BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Keberhasilan suatu kegiatan pada dinas dapat terukur dan teridentifikasi dari capaian setiap indikator program/kegiatan. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi dua (2) bidang yaitu bidang perhubungan dan bidang komunikasi. Dalam bidang perhubungan berkaitan dengan bidang transportasi, pengujian kendaraan bermotor sedangkan bidang komunikasi berkaitan dengan informasi publik, pemeliharaan hosting dan web pemerintah. Dalam bidang transportasi terutama di jalan terdapat komponen yang saling terkait satu dengan lainnya yaitu komponen tata guna lahan, komponen lalu lintas yang timbul akibat mobilitas orang/barang, komponen sarana yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang serta komponen terakhir adalah prasarana sebagai pendukung dalam melakukan pergerakan. Untuk mengetahui prosentase pencapaian target maka perlu adanya penyusunan standar pelayanan minimal yang beisikan indikator pencapaian target setiap kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang berhasil guna untuk masyarakat. B. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan; dan 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.AJ.003/5/9/DRJD/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan. 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota 9. Peraturan Menteri Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL A. URAIAN KEGIATAN Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam urusan pemerintahan di bidang perhubunga, dan komunikasi merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang perhubungan, dan komunikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dn Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2. Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Sedangkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal. B. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH 1. Bidang Perhubungan Adapun indikator dan dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM di bidang Perhubungan terlihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Indikator, Nilai SPM Bidang Perhubungan dan Waktu Pencapaian
JENIS PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR
A. ANGKUTAN JALAN 1. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
2.
Jaringan prasarana angkutan jalan
BATAS WAKTU
KETERANGAN
NILAI (%) PENCAPAIAN
1.
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
75
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
2.
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/kota Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( rambu, marka dan guardrail ) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji
60
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
100
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
40
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
60
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
60
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
3.
4.
3.
Fasilitas Perlengkapan Jalan
5.
4.
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
6.
5.
Sumber Daya Manusia
6.
Keselamatan
minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji) 7. Tersedianya SDM di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal 8. Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 9. Tersedianya SDM di bidang MRLL, evaluasi andalalin, Pengelolaan parkir pada Kabupaten/Kota 10. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota
50
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
100
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
40
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
100
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
100
2014
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
REALISASI Adapun realisasi dan dan Nilai SPM pada tahun 2013 di bidang Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS WAKTU NILAI INDIKATOR (%) PENCAPAIAN 1.
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah
75
2014
CAPAIAN 2013 (%) 100
KETERANGAN
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/kota Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( rambu, marka dan guardrail ) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji) Tersedianya SDM di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
60
2014
100
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
100
2014
66,66667
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
40
2014
100
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
60
2014
29,18899
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
60
2014
100
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
50
2014
100
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
100
2014
66,67
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 9. Tersedianya SDM di bidang MRLL, evaluasi andalalin, Pengelolaan parkir pada Kabupaten/Kota 10. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota
40
2014
50
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
100
2014
37,50
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
100
2014
100
Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
Dari tabel tersebut diatas terlihat ada beberapa indikator yang sudah melampaui prosentase tang
ditargetkan, dan ada beberapa pula yang belum mencapai target (ditandai angka berwarna merah), yaitu :
Indikator no. 3 yaitu tersedianya halte belum memenuhi target disebabkan karena belum semua halte terbangun di jalan kabupaten yang dilalui oleh jaringan trayek angkutan umum di wilayah Kabupaten Pekalongan, selain itu menurunnya jumlah penumpang angkutan umum di wilayah Kabupaten Pekalongan Indikator no. 5 yaitu fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) belum memenuhi target disebabkan belum semua jalan kabupaten terlengkapi dengan rambu/marka/guardrail. Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Pekalongan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus dari Pusat sehingga untuk melengkapi kebutuhan rambu tersebut dilakukan bertahap Indikator no. 8 yaitu tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor belum memenuhi target disebabkan karena jumlah kendaraan yang wajib uji belum mencapai angka 4000 unit, sehingga di Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan masih cukup dengan pelayanan pengujian dengan jumlah personil 8 orang Indikator no. 10 yaitu tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan belum memenuhi target disebabkan di pemda kabupaten Pekalongan, khususnya Dinas Perhubungan, Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengikuti pendidikaan berbasis kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan sangat minim, hal ini dikarenakan jabatan pengawas kelaikan kendaraan bermotor mempunyai resiko tinggi (berhubungan dengan emisi gas buang) dan tunjangan yang diperoleh belumlah sebanding dengan resiko yang ditanggung.
BAB III PENUTUP Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 merupakan bentuk pelayanan dasar sesuai SPM di bidang Perhubungan dan di bidang Komunikasi dan Informatika, yang kesemuanya diperlukan agar pengelolaan perlengkapan jalan maupun sarana angkutan umum serta pengelolaan komunikasi dan informasi untuk masyarakat umum dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran sehingga akan tercipta keselamatan berlalu lintas (dengan menurunnya angka kecelakaan berlalu lintas), serta penyebarluasan informasi ke masyarakat lebih baik dari segi keterbukaan informasi maupun kecepatan dan keakuratan informasi.
Kajen,
Desember 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEKALONGAN
Drs. Achmad Muchlisin Pembina TK I NIP. 19690709 199003 1 012
