1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam
rangka
usaha
mencapai
tujuan
nasional,
perlu
diusahkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara tertib dan lancar sehingga diperoleh daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, dan untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil1. Adanya sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai integritas tinggi menjadi kebutuhan yang mutlak dalam dunia birokrasi. Segala upaya yang dicanangkan oleh pemerintah dikelolah kelembagaan Aparatur Sipil Negara beserta sumber daya manusianya senantiasa dilakukan karena Pegawai Negeri Sipil adalah jantung pemerintahan yang harus dikelolah secara matang dan komprehensif. Sebagian besar dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu bekerja untuk pengembagan pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil, agar Pegawai Negeri Sipil bisa melakukan tugas dengan baik maka diperlukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan agar Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan2. Pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan professional dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui UU No.43 1
2
Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil, 1986, Proyek Peningkatan Administrasi Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan dan Kebuadayaan, Jakarta, hlm : 41 Ibid
2
Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat di jadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.3 Walaupun sebelumnya Undang-Undang tersebut di atas diganti dengan Undang-Undang N0. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun demikian peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku. Penyusunan aparatur negara menuju kepada administrasi serta pelayanan yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri. Dapat di ketahui bahwa kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur
negara
karena
pegawai
negeri
merupakan
aparatur
Negara
untuk
menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunann nasional. Dalam rangka melancarkan peran maupun tugas Pemerintah sebagai pelaksana tugas Pembangunan serta tugas Pelayanan Publik, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas, propesional, dan berdedikasi tinggi dalam kinerjanya. 4Upaya pengembangan kualitas merupakan suatu keharusan dalam suatu organisasi untuk mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaan pekerjaanya. Dan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi itu ialah 5penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen sumber daya pegawai (PNS). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menjelaskan, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan
3
http://repository.unand.ac.id/17587/1/PELAKSANAAN_PERATURAN_PEMERINTAH_NO._53_TAHUN_210.pdf. Akses 10 Maret 2015
4
Sri Hartini, DKK 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta. hlm 94. Miftha Thoha 2005, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Kencana Jakarta 2007. hlm 1
5
Di
3
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.6 Selanjutnya sebagaimana SK Menpan No. 63 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan manipestasi kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Standar pelayanan public yang harus dipenuhi terdiri: (1) prosedur pelayanan (2) Waktu penyelesaian pelayanan (3) Biaya pelayanan (4) Produk atau hasil pelayanan (5) Sarana prasarana pelayanan (6) Kompetensi petugas sipemberi pelayanan yang ahli serta terampil dan ramah.7 Untuk itu, Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat, yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, perlu diadakan pembinaan dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan pembinaan, hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dengan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan. Apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri itu sebagai perorangan maka kepentingan dinaslah yang diutamakan. Agar supaya Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dikelola atau diurus dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 yaitu: Ayat (1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil di arahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Ayat (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang dimksud pada ayat (10), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang propesional bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan
6 7
Nomensen Sinamo 2010, Hukum Administrasi Negara, Oleh Jala Permata Aksara, Jakarta. hlm: 61 Ibid hlm: 62
4
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.8 Subtansi dari bunyi Pasal 12 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa agar supaya Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang propesional, bertanggungjawab, jujur dan adil. Untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud, maka Pegawai Negeri Sipil itu harus melalui suatu pembinaan, baik dengan sistem karier maupun melalu sistem prestasi kerja. Dalam peningkatan karier dan prestasi kerja oleh Pegawai Negeri Sipil di perlukan adanya disiplin kerja yang tinggi. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) disebutkan : “Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin” Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja”9 Tujuan dari hukuman disiplin tersebut adalah selain untuk membina dan membuat efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, Juga mendorong, untuk terlaksananya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan setiap Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan bidang dan keahlian, karena orientasi dari adanya pegawai negeri adalah untuk mengabdi dan melayani masyarakat luas sehingga terwujud masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Sehingga pegawai negeri dituntut untuk dapat
8
9
Faisal Salam 2003. Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia. menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. Penerbit Mandiri Maju 2003 Bandung hlm:28 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
5
melaksanakan setiap tugas yang diberikan secara propesional dan bertanggungjawab dengan orientasi membangun masyarakat yang mengutamakan kepentingan bersama.10 Dalam pembinaan dan penegakan disipilin, diharuskan setiap aparatur Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dapat diberikan sanksi serta penegakan. Dalam pembinaan dan penegakan disipilin, diharuskan setiap aparatur Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dapat diberikan pembinaan dan dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010. Dengan mengacu pada Pasal 7 PP dimaksud, bahwa hukuman yang dikenakan atau diberikan kepada PNS memiliki tingkatan-tingkatan, jenis hukumannya. Adapun jenis hukuman disiplin ringan yang dijeratkan pada PNS berkaitan dengan soal gaji dan pangkat. Lebih lanjut dijelaaskan dalam PP 53/2010 mengenai hukuman disiplin yang menyangkut perihal sanksi kepangkatan seseorang PNS. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Secara umum hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Tujuan Pemberian Hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukum yang semakin berat, maka pegawai akan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan, sikap dan perilaku indispliner pegawai juga akan semakin berkurang. Sanksi hukum harus diterapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal dan diinformasikan secara jelas kepada seluruh pegawai. Sanksi hukum harus bersifat mendidik pegawai untuk mengubah perilakunya yang bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang sudah disepakati bersama.11
10
Kata Pengantar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010: Penerbit “Citra Umbaran” Bandung Cetakan 1: Agustus 2010. hlm : 1 11 http://dewirahmawati001.blogspot.com/2013/05/imbalan-dan-hukuman-dalam-organisasi.html Diunduh: Hari Rabu Tgl 4 Mare 2015 Pukul : 22 wita
6
Rumusan peraturan tersebut tentang sanksi pendisiplinan serta kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi harus juga mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Lebih detail menjelaskan tentang jenis-jenis Pegawai Negeri. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari : (a) Pegawai Negeri Sipil; (b) Anggota Tentara Nasional Indonesia; (c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ayat (2) menjelaskan, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari; (a) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan (b) Pegawai Negeri Sipil Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, merupakan suatu landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjamin Pegawai Negeri serta sebagai dasar untuk mengatur penyusunan aparatur Negara yang baik dan benar. Namun demikian Undang-Undang tersebut yang dijadikan sebagai legal standing untuk mengatur para Pegawai tidak menjamin, membuktikan banyaknya sejumlah masalah yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia saat ini yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan atau bekerja di lingkungan birokrasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan. Sedangkan permasalahan tersebut adalah besarnya jumlah PNS, dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ketahun, sampai rendahnya kualitas dari PNS dilihat dari banyaknya pelanggaran disiplin. Ada beberapa contoh diantaranya, dari hasil pengamatan penulis di salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Konawe Selatan, penulis melihat salah satu bentuk
7
ketidak disiplinan PNS mulai dari staf biasa, sampai pegawai yang mempunyai Eselon, Kepala Kantor dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / (Kepala Dinas) masuk kerja pukul 10: 00 yang seharusnya masuk pukul 08:00. Dalam beraktivitas PNS setelah masuk kantor hanya bermain Game di Komputer, main Domino, duduk di Kantin begitu pulah, pulang belum waktunya jam 12:00 yang seharusnya, pulang pukul 16:00. Selain itu parah PNS yang seharusnya lima hari masa kerja mulai hari Senin, sampai Jum’at, terkadang hari selasa sampai hari jum’at sudah tidak ada yang masuk berkantor para PNS termasuk kepala kantor (Kepala Dinas). ada juga penyimpangan-penyimpangan lainya yang dilakukan oleh PNS yang menyalahgunakan/melampauhi kewenanganya yang berakibat menimbulkan kerugian masyarakat maupun PNS lainya termasuk merugikan keuangan Negara-Daerah. Dalam Media Online Zonasultra.com, menyebutkan, Penyidik Polres Konawe Selatan menetapkan bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Syafaruddin, sebagai tersangka dugaan penggelapan pajak sertifikasi guru sebesar Rp3,8 Milyar.12 Selanjutnya, dalam media online lainya menyebutkan bahwa Kadisdik Konsel Korupsi Bansos Rumah Ibadah, meskipun dana tersebut dikembalikan,,,,kata pihak Penyidik Polres Konawe Selatan, Proses hukum tetap lanjut.13 Begitu pula Sekretaris KPU Konsel ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Konawe Selatan tentang pengadaan Baliho.14 Dilihat dari faktor pengeluaran Negara untuk menggaji PNS jelas sia-sia jika dibandingkan antara kinerja dengan biaya yang sudah dikeluarkkan, tetapi dalam hal peraturn disiplin PNS ada konsekuaensi hukuman bagi PNS yang melanggar, mulai dari Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin Sedang, sampai Hukuman Disiplin Berat, sebenarnya pemerintah Indonesia pun telah mengambil langkah untuk meningkatkan pendisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan suatu kebijakan, yakni dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 53 12
http://www.antaranews.com/berita/435969/rp38-miliar-pajak-sertifikasi-guru-digelapkan-bendaharaMedia Online Zonasultra.com. di Akses 4 Mei 2015 14 http://www.zonasultra.com/2014a/content/view/1788/126/#sthash.9vmFERtu.8IoWkhxO.dpuf 13
8
Tahun 2010 tersebut Pemerintah diharapkan dapat melakukan penegakan hukum disiplin terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin serta memberikan sanksi bagi para pelanggar peraturan disiplin tersebut. Adanya peraturan disiplin tersebut akan dapat menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para PNS dan meningkatkan kinerja yang berujung pada pelayanan masyarakat yang baik, karena sanksi atau hukuman juga merupakan salah satu fungsi pembinaan bagi PNS untuk meningkatkan kinerja mereka sehingga kinerja PNS dapat meningkat dan dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : “ Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil PNS Berdasarkan PP N0. 53 Tahun 2010 Sebagai Sarana Pendisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ” B. Rumusan Masalah : Dari paparan latar belakang tersebut di atas maka rumusan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penegakan Hukuman
disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Kabupaten Konawe Selatan.? 2. Apa hambatan dalam penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil PNS di Kabupaten Konawe Selatan.? 3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Peraturan Pemerintah N0. 53 Tahun 2010 tentang penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Konawe Selatan.? C. Tujuan Penelitian Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk : 1. Mengetahui dan mengkaji penegakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. 2. Mengetahui dan mengkaji hambatan terhadap penegkan hukuman disiplin terplin sebut.
9
3. Mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, untuk mengatasi hambatan penegakan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut.
D. Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas berkesinambungan terhadap masyarakat sebagai berikut : 1. Bagi Pemerintah, agar penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan masukan mengenai pengambilan kebijakan dan tindakan-tindakan yang harus diambil agar dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai garda dan tongkat terdepan Pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. 2. Ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini sangat bermanfaat sebagai referensi studi dalam bidang Administrasi Negara pada umumnya dan bidang yang menyangkut masalah kepegawaian pada khususnya. 3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menperluas dan menambah pengetahuan bagi penulis mengenai hukum di Indonesia, terutama di lapangan Hukum Administrasi Negara ( Kepegawaian ). E. Keaslian Penelitian Penelitian terhadap permasalahan ini diajukan dan dilaksanakan secara langsung oleh peneliti sendiri dengan metode-metode penelitian yang ada serta referensi dari berbagai sumber, sepanjang pengetahuan dan pengamatan peneliti permasalahan tentang Pegawai Negeri Sipil. dalam penelitian ini sudah pernah diteliti dan diajukan, peneliti yang telah dilakukan dan diajukan sebelumnya tentang Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
10
1. Dengan Judul 15“Pengenaan Sanksi Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP NO. 53 TAHUN 2010 Sebagai Sarana Pembinaan PNS di Pemkab Sleman.” Yang diajukan oleh Aga Yurista Pamba Yun dengan Nomor Induk Mahasiswa, 04/178619/16640 Tanggal 12 Januari Tahun 2011 dengan Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum UGM. adapun Perumusan Masalah yang diambil yaitu : a) Bagaimanah pengennaan sanksi hukum disiplin sebagai sarana pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Sleman dapat mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab Sleman sehingga dapat meningkatkan kinerja.? b) Faktor apa saja yang menghambat pengenaan sanksi hukuman tersebut.? c) Adakah bentuk pembinaan lain yang dilakukan agar peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri dapat ditegakan.? 2. Dengan Judul
16
“Penegakan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS di Wilayah Pemerintah Kabupaten bantul Tahun Anggaran 2008” Yang diajukan oleh Ivana Ratna Wulan Raharja dengan Nomor Induk Mahasiswa 05/186308/HK/17005 Tanggal 7 April Tahun 2009 dengan Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Pascasarjanah (S2) Fakultas Hukum UGM. adapun Perumusan Masalah yang diambil yaitu : a) Faktor-faktor apa yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pelanggaran disiplin terhadap Peraturan Pemerintah
15
Aga Yurista Pamba Yun Tahun 2011: Judul “Pengenaan Sanksi Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP NO. 53 TAHUN 2010 Sebagai Sarana Pembinaan PNS di Pemkab Sleman.” Tesis” program Kekhususan Hukum Tata Negara, Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum UGM. 16 Ivana Ratna Wulan Raharja Tahun 2009 : Judul “Penegakan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS di Wilayah Pemerintah Kabupaten bantul Tahun Anggaran 2008” Tesis” Kekhususan Administrasi Negara, Pascasarjanah (S2) Fakultas Hukum UGM.
11
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Tahun anggaran 2008. b) Apakah penegakan hukum disiplin bagi PNS di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melanggar peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tersebut pada Tahun Anggaran 2008 ini sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.?
Dalam penelitian ini, peneliti memperluas ruang lingkup penelitian sehingga membedakanya dengan penelitian yang ada sebelumnya. perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yakni, mengetahui beberapa pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum PNS yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara-Daerah. Untuk memperjelas pokok masalah yang akan dibahas maka penulis mengemukakan beberapa pengetahuan baik secara konseptual maupun operasional yang berkaitan dengan masaalah yang akan diteliti, termasuk faedah dan tujuan penelitian.
