BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Konsep dan Strategi Implementasi Program SMA Model SKM-PBKL-PSB

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegara tanpa diskriminasi. Selanjutnya pasal 35 ayat 2 menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh sebab itu, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan yang bermutu mengacu pada standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan kebijakan kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk standar nasional pendidikan (SNP). Kebijakan SNP tersebut bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sedangkan fungsinya sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, SNP juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Ruang lingkup SNP meliputi 8 (delapan) standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sejalan dengan pemberlakuan SNP, maka Pemerintah memetakan sekolah berdasarkan tingkat pemenuhan SNP yaitu sekolah yang sudah atau hampir memenuhi SNP dan sekolah yang belum memenuhi SNP. Terkait dengan pemetaan tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi SNP ke dalam kategori mandiri, dan sekolah yang belum memenuhi SNP kedalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Masih berkaitan dengan kebijakan SNP, pada penjelasan pasal 91 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Satuan pendidikan dapat memasukan PBKL dalam kurikulum yang pelaksanaannya dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Disamping itu peserta didik dapat memperoleh PBKL dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. Kebutuhan dan kecepatan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global semakin meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. TIK semakin

2010,Dit. Pembinaan SMA-Ditjen. Mandikdasmen

1-40


dibutuhkan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Kondisi tersebut selanjutnya menjadi perhatian utama Dit. Pembinaan SMA dengan menempatkan TIK sebagai salah satu ikon utama pembinaan SMA yang salah satunya diwujudkan dalam program pengelolaan bahan ajar berbasis TIK melalui Pusat Sumber Belajar (PSB). Pengalaman dalam pelaksanaan rintisan SKM, PBKL, dan PSB menunjukkan bahwa suatu kebijakan pendidikan ternyata tidak langsung dapat diimplementasikan oleh institusi pelaksana kebijakan seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan sekolah. Substansi kebijakan pada umumnya dengan mudah dapat dimengerti dan dipahami, namun pengetahuan dan pengalaman untuk melaksanakan kebijakan tersebut masih terbatas karena berbagai alasan, seperti kesiapan pelaksana, acuan yang belum operasional, pendanaan dan lain-lain. Akibat ketidaksiapan ini kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Masih diperlukan contoh bentuk nyata suatu kebijakan seperti halnya wujud SKM, PBKL dan PSB. Menjembatani kondisi di atas dengan berdasar pengalaman rintisan 3 tahun program SKM, PBKL dan PSB maka implementasi pencapaian SNP perlu dikoordinasikan secara bersama-sama antara Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekolah melalui program rintisan dan bimbingan teknis. Program rintisan SKM, PBKL dan PSB secara operasional telah mampu menggerakkan dan menyadarkan semua pihak terkait untuk mulai melaksanakan upaya pemenuhan SNP sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu Dit. Pembinaan SMA memandang perlu untuk mengkonsolidasikan program-program tersebut menjadi program komprehensif dalam satu satuan pendidikan dalam bentuk SMA Model SKM-PBKL-PSB. B.

LANDASAN HUKUM Pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB mengacu pada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jo. UU No. 32 Tahun 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007, sebagai Penyempurnaan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses


2-40


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. C.

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Konselor Sekolah/ Madrasah Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB Rencana Strategis Kemendiknas Tahun 2010-2014

LANDASAN OPERASIONAL Landasan operasional pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB sebagai berikut : 1.

Kewajiban satuan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 94, Butir b) paling lambat 7 (tujuh) Tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut mencakup 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu : a. Standar isi (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006) meliputi : 1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum 2) Beban belajar 3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 4) Kalender pendidikan 5) Lampiran Standar Isi tentang Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran b. Standar kompetensi lulusan (Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 dan Permendiknas Nomor 48 Tahun 2008) meliputi : 1) Standar Kompetensi Lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah 2) Standar Kompetensi Lulusan minimal kelompok mata pelajaran 3) Standar Kompetensi Lulusan minimal mata pelajaran c. Standar Proses (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007) mencakup : 1) Perencanaan proses pembelajaran 2) Pelaksanaan proses pembelajaran 3) Penilaian hasil pembelajaran 4) Pengawasan proses pembelajaran d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup kualifikasi dan kompetensi meliputi : 1) Standar Pengawas Sekolah (Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007) 2) Standar Kepala Sekolah (Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007) 3) Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007) 4) Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008) 5) Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008) 6) Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah (Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008) 7) Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008)


3-40


e.

f.

g.

h.

Standar Sarana dan Prasarana (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007) meliputi antara lain : 1) Satuan pendidikan 2) Lahan 3) Bangunan gedung 4) Kelengkapan prasarana dan sarana : ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga. Standar Pengelolaan (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007) meliputi : 1) Perencanaan program 2) Pelaksanaan rencana kerja 3) Pengawasan dan evaluasi 4) Kepemimpinan sekolah/madrasah 5) Sistem informasi manajemen Standar Pembiayaan (PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 62; PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009) meliputi : 1) Biaya investasi 2) Biaya operasi non personalia 3) Biaya personal Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007) mencakup : 1) Prinsip penilaian 2) Teknik dan instrumen penilaian 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Penilaian oleh pendidik 5) Penilaian oleh satuan pendidikan 6) Penilaian oleh pemerintah

2.

Pemetaan sekolah berdasarkan tingkat pemenuhan SNP (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (3)) : a. Berkaitan dengan diberlakukannya SNP, Pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi SNP dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi SNP. b. Pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi SNP ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi SNP ke dalam kategori standar. c. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri.

3.

Pelaksanaan PBKL (Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal) (UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 14, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) : a. b.

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal


4-40


c. d. e.

f.

g. h. i.

j. k.

l.

4.

Pemerintah kabupaten/kota mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik Kurikulum SMA atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu yaitu SPM, SNP dan standar mutu pendidikan di atas SNP. Standar mutu pendidikan di atas SNP dapat berupa standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal, dan standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu (Permendiknas No. 63 Tahun 2009, Bab III, Pasal 10) Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang dalam proses memenuhi SNP.

Pemenuhan sumber belajar berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan : a. Kewajiban satuan pendidikan memiliki buku dan sumber belajar lainnya antar lain jurnal, majalah, artikel, website, dan compact disk (Lampiran Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 42). b. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 19 Ayat 1) c. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel (Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, butir E. Sistem Informasi Manajemen) d. Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga kependidikan (Renstra Kemendiknas 2010-2014, 4.2.7 Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan, butir c)


5-40


e.

D.

Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah (Renstra Kemendiknas 2010-2014, 4.2.7 Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan, butir d)

5.

Tugas Ditjen. Mandikdasmen dalam pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007, Pasal 5, butir b dan c) : a. Melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. b. Melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

6.

Tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan SMA (Permendiknas Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 65 dan 66) : a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas b. Fungsi : 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas 2) Penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pembinaan sekolah menengah atas 3) Pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas

7.

Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 50, butir 2, 4 dan 5) : a. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional b. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah c. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

LANDASAN EMPIRIS Landasan empiris pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB sebagai berikut : 1.

Program RSKM/RSSN SMA telah dilakukan sejak tahun 2007, dimulai dengan membina sebanyak 441 SMA yang tersebar di 32 provinsi di 286 kabupaten/kota, dan Tahun 2008 diperluas menjadi 2.465 SMA yang tersebar di 317 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi. Selanjutnya pada tahun 2009 diperluas kembali menjadi 3.252 SMA yang tersebar di 483 kabupaten/kota di 33 provinsi. Bentuk pembinaan yang telah diberikan kepada SMA RSKM/RSSN meliputi (a) penyiapan dokumen/perangkat pendukung, (b) asistensi dan sinkronisasi program sekolah, (c) bantuan dana block grant, (d) peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengembangan bahan ajar dan bahan ujian berbasis TIK serta bimtek KTSP, (e) supervisi dan evaluasi.


6-40


Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (RSKM/RSSN) merupakan program pembinaan pemenuhan 8 (delapan) SNP yang diberikan pada sejumlah SMA dengan tujuan : (a) mendorong sekolah untuk mencapai kondisi memenuhi/hampir memenuhi SNP, (b) memberikan arahan upaya-upaya yang harus dilakukan sekolah untuk dapat memenuhi/hampir memenuhi SNP, (c) memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mewujudkan sekolah kategori mandiri dalam kurun waktu tertentu, (d) menjalin kerjasama dan meningkatkan peran serta pemangku kepentingan pendidikan di SMA baik ditingkat pusat dan daerah dalam mengembangkan SMA kategori mandiri, dan (e) mendapatkan model/rujukan SMA kategori mandiri. 2.

Rintisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (RPBKL) adalah program pembinaan pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang dalam pelaksanaannya dapat terintegrasi dalam semua mata pelajaran, sebagai mata pelajaran muatan lokal, atau mata pelajaran keterampilan. Tujuan dari program tersebut adalah : (a) mendorong sekolah mencapai kondisi memenuhi/hampir memenuhi SNP, (b) memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mewujudkan PBKL. Bentuk bantuan dan pembinaan yang telah diberikan meliputi : (a) penyiapan dokumen/perangkat pendukung, (b) asistensi dan sinkronisasi program pencapaian SNP dan PBKL, (c) bantuan dana block grant, (d) peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan bahan ajar dan bahan ujian berbasis TIK, dan (e) supervisi dan evaluasi. RPBKL telah dilaksanakan sejak Tahun 2007 di 100 SMA yang tersebar di 33 provinsi dan 90 kabupaten/kota, dan tetap dalam jumlah yang sama sampai Tahun 2009.

3.

Rintisan Pusat Sumber Belajar (RPSB) merupakan program pembinaan yang diberikan pada sejumlah SMA dalam rangka pengembangan dan pemenuhan bahan ajar berbasis TIK. Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis TIK secara maksimal dengan cara antara lain : (a) menyediakan sumber bahan ajar dan bahan ujian berbasis TIK untuk seluruh mata pelajaran di SMA; dan (b) membangun kebersamaan dan berbagi pengalaman antar tenaga pendidik di seluruh pelosok tanah air melalui jejaring komunikasi. Bentuk bantuan dan bimbingan teknis yang diberikan meliputi : (a) penyiapan dokumen/perangkat pendukung, (b) peningkatan kompetensi SDM, (c) pengembangan konten, (d) pemberian dana bantuan block grant, (e) asistensi dan sinkronisasi program, dan (f) supervisi dan evaluasi. Program RPSB telah dilaksanakan sejak tahun 2008 di 33 SMA yang tersebar di 20 provinsi dan 32 kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2009 telah dihasilkan sebanyak 404 judul bahan ajar dari 16 mata pelajaran, dan telah ditempatkan pada situs Pusat Sumber Belajar (PSB) SMA agar dapat diakses khususnya oleh pendidik SMA.

4.

Bimbingan teknis KTSP (Bimtek KTSP) merupakan kegiatan bimbingan yang diberikan kepada sekolah (pendidik dan tenaga kependidikan) dalam rangka memberikan pemahaman konsep dan teknis persiapan, pelaksanaan dan evaluasi KTSP yang dilaksanakan dalam bentuk workshop. Tujuan dari program tersebut adalah : (a) mendiseminasikan landasan hukum/peraturan (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Permendiknas dan Panduan yang diterbitkan BSNP) yang menjadi acuan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan pelaksanaan KTSP, (b) meningkatkan kemampuan/keterampilan sekolah antara lain dalam : penyusunan rencana pencapaian SNP, penyusunan KTSP, pengembangan perangkat dan pelaksanaan pembelajaran, penyiapan perangkat dan pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik, dan penyusunan program muatan lokal.


7-40


Program bimtek pelaksanaan KTSP di SMA telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Sampai dengan tahun 2009 pelaksanaan bimtek telah menjangkau 7.467 sekolah, dengan melibatkan 58.812 orang guru, kepala sekolah dan pengawas, serta unsur Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Bimtek KTSP dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap, mulai dari penyiapan rancangan program, bahan/materi dan strategi pelaksanaannya, sampai dengan bimtek di tingkat sekolah, dan supervisi keterlaksanaan KTSP di sejumlah sekolah. Kebijakan Penenuhan 8 SNP (SKM SMA)

SKM/SSN (Seluruh SMA) Rintisan (3 Thn)

Model Pemetaan

RSKM RPBKL

SMA Model SKM-PBKL-PSB

Siap SKM (Seluruh SMA)

RPSB

RSKM Mandiri (SMA Lainnya)

Gambar 1. Kedudukan SMA Model SKM-PBKL-PSB dalam pembinaan implementasi SNP E.

TUJUAN 1.

Tujuan program SMA Model SKM-PBKL-PSB sebagai berikut : a.

b. c. 2.

Memberikan pendampingan/pembinaan kepada sekolah untuk mewujudkan SKM yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Menjalin kerjasama dan meningkatkan peranserta pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di SMA, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memenuhi SNP, dan menerapkan PBKL serta memfungsikan PSB di sekolah Mewujudkan SMA Model SKM-PBKL-PSB untuk dapat digunakan sebagai rujukan bagi SMA yang akan memenuhi SNP, dan menyelenggarakan PBKL dan PSB

Tujuan Konsep dan Strategi Implementasi program SMA Model SKM-PBKL-PSB sebagai berikut : a. b.

c. d.

Memberikan infomasi kepada pemangku kepentingan tentang konsep dan strategi implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Memberikan acuan bagi institusi pembina yaitu Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam memberikan bantuan teknis, manajerial dan pendanaan untuk mendukung terwujudnya SMA Model SKM-PBKL-PSB Memberikan arahan bagi SMA Model SKM-PBKL-PSB dalam melaksanakan program SMA Model SKM-PBKL-PSB Memberikan acuan bagi SMA lain yang berkeinginan untuk merintis pemenuhan 8 SNP, menyelenggarakan PBKL dan PSB


8-40


F.

HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari program SMA Model SKM-PBKL-PSB adalah : 1.

2. 3.

4.

G.

Terlaksananya pendampingan/pembinaan oleh Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terhadap SMA Model SKM-PBKL-PSB dalam mewujudkan SKM yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Terlaksananya kerjasama antara Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya dan berperan serta dalam pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB Terwujudnya 132 SMA model SKM-PBKL-PSB yang dapat dijadikan rujukan sebagai SKM yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah Terpahaminya Konsep dan Strategi Implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB sekaligus sebagai acuan oleh institusi pembina, pemangku kepentingan, SMA Model SKM-PBKL-PSB, dan SMA lain yang berkeinginan mencapai SKM dan melaksanakan PBKL dan PSB

SASARAN Mempertimbangkan luas wilayah dan sebaran SMA maka program SMA Model SKM-PBKLPSB dimulai di 132 SMA yang tersebar di 33 provinsi dan akan dikembangkan secara bertahap di sejumlah kabupaten/kota.


9-40


BAB II PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK MODEL SKM-PBKL-PSB A.

PENGERTIAN SMA Model SKM-PBKL-PSB adalah SMA yang telah memenuhi/hampir memenuhi 8 (delapan) SNP, menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL), dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. SMA Model SKM-PBKL-PSB bukan pengkategorian SMA tetapi merupakan strategi pembinaan untuk melaksanakan dan memenuhi SNP. Model merupakan SMA yang dinilai mempunyai potensi dan kemampuan sebagai prototype Sekolah Kategori Mandiri yang menyelenggarakan PBKL dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Pengintegrasian PBKL pada SMA Model tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan dan menunjukkan model penyelenggaraan PBKL. Sedangkan pemanfaatan TIK di sekolah dalam bentuk Pusat Sumber Belajar (PSB) merupakan model TIK untuk pembelajaran dan manajemen sekolah. Keterkaitan 8 SNP, PBKL dan PSB dalam pengertian SMA Model SKM-PBKL-PSB dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini.

Standar Penilaian Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi Pusat Sumber Belajar

PBKL

Standar Proses

Standar Pendidik dan Tendik

Standar Pembiayaan

Standar Sarpras

Standar Pengelolaan

Gambar 2. Komponen SMA Model SKM-PBKL-PSB Keberadaan SMA Model SKM-PBKL-PSB sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA melalui pemenuhan standar minimal pendidikan. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya SMA Model SKM-PBKL-PSB harus mendapat dukungan internal sekolah dan menggali dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. 2010,Dit. Pembinaan SMA-Ditjen. Mandikdasmen

10-40


B.

KARAKTERISTIK Karakteristik adalah ciri atau tanda yang menjadi pembeda satu dengan lainnya. Pada naskah ini yang dimaksud karakteristik adalah ciri atau tanda suatu SMA disebut sebagai SMA Model SKM-PBKL-PSB untuk membedakan dengan istilah/model/program SMA lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, maka karakteristik dari SMA Model SKM-PBKLPSB adalah : 1.

2.

3.

4.

C.

Memenuhi atau hampir memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan yaitu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan Melaksanakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik (panduan pengembangan KTSP, BSNP). Sedangkan Dit. Pembinaan SMA mengoperasionalkan konsep PBKL adalah pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan manajemen administrasi sekolah. Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di SMA dikembangkan salah satunya melalui konsep Pusat Sumber Belajar. sistem pengelolaan yang terorganisir di sekolah untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh BSNP (sambil menunggu dikeluarkannya ketentuan pelaksanaannya, maka belum dibahas secara khusus dalam naskah ini)

PROFIL Kata profil berasal dari bahasa Italia profilo dan profilare, yang berarti gambaran garis besar atau kerangka. Pada naskah ini yang dimaksud dengan profil SMA Model SKM-PBKLPSB adalah pernyataan secara garis besar dalam bentuk persyaratan/kondisi yang menggambarkan wujud SMA Model SKM-PBKL-PSB yang dituangkan dalam bentuk komponen, aspek dan indikator. Profil SMA Model SKM-PBKL-PSB disusun mengacu pada Permendiknas yang mengatur 8 (delapan) SNP yang memuat 8 (delapan) SNP. Berikut adalah profil SMA Model SKM-PBKL-PSB secara umum, sedangkan profil secara rinci pada Lampiran 1. 1.

Standar Isi a. Memiliki dokumen KTSP yang didukung dengan dokumen hasil analisis kontek dan dokumen hasil analisis keunggulan lokal. b. Dokumen KTSP telah dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah dengan pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi

2.

Standar Kompetensi Lulusan a. Pencapaian rata-rata KKM peserta didik per mata pelajaran ≥ 75% b. NIlai kelulusan US minimal sama dengan KKM setiap mata pelajaran c. Tingkat kelulusan 100% d. Tingkat lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi ≥ 75%


11-40


3.

Standar Proses a. Melakukan dokumen perencanaan proses pembelajaran berupa silabus, RPP dan bahan ajar yang disusun sesuai ketentuan dan telah mengintegrasikan PBKL dan TIK b. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan persyaratan rombongan belajar (32 peserta didik), beban kerja minimal guru (24 jam tatap muka/ minggu), buku teks pelajaran, pengelolaan kelas, c. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP dengan menerapkan pendekatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dengan memanfaatkan perpustakaan dan TIK d. Melaksanakan pembelajaran PBKL yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan/mulok/keterampilan e. Melaksanakan dan melaporkan pengawasan proses pembelajaran dalam bentuk pemantauan pembelajaran, supervisi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran

4.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Memiliki lebih dari 75% pendidik yang telah memenuhi kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan, sertifikasi profesi guru, kompetensi TIK dan pengembangan bahan ajar b. Memiliki tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium yang telah memenuhi persyaratan jenis, kualifikasi akademik dan kompetensi dibidang TIK c. Memiliki minimal 4 tenaga layanan khusus yaitu penjaga sekolah, tenaga kebersihan, pengemudi, tukang kebun, pesuruh yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

5.

Standar Sarana dan Prasarana a. Memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar b. Memiliki luas lahan sesuai persyaratan standar (Tabel 4.1 atau 4.2, Permendiknas No. 24 tahun 2007) dan secara sah menempati lahan yang telah disetujui untuk peruntukan sekolah c. Semua bangunan gedung memenuhi persyaratan luas, keselamatan, kesehatan, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat, kenyamanan, sistem keamanan, dan ketersediaan listrik sesuai kebutuhan, serta terpelihara secara berkala d. Memiliki prasarana sekurang-kurangnya adalah ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga, telah yang memenuhi persyaratan luas dan kelengkapan sarana e. Memiliki sarana pendukung PSB berupa berupa website dan perangkat audio visual

6.

Standar Pengelolaan a. Memiliki dokumen perencanaan program berupa Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S) yang dikembangkan berdasarkan visi, misi dan tujuan sekolah b. Memiliki pedoman-pedoman (KTSP; kalender pendidikan/akademik; struktur organisasi sekolah; pembagian tugas di antara guru; pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; peraturan akademik; tata tertib sekolah; kode etik sekolah; biaya operasional sekolah) yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional dan struktur organisasi sekolah yang diuraikan secara jelas dan transparan


12-40


c.

d.

e. f.

g. h. i.

j. k. l. m. n.

Melaksanakan rencana kerja bidang kesiswaan dalam bentuk memberikan layanan konseling kepada peserta didik; melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik; melakukan pembinaan prestasi unggulan; melakukan pelacakan terhadap alumni dan didukung dengan tersedianya petunjuk proses penerimaan peserta didik Melaksanakan rencana kerja bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran berdasarkan persyaratan yang tertuang dalam KTSP, kalender pendidikan, program pembelajaran, penilaian hasil belajar peserta didik, dan peraturan akademik Melaksanakan rencana kerja bidang pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pemberdayaan, pengangkatan, promosi, penempatan, dan pendayagunaan Melaksanakan rencana kerja bidang sarana dan prasarana meliputi pemenuhan, pendayagunaan, pemeliharaan sarana dan prasarna, dan pengelolaan perpustakaan, laboratorium, fasilitas fisik untuk kegiatan ekstrakurikuler Melaksanakan rencana kerja bidang keuangan dan pembiayaan mengacu pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Melaksanakan rencana kerja bidang budaya dan lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif dengan menerapkan tata tertib sekolah, dan kode etik sekolah Melaksanakan rencana kerja bidang peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah dengan sasaran menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sekolah dalam bentuk pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan Melakukan evaluasi diri proses pembelajaran, program kerja Tahunan, KTSP, pendayagunaan tenaga pendidik dan kependidikan secara periodik Hasil akreditasi sekolah adalah A Mempunyai kepemimpinan yang terdiri dari Kepala Sekolah dengan dibantu 3 Wakil Kepala Sekolah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan sumberdaya manusia dan fasilitas yang efisien, efektif, dan mudah diakses

7.

Standar Pembiayaan a. Mengalokasikan dan memenuhi biaya investasi, biaya operasi, biaya personal dan non personal b. Memiliki program dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber c. Membuat laporan pertanggung-jawaban secara akuntabel dan transparan

8.

Standar Penilaian Pendidikan a. Menerapkan prinsip-prinsip penilaian b. Menerapkan teknik dan instrumen penilaian c. Menerapkan mekanisme dan prosedur penilaian d. Menerapkan penilaian oleh pendidik e. Menerapkan penilaian oleh satuan pendidikan

9.

Kesiapan Sekolah dan Dukungan Eksternal a. Menyatakan kesiapan sebagai SMA Model SKM-PBKL-PSB dengan dukungan penuh dari pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi b. Mengupayakan penggalangan dukungan dari eksternal sekolah seperti Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LPMP/P4TK, asosiasi profesi, dan lain-lain


13-40


BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI A.

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM Pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB dilakukan secara terpadu, sitematis dan berkelanjutan dengan melibatkan unsur Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Sekolah dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. SKM, PBKL, dan PSB merupakan satu kesatuan program yang akan dicapai secara bersamaan oleh SMA Model SKM-PBKL-PSB. SKM merupakan kategori memenuhi/hampir memenuhi SNP yang harus dicapai oleh semua SMA dan merupakan induk dari program ini, sedangkan PBKL merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pembekalan pengetahuan/keterampilan dan PSB merupakan tuntutan global dalam rangka mendapatkan sumber belajar yang bervariasi dan mewujudkan pembelajaran berbasis TIK. Agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara efektif perlu adanya upaya dan aktivitas di sekolah yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Berikut ini acuan umum dalam pemenuhan SNP, PBKL dan PSB yang harus dilakukan SMA Model SKM-PBKL-PSB mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan supervisi dan evaluasi :

Mempelajari dan Memahami Dokumen SNP

Penguasaan Substansi Strateg. Implement. 8 SNP

Analisis Kontek : 8 SNP, Satuan Pendk, Lingkungan

Kond. Ideal, Kond. Riil, dan Kesenjangan

Menyusun dan Menetapkan Skala Prioritas

Rencana Tindak Lanjut

Juknis KTSP dan Penyusunan Program Kerja

Menyusun KTSP, RKJM dan RKA-S

KTSP, RKJM dan RKA-S

KTSP, RKJM dan RKA-S

Pelaksanaan Kegiatan Sekolah

Peningkatan Profil SKM-PBKL-PSB

Instrumen Supervisi dan Evaluasi

Supervisi dan Evaluasi

Hasil dan Rekomendasi

Permendiknas 8 SNP

Instrumen Analisis Kondisi

Gambar 3. Alur strategi pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB 2010,Dit. Pembinaan SMA-Ditjen. Mandikdasmen

14-40


Penjelasan alur di atas sebagai berikut : 1.

Perencanaan a.

Pemahaman substansi 8 SNP Operasionalisasi SNP sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP tertuang dalam Permendiknas yang mengatur tentang 8 SNP yaitu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Penguasaan isi 8 SNP mutlak diperlukan baik oleh institusi pembina maupun sekolah sebagai dasar untuk mempelajari konsep SMA Model SKM-PBKL-PSB. Oleh karena itu 8 SNP harus dikuasai sampai menemukan indikator-indikator kunci yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Pada dasarnya pemahaman institusi pembina dan SMA Model SKM-PBKL-PSB sudah tidak diragukan lagi. Namun berkaitan dengan program SMA Model ini perlu didalami lebih lanjut indikator-indikator kunci 8 SNP yang harus dipenuhi sekolah kaitannya dengan PBKL dan PSB. Pendalaman indikator kunci 8 SNP tersebut dapat dilakukan melalui workshop maupun IHT baik ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sedangkan di tingkat sekolah dapat dilakukan dengan strategi : 1). Membentuk tim/koordinator pengkajian 8 SNP dan PBKL 2). Mengidentifikasi sasaran yang ingin dicapai pada tiap Standar yang dapat dilakukan melalui : a). Workshop/IHT secara rutin yang melibatkan seluruh warga sekolah b). Workshop/IHT MGMP Sekolah secara rutin c). Mengundang narasumber/fasilitator dari Dinas Provinsi/Kab/Kota/ sekolah setempat secara periodik sesuai kebutuhan d). Memanfaatkan sarana TIK melalui website, email, chatting yang tersedia untuk berkomunikasi, berbagi informasi atau konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya : BSNP, Direktorat PSMA, atau Sekolah Lainnya.

b.

Analisis Konteks Prinsip dasar program SMA Model SKM-PBKL-PSB adalah meningkatkan pemenuhan SNP sekolah dari kondisi saat ini menuju kondisi memenuhi/ hampir memenuhi SNP, sekaligus melaksanakan PBKL dan meningkatkan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan manajemen sekolah. Peningkatan pemenuhan SNP tersebut dilakukan berdasarkan kesenjangan antara kondisi nyata sekolah saat ini dengan kondisi yang diharapkan sebagaimana di syaratkan dalam SNP. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi kondisi sekolah saat ini untuk mengetahui tingkat pemenuhan indikator-indikator 8 SNP, PBKL dan PSB dalam bentuk keberhasilan, kekurangan, dan permasalahan. Keberhasilan menggambarkan indikator 8 SNP yang telah memenuhi/hampir memenuhi SNP dan merupakan modal awal yang harus dipertahankan dan dikembangkan oleh sekolah untuk masa yang akan datang. Kekurangan adalah indikator 8 SNP yang belum memenuhi/hampir memenuhi 8 SNP dan merupakan kondisi yang harus ditingkatkan sampai mencapai memenuhi/ hampir memenuhi 8 SNP selambat-lambatnya 7 tahun sejak dikeluarkannya PP No. 19 Tahun 2005 yaitu tahun 2013. Sedangkan permasalahan adalah segala sesuatu yang menyebabkan belum terpenuhinya 8 SNP.


15-40


SMA Model SKM-PBKL-PSB meruapakan SMA program rintisan SKM, PBKL dan PSB Tahun sebelumnya sehingga data identifikasi kondisi awal sekolah dapat menggunakan data dan informasi hasil supervisi dan evaluasi RSKM/RSSN tahun 2009 yang dilakukan Dit. Pembinaan SMA. Sedangkan bagi SMA yang belum dilakukan supervisi dan evaluasi maka data identifikasi kondisi awal menggunakan hasil verifikasi calon SMA Model SKM-PBKL-PSB tahun 2010 yang dilakukan oleh Dit. Pembinaan bersama-sama Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. c.

Penetapan skala prioritas Identifikasi kondisi awal sekolah akan menghasilkan sejumlah data dan informasi tentang keberhasilan, kekurangan dan permasalahan dalam pemenuhan SNP, pelaksanaan PBKL dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan manajemen sekolah. Berbekal data dan infomasi tersebut maka dilakukan analisis kekurangan dan permasalahan berdasarkan tingkat kemendesakan dan kepentingannya. Analisis menghasilkan daftar kekurangan dan permasalahan yang perlu diselesaikan berdasarkan skala prioritas. Penetapan skala prioritas memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1). Standar yang memiliki ketercapaian tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, baik tenaga, sarana prasarana maupun pembiayaan 2). Standar yang pengelolaan dan penyelenggaraannya sepenuhnya menjadi kewenangan sekolah (sesuai prinsip MBS) dan tidak tergantung pada kebijakan daerah atau pusat 3). Standar yang berkaitan langsung pada proses pembelajaran (Standar Isi, Standar Kompetesi Lulusan, Standar Proses, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian)

d.

Penyusunan KTSP, RKJM dan RKA-S Mengacu pada hasil analisis kondisi dan penetapan skala prioritas, sekolah menyusun atau menyempurnakan rencana kerja sekolah berupa Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S) satu Tahunan. RKJM dan RKA-S memuat kegiatankegiatan pemenuhan 8 SNP termasuk didalamnya pemenuhan PBKL dan PSB sebagaimana skala prioritas yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan sasaran per standar sebagai berikut : 1).

Standar Isi (SI) Standar Isi merupakan salah satu acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang selanjutnya disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Terkait dengan fungsi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran maka substansi kurikulum SMA Model SKM-PBKLPSB harus menggambarkan seluruh program yang diselenggarakan oleh sekolah termasuk PBKL dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dan menajemen sekolah yang diprioritaslan pada pembelajaran. KTSP yang sudah dimiliki sekolah perlu dikembangkan lagi dengan memasukkan unsur PBKL dan TIK untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.

2).

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SKL terdiri atas SKL satuan pendidikan, SKL kelompok mata pelajaran, dan SKL mata pelajaran, selain merupakan salah satu acuan utama


16-40


dalam pengembangan KTSP juga digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Oleh karena itu substansi SKL harus menjadi acuan bagi sekolah dalam mengembangkan visi, misi, tujuan dan program kerja termasuk di dalamnya PBKL dan pemanfaatan TIK. Hal ini dimaksudkan agar sekolah dapat menyiapkan proses pemenuhan SKL peserta didik yang akan diukur melalui penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Keberhasilan pembelajaran salah satunya diawali dari pemahaman fungsi ketiga SKL di atas. Oleh karena itu SMA Model SKM-PBKL-PSB harus melakukan pengkajian kembali terhadap tingkat pemanfaatan ketiga SKL tersebut dalam KTSP, proses pembelajaran, dan penilaian penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan integrasi PBKL dan TIK untuk pembelajaran. 3)

Standar Proses Standar Proses selain merupakan salah satu acuan utama dalam pengembangan KTSP juga merupakan acuan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan. Standar Proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajar, dan pengawasan proses pembelajaran. Agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan mendapatkan hasil yang optimal diperlukan adanya keterpaduan terhadap keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompt, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber belajar. RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dan keragaman budaya, dan mempertimbangkan penerapan TIK secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotifasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam standar proses dijelaskan bahwa salah satu aspek yang perlu diperhartikan dam merancang dan melaksanakan pembelajaran antara lain adalah bakat, potensi, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran pendidikan berbasis keunggulan lokal. Dengan demikian program PBKL harus terintegrasi sebagai satu kesatuan dalam proses pembelajaran pada SMA Model SKM-PBKL-PSB. Di samping itu untuk membantu siswa dalam meningkatkan intelektual, kreatifitas dan membangkitkan minat, motivasi belajar, dan sekaligus meningkatkan efektifitas pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan TIK. Konsekuensinya maka SMA Model SKM-PBKL-PSB harus melakukan pengembangan terhadap silabus, RPP, bahan ajar dan pelaksanaan pembelajaran dengan mengintegrasikan PBKL dan TIK untuk pembelajaran.


17-40


4).

Standar Pengelolaan Standar Pengelolaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pemenuhan Standar Pengelolaan bagi SMA Model menjadi salah satu prioritas utama yang dititik beratkan pada pemantapan visi, misi dan tujuan sekolah; penguatan program kerja sekolah (RKJM dan RKA-S); pemenuhan pedoman-pedoman pengelolaan sekolah; pemantapan pelaksanaan program kesiswaan; peningkatan kompetensi pendidik khususnya dibidang TIK dan konten pembelajaran; penguatan budaya dan lingkungan sekolah, dan peningkatan sistem pengawasan.

5).

Standar Sarana dan Prasarana Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, dan kelengkapan prasarana dan sarana (ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/ berolahraga). Mempertimbangkan bahwa sarana dan prasarana merupakan standar yang membutuhkan pendanaan yang relative besar, maka pemenuhannya diprioritaskan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung proses pembelajaran yaitu prasarana dan sarana ruang kelas, perpustakaan, dan semua jenis laboratorium. Sarana dan prasarana lainnya dipenuhi kemudian secara bertahap.

6).

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar pendidik dan tenaga kependidikan mencakup kualifikasi dan kompetensi serta kesesuaian pendidikan dengan mata peajaran yang diajarkan. Pemenuhan kompetensi guru menjadi prioritas utama khususnya pada kompetensi pembelajaran, penilaian, dan penguasaan TIK untuk pembelajaran. Selanjutnya adalah pemenuhan tenaga perpustakaan dan laboran dengan prioritas memberdayakan dan meningkatkan kompetensi tenaga yang sudah ada.

7).

Standar Pembiayaan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu Tahun. Permasalahan umum pemenuhan standar pembiayaan adalah keterbatasan ketersediaan dana oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu digalakan penggalian dana dari pihak ketiga untuk keperluan operasional pendidikan dengan tetap mengedepankan ketentuan yang mengatur tentang pembiayaan sekolah.


18-40


8).

Standar Penilaian Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pemenuhan standar penilaian diprioritaskan pada penerapan penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur. Sekolah harus menyiapkan semua instrumen penilaian sesuai persyaratan substansi, konstruksi dan bahasa.

e.

Pelaksanaan kegiatan 1). 2).

3). 4).

5). f.

Kegiatan SMA Model SKM-PBKL-PSB dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Tahunan (RKA-S) oleh penanggung jawab kegiatan SNP, PBKL dan PSB merupakan satu kesatuan kegiatan yang terintegrasi, namun agar efektif pelaksanaannya dikelola oleh masing-masing tim dibawah koordinasi dan kendali Kepala Sekolah dengan dibantu oleh para Wakil Kepala Sekolah Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan rnelalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah Kepala Sekolah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non akademik pada rapat komite sekolah dalam bentuk laporan pada akhir Tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja Tahunan berikutnya Memberikan layanan konsultasi dan bimbingan teknis kepada SMA lain disekitarnya dalam pemenuhan SNP, pelaksanaan PBKL dan PSB

Supervisi dan Evaluasi 1). 2). 3).

4).

Supervisi dan evaluasi dilaksanakan oleh internal dan eksternal sekolah sebagai pengendalian proses dan penilaian hasil pelaksanaan kegiatan sekolah Supervisi internal dilakukan terhadap pengelolaan akademik secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah sedangkan supervisi eksternal dilakukan oleh pengawas. Evaluasi internal dilakukan dalam bentuk : a). Evaluasi diri terhadap kinerja sekolah untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan SNP dalam bentuk evaluasi proses pembelajaran sekurang-kurangnya 2 kali dalam seTahun dan program kerja tahunan sekurangkurangnya 1 kali dalam setahun. b). Evaluasi dan pengembangan KTSP dilakukan secara berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan sosial c). Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas Supervisi dan evaluasi eksternal dilakukan oleh Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan baik secara bersamasama maupun sendiri-sendiri untuk memantau perkembangan proses dan menilai kinerja sekolah untuk 8 SNP.


19-40


B.

PENGORGANISASIAN SMA Model SKM-PBKL-PSB secara nasional dibina bersama oleh Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melibatkan lembaga terkait dengan pengorganisasian sebagai berikut :

Koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan SMA Model

1. Kebijakan SMA Model SK-PBKL-PSB 2. Pedoman-pedoman SMA Model SKM-PBKL-PSB 3. Bimtek pengembangan program SMA Model SKM-PBKL-PSB 4. Pemberi dan bantuan block grant 5. Supervisi dan evaluasi

1. Rekomendasi penetapan SMA Model SKM-PBKL-PSB 2. Bantuan teknis, manajerial, pendanaan pemenuhan profil SMA Model SKM-PBKL-PSB 3. Pemantauan, supervisi dan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB 4. Perluasan sasaran SMA Model SKM-PBKL-PSB secara mandiri





1. Rekomendasi penetapan SMA Model SKM-PBKL-PSB 2. Bantuan teknis, manajerial, pendanaan pemenuhan profil SMA Model SKM-PBKL-PSB 3. Pemantauan, supervisi dan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB 4. Perluasan sasaran SMA Model SKM-PBKL-PSB secara mandiri

Perguruan Tinggi/P4TK/LPMP/Dewan Pendidikan dan Pemangku Kepentingan lainnya antara lain : 1. Kemitraan 2. Pendampingan 3. Konsultasi, koordinasi 4. Narasumber 5. Bantuan material pembelajaran


Gambar 4. Pengorganisasian SMA Model SKM-PBKL-PSB

Penjelasan Gambar 4 di atas sebagai berikut : 1.

Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Pembinaan SMA sebagai pengelola dan pembina program SMA Model SKM-PBKL-PSB secara nasional dengan tugas sebagai berikut : a. Menetapkan kebijakan program SMA Model SKM-PBKL-PSB b. Menetapkan jumlah, sebaran dan nama SMA Model SKM-PBKL-PSB dengan mempertimbangkan rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi c. Menyusun perangkat pendukung pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKLPSB d. Mensosialisasikan konsep dan strategi implementasi program SMA Model SKMPBKL-PSB kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan SMA sasaran e. Memberikan bimbingan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja SMA Model SKM-PBKL-PSB f. Memberikan dana bantuan block grant SMA Model SKM-PBKL-PSB sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah g. Melaksanakan supervisi dan evaluasi pencapaian profil SMA Model SKM-PBKLPSB


20-40


2.

Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pembina SMA Model SKM-PBKL-PSB di wilayahnya dengan tugas sebagai berikut : a. Menerapkan kebijakan program SMA Model SKM-PBKL-PSB b. Mengusulkan SMA Model SKM-PBKL-PSB kepada Dit. Pembinaan SMA sesuai kriteria dan kuota yang ditetapkan atas rekomendasi dan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota c. Berperan dalam penyusunan dan pengembangan perangkat pendukung pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB d. Memberikan bimbingan teknis dan manajerial serta alokasi pendanaan dalam rangka pemenuhan profil SMA Model SKM-PBKL-PSB mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi e. Menambah jumlah SMA Model SKM-PBKL-PSB secara mandiri

3.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai pembina SMA Model SKM-PBKL-PSB di wilayahnya dengan tugas sebagai berikut : a. Menerapkan kebijakan program SMA Model SKM-PBKL-PSB b. Merekomendasikan usulan SMA Model SKM-PBKL-PSB atas permintaan Dinas Pendidikan Provinsi c. Berperan dalam penyusunan dan pengembangan perangkat pendukung pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB d. Memberikan bimbingan teknis dan manajerial serta alokasi pendanaan dalam rangka pemenuhan profil SMA Model SKM-PBKL-PSB mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi e. Menambah jumlah SMA Model SKM-PBKL-PSB secara mandiri

4.

Sekolah SMA Model SKM-PBKL-PSB merupakan pelaksana program dengan tugas sebagai berikut: a. Menyusun program kerja 4 Tahun dan 1 Tahun pelaksanaan SMA Model SKMPBKL-PSB b. Menetapkan target pencapaian per Tahun dan 3 Tahun c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses dan hasil program kerja d. Melaksanakan program kerja Tahunan seusai kesepakatan dengan Dit. Pembinaan SMA e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan pengggunaan dana bantuan block grant sesuai dengan ketentuan yang berlaku f. Melaporan proses dan hasil pelaksanaan program kerja SMA Model SKM-PBKLPSB secara periodik kepada Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

5.

Dukungan Eksternal Dukungan eksternal adalah peran serta pemangku kepentingan pendidikan di SMA yang diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan dan pemenuhan SNP sesuai dengan kebutuhan sekolah seperti dari Perguruan Tinggi, P4TK, LPMP, dan lainlain. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk kemitraan, pendampingan, konsultasi, koordinasi, narasumber, bantuan material pembelajaran dan sejenisnya.


21-40


C.

PROGRAM PEMBINAAN Program pembinaan SMA Model SKM-PBKL-PSB dirancang untuk 3 Tahun mulai 2010-2012 dengan alur kegiatan sebagai berikut : Verifikasi Calon SMA Model SKMPBKL-PSB § Mengidentifikasi kondisi sekolah berda sarkan pemenuhan 8 SNP, pelaksanaan PBKL, pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK § Data dan informasi kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi diharapkan (profil SMA Model SKM-PBKL-PSB) § Terpilih 132 SMA Model SKM-PBKL-PSB

Supervisi dan Evaluasi SMA Model SKMPBKL-PSB

Ketercapaian Profil SMA Model SKM-PBKL-PSB Target hasil pada Tahun ke 3 (2012) : 132 SMA berkategori Siap SKM dan berkategori Sangat Baik untuk PBKL dan PSB yang dapat digunakan sebagai patok duga (benchmark) bagi SMA lain disekitarnya

Penyusunan Draf Program SMA Model SKMPBKL-PSB

Sosialisasi, Asistensi dan Sinkronisasi Prog SMA Model SKMPBKL-PSB

Penyusunan draf program SMA Model SKM-PBKL-PSB RKJM dan RKA-S

§ Sosialisasi konsep, substansi dan strategi implementasi § Sinkronisasi RKJM dan RKA-S § Penyusunan rencana penggunaan dana bantuan block grant § Penandatanganan MoU dana bantuan block grant

Pelaksanaan Program Kerja 1 Tahun dan Dana Bantuan Block Grant

Pemberian Dana Bantuan Block Grant SMA Model SKMPBKL-PSB

Bantuan Teknis, Manajerial, dan Pendanaan Dinas Pendk. Prov/Kab/Kot Keterlibatan Dinas Pend. Prov dan Kab/Kota sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pembinaan SMA untuk percepatan pemenuhan SNP, pelaksanaan PBKL, pembelajaran berbasis TIK dan KTSP

§ Penyaluran oleh Dit. Pemb. SMA § Besaran disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah § Periode pertanggungjawaban untuk 1 Tahun pelajaran (Juli Tahun penerimaan s.d Juni Tahun berikutnya § Penggunaan dan pertanggung jawaban mengikuti ketentuan yang berlaku

Gambar 5. Alur Program Pembinaan SMA Model SKM-PBKL-PSB Penjelasan Gambar 5 di atas sebagai berikut : 1.

Verifikasi calon SMA Model SKM-PBKL-PSB Verifikasi merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap calon SMA Model SKM-PBKL-PSB yang digunakan untuk menilai kondisi serta identifikasi keberhasilan, hambatan dan permasalahan sekolah. Kontek verifikasi adalah 8 (delapan) SNP, PBKL, pembelajaran berbasis TIK (PSB) dan KTSP. Sasaran verifikasi adalah SMA yang telah ditetapkan oleh Dit. Pembinaan SMA sebagai calon SMA Model SKM-PBKL-PSB karena telah memenuhi kriteria umum. Verifikasi akan menghasilkan nilai dan kategori yang digunakan untuk : a.

Penetapan kelayakan sebagai SMA Model SKM-PBKL-PSB Hasil verifikasi berupa nilai dan kategori digunakan oleh Dit. Pembinaan SMA untuk menetapkan SMA Model SKM-PBKL-PSB berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Dit. Pembinaan SMA.


22-40


b.

Penyusunan program kerja SMA Model SKM-PBKL-PSB dalam bentuk RKJM dan RKA-S Hasil verifikasi berupa pencapaian skor setiap indikator dan permasalahan digunakan oleh sekolah untuk menyusun RKJM dan RKA-S.

c.

Penetapan strategi pembinaan oleh Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pemangku kepentingan lainnya. Keseluruhan hasil verifikasi digunakan oleh Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk menetapkan bentuk pembinaan.

Kegiatan verifikasi diorganisasikan oleh Dit. Pembinaan SMA mulai dari penyusunan instrumen, pembekalan petugas, penetapan petugas, penjadwalan dan pembiayaannya. Perangkat verifikasi berupa panduan, instrumen, pengolahan hasil dan pelaporan akan dijelaskan dalam naskah yang terpisah. 2.

Penyusunan draf program SMA Model SKM-PBKL-PSB Sekolah yang telah ditetapkan sebagai SMA Model SKM-PBKL-PSB diwajibkan untuk menyusun draf RKJM dan RKA-S mengacu pada hasil verifikasi. Program kerja dimaksud dirancang secara khusus dalam rangka untuk mencapai target program SMA Model SKM-PBKL-PSB yaitu pemenuhan SNP, pelaksanaan PBKL, dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dan administrasi sekolah. RKJM disusun dalam bentuk pokok-pokok program dan target pencapaian akhir. Seluruh sekolah diharapkan pada akhir pembinaan tahun ketiga telah mencapai kategori Siap SKM untuk pencapaian 8 SNP, dan berkategori Amat Baik untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis keunggulan lokal, dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Selanjutnya RKJM tersebut dijabarkan menjadi RKA-S yang didalamnya sudah memuat informasi tentang jenis kegiatan, sasaran, indikator hasil, jadwal, penanggung jawab dan biaya. RKA-S dimulai pada bulan Juli sampai dengan Juni tahun berikutnya.

3.

Sosialisasi, asistensi dan sinkronisasi program SMA Model SKM-PBKL-PSB Program SMA Model SKM-PBKL-PSB melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Sekolah, sehingga konsep dan strategi implementasi program tersebut harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama. Agar kondisi tersebut terjadi maka konsep dan strategi implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB disosialisasikan kepada ketiga mitra tersebut melalui kegiatan workshop. Khusus bagi SMA Model SKM-PBKL-PSB juga dilakukan penyamaan substansi program kerja sekolah antara Dit. Pembinaan SMA dengan sekolah melalui kegiatan asistensi dan sinkronisasi program kerja sekolah.

4.

Pemberian dana bantuan block grant Berdasarkan program kerja yang telah disepakati pada kegiatan asistensi dan sinkronisasi program, maka Dit. Pembinaan SMA memberikan dana bantuan block grant terhadap kegiatan-kegiatan tertentu sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama antara Dit. Pembinaan SMA dan sekolah. Block grant direncanakan akan dialokasikan untuk 3 tahun (2010 s.d 2012) dengan jumlah disesuaikan kemampuan dan ketersediaan dana pemerintah pada tahun yang bersangkutan. Panduan penggunaan dana block grant akan dijelaskan pada dokumen terpisah.


23-40


5.

Pelaksanaan RKA-S dan dana bantuan block grant RKA-S dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan Juni tahun berikutnya. Pelaksanaan program kerja termasuk didalamnya program yang dibiayai oleh dana bantuan block grant. Proses dan hasil pelaksanaan program kerja dilaporkan kepada Dit. Pembinaan SMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk laporan penggunaan dana bantuan block grant.

6.

Bantuan teknis, manajerial, dan pendanaan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi memberikan bantuan teknis, manajerial dan pendanaan sesuai dengan program SMA Model RSKM/RSSN sesuai dengan perannya sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 50, butir 4 dan 5 sebagai berikut : a. Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah b. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

7.

Supervisi dan evaluasi SMA Model SKM-PBKL-PSB Supervisi dan evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi sekaligus penilaian perkembangan pencapaian profil SMA Model SKM-PBKL-PSB yaitu pencapaian kondisi memenuhi/hampir memenuhi SNP, pelaksanaan PBKL, dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Hasil supervisi dan evaluasi merupakan umpan balik bagi Dit. Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk perbaikan dan pengembangan pembinaan dan bagi sekolah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja SMA Model SKM-PBKL-PSB. Panduan dan instrumen supervisi dan evaluasi dijelaskan dalam dokumen terpisah.

8.

Ketercapaian profil SMA Model SKM-PBKL-PSB Pada Tahun ke 3 yaitu Tahun 2012/2013 seluruh SMA Model SKM-PBKL-PSB telah mencapai profil yang diharapkan dengan kategori Siap SKM untuk pencapaian SNP dan kategori Sangat Baik untuk keterlaksanaan PBKL dan PSB.


24-40


D.

TAHAPAN PEMBINAAN Pembinaan SMA Model SKM-PBKL-PSB diprogramkan akan dilaksanakan untuk 3 Tahun mulai Tahun 2010-2012 dengan tahapan pembinaan sebagai berikut :

2010 : Penataan Tingkat Nasional : 1. Penyusunan perangkat pendukung 2. Pemilihan dan penetapan 132 SMA (verifikasi) 3. Sosialisasi tingkat provinsi dan kab/kota 4. Asistensi dan sikronisasi program kerja sekolah 5. Pemberian dana block grant 6. Pengembangan PSB 7. Supervisi dan evaluasi Tingkat Provinsi : 1. Rekomendasi calon SMA Model 2. Sosialisasi program pembinaan SMA Model 3. Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model 4. Supervisi dan evaluasi Tingkat Kabupaten/Kota : 1. Rekomendasi calon SMA Model 2. Sosialisasi program pembinaan SMA Model 3. Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model 4. Supervisi dan evaluasi Tingkat Sekolah : 1. Penyusunan program kerja 3 Tahun (2010) s.d 2012 dan 1 Tahun (2010) dengan prioritas pada SI, SKL, standar proses, standar pengelolaan, standar penil., standar pendidik dan tendik 2. Mensosialisasikan program SMA Model dan mengupaya kan dukungan pemangku kepentingan untuk menjadi bagian dari peningkatan mutu sekolah 3. Melaksanakan program SMA Model dengan tingkat keberhasilan di atas 90% secara kualitatif dan Amat Baik secara kuantitatif

E.

2011:Pengembangan

2012 : Pemantapan

Tingkat Nasional : 1. Pengembangan perangkat pendukung 2. Koordinasi pembinaan tingkat prov dan kab/ kota 4. Asistensi dan sikronisasi program kerja sekolah 5. Pemberian dana block grant 6. Supervisi dan evaluasi 7. Pengembangan implementasi PBKL, KTSP dan PSB

Tingkat Nasional : 1. Koordinasi pembinaan tingkat provinsi dan kab/ kota 2. Asistensi dan sikronisasi program kerja sekolah 3. Pemberian dana block grant 4. Supervisi dan evaluasi 5. Pemantapan implementasi PBKL, KTSP dan PSB dalam bentuk peningkatan kualitas

Tingkat Provinsi : 1. Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model secara terprogram dengan mengalokasikan sumber dana sesuai kebutuhan sekolah 2. Koordinasi pembinaan dengan Dinas Pendk. Kab/ Kota dan pemangku kepentingan lainnya 3. Supervisi dan evaluasi 4. Perluasan SMA Model

Tingkat Provinsi : 1. Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model secara terprogram dengan mengalokasikan sumber dana sesuai kebutuhan sekolah 2. Koordinasi pembinaan dengan Dinas Pendk. Kab/Kota dan pemangku kepentingan lainnya 3. Supervisi dan evaluasi 4. Perluasan SMA Model

Tingkat Kabupaten/Kota : 1. Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model secara terprogram dengan mengalokasikan sumber dana sesuai kebutuhan sekolah 2. Koordinasi pemb. dengan Dinas Pendk. Kab/Kota dan pemangku kepentingan lainnya 3. Supervisi dan evaluasi 4. Perluasan SMA Model

Tingkat Kabupaten/Kota : 1. Pembinaan manajerial dan teknis SMA Model secara terprogram dengan mengalokasikan sumber dana sesuai kebutuhan sekolah 2. Koordinasi pembinaan dengan Dinas Pendk. Prov dan pemangku kepentingan lainnya 3. Supervisi dan evaluasi 4. Perluasan SMA Model

Tingkat Sekolah : 1. Penyusunan program 2011 dengan prioritas pada SI, SKL, standar proses, standar pengelolaan, standar penil., standar pendidik dan tendik 2. Pemantapan pelaksanaan PBKL, PSB dan KTSP 3. Mengkongkritkan bentuk dukungan pemangku kepentingan dalam bentuk dukungan nyata 4. Evaluasi diri terhadap proses dan hasil pelaks. SMA Model

Tingkat Sekolah : 1. Penyusunan program 2012 dengan prioritas pada standar isi, SKL, standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian, standar pendidik dan tendik dan standar lain untuk mencapai kondisi memenuhi/hampir memenuhi 8 SNP 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan PBKL, PSB dan KTSP

PEMBIAYAAN Pembiayaan pelaksanaan program implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB yang berkaitan dengan inventarisasi kondisi; sosialisasi, asistensi dan sinkronisasi program kerja, pemberian dana bantuan block grant, dan supervisi dan evaluasi dibebankan pada anggaran Dit. Pembinaan SMA Tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pembiayaan diluar kegiatan di atas yang berkaitan dengan pemenuhan SNP ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Sekolah sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya masing-masing.


25-40


BAB V PENUTUP 1.

SMA Model SKM-PBKL-PSB merupakan program bersama Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu SMA melalui pemenuhan SNP yang menerapkan PBKL dan memanfaatkan TIK untuk pembelajaran dan manajemen

2.

Sebagai program bersama, maka pola pembinaan sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini merupakan komitmen bersama sebagai acuan pembinaan dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat

3.

Mempertimbangkan berbagai keterbatasan seperti pemahaman substansi program, sumberdaya manusia dan infrastruktur pendidikan, maka pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan

4.

Pengembangan SMA Model SKM-PBKL-PSB merupakan salah satu strategi percepatan pemenuhan SNP sebagai upaya untuk mewujudkan SMA yang telah memenuhi/hampir memenuhi SNP. Berkembangnya SMA Model dapat dijadikan inspirasi bagi sekolah lain di sekitarnya untuk melaksanakan upaya pemenuhan SNP

5.

Penyebaran jumlah SMA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak merata, sehingga pemilihan SMA Model dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah sekolah di wilayahnya

6.

SMA Model idealnya dikembangkan di setiap Kabupaten/Kota dengan membina SMA pelaksana Rintisan SKM, Rintisan PBKL, dan Rintisan PSB yang memenuhi persyaratan sebagai SMA Model. Namun kondisi tiap daerah berbeda-beda dalam kesiapan dana, maka bagi daerah yang siap dapat mengembangkan SMA Model dengan pola yang sama seperti yang dikembangkan oleh Dit. Pembinaan SMA

7.

Pemberian dana bantuan block grant pada SMA Model terpilih merupakan dana stimulus untuk membantu sekolah memenuhi sebagian kecil program pemenuhan SNP

8.

SMA Model SKM-PBKL-PSB sebagai sekolah rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya harus siap melayani dan membantu memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada sekolah dalam pencapaian SNP, pelaksanaan PBKL dan PSB


26-40


Lampiran 1.

Rincian profil SMA Model SKM-PBKL-PSB RINCIAN PROFIL SMA MODEL SKM-PBKL-PSB

Profil SMA Model SKM-PBKL-PSB pada dasarnya merupakan keterpaduan antara profil SKM, PBKL dan PSB. Namun untuk kepentingan pembinaan dan mempermudah sekolah dalam menyusun rencana pencapaian profil, maka profil SMA Model SKM-PBKL-PSB akan di bagi menjadi 3 profil secara terpisah yaitu profil SKM, PBKL, dan PSB sebagai berikut : A.

PROFIL SEKOLAH KATEGORI MANDIRI Sekolah Kategori Mandiri (SKM) adalah sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi 8 SNP yatu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan. Mengacu pada penjelasan di atas maka profil SKM SMA sebagai berikut : Komponen, Aspek, Indikator 1.

Standar Isi Sekolah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan isi sesuai ketentuan dalam Panduan Penyusunan KTSP. Dokumen KTSP telah dinyatakan berlaku dan digunakan oleh sekolah. 1.1 Dokumen KTSP 1.1.1 Sekolah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang penyusunannya dilakukan melalui proses analisis konteks, validasi dan rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, verifikasi dan penanda tanganan oleh Dinas Pendidikan Propinsi, serta pemberlakuannya disahkan Kepala Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah 1.1.2 Memiliki dokumen KTSP yang berisi visi, misi dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan; struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan (mata pelajaran, mulok, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global), kalender pendidikan, dan silabus 1.2 Dokumen silabus 1.2.1 Memiliki dokumen hasil pengkajian substansi SK/KD pada Standar Isi 1.2.2 Memilki dokumen hasil pemetaan Standar Isi untuk analisis SK/KD 1.2.3 Memiliki berbagai panduan dan contoh silabus yang dikembangkan oleh Pusat sebagai referensi dalam penyusunan silabus yang dilakukan secara mandiri 1.2.4 Memiliki dokumen Silabus yang memuat pengalaman belajar yang luas mencakup seluruh mata pelajaran, yang dikembangkan melalui proses penjabaran SK/KD menjadi Indikator, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran dan jenis penilaian

2.

Standar Kompetensi Lulusan Sekolah merumuskan dan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dan menetapkan kriteria kelulusan UN di atas kriteria kelulusan nasional dan US minimal sama dengan KKM. Target kelulusan harus mencapai 100% dan mendorong siswa melanjutkan ke Perguruan Tinggi mencapai lebih dari 75%. 2.1 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 2.1.1 Memiliki KKM berdasarkan hasil analisis kompleksitas materi, analisis intake siswa, dan analisis daya dukung. 2.1.2 Menetapkan pencapaian rata-rata KKM peserta didik per mata pelajaran ≥75% 2.2 Kriteria kelulusan 2.2.1 Kriteria kelulusan US minimal sama dengan KKM setiap mata pelajaran 2.2.2 Persentase lulusan 100% 2.2.3 Persentase lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi ≥ 75%


27-40


Komponen, Aspek, Indikator 3.

Standar Proses Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Perencanaan pembelajaran dituangkan dalam bentuk silabus dan dijabarkan ke dalam RPP serta dilengkapi degan bahan ajar. Proses pelaksanaan pembelajaran mengacu pada persyaratan dan diawasi secara terprogram oleh kepala sekolah serta dilakukan evaluasi. 3.1 Perencanaan Proses Pembelajaran 3.1.1 Memiliki dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) semua mata pelajaran yang memuat identitas mata pelajaran, SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar 3.1.2 RPP merupakan penjabaran silabus dan disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih dengan memasukkan keunggulan lokal pada mata pelajaran yang relevan 3.1.3 Tersedia bahan ajar dalam bentuk (termasuk bahan ajar PBKL) : Bahan cetak (modul, hand out, LKS, dll); Audio, visual, audio visual; Bahan ajar berbasis TIK/multi media (CD interaktif, computer based) 3.2 Pelaksanaan proses pembelajaran 3.2.1 Pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi persyaratan rombongan belajar (32 peserta didik), beban kerja minimal guru (24 jam tatap muka/minggu), rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru 20:1, dan buku teks pelajaran (rasio buku teks untuk peserta didik 1:1 per mapel dalam proses pembelajaran) 3.2.2 Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP 3.2.3 Menyusun jadwal pemanfaatan laboratorium untuk kegiatan di luar jadwal rutin 3.2.4 Memiliki penasehat akademik yang dapat mendeteksi potensi peserta didik (bisa dengan tes bakat disertai data prestasi belajar), memberikan bimbingan akademik, membantu memecahkan masalah peserta didik 3.2.5 Menyusun dan melaksanakan program remedi sepanjang semester 3.2.6 Menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 3.3 Pengawasan proses pembelajaran 3.3.1 Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pemantauan proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi 3.3.2 Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan supervisi proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi 3.3.3 Sekolah melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan cara membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses, dan mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru 3.3.4 Guru memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran (remedial dan pengayaan) 3.3.5 Memiliki laporan hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan 3.3.6 Memberikan penguatan dan penghargaan kepada guru yang telah memenuhi standar dan teguran yang bersifat mendidik kepada guru yang belum memenuhi standar


28-40



Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu tenaga pendidik secara kualitas harus memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan termasuk kompetensi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran maupun administrasi sekolah. 4.1 Tenaga pendidik 4.1.1 Lebih dari 75% guru berkualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 4.1.2 Lebih dari 75% guru berlatar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 4.1.3 Lebih dari 75% guru bersertifikat profesi guru 4.2 Tenaga kependidikan 4.2.1 Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium 4.2.2 Seluruh tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai 4.3 Tenaga layanan khusus 4.3.1 Satuan pendidikan memiliki tenaga layanan khusus meliputi penjaga sekolah, tenaga kebersihan, pengemudi, tukang kebun, pesuruh.

5.

Standar Sarana dan Prasarana Sekolah memiliki sarana dan prasarana meliputi satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Aspek dan indikatornya adalah : 5.1 Satuan pendidikan 5.1.1 Memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar 5.2 Lahan 5.2.1 Luas lahan sekolah memenuhi rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m2/peserta didik) (Lihat permendiknas No. 24/2007) 5.2.2 Lokasi sekolah berada pada lahan yang memenuhi persyaratan standar dalam kesehatan, keamanan dan lingkungan 5.2.3 Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 Tahun 5.3 Bangunan gedung 5.3.1 Bangunan gedung memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik (m2/peserta didik) (Lihat permendiknas No. 24/2007) 5.3.2 Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat, kenyamanan, sistem keamanan, dan tersedia instalasi listrik sesuai kebutuhan (minimum 1.300 watt) 5.3.3 Bangunan secara berkala dilakukan pemeliharaan baik ringan maupun berat 5.4 Ruang kelas 5.4.1 Semua rombongan belajar mempunyai ruang kelas 5.4.2 Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik dengan rasio minimum luas ruang kelas 2 m2/peserta didik 5.4.3 Ruang kelas dilengkapi sarana meliputi perabot (kursi dan meja peserta didik, kursi dan meja guru, lemari dan papan pajang), media pendidikan (papan tulis), perlengkapan lain (tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, soket listrik)


29-40


Komponen, Aspek, Indikator 5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Ruang perpustakaan 5.5.1 Luas minimum sama dengan luas satu ruang kelas 5.5.2 Ruang perpustakaan dilengkapi sarana meliputi buku (buku teks pelajaran 1:1 per peserta didik per mata pelajaran per pendidik dalam proses pembelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lain), perabot (rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, kursi kerja, meja kerja, lemari katalog, lemari, papan pengumuman dan meja multimedia), media pendidikan (peralatan multimedia), perlengkapan lain (buku inventaris, tempat sampah, soket listrik dan jam dinding) 5.5.3 Memiliki Sistem Informasi Manajemen perpustakaan berbasis TIK Laboratorium biologi 5.6.1 Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar 5.6.2 Rasio minimum ruang laboratorium 2,4 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum 48 m2 termasuk ruang persiapan dan penyimpanan 18 m2 5.6.3 Ruang laboratorium dilengkapi sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan), media pendidikan, bahan habis pakai, perlengkapan lain Laboratorium fisika 5.7.1 Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar 5.7.2 Rasio minimum ruang laboratorium 2,4 m2/peserta didik. Rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum 48 m2 termasuk ruang persiapan dan penyimpanan 18 m2 5.7.3 Ruang laboratorium dilengkapi sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan), media pendidikan, perlengkapan lain Laboratorium kimia 5.8.1 Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar 5.8.2 Rasio minimum ruang laboratorium 2,4 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum 48 m2 termasuk ruang persiapan dan penyimpanan 18 m2 5.8.3 Ruang laboratorium dilengkapi sarana meliputi perabot termasuk almari asam dan almari alat, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan), media pendidikan, perlengkapan lain Laboratorium komputer 5.9.1 Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang 5.9.2 Rasio minimum luas ruang laboratorium 2 m2/peserta didik 5.9.3 Ruang laboratorium dilengkapi sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan), media pendidikan, perlengkapan lain 5.9.4 Ruang laboratorium memiliki fasilitas pencahayaan dan pendingin ruangan memadai yang disesuaikan dengan kondisi/kemampuan 5.9.5 Memiliki komputer minimal 20 unit yang terhubung dengan internet 5.9.6 Komputer terkoneksi dengan jaringan LAN Laboratorium bahasa 5.10.1 Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang 5.10.2 Rasio minimum luas ruang laboratorium 2 m2/peserta didik 5.10.3 Ruang laboratorium dilengkapi sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan), media pendidikan, perlengkapan lain Ruang pimpinan 5.11.1 Luas minimum 12 m2 dan lebar minimum 3 m 5.11.2 Mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah 5.11.3 Ruang pimpinan dilengkapi sarana meliputi perabot, telekomunikasi, komputer, internet dan perlengkapan lain


30-40



5.13

5.14 5.15

5.16 5.17 5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

Ruang guru 5.12.1 Rasio minimum luas ruang 4 m2/pendidik, luas minimum 72 m2 5.12.2 Mudah dicapai dari halaman sekolah atau dari luar lingkungan sekolah dan dekat dengan ruang pimpinan 5.12.3 Ruang guru dilengkapi sarana meliputi perabot, telekomunikasi, komputer, internet dan perlengkapan lain 5.12.4 Pengaturan ruang guru memungkinkan untuk mobilitas MGMP rumpun mata pelajaran dan memberikan layanan konsultasi akademik siswa Ruang tata usaha 5.13.1 Rasio minimum luas ruang 4 m2/petugas dan luas minimum 16 m2 5.13.2 Mudah dicapai dari halaman sekolah atau dari luar lingkungan sekolah dan dekat dengan ruang pimpinan 5.13.3 Ruang tata usaha dilengkapi sarana meliputi perabot, dan perlengkapan lain Tempat beribadah 5.14.1 Luas minimum 12 m2 5.14.2 Tempat ibadah dilengkapi sarana meliputi perabot, dan perlengkapan lain Ruang konseling 5.15.1 Luas minimum 9 m2 5.15.2 Ruang koseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik 5.15.3 Ruang dilengkapi sarana meliputi perabot, peralatan konseling dan perlengkapan lain Ruang UKS 5.16.1 Luas minimum 12 m2 5.16.2 Ruang dilengkapi sarana meliputi perabot, dan perlengkapan lain Ruang organisasi kesiswaan 5.17.1 Luas minimum 9 m2 5.17.2 Ruang dilengkapi sarana perabot Jamban 5.18.1 Tersedia jamban dengan rasio 1 : 30 untuk peserta didik putri dan 1:40 untuk peserta didik putra, dan minimal 1 unit untuk pendidik/ tenaga kependidikan 5.18.2 Luas minimum 2 m2/jamban Gudang 5.19.1 Luas minimum 21 m2 5.19.2 Gudang dilengkapi sarana perabot 5.19.3 Berfungsi sebagai ruang penyimpanan alat–alat olah raga, alat–alat kesenian/keterampilan, dan alat–alat/bahan lainnya Ruang sirkulasi 5.20.1 Tersedia ruang sirkulasi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran Tempat bermain/berolahraga 5.21.1 Memiliki rasio luas minimum 3 m2/peserta didik 5.21.2 Tempat bermain/berolahraga berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan 5.21.3 Dilengkapi dengan sarana yang meliputi peralatan pendidikan, perlengkapan lain Kebersihan dan keindahan 5.22.1 Semua lahan, bangunan/gedung, sarana dan prasarana lainnya tertata rapih, terpelihara, dan dalam keadaan bersih, aman dan nyaman


31-40



Standar Pengelolaan Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Disamping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat. 6.1 Perencanaan program : 6.1.1 Visi, misi dan tujuan sekolah yang telah disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan 6.1.2 Memiliki dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat Tahunan yang telah disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota bagi sekolah negeri dan oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta 6.1.3 Memiliki rencana kerja Tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S) yang telah disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota bagi sekolah negeri dan oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta 6.1.4 Rencana kerja Tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peranserta masyarakat dan kemitraan, rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu 6.2 Pelaksanaan rencana kerja 6.2.1 Memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis berupa : KTSP, kalender pendidikan/akademik, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas diantara guru dan tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode etik sekolah, biaya operasional sekolah 6.2.2 Memiliki Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi dilengkapi dengan uraian tugas pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan tentang wewenang dan tanggung jawab 6.2.3 Melaksanakan program kerja Tahunan sesuai dengan jenis kegiatan dan jadwal yang telah ditetapkan 6.2.4 Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional proses penerimaan peserta didik, melakukan orientasi peserta didik baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler, melakukan pembinaan prestasi unggulan, melakukan pelacakan terhadap alumni 6.2.5 Melaksanakan KTSP, kalender pendidikan, program pembelajaran, penilaian hasil belajar peserta didik, peraturan akademik sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan 6.2.6 Melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pembagian tugas, sistem penghargaan, pengembangan profesi, promosi, mutasi 6.2.7 Melaksanakan program pengelolaan sarana prasarana sekolah meliputi pemenuhan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan, melengkapi sarana pembelajaran pada setiap kelas, pemeliharaan fasilitas fisik dan peralatan; pengelolaan perpustakaan, pengelolaan laboratorium dan pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler


32-40


Komponen, Aspek, Indikator 6.2.8

6.3

6.4

6.5

Melaksanakan pengelolaan pembiayaan sesuai dengan pedoman pengelolaan pembiayaan meliputi sumber pemasukkan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola; penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana diluar dana investasi dan operasional; penggunaan anggaran keuangan sesuai dengan RKA-S; dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di atasnya 6.2.9 Tercipta suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang tercermin dari pelaksanaan tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; tersedianya petunjuk, peringatan dan larangan dalam berperilaku di sekolah serta pemberian sangsi bagi warga yang melanggar tata tertib; pelaksanaan kode etik peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan 6.2.10 Menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang relevan berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan yang ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis Pengawasan 6.3.1 Memiliki program pengawasan pengelolaan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan 6.3.2 Komite sekolah melakukan pemantauan pengelolaan sekolah secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan 6.3.3 Kepala sekolah dan pengawas sekolah melaksanakan supervisi pengelolaan akademik secara teratur dan berkelanjutan 6.3.4 Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah dan orang tua/wali peserta didik 6.3.5 Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masingmasing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah 6.3.6 Kepala sekolah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah dan pihakpihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester Evaluasi 6.4.1 Melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan standar nasional pendidikan secara periodik sekali seTahun 6.4.2 Melaksanakan evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang kurangnya dua kali dalam seTahun, pada akhir semester akademik 6.4.3 Melaksanakan evaluasi program kerja Tahunan secara periodik sekurang kurangnya satu kali dalam seTahun, pada akhir Tahun anggaran sekolah 6.4.4 Melakukan evaluasi keterlaksanaan dan pengembangan KTSP secara berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan sosial 6.4.5 Melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan secara komperhensif pada setiap akhir semester, meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas, dengan memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik 6.4.6 Hasil akreditasi sekolah A Kepemimpinan sekolah 6.5.1 Kepala Sekolah dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan 6.5.2 Wakil kepala sekolah dipilih oleh dewan pendidik dan proses pengangkatan serta keputusannya dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah kepada institusi di atasnya (untuk sekolah swasta institusi yang dimaksud adalah penyelenggara sekolah) 6.5.3 Warga sekolah mengapresiasi secara positif kepemimpinan Kepala dan Wakil Kepala sekolah


33-40



Sistem Informasi Manajemen (SIM) 6.6.1 Menerapkan SIM untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel 6.6.2 Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses 6.6.3 Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan 6.6.4 Melaporkan data informasi satuan pendidikan yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

7.

Standar Pembiayaan Pembiayaan Sekolah didasarkan pada rancangan biaya operasional program kerja Tahunan meliputi investasi, operasi, bahan atau peralatan dan biaya personal. Sumber pembiayaan sekolah dapat berasal orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel. 7.1 Jenis pembiayaan 7.1.1 Sekolah mengalokasikan biaya pendidikan untuk biaya investasi : penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, modal kerja tetap 7.1.2 Sekolah mengalokasikan biaya operasi meliputi : gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya 7.1.3 Sekolah mengalokasikan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan 7.2 Sumber pembiayaan 7.2.1 Memiliki program dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber (orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya) melalui program yang rasional 7.2.2 Penghitungan standar biaya disesuaikan dengan biaya daerah dengan mengacu kepada Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersonalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB, pasal 2 ayat 3 7.3 Pelaporan 7.3.1 Membuat laporan pertanggung-jawaban secara akuntabel dan transparan

8.

Standar Penilaian Pendidikan Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian mengacu pada prinsip penilaian dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 8.1 Prinsip penilaian 8.1.1 Seluruh Guru memiliki program penilaian, remedial dan pengayaan untuk semua mata pelajaran dan diinformasikan kepada peserta didik 8.1.2 Menetapkan dan melaksanakan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar 8.1.3 Semua RPP mencantumkan kegiatan dan program penilaian 8.2 Teknik dan instrumen penilaian 8.2.1 Teknik penilaian dilakukan sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok


34-40


Komponen, Aspek, Indikator 8.2.2

8.3

8.4

8.5

Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan substansi (merepresentasikan kompetensi yang dinilai), konstruksi (memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan), bahasa (menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik) Mekanisme dan prosedur penilaian 8.3.1 Mengembangkan program penilaian menggunakan lima langkah yaitu menyusun kisi-kisi tes, mengembangkan instrumen, melaksanakan tes, mengolah dan menentukan kelulusan siswa dari sekolah, dan melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian 8.3.2 Melakukan penilaian siswa pada pertengahan semester dan akhir semester untuk semua siswa 8.3.3 Melakukan penilaian internal untuk semua mata pelajaran yang tidak dites dalam UN 8.3.4 Guru Agama melakukan penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. 8.3.5 Guru Pendidikan Kewarganegaraan melakukan penilaian kepribadian, dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. 8.3.6 Menerbitkan surat keterangan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan pengembangan diri yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah 8.3.7 Seluruh guru mata pelajaran menginformasikan hasil ulangan harian kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya 8.3.8 Seluruh guru mata pelajaran memberi remedi kepada peserta didik yang belum mencapai KKM 8.3.9 Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar Penilaian oleh pendidik 8.4.1 Guru menginformasikan silabus mata pelajaran kepada peserta didik pada awal semester 8.4.2 Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih 8.4.3 Guru melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang Diperlukan sesuai dengan RPP 8.4.4 Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik 8.4.5 Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik 8.4.6 Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran Penilaian oleh satuan pendidikan 8.5.1 Menetapkan dan mendokumentasikan KKM setiap mata pelajaran, kriteria kenaikan kelas, dan kelulusan peserta didik 8.5.2 Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik 8.5.3 Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah


35-40



Kesiapan Sekolah dan Dukungan Eksternal Pelaksanaan program SMA Model RSKM/RSSN memerlukan kesiapan dari seluruh warga dalam pemenuhan SNP, pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal, pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK dan pelaksanaan KTSP. Di samping itu dalam pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari pihak luar sekolah. Dukungan tersebut sangat diperlukan karena SKM/SSN merupakan peningkatan mutu sekolah berdasarkan delapan standar nasional pendidikan yang memerlukan kerjasama dengan pihak di luar sekolah. Beberapa aspek dan indikator yang dapat menjadi indikator dukungan tersebut antara lain : 9.1 Kesiapan sekolah 9.1.1 Melakukan analisis kondisi satuan pendidikan yang mencakup peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya dan programprogram untuk memperoleh kondisi riil satuan pendidikan terhadap kondisi ideal sesuai tuntutan standar, sehingga diperoleh kesenjangan yang menjadi bahan dalam penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut 9.1.2 Memiliki program optimalisasi seluruh sumber daya pendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam pemenuhan SNP 9.1.3 Mendapat dukungan penuh dari seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai SKM 9.2 Dukungan Eksternal 9.2.1 Melakukan analisis kondisi lingkungan satuan pendidikan, mencakup komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya, sehingga diperoleh peluang dan tantangan untuk dijadikan bahan rencana kegiatan Tahun berikutnya 9.2.2 Melaksanakan program kemitaraan dengan pihak yang relevan sesuai dengan rencana dan kebutuhan sekolah secara tertulis 9.2.3 Mendapat dukungan penuh dari Komite Sekolah 9.2.4 Mendapat dukungan penuh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 9.2.5 Melibatkan Perguruan Tinggi, LPMP, P4TK/PPPG dalam rangka pendampingan dan pembimbingan proses pengembangan SKM-PBKL-PSB (persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi) 9.2.6 Melibatkan asosiasi profesi, organisasi non struktural (MKKS, MGMP, Dewan Pendidikan, dan lembaga pendidikan lain) dalam proses pengembangan dan pelaksanaan SKM


36-40


B.

PROFIL PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PBKL) Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan PBKL yaitu pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Pelaksanaan PBKL dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satua Tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal. PBKL dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. Mengacu pada penjelasan di atas maka profil PBKL SMA sebagai berikut : Komponen, Aspek, Indikator 1.

Standar Isi 1.1 Pendukung Dokumen KTSP 1.1.2 Memiliki dokumen hasil analisis keunggulan lokal pemetaan kompetensi dan ruang lingkup materi keunggulan lokal

2.

Standar Kompetensi Lulusan 2.1 Mengembangkan kompetensi 2.1.1 Memiliki dokumen hasil analisis pengembangan kompetensi mata pelajaran sesuai dengan tema PBKL yang dikembangkan

3.

Standar Proses 3.1 Perencanaan Proses Pembelajaran 3.1.1 Mengintegrasikan PBKL pada silabus dan RPP mata pelajaran tertentu sesuai tema yang dikembangkan 3.1.2 Tersedia bahan ajar pendukung pelaksanaan PBKL sesuai tema yang dikembangkan 3.2 Pelaksanaan proses pembelajaran 3.2.1 Melaksanakan pembelajaran PBKL yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan, atau muatan lokal, atau keterampilan

4.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.1 Pemahaman PBKL 4.1.1 Semua pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik memahami konsep PBKL 4.1.1 Pendidik pada mata pelajaran yang relevan mampu mengintegrasikan PBKL pada mata pelajaran Kesiapan Sekolah dan Dukungan Eksternal 9.1 Kesiapan sekolah 9.1.1 Memiliki tim pengelola Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)

9.


37-40


C.

PROFIL PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) Pusat Sumber Belajar SMA (PSB-SMA) merupakan sistem pengelolaan yang terorganisasi untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sumber belajar dalam mendukung proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media informasi dan komunikasi, wahana belajar, dan media unjuk kinerja. PSB berfungsi sebagai media komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran dan penyedia aneka sumber belajar seperti materi ajar, soal-soal latihan, alat peraga, media ajar, dan lain-lain. Mengacu pada penjelasan di atas maka profil PSB SMA sebagai berikut : Komponen, Aspek, Indikator 1.

Sumberdaya Manusia 1.1 Kompetensi pengoperasian komputer, jaringan dan internet 1.1.1 Lebih dari 90% pendidik dan tenaga kependidikan mampu mengoperasikan komputer minimal program office (pengolah kata, pengolah angka, pengolah presentasi) 1.1.2 Memiliki tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang mampu membuat jaringan komputer sederhana 1.1.3 Lebih dari 90% pendidik dan tenaga kependidikan mengunakan internet sebagai sarana komunikasi dan pembelajaran 1.1.4 Memiliki teknisi TIK (boleh guru maupun tenaga khusus) 1.2 Kompetensi pembelajaran berbasis TIK 1.2.1 Lebih dari 90% pendidik mampu mengoperasikan komputer minimal program office (pengolah kata, pengolah angka, pengolah presentasi) untuk proses pembelajaran 1.2.2 Lebih dari 75% pendidik mampu membuat bahan ajar berbasis TIK 1.3 Kompetensi pengelolaan administrasi sekolah berbasis TIK 1.3.1 Lebih dari 75% tenaga administrasi mampu menggunakan dan mengoperasikan perangkat lunak administrasi sekolah. 1.3.2 Memiliki tenaga layanan khusus dalam bidang Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sekolah

2.

Sarana dan Prasarana 2.1 Laboratorium komputer 2.1.1 Memiliki ruang laboratorium yang dapat menampung minimum 1 rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang 2.1.2 Memiliki komputer minimal 20 unit terkoneksi dengan jaringan LAN dan terhubung dengan internet 2.2 Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.2.1 Memiliki kecepatan koneksi internet yang sesuai dengan kebutuhan 2.2.2 Memiliki website sekolah yang aktif 2.2.3 Memiliki jaringan internet minimal terhubung ke laboratorium komputer, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan perpustakaan 2.2.4 Memiliki jaringan dengan menggunakan server minimal terhubung ke ruang kelas, laboratorium komputer, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan perpustakaan 2.2.5 Memiliki area hotspot internet dan intranet untuk keperluan pembelajaran 2.2.6 Lebih dari 75% ruang kelas memiliki perangkat TIK minimal LCD projector 2.2.7 Ruang perpustakaan dilengkapi dengan komputer yang berisi administrasi perpustakaan dan terdapat kumpulan bahan ajar berbasis TIK 2.5 Sumber daya listrik 2.5.1 Memiliki sumber daya listrik sesuai dengan kebutuhan

3.

Pengelolaan 3.1 Organisasi 3.1.1 Memiliki tim pengelola PSB yang terdiri atas penanggung jawab, admin, pengembang konten bahan ajar, dan pengembang konten non bahan ajar


38-40


3.2

3.3 3.4

Komponen, Aspek, Indikator Perencanaan 3.2.1 Memiliki program kerja jangka menengah dan Tahunan PSB sebagai bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat Tahunan dan Rencana dan Anggaran Kegiatan Sekolah (RAK-S) satu Tahunan Pedoman 3.3.1 Memiliki pedoman pengelolaan PSB tingkat sekolah Pengelolaan Pembelajaran 3.4.1 Memiliki aplikasi pengelolaan administrasi dan konten pembelajaran antara lain dokumen KTSP, silabus, RPP, bahan ajar dan bahan uji

4.

Proses Pembelajaran 4.1 Konten Pembelajaran 4.1.1 Lebih dari 75% mata pelajaran memiliki bahan ajar berbasis TIK 4.2 Pelaksanaan pembelajaran 4.2.1 Lebih dari 75% mata pelajaran menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

5.

Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) 5.1 Administrasi pembelajaran berbasis TIK 5.1.1 Menggunakan aplikasi administrasi pembelajaran berbasis TIK antara lain : a. Penerimaan siswa baru b. Pengelolaan data personal siswa c. Pengelolaan hasil proses pembelajaran siswa d. Pengelolaan proses keuangan e. Pengelolaan data guru dan karyawan f. Pengelolaan aset dan perlengkapan g. Publikasi informasi h. Konsolidasi laporan periodik pendidikan i. Pengelolaan ruangan belajar k. Pengelolaan jadwal pengajaran l. Pengelolaan jadwal guru mengajar m. Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler 5.1.2 Menggunakan program Paket Aplikasi Sekolah


39-40


Lampiran 2.

Proyeksi pencapaian sasaran program pembinaan SMA Model SKM-PBKL-PSB Tahun 2010-2012 PROYEKSI PENGEMBANGAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM PEMBINAAN SMA MODEL SKM-PBKL-PSB TAHUN 2010-2012

No.

Kegiatan

1.

Penyusunan/pengembangan perangkat pendukung a. RSKM/RSSN dan RPBKL b. RPSB c. KTSP d. Uji kompetensi Bhs Inggris dan TIK Penggandaan perangkat pendukung a. Dinas Pendidikan Provinsi (33x5setx 65Nsk) b. Dinas Pendidikan Kab/Kota (500K/Kx5Setx65Nsk) c. Sekolah (11000Sekx5Setx65Nsk) d. Pusat (100setx65Nsk) Pelaksanaan SMA Model RSKM/RSSN a. Tingkat pusat b. Tingkat Provinsi/kab/kota (10% dari jumlah SMA) Penyiapan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan SNP a. Tingkat pusat (33x15orgx2kl) b. Tingkat provinsi (33x15orgx2kl) c. Tingkat kabupaten/kota (500K/Kx15orgx2kl) d. Tingkat sekolah (supervisi dan IHT 4 kl/thn) § SMA Model RSKM/RSSN (132x60orgx4kl)) § SMA lainnya (11.000 SMA-132 SMAx30orgx2kl) Asistensi dan sikronisasi program kerja sekolah a. Tingkat pusat b. Tingkat provinsi Pemberian dana block grant a. Tingkat pusat b. Tingkat provinsi Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan SNP (minimal 2 kl/thn) a. Tingkat pusat b. Tingkat Provinsi/kab/kota (10% dari jumlah SMA)

2.

3.

4.

5.

6. 7.


2010

Target Per Tahun 2011

2012

14 Nsk 10 Nsk 35 Nsk 6 Nsk

14 Nsk 10 Nsk 35 Nsk

14 Nsk 10 Nsk -

-

10.725 Eks

… Eks

10.725 Eks

10.725 Eks

162.500 Eks

… Eks

162.500 Eks

162.500 Eks

3.575.000 Eks 6500 Eks

… Eks … Eks

3.575.000 Eks

3.575.000 Eks

6500 Eks

6500 Eks

132 SMA 1100 SMA

132 SMA -

132 SMA 1100 SMA

132 SMA 1100 SMA

990 Org 990 Org 15.000 Org

… Org … Org … Org

990 Org 990 Org 15.000 Org

990 Org 990 Org 15.000 Org

31.680 Org

… Org

31.680 Org

31.680 Org

652.080 Org

… Org

652.080 Org

652.080 Org

132 Sek 10.868 Sek

132 Sek -

132 Sek 10.868 Sek

132 Sek 10.868 Sek

132 Sek 10.868 Sek

132 Sek -

132 Sek 10.868 Sek

132 Sek 10.868 Sek

132 SMA 10.868 Sek

132 Sek -

132 Sek 10.868 Sek

132 Sek 10.868 Sek

Sasaran 3 Tahun 65 Nsk

40-40

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents