BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Global status report on NCD World Health Organization (WHO) menyatakan penyebab kematian semua umur di dunia 68% karena penyakit tidak menular. Perubahan pola gaya hidup merupakan pemicu timbulnya penyakit ini, seperti kurang aktivitas fisik,
diet yang tidak sehat serta tidak seimbang,
merokok, dan konsumsi alkohol (WHO, 2014). Perilaku merokok sudah menjadi masalah
krusial, karena dampaknya
berpengaruh pada kesehatan, beban ekonomi, lingkungan, kualitas udara, dan lainlain. Berdasarkan laporan WHO tahun 2011, konsumsi rokok dunia dapat membunuh hampir 6 miliar penduduk, 80% di antaranya berada di negara dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah (Usmanova & Mokdad, 2013). Rokok yang dihisap setiap hari dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Konsumsi tembakau di Asia dapat meningkatkan jumlah kematian sebanyak 4 kali lipat yaitu pada tahun 1990 sebanyak 1,1 juta orang dan tahun 2020 sebanyak 4,2 juta orang (Radjab, 2013). Kondisi tersebut juga berdampak pada peningkatan total kerugian ekonomi secara makro. Data konsumsi penggunaan rokok di Malaysia, menunjukkan bahwa rokok lebih banyak digunakan oleh pria (43,9%), sedangkan wanita (1%). Kelompok umur yang paling banyak menggunakan rokok adalah umur 25 sampai 44 tahun. Penggunaan rokok tidak hanya menyebabkan efek kematian dan kesakitan, tetapi berdampak pada kualitas hidup, aktivititas di tempat kerja dan peningkatan
untuk
pengeluaran biaya kesehatan (Rasyid et al., 2014). Hasil survei di RSUP Sanglah Denpasar menunjukkan prevalensi pasien yang terpapar rokok
masih tinggi dan sebagian besar pasien adalah mantan
perokok. Pasien yang terpapar rokok mempunyai risiko lebih besar terkena penyakit paru. Pasien yang disebabkan karena paparan asap rokok sebanyak 71,3% terdiri dari perokok aktif sebanyak 11 pasien (14,3%), mantan
1
2
perokok 55 pasien (71,4%) dan perokok pasif 11 pasien (14,3%) (Sajinadiyasa dkk., 2010). Rata-rata jumlah rokok yang dihisap penduduk Indonesia per hari 12,3 batang (setara 1 bungkus). Perokok
paling
banyak
adalah
bekerja sebagai
petani/buruh sebesar 44,5%. Menurut data di Provinsi Bali, kebiasaan merokok di masyarakat sebesar 18,0% per hari dengan rata-rata jumlah rokok yang dihisap sebanyak 12 batang. Masyarakat mempunyai kebiasaan merokok di dalam gedung atau ruangan (60,6%) dan kebanyakan berasal dari pedesaan (18,6%). Masyarakat juga menyetujui kebijakan kawasan tanpa rokok (94,3%) (Riskesdas, 2013a). Hasil survei tahun 2013 tentang tingkat kepatuhan Peraturan Daerah KTR Provinsi Bali dapat diketahui, peraturan KTR sudah diberlakukan sejak lama, namun tingkat kepatuhan terhadap larangan tersebut hanya 11,8%. Upaya preventif telah dilakukan, yaitu sosialisasi, penyebaran media larangan merokok di kawasan tanpa rokok serta penegakan hukum, namun penerapannya belum efektif (Wijana & Mudana, 2013). Data di Kabupaten Badung juga menyatakan bahwa rata-rata rokok yang dihisap per orang adalah 12,9 batang/hari dan menempati urutan terbanyak ke-2 di provinsi. Masyarakat 93,6%
juga mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok sebesar
dan menempati urutan teratas di provinsi ( Riskesdas, 2013b). Hasil
penelitian Devhy dkk. (2014) di Kabupaten Badung juga menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok (KTR) masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan untuk menerapkan kebijakan di kawasan
tanpa rokok tersebut.
Hasil survei di Kabupaten Badung, juga
menunjukkan faktor yang mendorong perilaku merokok adalah keluarga.
Seseorang yang mempunyai
kemungkinan
menjadi
perokok
anggota
latar belakang
keluarga yang
perokok
sebesar 3,146 kali. Alasan mereka
merokok karena faktor lingkungan sebesar 36,4% dan ingin mencoba sebesar 42,9% (Bali Tobacco Control, 2012). Upaya preventif untuk melindungi masyarakat terhadap risiko paparan asap rokok adalah penetapan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok merupakan tempat atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok, produksi, penjualan,
3
pengiklanan, dan promosi produk tembakau (Kemenkes, 2011). Peraturan yang telah dimiliki Provinsi Bali terkait dengan kawasan tanpa rokok adalah : a) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok, b) Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2012, dan c) Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan beberapa tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, yaitu tempat kerja, tempat umum, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, angkutan umum, sarana belajar mengajar, dan tempat bermain anak. Peraturan Daerah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali, dan Peraturan Bupati Badung sudah disosialisasikan ke masyarakat. Kebijakan KTR di Provinsi sudah diterapkan di kawasan tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat sarana belajar mengajar serta tempat umum (terminal, bandara, tempat wisata). Pengawasan dan penerapan sanksi sudah diberlakukan oleh tim pengawas. Perda KTR, yaitu denda Rp 50.000,- atau kurungan selama 3 bulan penjara. Kebijakan KTR di Kabupaten Badung saat ini belum diterapkan secara intensif, karena masih
dalam proses pembentukan tim pengawas kebijakan KTR. Penerapan
kebijakan KTR pada kawasan tempat ibadah juga belum dilaksanakan. Pengawasan secara internal diserahkan sepenuhnya pada pengelola tempat ibadah tersebut. Bali merupakan daerah objek wisata, terkenal dengan sebutan daerah “Seribu Pura”. Pulau Bali mempunyai ciri budaya yang kuat, yaitu tradisi upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura. Oleh karena itu, pura sebagai salah satu tatanan tempat-tempat umum, seyogyanya dapat memenuhi indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Berdasarkan hasil monitoring Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) tahun 2012, belum semua pura
mewujudkan tempat ibadah
yang ber-PHBS, khususnya perilaku
tidak merokok di kawasan tersebut. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan bulan Agustus 2015 pada pura kahyangan tiga di wilayah desa pakraman Kelurahan Abianbase, peneliti melihat masih ada perilaku merokok yang dilakukan di areal pura. Berdasarkan hasil
4
wawancara singkat dengan masyarakat desa pakraman,
diperoleh informasi
bahwa wilayah desa pakraman belum mempunyai peraturan hukum adat (awigawig) terkait dengan larangan merokok di areal pura. Masyarakat
tidak
mengetahui pura sebagai salah satu kawasan tanpa rokok. Sanksi atau teguran terkait dengan penggunaan rokok di pura, belum pernah diberikan. Di kawasan pura juga belum dipasang media terkait dengan larangan merokok, sehingga menjadi alasan masyarakat untuk tetap merokok di area tersebut. Desa pakraman Tangeb sudah memiliki awig-awig/hukum adat sejak tahun 1985, kemudian direvisi kembali tahun 2001. Dalam peraturan hukum desa adat diatur tentang norma atau peraturan yang berlaku di parhyangan, palemahan, dan pawongan. Dalam peraturan tersebut sudah tertuang tata krama, etika, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan masyarakat di desa tersebut. Awigawig/peraturan hukum adat yang ada di desa, kemudian ditindaklanjuti di tingkat banjar adat sesuai dengan kesepakatan masyarakat serta situasi kondisi yang ada. Dalam peraturan hukum adat juga diberlakukan sanksi, jika ada masyarakat melanggar peraturan yang berlaku di desa. Strategi untuk menetapkan kebijakan tentu sesuai dengan kearifan lokal dan sosial budaya yang ada. Faktor yang sangat kuat mendukung perilaku individu adalah pengaruh
norma sosial di masyarakat. Perlu adanya pendekatan
komprehensif untuk membatasi perilaku merokok di kawasan tersebut, sehingga ada peluang untuk berhenti merokok serta berkurangnya pemasaran untuk konsumsi rokok (Hargreaves et al., 2010). Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa kebijakan pengaturan perilaku merokok dapat menggunakan pelaksanaan serta pengawasan budaya itu sendiri dan norma sosial yang ada, sebab faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap risiko untuk merokok (Egbe et al., 2014). Salah satu strategi untuk mendukung penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok adalah dukungan masyarakat untuk menerima serta mengadopsi kebijakan KTR
yang ada. Kebijakan tersebut dibuat dalam bentuk
peraturan hukum
adat/awig-awig kawasan tanpa rokok, serta dapat diterapkan di wilayah desa adat/pakraman, khususnya pura. Desa adat/pakraman merupakan salah satu organisasi masyarakat yang berkembang di Bali, serta mempunyai kewenangan
5
untuk mengatur wilayahnya sendiri. Potensi desa adat/pakraman
mempunyai
pengaruh kedudukan yang sangat kuat di masyarakat, karena dapat membuat peraturan hukum adat dalam bentuk awig-awig. Awig-awig dapat digunakan sebagai pedoman tata krama pergaulan masyarakat umat Hindu di Bali (Perda Nomor 3, 2003). Desa adat/pakraman berada di masing-masing wilayah desa dinas dan mempunyai tugas/peranan berbeda di masyarakat. Desa pakraman khusus menangani masalah hukum adat serta pelaksanaan upacara keagamaan di desa. Desa dinas melaksanakan tugas dan wewenang terkait administrasi pemerintahan. Bentuk hubungan kerjanya adalah sebatas melakukan konsultasi dan koordinasi (Sumarta dkk., 2014). Dukungan yang disertai
peran serta
atau keterlibatan
masyarakat di
dalamnya akan dapat meningkatkan keberlangsungan program. Dukungan masyarakat ini diaplikasikan dalam bentuk komitmen, kerja sama, kebersamaan serta adanya kesadaran anggota masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada (Ornelas et al., 2012). Keberhasilan pengembangan kebijakan kawasan tanpa rokok di pura sangat didukung oleh peranaan masyarakat, yaitu dalam bentuk bantuan moril maupun material. Dukungan moril yang diberikan dalam bentuk sumbangan ide/pikiran, komitmen, kesepakatan, dan kebersamaan. Dukungan material diberikan dalam bentuk tenaga, harta, dana, dan materi/bahan. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk proses pengembangan kebijakan KTR di pura. Penerimaan masyarakat merupakan
keputusan yang diambil masyarakat,
setelah mempunyai pandangan positif terhadap suatu ide/inovasi baru. Keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak suatu ide/inovasi baru didasarkan atas kesadaran, ketertarikan, sikap, keinginan untuk melakukan uji coba (Rogers, 1983). Keputusan masyarakat desa pakraman untuk menerima serta rencana mengadopsi kebijakan KTR sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi masyarakat. Dukungan yang dimaksud adalah masyarakat untuk
mengembangkan
kemauan, dan kesadaran
kebijakan KTR dalam bentuk peraturan
hukum adat/awig-awig, sehingga dapat diterapkan di wilayah desa pakraman, khususnya pura. Kebijakan ini berisi larangan untuk kegiatan merokok, mendistribusikan dan menjual rokok di sekitar areal pura kahyangan tiga milik
6
desa adat pakraman. Bentuk dan rancangan kebijakan/peraturan hukum adat yang akan dibuat sesuai dengan sistem sosial dan kesepakatan masyarakat di desa pakraman. Penelitian ini akan dilaksanakan di
Desa Pakraman Tangeb, Kelurahan
Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dasar pemilihan lokasi penelitian berdasarkan kearifan lokal budaya dan kebersamaan bermasyarakat (manyama braya). Masyarakat juga sangat mendukung program pemerintah
yang sifatnya memberikan perlindungan, penyehatan dan
kesejahteraan bagi warganya.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membuat rumusan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana dukungan masyarakat desa pakraman dalam pengembangan awig-awig kawasan tanpa rokok di pura? : studi kasus di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan umum : Mengeksplorasi
dukungan
masyarakat
desa
pakraman
untuk
pengembangan kebijakan KTR dalam bentuk peraturan hukum adat/awig-awig pada pura di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. 2. Tujuan khusus : a. Mendeskripsikan informasi terkait dengan pengembangan kebijakan KTR. b. Mengkaji bentuk dukungan masyarakat desa pakraman terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura. c. Mengkaji keputusan masyarakat desa pakraman terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura. d. Mengkaji penerimaan masyarakat desa pakraman terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura.
7
e. Mengkaji rencana adopsi kebijakan KTR dalam bentuk peraturan hukum adat/awig-awig di pura. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi institusi Memberi masukan kepada institusi/pihak terkait/desa pakraman agar dapat mengembangkan kebijakan kawasan tanpa rokok di pura. 2. Bagi peneliti a. Dapat mengaplikasikan ilmu perilaku dan promosi kesehatan yang dipelajari selama mengikuti pendidikan pascasarjana di Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. b. Dapat mengembangkan kemampuan peneliti di bidang ilmu perilaku dan promosi kesehatan khususnya pemberdayaan masyarakat dan implementasi program.
E. Keaslian Penelitian Penelitian ini mengenai
dukungan
masyarakat
pengembangan kebijakan KTR yang dibuat
desa pakraman dalam
dalam bentuk peraturan hukum
adat/awig-awig di pura. Topik penelitian ini belum pernah ada yang meneliti, namun penelitian terkait dengan dukungan dan
perubahan perilaku
pada
penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok yang sudah diteliti antara lain : 1. Mardhiah, 2011 meneliti dukungan stakeholder terhadap kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus terpadu Politeknik Kesehatan Kemenkes Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar stakeholder mendukung penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus, karena kebijakan tersebut dirasakan ada manfaatnya agar terhindar dari akibat dampak rokok. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan pada tema terkait dengan pengembangan kawasan tanpa rokok dan
rancangan penelitian
kualitatif. Perbedaan terletak pada 1okasi penelitian dan kerangka teori. 2. Sutopo (2009) meneliti sikap karyawan terhadap kawasan bebas rokok di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Bandar Lampung. Hasil penelitiannya
8
adalah : 1) ada hubungan antara sikap karyawan terhadap rokok dengan sikap karyawan terhadap
area
bebas rokok di Politeknik Kesehatan Tanjung
Karang, 2) tidak ada hubungan antara pengetahuan karyawan dengan sikap terhadap area bebas rokok di Politeknik Kesehatan
Tanjung Karang,
3) karyawan mendukung area bebas rokok di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan pada
penerapan
kebijakan kawasan tanpa rokok. Perbedaan pada rancangan penelitian, lokasi penelitian dan sasaran. 3. Hargreaves (2010) melakukan penelitian berjudul The
social context of
change in tobacco consumption following the introduction of smoke free England legislation: A qualitative, longitudinal
study. Hasil penelitian
menyatakan bahwa pendekatan komprehensif dalam bentuk dukungan kebijakan yang sesuai dengan kearifan lokal dan sosial budaya
untuk
membatasi perilaku merokok di kawasan tanpa rokok. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan pada rancangan penelitian kualitatif dengan cara interview, focus group discussion pada stakeholder serta observasi di komunitas. Perbedaannya observasi dilakukan di berbagai jenis komunitas, sedangkan peneliti melakukan observasi dilakukan di 1 komunitas. 4. Zulkarnaen (2006) meneliti perubahan
perilaku merokok melalui dakwah
pada aktivitas dakwah di Masjid Al-Ittihaad Kabupaten Sleman Provinsi DIY. Hasil penelitian menyatakan bahwa gerakan anti merokok melibatkan tokoh agama atau orang yang berpengaruh. Adanya pesan yang disampaikan, sehingga dapat berpengaruh pada perilaku untuk berhenti merokok. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan pada rancangan penelitian kualitatif, perubahan perilaku merokok. Perbedaan pada tema penelitian, sasaran dan lokasi penelitian. 5. Gafar (2011) meneliti evaluasi proses penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Hasil penelitian menyatakan masyarakat mempunyai sikap positif serta mendukung penerapan kebijakan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok. Peran dan keterlibatan elemen masyarakat (pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi
9
massa) pada proses pembuatan sampai penerapan kebijakan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan pada rancangan penelitian kualitatif, tema terkait kawasan tanpa rokok. Perbedaan pada lokasi, sasaran penelitian serta kerangka teori. Berdasarkan keaslian penelitian di atas, jika dibandingkan dengan penelitian peneliti terdapat hal yang berbeda dan khas, yaitu : 1. Peneliti
melakukan penelitian
terkait dengan
dukungan
masyarakat
desa pakraman dalam mengembangkan kebijakan KTR untuk dibuat dalam bentuk peraturan hukum adat/ awig-awig kawasan tanpa rokok. 2. Peneliti menggunakan informan masyarakat yang tinggal desa 3. Peneliti
di wilayah
pakraman. mengambil
pakraman.
lokasi
penelitian di pura kahyangan tiga milik desa
