BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pemberlakuan Otonomi Daerah secara luas merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun masyarakatnya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah bagaimana melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi masyarakat serta dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan data dan informasi potensi sumberdaya yang akurat dan faktual untuk perencanaan agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal. Salah satu sumber data dan informasi yang akurat dan factual adalah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Fakta menunjukkan bahwa data dan informasi dari hasil penelitian dan pengembangan memegang peranan yang sangat strategis dalam menunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara industri yang dimanfaatkan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Peranan penelitian dan pengembangan untuk menunjang pembangunan di daerah masih terbatas akibat masih kurangnya dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia, capital, infrastruktur dan peralatan. Kondisi ini juga telah mengakibatkan masih rendahnya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan derajat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

1 Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penguatan kelembagaan, sumberdaya manusia, modal, serta sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan sebagai pendukung utama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar akuntabel dan responsif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sulawesi Selatan menempati posisi strategis, baik secara geografis maupun geopolitik dalam pembangunan di Indonesia terutama di kawasan Indonesia Timur. Jumlah penduduk yang mencapai 7,2 juta jiwa serta kekayaan sumberdaya alam yang cukup melimpah merupakan modal utama membangun daerah ini. Kelimpahan tersebut perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung lingkungan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas dan fungsi yang strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di daerah ini melalui penelitian dan pengembangan. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20082013 adalah untuk menciptakan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang terarah, terintegrasi, akuntabel, transparan, serta menghasilkan litbang yang implementatif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penelitian dan pengembangan.


Renstra Balitbangda Tahun 2008-2013 dipergunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi dalam menyusun dan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di Sulawesi Selatan tahun 2008-2013. Renstra ini berfungsi pula sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi, kebijakan serta program daerah, khusunya dalam bidang penelitian dan pengembangan, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

C. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028.


6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008, tanggal 22 September 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013. 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. D. HUBUNGAN RENSTRA PERENCANAAN LAINNYA

SKPD

DENGAN

DOKUMEN

Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 sebagai operasionalisasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rentang waktu jangka menengah yakni dalam kurun waktu selama 5 tahun.

E. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2013 ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Tujuan dan Fungsi Bab III Gambaran Umum, Kondisi Daerah Yang Diinginkan Serta Proyeksi Ke Depan Bab IV Visi, Misi, Nilai,Tujuan, Strategi dan Kebijakan Bab V Penutup Lampiran 4 Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

BAB II TUGAS DAN FUNGSI A. STRUKTUR ORGANISASI Organisasi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program. 3. Bidang Penelitian, Pengkajian Ekonomi terdiri dari: a. Sub Bidang Pertanian; b. Sub Bidang Investasi dan Dunia Usaha. 4. Bidang Penelitian, Pengkajian Sosial dan Kelembagaan terdiri dari: a. Sub Bidang Sosial; b. Sub Bidang Kelembagaan. 5. Bidang Penelitian, Pengkajian Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Teknologi terdiri dari: a. Sub Bidang Sumberdaya Alam; b. Sub Bidang Lingkungan dan Teknologi. 6. Bidang Data dan Publikasi terdiri dari: a. Sub Bidang Data dan Informasi; b. Sub Bidang Inventarisasi dan Publikasi. 7. Kelompok Jabatan Fungsional 8. UPTB


STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008)

Kepala Badan

Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Umum dan Kepegawaia

Bidang Penelitian Pengkajian Ekonomi

Bidang Penelitian Pengkajian Sosial Dan Kelembagaan

Sub. Bidang Pertanian

Sub. Bidang Investasi dan Dunia Usaha

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Program

Bidang Penelitian Pengkajian SDA, Lingkungan dan Teknologi

Bidang data dan Publikasi

Sub. Bidang Sosial

Sub. Bidang Sumber Daya Alam (SDA)

Sub. Bidang Data dan Informasi

Sub. Bidang Kelembagaan

Sub Bidang Lingkungan dan Teknologi

Sub. Bidang Inventarisasi dan Publikasi

UPTB


B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN 1. Susunan Kepegawaian Sumberdaya manusia merupakan pilar utama berjalannya roda suatu organisasi. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh 66 orang PNS dan 3 orang staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari berbagai latar belakang pendidikan dan tingkat kepangkatan. Staf Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut: Tabel 1. Staf Berdasarkan Pangkat / Golongan No

Pangkat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina Penata Tingkat I Penata Penata Muda Tingkat I Penata Muda Pengatur Tingkat I Pengatur Pangatur Muda Tingkat I

11. 12. 13. 14. 15.

Pengatur Muda Juru Tingkat I Juru Juru Muda Tingkat I Juru Muda Jumlah *) Nopember 2008

Golongan Ruang IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b

Jumlah*)

II/a I/d I/c I/b I/a

7 2 66

1 6 11 9 12 9 6 3 -


Staf Balitbangda berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: Tabel 2. Tingkat Pendidikan Staf Balitbangda Prov. Sulsel No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tingkat Pendidikan S.3 (Doktoral) S.2 (Pasca Sarjana)) S.1 (Sarjana) D1 – D3 SLTA/Sederajat SLTP/Sederajat Jumlah

PNS 1 23 29 2 9 2 66

PTT 2 1 3

Jumlah 1 23 31 2 10 2 69

*) s/d Nopember 2008

2. Perlengkapan Sarana dan prasarana merupakan komponen strategis yang menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selain komponen sumberdaya manusia dan anggaran. Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain gedung kantor, mobiler, kendaraaan, maupun stasiun penelitian. Meskipun demikian, menghadapi tantangan pembangunan ke depan yang makin kompleks, maka prasarana dan sarana yang dimiliki saat ini perlu secara berkesinambungan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan seperti pada lampiran 1.


C. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi: 1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah ; 2. Pembinaan dan koordinasi dalam perumusan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan daerah; 3. Pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hasilhasil penelitian dan pengembangan; 4. Penyelenggaraan kegiatan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka peranan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.


BAB III GAMBARAN UMUM

A. KONDISI UMUM MASA KINI Akuntabilitas kegiatan penelitian dan pengembangan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM serta prasarana dan sarana. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, idealnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional peneliti. Kondisi internal kelembagaan menunjukkan bahwa sejak berdirinya sampai dengan Tahun 2008, jumlah pejabat fungsional peneliti Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan hanya berjumlah 4 orang dari latar belakang ilmu Sosial dan Ekonomi dari keseluruhan 69 staf yang ada. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kegiatan penelitian dan pengembangan masih dikerjasamakan dengan lembaga penelitian dari perguruan tinggi dan organisasi litbang lainnya. Selain jumlah pejabat fungsional peneliti yang masih kurang, jumlah anggaran penelitian dan pengembangan yang dialokasikan selama ini masih belum mencukupi untuk mencakup keseluruhan isu-isu strategis serta data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proporsi pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialokasikan pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sejak berdirinya lembaga ini pada tahun 2001 adalah rata-rata sebesar 0,15 - 0,3 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan kondisi minimal yang diinginkan adalah sebesar 1 (satu) persen dari total APBD Provinsi Sulawesi Selatan.


Kedudukan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan aturan tersebut maka kedudukan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah koordinator, fasilitator, dinamisator maupun sebagai penggerak utama (prime mover) dalam penyediaan data dan informasi untuk perumusan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan litbang di daerah. Meskipun demikian, rumusan peraturan perundangan yang ada belum sepenuhnya efektif untuk menempatkan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi tersebut sebagai akibat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah; pertama, masih kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pada instansiinstansi pemerintah pusat di daerah yang dapat mengakibatkan tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kedua, tingkat partisipasi instansi pemerintah daerah dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang maupun pendayagunaan hasil-hasil kegiatan litbang masih dirasakan masih kurang dan bersifat pasif. Kurangnya tingkat partisipasi tersebut ditandai dengan masih kurangnya koordinasi penyampaian kebutuhan nyata kegiatan litbang untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada masing-masing instansi. Ketiga, masih adanya batasan-batasan virtual yang ada selama ini memposisikan lingkup kerja kegiatan litbang Balitbangda pada ruang lingkup penyediaan data dan informasi kebijakan semata. Batasan-batasan tersebut telah menyebabkan orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagian besar berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang pada kegiatan penelitian dasar (basic research) maupun terapan (applied research). 11 Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

Keempat, sistem penggunaan anggaran yang berbasis kinerja mengharuskan perencanaan dan penetapan kegiatan litbang pada awal tahun anggaran. Kondisi ini telah membatasi dinamisasi ruang lingkup kegiatan litbang dalam menyediakan data dan informasi faktual terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang selama kurun waktu pelaksanaan satu tahun anggaran. Selain permasalahan tersebut diatas, jumlah kegiatan litbang yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dirasakan masih kurang apabila dibandingkan dengan kebutuhan kegiatan litbang yang diusulkan oleh instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Permasalahan lebih lanjut adalah kedalaman hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan selama ini masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Meskipun demikian hal tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari kurangnya jumlah anggaran yang tersedia bagi kegiatan litbang setiap tahunnya. Selama periode waktu 2001-2008, jumlah kegiatan litbang yang dihasilkan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada lingkup bidang litbang sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, dan hankam berjumlah sebanyak 345 kegiatan dengan rata-rata jumlah kegiatan litbang per tahunnya sebesar 43 kegiatan litbang. Jumlah ini masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah usulan yang mencapai rata-rata sekitar 78 kegiatan litbang dari seluruh instansi Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/Kota. Jumlah ini belum termasuk isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis dalam lingkungan pelaksanaan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat.


Meskipun terdapat permasalahan-permasalahan tersebut diatas, selama kurun waktu 2001-2008, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja secara optimal dengan sumber daya yang terbatas baik sumberdaya manusia maupun anggaran untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan dengan menyediakan data dan informasi melalui kegiatan litbang. B. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN Untuk meningkatkan kemandirian Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan maka jumlah pejabat fungsional peneliti akan ditingkatkan jumlahnya dari berbagai disiplin ilmu. Pada akhir Tahun 2013, struktur kepegawaian Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan diproyeksikan akan terdiri dari 30 persen staf struktural/administratif dan 70 persen terdiri dari pejabat fungsional peneliti. Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya peneliti, maka tenaga fungsional peneliti yang tersebar di beberapa organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat disatukan menjadi pejabat fungsional peneliti pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, rekruitmen PNS akan langsung diarahkan pada profesi peneliti. Dengan demikian, rekruitmen tenaga administrasi akan diadakan secara terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan. Meningkatnya tuntutan transparansi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menghendaki kegiatan litbang yang berkelanjutan untuk menyediakan informasi yang akurat dari lapangan. Konsekuensi logis hal ini adalah tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan litbang.


Mempertimbangkan keterbatasan anggaran dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan, maka alokasi anggaran untuk kegiatan litbang diharapkan dapat meningkat secara gradual dan proporsional dari sekitar 0,3% pada tahun 2009 menjadi sekitar 0,7-1,0% pada tahun 2013 dari total APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran kegiatan litbang akan diusahakan pula berasal dari Pemerintah Pusat melalui APBN maupun Bantuan Luar Negeri ataupun hasil kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan maupun dengan provinsi lainnya, terutama pada pelaksanaan kegiatan litbang lintas provinsi. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Sulawesi Selatan ke depan sebagai usaha untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat maka Balitbangda Prov. Sulsel harus secara proaktif menyediakan data dan informasi yang berkelanjutan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung akuntabilitas perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan di daerah. Paradigma baru yang perlu diadaptasikan kedalam pelaksanaan kegiatan litbang oleh Balitbangda Prov. Sulsel terutama dalam jumlah kegiatan litbang yang proporsional antara basic research dan applied research untuk mengakselerasi transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat kepada masyarakat maupun penyediaan data dan informasi dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan penetapan kebijakankebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun isu-isu strategis yang membutuhkan penyediaan data dan informasi sesuai dengan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah maupun untuk dinamika kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.


Oleh sebab itu, penyediaan data dan informasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013, maupun isu-isu strategis yang berkembang di daerah ini. Dukungan kegiatan litbang untuk pelaksanaan kebijakankebijakan pembangunan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 meliputi lingkup sumberdaya manusia, demografis, tenaga kerja, ekonomi, sosial, budaya, agama, pemerintahan dan politik.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI, MISI DAN NILAI 1. VISI Visi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 adalah : “Balitbangda menjadi tiga terbaik dalam penyediaan hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk pembangunan daerah di Indonesia.” 2. MISI Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi yang diemban oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah : 1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang akurat, aktual dan implementatif yang memberikan rekomendasi nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 2. Melaksanakan pengembangan inovasi dan alih teknologi melalui pendekatan kemandirian lokal; 3. Meningkatkan peran lembaga penelitian dan pengembangan melalui koordinasi, fasilitasi, kerjasama, pembinaan dan implementasi kegiatan; 4. Meningkatkan sinergitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian.


3.

NILAI-NILAI 1. Ilmu pengetahuan adalah berbagai pengetahuan yang disusun sesuai dengan akal pikiran, masuk akal dan mempertimbangkan sebab akibat. 2. Ilmiah adalah pengetahuan tentang suatu bidang yangdisusun sesuai dengan pikiran dan metode tertentu. 3. Profesional adalah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. 4. Program adalah Rancangan yang menentukan dasar-dasar yang akan dijalankan. 5. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berencana dan sistematik. 6. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

B. TUJUAN 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah; 2. Menjadi pusat rujukan data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan daerah; 3. Meningkatkan penyediaan, dukungan dan alih teknologi yang spesifik lokasi; 4. Meningkatkan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan dalam pembangunan daerah.


C. SASARAN 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah; 2. Tersedianya data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; 3. Meningkatnya penyediaan, dukungan dan alih teknologi yang spesifik lokasi; 4. Meningkatnya jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan dalam pembangunan daerah. D. STRATEGI 1. Memperkuat kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah. 2. Membangun sinergitas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha; 3. Kerjasama antara lembaga penelitian dan pengembangan internasional, pusat (departemen dan non departemen), provinsi dan kabupaten/kota; 4. Mengoptimalkan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD) Regional Timur Indonesia, Dewan Riset Daerah, Jaringan Penelitian dan Forum Ritech;


E. KEBIJAKAN Kebijakan pelaksanaan kegiatan pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada hakekatnya merupakan perwujudan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013. Kebijakan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian serta penguatan kelembagaan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. 1. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan kegiatan litbang secara langsung harus mendukung perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, yang meliputi ketersediaan dan kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pangan; terbukanya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak; terciptanya lingkungan yang kondusif, baik secara fisik (perumahan, sanitasi dan air bersih), secara sosial (rasa aman dan tenteram) maupun secara ekologis (kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup); serta terjaminnya hak atas tanah dan partisipasi dalam kehidupan sosial politik. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Prov. Sulsel diarahkan untuk menyediakan data dan informasi implementasi tujuh agenda dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2008-2013, yaitu:


1) Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. Kegiatan litbang yang akan dilaksanakan diarahkan untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kebijakankebijakan: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Pendidikan Gratis; Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan; Promosi Pendidikan; Pemberantasan Buta Aksara; Pengembangan Budaya Baca; Kesehatan Gratis; Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan; Perbaikan Gizi masyarakat; Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular; Promosi Kesehatan; Peningkatan Pelayanan Perumahan, Lingkungan Permukiman, Sanitasi, dan Air Bersih; l. Peningkatan dan Perbaikan kampung dan Permukiman. 2) Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan litbang yang akan dilaksanakan pada kebijakan penelitian ini adalah untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan: a. Peningkatan Produksi Pertanian dan pengembangan Agribisnis Perdesaan; b. Peningkatan Akses Masyarakat kepada aset produktif dan kegiatan produksi serta revitalisasi lembaga ekonomi masyarakat kecil; c. Peningkatan Pelayanan kepada Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;


d. Penanggulangan Korban Kebakaran, Banjir Bencana; e. Penataan Pertanahan; f. Penyiapan Tenaga Kerja; g. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; h. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.

dan

3) Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung penyediaan data dan informasi pelaksanaan agenda pembangunan Perwujudan Keunggulan Lokal untuk memicu laju pertumbuhan perekonomian. Kegiatan litbang yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan: a. Pengembangan Industri Strategis; b. Pengembangan Pusat Pelayanan; c. Pengembangan Kerjasama Regional dan Promosi Perdagangan; d. Mewujudkan Sulsel sebagai destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia. 4) Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung penyediaan data dan informasi pelaksanaan agenda pembangunan Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang Berkeadilan. Kegiatan litbang yang akan dilaksanakan diarahkan untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kebijakankebijakan: a. b. c. d. e. f.

Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang; Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah; Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Revitalisasi Kawasan Andalan; Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan; Pembangunan Perkotaan.


5) Penelitian

dan

Pengembangan

untuk

mendukung

penyediaan data dan informasi pelaksanaan agenda pembangunan Penciptaan Lingkungan Kondusif bagi Kehidupan

Inovatif.

Kegiatan

litbang

yang

akan

dilaksanakan pada kebijakan penelitian ini adalah untuk menyediakan

data

dan

informasi

dalam

rangka

pelaksanaan kebijakan-kebijakan: a. Pembinaan Kesatuan Bangsa; b. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; c. Penataan Sistem Legislasi Daerah; d. Pembinaan Kehidupan Sosial-Politik; e. Peningkatan Kualitas Informasi dan Komunikasi. 6) Penelitian

dan

Pengembangan

untuk

mendukung

penyediaan data dan informasi pelaksanaan agenda pembangunan

Penguatan

Kelembagaan

Masyarakat.

Kegiatan litbang yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan: a. Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Lokal; b. Penguatan Kualitas Teknostruktur Komunitas; c. Fasilitasi Baruga Sayang (Pemberdayaan Komunitas Desa); d. Pemberdayaan Perempuan; e. Pemberdayaan Organisasi Pemuda dan Olahraga; f. Pemberdayaan Organisasi Keagamaan; g. Pemberdayaan Organisasi Profesi.


7) Penelitian

dan

Pengembangan

untuk

mendukung

penyediaan data dan informasi pelaksanaan agenda pembangunan

Penguatan

Kelembagaan

Pemerintah.

Kegiatan litbang yang akan dilaksanakan diarahkan untuk menyediakan

data

dan

informasi

dalam

rangka

pelaksanaan kebijakan-kebijakan: a. Peningkatan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); b. Peningkatan

Kualitas

Profesionalisme

Aparatur

Pemerintah; c. Penataan

Kelembagaan

dan

Ketatalaksanaan

Pemerintahan; d. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; e. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Anggota Dewan. Matriks program yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja Balitbangda serta pengembangan penelitian dan pengembangan selama lima tahunan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.


BAB V PENUTUP

Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tersedianya data dan informasi yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat. Rencana Strategis (RENSTRA) Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 ini merupakan acuan bagi seluruh staf dalam ditujukan untuk menciptakan akuntabilitas perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan data dan informasi yang valid dan akurat melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan. Pelaksanaan program dan kegiatan Renstra ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari para staf Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari para pemangku kepentingan penelitian dan pengembangan untuk mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 yang merupakan acuan penyusunan Renstra ini.


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents