BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tujuan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 harus diwujudkan melalui proses demokratisasi, pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh pemerintah bersamasama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik.
Manajemen
pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya good governance yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun sebuah perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ketentuan ini terdapat pada bab VII mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Wonogiri
yang
bertugas
menyelenggarakan
kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Wonogiri dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengelolaan Pasar sesuai ketentuan yang berlaku berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) SKPD sebagai penjabaran dari Renstra Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Kewajiban dari setiap SKPD untuk
1
menyusun rencana strategis (renstra) merupakan ketentuan dari pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri, maka perlu disusun Rencana Strategis yang memuat konsepsi pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pengelolaan pasar di Kabupaten Wonogiri lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri selama periode tahun 2011 – 2015. Salah satu kelemahan yang harus diakui bersama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Wonogiri adalah kurangnya keterpaduan dan konsistensi. Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri tahun 2011 – 2015 diharapkan keterpaduan
dan
konsistensi
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
pembangunan dari berbagai sektor semakin meningkat sehingga visi dan misi Dinas Perindagkop dan UMKM maupun Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat terwujud. B. Landasan Hukum Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2015 adalah : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1985 tentang Industri. 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 5. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 7. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2
9. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 10. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan
dan
Pembinaan
Tradisional,
Pasar
Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor sebagaimana
telah
diubah
dengan
Nomor 5 Tahun 1999
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Wonogiri Nomor 7 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 04 tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 05 tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 06 tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025.
3
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2015. C. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri tahun 2011 – 2015 adalah sebagai pedoman Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri tahun 2011 – 2015 adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis strategis secara berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang menjabarkan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam
bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi dan pengelolaan pasar secara sinergis dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Wonogiri, APBD Propinsi Jawa Tengah, APBN, maupun dana bantuan dari pihak ketiga. D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang. B. Landasan Hukum. C. Maksud dan Tujuan. D. Sistematika Penulisan.
BAB II
GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS
PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN WONOGIRI A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri. B. Sumber Daya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri. 4
C. Kinerja
Pelayanan
Dinas
Perindustrian
Perdagangan
Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri. D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri. B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri. C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah. E. Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri. B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri. C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN WONOGIRI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOGIRI
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor
107 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok : “Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam
bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengelolaan Pasar sesuai ketentuan yang berlaku “. Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Sarana Industri, Usaha Industri, dan Bimbingan Produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menyelenggarakan
kegiatan
Bidang
Usaha
Perdagangan
dan
Perlindungan Konsumen serta Promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan, Pengembangan Usaha serta Permodalan dan Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar, Penerimaan Pasar serta Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Wonogiri
Nomor
11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, struktur organisasi pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri terdiri dari : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretaris, membawahi : a. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan. 6
b. Kasubag Keuangan. c.
Kasubag Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Perindustrian, membawahi : a. Kepala Seksi Sarana Industri. b. Kepala Seksi Usaha Industri. c.
Kepala Seksi Bimbingan Produksi.
4. Kepala Bidang Perdagangan, membawahi : a. Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. b. Kepala Seksi Promosi. 5. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, membawahi : a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan. b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha. c.
Kepala Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam.
6. Kepala Bidang Pegelolaan Pasar, membawahi : a. Kepala Seksi Penerimaan Pasar. b. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar. 7. Jabatan Fungsional Sedangkan
struktur
organisasi
Dinas
Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :
7
Perindagkop
dan
UMKM
8
B. Sumber Daya Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri 1.
Sumber Daya Manusia Sumber
daya
manusia
sebagai
pelaksana
kinerja
Dinas
Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Wonogiri terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
berjumlah 211 orang
yang
terdiri dari Eselon II B 1 orang , Eselon III A sebanyak 1 orang, Eselon III B sebanyak 4 orang, Eselon IV A sebanyak 13 orang serta staf sebanyak 195 orang. Sedangkan Tenaga PP 31 sebanyak
17 orang.
Tenaga Kontrak 1 orang S1. Tabel 2.1 Jumlah PNS Menurut Golongan/Ruang NO
GOLONGAN / RUANG
JUMLAH
1.
IV / e
-
2.
IV / d
-
3.
IV / c
1
4.
IV / b
3
5.
IV / a
6
Jumlah Gol IV
10
6.
III / d
10
7.
III / c
8
8.
III / b
38
9.
III / a
11
Jumlah Gol III
67
10.
II / d
5
11.
II / c
10
12.
II / b
16
13.
II / a
84
Jumlah Gol II
115
14.
I/d
5
15.
I/c
10
16.
I/b
16
17.
I/a
84
Jumlah Gol I
19
Tabel 2.2. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan TINGKAT PENDIDIKAN NO
S2
S1
DIII
SLTA
SLTP
SD
1
6
28
8
147
17
15
9
2. Sarana dan Prasarana Kerja Data sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut : Gedung Kantor
:
2
buah dengan lokasi terpisah
Showroom
:
1
unit (termasuk kelengkapannya)
Kendaraan roda 4
:
6
buah.
Kendaraan roda 2
:
35
buah.
Komputer
:
12
unit + 3 unit dari PDE
Laptop/LCD Proyektor
:
2/1
unit / unit
Mesin Ketik
:
28
buah.
Calkulator
:
7
buah.
Telephone
:
3
unit
Intercom
:
1
set
Faximile
:
1
unit
Sound system
:
2
unit
Wirreless
:
2
Unit
OHP
:
1
Unit
Televisi
:
3
buah (yang 1 kondisi rusak)
Handycam
:
1
unit
Kamera/Digital
:
2
unit
Meja panjang
:
20
buah (yang 8 bh kondisi rusak)
Meja besi
:
3
buah
Meja Kayu
:
100 buah (yang 20 bh kondisi rusak)
Kursi Lipat
:
147 buah (yang 30 bh kondisi rusak)
Kursi Kayu
:
50
buah (yang 20 bh kondisi rusak)
Meja Kursi Tamu
:
9
set
Filing Kabinet
:
21
buah
Rak Arsip Besi
:
7
buah
Almari
:
13
buah
Almari Kayu
:
11
buah
Almari Katalog
:
1
buah
Almari Sound system
:
1
buah
AC
:
6
unit
Kipas Angin
:
23
unit
Besi
10
Podium, Meja Resepsionis, Papan Peralatan lainnya
Dekorasi Kayu, Whiteboard, Fitrin
:
Kaca, Tape Recorder, Penghisap Debu.
C. Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri Kinerja pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM selama lima tahun sebelumnya ditunjukkan oleh capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan kinerja keuangannya. Capaian kinerja pada tahun 2006 sampai dengan 2008 ketika masih berbentuk Dinas Perindagkop dan Pendal, sedangkan tahun 2009 dan 2010 sudah berbentuk Dinas Perindagkop dan UMKM. Adapun kinerja pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri tersaji pada tabel berikut : Tabel 2.3 Tabel Capaian Kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Tahun 2006 – 2010 No
Indikator Kinerja
A
Urusan Koperasi dan UKM Meningkatnya jumlah KSP/USP yang mendapat dukungan modal (unit) Meningkatnya jumlah UKM yang dilatih (unit) Meningkatnya jumlah wirausaha baru ( UMKM) Meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum (unit) Meningkatnya koperasi yang aktif (unit) Meningkatnya jumlah Pengurus dan Pembina Koperasi RT yang dilatih Urusan Perdagangan Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan (%) Tercapainya Target PAD (Milyar Rp) Terwujudnya pasar tradisional yang berkondisi baik (pasar) Meningkatnya ekspor komoditas non migas (milyar Rp)
1 2 3 4 5 6 B 1 2 3 4
2006
2007
Tahun 2008
2009
2010
700
714
815
1.233
19
425
900
1.525
1.525
100
825
1.100
1.700
2.200
100
837
853
940
7.793
7.809
513
689
750
7.405
7.417
1.600
2.454
3.134
3.654
900
3,7
4,18
8,77
6,25
11,61
1,931
2,177
2,247
2,2
2,15
26
26
8
16
9
52,6
47,7
49
97,2
110, 12
11
No
Indikator Kinerja
5
Meningkatnya jumlah pedagang yang memiliki Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (orang) Meningkatnya jumlah profil usaha yang terpublikasi dalam profil perusahaan (buku/ lembar) Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengusaha ttg peraturan di bidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen (orang) Meningkatnya fasilitasi tera dan tera ulang peralatan ukur dan alat ukur (unit) Meningkatnya frekuensi penyebaran informasi pasar (kali) Meningkatnya pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya (kali) Meningkatnya pasar kecamatan berkondisi baik (pasar) Urusan Industri Meningkatnya pertumbuhan nilai tambah sektor industri (%) Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah (IKM) Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki ijin usaha Meningkatnya pemupukan modal industri kecil dan menengah (juta Rp) Meningkatnya penguasaan teknologi produksi (orang) Meningkatnya kelembagaan sentra industri potensial (sentra)
6
7
8
9 10
11 C 1 2 3
4 5 6
2006 1,008
2007 1,018
Tahun 2008 1,846
3.000
400
700
600
-
80
150
400
150
150
28.491
25.230
31.052
33.100
16.830
104
104
104
75
-
2009 2,042
2010 1.812
75
104
104
104
104
10
15
15
16
9
8,84
5,11
4,72
9,14
16,59
17.650
17.845
17.493
17.549
17.576
845
968
1.051
1.107
1.134
9.184
9.184
717,6
1.107
1.626
-
-
90
240
200
-
-
25
75
-
12
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM Tahun 2009 – 2010 Anggaran pada tahun
Uraian
2009 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Hasil Pajak Daerah - Hasil Retribusi Daerah - Lain-lain PAD yang sah BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa
2010
Realisasi Anggaran pada tahun 2009
2010
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2009
2010
Anggaran
Realisasi
2.132.500.000
2.128.750.000
2.200.039.364
2.150.217.591
1,03
1,01
(0,18)
(2,26)
2.132.500.000
2.128.750.000
2.200.039.364
2.150.217.591
1,03
1,01
(0,18)
(2,26)
87.500.000
93.250.000
89.360.500
93.566.600
1,02
1,00
6,57
4,71
1.885.500.000
1.896.000.000
1.927.435.005
1.954.320.388
1,02
1,03
0,56
1,39
159.500.000
139.500.000
183.243.859
102.330.603
1,15
0,73
(12,54)
(44,16)
11.508.701.100
10.499.242.000
10.497.765.930
10.024.473.633
0,91
0,95
(9,17)
(4,51)
7.405.897.000
8.107.492.000
7.078.275.654
7.834.782.105
0,96
0,97
9,47
10,69
7.405.897.000
8.107.492.000
7.078.275.654
7.834.782.105
0,96
0,97
9,47
10,69
4.152.804.000
2.391.750.000
3.419.490.276
2.189.691.528
0,82
0,92
(42,41)
(35,96)
970.873.000
567.187.000
792.520.750
533.159.500
0,82
0,94
(41,58)
(32,73)
2.549.491.000
1.413.705.000
2.007.753.126
1.259.332.028
0,79
0,89
(44,55)
(37,28)
632.440.000
410.858.000
619.216.400
397.200.000
0.98
0.97
(35,04)
(35,85)
- Belanja Modal
D. Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
Dinas
Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri Pengembang pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri selama 5 (lima) tahun ke depan mempunyai tantangan yang harus diantisipasi dan peluang yang harus dimanfaatkan. Adapun tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tantangan : a. Tersedianya banyak produk yang berkualitas harga kompetitif. b. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. c.
Lemahnya kemampuan permodalan pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
d. Lemahnya pemasaran. e. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha
13
2. Peluang : a. Semangat kerja pegawai cukup tinggi. b. Sumber Daya Alam tersedia memadai dan dapat dioptimalkan dalam rangka mengembangkan potensi industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. c.
Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa.
d. Jumlah pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM cukup banyak. e. Adanya perdagangan bebas.
14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri 1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menghadapi permasalahan: a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP. b. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UKM. c.
Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
d. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku). e. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi. f.
Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
g. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan. h. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi. i.
Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi UKM.
2. Urusan Perdagangan, menghadapi permasalahan: a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum berkembangnya kerjasama perdagangan internasional. b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor. c.
Belum
optimalnya
pelaksanaan
perlindungan
konsumen
dan
pengawasan barang beredar. d. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah. 3. Urusan Industri, menghadapi permasalahan : a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme aparatur dan SDM Industri Kecil, Menengah. b. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi. 15
c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya. d. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk. e. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM. f. Terbatasnya produk berorientasi ekspor. B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Visi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri selama kurun waktu 20102015 adalah: “Terwujudnya Pemerintah Wonogiri yang Kredibel dan
Efektif demi Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia Bebas dari Kemiskinan “ Visi di atas mengandung 2 (dua) muatan utama yang menunjukkan keseimbangan aspek
yang
hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun
mendatang, yaitu: (i) Aspek Pemerintahan, dan (ii) Aspek Kehidupan Masyarakat. Sasaran atau keadaan yang hendak dicapai melalui Aspek Pemerintahan adalah Kredibel dan Efektif. Sasaran ini mempunyai makna bahwa, seluruh sumber daya pemerintah baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya dana dijalankan secara optimal, direncanakan dengan sebaik-baiknya, realistis dan dapat dipercaya sehingga menghasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sedangkan sasaran atau keadaan yang hendak dicapai dengan kehidupan masyarakat adalah Berkualitas, Berakhlak Mulia dan Bebas dari kemiskinan. Sasaran ini dimaknai bahwa dengan pelayanan yang diberikan pemerintah dan dukungan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, menjadikan masyarakat Kabupaten Wonogiri akan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya, yang mampu meningkatkan kehidupan diri, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan melalui cara-cara terpuji dan usaha keras sehingga dapat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri selama kurun waktu 20102015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang
transparan
(prinsip
transparancy), 16
akuntabel
(prinsip
accountability), responsibel (prinsip responsibility) dan adil (prinsip fairness). 2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Mengembangkan tata kota, pembangunan sarana dan prasarana dan pengelolaan
sumber
daya
alam
yang
ramah
lingkungan
dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Mengembangkan kapasitas membangun jejaring kerjasama antar daerah dan dunia usaha untuk meningkatkan investasi fisik sarana prasarana, permodalan, dan rekayasa sosial untuk mengolah potensi unggulan Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki keunggulan kompetitif di bidang industri pengolahan hasil pertanian (dalam arti luas), perdagangan, dan pariwisata. 5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UKMK) berbasis perdagangan dan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. 6. Mengembangan kearifan lokal sebagai modal dasar membangun masyarakat yang berakhlak mulia dalam berkompetisi di kehidupan ekonomi, sosial, dan politik sehingga terjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat. C. Telaahan Renstra Kementerian 1. Renstra Kementerian Perdagangan a. Visi : Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing
Ekonomi
serta
Pencipta
Kemakmuran
Rakyat
Yang
Berkeadilan. b. Misi : 1) Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas. 2) Menguatkan pasar dalam negeri. 3) Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional. c.
Tujuan : 1) Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor ke 17
negara-negara tertentu dan meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor. 2) Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. 3) Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global. 4) Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional
untuk
memperjuangkan
kepentingan
nasional
Indonesia dalam forum multilateral, regional, bilateral yang penuh tantangan dan kompleksitas. 5) Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan
reformasi
birokrasi
dan
harmonisasi
kebijakan
perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah. 6) Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan yang sesuai. 7) Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang
menyebabkan
kerugian,
membahayakan
kesehatan,
keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat. 8) Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok di Indonesia, sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dapat terjaga. 9) Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang mendukung dan sinergis. d. Sasaran : 1) Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional. 2) Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik. 18
3) Diversifikasi produk ekspor non migas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang. 4) Membaiknya
layanan
perizinan
dan
non-perizinan
sektor
perdagangan luar negeri, dan dalam negeri baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan. 5) Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global,yang menunjukkan semakin banyaknya produkproduk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global. 6) Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor. 7) Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif setiap tahunnya. 8) Meningkatnya kontribusi PDB Industri Kreatif terhadap PDB nasional, sebagai salah satu alternatif baru penggerak ekonomi nasional. 9) Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat. 10) Penurunan
disparitas
harga
bahan
pokok
antar
provinsi,
sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi. e. Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu: 1) Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum Internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional. 2) Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 3) Menurunnya
kesenjangan
kesejahteraan
antar
kelompok
masyarakat dan antar daerah. 4) Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
19
5) Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Berdasarkan lima pokok pikiran tersebut diatas, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu: 1) Pengembangan kebijakan dan diplomasi perdagangan dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan SDA nasional. 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 3) Pemerataan
hasil-hasil
pembangunan
sehingga
dapat
menurunkan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar daerah. 4) Pemantapan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. 5) Penataan dan peningkatan peranan kelembagaan perdagangan. f.
Program : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan kegiatan : 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perdagangan, dengan kegiatan : 4) Program Penelitian dan Pengembangan Perdagangan. 5) Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri. 6) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri. 7) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. 8) Program Pengembangan Ekspor. 9) Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi
2. Renstra Kementerian Perindustrian a. Visi : Pemantapan
daya
saing
basis
industri
manufaktur
yang
berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan. b. Misi : 1) Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
20
2) Mendorong
peningkatan
penguasaan
pasar
domestik
dan
internasional; 3) Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; 4) Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; 5) Memfasilitasi penguatan struktur industri; 6) Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; 7) Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB. c.
Tujuan : Kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
d. Sasaran : 1) Tingginya nilai tambah industri. 2) Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri. 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri. 4) Tingginya
kemampuan
inovasi
dan
penguasaan
teknologi
industri. 5) Kuat, lengkap, dan dalamnya struktur industri. 6) Tersebarnya pembangunan industri. 7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. e. Arah Kebijakan dan Strategi : 1) Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. 2) Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah. 3) Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar. 4) Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa. 5) Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional. f.
Program : 1) Program
Revitalisasi
dan
Penumbuhan
Industri
Berbasis Manufaktur. 2) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro. 21
Unggulan
3) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi. 4) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah. 5) Program Pengembangan Perwilayahan Industri. 6) Program Kerja Sama Industri Internasional. 7) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan, Mutu Industri. 8) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian. 9) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian. 10) Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Kementerian Perindustrian. 3. Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM a. Visi : Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional. b. Misi : 1) Mengimplementasikan
good
governance
(tata
kelola
pemerintahan yang baik). 2) Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM. 3) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. 4) Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. 5) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi. c.
Tujuan : 1) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian
Nasional melalui :
a) Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya. b) Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional. 22
2) Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui: a) Mengembangkan
kebijakan
dan
program-program
pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian. b) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM. 3) Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan
kemampuan
Koperasi
dan
UKM
dalam
mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing. 4) Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM. 5) Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. 6) Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui a) Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif. b) Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat. 7) Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui : a) Meningkatkan kuatitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. b) Menyediakan peraturan perundang-udangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM. d. Sasaran : 1) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional, dengan : a) Meningkatkan Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%) jumlah Koperasi aktif secara Nasional. b) Meningkatnya
jumlah
Koperasi
aktif
(55%)
yang
melaksanakan RAT. c) Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun. d) Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDB (6%) pertahun. 23
e) Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun. f)
Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar 10% per tahun.
g) Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun. 2) Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dengan : a) Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat. b) Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon wirausaha. c) Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan. d) Tumbuh dan berkembangnya Lembaga diklat bagi Koperasi dan UMKM. e) Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices) internasional bagi pemberdayaan Koperasi. f)
Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan Informasi Teknologi dan teknologi tepat guna.
g) Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pelaku
usaha melalui meningkatnya jumlah dan kualitas
kemitraan usaha. 3) Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UMKM, dengan : a) Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam negeri. b) Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis retail. c) Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% per tahun. 4) Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM, dengan : a) Tumbuh dan berkembangnya trading house di seluruh Provinsi. b) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran. c) Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM. 24
d) Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan UMKM. e) Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. f)
Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional.
5) Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM, dengan : a) Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. b) Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan Lembaga pembiayaan lainnya. c) Meningkatnya
penyelenggaraan,
pengembangan
dan
pengawasan KSP/USP. d) Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. 6) Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM, dengan : a) Terselenggaranya
penataan
birokrasi
dan
tata
ketota
pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. b) Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM. c) Terciptanya
keselarasan
program
dan
kegiatan
dalam
pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. d) Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 7) Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru, dengan : a) Terciptanya 5.000 wirausaha baru dan kalangan sarjana. b) Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran berwira-usaha.
25
e. Arah Kebijakan dan Strategi : 1) Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/ kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi. 2) Peningkatan
akses
kepada
sumber
daya
produktif.
Arah
kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, khususnya
melalui
KUR
sebagai
bagian
penting
untuk
meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM. 3) Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara. 4) Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan
ini
ditujukan
untuk
peningkatan
kapasitas
dan
produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatan jumlah wirausaha baru yang
didukung
pola
pengembangan
kewirausahaan
yang
tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian. 5) Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi
26
dalam
memfasilitasi
perkembangan
usaha
anggota
dan
peningkatan kesejahteraan anggota. f.
Program : 1) Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM 2) Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Produktif. 3) Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. 4) Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. 5) Penguatan Kelembagaan Koperasi. 6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 7) Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Kementerian Koperasi dan UKM. D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2030 merupakan hasil review dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 1995/1996–2004/2005. Penyusunan review tersebut merupakan amanat Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Beberapa substansi yang harus termuat dalam Dokumen RTRW sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di antaranya adalah Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Penyediaan ruang untuk pejalan kaki, penyediaan ruang untuk sektor informal, penetapan kawasan strategis dan penyediaan ruang untuk keperluan mitigasi bencana alam. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Kota Wonogiri tidak masuk dalam hirarki sistem perkotaan, tetapi dalam sistem perwilayahan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri masuk dalam sistem perwilayahan Surakarta dan sekitarnya (Subosuka Wonosraten), bersama dengan Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional. Oleh karena itu untuk 20 tahun ke depan sistem perkotaan di Kabupaten Wonogiri direncanakan sebagai berikut: 1. Pusat
Kegiatan
Lokal
(PKL)
meliputi
Kecamatan
Wonogiri,
Pracimantoro, Purwantoro, Baturetno, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri, Wuryantoro dan Sidoharjo. 27
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Eromoko, Manyaran, Ngadirojo, Tirtomoyo, Kismantoro, Paranggupito, Giritontro, Batuwarno, 3. Karangtengah, Nguntoronadi, Jatiroto, Bulukerto, Puhpelem, Giriwoyo, Jatipurno dan Girimarto. 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Kecamatan Selogiri dan Giritontro. Sementara dalam hal kawasan strategis yang telah ditetapkan secara nasional, harus dijabarkan penetapannya pada tingkat kedetailan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten, pada Arahan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Wonogiri ini meliputi: 1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang mencakup kawasan kawasan unggulan pengembangan ekonomi khusus yang meliputi kawasan pusat perdagangan terletak di ibukota Kabupaten Wonogiri, ibukota Kecamatan Ngadirojo, Pracimantoro, Jatisrono, Purwantoro dan Baturetno, kawasan pusat jasa terletak di Kecamatan Wonogiri dan Purwantoro. kawasan pusat pertumbuhan ekonomi,
meliputi:
Kecamatan
Wonogiri,
Pracimantoro,
Jatisrono,
Purwantoro dan Baturetno. Kawasan sekitar Terminal Type A yang berada di Desa Singodutan (Kecamatan Selogiri) yang dapat mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian. Kawasan pusat pertumbuhan kawasan
tertentu,
meliputi:
Kecamatan
Selogiri,
Bulukerto,
Karangtengah, Kismantoro, Manyaran, Giritontro dan Wuryantoro. Kawasan koridor pantai Selatan dan kawasan Agropolitan, meliputi : Kecamatan Girimarto, Jatipurno, Slogohimo dan Jatisrono. 2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dapat berupa kawasan Cagar Budaya terletak di Kecamatan Jatisrono, Kecamatan
Wonogiri,
Kecamatan
Girimarto
dan
Kecamatan
Karangtengah. Sedang untuk pinggalan sejarah terletak di Kecamatan Baturetno. 3. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah melalui optimalisasi teknologi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi yaitu di Waduk Serba Guna “Gajah Mungkur” Wonogiri. 28
4. Kawasan Strategis dari sudut penyelamatan lingkungan hidup (antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia). Kawasan prioritas keseimbangan
ekologis
yang
diarahkan
untuk
dikembangkan
di
Kabupaten Wonogiri adalah Kawasan Karst, SubDAS Keduang, SubDAS Wuryantoro, SubDAS
Wiroko, SubDAS
Temon, SubDAS
Alang
Ngunggahan dan SubDAS SoloHulu. 5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan perbatasan adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, meliputi : a. Kawasan
Koridor
Perbatasan
Pacitan
–
Wonogiri-
Wonosari
(Pawonsari); b. Kawasan Koridor Perbatasan Surakarta – Boyolali –Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten); c.
Kawasan Koridor Perbatasan Karanganyar – Sragen -
Wonogiri –
Magetan – Pacitan - Ngawi – Ponorogo (Karismapawirogo); d. Kawasan
Koridor
Pantai
Selatan
(Koridor
Pracimantoro
–
Paranggupito – Giriwoyo – Giritontro). E. Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu-isu strategis, hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa datang terhadap kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri, khususnya selama tahun 2011-2015.
1. Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Wonogiri. a. Lingkungan Internasional. 1) Globalisasi Perdagangan dan Jasa. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran. 2) Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan terkait dengan perdagangan 29
internasional akan terjadi defisit Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif
ataupun
mengakibatkan
penurunan instabilitas
nilai APBN
rupiah yang
yang
signifikan
selanjutnya
akan
mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya). 3) Degradasi Lingkungan. Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian. 4) Komitmen Internasional. Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah). b. Kondisi Lingkungan Nasional. 1) Kemiskinan dan Pengangguran. Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ lebih kurang sebanyak 16,5 juta jiwa atau 7,5%. 2) Krisis Energi. Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber
dari
sumber
daya
alam
yang
tidak
dapat
diperbaharui.Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat. 3) Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan
kelembagaan,
manajemen,
pengembangan
SDM,
penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas. 4) Bencana Alam. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa tsunami, gempa, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat.
30
5) Kemampuan Keuangan Negara. Dalam
RPJM
2010-2015
disebutkan
bahwa
pertumbuhan
ekonomi nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. 6) Stabilitas Keamanan dan Ketentraman. Salah satu dampak buruk kemajuan iptek adalah makin canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan. 7) Hambatan Perdagangan antar Daerah. Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan,
transportasi,
komunikasi,
informasi
dan
sarana
prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor. 8) Keadilan dan Kesetaraan Gender. Indikator pembangunan gender secara resmi adalah Gender-
related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu. 9) Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi.
31
10) Daya Saing Teknologi dan Industri. Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang memiliki nilai ekonomis yang rendah. Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi. Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah bahwa produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri. Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk
local genius yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri. c.
Kondisi Lingkungan Regional (Jawa Tengah). 1) Tingginya Jumlah Penduduk Miskin Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun (2003-2008) jumlah penduduk miskin Jawa Tengah hanya berkurang 1,29%. 2) Tingginya Jumlah Penganggur Jumlah penganggur Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun telah meningkat sebanyak 49% yang disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan terjadinya PHK. 3) Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Alih fungsi lahan pertanian 2% per tahun berdampak pada berkurangnya luas areal produktif dan ketersediaan pangan. Hal ini sejalan dengan kemajuan peradaban yang merubah pola kerja sektor primer ke sekunder dan tersier. 4) Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh keluarga miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan. 5) Rendahnya Realisasi Penanaman Modal Realisasi PMDN tahun 2006 sebesar 5.070,31 trilyun turun menjadi 348,93 milyar rupiah di tahun 2007, PMA turun dari 385,79 milyar di tahun 2006 menjadi 106,63 milyar rupiah di tahun 2007. 6) Rendahnya Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi terhadap Permodalan dan Pasar Ekspor
32
UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa Tengah, namun beberapa di antaranya mengalami kesulitan memperoleh akses permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan kualitas produk kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi. 7) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang Amanah (Good Governance) Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh negara saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society) yang mampu mendukung terwujudnya Good Governance. 8) Bencana Alam Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) diharapkan berbagai resiko bencana dapat diantisipasi sebelumnya (mitigasi bencana). 9) Masalah Penegakan Hukum Beberapa kasus korupsi belum ditindaklanjuti. 10) Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Wonogiri. Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan.
Pemilihan
isu
strategis
di
Kabupaten
Wonogiri,
mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wonogiri; (ii) besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik; (iii) tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah; (vi) janji politik yang harus diwujudkan. Dengan berdasar pada pertimbangan di atas, isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, adalah sebagai berikut: a. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 33
b. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik c.
Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
d. Perhatian terhadap Investasi di Sektor Riil. e. Kemiskinan. f.
Pengangguran.
g. Pendidikan untuk Kemajuan dan Peningkatan Moralitas. h. Pelayanan Kesehatan. i.
Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana Alam.
j.
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi maka ditetapkan Visi Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :
“ Terwujudnya Usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang maju, mandiri dan berdaya saing “. Untuk
mencapai
visi
tersebut
Dinas
Perindagkop
dan
UMKM
Kabupaten Wonogiri menetapkan misi sebagai berikut : 1.
Meningkatkan usaha industri yang maju dan mandiri.
2.
Meningkatkan usaha perdagangan yang berdaya saing.
3.
Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM.
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri, yaitu 1. Peningkatan pertumbuhan usaha industri : 2. Peningkatan penguasaan teknologi industri. 3. Peningkatan struktur industri. 4. Peningkatan daya saing industri. 5. Peningkatan akses pasar domestik, nasional dan internasional. 6. Peningkatan dan pengawasan perlindungan konsumen. 7. Perbaikan iklim usaha perdagangan. 8. Stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting. 9. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. 10. Peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM. 11. Peningkatan jaringan usaha Koperasi dan UMKM.
35
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masingmasing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat
SASARAN
TUJUAN
MISI
pada diagram berikut ini :
1. Meningkatkan usaha industri yang maju dan mandiri.
2. Meningkatkan usaha perdagangan yang berdaya saing
3. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM
1. Peningkatan pertumbuhan usaha industri.
2. Peningkatan penguasaan teknologi industri.
1. Peningkatan akses pasar domestik, nasional dan internasional
2. Peningkatan dan pengawasan perlindungan konsumen
1. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
3. Peningkatan struktur industri.
4. Peningkatan daya saing industri.
3. Perbaikan iklim usaha perdagangan
4. Stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting
2. Peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM
Jumlah usaha industri (1)
Pertumbuhan PDRB sektor industri (1)
Pertumbuhan ekspor non migas (1)
Peningkatan pengetahuan masyarakat ttg perlindungan konsumen (2)
Peningkatan jumlah koperasi yang berbadan hukum (1)
Peningkatan jumlah koperasi yang aktif (1)
Penguasaan teknologi industri (2)
Jumlah industri yang memiliki ijin (3)
Peningkatan fasilitasi tera dan tera ulang UTTP (2)
Pengawasan distribusi bahan pokok dan barang penting (2)
Permodalan Koperasi dan UMKM (2)
Jumlah Koperasi dan UMKM yang dilatih (2)
Peningkatan sarana perdagangan (3)
Jumlah wirausaha baru (2)
Peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha (3) ))
Jumlah sentra dan klaster industri (3)
Peningkatan nilai ekspor industri (4)
Keanekaragaman produk industri (4)
Kontribusi PDRB sektor perdagangan (3) Jumlah pedagang yang memiliki ijin (3) Peningkatan frekuensi Penyebaran informasi pasar (4)
36
Stabilitas harga bahan pokok dan barang pentingh (4)
3. Peningkatan jaringan usaha Koperasi dan UMKM
1. Peningkatan Pertumbuhan Usaha Industri. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pertumbuhan usaha industri adalah :
Tabel 1. Sasaran Peningkatan Pertumbuhan Usaha Industri Tahun No 1 2
Sasaran Meningkatnya jumlah usaha industri Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
2011
2012
2013
2014
2015
1,5 %
1,75 %
2%
2,5 %
3%
5%
5,25 %
5,50 %
6%
6,5 %
2. Peningkatan Penguasaan Teknologi Industri. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan penguasaan teknologi industri diukur dengan indikator meningkatnya jumlah industri yang telah menguasai teknologi industri dan menerapkannya dalam kegiatan produksinya. Adapun sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah :
Tabel 2. Sasaran Peningkatan Penguasaan Teknologi Industri Tahun No
1
Sasaran Meningkatnya penguasaan teknologi industri
2011
2012
2013
2014
2015
200 orang
240 orang
280 orang
300 orang
320 orang
3. Peningkatan Struktur Industri. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan struktur industri di Kabupaten Wonogiri adalah meningkatnya industri yang memiliki ijin dan meningkatnya sentra dan klaster industri dengan target yang ingin dicapai adalah :
Tabel 3. Sasaran Peningkatan Struktur Industri Tahun No 1 2
Sasaran Meningkatnya industri yang memiliki ijin Meningkatnya sentra dan klaster industri
2011
2012
2013
2014
2015
130 unit
160 unit
190 unit
220 unit
250 unit
25 Kec.
25 Kec.
25 Kec.
25 Kec.
25 Kec.
37
4. Peningkatan Daya Saing Industri. Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya peningkatan daya saing industri adalah :
Tabel 4. Sasaran Peningkatan Daya Saing Industri No 1 2
Tahun
Sasaran Meningkatnya nilai ekspor Meningkatnya keanekaragaman produk industri
2011
2012
2013
2014
2015
Rp 40 milyar
Rp 50 milyar
Rp 60 milyar
Rp 70 milyar
Rp 80 milyar
12 produk
15 produk
18 produk
20 25 produk produk
5. Peningkatan Akses Pasar Domestik, Nasional dan Internasional. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan akses pasar domestik, nasional dan internasional adalah :
Tabel 5.
Sasaran Peningkatan Akses Pasar Domestik, Nasional dan Internasional
No 1
Tahun
Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas
2011
2012
2013
2014
2015
5%
7%
10 %
12 %
15 %
6. Peningkatan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen. Upaya perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa serta menciptakan perlindungan konsumen. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai adalah :
Tabel 6.
Sasaran
Peningkatan
dan
Pengawasan
Perlindungan
Konsumen No
1
2
Sasaran Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang perlindungan konsumen Meningkatnya fasilitasi tera dan tera ulang peralatan ukur dan alat ukur
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
150 orang
175 orang
200 orang
225 orang
250 orang
30.000 UTTP
31.000 UTTP
32.000 33.000 34.000 UTTP UTTP UTTP
38
No
Sasaran
3
Meningkatnya pengawasan distribusi bahan pokok dan barang penting
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
104 kali
104 kali
104 kali
104 kali
104 kali
7. Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan usaha perdagangan adalah :
Tabel 7. Sasaran Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan No
1
2 3
Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Meningkatnya sarana perdagangan Meningkatnya jumlah pedagang yang memiliki ijin
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
12 %
13 %
14 %
15 %
16 %
110 unit
110 unit
110 unit
110 unit
110 unit
150 usaha
160 usaha
160 usaha
160 usaha
160 usaha
8. Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting. Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri dalam stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting adalah :
Tabel 8. Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting No
1 2
Sasaran Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting Meningkatnya frekuensi penyebaran informasi pasar
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
2%
3%
3%
3%
3%
104 kali
104 kali
104 kali
104 kali
104 kali
9. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonogiri mempunyai beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam dua tahun ke depan, yaitu :
39
Tabel 9. Sasaran Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM No
1 2
Tahun
Sasaran Meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif
10. Peningkatan
2011
2012
2013
2014
2015
7.810 unit
7.820 unit
7.830 unit
7.840 unit
7.850 unit
7.150 unit
7.170 unit
7.180 unit
7.190 unit
7.200 unit
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif
Koperasi dan UMKM. Guna mencapai tujuan peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompettitif UMKM di Kabupaten Wonogiri, maka Dinas Perindagkop dan UMKM menetapkan sasaran sebagai berikut :
Tabel 10. Sasaran
Peningkatan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif Koperasi dan UMKM No
1 2 3
Tahun
Sasaran Meningkatnya permodalan Koperasi dan UMKM Meningkatnya jumlah Koperasi dan UMKM yang dilatih Meningkatnya wirausaha baru
2011
2012
2013
2014
2015
7,5 %
10 %
12,5 %
15 %
17 %
300 orang
350 orang
400 orang
420 orang
450 orang
500 orang
500 orang
500 orang
500 orang
500 orang
11. Peningkatan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan jaringan usaha koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonogiri selama dua tahun ke depan adalah :
Tabel 11. Sasaran Peningkatan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM No
Sasaran
1
Meningkatnya kerjasama dan kemitraan usaha
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
5 KUMKM
10 KUMKM
10 KUMKM
10 KUMKM
10 KUMKM
40
C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri Arah kebijakan pembangunan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMD 2011-2015. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM dalam pembangunan industri, perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah : 1. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang memegang teguh prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). 2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas khususnya pada sektor perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM. 3. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah serta menumbuhkan sentra-sentra industri baru. 4. Merevitalisasi/memberdayakan pasar-pasar tradisional sebagai pusat perdagangan dengan pemberian prioritas khusus kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. 5. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi
sehingga
menjadi Koperasi yang mandiri dan mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Perindagkop dan UMKM menetapkan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan peran aparatur Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kemampuan, penegakan disiplin, pembinaan mental spiritual, pembinaan karier, pemberian penghargaan dan kesejahteraan. 2. Peningkatan dan pengembangan produk-produk yang berpotensi ekspor melalui pelatihan, bintek dan promosi melalui pameran perdagangan. 3. Penetapan
regulasi yang mendorong berkembangnya pasar-pasar
tradisional dan pengembangan usaha UMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam negeri.
41
5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi RT agar dapat menjadi penggerak perekonomian di tingkat yang paling bawah. 6. Peningkatan fasilitasi akses permodalan kepada pelaku usaha industri kecil menengah, pedagang golongan ekonomi lemah, Koperasi dan UMKM.
42
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas
Perindagkop
dan
UMKM
Kabupaten
Wonogiri
dengan
mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta arah kebijakan dan strategi Dinas Perindagkop dan UMKM, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri. Perkantoran
Arah
pelaksanaan
adalah
program
peningkatan
Pelayanan
Administrasi
layanan
administrasi
kualitas
perkantoran dalam menunjang operasional kegiatan dinas. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran sehingga operasional kegiatan dinas dapat berjalan dengan lancar. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik c.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i.
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
j.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
k. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan l.
Penyediaan Makanan Dan Minuman 43
m. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah n. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah o. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri.
Arah
pelaksanaan
program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran adalah peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor c.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor f.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya tingkat kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya masingmasing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Penyusunan Data Kepegawaian 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan kompetensi para pegawai sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing. Outcome yang diharapkan dari program ini adalan peningkatan kualitas SDM pegawai yang diukur dengan jumlah PNS yang mengikuti kegiatan diklat, kursus, bintek dan sejenisnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pendidikan dan Pelatihan Formal. 44
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini dilakukan untuk menciptakan suatu sistem pelaporan yang cepat, tepat, akurat dan komprehensif sehingga memudahkan suatu proses pengambilan keputusan. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terwujudnya keterpaduan dan konsistensi antara satu laporan dengan laporan yang lain, sedangkan indikator kinerja dari program ini adalah jumlah laporan yang terselesaikan dan ketepatan waktu penyusunan laporan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. c.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. e. Penyusunan Rencana Kerja SKPD. f.
Sosialisasi Mekanisme Perencanaan/Pelaporan Kinerja SKPD.
6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terfasilitasinya pengembangan
usaha Koperasi
dan
UMKM, sedangkan
indikator
kinerjanya dilihat dari jumlah Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Sosialiasai Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM 7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Program ini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkembangan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonogiri. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Koperasi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan manajemen usaha UMKM yang menjadi anggota Koperasi. Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah Koperasi dan UMKM yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi dan UMKM serta pelatihan kewirausahaan. 45
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi RT. b. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus Baru. c.
Pelatihan Kewirausahaan.
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Program ini dilaksanakan guna menciptakan sistem pendukung usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan KUMKM dan meningkatnya kinerja koperasi. Adapun indikator kinerja yang dipergunakan adalah jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat permodalannya, jumlah koperasi yang aktif dan sehat, serta jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bintek. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a. Pembinaan Pengawasan Koperasi Melalui Supervisi dalam rangka Pengembangan KUKM. b. Pembinaan KUMKM Penerima Dana Bergulir Pemerintah dan BUMN. c.
Bimbingan Teknis Administrasi Koperasi.
d. Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi. 9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program
ini
dilaksanakan
dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
kelembagaan Koperasi, dimana Kabupaten Wonogiri telah ditetapkan sebagai Kabupaten Koperasi. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kegiatan pembinaan kepada koperasi, meningkatnya pengetahuan dan informasi terhadap peraturan
perundang-undangan
perkoperasian
yang
baru
dan
terselengarakannya lomba Koperasi RT. Indikator kinerja dari program ini akan diukur dengan jumlah koperasi yang telah dibina, jumlah koperasi yang telah diberikan sosialisasi dan jumlah koperasi yang menjadi pemenang lomba Koperasi RT. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : 46
a. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian. b. Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi melalui Lomba Koperasi RT. c.
Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi.
d. Penyusunan Database Koperasi (Umum dan RT) di Kabupaten Wonogiri. 10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Program ini dilaksanakan guna meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan meningkatkan rasa aman dalam kegiatan perdagangan.
Outcome
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya
pengetahuan konsumen akan hak-haknya dan terjaminnya kualitas barang-barang yang diperdagangkan. Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perlindungah konsumen, jumlah UTTP yang ditera ulang dan frekuensi pengawasan barang beredar. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a. Sosialisasi
Peraturan
di
Bidang
Perlindungan
Konsumen
dan
Metrologi. b. Pendampingan Pelaksanaan Tera Ulang Kab. Wonogiri. c.
Pengawasan Barang Beredar.
d. Pendampingan Operasi Pasar dan Pasar Murah. 11. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Program unggulan
ini
dilaksanakan
Kabupaten
untuk
Wonogiri
memperkenalkan
dalam
perdagangan
produk-produk internasional.
Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya pengenalan produkproduk yang berkualitas ekspor. Indikator kinerja dari program ini diukur dengan frekuensi mengikuti pameran, jumlah produk yang dipamerkan dan nilai transaksi yang dihasilkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a. Pameran Pesta Kesenian Bali. b. Pameran INACRAFT.
47
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi ekspor dari produk-produk unggulan di Kabupaten Wonogiri agar terus meningkat dan berkembang. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya fasilitasi ekspor yang dilakukan terhadap produk-produk unggulan. Indikator kinerja program ini adalah jumlah/volume produk yang dieskpor, jumlah eksportir, nilai ekspor dan frekuensi kegiatan promosi. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a. Pameran Produk Unggulan Jateng Expo. b. Pameran Produk Unggulan Kabupaten Wonogiri. c.
Operasional Showroom.
d. Pameran Produk Ekspor. e. Pameran Even-even Tertentu. 13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program ini dilaksanakan guna menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan sehingga tercipta efisiensi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Outcome yang diharapkan adalah frekuensi monitoring harga bahan pokok dan barang penting, jumlah pengusaha kecil menengah peserta pelatihan, jumlah pengusaha/ pedagang
peserta
pasar
lelang,
dan
jumlah
sarana
prasarana
perdagangan yang layak. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a. Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok. b. Monitoring Distribusi Barang Penting. c.
Fasilitasi Keikutsertaan Pasar Lelang Komoditi Agro Jawa Tengah.
d. Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi. e. Pengawasan Distribusi LPG 3 kg. 14. Program Pemberdayaan Pasar Tradisional. Program ini bertujuan untuk lebih memberdayakan fungsi pasar tradisional sebagai pusat perdagangan yang tertib, aman dan nyaman. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran pedagang pasar untuk menciptakan kondisi pasar yang bersih, aman dan nyaman bagi para pengunjung. 48
Indikator kinerja program ini adalah jumlah pendapatan pasar, akurasi data perijinan kios/los, persentase angsuran/cicilan dan tunggakan kios/los, jumlah pedagang pasar yang telah dibina, dan kondisi pasar tradisional. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a. Penertiban Angsuran/Cicilan dan Tunggakan Lelang Kios dan Los. b. Intensifikasi Pendapatan Pasar. c.
Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Ijin Kios/KTP Los.
d. Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar Tradisonal. e. Pembinaan Pedagang Pasar. f.
Operasional Pengolahan Sampah.
g. Rehabilitasi Pasar Tradisional. 15. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Program
ini
dilaksanakan
untuk
meningkatkan
penguasaan
ilmu
pengetahuan dan teknologi guna menciptakan sistem produksi yang murah dan efisien. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi IKM untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah Kelompok/IKM peserta peningkatan teknologi produksi. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Peningkatan Teknologi Produksi IKM. 16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Program ini dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi
pengembangan
IKM
dengan
mempertimbangkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Outcome yang diharapkan adalah jumlah IKM/perajin yang meningkat ketrampilannya, jumlah IKM penerima subsidi bunga dan dana bergulir dan
frekuensi pembinaan
kepada IKM. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a. Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. 49
b. Fasilitasi Pengembangan IKM. c.
Monitoring dan Pembinaan IKM se Kabupaten Wonogiri.
d. Fasilitasi Subsidi Bunga Pinjaman Modal. e. Fasilitasi Dana Bergulir. f.
Operasional Penyuluhan Perindag
g. Operasional Pembinaan Pinjaman Modal IK, Golem dan Usaha Kecil Lainnya. 17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Program ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas produk para pelaku industri kecil dan menengah dengan mempergunakan teknologi. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya ketrampilan IKM dalam menerapkan teknologi dan kualitas hasil produksinya. Indikator kinerja program ini adalah jumlah kelompok IKM atau jumlah perajin peserta pelatihan dan jumlah kelompok/IKM penerima bantuan peralatan industri. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah pelatihan teknologi produksi bagi IKM yang masih menggunakan cara-cara tradisional. 18. Program Penataan Struktur Industri. Program ini bertujuan untuk menciptakan struktur industri yang kondusif sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Wonogiri. Outcome yang diharapkan adalah terciptanya tatanan industri yang kondusif bagi pengembangan IKM. Indikator kinerjanya adalah tersusunnya database IKM yang akurat. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Penyusunan Database Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Wonogiri. 19. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan industri-industri potensial di Kabupaten Wonogiri dalam satu wadah sesuai dengan karakteristik produk dan wilayahnya. Outcome yang diharapkan adalah terbentuknya sentra-sentra
industri
di
setiap
Kecamatan
dan
meningkatnya
kesejahteraan para perajin/IKM dalam sentra. Indikator kinerja program ini adalah jumlah sentra yang terbentuk, dan frekuensi pembinaan/bintek kepada sentra 50
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan melalui Fasilitasi Pembentukan Sentra Industri. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disusun rincian matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 sebagaimana tecantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis ini.
51
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN WONOGIRI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang ingin dicapai. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan misi Dinas Perindagkop dan UMKM tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut : Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri
NO
(1) 1
Indikator*)
(2)
Urusan Koperasi dan UKM a. Meningkatnya jumlah KSP/USP yang mendapat dukungan modal (unit) b. Meningkatnya jumlah UKM yang dilatih (unit) c. Meningkatnya jumlah wirausaha baru ( UMKM) d. Meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum (unit) e. Meningkatnya koperasi yang aktif (unit) f. Meningkatnya jumlah Pengurus dan Pembina Koperasi RT yang dilatih
Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
19
20
25
30
30
35
35
100
100
125
150
175
200
200
100
100
150
200
250
300
300
7.809
7.810
7.820
7.830
7.840
7.850
7.850
7.417
7.420
7.430
7.440
7.450
7.460
7.460
900
1.300
1.700
2.100
2.500
2.900
2.900
52
NO
(1) 2
Indikator*)
(2)
Urusan Perdagangan a. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan (%) b. Tercapainya Target PAD (Milyar Rp) c. Terwujudnya pasar tradisional yang berkondisi baik (pasar) d. Meningkatnya ekspor komoditas non migas (milyar Rp)
e. Meningkatnya jumlah pedagang yang memiliki Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (orang) f. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengusaha ttg peraturan di bidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen (orang) g. Meningkatnya fasilitasi tera dan tera ulang peralatan ukur dan alat ukur (unit) h. Meningkatnya frekuensi penyebaran informasi pasar (kali) i. Meningkatnya pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya (kali) j. Meningkatnya pasar kecamatan berkondisi baik (pasar) 3 Urusan Perindustrian a. Meningkatnya pertumbuhan nilai tambah sektor industri (%) b. Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah (IKM) c. Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki ijin usaha d. Meningkatnya pemupukan modal industri kecil dan menengah (juta Rp) e. Meningkatnya penguasaan teknologi produksi (orang)
Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11,61
11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,1
2,15
2,12
2,13
3,0
3,2
3,5
3,5
9
10
12
14
16
18
18
110, 12
120
125
130
135
140
140
1.812
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.300
150
200
250
300
350
400
400
16.830
16.900
17.000
17.100
17.200
17.300
17.300
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
9
10
12
14
16
18
18
16,59
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,00
17.576
17.600
17.650
17.700
17.750
17.800
17.800
1.134
1.150
1.175
1.200
1.225
1.250
1.250
1.626
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
1.850
200
300
400
500
600
700
700
53
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri 2011-2015 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2010-2015), sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan renstra ini memerlukan dukungan semua pihak baik itu eksekutif maupun legislatif dan yang terutama adalah peran aktif dari seluruh pegawai Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri. Kemajuan dan perkembangan bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonogiri salah satunya ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.
KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM KABUPATEN WONOGIRI
Drs. AN. SOEMARDJONO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19570523 198603 1 006
54
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2011 - 2015
DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011
55
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL KEPUTUSAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
56
