BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan (Gatot Supramono, 2013: 1). Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan manusia selalu berharap semua kebutuhannya terpenuhi, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut tentu saja dapat diperoleh dengan meningkatkan perekonomian. Peningkatan perekonomin dilakukan dengan melakukan kegiatan yang menghasilkan uang atau dengan melakukan kegiatan ekonomi. Demi kelancaran kegiatan ekonomi tersebut manusia maupun perusahaan memerlukan perputaran uang dan seringkali pula harus dihadapkan untuk melakukan peminjaman uang atau modal. Sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program tersebut dapat berupa pemberian kredit kepada masyarakat, sehingga dapat memperkuat permodalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pasal tersebut menyebutkan bahwa bank merupakan sarana penyalur dana, atau dengan kata lain perantara pihak yang kelebihan dana (surplus of founds) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of founds) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga pemberian kredit dari bank kepada masyarakat sejalan untuk mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia.
1
2
Pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 11 UU Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Definisi serupa juga terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam, pemberian kredit oleh perbankan memerlukan persyaratan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit (Johannes Ibrahim, 2003: 2). Kesepakatan kredit tersebut harus didahului dengan suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok antara bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dengan nasabah sebagai pemohon (debitur), kemudian diikuti dengan perjanjian accesoir perjanjian jaminan. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan kontraktual, yakni hubungan yang berdasarkan kontrak yang dibuat antara nasabah sebagai kreditur dan bank sebagai kreditur (Pujiyono, 2012: 59). Pada umumnya perjanjian kredit yang dipakai adalah perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Nasabah sebagai calon debitur hanya memiliki pilihan menerima seluruh klausulklausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul perjanjian itu baik sebagian maupun seluruhnya (Sutan Remy Sjahdeni, 2009: 3). Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur melunasi utangnya sesuai dengan
yang
diperjanjikan
keduanya.
Kriteria
penilaian
umum
untuk
mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan prinsip 5C, yaitu Character (watak, itikad baik), Capacity (kecakapan, kemampuan atau kesanggupan), Capital (permodalan), Condition of Economy (prospek ekonomi atau prediksi usaha), dan Collateral (jaminan agunan) (Jamal Wiwoho, 2011: 96-97). Prinsip kehati-hatian dilaksanakan bank dalam memberikan fasilitas kredit. Untuk menghindari risiko kegagalan pengembalian kredit, bank mengambil langkah antisipasi berupa permintaan jaminan kredit. Jaminan dimaksudkan agar
3
pihak yang berkewajiban dalam suatu perjanjian (debitur) tidak mudah saja mengingkari isi perjanjian dan pihak lain tidak dirugikan begitu saja. Secara sederhana dapat dikatakan sebelum memberikan kredit, keabsahan jaminan dilihat sebagai salah satu penilaian bagi pemberian kredit itu sendiri. Dengan demikian bahwa hak-hak ini bertujuan untuk menjamin hutang-hutang debitur akan dibayar lunas dan apabila terjadi kredit macet bank dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Pada dasarnya jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam artian memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (Salim HS, 2005: 23). Bentuk jaminan yang termasuk dalam jaminan perorangan adalah penanggung (borg), tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi. Jaminan kebendaan dapat dibedakan lagi menjadi jaminan benda tidak bergerak/tetap dan jaminan benda bergerak. Jaminan benda tidak bergerak dapat berupa hak tanggungan, credietverband dan hipotik. Jaminan benda bergerak berupa gadai dan fidusia. Dari kedelapan jenis tersebut, yang masih berlaku adalah gadai, hak tanggungan, Jaminan Fidusia, hipotek, borg, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi (Salim HS, 2005: 25). Jaminan Gadai (pand) memiliki beberapa kekurangan dan hambatan: adanya asas inbezitstelling yang menyaratkan bendanya harus berpindah/ berada pada pemegang gadai; gadai atas surat- surat piutang tidak ada ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai, tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan; gadai kurang memuaskan karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat sebagimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak previlege dapat berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai
4
(Shinta Andriyani, 2007: 25). Dengan demikian dengan adanya berbagai kelemahan di atas, mengakibatkan timbulnya lembaga baru, yaitu fidusia. Lahir dan diberlakukannya UUJF diharapkan lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup semenjak lama itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum. Dimana yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum itu, adalah sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian. Menurut studi yang dilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stability),
“prediksi”
(preditability),
“keadilan”
(fairness),
“pendidikan”
(education), dan “pengembangan khusus dari sarjana hukum” (“the special development abilities of the lawyer”) (Leonard J. Theberge, 2003: 232). Bentuk jaminan yang seringkali digunakan oleh perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya dalam pemberian kredit adalah Jaminan Fidusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) kita jumpai pengertian fidusia “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Jaminan Fidusia menjadi salah yang banyak disukai karena berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory seperti gadai, Jaminan Fidusia memungkinkan sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol907/jaminanfidusia-dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi---, diakses pada 21 Maret 2016 Pukul 2.14 WIB). Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang dapat dilahirkan secara cepat, murah, dan sederhana. Pelaksanaan perjanjian kredit seringkali menemui berbagai permasalahan. Kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank (Jamal Wiwoho, 2011: 100). Permasalahan tersebut berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Nonperforming loan di dalam perbankan dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
5
misalnya terdapat kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti makro ekonomi (Jamal Wiwoho, 2011: 100). Permasalahan lain yang timbul adalah NPL dari pihak debitur yaitu salah satunya disebabkan karena problem keluarga misalnya perceraian, kematian atau sakit
berkepanjangan
yang
menyebabkan
tidak
terbayarnya
hutang
(http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331_modul_6.htm, diakses 21 Maret 2016 Pukul 1.02 WIB). Apabila debitur pemberi Jaminan Fidusia meninggal dunia, sementara bank tidak melakukan pengamanan melalui asuransi jiwa maka bank harus melakukan tindakan penyelamatan kredit (Alfitri Setyaningrum, 2015: 4). Tindakan penyelamatan kredit dapat dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan kembali (conditioning) dan penataan kembali (restructuring) (Jamal Wiwoho, 2011: 101). Permasalahan kredit yang melibatkan debitur meninggal pernah terjadi yang melibatkan salah satu bank swasta, Bank D dengan debitur meninggal OS. Kasus bermula pada tahun 2010 ketika PT. PK mengajukan permohonan kredit kepada Bank D. Bank D menganggap OS duduk menjadi salah satu Direktur bersama ARS yang menjabat sebagai Direktur Utama. Nilai pinjaman mencapai Rp 7,7 miliar yang dicairkan secara bertahap. Ternyata debitur OS yang dimaksud telah meninggal dunia dan pengajuan kredit pada Bank D oleh PT. PK menggunakan identitas fiktif karena identitas diri seperti umur dan pekerjaan tidak sesuai kenyataan. Meskipun fiktif dan debitur yang dimaksut telah meninggal dunia, kredit dinyatakan macet dan ahli waris diharuskan membayar tunggakan kredit. (http://keuangan.kontan.co.id/news/danamon-diterpa-kredit-macet-debitur-fiktif, diakses Tanggal 20 Maret 2016 Pukul 2.53 WIB). Penelitian hukum yang relevan dengan penelitian ini yang pertama, yaitu penelitian hukum Tesis yang disusun oleh Alfitri Setyaningrum tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan Judul “Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif dalam Perjanjian Kredit karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatinegara)”. Dalam
6
pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatinegara selalu dipersyaratkan adanya jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dengan adanya jaminan tersebut dapat memberikan keyakinan pada bank bahwa suatu saat kredit tersebut pasti akan dikembalikan, dan apabila suatu saat kredit tersebut bermasalah bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut. Penyelesaian perjanjian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatinegara apabila debitur meninggal dunia melalui pendekatan waris sisa utang yang belum selesai akan beralih kepada ahli waris. Bank mensyaratkan dilakukan Novasi (pembaharuan hutang) Subjektif Pasif untuk peralihan jaminan hak tanggungan dari debitur lama ke debitur baru. Dilakukannya novasi ini untuk keteraturan dan kepastian siapa yang bertanggungjwab terhadap kelangsungan kredit. Penelitian hukum terkait yang kedua adalah penelitian hukum Tesis yang disusun oleh Shinta Andriyani tahun 2007 yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang (Study di Pegadaian Cabang Mrican dan Cabang Depok)”. Seiring dengan tuntutan jaman gadai dianggap kurang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama pengusaha kecil terkait dengan obyek yang harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka pegadaian-pun tidak ketinggalan untuk menambah bidang usaha antara lain perberian kredit angsuran dengan sistem Fidusia. Salah satu parameter dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah bila hak jaminan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Penulisan hukum terkait yang ketiga adalah kajian teori dari jurnal yang disusun oleh Andika Atmaja, et. Al. tahun 2013 yang diterbitkan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul, “Penyelesaian secara Hukum Perjanjian Kredit pada Lembaga Perbankan apabila Pihak Debitor Meninggal Dunia”. Dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kanca Desnpasar selalu dipersyaratkan adanya jaminan bank berupa jaminan bank
7
berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dengan adanya jaminan tersebut dapat memberikan keyakinan kepada bank bahwa suatu saat nanti bank dapat menarik kembali dana yang telah disalurkan dalam bentuk kredit kepada debitur. Penyelesaian perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kanca Denpasar apabila nasabah debitur meninggal dunia, dalam praktek di Bank Rakyat Indonesia dilakukan pendekatan ahli waris debitur untuk mencari jalan keluar atas kelangsungan perjanjian kredit tersebut. Perbedaan antara penelitian Tesis Pascasarjana oleh Alfitri Setyaningrum dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada penelitian tersebut obyek jaminan hak tanggungan, sedangkan penelitian skripsi yang diteliti penulis obyek jaminannya adalah Jaminan Fidusia. Perbedaan dengan Tesis yang disusun oleh Shinta Andriyani adalah penelitian yang dibuat Shinta Andriyani menjelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi Fidusia di Pegadaian yang pada tahun tersebut masih tergolong baru pegadaian menangani kredit sistem Fidusia, sedangkan penulis menjelaskan tentang ragam langkah penyelesaian yang dimiliki BNI SKC Solo dalam kredit Fidusia debitur meninggal termasuk eksekusi Fidusia. Perbedaan antara Jurnal Hukum oleh Andika Atmaja, et. Al. dengan penelitian skripsi penulis, pada penelitian jurnal Andika Atmaja, et. Al. tidak memfokuskan jaminan yang dipakai jaminan apa, hanya menyebutkan jaminan secara umum. Sedangkan penelitian skripsi penulis memfokuskan penelitian pada Jaminan Fidusia. Meninggalnya seorang nasabah dapat menimbulkan masalah kredit dikemudian hari. Sehingga sangat penting bagi Kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian. Pemahaman mengenai tanggungjawab ahli waris menjadi satu hal yang penting bagi Bank, hal tersebut termasuk dalam implementasi dari prinsip kehati-hatian itu sendiri. Dalam penelitian ini tanggungjawab ahli waris dikaji menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan KUHPer. Pengkajian berdasarkan KUHPer dikarenakan pada perbankan setiap perjanjiannya mengacu pada KUHPer, sehingga tanggungjawab ahli waris juga mengacu pada KUHPer. Penelitian skripsi ini dilakukan di PT Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo atau disebut BNI SKC Solo. BNI Sentra
8
Kredit Kecil adalah salah satu cabang Bussiness Banking BNI yang memprioritaskan melayani penyaluran pinjaman kepada nasabah yang memiliki aktivitas usaha kecil dengan kebutuhan kredit hingga Rp 15.000.000.000,00 (lima belas
milyar)
(http://www.bni.co.id/id-
id/bankingservice/businessbanking/bnibusinessbanking/commercialsmall.aspx diakses tanggal 1 Mei 2016 Pukul 16.13 WIB). Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian hukum berjudul “Pertanggungjawaban Ahli Waris Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi di Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo).
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulisan ini merumuskan dalam 2 (dua) rumusan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut: 1. Bagaimana
pertanggungjawaban
ahli
waris
debitur
terhadap
penyelesaian kredit dengan Jaminan Fidusia pada BNI SKC Solo berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 2. Apakah langkah hukum yang dimiliki BNI SKC Solo untuk mendapatkan penyelesaian Kredit Jaminan Fidusia debitur meninggal dunia?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui lalu menjelaskan pertanggungjawaban ahli waris terhadap penyelesaian kredit dengan Jaminan Fidusia pada BNI SKC Solo
9
berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. b. Untuk mengetahui lalu menjelaskan langkah hukum yang dimiliki BNI SKC Solo untuk mendapatkan penyelesaian kredit Jaminan Fidusia debitur meninggal dunia. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan serta mengasah kemampuan analisis penulis terkait isu hukum yang diangkat dalam penulisan skripsi. b. Untuk menambah pengalaman dan wawasan penelitian dalam bidang hukum, khususnya Bidang Hukum Perdata. c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan baik terhadap penulis maupun bagi semua pihak. Penelitian hukum ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat pada penerapan hukum perbankan dan jaminan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. b. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kepustakaan
untuk
menjawab
pertanyaan
masyarakat
mengenai
pertanggungjawaban ahli waris terhadap penyelesaian kredit dengan Jaminan Fidusia pada Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta langkah hukum yang dimiliki BNI SKC Solo untuk mendapatkan penyelesaian kredit Jaminan Fidusia debitur meninggal dunia. 2) Manfaat Praktis
10
a. Menjadi sarana untuk mengembangkan penalaran dan analisis terhadap suatu permasalahan dengan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. b. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait. c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi, sehingga BNI SKC Solo dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan pelayanan di berbagai faktor.
E. Metode Penelitian Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2014: 3). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2014: 43). Dalam penelitian hukum dibutuhkan suatu metode penelitian yang nantinya akan menunjang hasil penelitian tersebut untuk dapat mencapai tujuan penelitian hukum. Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1.
Jenis Penelitian Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan jalan menganalisisnya. Pada penelitian hukum empiris atau sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan pada penelitian data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014: 52).
11
2.
Sifat Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lain (Soerjono Soekanto, 2014:10). Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2014: 10). Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak sebatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisis dan intepretasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu.
3.
Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, dimana dalam pendekatan ini merupakan tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Obyek yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh (Soerjono Soekanto, 2014:32). Mengenai pengertian studi kasus yaitu Soerjono Soekanto, 2014:43):
4.
Studi kasus ialah studi kasus yang sangat mendalam terhadap obyek yang telah ditentukan dimana data dan simpulan yang diambil hanya berlaku pada obyek tersebut dan tidak dilakukan generalisasi. Studi kasus bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata dalam kehidupan masyarakat dimana data dan simpulan yang diambil hanya berlaku pada obyek tersebut dan tidak dilakukan generalisasi. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini maka dilakukan penelitian di Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 76, Surakarta.
12
5.
Jenis dan Bahan Hukum Penelitian Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui wawancara/interview dan penyebaran angket/kuisioner. (Soerjono Soekanto, 2014:10). Data sekunder adalah data yang telah diolah atau tidak didapat langsung dari lapangan, data sekunder didapat dari studi kepustakaan. Data hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah: a.
Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh langsung dari responden yang berupa keterangan atau faktafakta (Soerjono Soekanto, 2014: 12). Data primer dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari studi lapangan yaitu wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo yaitu Bagian Administrasi Kredit dan Bagian Remedial & Recovery.
b.
Data Sekunder Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2014: 12). Dalam penelitian hukum, data sekunder dalam penelitian ini mencakup: 1)
Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan-peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman
13
penjajahan yang masih berlaku (Soerjono Soekanto, 2014: 52). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang Perbankan. d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia. e) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-09/Pj.42/1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/Kmk.04/1999 Tanggal 16 Februari 1999. 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto, 2014: 52). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan penelitian di bidang non hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah International Journal of Current Business and Social Sciences. 6.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yaitu cara untuk memperoleh data yang kita inginkan berkaitan dengan rencana penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:
14
a. Wawancara Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka maupun tidak (H.B. Sutopo, 2002: 58). Penelitian yang dilakukan menggunakan wawancara secara terpimpin, yaitu wawancara dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman dan pertanyaanpertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Bagian Administrasi Pemberian Kredit dan Bagian Remedial & Recovery BNI SKC Solo. b. Studi dokumen atau bahan pustaka Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen ini terkait erat dengan sumber data yang digunakan. Penulis menggunakan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur hukum perdata dan hukum perbankan, makalah, jurnal, maupun bahan lain yang berkaitan dengan penelitian empiris. Serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian di BNI SKC Solo serta bahan kepustakaan lainnya. 7.
Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis, sehingga dapat menghasilkan jawaban untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data yang dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga kompenen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Ketiga kompenen tersebut adalah (H.B. Sutopo, 2002:94): a. Reduksi data Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data fieldnote.
15
b. Penyajian data Merupakan realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan tabel. c. Kesimpulan dan verifikasi Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi. Untuk lebih jelasnya, analisis data kualitatif model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut (H.B. Sutopo, 2002: 91-93) : Pengumpulan Data
Reduksi Data
Sajian Data
Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Bagan 1. Bagan Teknik Analisis Data Maksud model analisis interaktif, pada waktu pengumpulan data peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian data harus disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpuan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajiannya, maka peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (H. B. Sutopo, 2002:95-96).
16
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan hukum dilakukan untuk memberikan gambaran, penjabaran maupun pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai kaidah atau aturan baku penulisan penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Hukum, dan Sistematika Penelitian Hukum.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Tinjauan pustaka dibagi menjadi dua (2) yaitu: 1. Kerangka Teori, yang berisikan Tinjauan tentang Perjanjian Kredit, Tinjauan tentang Jaminan, Tinjauan tentang Jaminan Fidusia, dan Tinjauan tentang Waris. 2. Kerangka Pemikiran, yang berisikan gambaran alur pikir dari penulis berupa konsep yang akan dijabarkan dalam penelitian ini.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu mengenai Pertanggungjawaban Ahli Waris Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan
17
Fidusia di BNI SKC Solo dan langkah hukum yang dimiliki BNI SKC Solo untuk mendapatkan penyelesaian Kredit Jaminan Fidusia debitur meninggal dunia. BAB IV
: PENUTUP Pada bab ini penulis akan mengemukakan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
