BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Rencana Stratejik (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kota Bandung sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang

dilakukan

secara

berkesinambungan

dalam

rangka

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalian oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kota. Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, pemerintah Kota Bandung harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan pemerintah Kota dalam periode lima tahun ke depan (2009-2013) dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isuisu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakat pun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola 1


daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka pemerintah Kota Bandung harus mampu meningkatkan kualitas kinerja yang didasari dengan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi khususnya dalam memberikan pelayanan publik, dalam kerangka akselerasi perwujudan dan implementasi kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangann kota. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang sesuai dengan potensi, tantangan, kendala dan peluang yang ada, maka disusun Rencana Stratejik (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-20013 sebagai pedoman dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting serta kebutuhan dan kemampuan daerah, serta digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan APBD serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra 1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Stratejik Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah

terwujudnya

komitmen

dan

konsistensi

perencanaan

serta

pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien. 2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Stratejik Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan Pemerintah Kota Bandung pada periode tahun 2009-2013 serta sebagai pedoman taktis

2


dan

strategis

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pengelolaan

pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Bandung. C. Landasan Hukum 1.Landasan Idiil : Pancasila 2.Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945 3.Landasan Operasional: a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta; b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; g. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ; i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 3


k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; m. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989

tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung; n. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota; o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; p. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah q. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025; r. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung; s. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013; t. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.

4


D. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penulisan, serta proses penyusunan

BAB II

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG Berisi uraian tentang Gambaran Umum, Dasar Pembentukan, Tugas pokok dan fungsi, kedudukan serta Susunan dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.

BAB III

ANALISIS

ISU-ISU

STRATEGIS

DAN

ANALISA

SWOT

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG Menjelaskan tentang kondisi fisik lingkungan, sosial kependudukan, perekonomian daerah, kinerja pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah, serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang sedang berkembang berdasarkan analisa SWOT. BAB IV

VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG Menjelaskan tentang pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran serta

strategi

dan

Arah

Kebijakan

Organisasi

yang

akan

dilaksanakan.

5


BAB V

RENCANA

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, INDIKASI KEGIATAN, DANA INDIKATIF Menjelaskan tentang Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Indikasi Kegiatan dan Pendanaan Indikatif BAB VI

PENUTUP Menjelaskan tentang hubungan antara Visi-Misi Sekretariat Daerah dengan Visi-Misi Kota Bandung.

6


BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dalam

penyusunan

Renstra

Setda

2009-2013

bersamaan

dengan

pembentukan kelembagaan serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Dan Peraturan Pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah kota Bandung nomor 11 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Sekretariat Daerah Kota Bandung yang merupakan unsur staf pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung, mengakomodir fungsi-fungsi Staf yang meliputi : 1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota Bandung; 2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 3. Pengelolaan

sumberdaya

aparatur,

keuangan,

prasarana,

sarana

dan

pengelolaan aset pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan sebagaimana

Konsep

dasar

diimplementasikan

organisasi melalui

tentang

departemenisasi

pembagian dan

kerja

hubungan

kewenangan yang sepadan, unit organisasi dan hubungan kewenangan harus dipadukan sedemikian rupa dalam pembentukan suatu struktur organisasi yang mampu mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jelas dan tepatnya jalur kewenangan termasuk ketepatan departemenisasi akan mendukung kemantapan dasar struktur organisasi. Dalam suatu Organisasi yang relatif besar seperti Organisasi Pemerintahan. maka bantuan staf menjadi sangat penting. Fungsi-fungsi staf adalah memberi advis dan dukungan untuk kontribusi kelancaran organisasi. Fungsi staf pada umumnya adalah spesialisasi di bidang 7


tertentu dengan kewenangan memberikan pembantuan dan komunikasi kepada unsur pelaksana operasional dalam suatu organisasi. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi staf sebagaimana diuraikan diatas, dasar hukum, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung beserta satuan organisasinya adalah sebagai berikut : A.

Pembentukan Dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Kota Bandung Pada saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah kota Bandung nomor 11 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

B.

Tugas Pokok Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian organisasi Perangkat Daerah.

C.

Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kota Bandung dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. 8


E.

Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah kota Bandung nomor 11 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, terdiri atas : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari : 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan : a) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan; b) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; c) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan : a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia; b) Sub Bagian Bantuan Hukum; c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum. 3. Bagian

Organisasi

dan

Pemberdayaan

Aparatur

Daerah,

membawahkan a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja. c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari: 1. Bagian Perekonomian, membawahkan : a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi; b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing; c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah. 2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahkan : a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program; b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana; c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam. 9


3. Bagian Kesejahtaraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan : a) Sub Bagian Sosial Keagamaan; b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; c) Sub Penanggulangan Kemiskinan. 4. Dihapus d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 1. Dihapus 2. Dihapus. 3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan: a) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; b) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi. 4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan: a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; b) Sub Bagian Protokol; c) Sub Bagian Perlengkapan. e. Kelompok Jabatan Fungsional

10


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI (BSO) SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG UU NO : 32 TAHUN 2004 & PP NO : 41 TAHUN 2007 (jo PERMENDAGRI NO.57/2007)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 11 TAHUN 2009 TANGGAL : 7 AGUSTUS 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN PEMERINTAHAN

KEL. JAFUNG

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

SUB BAGIAN BINA KECAMATAN DAN KELURAHAN

SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HAM

SUB BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM

SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

SUB BAGIAN EVALUASI DAN DOKUMEN HUKUM

BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH

BAGIAN PEREKONOMIAN

SUB BAGIAN SISTEM INFORMASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT DAERAH

STAF AHLI STAF AHLI WALIKOTA WALIKOTA

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

SUB BAGIAN ADMINISTRASI PENGENDALIAN PROGRAM

SUB BAGIAN SOSIAL KEAGAMAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA PIMPINAN

SUB BAGIAN BINA POTENSI DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING

SUB BAGIAN BINA SARANA DAN PRASARANA

SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH

SUB BAGIAN PROTOKOL

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN SANDI TELEKOMUNIKASI

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS FORMASI JABATAN SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN

BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN. USAHA DAERAH

SUB BAGIAN BINA SUMBER DAYA ALAM

SUB BAGIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

WALIKOTA BANDUNG, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG , TTD. EDI SISWADI

DADA ROSADA

11


F. SUSUNAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 1. Komposisi Pegawai. Secara keseluruhan jumlah personil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada Tahun 2010 adalah sebanyak 413 orang. Tabel 2.1 berikut ini menggambarkan komposisi pegawai

di lingkungan

Sekretariat Daerah : Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Bandung NO

UNIT KERJA

PNS

HONORER DAERAH

1.

Asisten Pemerintahan

8

-

2.

Asisten Adm.Perekonomian & Pembangunan

7

-

3.

Asisten Administrasi Umum

8

-

4.

Bagian Pemerintahan Umum

32

-

5.

Bagian Hukum dan HAM

33

-

6.

Bagian Organisasi dan PAD

24

-

7.

Bagian Pembangunan dan SDA

26

-

8.

Bagian Perekonomian

21

-

9.

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

31

-

10.

Bagian Umum dan Perlengkapan

98

-

11.

Bagian Tata Usaha Setda

104

-

392

-

Jumlah ............

