BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun pada setiap akhir tahun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik(Good Governance)dan sekaligus dibangun sebagai pemerintah yang berorientasi pada output/outcome(result oriented government).SAKIP merupakan sebuah sistem denganpendekatan manajemen berbasis kinerja(Performance-base

Management)untuk

penyediaan

informasi

kinerja guna pengelolaan kinerja.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan

serta

cita-cita

bangsa

dan

negara.

Untuk

itu

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan hal tersebut telah dikembangkan media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, Keputusan tersebut mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan/ketentuan lainnya. Adapun Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP tersebut menyatakan bahwa seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

1

yang didanai oleh APBN/APBD wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan/kebijakan pembangunan di masing-masing instansi.

Khusus di Kementerian Kesehatan, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) diatur dengan Permenkes Nomor 988/Menkes/Per/XI/2006 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dan untuk menilai kualitas LAK oleh aparatur

pengawas

juga

telah

ditetapkan

Permenkes

Nomor

950/MENKES/PER/VII/2010 tentang Pedoman teknis evaluasiakuntabilitas kinerja di Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan. Untuk menjalankan tugas tersebut telah dirancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) tahun 20052025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 serta dijabarkan lagi pada lingkup Kementerian dalam bentuk Renstra Kemenkes tahun 2010-2014.

Pada Renstra tahun 2015-2019 telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan strategi baru yang didasarkan pada perubahan struktur organisasi, fokus pada sasaran prioritas nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG‟s). Salah satu program generik yang mewadahi kegiatan di lingkup Sekretariat

Jenderal

adalah

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Sasaran program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kemenkes. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Publikasi berada

Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

2

dibawah

program

tersebut

dan

mempunyai

luaran

meningkatnya

penyelenggaraan komunikasi dan publikasi kesehatan. Untuk memastikan keluaran tersebut dapat dihasilkan, maka telah ditetapkan 3 (tiga) indikator yaitu : 1) jumlah informasi yang disebarluaskan kepada publik, 2) persentase opini publik tentang kesehatan yang positif di media massa, 3) persentase pelayanan informasi yang telah diselesaikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Tugas pokok dan fungsi Pusat Komunikasi Publik dalam lingkungan Kementerian

Kesehatan

RI

diatur

dalam

Permenkes

No.1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada pasal 922 hingga pasal 941.Disampaikan bahwa Pusat Komunikasi Publik berkedudukan langsung dibawah Menteri Kesehatan yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Adapun tugas Pusat Komunikasi Publik adalah melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik melalui media massa dan opini publik, pelayanan informasi publik serta hubungan antar lembaga. Dalam melaksanakan tugasnya, juga menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijaksanaan teknis, rencana, dan program di bidang komunikasi publik; b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi publik melalui media massa dan opini publik, pelayanan informasi publik dan hubungan antar lembaga;


3

c.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi publik;

d. Pelaksanaan administrasi Pusat. Struktur organisasi Pusat Komunikasi Publik terdiri dari : 1. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari: a. Sub Bagian Program dan Evaluasi. b. Sub Bagian Keuangan. c. Sub Bagian Kepegawaiandan Umum. 2. Bidang Media Massa dan Opini Publik, terdiri dari: a. Sub Bidang Media Massa. b. Sub Bidang Opini Publik. 3. Bidang Pelayanan Informasi Publik, terdiri dari: a. Sub Bidang Publikasi dan Layanan Informasi. b. Sub Bidang Perpustakaan dan Dokumentasi. 4. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari : a. Sub Bidang Hubungan Kementerian dan Lembaga. b. Sub Bidang Lembaga Non Pemerintah. 5. Kelompok Jabatan Fungsional a. Pranata Humas. b. Pustakawan. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Pusat Komunikasi Publik


4

Dalam perkembangannya selama keberadaan Pusat Komunikasi Publik telah teridentifikasi beberapa isu strategis yang dihadapi, antara lain : 1.

Komunikasi memiliki peran penting dalam mewujudkan kondisi kesehatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), antara lain untuk meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi stakeholder (pemangku kepentingan) Kemenkes terhadap kebijakan dan program pembangunan kesehatan.

2.

Terdapat peningkatan kebutuhan dari pemangku kepentingan internal Kemenkes terhadap peranan strategis Puskom Publik, baik dalam meningkatkan

pemahaman

pembangunan

kesehatan,

dan

partisipasi

maupundalam

masyarakat

menjaga

citra

dalam positif

Kemenkes. Keberadaan Puskom Publik dirasa penting dalam memberikan arahan dan melakukan kegiatan fasilitasi bagi unit-unit utama dalam menyiapkan dan mengolah bahan informasi yang ingin diinformasikan

dan

disosialisasikan

Kemenkes

kepada

para

pemangku kepentingan. 3.

Terdapat peningkatan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal dan masyarakat luas terhadap peran Puskom Publik dalam menyediakan informasi kesehatan yang dapat diakses oleh publik, mengkampanyekan/mensosialisasikanprogram-program

yang

dijalankan oleh Kemenkes, maupun menampung aspirasi publik. Masyarakat semakin menyadari hak mereka untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan program-program Pemerintah dalam bidang kesehatan dan memberi masukan terhadap Pemerintah. 4.

Terdapat peningkatan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal dan masyarakat luas terhadap keseragaman, kekinian, keakuratan, dan kelengkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Keseragaman, kekinian, keakuratan dan kelengkapan data dan informasi menjadi hal yang perlu ditingkatkan karena empat poin tersebut akan bermuara pada kredibilitas dan kualitas informasi yang disampaikan Puskom Publik Kemenkes kepada para pemangku kepentingan

Kemenkes.


Dengan

demikian

tingkat

5

kepercayaanpemangku kepentingan Kemenkes dapat meningkat sehingga Kemenkes dapat memperoleh citra yang baik. 5.

