BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sesuai Pasal 27 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah. LPPD digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah,
dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ditegaskan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa LPPD merupakan sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Terkait dengan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) adalah sebagai berikut: 1. EPPD dilaksanakan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai anggota, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota, Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota, Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.
1
Tim Nasional dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari para Pejabat Eselon I yang merepresentasikan keanggotaan Tim Nasional. Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Tim Daerah melakukan EKPPD kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setiap tahun. 2. EPPD di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Daerah yang terdiri dari Gubernur selaku penanggungjawab, Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota, Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota, Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota, Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota, Kepala BPS Provinsi sebagai anggota, dan Pejabat daerah lainnya. 3. Tim Teknis dan Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EKPPD terhadap penyelenggaraaan pemerintahan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya. 4. Tim Nasional dan Tim Teknis EPPD dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat Tim Nasional yang keanggotaannya terdiri para pejabat yang merepresentasikan keanggotaan Tim Teknis.
B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 2. Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/385/OTDA tanggal 3 Februari 2014 perihal Penyusunan LPPD Tahun 2013.
C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud diterbitkannya Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman/panduan/acuan bagi para evaluator, baik Tim Teknis EPPD maupun Tim Daerah dalam melaksanakan EKPPD Tahun 2014 terhadap LPPD Tahun 2013. Tujuan diterbitkannya Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar terdapat kesamaan pemahaman bagi para evaluator dalam melaksanakan EKPPD Tahun 2014 terhadap LPPD 2013, sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh hasil evaluasi yang berkualitas dan akurat.
D. RUANG LINGKUP EVALUASI Ruang lingkup Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang sudah berusia di atas 3 tahun sejak dipimpin oleh kepala daerah yang definitif.
3
E. ORGANISASI DAN HUBUNGAN KERJA DALAM PELAKSANAAN EKPPD
ORGANISASI TIM EVALUASI EPPD TIM NASIONAL Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Wakil Ketua merangkap anggota; Anggota : Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kepala Badan Pusat Statistik; dan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.
TIM TEKNIS SEKRETARIAT TIMNAS EPPD
TIMDA
SEKRETARIAT TIMDA
Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Keuangan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Sekretariat Negara (Sekretariat Militer); Sekretariat Kabinet; Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Badan Kepegawaian Negara; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Badan Pusat Statistik; Lembaga Administrasi Negara; dan Lembaga Non Pemerintah/Independent.
TIM TEKNIS DAERAH
4
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