JML

12


a. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Bag. Umum dan Perlengkapan

Bag. Tata Usaha Setda

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

- Pembina Utama Muda

IV/c

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

- Pembina Tk. I

IV/b

-

-

1

-

1

-

1

-

-

3

- Pembina

IV/a

-

1

-

3

2

1

1

1

1

10

- Penata Tingkat I

III/d

2

12

5

2

2

4

3

3

9

42

- Penata

III/c

1

1

4

1

-

2

6

6

10

31

- Penata Muda Tk I

III/b

2

5

8

7

6

4

3

10

16

61

- Penata Muda

III/a

9

3

11

6

6

7

9

14

18

81

- Pengatur Tk. I

II/d

-

-

2

1

-

1

-

-

3

7

- Pengatur

II/c

1

2

1

1

-

-

1

1

8

15

- Pengatur Muda Tingkat I

II/b

1

3

1

1

5

1

3

18

20

52

- Pengatur Muda

II/a

3

4

-

2

3

-

5

29

15

61

- Juru Tingkat I

I/d

1

-

-

-

-

-

-

4

2

7

- Juru

I/c

-

-

-

-

-

-

-

5

1

6

- Juru Muda Tk I

I/b

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5

- Juru Muda

I/a

-

1

-

-

1

1

-

2

-

5

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

32

33

24

26

21

32

98

104

392

Total

Bag. Kesra dan Kemasyarakatan

1

Bag. Organisasi dan PAD

IV/d

Gol / Ruang

Bag Pemerintahan Umum Bag. Hukum dan HAM

- Pembina Utama Madya

Status Kepegawaian

Asisten

NO

Bag. Pembanunan dan SDA Bag. Perekonomian

Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah

PNS

Honorer Daerah

Total

13


b. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : - Strata 3 (S-3) berjumlah

: 3

- Strata 2 (S-2) berjumlah

: 29


: 174

- Diploma III/IV berjumlah

: 19

- SMA/Sederajat berjumlah

: 131

- SMP Sederajat berjumlah

: 16

- SD Sederajat berjumlah

: 20

2) Honorer Daerah terdiri dari

:


: -

- Diploma III/IV berjumlah

: -

- SMA/Sederajat berjumlah

: -

- SMP Sederajat berjumlah

: -

- SD Sederajat berjumlah

: -

14


Gambaran

secara

lengkap

tentang

pegawai

di

lingkungan

Sekretariat Daerah menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukan

Tabel 2.3. pada

halaman berikut : Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Status, dan Tingkat Pendidikan

Bag. Organisasi dan PAD

Bag. Kesra dan Kemasyarakatan

Bag. Umum dan Perlengkapan

Bag. Tata Usaha Setda

-

-

-

1

-

-

-

1

3

- Strata 2

3

3

-

4

4

4

3

3

5

29

Strata 1

13

19

28

11

7

9

15

26

46

174

- Diploma III/IV

1

1

1

3

1

1

3

-

8

19

- SMA/Sederajat

3

7

4

6

12

6

11

45

37

131

- SMP/Sederajat

-

1

-

-

-

-

-

12

3

16

- SD / Sederajat

1

1

-

-

1

1

-

12

4

20

- Strata 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Diploma III/IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- SMA/Sederajat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- SMP/Sederajat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- SD/Sederajat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

32

33

24

26

21

32

98

104

392

Asisten PNS

-

2

Total

Bag. Hukum dan HAM

1

Status Kepegawaian

Bag Pemerintahan Umum

- Strata 3

NO

1

Bag. Pembanunan dan SDA Bag. Perekonomian

Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah

Honorer Daerah

Total

15


BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAN ANALISA SWOT BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

A.

Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services

excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

16


B.

Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-egineering) yang ‘ramping struktur, kaya fungsi’. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan

di daerah

baik struktur

maupun

infrastrukturnya,

sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai legislatif. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkahlangkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. C.

Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam

pencapaian keberhasilan

pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

17


Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan

bagian

penting

dalam rangka

mendukung

terciptanya

good

governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Setiap tahap, mulai dari

perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain adalah : 1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: Inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, ruislag; 2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; 3. Pengamanan aset daerah; 4. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

18


D. Analisis SWOT Tabel 1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)

ALI

ALE

Peluang/Oportunity 1. Aksesbilitas tol cipularang dengan ibu kota negara 2. Peningkatan laju pertumbuhan perekonomian 3. Pengembangan kota jasa yang profesional 4. Pusat pendidikan, perekonomian dan perdaganganyang luas 5. Adanya pelimpahan urusan /kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah.

Kekuatan/Strenght 1. Sumber daya aparatur yang memadai 2. Kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat 3. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif 4. Pemerintah daerah telah menggunakan teknologi sistem informasi.

Strategi (S – O) 1. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas 2. Optimalisasi penggunaan teknologi system informasi dalam mendukung pegembangan kota jasa yang bermartabat. 3. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif mendorong pengembangan kota jasa yang profesional. 4. pendapatan daerah yang

kelemehan/Weakness 1. Mekanisme SOP belum tersedia 2. Kinerja pelayanan publik belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik 3. Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah 4. Sarana dan prasrana perkotaan belum memadai 5. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal. Strategi (W – O) 1. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif 2. Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. Ancaman/Threat 1. Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok. 2. Krisis keuangan global. 3. Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 4. Perbankan belum menjamin alokasi dana pada sektor riil dan sektor UKM. 5. Penurunan luas lahan terbuka hijau.

Strategi (S – T) 1. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecen-derungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM 2. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan

Strategi (W – T) 1. Perbaikan manajemen layanan publik berbasis reinventing government 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

19


E. Analisis Lingkungan Strategis 1. Analisis Lingkungan Internal a. Kekuatan/ Strenght (S)  Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung cukup memadai hal ini dapat dilihat dari komposisi golongan, pangkat dan eselonisasi jabatan serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat akan bisa dicapai. Dan banyaknya jumlah pegawai yang mengisi jabatan fungsional mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam membangun birokrasinya lebih berorientasi kepada kekuatan keahlian (Expert Power).  Peningkatan kemampuan keuangan daerah yang ditunjukan dengan semakin meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukan trend yang semakin meningkat,

hal

ini

menunjukan

bahwa

Kota

Bandung

memiliki

kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  Adanya Kepemimpinan Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas dan akseptabilitas serta mobilitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi, juga memiliki kemampuan membangun Partner Aliansi Strategic dengan berbagai lembaga pemerintahan, seperti misalnya legislatif, yudikatif, dan alim ulama serta ormas, orsospol dan juga lembaga-lembaga Non Pemerintah (NGO) atau LSM.  Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di negara kita kian merambah ke berbagai sektor, termasuk diantaranya pada sistem manajemen Pemerintahan Daerah. Begitu pula di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang sudah lama telah diterapkan teknologi informasi di berbagai bidang pemerintahan terutama pada sektor layanan publik. Kondisi tersebut sangat memudahkan pengembangan aplikasi electronic government (e-gov) pada Pemerintah Kota Bandung. Salah satu sarana 20


yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung adalah Internet Service Provider (ISP). Pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah terbangun Internet Service Provider (ISP) mandiri, seperti di lingkungan Dinas Pendidikan, bahkan sekolah-sekolah di Kota Bandung telah dikembangkan sistem jaringan informasi yang terkoneksi melalui Wide Are Networking (WAN) Kota serta dikembangkannya “Bandung Cyber Community/BCC”. Hal ini memungkinkan hubungan administrasi antar kantor-kantor Pemerintahan di berbagai level dilakukan secara efektif dan profesional. b. Kelemahan/ weakness (W)  Penilaian masyarakat terhadap lemahnya citra birokrasi lebih disebabkan oleh faktor sumber daya aparatur yang tidak profesional dalam pelayanan dengan didukung sistem adminstrasi yang tidak terstruktur. Manajemen pemerintahan yang baik harus didukung dengan standar baku operasional yang sering kita kenal dengan standard operating procedure (SOP). Belum tersusunnya SOP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menjadi salah satu titik kelemahan yang menyebabkan penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.  Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis dan para investor. Hal ini terkait dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang belum mengarah kepada penerapan konsep “One-Stop Service” karena memang dalam pelaksanaannya masih terkesan birokratis, persyaratan yang berbelit-berlit dan lamanya waktu yang diperlukan tidak tetap serta biaya pelayanan yang tidak pasti.  Daya dukung prasarana dan sarana perkotaan belum memadai, seperti kurangnya penyediaan air bersih dan air kotor, persampahan, kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan sarana lalulintas, terjadinya banjir merupakan indikasi utama mengapa sangat segera perlu ditingkatkannya prasarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia. 21


 Pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien. Hal ini disebabkan karena belum tertatanya sistem pembiayaan, sistem penganggaran dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Dengan demikian terkesan bahwa pengelolaan uang rakyat (public money) belum dilakukan secara transparan dengan mendasarkan kepada konsep Value for Money (ekonomis, efisiensi, dan efektif), sehingga tercipta akuntabilitas publik dan aset daerah belum optimal. 2. Analisis Lingkungan Eksternal a. Peluang/ opportunities (O)  Dibukanya Tol Cipularang telah mengakibatkan volume arus lalulintas dan tingkat mobilitas penduduk antara Jakarta-Bandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang;  Peningkatan Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada periode 2006-2008 yang cukup signifikan bahkan diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat : LPE Kota Bandung adalah sebesar 11 % pada tahun 2008. Berdasarkan perkembangan ekonomi daerah yang terjadi, pada tahun 2007 LPE Kota Bandung adalah sebesar 8,24 % atau mengalami peningkatan sebesar 0,41 poin dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 7,83 %. Capaian LPE Kota Bandung memang dirasakan cukup membanggakan, karena bila dibandingkan dengan rata-rata capaian LPE Jawa Barat dan Nasional yang hanya sekitar 6 %.  Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik ditingkat nasional atau bahkan tingkat internasional seperti ITB, UNPAD, UNPAR, UPI, UNPAS, UNLA dan UNISBA serta perguruan tinggi swasta lainnya, sehingga kota Bandung berpotensi untuk dikembangkan sebagai center of exelence atau pusat keunggulan dibidang SDM, selain itu pula, Kota Bandung memiliki tempat pendidikan dan latihan militer seperti 22


KODIKLAT, dan SESKO TNI, pusat industri strategis PINDAD, PTDI, LEN, dan INDOSAT serta kantor Pusat TELKOM telah mendorong kota Bandung posisinya sebagai kota jasa (service city) yang berkelas internasional. Banyaknya pusat perdagangan khususnya factory outlet dan wisata kuliner

yang merupakan unggulan karena mengundang

minat pendatang baik dari Jakarta maupun dari daerah lain untuk menghabiskan khususnya waktu akhir pekan yang memberikan omset cukup besar khususnya bagi masyarakat Kota Bandung.  Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuka peluang seluas-luasnya pengembangan potensi daerah dalam rangka mendukung perwujudan visi kota ke depan. Selain hal tersebut semangat otonomi daerah yang luas membuka peluang daerah untuk terus meningkatkan perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi peningkatan dan pertumbahan perekonomian kota. b. Ancaman/ Treaths (T)  Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas

dan cenderung

mengutamakan

kepentingan

pribadi atau

kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraaan serta persahabatan menjadi masyarakat yang

radikal

progresif

telah

menimbulkan

konflik

yang

sangat

meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.  Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional

menyebabkan

penurunan

intensitas

perdagangan

dan

lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kota Bandung sebagai kota jasa. 23


 Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial, diantaranya meningkatnya jumlah pencari kerja yang semakin meningkat pada tahun 2007 di Kota Bandung mencapai 12.711 jiwa meningkat menjadi 33.312 orang pada tahun 2008, sedangkan Rumah tangga miskin tahun 2008 berdasarkan penerima miskin beras (raskin) tercatat sebanyak 84.287KK.  Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase penyaluran dana pada industri besar.  Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (global warming) F. Strategi Pertumbuhan Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi sebagai berikut : 1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O) a. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah. b. Mengoptimalkan

penggunaan

teknologi

sistem

informasi

dalam

mendukung pengembangan kota jasa yang bermartabat c. pendapatan

daerah

yang

terus

meningkat

guna

mendorong

peningkatan laju peningkatan perekonomian. hal ini menunjukan bahwa 24


Kota Bandung memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan

serta

lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. d. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif mendorong pengembangan kota jasa bermartabat yang profesional. 2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T) a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi

sistem

pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM . b. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan. 3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O) a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. b. Kinerja

manajemen

pemerintah

kelembagaan, kewenangan

daerah

melalui

restrukturisasi

SOP, penerapan standar pelayanan

minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik. 4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T) a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi

dan

pelayanan

publik

melalui

penataan

sejumlah

kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan. b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

dan

Standar

Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. 25


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

A.

PERNYATAAN VISI

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur organisasi

untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi

berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai

berikut :

memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik ( Out-perform ), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Sekretariat Daerah Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi

untuk bertindak lebih terarah sebagaimana

diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak

harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur

mengelola unsur-unsur organisasi secara mampu merumuskan

yang mampu

optimal, efektif dan efisien .serta

kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan 26


untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat. Secara harfiah, bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaaan dan kedisiplinannya. Jadi Kota Jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinan. Sebagai penjabaran dari Visi Kota Bandung yaitu “Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat”

maka Pemerintah Kota Bandung

menetapkan Misi karena Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam merumuskan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 2013, yang mengemban misinya meliputi : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing ; 2. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota ; 3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat ; 4. Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan ; 5. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan

dalam

Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota

Metropolitan ; 6. Meningkatkan

Kapasitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembiayaan

Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

27


Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung akan

berperan

mengkoordinasikan

dalam

perumusan

kebijaksanaan

Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah

Daerah,

yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA BERMARTABAT”

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : 1. Profesional Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap. 2. Responsif Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. 3. Pelayanan publik (custumer service) Secara umum pelayanan publik (customer service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat.

28


B. PERNYATAAN MISI Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang. Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung merumuskan dari 3 (tiga) misi menjadi 2 (dua) misi karena dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung, Sekretariat Daerah Kota Bandung dari 11 (sebelas) Bagian menjadi 8 (delapan) Bagian dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik; 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sistem perekonomian kota yang berdaya saing, partisipatif, dan berkeadilan serta mengembangkan potensi sosial kemasyarakatan dan agama. Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai unsur staf yang menentukan kualitas kebijakan serta efektivitas dan efisiensi sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana. Sehingga

setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas, pokok dan

fungsinya dituntut untuk : 1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten

29


bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan; 2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta di dalam rangka optimalisasi penyelenggraan otonomi Daerah dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif

yang

ada,

mengingat

arus

perkembangan

informasi,

ilmu

pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat; 3. Objektif, yaitu dalam melakukan perumusan kebijakan didasarkan atas permasalahan dan data sehingga perumusan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada perangkat Daerah harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah; 4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud. Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada perangkat Daerah.

30


C.

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan : 

Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki;



Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi menurut hasil analisa SWOT;



Faktor-faktor penentu keberhasilan Sekretariat Daerah. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari

masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyususnan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Kaitan antara tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. MISI KE-1 (Satu) “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik” ;

Tujuan : 1.1 Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

Perangkat Daerah. Sasaran : 1.1.1 Diimplementasikannya standar pelayanan minimal (SPM) di SKPD. 1.1.2 Meningkatnya

efektivitas

dan

efesiensi

organisasi

perangkat daerah. 1.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 1.1.4 Peningkatan Kualitas kebijakan administrasi pengendalian program, sarana prasarana dan sumber daya alam 31


1.2 Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sasaran : 1.2.1 Tersusunnya kebijakan umum strategis yang melibatkan stakeholders. 1.2.2 Terjalinnya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah dengan instansi pemerintah pusat dan kota sahabat 1.2.3 Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1.3 Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah. Sasaran : 1.3.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah. 2. MISI KE-2 (dua) “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sistem perekonomian kota yang berdaya saing, partisipatif dan berkeadilan serta mengembangkan potensi sosial kemasyarakatan dan agama” ;

Tujuan : 2.1 Memantapkan kemakmuran warga Kota Bandung. Sasaran : 2.1.1 Tersusunnya kebijakan dan Kajian tentang peningkatan perekonomian masyarakat/Kota. 2.2 Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Sasaran : 2.2.1 Meningkatnya kerukunan umat beragama 2.2.2 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama 32


2.3 Meningkatkan Kepekaan dan Kepedulian

Masyarakat terhadap

Lingkungan Sosial. Sasaran : 2.3.1 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

penanggulangan masalah sosial D. STRATEGI

Strategi pembangunan ini ditetapkan secara umum dengan fokus pada masyarakat, pemerintahan dan kerjasama strategis dengan stakeholder

yang

meliputi :

1. Diimplementasikannya standar pelayanan minimal di SKPD; 2. Peningkatan kualitas kebijakan administrasi pengendalian program, sarana prasarana dan sumber daya alam; 3. Tersusunnya kebijakan umum strategis yang melibatkan stakeholders; 4. Terwujudnya SDM aparatur Pemerintah Kota Bandung yang berkualitas; 5. Tersusunya kebijakan tentang peningkatan perekonomian masyarakat; 6. Tersusunnya kajian tentang peningkatan perekonomian masyarakat; 7. Tersusunnya kebijakan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 8. Meningkatnya kerukunan umat beragama; 9. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama; 10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial.

33


E. ARAH KEBIJAKAN ORGANISASI

Penyusunan

arah

kebijakan

Sekretariat

Daerah

bertujuan

untuk

menetapkan tujuan kebijakan yang akan dicapai dalam rangka mendorong perwujudan Visi dan Misi Kota Bandung sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009–2013, arah kebijakan stratejik Sekretariat Daerah Kota Bandung ditetapkan sebagai berikut : 1.

Memberikan dukungan bagi penerapan standar pelayanan di seluruh SKPD;

2.

Tertatanya Kelembagaan dan ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung yang efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dan Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung;

3.

Tercapainya

Akuntabilitas

dan

Terarahnya

Rencana

Program

dan

Pembangunan Pemerintah Kota Bandung; 4.

Optimalisasi pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan SKPD;

5.

Mendukung terwujudnya produk hukum daerah yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis;

6.

Terlaksananya sinergitas program dalam penyelesaian permasalahanpermasalahan di Kota Bandung;

7.

Terevaluasinya

kualitas

penyelenggaraan

otonomi

daerah

melalui

pemantapan kinerja pelayanan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 8.

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan pemerintah kecamatan dan kelurahan;

9.

Mendukung peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan;

10. Penataan struktur ekonomi perkotaan melalui penataan ruang aktivitas maupun pola konsumsi, distribusi dan produksi yang baik; 11. Peningkatan partisipasi dan sinergitas pembangunan ekonomi; 12. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonominya; 13. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 14. Meningkatkan intensitas dialog antar umat beragama; 15. Meningkatkan gerakan kepedulian sosial. 34


LAMPIRAN I NO.

TUJUAN

(1)

(2)

1.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

SASARAN (3) 1. Di implementasikan Standar Pelayanan Minimal di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

2. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi organisasi perangkat daerah

INDIKATOR KINERJA (4) - Berapa present SKPD yang telah di Sertifikasi ISO 9001:2008 - Berapa present SKPD yang Ketatalaksanaannya sudah berjalan secara efektiv dan efisien sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku - Berapa present SKPD yang Kelembagaannya sudah berjalan secara efektiv dan efisien sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

- Jumlah SKPD yang telah menyusun LAKIP - Jumlah SKPD yang telah menyusun TAPKIN

4. Peningkatan kualitas kebijakan administrasi pengendalian program, sarana prasarana dan sumber daya alam

- Jumlah SKPD/unit kerja yang melaporkan data realisasi kegiatan - Pengembangan teknologi sistem pelaporan (e-simon) - Raperda, Raperwal/Kepwal, Juknis dan Bahan Kebijakan

2.

Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat

Tersusunnya kebijakan umum strategis yang melibatkan stakeholders.

1

2

3

(5)

(6)

(7)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE4

5

(8)

(9)

- 16 (enam belas) SKPD/Unit Kerja - Survey IKM pada Pelayanan Publik 4 (empat) SKPD/Unit Kerja

- 26 (dua puluhenam) SKPD/Unit kerja - 83 (delapan puluh tiga) SKPD/Unit kerja yang di survalilance SMM ISO (001-2008

- 1 (satu) Raperwal SOP - 1 (satu) Raperwal Pelayanan Publik

2 Raperwal SOP Untuk SKPD/Unit kerja

- Tersusunnya Tupoksi 5 (lima) SKPD - Tersusunnya 2 (dua) Raperda - sosialisasi 5 (lima) kali - Hasil ABK 10 (sepuluh) SKPD

- Tersusunnya evaluasi SOTK 17 Dinas dan 10 Lemtekda sesuai revisi PP 41 Tahun 2007 - Tersusunnya Hasil ANJAB dan ABK untuk 30 kecamatan

- 2 (dua) Dokumen LAKIP Kota dan LAKIP Setda - 1 (satu) dokumen Renja Setda - 2 (dua) dokumen TAPKIN Kota dan TAPKIN SKPD

- 2 (dua) Dokumen LAKIP Kota dan LAKIP Setda - 1 (satu) dokumen Renstra Setda - 1 (satu) dokumen Renja Setda - 2 (dua) dokumen TAPKIN Kota dan TAPKIN SKPD

75%

100%

75%

100%

75%

100%

- Terbentuknya produk hukum daerah :

35

Rencana Stratejik (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4) a. Rancangan Peraturan Daerah b. Rancangan Lembaran Kota Bandung c. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung d. Terlaksananya rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota - Produk Hukum yang ditetapkan : a. Rancangan Peraturan Walikota Bandung b. Rancangan Keputusan Walikota Bandung c. Berita Daerah - Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah - Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung - Tersusunnya laporan panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung - Terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD dalam teknik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah - Terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD dalam teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 (5)

2 (6)

3 (7)

4 (8)

5 (9)

20 bh

23 bh

20 bh

23 bh

20 bh

23 bh

7 kali

8 kali

20 bh

23 bh

150 bh

173 bh

20

23 bh

h

1 kali

2 kali

1 kali

2 kali

1 kali

2 kali

3 kali

2kali

4 kali

3 kali

36


TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA (4) Produk Hukum lainnya - Penyuluhan Hukum Terpadu (Luhkumdu) - Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) - Forum Diskusi Hukum - Penanganan perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara) - Advokasi Hukum - Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online - Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah - Tersedianya CD Produk Hukum Dearah - Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD - Terlaksananya evaluasi dan inventarisasi produk hukum daerah - Terlaksananya Forum Kajian Hukum - Tersusunnya Naskah Kajian Hukum

Terjalinnya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah dengan instansi pemerintah pusat dan kota sahabat


2 (6)

3 (7)

4 (8)

5 (9)

6 kali

8 kali

2 kali

5 kali

1 kali

1 kali

20 perkara

2perkara

2 perkara

2perkara

1 paket

1 paket

70 buku

70

250 CD

250 CD

8 kali

8 kali

1 naskah kajian

3 naskah kajian

4 kali

8kali

1 naskah kajian

1 naskah kajian

- Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga

7 Pemerintah Kota

5 Pemerintah Kota

- Fasilitasi Kerjasama Dengan Pemkot di Luar Negeri

8 Kota Sahabat

6 Kota Sahabat

buku

37


TUJUAN

(1)

(2)

SASARAN (3) Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

INDIKATOR KINERJA (4) - Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD - Peta Potensi Masing-Masing Wilayah Kecamatan/ Kelurahan - Jumlah Bidang Urusan Walikota Yang Dilimpahkan Kepada Camat dan Lurah - Koordinasi Unsur Muspida

3.

Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah.

- Tersedianya Sarana dan Prasarana operator sesuai standar kebutuhan sarana komunikasi

- Prosentase informasi surat masuk yang dapat di distribusikan kepada yang bersangkutan dalam waktu yang ditentukan - Prosentase pelayanan pegawai dapat diselesaikan tepat waktu - Tingkat kesesuaian kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi Evaluasi , Monitoring pegawai - Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparatur sesuai kebutuhan - Jumlah Karyawan yg mendapatkan Diklat


2 (6)

3 (7)

4 (8)

5 (9)

1 Buku Laporan

30 Kecamatan

1 Buku Laporan

151 Kelurahan

30 Kecamatan

24 Urusan

24 Urusan

100 %

100 %

-1 unit PABX -21 unit Pesawat Radio HT -9 unit Pesawat Faximile -2 unit Reafeater

151 Kelurahan

-1 unit PABX -21 unit Pesawat Radio HT -9 unit Pesawat Faximile -2 unit Radio UHF -1 paket Instalasi Telepon

100 %

60 SKPD

100 %

11 Unit Kerja

11 Unit Kerja

11 Unit Kerja

100%

100%

98 Orang

100 oran g

38


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4) - Jumlah Sistem Informasi dan Pendukungnya di Lingkungan Stda Kota Bandung - Presentase Terpenuhinya acara sesuai protokoler

4.

Memantapkan Kemakmuran Warga Kota Bandung n.

Tersusunya kebijakan dan Kajian tentang peningkatan perekonomian masyarakat/kota.

- Tersusunnya kajian tentang evaluasi pelakasnaan CSR di Kota Bandung - Terfasilitasinya operasional forum CSR Bandung Bermartabat - Tersusunnya kajian tentang pengembangan ekonomi kreatif - Terbentuknya Dewan Ekonomi Kreatif - Terfasilitasinya pelaksanaan pencairan dan evaluasi program Bawaku Makmur - Tersedianya kegiatan operasional tim dalam penyaluran/pengembalian kredit program Barokah - Tersusunnya kajian berkenaan dengan model penyaluran dana bergulir - Tersusunnya kajian tentang kebijakan insentif ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif - Tersusunnya rancangan pedoman kinerja BUMD - Tersusunnya kajian pembentukan BUMD baru - Tersusunnya buku kajian tentang pemetaan daya saing produk industri kreatif kota Bandung di pasar Asia Pasifik


2 (6)

3 (7)

4 (8)

5 (9)

3 Sistem Informasi

3 Sistem Informasi

100%

100%

- 1 (satu) Paket - 1 (satu) Kajian

- 1 (satu) Kajian - 1 (satu) Lembaga

- 1 (satu) Perwal - 1 (satu) Paket

- 1 (satu) Paket

- 1 (satu) Kajian

- 1 (satu) Paket

- 1 (satu) Paket

-1 (satu) Kajian

- 1 (satu) Kajian

- 2 (dua) Kajian - 3 (tiga) Rancangan Perwal

-

- 1 (satu) Kajian

39


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4) - Terlaksananya CSR Award - Tersusunnya buku kajian monitoring dan evaluasi CSR Kota Bandung - Tersedianya Petunjuk Teknis (Juknis) tentang kinerja BUMD - Tersusunnya hasil kajian peningkatan kapasitas BUMD - Survey data sarana dan prasarana kegiatan - Terlaksananya Kegiatan Bandung Agamis - Tersedianya data guru ngaji di Kota Bandung - Bahan Perumusan kebijakan Raperda Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah non formal di Kota Bandung dan Draf Perda Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah non formal di Kota Bandung - Terfasilitasinya sosialisasi dan Pembinaan Pengamalan keagamaan - Terlaksananya Kegiatan Hari Internasional Penyandang Catat Tinkat Kota Bandung Tahun 2012-2013 - Terlaksananya Kegiatan Hari Internasional Penyandang Catat Tinkat Kota Bandung Tahun 2012-2013 - Tersedianya data dan rekomendasi hasil survey mengenai efektivitas Penanganan Kemiskinan - Survey mengenani Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan

5.

Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia.

Meningkatnya kerukunan umat beragama.

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama.

6.

Meningkatkan Kepekaan dan Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan Sosial.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial.


2 (6)

3 (7)

4 (8) -

-

5 (9) - 1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Kajian - 1 (satu) Juknis

-

- 1 (satu) Dokumen

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1 Raperda

1 Perda

100 %

100 %

1 tahun berjalan

1 tahun berjalan

1 tahun berjalan

1 tahun berjalan

1 (satu) buku

1 (satu) kebijakan mengenai penanganan Kemiskinan

1 (satu) buku

1 (satu) kebijakan mengenai penanganan Kemiskinan

40


BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam implementasinya, rencana stratejik Sekretariat Daerah Kota Bandung bersifat sektoral dan mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi program,

kelembagaan,

sumber

daya

aparatur,

prasarana,

sarana,

ketatalaksanaan akuntabilitas aparatur, pelayanan publik, dan pengawasan aparatur, oleh karena itu untuk mengoptimalkan fungsi Sekretariat Daerah, diperlukan kebijakan organisasi dengan rangkaian program, kegiatan, indikator dan kelompok sasaran yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan, dan evaluasi serta dengan dukungan pendanaan yang kapabel. A. RENCANA PROGRAM Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Programprogram yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja. Sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran dan program-program pembangunan ini meliputi 16 (enam belas ) program, yaitu : 1. Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Program peningkatan system internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan DPKAD; 5. Program pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa; 6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; 7. Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah; 41


8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah; 9. Program pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur; 10. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 11. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi; 12. Program peningkatan ekonomi masyarakat; 13. Program peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama; 14. Program pengembangan iklim religius, lingkungan, agamis dan akivitas sosial keagamaan; 15. Program pendidikan non-formal; 16. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; 17. Program pemantapan kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 18. Program pengembangan Nilai Budaya Daerah.

Peran strategis Kota Bandung tersebut, menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi

kebijakan publik yang

mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

42


Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. B.

RENCANA INDIKATOR KEGIATAN

Indikator Program

adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui

sejumlah program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009-2013. Indikator ini dikelompokkan menurut Visi dan Misi, Pada dasarnya indikator ini adalah indikator-indikator

sasaran

guna

mencapai

program-program

yang

telah

ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bandung . Dan indikator-indikator program ini meliputi : 1. Terbentuknya Standar Operasional Prosedur perangkat daerah (2 SOP); 2. Regulasi administrasi pengendalian program, sarana prasarana dan sumber daya alam; 3. Terbentuknya Unit Pelayanan Pengendalian (ULP) barang/jasa; 4. Pelaksanaan sertifikasi pengadaan barang/jasa; 5. Data realisasi kegiatan SKPD; 6. Data pelaksanaan barang/jasa; 7. Tersampaikannya informasi kinerja Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat (50%); 8. Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah yang dapat memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis (15 Perda, 10 Perwal, 100 Kepwal,

4

Produk hukum lainnya); 9. Tersedianya SOP pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur (1 SOP); 10. Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparatur (100%); 43


11. Jumlah bahan rumusan implementasi kebijakan ekonomi 20 (dua puluh) Kajian dan 6 (enam) Kebijakan; 12. Jumlah penyusunan Kajian dan kebijakan tentang peningkatan ekonomi masyarakat 10 (sepuluh) kajian dan 4 (empat) kebijakan; 13. Jumlah Kebijakan tentang pengendalian polusi 1 (satu) kebijakan; 14. Jumlah kelompok umat beragama yang menerima bantuan

5 (lima)

kelompok; 15. Jumlah kelompok aktivitas sosial keagamaan yang diberikan bantuan 17(tujuhbelas) kelompok; 16. Jumlah Khatib / Muazin / guru mengaji yang dapat bantuan

(6.000

orang); 17. Jumlah Kelompok fakir miskin dan penyandang masalah kesehjateraan sosial yang mendapat bantuan; 18. Tersedianya draft vahan perumusan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat di Kota Bandung; 19. Jumlah PSKS yang diberdayakan; 20. Tersedianya draft vahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan UKS, PPTI, P2 diare ISPA, UKM dan DBD; 21. Budaya daerah yang dikembangkan/ dilestarikan. C.

