perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian digunakan dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Notaris produk akhirnya yaitu akta otentik. Every stepof the notarial process requires the notary to pass judgement regarding each component of the process. The public trust placed in the notary is profound : it trusts the notary to make a complete journal record of the notarial act to protect the document signer, to protect the public at large, and to protect the interests of the courts. The public trusts the notary to reasonable care. It trusts the notary to verify the signature to the document that is being notarized is genuine and was made willingly and freely. It trusts the notary to utilize notarial wording that complies with state law, that is understanable, clear, and complete (Peter Van Ais, 2008:57). Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa (Rahmad Hendra, 2013: 2). Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk
commit to user 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur didalam Peraturan Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditulis (PJN), yang sekarang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris yang disingkat UUJN. Pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Diundangkannya UUJN ini tentu saja disambut baik oleh kalangan Ilmu Hukum, Hukum Notariat, dan masyarakat pada umumnya terlebih lagi mereka yang biasa menggunakan layanan dari notaris. Notariat, dalam posisi Pejabat Notaris dan Hukum Notaris secara umum
kini
lebih
efisien
menuju
kodifikasi
yang
positif.
Dengan
diundangkannya UUJN maka tidak berlaku lagi peraturan berikut ini : 1.
Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2.
Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4.
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris (Pasal 91 UUJN) Sejak berlakunya UUJN peraturan perihal jabatan dan Hukum Notaris
sudah terkodifikasi di dalam satu Undang-Undang saja. Kondisi seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dengan harapan dapat mendukung aktifitas perikatan menjadi lebih teratur dan ada kepastian hukum, dalam rangka menuju kepada tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah keadilan (http://idehukum.blogspot.com/2012/05/sejarah-lahirnya-notaris.html diakses pada tanggal 28 April 2013 pukul 10.50 WIB).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
Kewenangan notaris telah disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dari ayat (1) sampai ayat (3) dapat dibagi menjadi kewenangan umum notaris , kewenangan khusus notaris dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian (Habib Adjie, 2012: 13). Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud didalam Pasal 15 UUJN dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Memahami syarat-syarat otentisitas dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris itu, serta memudahkan setiap notaris dalam membuat akta-akta notaris sesuai dengan Undang-Undang jabatan Notaris dan aturanaturan hukum lainnya yang berlaku (Pieter E. Latumeten, 2011: 31). Dalam menjalankan kewenangannya notaris dalam membuat suatu akta notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN, apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur tersebut maka suatu akta notaris tersebut mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta notaris. Hal
ini menunjukkan
bagaimana pertanggungjawaban notaris
dalam
melaksanakan kewenangan maupun kewajibannya. Dalam kenyataaannya notaris nakal jelas ada. Tetapi notaris yang menjadi sasaran pemerasan juga ada. Di dalam prakteknya banyak notaris yang melakukan penyimpangan atau kesalahan di dalam membuat akta notaris, baik itu disebabkan karena ketidakjujuran notaries itu sendiri atau para pihak yang menghadap. Misalnya dalam praktek notaris dan sering dilakukan oleh para notaris yaitu membuat Covernote yang berisi pernyataan atau keterangan notaris yang menyebutkan atau menguraikan bahwa tindakan hukum tertentu para pihak/penghadap untuk akta-akta tertentu telah dilakukan di hadapan Notaris dan sudah pasti Covernot tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel Notaris yang bersangkutan. Padahal Covernote tersebut hanya
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
pernyataan atau keterangan dari notaris yang bersangkutan dan tidak bernilai hukum apapun, tapi dalam praktek notaris seakan-akan Covernote menj
yang dapat dilandasi tindakan
hukum lainnya. Jika Covernote tersebut ternyata tidak benar, mana hal tersebut
tanggungjawab
Notaris
sepenuhnya dengan
segala
akibat
hukumnya, sedangkan Notaris membuat dan mengeluarkan Covernote di luar kewenangan sebagai notaris. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis hendak mengkaji dan menelaah lebih lanjut tentang kebatalan dan pembatalan akta notaris berdasarkan dengan undang-undang yang telah mengatur tentang akta notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disini
YURIDIS
TENTANG
KEBATALAN
DAN
PEMBATALAN
AKTA
NOTARIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun pokok permasalahan yang akan diangkat dan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Alasan-alasan yuridis apa saja yang menyebabkan kebatalan dan pembatalan akta notaris ? 2. Bagaimana implikasi hukumnya mengenai kebatalan dan pembatalan akta notaris tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan objektif), siapapun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
1. Tujuan objektif Tujuan objektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Tujuan objektif dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : a.
Untuk
mengetahui
alasan-alasan
yuridis
penyebab
terjadinya
kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam ditinjau dari UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. b.
Untuk mengetahui implikasi hukum mengenai kebatalan dan pembatalan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Tujuan subjektif Tujuan subjektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi penulis yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Tujuan subjektif penulisa antara lain : a.
Untuk menambah serta memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengkaji masalah di bidang hukum perdata, khususnya dalam lingkup hukum perjanjian dan jabatan notaris.
b.
Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
c.
Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
D. Manfaat Penelitian Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan mempunyai manfaat bagi penulis dan orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain : 1.
Manfaat Teoritis
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan di bidang ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai berikut : a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata pada umumnya, khususnya mengenai hukum perjanjian dan jabatan notaris. b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hukum Perdata dalam kajian mengenai kebatalan dan pembatalan akta notaris. c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta informasi bagi pihak yang membutuhkannya. d. Manfaat Praktis Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut : 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini. 2) Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh. E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35). Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah penulis harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2011: 26). Di dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2011: 28). Berdasarkan
hal
tersebut
maka
penulis
dalam
penelitian
ini
menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (librabry based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
Sehingga
dalam
penelitian
hukum
dilakukan
untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 3). 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang besifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaidahkaidah hukum, validitas aturan hukum dan nilai-nilai keadilan. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuanketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 22). Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan sekaligus memberikan
rekomendasi solusi
terhadap masalah yang dikaji yaitu tentang kebatalan dan pembatalan akta
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 8
notaris dalam prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3. Pendekatan Penelitian Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan
yang
digunakan
dalam
penelitian
hukum
diantaranya adalah sebagai berikut (Peter Mahmud Marzuki, 2011:93) : a. Pendekatan kasus ( case approach ) b. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) c. Pendekatan historis ( historical approach ) d. Pendekatan perbandingan ( Comparative approach ) e. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan UndangUndang (Statute Approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2011:93). 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 9
Dalam bukunya, Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang dibedakan menjadi dua yaitu : a.
Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autiritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundangundangan, catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
b.
Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel serta bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dari dalam dan luar negeri, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet (Peter Mahmud Marzuki, 2011:141).
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pada umumnya dikenal tiga (3) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010:21). Dalam penelitian ini pengambilan data utama dari studi dokumen atau bahan pustaka. Penulis mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku-buku teks,
peraturan
perundang-undangan,
jurnal-jurnal,
artikel-artikel,
penelitian terdahulu, dan bahan pustaka lainnya berbentuk data tertulis
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 10
yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas untuk kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. 6. Teknik Analisa Bahan Hukum Analisa bahan hukum adalah langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikategorisasikan selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diangkat penulis dalam penulisan ini. Analisa bahan hukum ini digunakan untuk mengajukan argumentasi hukum untuk mencapai tujuan penelitian hukum, sehingga diperlukan kegiatan penalaran hukum atau legal reasoning, dan disinilah letak kekuatan penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. Metode deduksi merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 20011:47). Dalam hal ini yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum Undang-Undang, sedangkan premis minor adalah fakta hukumnya yang kemudian dapat ditarik suatu konklusi atau kesimpulan guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan
dan
memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan atturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat (4) bab yang menjabarkan tiap-tiap bab yang terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penelitian Hukum.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 11
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literaturliteratur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Tinjauan pustaka dibagi menjadi dua (2) yaitu : 1. Kerangka Teori, yang berisikan tinjauan umum tentang notaris, tinjauan tentang akta notaris dan tinjauan tentang kebatalan dan pembatalan 2.
Kerangka Pemikiran, yang berisikan gambaran alur piker dari penulis berupa konsep yang akan dijabarkan dalam penelitian ini.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang ada, maka bab ini penulis akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu alasan yuridis yang menyebabkan kebatalan dan pembatalan akta notaris da implikasi hukumnya mengenai kebatalan dan pembatalan akta notaris tersebut. BAB IV : PENUTUP Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran yang dapat dikemukakan oleh penulis kepada para pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.
commit to user
