BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan
memperkuat
persatuan
kesatuan
bangsa,
pengembangan
kehidupan
demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa.
Dalam
pelaksanaannya
diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
sebagian wewenang
Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.. Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. 3. Mengkoordinasikan
penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan. 4. Mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan
umum. 5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan. 1
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa. 7. Melaksanakan
pelayanan
masyarakat
yang
menjadi
ruang
lingkup
tugasnya. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan
yang
matang.
Perencanaan
yang
disusun
tentunya
harus
memperhitungkan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dau Tahun 2014 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Dau yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dau tahun 2014 adalah : Meningkatkan
Partisipasi
Masyarakat
/
Perwakilan
Masyarakat
dalam
Pelaksanaan Musrenbangcam, Meningkatkan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan dan Meningkatkan Keamanan Lingkungan masyarakat Desa. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan dan Meningkatnya Keamanan Lingkungan masyarakat Desa. C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan mempunyai Kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang cukup strategis merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat : Camat mempunyai tugas : a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah; b. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Camat mempunyai fungsi : 2
a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan kecamatan; c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati; d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan; g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanaakan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan; j. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga lainnya; k. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan; l. Pengkoordinasian, intergrasi dan sinkronisasi kegiatan – kegiatan lain dilingkungan kecamatan. Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi : a. Sekretariat; 1) Mempunyai tugas : a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat meyurat, penggandaan, pelengkapan, rumah tangga, hubunngan masyarakat, urusan keuangan; b) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan; c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Mempunyai fungsi : a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan; b) Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 3
d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah; e) Penyelenggaraan
kegiatan
surat
menyurat,
pengetikan,
penggandaan dan kearsipan; f)
Pengelolaan
administrasi
perlengkapan
dan
mengurus
pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan. b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan; d) Melaksanakan
tata
usaha
barang,
perawatan/penyimpanan
peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; e) Menyelenggarakan administrasi perkantoran; f)
Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
g) Menghimpun, meengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; c) Menyelenggarakan penyusuanan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja; d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan; e) Menghimpun, mengolah data, dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan; f)
Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya;
g) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan; 4
h) Mengkompilasikan
dan
penyusunan
laporan
hasil
laporan
perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; i)
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas : a) Menyusun rencana Sub Bagian Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah; c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan; d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan; f)
Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan pembangunan Kecamatan;
g) Melaksanakan
monitoring
dan
koordinasi
dalam
rangka
penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan; h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan; i)
Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;
j)
Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
k) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi Pemerintahan 1) Mempunyai tugas : a) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi
dan
pelaporan
urusan
pemerintahan; b) Menyusun
program
program
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan; c) Membantu
menyusun
program
dan
pembinaan
administrasi
kependudukan dan catatan sipil; 5
d) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan; e) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1) Mempunyai tugas : a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi
dan
pelaporan
urusan
ketentraman dan ketertiban umum; b) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; c) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan; d) Membantu menyelesaikan masalah – maslah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; e) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perllindungan masyarakat; f)
Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 1) Mempunyai tugas : a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi,
dan
pelaporan
urusan
kesejahteraan sosial dan kepemudaan; b) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial; c) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana; d) Mengadakan
pembinaan
dan
penyuluhan
terhadap
pemuda
tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait
masalah
sosial
budaya
ketenagakerjaan
dan
kemasyarakatan;
6
e) Mengadakan berwawasan
pembinaan lingkungan
penyuluhan demi
masa
pembangunan depan
dan
yang
pentingnya
efektifitas dan efesiensi didalam kehidupan sehari – hari; f)
Membantu penanganan maslah – masalah sosial dan bencana alam;
g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan 1) Mempunyai tugas : a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi
dan
pelaporan
urusan
ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan; b) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan; c) Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa; d) Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan sanitasi drainase dan air bersih/minum; e) Melaksanakan
pembinaan
keberadaan
Tempat
Pembuangan
Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); f)
Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
g) Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatau keluarga yang sejahtera; h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. f. Seksi Pertanahan dan Aset 1) Mempunyai tugas : a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi
dan
pelaporan
urusan
pertanahan dan aset; b) Menginventarisasi
kekayaan
Kecamatan/Kelurahan/Desa
serta
sarana dan prasarana umum; 7
c) Membantu
menyusun
program
dan
pembinaan
dibidang
pertanahan; d) Mengiventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang – barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan; e) Mengumpulkan, mengolah, mensistimarisasikan dan memelihara data barang; f)
Melaksanakan
koordinasi
dan
monitoring
serta
membantu
mnyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan); g) Melakukan inventarisasi
urusan
umum
Desa/Kelurahan,
yang
meliputi
kebersihan
kekayaan
serta
sarana
dan dan
prasarana umum; h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dau dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini : Bagan Struktur Organisasi KecamatanDau.
8
CAMAT
SEKRETARIS CAMAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
STAF
KASUBAG KEUANGAN
KASUBAG PERENC. & EVALAP
STAF
STAF
KASI
KASI
KASI
KASI
KASI
PEMERINTAHAN
TRANTIBUM
EKBANG & PP
KESOS & KEPEMUDAAN
PERTANAHAN & ASET
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
GARIS KOMANDO
:
GARIS KOORDINASI :
2. Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur di Kantor Camat Dau adalah 18 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 12 orang dan perempuan 6 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Dau terbagi menjadi :
Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :
Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Tenaga Kontrak Sukwan Jumlah
: : : : : : :
2 12 2 1 1 18
orang orang orang orang orang orang orang
Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :
Sarjana Strata 2 Sarjama Strata 1 Diploma ( D-3)
: : :
3 orang 7 orang 1 orang 9
SLTA SLTP Jumlah
: : :
7 orang - orang 18 orang
Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :
Sepama/Diklatpim III Adum / Diklatpim IV Jumlah
: : :
2 orang 3 orang 5 orang
Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Dau terdapat 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut : Eselon IIIa Eselon IIIb Eselon IV a Eselon IV b Jumlah
: : : : :
1 orang 1 orang 5 orang 3 orang 10 orang
Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Dau terdiri dari : 1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya; 2. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah; 3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain :
Merencanakan,
Melaksanakan,
dan
mengkoordinasikan
semua
kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
4. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni
melakukan
penyuluhan
pertanian
yang
meliputi
persiapan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian; 10
5. Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok
menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan
mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan; 6. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan; 7. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ( PLKB ) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Dau meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain : 1)
Rumah Dinas Camat
2)
Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan
3)
Ruang Rapat
4)
Perkantoran Satu Atap
5)
Ruang Piket / Operator Radio Panggil
6)
Ruang Kerja Camat
7)
Ruang Kerja Sekretariat
8)
Ruang Kerja Seksi
9)
Ruang Operator Komputer dan data
10) Ruang Pelayanan 11) Ruang area bebas merokok 12) Mushola 13) Kamar mandi dan WC. Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Dau antara lain : Roda empat 2(dua) buah dengan rincian :
1 unit Suzuki APV GX Tahun 2013
1 unit Suzuki APV GE Tahun 2007
Roda dua 7 (tujuh) buah dengan rincian :
5 unit Honda Legenda Tahun 2005
1 unit Suzuki Exnos Tahun 1997
1 unit Yamaha RX Special Tahun 1995 11
Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 6 (enam) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas. 3. Capaian Kinerja Kecamatan Dau Tahun 2013 DATA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN DAU SAMPAI AKHIR DESEMBER 2013 No 1 1
2
3
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Indikator Kinerja Target Realisasi 3 4 5 Jumlah Peserta 113/63.500= 113/63.448= Musrenbang/ 0,00178 0,00178 Jumlah Penduduk
Rata – rata lama 3/3 = 1,00 3/3 = 1,00 hari proses penyelesian/ SOP pemrosesan Jumlah Kelompok 78/78 = 1,00 80/78 = 1,02 Siskamling Aktif/ Rukun Warga
Untuk : a. Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam Indikator sasaran ini adalah jumlah peserta musrenbangcam per jumlah penduduk. Setelah dimasukkan formula di atas,jumlah peserta yang hadir dalam musrenbang kecamatan sebanyak 113 orang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 berjumlah 63.448 jiwa sehingga memperoleh
nilai
0,00178.
Indikator
tingkat
partisipasi,
apabila
perolehan nilai semakin bertambah berarti partisipasi masyarakat meningkat,sehingga kinerja meningkat.
Dengan capaian realisasinya
100 %. b. Indikator Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan Indikator sasaran ini adalah rata – rata lama hari proses penyelesaian per SOP pemrosesan. Setelah dimasukkan formula di atas rata-rata lama hari proses penyelesaian sejumlah 3 hari dibagi SOP penyelesaian 3 hari sehingga memperoleh nilai 1,00 . Indikator Tingkat Kelancaran Proses 12
Administrasi Kependudukan nilai semakin berkurang berarti pelayanan semakin cepat sehingga sesuai dengan pelayanan yang diinginkan masyarakat cepat dan tepat, sehingga kinerja miningkat dari segi pelayanan kepada masyarakat. Dengan capaian realisasinya 100 %. c. Indikator
Tingkat
Keamanan
Lingkungan
dilihat
dari
jumlah
Poskamling aktif di Desa Indikator sasaran ini adalah jumlah kelompok siskamling aktif per jumlah rukun warga. Setelah dimasukkan formula di atas, jumlah kelompok siskamling aktif sebanyak 80 kelompok dibagi dengan jumlah Rukun
Warga ( RW ) sejumlah 78 di wilayah Kecamatan Dau.
Sehingga diperoleh nilai 1,02. Dengan capaian realisasinya 102 %. D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dau Tahun 2014 dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang IKU; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan
Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang); 1.
Peraturan Bupati Malang No 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.
E. Sistematika Sistematika penulisan dari Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dau Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I
PENDAHULUAN 13
A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2013 D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Startegis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dn Program B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja B. Realisasi Anggaran
BAB V
PENUTUP
Lampiran – Lampiran 1. Lampiran I Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2014 2. Lampiran II Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 3. Lampiran III Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2014 4. Lampiran IV Rencana Strategis ( Rentra ) Tahun 2011 – 2015
14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi Rencana Stratejik Pemerintahan Kecamatan Dau adalah merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010 – 2015 : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 ini menjadi dasar penyusunan rencana stategis (jangka menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan Dau , yang selaras dengan visi Kecamatan Dau ; “ Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang Madep Manteb di Kecamatan Dau “. 2. Misi Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Malang, dengan demikian Misi Kantor Kecamatan Dau
juga
merupakan penjabaran dari Visi Kecamatan Dau , yakni : 15
“
Menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintahan,
pelayanan
masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi. “ Misi Kecamatan Dau adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Kecamatan Dau mempunyai Misi : 1. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 2. Pelayanan masyarakat. 3. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan serta fasilitasi. Sehingga
dengan
mengoptimalkan peningkatan
Misi
Kecamatan
penyelenggaraan
kualitas
SDM
Dau
tugas,
Aparatur
tersebut
pokok
dan
Kecamatan
diatas fungsi
dan
dapat melalui
Pengelolaan
ketersediaan sarana dan prasarana. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kecamatan Dau TUJUAN Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun. Kecamatan Dau menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan
Musrenbangcam,
Meningkatkan
Kelancaran
Proses
Administrasi Kependudukan dan Meningkatkan Keamanan Lingkungan masyarakat Desa. SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut : 16
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan
Musrenbangcam,
Meningkatnya
Kelancaran
Proses
Administrasi Kependudukan dan Meningkatnya Keamanan Lingkungan masyarakat Desa. KEBIJAKAN Kebijakannya yaitu : Meningkatkan
Pelayanan
di
Bidang
Pemerintahan,
Ekonomi
Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban, Pertanahan dan Aset, serta Kesejahteraan Sosial. Untuk
mencapai
target
tersebut
diperlukan
arah
kebijakan
yang
ditetapkan sebagai berikut: 1. Mendayagunakan sumberdaya manusia aparatur Kecamatan dan Desa. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana kerja yang memadai. 3. Menyiapkan data pendukung yang komplit, valid, akurat, dan relevan khususnya
dibidang
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
kemasyarakatan. 4. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang. 5. Pengembangan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat. 6. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap program pembangunan. 7. Mendorong terwujudnya pemasyarakatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. 8. Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran / masukan dan pengaduan mengenai penyelenggaraan dan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak ( action play ) yang terdiri dari kegiatan – kagiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mecapai masing – masing sasaran. 17
Sesuai dengan Renstra Kecamatan Dau, Program yang dilaksanakan Kecamatan Dau adalah : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur c. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kenerja dan Keuangan. d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa f. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah g. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.4. Penyediaan alat tulis kantor 1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.6. Penyediaan makanan dan minuman 1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. 3. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kenerja dan Keuangan. 3.1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5.1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa. 5.2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa. 6. Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.1
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 18
7.1. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat. B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui kegiatan tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek. Sebagai dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen Rencana Kerja Tahunan memuat sasaran yang ingin dicapai, penanggung jawab (pelaksana), indikator kinerja (outcomes), serta target yang akan dicapai dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan Misi Kecamatan Dau maka ditetapkan Program dan Kegiatan Kinerja Tahunan sebagai berikut : No 1 1
2
3
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Indikator Kinerja 3 Jumlah Peserta Musrenbang/ Jumlah Penduduk
Target 4
Rata – rata lama hari proses penyelesian/ SOP pemrosesan
3/3 = 1,00
Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Jumlah Kelompok Siskamling Aktif/ Rukun Warga
79/78 = 1,01
121/63.897 = 0,00189
19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari badan hukum dan perorangan atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Dau selaku pengembang amanah untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang disusun dan dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada tahun 2014. 1. Pedoman dan Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja
20
Pengumpulan data Kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk membuat program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan kegiatan. 2. Pengukuran Capaian Kinerja Mengacu pada ketentuan tersebut diatas Kinerja Kecamatan Dau diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran dimaksud dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program / Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Outcome. Media pengukuran kinerja terdiri dari :
Formulir PKK ( Pengukuran Kinerja Kegiatan )
Formulir PPS ( Pengukuran Pencapaian Sasaran )
Atas hasil pengukuran kinerja tersebut, kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran startegis yang terkait. Untuk memudahkan interprestasi dari pencapaian sasaran pada program / kegiatan serta indikator makro diberlakukan komitmen capaian yang disertai makna dari nilai yaitu : 85 - 100
=
Baik
70 – 85
=
Sedang
55 - 70
=
Kurang
< 55
=
Sangat Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebabsebab tercapai atau tidaknya tercapainya kinerja yang diharapkan.
Idikator
kinerja
adalah
ukuran
kuantitatif
dan
kualitatif
yang
menggambarkan tingkat pencapaian status sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) ;
Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
Indikator Kinerja Kegiatan Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam : 21
Kelompok indikator input (masukan), adalah segala
-
sesuatu dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan oleh Kecamatan Dau menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan ; Kelompok indikator output (keluaran) adalah sesuatu
-
yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan. Kelompok
-
indikator
outcome
(hasil)
adalah
segala
sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap
produk
jasa
dapat
memenuhi
kebutuhan
dan
harapan
masyarakat ;
Capaian Kinerja
3.
Capaian Kinerja Jangka Pendek Secara umum Kecamatan Dau telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malang 2010 -2015 yang ditetapkan malalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ). A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Tabel 1. No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1 1
2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah
3
2
3
Jumlah Peserta Musrenbang/ Jumlah Penduduk
Rata – rata lama hari proses penyelesian/ SOP pemrosesan Jumlah Kelompok Siskamling Aktif/ Rukun Warga
Target 2014 4 121/63.900 = 0,00189
Realisasi 2014
Capaian %
121/ 63.897 = 0,00 189
100
3/3 = 1,00
3/3 = 1,00
100
79/78 = 1,01
82/78 = 1,05
104
22
Poskamling aktif di Desa
2. a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu. Tabel 2.a. No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
2013
2014
2013
2014
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangc am Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependuduka n Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Jumlah Peserta Musrenbang / Jumlah Penduduk
113/ 63.500 = 0,00 178
121/ 63.900 = 0,00 189
113/ 63.448 = 0,00 178
121/ 63.897 = 0,00 189
100
100
Rata – rata lama hari proses penyelesian/ SOP pemrosesan Jumlah Kelompok Siskamling Aktif/ Rukun Warga
3/3 = 1,00
3/3 = 1,00
3/3 = 1,00
3/3 = 1,00
100
100
78/78 = 1,00
79/78 = 1,01
80/78 = 1,02
82/78 = 1,05
102
104
2
3
Target
Realisasi
Capaian (%)
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan beberapa Taun Terakhir ( Tahun 2012, 2013 dan 2014 ). Tabel 2.b. No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2012
1
2
3
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangc am Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependuduka n Meningkatnya Keamanan Lingkungan
2013
Realisasi 2014
2012
2013
Capaian (%) 2014
2012
2013
2014
Jumlah Peserta Musrenbang/ Jumlah Penduduk
110/ 113/ 121/ 110/ 113/ 121/ 100 63.400 63.500 63.900 63.344 63.448 63.897 = 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00 173 178 189 173 178 189
100
100
Rata – rata lama hari proses penyelesian/ SOP pemrosesan Jumlah Kelompok Siskamling
3,33/3 3/3 3/3 3,33/3 3/3 3/3 = 1,11 = 1,00 = 1,00 = 1,11 = 1,00 = 1,00
100
100
100
78/78 78/78 79/78 79/78 80/78 82/78 = 1,00 = 1,00 = 1,01 = 1,01 = 1,02 = 1,05
101
102
104
23
dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
Aktif/ Rukun Warga
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi. Tabel 3. Sasaran Strategis
No
Indikator Kinerja
Target 2011
1
2
3
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangc am Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependuduka n Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa
2012
2013
Realisasi 2014
2011
2012
2013
2014
Jumlah Peserta Musrenbang/ Jumlah Penduduk
108/ 110/ 113/ 121/ 108/ 110/ 113/ 121/ 62.900 63.400 63.500 63.900 62.930 63.344 63.448 63.897 = 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00 172 173 178 189 172 173 178 189
Rata – rata lama hari proses penyelesian/ SOP pemrosesan
3,33/3 3,33/3 3/3 3/3 3,33/3 3,33/3 3/3 3/3 = 1,11 = 1,11 = 1,00 = 1,00 = 1,11 = 1,11 = 1,00 = 1,00
Jumlah Kelompok Siskamling Aktif/ Rukun Warga
76/78 78/78 78/78 79/78 76/78 79/78 80/78 82/78 = 1,00 = 1,00 = 1,00 = 1,01 = 1,00 = 1,01 = 1,02 = 1,04
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional NIHIL 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan a.
Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam Indikator sasaran ini adalah jumlah peserta musrenbangcam per jumlah penduduk. Setelah dimasukkan formula di atas,jumlah peserta yang hadir dalam musrenbang kecamatan sebanyak 121 orang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 berjumlah 63.897 jiwa sehingga memperoleh
nilai
0,00189.
Indikator
tingkat
psrtisipasi,
apabila
perolehan nilai semakin bertambah berarti partisipasi masyarakat meningkat,sehingga kinerja meningkat. Dengan capaian realisasinya 100 %. b.
Indikator Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 24
Indikator sasaran ini adalah rata – rata lama hari proses penyelesaian per SOP pemrosesan. Setelah dimasukkan formula di atas rata-rata lama hari proses penyelesaian sejumlah 3 hari dibagi SOP penyelesaian 3 hari sehingga memperoleh nilai 1,00 . Indikator Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan nilai semakin berkurang berarti pelayanan semakin cepat sehingga sesuai dengan pelayanan yang diinginkan masyarakat cepat dan tepat, sehingga kinerja miningkat dari segi pelayanan kepada masyarakat. Dengan capaian realisasinya 100 %. c.
Indikator
Tingkat
Keamanan
Lingkungan
dilihat
dari
jumlah
Poskamling aktif di Desa Indikator sasaran ini adalah jumlah kelompok siskamling aktif per jumlah rukun warga. Setelah dimasukkan formula di atas, jumlah kelompok siskamling aktif sebanyak 82 kelompok dibagi dengan jumlah Rukun
Warga ( RW ) sejumlah 78 di wilayah Kecamatan Dau.
Sehingga diperoleh nilai 1,04. Dengan capaian realisasinya 103 %. 6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia di Kecamatan Dau
telah digunakan
secara efektif. Masing-masing personil bekerja sesuai dengan tugas
pokok
dan
fungsinya.
Apabila
ada
salah
satu
atau
beberapa personil tidak hadir, maka personil yang lain bisa membantu
melaksanakan
tugasnya
karena
masing-masing
pekerjaan ada Standart Operating Procedure (SOP), sehingga tidak
mengganggu
kelancaran
tugas
dan
tetap
menunjang
kinerja di Kecamatan Dau . b. Anggaran yang ada di Kecamatan Dau
telah digunakan secara
efisien. Dari total anggaran yang ada lebih dari 9 8,98 % terserap.
Sisa
sebagian
besar
anggaran
yang
menyesuaikan
tidak dengan
terserap
dikarenakan
kebutuhan
(efisiensi
anggaran). 7. Analisis
Program/Kegiatan
yang
menunjang
Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Semua program dan kegiatan di Kecamatan Dau terdapat urusan wajib. Kecamatan Dau administrasi.
Pada
Kecamatan Dau
sebagai Supporting Staff dan pelayanan
dasarnya
semua
program
dan
kegiatan
di
menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan
kinerja. 25
B. Realisasi Anggaran Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2014. Anggaran rutin belum dapat disajikan secara rinci seberapa besar kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Akuntabilitas
Keuangan
Program
Kecamatan
Dau
dalam
pelaksanaan
kegiatan perprogram dapat dilihat pada tabel berikut : REALISASI ANGGARAN
No 1.
Sasaran
Jenis Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
Program Pelayanan 158.780.000,00
Administrasi
156.462.700,00 98,52 %
Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Komunikasi,
9.660.000,00
9.660.000,00 100 %
28.200.000,00
28.200.000,00 100 %
Sumber daya air dan listrik 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan 3) Penyediaan jasa kebersihan
11.209.600,00
11.209.200
100%
kantor 4) Penyediaan alat
tulis
18.138.400,00
17.605.000,00 97,06 %
7.158.000,00
5.368.500,00 75,00 %
51.846.000,00
51.822.000,00 99,95 %
kantor 5) Penyediaan barang cetakan 6)
dan
penggandaan Penyediaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor 26
No
Sasaran
Jenis Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
7) Penyediaan Makanan dan
12.768.000,00
12.768.000,00
100 %
19.800.000,00
19.800.000,00
100 %
52.140.000,00
52.138.000,00 99,99%
24.000.000,00
23.999.100,00 99,99 %
28.140.000,00
28.139.200,00 99,99 %
13.405.000,00
13.200.000,00 98,47 %
13.405.000,00
13.200.000,00 98,47 %
Minum 8) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasion al
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4
Program Peningkatan dan Pengembanga
3.365.000,00
3.365.000,00
3.365.000,00
3.365.000,00
100 %
n Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Dan
100 % 27
No
Sasaran
Jenis Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
7.130.000,00
7.130.000,00
100 %
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
3.565.000,00
3.565.000,00
100 %
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
3.565.000,00
3.565.000,00
100 %
11.615.000,00
11.615.000,00
100 %
11.615.000,00
11.615.000,00
100 %
3.565.000,00
3.565.000,00
100 %
3.565.000,00
3.565.000,00
100 %
Ekstensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah 5
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
7
Program Pemberdayaa n Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
28
No
Sasaran
Jenis Kegiatan
Jumlah
Anggaran 250.000.000,00
Realisasi
%
247.446.000,00 98,98 %
BAB IV P E N U TU P
1. Tinjauan Umum Laporan Kinerja ( LKj ) Kecamatan Dau merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Tinjauan Khusus Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Dau sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Dau dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraiakan dalam hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain : -
Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan.
-
Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
-
Perangkat
Desa
belum
difungsikan
sesuai
tupoksinya
sehingga
pengadministrasian kegiatan di Desa belum dikerjakan secara rutin. Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut : -
Berupaya
meningkatkan
kualitas
SDM
yang
ada
dengan
mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan. -
Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan. 29
3. Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di 10 Desa se Kecamatan Dau. 4. Saran Tindak Lanjut Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Dau selama tahun 2014 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil ( outcomes ), manfaat ( benefits ) dan dampak
( impacts ) belum sesuai
target yang diharapkan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2015. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2014 dimana masih diperlukan kegiatan terebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai. Demikian Laporan Kinerja ( LKj ) Kecamatan Dau tahun 2014 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.
CAMAT - DAU
Drs. ERU SUPRIJAMBODO, M.Si Pembina NIP. 19640712 198803 1 022
30
Lampiran I Rencana Strategis (RS) Tahun 2010 – 2015 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi Dan Misi Kecamatan Dau a. Visi: “ Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Malang
MADEP
MANTEB di Kecamatan Dau “ b. Misi: “
Menyelengarakan
tugas
umum
pemerintahan
,
pelayanan
masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan , pengawasan dan fasilitasi “ Tujuan Sasaran Jangka Menengah a. Tujuan : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan
Musrenbangcam,
Meningkatkan
Kelancaran
Proses
Administrasi Kependudukan dan Meningkatkan Keamanan Lingkungan masyarakat Desa. b. Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan
Musrenbangcam,
Meningkatnya
Kelancaran
Proses
Administrasi Kependudukan dan Meningkatnya Keamanan Lingkungan masyarakat Desa. Strategi dan Kebijakan a. Strategi: Mengoptimalkan peran masyarakat Kecamatan Dau dalam mendukung pembangunan wilayah Kecamatan Dau pada khususnya dan Kabupaten Malang pada umumnya. b. Kebijakan 31
Meningkatkan
Pelayanan
di
Bidang
Pemerintahan,
Ekonomi
Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial.
32
33