KELOMPOK SASARAN

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program, pembangunan jangka prioritas yang akan menjadi

panjang membutuhkan tahapan dan skala agenda dalam rencana pembangunan jangka

menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan didasarkan pada permasalahan yang

paling mendesak untuk segera

diselesaikan,

tanpa

mengabaikan permasalahan yang lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda dan di kelompokan kedalam indikasi kegiatan per-bidang Visi dan misi, tetapi secara keseluruhan harus berkesinambungan dari tahapan ke tahapan berikutnya. Setiap sasaran kegiatan dalam 2 (dua) misi ini dapat ditetapkan prioritas kegiatannya kedalam 44


indikasi kegiatan pada masing-masing tahapan. Prioritas kegiatan ini juga dapat disaring kembali untuk menjadi prioritas utama, dengan cara mengelompokan indikasi program/kegiatan sesuai dengan per-bidang Visi dan Misi yang meliputi : 1. Untuk Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikasi Kegiatan sebagai berikut : 

Penyusunan reformasi birokrasi;



Penyusunan SOP SKPD Kota Bandung;



Persiapan dan penetapan sertifikasi ISO 9001-2008;



Evaluasi peraturan ketatalaksanaan pelayanan publik;



Penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja;



Penyusunan rencana kinerja dan revisi Renstra;



Penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;



Penyusunan Data Administrasi kegiatan fisik dan non fisik serta pengendalian program pembangunan;



Monitoring dan pengendalian administrasi kegiatan fisik dan non fisik;



Penyusunan dan penyempurnaan

petunjuk pelaksanaan pengadaan

barang / jasa pemerintah; 

Kajian potensi sumber daya, sarana dan prasarana;



Kegiatan percontohan 7 (tujuh) program prioritas;



Diskusi, evaluasi pemantapan Perda K-3;



Penyusunan proses e-government di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi;



Pemantapan Urusan Daerah;



Penataan Batas Wilayah Kota;



Pemekaran Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan;



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

45




Kegiatan Monitoring Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan

Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah; 

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah;



Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Daerah;



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;



Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;



Peningkatan Kapasitas Aparatur Kewilayahan;



Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan;



Kerjasama Sister City (kota-kota sahabat);



Fasilitasi

Penyelenggaraan

Kerjasama

Antar

Kabupaten/Kota

dan

Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI); 

Rapat Koordinasi MUSPIDA;



Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND/ luar negeri;



Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;



Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/

Operasional; 

Penyediaan jasa kebersihan kantor;



Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;



Penyediaan alat tulis kantor;



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;



Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;



Penyediaan peralatan Rumah Tangga;



Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;



Penyediaan bahan logistik kantor;



Penyediaan Makanan dan Minuman;



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

46


2. Untuk Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dengan indikasi kegiatan sebagai berikut : 

Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi;



Penyusunan sistem informasi pegawai Sekretariat Daerah Kota Bandung;



Penyusunan sistem informasi surat Sekretariat Daerah Kota Bandung;



Pengadaan studio sandi dan telekomunikasi;



Pembinaan dan pengembangan jaringan KOMINFO.

3. Untuk Program penataan perundang-undangan dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :  Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan;  Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan;  Publikasi dan Dokumentasi peraturan perundang-undangan;  Kajian

peraturan

perundang-undangan

daerah

terhadap

peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah;  Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;  Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan;  Penyusunan perikatan hukum;  Pelaksanaan bantuan hukum;  Penyuluhan hukum;  Evaluasi Produk hukum daerah;  Fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM;  Evaluasi peraturan perundang-undangan kelembagaan perangkat daerah; 4. Untuk Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :  Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS;  Penyusunan Analisis beban kerja;  Penyusunan Analisis jabatan;  Pembinaan kinerja aparatur;  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;  Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur;

47


 Kegiatan Seminar dan Lokakarya;  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;  Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;  Pengadaan Pakaian KORPRI;  Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;  Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah;  Penyusunan database kepegawaian;  Pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.  Penyusunan Standar satuan Harga;  Penyusunan pelaporan keuangan;  Sosialiasi tentang pertanggung-jawaban pelaporan keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah;  Pembinaan terhadap para bendahara pengeluran pembantu Setda tentang laporan pertanggung-jawaban. 5. Untuk Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan indikasi kegiatan sebagai berikut : 

Pembangunan Rumah Jabatan;



Pembangunan Rumah Dinas;



Pembangunan gedung kantor;



Pengadaan Mobil jabatan;



Pengadaan kendaraan dinas/operasional;



Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;



Pengadaan Perlengkapan gedung kantor;



Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;



Pengadaan Peralatan gedung kantor;



Pengadaan Meubelair;



Pengadaan Perlengkapan Aparatur;



Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;



Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 48




Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan;



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;



Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;



Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;



Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;



Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan komunikasi;



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Website;



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair;



Rehabilitasi sedang/ berat Rumah Jabatan;



Rehabilitasi sedang/ berat Rumah Dinas;



Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor;



Rehabilitasi sedang/ berat mobil jabatan;



Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/operasional;



Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

6. Untuk Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dengan indikasi kegiatan sebagai berikut : 

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan di Bidang Ekonomi (Inventasi, Ketenagakerjaan,

Pariwisata, Perdagangan,

Industri dan

KUMKM); 

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi;



Revitalisasi dan pemberdayaan BUMD;



Pengembangan Potensi Unggulan Daerah:

7. Untuk Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat dengan indikasi kegiatan sebagai berikut : 

Penyusunan kebijakan tentang UMKM;



Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM;



Kajian regulasi terhadap UMKM;



Kajian pengembang kluster/sentra bisnis KUMKM;



Monev penggunaan dana pemerintah bagi KUMKM;



Pengembangan pasar dan distribusi produk;

49


 8.

Kegiatan informasi harga dan non harga di pasar. Untuk Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :  Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;  Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam;  Penyusunan

kebijakan

pengendalian

pencemaran

dan

perusakan

lingkungan hidup;  Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. 11.

Untuk Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :  Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;  Fasilitasi pembangunan sarana / prasarana ibadah.

12.

Untuk Program Pengembangan Iklim Religius, Lingkungan Agamis, dan Aktivitas Sosial Keagamaan dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :  Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan;  Penyelenggaraan kompetisi olah raga (Santri);  Pengembangan pendidikan keaksaraan (Baca Tulis Al Qur'an).

13. Untuk Program Pendidikan Non Formal dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :  Pemberdayaan tenaga pendidik (informal);  Penyusunan kebijakan pendidikan Anak Usia Dini (jalur informal). 14.

Untuk Program Pember-dayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :  Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);  Sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia;  Pengembangan olah raga Lanjut Usia termasuk penyandang cacat;  Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitai sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 50


15. Untuk Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :  Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial;  Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat. 16. Untuk Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah dengan indikasi kegiatan sebagi berikut :  Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa;  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah;  Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat;  Seminar, Talk Show, Diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.

51


D. PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Bandung

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

target Rp target Rp target Rp (1)

(2)

(3)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

Di implementasikan Standar Pelayanan Minimal di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Berapa present SKPD yang telah di Sertifikasi ISO 9001:2008

(4)

(5)

(6)

Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Tersusunnya norma, standar dan prosedur penyelenggaraan pemerintah pada SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung

Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2008

Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD akhir periode Penanggungjawab Renstra SKPD

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

16 (enam belas) SKPD/Unit Kerja

3.600.000.000

26 SKPD/Unit Kerja dan 83 SKPD/Unit Kerja yang di survailance

Lokasi

Kota Bandung

5.000.000.000

Survey IKM pada Pelayanan Publik 4 (empat) SKPD/Unit Kerja

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Tersusunnya raperda tentang SOTK baru dan Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya

52

Rencana Stratejik (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

Berapa present SKPD yang Kelembagaannya Meningkatnya sudah berjalan secara efektivitas dan efektiv dan efisien efesiensi sesuai dengan organisasi perangkat daerah peraturan perundangundangan yang berlaku Berapa present SKPD yang Ketatalaksanaannya sudah berjalan secara efektiv dan efisien sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

(4)

(5)

(6)

Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah Kota Bandung sesuai dengan Kegiatan Evaluasi dan Peraturan PerundangPenataan Kelembagaan undangan dan urusan yang Perangkat Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung

Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Informasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Tertatanya ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung

Tersususnya dokumen atau arsip kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam bentuk aplikasi

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

498.000.000

Tersusunya evaluasi SOTK 17 Didas dan 10 Lemtekda sesuai revisi PP 41 Tahun 2007

1.000.000.000

Tersusunnya 1(satu) Raperwal SOP dan 1(satu) Raperwal Pelayanan Publik

200.000.000

Tersusunya 2 (dua) Raperwal SOP untuk SKPD/Unit kerja

500.000.000

sosialisasi 5 (lima) kali

100.000.000

-

-

Hasil ABK 10 (sepuluh) SKPD

402.000.000

Tersusunnya Instrumen Anjab dan ABK untuk 30 Kecamatan

500.000.000

2 (dua) Dokumen LAKIP Kota

200.000.000

2 (dua) Dokumen LAKIP Kota

300.000.000

Tersusunnya Tupoksi 5 (lima) SKPD

Lokasi

(20)

(21)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Jumlah SKPD yang telah menyusun LAKIP

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya Akuntabilitas dan Terarahnya Rencana Program dan Pembangunan Pemerintah Kota Bandung

Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bandung

53


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Daerah

Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen perencanaan / TAPKIN

Tersusunya Pedoman kinerja pemerintah Kota Bandung Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

(14)

(15)

Jumlah SKPD/ unit kerja yang melaporkan data realisasi kegiatan

Rp

target

Rp

(16)

(17)

(18)

(19)

dan LAKIP Setda

1 (satu) dokumen Renja Setda

1 (satu) dokumen Renstra Setda dan 1 (satu) dokumen Renja Setda

250.000.000

Lokasi

(20)

(21)

250.000.000

2 (dua) dokumen TAPKIN Kota dan TAPKIN SKPD

Terkendalinya data administrasi kegiatan pada Program Peningkatan setiap SKPD/Unit Kerja Pengelolaan Administrasi dilingkungan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Kota Bandung Fisik dan Non Fisik

Pengembangan teknologi sistem pelaporan (e-simon)

Raperda, Raperwal/Kepwal, Juknis dan Bahan Kebijakan

target

dan LAKIP Setda

2 (dua) dokumen TAPKIN Kota dan TAPKIN SKPD Peningkatan kualitas kebijakan administrasi pengendalian program, sarana prasarana dan sumber daya alam


Kota Bandung Bagian Pembangunan dan SDA

Terkendalinya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang Sapras dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Tersedianya rencana paket kegiatan dilingkungan pemerintah Kota Bandung dan terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa

100%

615,820,000

100%

615,820,000

Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja bidang Sapras

100%

464,950,000

100%

464,950,000

Program Peningkatan Pedoman Penyusunan Sistem Pengawasan Kebijakan KDH Ruang Internal dan Pengendalian Lingkup SDA Pelaksanaan Kebijakan

54


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Lokasi

(20)

(21)

KDH Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Laporan Pelaksanaan kebijakan ruang lingkup SDA

-Terlaksananya Pemahaman di Bidang Sandi dan Komunikasi serta Tata Cara Radio 2 arah (HT) Penggunaan Program Pengembangan Faximile.(Outcome) -Arus Informasi dalam Komunikasi, Informasi Bidang Persandian dan dan Media Massa. Pertelekomunikasian berjalan secara efektif dan efisien (Output)

100%

450,850,000

-1 Unit PABX -21 Unit Pesawat Radio HT -9 Unit Pesawat Faximile 540.000.000 -2 Unit Reafeater -(100 %)

800,000,000

-1 Unit PABX -21 Unit Pesawat Radio HT -9 Unit Pesawat Faximile -2 Unit Radio UHF -1 Paket Instalasi Telepon

Kota Bandung

610.000.000


-(60 SKPD)

Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi. Jumlah produk hukum Mewujudkan Tersusunnya daerah yang kebijakan umum kebijakan umum ditetapkan. pemerintahan strategis yang yang berorientasi melibatkan pada stakeholders. kepentingan

1 Unit PABX -21 Unit Pesawat Radio HT -9 Unit Pesawat Faximile -2 Unit Reafeater

100 %

210.000.000

430.000.000

1 Unit PABX -21 Unit Pesawat Radio HT -9 Unit 210.000.000 Pesawat Faximile -2 Unit Radio UHF -1 Paket Instalasi Telepon

60 SKPD

400.000.000

Kota Bandung Program Pembangunan Produk Hukum daerah

Bagian Hukum dan Ham

55


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Lokasi

(20)

(21)

masyarakat. Kegiatan Legislasi Terbentuknya produk hukum Rancangan Peraturan daerah Daerah

473.250.000

473.250.000

a. Rancangan Peraturan Daerah

20 bh

23 bh

b. Rancangan Lembaran Kota Bandung

20 bh

23 bh

Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung

20 bh

23 bh

Terlaksananya rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota

7 kali

8 kali

c.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Produk Hukum yang dan Keputusan Kepala ditetapkan : Daerah

350.000.000

350.000.000

d. Rancangan Peraturan Walikota Bandung

20 bh

23 bh

e. Rancangan Keputusan Walikota Bandung

150 bh

173 bh

20 bh

23 bh

f. Berita Daerah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

200.000.000

200.000.000

Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah

1 kali

2 kali

Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung

1 kali

2 kali

Tersusunnya laporan panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung

1 kali

2 kali

56


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

100.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD dalam teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya

4 kali

3 kali

4 kali

426.836.000

6 kali

8 kali

b.Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

2 kali

5 kali

c. Forum Diskusi Hukum

1 kali

1 kali 419.164.000

(21)

419.164.000

a. Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)

20 perkara

22 perkara

b.Advokasi Hukum

2 perkara

2 perkara

617.000.000

(20)

426.836.000

a. Penyuluhan Hukum Terpadu (Luhkumdu)

Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

Lokasi

100.000.000

3 kali

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundangundangan

kegiatan Publikasi dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

Tahun-5

target

Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD dalam teknik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah


617.000.000

57


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

a. Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online

1 paket

1 paket

b. Tersedianya Buku Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Daerah

70 buku

70 buku

c. Tersedianya CD Produk Hukum Dearah

250 CD

250 CD

8 kali

8 kali

d. Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD


Lokasi

(20)

(21)

Program Penataan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah

250.000.000 Terlaksananya evaluasi dan inventarisasi produk hukum daerah

1 naskah kajian

Kegiatan Kajian Peraturan Perundangundangan

4 naskah kajian

228.950.000 a. Terlaksananya Forum Kajian Hukum b.tersusunnya Naskah Kajian Hukum

Terbentuknya Terjalinnya kerjasama kerjasama Pengembangan pembangunan Kemampuan antar pemerintah Pengamanan antara daerah dengan Pemerintah Kota instansi Bandung dengan pemerintah pusat Pemerintah Daerah dan kota sahabat Lain, Instansi pemerintah pusat dan

250.000.000

4 kali

8 kali

1 naskah kajian

1 naskah kajian Kota Bandung

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Bagian Pemerintahan Umum

58


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Lokasi

(20)

(21)

Kota Sahabat. Kegaitan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/ Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

7 Pemkot

300,000,000 5 Pemkot

325,000,000

8 Kota Sahabat

500,000,000 6 Kota Sahabat

325,000,000

30 Kec. 151 Kel.

735,000,000 30 Kec. Kel.

151

250,000,000

30 Kec. 151 Kel.

665,000,000 30 Kec. Kel.

151

250,000,000

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) Jumlah tapal batas wilayah administrasi antara Kota Bandung dengan Kota/Kabupaten sekitarnya

Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah Kegaitan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan

Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja

59


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Lokasi

(20)

(21)

Pemerintah Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah lainnya

1 Lap.

200,000,000 1 Lap.

250,000,000

1 Lap.

200,000,000 1 Lap.

250,000,000

24 Urusan

150,000,000 24 Urusan

250,000,000

100%

200,000,000 100%

250,000,000

Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Kegaitan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

Tercapainya upaya pemantapan pelaksanaan kewenangan daerah

Kegaitan Pemantapan urusan kewenangan daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida

Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan administrasi

Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan

Tersedianya SOP pengembangan kualitas aparatur.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah (Outcome). -Kelancaran Administrasi Kepegawaian berdasarkan Data yang Akurat dan Akuntabel (Output).

Kota Bandung 11 Unit Kerja

355.825.000

11 Unit Kerja

325.000.000


60


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

target Rp target Rp target Rp (1) pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

11 Unit Kerja

245.300.000

11 Unit Kerja

250.000.000

100 %

115.825.000

11 Unit Kerja

75.000.000

Lokasi

(20)

(21)

pemerintah.

Tingkat kesesuaian kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan Penataan Takah PNSD

Tersedianya prasarana dan sarana aparatur sesuai standar kebutuhan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur Pemerintah Kota.

Kota Bagian Umum dan Bandung Perlengkapan

Pembangunan gedung kantor

1 paket

250,000,000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1 paket

1,250,000,000

· Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

26 Paket

1,500,000,000

· Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

26 pket

593,607,000

· Pengadaan Meubelair

12 paket

813,420,000

· Pengadaan Perlengkapan Aparatur

18 Paket

1,396,130,000

· Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

6 paket

647,025,000

· Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

20 paket

1,826,000,000

· Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

20 paket

1,000,000,000

· Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

1 tahun

500,000,000

61


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Lokasi

(20)

(21)

Rumah Jabatan/Dinas

Memantapkan Kemakmuran Warga Kota Bandung.

Tersusunya kebijakan dan Kajian tentang peningkatan perekonomian masyarakat/kota.

Jumlah kebijakan dan Kajian peningkatan ekonomi masyarakat yang ditetapkan.

· Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 tahun

481,000,000

· Penataan Mekanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan

1 tahun

750,000,000

· Penataan Sistem Perparkiran di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan

1 tahun

500,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


100%

1,419,000,000

100%

2,000,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


98 orang

305,000,000

100 orang

450,000,000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


3 Sistem informasi

250,000,000

3 Sistem informasi

350,000,000

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

Kota Bandung Bagian Perekonomian

Outcome: - Pedoman kebijakan tentang penyaluran dana bergulir Output: - Tersusunnya kajian berkenaan dengan model, penyaluran dana bergulir

1 buah Kajian

250.000.000

62


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

target

Tahun-5

Rp

target

Rp

target

Rp

(16)

(17)

(18)

(19)

(14)

(15)

1 buah Kajian

225.000.000

Outcome: - Meningkatnya pengelolaan CSR dan KUR di Kota Bandung Output: - Tersusunnya kajian tentang evaluasi pelaksanaan CSR di Kota Bandung dan terfasilitasinya operasional forum CSR Bandung Bermartabat

1 buah Kajian

300.000.000

Outcome: - Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif Output: - Tersusunnya kajian tentang pengembangan Ekonomi Kreatif dan terbentuknya Dewan Ekonomi Kreatif

1 buah Lembaga

250.00.000

1 Paket

225.000.000

Kegiatan kajian Peraturan Outcome: Perundang-undangan Tercapainya sinergitas Daerah terhadap Usaha kebijakan insentif Kecil Menengah daerah di bidang ekonomi Output: Tersusunnya kajian tentang kebijakan insentif ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif

(7)

Tahun-4


Lokasi

(20)

(21)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kometitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan fasilitasi dan intermediasi bagi Usaha Mikro dan Kecil

Kegiatan pemantauan Outcome: pengelolaan penggunaan - Meningkatnya ketepatan

63


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah

sasaran dalam penyaluran/pengembalia n kredit program Barokah Output: - Tersedianya kegiatan operasional tim dalam penyaluran/pengembalia n kredit program Barokah

Kegiatan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah

Outcome: - meningkatnya pelaksanaan pencairan Bawaku Makmur 2012 dan evaluasi program Bawaku Makmur 2011 Output: - terfasilitasinya pelaksanaan pencairan dan evaluasi program Bawaku Makmur

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 buah Kebijakan

550.000.000

2 buah Kajian dan 3 buah Rancangan Perwal

800.000.000

1 buah Kajian

350.000.000

Lokasi

(20)

(21)

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah

Outcome: - rancangan pedoman kinerja BUMD dan kajian pembentukan BUMD baru Output: - tersusunnya rancangan pedoman kinerja BUMD - Kajian pembentukan BUMD baru

Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis Kegiatan pengembangan Outcome: kapasitas produk industry - Meningkatnya kreatif (usulan) pengembangan ekonomi kreatif

64


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 buah kajian

350.000.000

1 Paket

255.000.000

1 Paket

600.000.000

Lokasi

(20)

(21)

Output: - Tersusunnya buku kajian tentang pemetaan daya saing produk industri kreatif Kota Bandung di pasar Asia Pasifik Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Kegiatan pengembangan Outcome: kebijakan dan program - Penguatan fasilitas peningkatan ekonomi pemodalan bagi UMKM local Output: - Tersusunnya bahan kebijakan mekanisme dana bergulir Kegiatan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah

Outcome: - Meningkatnya ketepatan sasaran dalam penyaluran/pengembalia n kredit program Barokah Output: - Tersedianya kegiatan operasional tim dalam penyaluran/pengembalia n kredit program Barokah

Kegiatan pemantauan Outcome: pengelolaan penggunaan - Meningkatnya dana pemerintah bagi pelaksanaan pencairan usaha mikro kecil program Bawaku menengah Makmur 2013 dan evaluasi program Bawaku Makmur Output: - Terlaksananya kegiatan tim penyaluran dan evaluasi program Bawaku Makmur Program koordinasi perumusan dan

65


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Lokasi

(20)

(21)

implementasi kebijakan ekonomi (usulan) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan CSR sebagai salah satu pembangunan ekonomi (usulan)

Outcome: - Meningkatnya pengelolaan CSR dan KUR di Kota Bandung Output: - Terlaksananya CSR Award - Tersusunnya buku kajian monitoring dan evaluasi CSR Kota Bandung

1 Buah Kajian

550.000.000

Kegiatan optimalisasi pengembangan usha daerah (usulan)

Outcome: - Peningkatan kinerja BUMD Output: - Tersusunnya hasil kajian peningkatan kapasitas BUMD

1 Buah Dokumen

350.000.000

1 Buah Juknis

500.000.000

Program koordinasi perumusan dan implementasi kebiajakan ekonomi (usulan) Kegiatan koordinasi dan Outcome: sinkronisasi peningkatan - Peningkatankinerja kapasitas BUMD (susulan) BUMD Output: - Tersedianya Petunjuk Teknis (Juknis) tentang kinerja BUMD Mewujudkan Meningkatnya Masyarakat Yang kerukunan umat Berakhlak Mulia. beragama.

Persentase konflik antara umat beragama.

Persentase peningkatan jumlah jamaah yang

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Survey data sarana dan prasarana kegiatan

100% 300,000,000

Terlaksananya Kegiatan Bandung Agamis

100%

Tersedianya data guru ngaji di Kota Bandung

100%

Tersedianya Raperda Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah

300,000,000 300,000,000 1 Perda 300,000,000

300,000,000

1 raperda dan perwal

66


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3


(2)

(3)

(4)

(5)

mengikuti kegiatan keagamaannya.

Meningkatkan Kepekaan dan Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan Sosial.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial.

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dari tahun yang lalu.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Lokasi

(20)

(21)

non formal di Kota Bandung dan Perda Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah non formal di Kota Bandung

Kegiatan Penusunan Regulasi Kebijakan Pendukung Bandung Agamis

Bahan Perumusan kebijakan Raperda Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah non formal di Kota Bandung dan Draf Perda Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah non formal di Kota Bandung

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tersedianya data sarana dan prasarana tempat peribadatan di Kota Bandung

1 raperda

100%

Terlaksananya Kegiatan Hari Internasional Penyandang Catat Tinkat Kota Bandung Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteran Tahun 2012-2013 Sosial

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemisknan

1 Perda 300,000,000

Terlaksananya Kegiatan Hari Internasional Penyandang Catat Tinkat Kota Bandung Tahun 2012-2013

1 (satu) buku

Survey mengenani Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan

1 (satu) buku

300,000,000

100% 300,000,000

600,000,000

250,000,000

320,000,000

270,150,000

270,150,000

1 (satu) kebijakan mengenai penanganan Kemiskinan 1 (satu) kebijakan mengenai penanganan Kemiskinan

300,000,000

300,000,000

67


BAB VI PENUTUP

Rencana Stratejik (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah

Provinsi,

Kabupaten/Kota

dalam

rangka

menyelenggarakan

pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Dan penyusunan RENSTRA SETDA Kota Bandung Tahun 2009-2013 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun

2009-2013 serta

suatu

wujud

perencanaan

tanggungjawab

atas

pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah

selama 5 (lima) Tahun kedepan. Dalam

penyusunan RENSTRA SETDA ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bandung yaitu sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat). Pelaksanaan Rencana Stratejik (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan

terhadap

eksistensi

Sekretariat

Daerah

Kota

Bandung

dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.

68

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents