2013 tanggal 23 Oktober 2013. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena pelaksanaan kegiatan baru dimulai akhir Oktober seiring keterlambatan DIPA. Substansi kegiatan yang dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2013 adalah Administrasi Satker, LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
30
Pembinaan Forum Penyelenggaraan PTSP serta Monitoring dan Evaluasi PTSP. Terkait dengan realisasi sampai akhir 31 Desember 2013, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Tidak terealisirnya anggaran belanja sebesar 100% karena adanya efisiensi belanja, hal ini disebabkan antara lain: efisiensi perjalanan dinas dari harga tiket pesawat dan dikuranginya jumlah pejabat/staf yang melakukan perjalanan dinas oleh pejabat yang memberikan persetujuan perjalanan dinas (sekretaris daerah), harga barang yang lebih murah dari harga pasar, dan tidak direalisirnya beberapa alokasi belanja karena dianggap kurang efektif; b. Adanya kegiatan yang tidak dapat tercapai target kinerjanya yaitu : Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), disebabkan karena batalnya pencetakan bahan informasi PTSP (cetak leaflet, pamflet, dan SOP Perizinan) karena belum terhimpunnya data yang cukup dari SKPD Teknis terkait. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi (Operasional Task Force), disebabkan karena beberapa permasalahan dapat diselesaikan pada tingkat kab./kota, masih kurangnya keterbukaan perusahaan PMA/PMDN menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, dan beberapa permasalahan perusahaan PMA/PMDN di tingkat Kab./Kota langsung ditangani oleh masing-masing dinas teknis, Perangkat Daerah Kab./Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) tidak terlibat langsung. Pemeriksaan Perusahaan PMA/PMDN dalam rangka Proses Penerbitan IUT dan Pencabutan Surat Persetujuan, diseabkan karena belum adanya konfirmasi dari BKPM RI dalam rangka pencabutan SP PMA (pencabutan SP untuk PMA merupakan kewenangan BKPM RI). Penyusunan Ranperda Penanaman Modal, disebabkan karena Study banding Ranperda Penanaman Modal dengan DPRD yang tidak jadi dilaksanakan pada TA 2013 karena Ranperda Penanaman Modal Prov.Sumatera Barat diagendakan kembali pada tahun 2014 oleh Biro Hukum (terkait Prolegda tahun 2014). Peningkatan Kerjasama Investasi, disebabkan karena pembatalan misi investasi ke Vietnam, karena Kedutaan RI di Vietnam tidak jadi melaksanakan TII (Tourism Trade Investment) di Vietnam. c. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga (rekanan) karena terkait dengan pembentukan panitia pengadaan yang melibatkan instansi lain; d. Tidak semua kegiatan yang diusulkan dapat diakomodir pada tahun anggaran 2013 ini, karena plafond anggaran yang diperoleh tidak mencukupi.
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
31
BAB IV PENUTUP aporan Akuntabilitas Kinerja BKPMP Sumatera Barat merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPMP Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BKPMP Sumatera Barat pada tahun anggaran 2013. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
L
Mengacu pada tiga sasaran yang diturunkan ke dalam 6 (enam) indikator kinerja, hampir keseluruhannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun bahkan 4 (empat) indikator dapat melebihi target, 1 (satu) indikator sesuai target, sedangkan 1 (satu) indikator lagi yang tidak tercapai targetnya, rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2013 adalah sebesar 223,89% yang berarti pencapaian kinerja sangat baik. Hanya satu indikator yang tidak tercapai yaitu indikator “jumlah calon investor”, hal ini disebabkan karena beberapa calon investor yang datang adalah yang membutuhkan pasokan listrik besar, sementara pasokan listrik Sumatera Barat masih sangat terbatas sehingga mengurangi ketertarikan investor terhadap peluang investasi Sumatera Barat dan misi investasi ke Vietnam yang dibatalkan, karena Kedutaan RI di Vietnam tidak jadi melaksanakan TII (Tourism Trade Investment) di Vietnam. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran capaian kinerja ketiga sasaran strategis tahun 2013 sebesar Rp 2.722.589.730,- atau 88,72% dari anggaran sebesar Rp. 3.068.753.800,-. Pencapaian kinerja yang lebih baik disebabkan karena adanya komitmen yang kuat seluruh jajaran BKPMP untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra BKPMP Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Diperlukan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society didalam meningkatkan penanaman modal.Selain itu juga perlu adanya optimalisasi pencapaian kinerja pada indikator “jumlah calon investor” dengan meningkatkan pelaksanaan promosi atau keikutsertaan dalam event/pameran dan mengadakan pertemuan dibidang investasi dengan sasaran calon investor dalam dan luar negeri dalam upaya menarik minat calon investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat serta melakukan misi investasi ke negara-negara yang berpotensi dan LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
32
berminat terhadap peluang investasi di Sumatera Barat. Disamping itu juga perlu meningkatkan ketersediaan media komunikasi yang memenuhi kebutuhan informasi calon investor dan meningkatkan kualitas bahan materi promosi serta meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa penyediaan dan perbaikan jalan, jaringan komunikasi yang lebih baik dan ketersediaan energi.Perlu diupayakan peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPMP Sumatera Barat,dapat dilakukan antara lain melalui: a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. b. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya; c. Melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota; d. Meningkatkan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek; dan e. Pendataan aktif terhadap perusahaan berbadan hukum yang sudah beroperasi tetapi tidak wajib menyampaikan LKPM.
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
33
LAMPIRAN 1 PENGUKURAN KINERJA SKPD : BKPMP Sumatera Barat Tahun Anggaran : 2013
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Realisasi
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
2.
3.
Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat
Jumlah persetujuan
23
38
165,22
23.000
136.121,43
591,83
Realisasi investasi PMDN (juta rupiah)
461.000
873.761,90
189,54
Penyerapan tenaga kerja (orang)
1.070
2.036
181,79
Realisasi investasi PMA (ribu USD)
Meningkatnya keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat
Jumlah calon investor
36
32
88,89
Jumlah kesepakatan (MoU)
2
5
250,00
Tersedianya analisa potensi sumberdaya
Jumlah analisa potensi sumberdaya
2
2
100,00
Jumlah Anggaran Program Tahun 2013 : Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2013 :
Rp 3.068.753.800,Rp 2.722.589.730,-
Padang, 30 Januari 2013 Kepala BKPMP Sumatera Barat d.t.o. Ir. MASRUL ZEIN Pembina Utama Madya NIP.19560514 198203 1 002 LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
34
LAMPIRAN 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Nama SKPD 2. Tugas Pokok 3. Fungsi
: Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sumatera Barat : Membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal; 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemeritahan Provinsi dibidang penanaman modal; 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan investasi dan penanaman modal; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1
2
3
1
Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat
a. Jumlah persetujuan investasi
b. Nilai realisasi investasi: PMDN (Juta Rp) PMA (Ribu US $) c. Penyerapan tenaga kerja
2
Meningkatnya keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat
a. Jumlah calon investor
b. Jumlah kesepakatan investasi (MoU) 3
Tersedianya analisa potensi sumber daya
LAKIP BKPMP Sumatera Barat Tahun 2013
Jumlah kajian bidang investasi
35