Perlunya penguatan kapasitas Puskom Publik Kemenkes, baik dari sisi sistem maupun sumber daya (software dan hardware), untuk mengoptimalisasi

penyelenggaraan

fungsi

komunikasi

publik

Kemenkes, baik untuk aspek strategis maupun aspek taktis, serta mengurangi (mengeliminasi) ketergantungan Puskom Publik kepada sosok tertentu dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan di tahun 2015 dan memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan serta Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Kemenkes, maka dalam periode 2015 akan dilaksanakan strategi yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik tahun 2015 sebagai berikut : 1.

Meningkatkan peran dan fungsi strategis Pusat Komunikasi Publik Kemenkes. Puskom Publik Kemenkes harus berperan aktif dalam memberikan masukan

dan

solusi

strategis

bagi

seluruh

kebutuhan

dan

permasalahan komunikasi yang dimiliki dan dihadapi oleh Kemenkes, khususnya yang terkait dengan media massa, publik, dan pemangku kepentingan. 2.

Mengimplementasikan kegiatan komunikasi dan hubungan timbal balik yang pro-aktif dan terpadu dengan para pemangku kepentingan. Puskom Publik Kemenkes harus menjalankan kegiatan komunikasi publik

dan

perencanaan

hubungan

timbal

jangka

panjang,

balik

yang

didasarkan

pengetahuan

dan

kepada

pengenalan

terhadap kepentingan atau isu yang dibawa oleh pihak-pihak sasaran, dan berjalan selaras menuju pencapaian visi Kemenkes. 3.

Meningkatkan akses publik terhadap informasi mengenai lembaga dan pembangunan kesehatan. Puskom Publik Kemenkes harus menjadi pintu gerbang komunikasi antara Kemenkes dengan publik melalui penyediaan dan pengelolaan akses bagi publik dan


6

pemangku

kepentingan

terhadap

kebutuhan

informasi

dan

penyaluran aspirasi. 4.

Menggalang kemitraan dengan pemangku kepentingan kunci dalam diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan. Puskom Publik Kemenkes harus dapat mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang berpotensi menjadi mitra dan membangun kerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan dan program komunikasi publik Kemenkes, untuk mencapai pihak atau audiens sasaran yang lebih luas.

5.

Mengembangkan dan memperkuat sistem monitoring dan analisa terhadap opini dan isu yang berkembang. Puskom Publik Kemenkes harus memiliki sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan monitoring dan analisa regular terhadap opini dan isu yang berkembang, dan mampu menggunakan hasil tersebut bagi pengambilan kebijakan atau keputusan, khususnya yang terkait masalah komunikasi Kemenkes.

Dengan lima strategi dalam upaya mencapai Visi dan Misi Kementerian Kesehatan dan Program lingkup Sekretariat Jenderal, berikut ini adalah sasaran yang akan dicapai pada periode 2015: 1.

Terkomunikasikan dan tersosialisasikannya kebijakan, program, pencapaian,

dan

pandangan

Kemenkes

kepada

pemangku

kepentingan. Tercapainya sasaran ini akan menciptakan pemahaman dan persepsi yang positif dari pemangku kepentingan terhadap Kemenkes. 2.

Terwujudnya peran pemberian masukan strategis (strategic advisory) Puskom Publik Kemenkes bagi para penentu kebijakan Kemenkes. Sasaran ini sejalan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Puskom Publik Kemenkes yang berada langsung di bawah Menteri Kesehatan dan dalam tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemenkes.

3.

Terciptanya

hubungan

yang

terbuka,

interaktif,

dan

saling

menghormati dengan para pemangku kepentingan. Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

7

sasaran ini akan mendukung penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan kesehatan dan penanganan isu secara objektif, cepat, dan tepat. 4.

Tersedianya sarana dan materi informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik, serta sistem dan sarana untuk menerima dan menyalurkan masukan dari dan kepada publik. Tercapainya sasaran ini akan menciptakan interaksi Kemenkes dengan publik sehingga dapat mendukung pencitraan positif Kemenkes sebagai lembaga yang terbuka dan berpihak kepada rakyat.

5.

Tersedianya sistem monitoring dan analisa terhadap pemangku kepentingan, pendapat dan pandangan publik, dan isu yang terkait dengan lembaga, serta rekomendasi strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang. Tercapainya sasaran ini akan mendukung pengembangan strategi dan program komunikasi publik yang antisipatif dan responsif.

6.

Tersedianya evaluasi dan masukan bagi pengembangan kebijakan dan program komunikasi publik. Dengan tersedianya evaluasi maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskom Publik Kemenkes dapat diukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Pusat Komunikasi Publik tahun2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja Pusat Komunikasi Publik selama tahun 2015. Capaian kinerja tersebut dibandingkan juga dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Pusat Komunikasi Publik adalah sebagai berikut: 

Bab I (Pendahuluan) : menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Pusat Komunikasi Publik, serta sistematika penyajian laporan.


8



Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ) : menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).



Bab III (Akuntabilitas Kinerja) : menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran Pusat Komunikasi Publik

dengan mengungkapkan

dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. 

Bab IV (Penutup) : berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik tahun 2015.


9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DALAM KERANGKA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

A. SISTEM AKUNTABILITAS Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem

dengan pendekatan

manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara menyeluruh pada beberapa komponen, antara lain perencanaan kinerja pengukran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja organisasi. Dengan memperhatikan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Kementerian Kesehatan menyusun Renstra yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Program Eselon 1 unit Organisasi Sekretariat Jenderal

dan selanjutnya oleh Unit Kerja Eselon II Pusat Komunikasi

Publik dibuatkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Pola-pola peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja terus dikembangkan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Penelaahan RKAKL oleh Inspektorat Jenderal sebagai bagian awal memastikan penganggaran sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dengan koordinasi Biro Perencanaan dan Anggaran. Untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan Kepala Pusat Komunikasi selalu mengadakan pertemuan rutin dengan para pejabat strukural Eselon III dan IV serta staf setiap bulannya dalam agenda rakorstaf untuk mengetahui permasalahan dan memberikan arahan dan solusi pemecahan masalah.


10

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai

penjabaran

dari

sasaran

yang

hendak

dicapai

dalam

pembangunan kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran indicator kinerja yang tertuang di dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Tahun 2015.

Penetapan Kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikannya. Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Target

capaian

indikator

kegiatan

untuk

tercapainya

sasaran

meningkatnya pengelolaan komunikasi publik dari program kegiatan pengelolaan komunikasi publik adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini INDIKATOR KINERJA OUTPUT SASARAN

ANGGARAN URAIAN

TARGET 30.231.998.000

Meningkatnya pengelolaan

1.

komunikasi publik

Jumlah Publikasi Kesehatan yang

7499

28.527.416.000

90 %

10.486.434.000

disebarluaskan kepada masyarakat 2.

Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan (%)


11

C. STRATEGI Dalam upaya pencapaian sasaran bidang komunikasi publik, perlu ditetapkan strategi pengelolaan komunikasi publik agar dapat lebih efektif dan efisien, dengan : 1. Meningkatkan peran dan fungsi strategis Pusat Komunikasi Publik Kemenkes. 2. Mengimplementasikan kegiatan komunikasi dan hubungan timbal balik yang pro-aktif dan terpadu dengan para pemangku kepentingan. 3. Meningkatkan akses publik terhadap informasi mengenai lembaga dan pembangunan kesehatan. 4. Menggalang kemitraan dengan pemangku kepentingan kunci dalam diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan. 5. Mengembangkan dan memperkuat sistem monitoring dan analisa terhadap opini dan isu yang berkembang.

D. RENCANA AKSI KEGIATAN Rencana Aksi Kegiatan tahun 2015-2019 pada unit Pusat Komunikasi Publik Kemenkes dapat diinformasikan pada tabel berikut ini :

PROGRAM / KEGIA.TAN

TARGET SASARAN

INDIKATOR 2015

Pengelolaan

Meningkatnya

Komunikasi Publik

pengelolaan

Kesehatan

komunikasi publik

disebarluaskan

1.

Jumlah

Publikasi

2016

2017

2018

2019

7499

8744

8774

8794

8814

90

90

90

90

90

yang

kepada masyarakat

2.

Persentase pelayanan permohonan informasi pengaduan

dan yang

telah diselesaikan


12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran

kinerja

adalah

kegiatan

manajemen

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini diperlukan sebagai evaluasi capaian kinerja yang dilakukan oleh Pusat Komunikasi Publik dalam kurun waktu Januari – Desember 2015 untuk mendapatkan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diawal program.

Didasarkan atas informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan pencapaian ditindaklanjuti

masing-masing

indikator

yang

diukur,

maka

akan

sebagai bagian pembinaan dan perencanaan kedepan

sehingga setiap program/kegiatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Satker Pusat Komunikasi Publik melakukan pengukuran kinerja secara periodik dan dibahas diantara pejabat struktural III dan IV serta dalam rutin rakorstaf.

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh Pusat Komunikasi Publik dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Pusat Komunikasi Publik yang ditetapkan. Sasaran Kinerja Pusat Komunikasi Publik yaitu: MENINGKATNYA PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK


13

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Pusat Komunikasi Publik dan Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja output tahun 2015, yaitu : 1. Jumlah

Publikasi

Kesehatan

yang

disebarluaskan

kepada

masyarakat (publikasi). 2. Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan (%). Besaran

target dan realisasi masing-masing indikator sebagaimana

tertera pada tabel berikut ini: Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pusat Komunikasi Publik Tahun 2015 Sasaran

Meningkatnya

Indikator Kinerja

1. Jumlah

Publikasi

pengelolaan

yang

disebarluaskan

komunikasi

masyarakat (publikasi).

publik

2. Persentase permohonan

Kesehatan

pengaduan

yang

Realisa

2015

si 2015

7499

11374

90 %

95%

kepada

pelayanan informasi

Target

dan telah

diselesaikan (%).

B. SUMBER DAYA Untuk mencapai kinerjanya, Pusat Komunikasi Publik didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Anggaran (SDA). 1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Keadaan Pegawai Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2015 berjumlah 64 Orang, dengan rincian sebagai berikut : a. Menurut Jabatan

:



Jabatan Struktural =14 orang



Pranata Humas

= 15 orang



Pustakawan

=



Staf

= 29 orang


6 orang

14

b. Menurut Golongan: 

Golongan II =

10 orang



Golongan III =

45 orang



Golongan IV =

9 orang

c. Menurut Pendidikan: 

SLTP &SLTA

= 7 orang



D3

= 8 orang



S1

= 32 orang



S2

= 16 orang

Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin sesuai dengan grafik berikut : Grafik Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

TAHUN 2015

27 [VALUE]

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

2. SUMBER DAYA ANGGARAN Dalam mencapai kinerjanya, Pusat Komunikasi Publik didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2015 Nomor : SP DIPA-024.01.1.477136/2014, anggaran Pusat Komunikasi Publik terdiri dari Program Pengelolaan Komunikasi dengan alokasi sebesar Rp. 39.013.850.000.- dengan Realisasi sebesar Rp. 36.257.353.320,-


15

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran tahun 2015 Realisasi

Tahun

No.

Besar Anggaran

Anggaran

1

2015

Realisasi Anggaran

dalam bentuk %

Rp.39.013.850.000.-

Rp.36.257.353.320,-

92.93

Sejalan dengan tugas dan fungsi Pusat Komunikasi Publik, proporsi anggaran terbesar dialokasikan tiap tahunnya untuk alokasi sasaran indikator publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat yaitu sekitar 50% dari alokasi anggaran.

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 Pada Indikator kinerja “Jumlah Publikasi Kesehatan yang disebarluaskan kepada

masyarakat”

terjadi

efisiensi

alokasi

anggaran

sebesar

Rp554.314.000,- dari anggaran semula sebesar Rp.29.088.630.000 menjadi sebesar Rp. 28.534.316.000. Meskipun adanya efisiensi anggaran untuk pencapaian indikator tersebut, target indikator Publikasi Kesehatan tidak mengalami perubahan/penurunan. Guna mencapai target indicator tersebut, Pusat komunikasi publik melakukan beberapa upaya terobosan guna mempercepat pencapaian sekaligus melakukan efisiensi seperti adanya MoU dengan stasiun TV swasta dimana layanan “running text” untuk program publikasi menjadi tidak berbayar

sehingga realisasi indikator kinerja kami menjadi 11.374

publikasi atau mengalami kenaikan sebesar 3.875 publikasi atau 51,67% dari target sebesar 7.499 publikasi dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1804 publikasi.

Adapun capain indikator kinerja Pusat Komunikasi Publik adalah sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja Kegiatan: 2. Jumlah Publikasi Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat (11.374 Publikasi)


16

No.

Tahun

Target

Realisasi

1

2015

7499

11.374

Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran indikator tersebut diatas sebagai berikut : 1. PUBLIKASI a) Media Elektronik Pengembangan

publikasi

di

media

elektronik

adalah

melalui

pemasangan running text di televisi. Berbagai isu yang diangkat dalam running text diantaranya mengenai program/kebijakan Kemenkes seperti peluncuran program JKN, pemberlakuan vaksin pentavalen untuk imunisasi anak; peringatan/imbauan kepada masyarakat seperti rokok mengandung zat-zat berbahaya, pemberian ASI eksklusif 6 bulan; dan dukungan Kemenkes dalam permasalahan kesehatan seperti bantuan MP-ASI untuk daerah bencana.

Pada tahun 2015, telah di produksi 13 paket talk show berdurasi 60 menit untuk lebih memantapkan sosialisasi program dan kebijakan kesehatan kepada masyarakat. Selain di TV nasional, 13 paket talk show ini ditayangkan ulang di 5 TV lokal agar jangkauan sosialisasi lebih ke daerah dan tidak sentralistis. Sementara, sosialisasi kebijakan dan

program startegis lainnya ditampung dalam 14 paket program

built-in di program “Eight Eleven Show” Metro TV dan , 13 paket Dialog RRI Pro3 FM, dan 6 paket Dialog Interaktif Radio Elshinta. Selain itu, telah diproduksi ILM tentang program JKN (versi “Pasien Cerdas”/RS dan Puskesmas) yang ditayangkan melalui media televisi dan radio sebanyak 2.765spot. TAHUN

JENIS PUBLIKASI

OUTPUT

2015

 Talkshow

13 episode Lesehan Sehat

TV &

Radio

tayang

di TVRI

dan 5 TV lokal, 14 episode program Metro TV dan , 13 slot Dialog RRI Pro3 FM, dan 6 slot Dialog Interaktif Radio Elshinta.


17

 ILM

Tentang JKN (versi “Pasien Cerdas”/RS dan Puskesmas) : 2.765 spot di TV dan Radio Pemerintah & Swasta.

 Running Text

Termasuk di dalam paket Talkshow dan ada yang tidakyang berbayar.

Adapun topik talkshow di Televisi dan dialog interaktif di radio mengangkat topik topik yang penting untuk diketahui masyarakat seperti : JKN, Nusantara Sehat, MersCov , yankes haji, imunisasi, gizi, dan banyak lagi.


18

b) Advertorial Media Cetak dan Online Ditahun 2015, telah diproduksi 146 advertorial di media cetak lokal dan nasional serta media online (a.l. Jawapos, Sriwijaya Pos, Kupang Pos, Lampung

Pos,

Kompas,

Media

Indonesia,

Republika,

Suara

Pembaruan, Pos Kota, Harian Terbit, Rakyat Merdeka, Koran Sindo, Koran

Tempo,

Jakarta

Antaranews.com,

Post,

Okezone.com,

Tabloid dan

Mom &

Kiddie,

Vivanews.com,

Gatra, Jakarta

Post.com). Untuk lebih jelasnya, berikut ini tabel publikasi kebijakan kesehatan di media elektronik periode 2015: Tahun

Jumlah

Keterangan

Advertorial 2015

146

tayang di media nasional dan lokal berbentuk koran, majalah, tabloid. Ada juga di media online yang tiap tahun disesuaikan dengan keterbacaan media tersebut.

c) Situs Sehatnegeriku dan Situs Resmi Kementerian Kesehatan Publikasi

informasi

kepada

masyarakat

telah

dikembangkan melalui situs resmi

Kemenkes

www.depkes.go.id& www.sehatnegeriku.com. Publikasi ini menyebarluaskan informasi terkini dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

19

teks

atau

rilis,

diunggah

ke

foto

yang Flickr

(www.flickr.com/sehatnegeriku ) dan video yang diunggah ke Youtube (http://www.youtube.com/user/ sehatnegeriku).

Untuk tahun 2015, telah diunggah 237 rilis, 223 album foto dan 49 video diantaranya mengenai kegiatan Kementerian Kesehatan, ILM Lesehan Sehat, dan Program Nusantara Sehat.

d) Media Briefing, dan Jumpa Pers


20

Pertemuan dengan para wartawan media cetak dan elektronik dilakukan secara rutin setiap Jumat melalui media briefing/ media dialog. Seluruh unit organisasi di Kemenkes diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang topik/program pembangunan kesehatan yang sedang menjadi tren pemberitaan/hot issue. Untuk tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 40 kali media briefing dan jumpa pers

Selain itu, dilaksanakan beberapa kali temu media di lapangan misalnya di KKP Tanjung Priuk untuk melihat proses pemeriksaan pasien yang terjangkit HIV/Aids, melihat sistem Early Warning Response System di Dinkes Lampung, melihat kemampuan Bandara dalam pengendalian MERS-CoV dan Ebola, melihat pengendalian TB di RS Persahabatan, dll. Pertemuan media dilakukan dengan media briefing terbataspada media mainstream dan juga jumpa pers. Tabel 2.6 Pelaksanaan media briefing dan jumpa pers periode 2015 Tahun

Jumlah

Keterangan

Kegiatan 2015

40

Temu media dan konferensi pers, dengan tema hari-hari

besar

kesehatan,

Mers

CoV,

JKN,

Kebijakan Kemenkes, dll.

e) Press Tour


21

Dalam

rangka

memperkenalkan program

kebijakan

pembangunan kesehatan di daerah, setiap tahun Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan kegiatan bersama para wartawan

media

cetak

dan elektronik ke provinsi yang telah sukses melaksanakan kebijakan Kementerian Kesehatan. Tahun 2015, kegiatan press tour dilakukan ke Provinsi DIY. Di sini pers diajak untuk melihat Dokter kecil pada anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga melihat program inovasi dalam terapi Kanker Nasofaring, sukses Proses Bayi Tabung “Permata Hati”.

f)

Media Visit Media massa memiliki kekuatan yang besar dalam penyebarluasan informasi bidang kesehatan. Untuk itu perlu upaya untuk menjalin hubungan baik dengan jajaran redaksi dan pimpinan media massa. Dengan demikian, diharapkan isu positif akan senantiasa diberitakan sementara isu negatif dapat diminimalkan. Pusat Komunikasi Publik melakukan kunjungan ke group media-media besar yang memiliki jaringan hingga ke daerah. Setiap kunjungan diupayakan Menteri Kesehatan dan jarjaran pejabat eselon 1 dan 2 ikut mendampingi. Dalam kunjungan tersebut, disampaikan program pembangunan kesehatan

dan

dukungan

yang

diharapkan

dari

media

yang

bersangkutan. Tabel 2.7 Kunjungan Media Tahun 2015

Group Media Fajar Group,Makasar (Sulawesi Selatan)


22

g) Majalah Mediakom Mediakom merupakan majalah resmi Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Tim Redaktur Pusat Komunikasi Publik. Mediakom disebarluaskan

ke

seluruh

Puskesmas

dan

Dinas

Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, RS Vertikal, UPT Kemkes, seluruh Kementerian/Lembaga dan unit utama di Kemenkes RI. Setiap tahunnya, jumlah produksi Mediakom sekitar 7 edisi dengan oplah 13.000 eksemplar per edisi. Total Mediakom yang sudah terbit sejak 2010 hingga 2015 adalah 65 edisi. Untuk tahun 2015, Mediakomterbit dalam versi cetak dan online magazine. Terbit 12 edisi versi emagazine,

5

edisi

diantaranya

akan

dicetak

dan

didistribusikan.Mediakom versi cetak sudah mendapatkanInternational Standard Series Number(ISSN). Mediakom di-online-kan efektif per Januari 2015. Mediakom edisi 48 meraih penghargaan 2015. Selain dari SPS, Mediakomjuga meraih Juara Harapan I sebagai media internal Kemenkes dari Badan Koordinasi Humas (Bakohumas)pada tahun 2015. Silver Winner the Best Government Inhouse Magazine Award (InMA) tahun


23

h) Media Sosial Sejalan dengan tuntutan masyarakat

dalam

mencari informasi aktual melalui

media

sosial,

Pusat Komunikasi Publik secaraintens merevitalisasi pemanfaatan sosial

Twitter

media dan

Facebook. Untuk

tahun

2015,@puskomdepkes


24

telah memiliki 56.094 followers dan telah merilis 4.757tweets. Sebagian besar followers adalah dokter/ dokter gigi, professional kesehatan, mahasiswa Kesehatan & sisanya adalah grup kesehatan, NGOs, media dan masyarakat.

Sementara facebook Kementerian Kesehatan RI dengan akun Halo Kemkes sudah ada sejak 27 April 2011. Sedangkan Fanspage Sehat Negeriku sebagai pages resmi Kementerian Kesehatan RI ada sejak 31 Juli 2013. Fanspagefacebook ini dibuat untuk share konten yang telah ditayangkan di website sehatnegeriku.com & depkes.go.id dan website lainnya yang ada di Kementerian Kesehatan RI. Hingga Desember 2015 jumlah LIKE Halaman Khusus Sehat Negeriku 11.464. Jumlah posting selama Januari 2014 hingga Desember 2015 sekitar 4.437 artikel/info sedang post reach pada kurun tersebut mencapai 15.259.072pembaca. Sehat

Negeriku

adalah

kanal

berbagi

informasi

Kementerian

Kesehatan, baik berupa berita yang dikeluarkan Kemenkes RI, berita foto dan video, maupun tulisan seputar info-info kesehatan dari berbagai media, link berita terkait program kesehatan dll. Halaman khusus ini dikelola oleh Pusat Komunikasi Publik Setjen Kementerian Kesehatan RI

i) Buku Kinerja Kementerian Kesehatan Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

25

Buku kinerja Kementerian Kesehatan disusun setiap tahun untuk mempublikasi keberhasilan program pembangunan kesehatan. Tahun 2014 dipublikaasikan Buku Inovasi dan Prestasi Bidang Kesehatan tahun 2009-2014. Tujuannya untuk menampilkan program kesehatan yang strategis yang mempunyai dampak positif kepada masyarakat dan mempercepat upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, menuju terwujudnya masyarakat sehat yang

mandiri

dan

berkeadilan.

Untuk

memudahkan

pembaca

memahami buku ini, selain narasi juga ditampilkan dalam bentuk tabel, diagram, grafik dan gambar-gambar serta tertimoni. o Tahun 2011: Buku Kinerja dua tahun Kementerian Kesehatan Tahun 2009-2011 o Tahun 2012: Buku Kinerja tiga tahun Kementerian Kesehatan Tahun 2009-2012 o Tahun 2013: Buku Kinerja empat tahun Kementerian Kesehatan Tahun 2009-2013 o Tahun 2014: Buku Selayang Pandang Inovasi dan Prestasi Kementerian Kesehatan 2009-2014 dan Pedoman Kehumasan Bidang Kesehatan o Tahun 2015 : Buku Kementerian kesehatan bekerja 2015


26

Selain menyusun Buku Kinerja Kementerian Kesehatan, sejak 2010 hingga 2015 Puskomlik Kemenkes juga menyusun dan mencetak Buku Direktori Pejabat Kementerian Kesehatan. Hal ini agar memudahkan untuk berkomunikasi dengan Pejabat Kemenkes.

J) Buku Prasasti Pusat Komunikasi Publik


27

Tahun 2015 ini Pusat Komunikasi Publik menyusun buku yang berjudul Prasasti Puskom Publik “Satu Dasawarsa Puskom Publik Berkarya Untuk

Indonesia

Sehat”.

mendokumentasikan

Buku

perjalanan

ini

Pusat

disusun Komunikasi

dalam Publik

rangka yang

dibentuk 10 tahun silam, sehubungan dengan akan berubahnya nomenklatur Puskom Publik menjadi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Perubahan ini berdasarkan Permenkes Nomor 64 tahun 2015

tentang

Struktur

Organisasi

dan

Tata

Kerja

KementerianKesehatan, tanggal 19 September 2015.

Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI Perpustakaan Kementerian Kesehatan adalah perpustakaan pembina bagi semua perpustakaan yang ada dibawah Kementerian Kesehatan. Layanan publik

Perpustakaan

Kementerian

Kesehatan

yang

telah memiliki

sertifikasi

ISO 9001-2008, melakukan layanan koleksi secara manual

maupun

elektronik

atau

digital

dalam

rangka

penelusuran

literasi/rujukan/referensi, akses internet, serta audio visual produk Kemenkes. Selain itu, disiapkan juga layanan penelusuran Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK) yang sudah berjalan sejak tahun 2013, di 9 unit utama (Litbangkes, BUK, PPSDM, P2PL, GIZIKIA, Pusdatin, Balai Besar Cilandak, Litbang Surabaya, Direktorat Poltekes II)

dan 2014

dikembangkan KINK di 11 Poltekes (Poltekes II, III, Poltekes Bandung, Tasikmalaya, Bengkulu, NAD, DIY Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, dan Pontianak).


28

Tahun 2015 Perpustakaan Kementerian Kesehatan telah memiliki Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Kemenkes yang dikemas dalam Permenkes Nomor 58 Tahun 2015 dan Pedoman Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam di Lingkungan Kemenkes dalam Permenkes Nomor 38 tahun 2015. Dua pedoman ini menjadi dasar kerja dalam penatalaksanaan semua penyelenggaraan kegiatan perpustakaan di

lingkungan

Kemenkes.

Untuk

itu,

telah

dibuat

perencanaan

kegiatankedepan hingga

2016

bagi

perkembangan Perpustakaan Kemenkes

seperti

tampak pada bagan Perpustakaan Kementerian Kesehatan di bawah koordinasi

Pusat

Komunikasi

Publikterus

meningkatkan

profesionalismenya, salah satunya adalah dengan telah memiliki sertifikasi ISO 9001-2008 manajemen mutu. Yang dalam tahun 2015 ini, sertifikasi ISO untuk Perpustakaan Kementerian Kesehatan sejak 2013 sampai dengan 2015 genap 3 tahun untuk pertama kali melakukan sertifikasi ulang dengan masa berlaku baru mulai 08 Juni 2015 sampai dengan 07 Juni 2018.

Layanan informasi tentang

koleksi

telah dikembangkan dengan

layanan

elektronik atau digital dalam

rangka

penelusuran literasi/rujukan/referensi,

akses

internet, serta audio visual produk Kemenkes. Selain itu, disiapkan juga layanan penelusuran Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK)

yang

sudah berjalan sejak tahun 2013 yang kini semakin dikembangkan dalam KINK Onesearch Kemenkes yang tidak hanya menghimpun data katalog Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

29

dari seluruh perpustakaan di bawah koordinasi Perpustakaan kemenkes, tetapi juga koleksi fullteksnya. Onesearch KINK Kemenkes merupakan portal pencarian tunggal dan terintegrasi untuk seluruh koleksi digital yang tergabung di Perpustakaan Kemenkes

dan

jajarannya

di

Indonesia.

Tujuannya

adalah:

mengintegrasikan seluruh Perpustakaan Kemenkes dan jajarannya dengan alamat Onesearch KINK : http://onesearch.kink.Kemenkes.go.id.

Perpustakaan Kementerian Kesehatan merupakan Pusat Depository Terbitan Khusus Kementerian Kesehatan yang juga merupakan koleksi Perpustakaan Kementerian Kesehatan merupakan Pusat Depository Terbitan Khusus Kementerian

Kesehatan yang juga merupakan koleksi digital yang telah

diuploud lebih dari puluhan ribu koleksi dan dapat diakses melalui : www.perpustakaan.depkes.go.id. Pusat Komunikasi Publik juga menyelenggarakan pemilihan perpustakaan terbaik setiap tahunnya, yang diikuti oleh seluruh Poltekes, rumah sakit dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan RI secara nasional. Namun, pada tahun 2013, pemilihan perpustakaan terbaik di laksanakan 2 tahun sekali. Sehingga, tahun 2013 ajang tersebut ditiadakan dan dilaksanakan kembali pada tahun 2014. Tahun 2014, Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada 3 perpustakaan Poltekes terbaik, yaitu NAD, Bengkulu, dan Tasikmalaya, Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

30

dengan kriteria penilaian perpustakaan poltekes terpadu dan ke arah otomatisasi perpustakaan. Sedangkan untuk tahun 2015 tidak mengadakan pemilihan perpustakaan terbaik. Perpustakaan Kementerian Kesehatan juga mempunyai 2 edisi bibliograsi dan Anotasi.

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Dalam penyelenggaraan komunikasi dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, Pusat Komunikasi Publik memiliki peran sebagai penghubung (liasson) dengan kementerian dan lembaga maupun dengan non Pemerintah. Kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2015:

Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke berbagai provinsi. Pada tahun 2015 kegiatan ini dilakukan sebanyak 26 Kunjungan, antara lain : Jambi,Padang (Sumbar),Kalimantan Selatan,Sulawesi Tenggara,Sumatra Utara,Jawa Tengah,Maluku Utara,Kalimantan Utara,Bali,Yogyakarta,Jawa Timur,Kepri,Bangka Belitung,NTB.

Penyiapan bahan pimpinan


31

Selain itu Pusat Komunikasi Publik memiliki tugas koordinasi dalam menyiapkan bahan Menteri Kesehatan pada berbagai rapat misalnya Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Sidang Kabinet, Rapat Koordinasi Kesra/Pemberdayaan Manusia dan Kesehatan dan Rapat Koordinasi Lintas Menteri. Adapun jumlah bahan rapat yang telah dikoordinasikan oleh Pusat Komunikasi Publik tergambar seperti pada matrik dibawah ini: 80 70

60 Jumlah

50 40

30 20 10

0 Raker/RDP Rapat Pimpinan

2011 30 75

2012 29 47

2013 53 39

2014 44 51

2015 32 44

Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) dan Pertemuan Nasional Humas Forum Bakohumas merupakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh humashumas di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk meningkatkan Koordinasi dan saling berbagi informasi, mengenai kebijakan dan kegiatan lembaga pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga. Kepala Pusat Komunikasi Publik telah diangkat sebagai anggota Bidang Organisasi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) melalui SK Kepmenkominfo Nomor 24/SET/M.Kominfo/2/2011. Tahun 2015 telah dipilih pengurus Bakohumas periode 2015-2020 dan Kapuskomlik Kemenkes sebagai wakil ketua bidang sumber daya manusia dan pengembangan organisasi berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo Nomor 1157 tahun 2015 tanggal 16 November 2015. Setiap tahun, secara bergantian seluruh Kementerian/Lembaga

menyelenggarakan

pertemuan

Bakohumas.

Penyelenggaraan pertemuan Bakohumas dilaksanakan dengan mengundang Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

32

seluruh humas di Kementerian/Lembaga. Pada tahun 2015 topiknya Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan. Berikut ini tabel pelaksanaan Bakohumas periode 2015: Tahun 2015

Lokasi Jakarta

Keterangan Topik: Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan. Peserta diajak kunjungan lapangan melihat unit pelayanan publik yang ada di Kementerian Kesehatan seperti Pojok Info, Unit Pelayanan Terpadu, Call Center Hallo Kemkes dan Perpustakaan.

Sosialisasi Kebijakan Kementerian Kesehatan Sesuai tupoksi Puskom Publik dalam menyebarluaskan kebijakan dan program Kesehatan,pada tahun 2015 telah dilaksanakan sosialisasi kepada Pejabat Kementerian Kesehatan Eselon 1, 2 dan 3 yaitu: 1) Program Prioritas Kementerian Kesehatan; 2) Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik terhadap Industri; dan 3) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

Selain itu Puskom Publik juga menyelenggarakan sosialisasi

dengan

Netizen/Blogger sebagai ambassador JKN dengan topik “Ramah Tamah Menkes dengan Netizen/Blogger”. Acara ini dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2015 dan mendapat penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai Pemenang Program Inspirational Public Relation katagori Pemerintah Pusat/Daerah.

Sosialisasi Nusantara Sehat Program Nusantara Sehat bertujuan untuk menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan dengan berbasis pada tim yang melibatkan dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli gizi, analis kesehatan, ahli kesehatan lingkungan, ahli kesehatan masyarakat. Program ini merupakan program lintas Kemenkes yang fokusnya tidak hanya pada kegiatan kuratif tetapi juga pada promotif dan preventif untuk mengamankan kesehatan masyarakat (public health) dari Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

33

@

daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan Nawa Cita pemerintah saat ini yaitu “MEMBANGUN DARI PINGGIRAN”. Pengenalan (launching) Nusantara Sehat dilakukan pada saat Jumpa Pers awal tahun tanggal 3 Februari 2015. Pada tahun 2015 sudah diberangkatkan 2 gelombang. Gelombang pertama terdiri dari 142 nakes dan gelombang kedua sejumlah 553 nakes. Tim Nusantara gelombang pertama dilepas oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2015.

Puskom Publik turut mensosialisasikan program ini di media TV, radio, maupun cetak. Berikut media sosialisasi yang diproduksi oleh Pusat Komunikasi Publik. Fact Sheet Nusantara Sehat

Permasalah : Dalam proses capaian kinerja, ada kendala/permasalahan yang dihadapi. Kendala/permasalahan tersebut antara lain : 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah SDM masih kurang khususnya dalam bidang dokumentasi dan penyediaan bahan berita. Sementara tugas pendokumentasian harus dilakukan setiap hari. Akibatnya pembuatan laporan dan proses uploading agak terhambat. Demikian pula dengan penulis berita hanya 1 orang, sementara banyak bahan berita yang sebenarnya perlu disampaikan ke publik. Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

34

Baik tenaga fotografer maupun penulis rilis juga dibebankan pekerjaan lain Usulan : -

penambahan tenaga untuk fotografer, videomaker, penulis berita. Bila tidak memungkinkan, dapat meminta Humas unit utama, untuk itu perlu komitmen tenaga dan pembiayaan dari Humas Unit Utama.

-

Dapat melibatkan Fungsional Pranata Humas untuk mengerjakan tugas tambahan.

-

Pelatihan untuk Pranata Humas.

2. Waktu Kerja Penugasan di Sub Bidang Media Massa sangat berkaitan dengan kegiatan pejabat. Pertemuan di luar jam kerja dan hari libur sering dilakukan, dimana kegiatan ini perlu pendampingan dari Sub Bidang Media Massa seperti pendokumentasian, pembuatan berita, dan media handling. 3. Kegiatan Perkantoran Pekerjaan administrasi masih dikerjakan manual, sehingga memakan waktu.

Selain

itu

pekerjaan

non

teknis,

masih

dikerjakan

di

bidangbidang seperti pemesanan makanan untuk temu media, pembuatan backdrop. Usulan : -

Penggunaan e – office dengan maksimal.

-

Mengangkat Jabfung Arsiparis.

-

Pekerjaan non teknis dapat dilakukan oleh Bagian TU.

4. Peralatan Peralatan dokumentasi kurang terawat karena dipakai oleh lebih dari 1 orang. Usulan : -

Masing-masing petugas diberi alat lengkap dengan lensa, charger, tas dan batterai.

-

Peralatan digunakan untuk 1 kebutuhan, misalnya video hanya untuk merekam bukan untuk foto


35

2. Indikator Kinerja Kegiatan : Pada Indikator kinerja “Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan” terjadi efisiensi alokasi anggaran sebesar Rp.1.431.836.000 dari anggaran semula sebesar Rp. 11.911.370.000 menjadi Rp. 10.479.534.000.. Meskipun adanya efisiensi anggaran untuk pencapaian indikator tersebut, target indikator ini tidak mengalami perubahan/penurunan. Guna mencapai target indicator tersebut, Pusat komunikasi publik melakukan beberapa upaya terobosan guna terintegrasinya aplikasi Sosial Media di aplikasi SIAP Kemenkes (Saluran Informasi Aspirasi dan Pengaduan) sehingga realisasi indikator kinerja kami menjadi 95 % atau mengalami kenaikan sebesar 5% dari target sebesar 90 % dan mengalami

kenaikan

dari

tahun

sebelumnya

sebesar

92%.

Rp.1.431.836.000 dari anggaran semula sebesar Rp. 11.911.370.000 menjadi Rp. 10.479.534.000. Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan (%)

Telah terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 1625/Menkes/SK/VIII/2011, dimana PPID Utama adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Upaya pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik telah dilaksanakan melalui:


36

Target dan realisasi Persentase Indikator II dari tahun 2015 adalah sebagai berikut: No.

Tahun

Target

1

2015

90

Realisasi dalam % 95

SaranadanPrasaranaPelayanan Informasi Publik Fasilitas yang tersedia dalam

memberikan layanan

informasi publik

diKemenkes, yaitu: a) Halo Kemkes 500 567 Kementerian Kesehatan membangun Halo Kemkes 500567 yang bertujuan untuk memberikan layanan pengaduan dan informasi secara cepat dan cermat yang diperlukan masyarakat dalam bidang kesehatan dan memberikan respons cepat terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan melalui hotline 500567. Selain melalui Halo Kemkes, masyarakat juga bisa menghubungi lewat fax, e-mail, dan SMS. Waktu pelayanan Halo Kemkes adalah 24 jam. Pemanfaatan Halo Kemkes tidak hanya dari masyarakat dalam negeri tetapi juga luar negeri. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan Halo Kemkes untuk meminta informasi, pengaduan, dan memberikan saran. Jumlah telepon tahun 2015sebanyak 5.853 penelepon. Halo Kemenkes sudah mendapatkan ISO 9001-2008.

Jam operas ional:


37

Mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai seterusnya, layanan informasi Halo Kemkes beroperasi selama 24 jam setiap hari, hari Senin – Minggu.

HALO KEMKES (1500567) 700

Permintaan Informasi Permohonan Informasi Pengaduan

619 581

600

509

522

Saran

500

439

419

432

400

425 350

374

381

360

300

200

100

50

49

44 34 32 29 24 1915 276 2512 18 18 9 5 5 4 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0

Jan

Feb Mar Apr

Mei

Jun

Juli Agust Sept Okt

Nov

Des

Sumber: Halo Kemkes 500567, Tahun 2015


38

SMS, E-mail, LAPOR! Sejak tahun 2010, telah dikembangkan saluran permohonan informasi dan pengaduan melalui fax(021-52921669), SMS (081281562620), dan e-mail ([email protected]). Sementara,Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengembangkan akses pengaduan dan permintaan masyarakat melalui Unit Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat(LAPOR!). TOTAL PERMINTAAN INFORMASI Tahun 2015 Pojok Info

797

Halo Kemenkes

5853

Email

2653

LAPOR!

198

PPID

378

SMS

1681

Jumlah

10898


39

Tahun

ini,

dikembangkan

aplikasi terpadu SIAP (Saluran Informasi

Aspirasi

Pengaduan)

Kemenkes

& RI

yang mengintegrasikan semua saluran pelayanan informasi Merupakan aplikasi berbasis web yg diciptakan utk mempercepat penyampaian & tindak lanjut terhadap permintaan info maupun pengaduan yg masuk ke Kemenkes RI

yang ada. Tujuannya, agar masyarakat mudah dan cepat mengakses

informasi

dan

keluhan serta mempercepat petugas permintaan

merespons informasi

dan

keluhan. Selain itu, pimpinan dapat mengetahui penyelesaian akhir secara real time. Saat ini para admin Unit Utama dan admin unit teknis bisa saling berhubungan, diharapkan kedepannya, SIAP bisa berhubungan dengan PPID Pelaksana, RS Vertikal, UPT Vertikal, dan 34 Dinas Kesehatan Provinsi.

Website PPID

Selain Halo Kemkes dan Pojok Info, pelayanan informasi juga tersedia melalui situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


40

Kementerian Kesehatan, yang diluncurkan pada tahun 2011.

PPID

Kementerian Kesehatan bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi. Situs tersebut terdiri dari 13 kanal yaitu Beranda, Profile, Informasi Publik, Pelayanan Info, Tanya Jawab, Media Online, Link, Kontak, dan Download. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi maupun rubrik konsultasi yang tersedia di situs tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: 1. Mengkoordinasikan setiap Unit/Satuan Kerja di Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. 2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak. 3. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. 4. Menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dibawah

wewenang

dan

koordinasinya

untuk

membuat,

memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi. Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara negara di bidang kesehatan merupakan badan publik yang membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di Kementerian Kesehatan telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/Menkes/Per/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan di dalam UU KIP, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 182/Menkes/SK/V/2012 tentang Daftar Informasi Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

41

yang

Dikecualikan

di

Lingkungan

Kementerian

Kesehatan.

Terbitnya

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut merupakan acuan bagi unit utama, satuan kerja, dan UPT Vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Pada tahun 2015 jumlah pelayanan yang masuk dalam website PPID adalah 378 pelayanan. Dan untuk tahun 2015, Kementerian Kesehatan masuk dalam peringkat 5 besar Keterbukaan Informasi Publik kategori Kementerian dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Berbeda dengan Halo Kemkes yang akses pelayanan informasinya melalui telepon dan Pojok Informasi yang melalui tatap muka langsung, PPID Kemenkes bersifat online.

Pelayanan Informasi melalui PPID Kemenkes dapat diakses melalui 3 situs yaitu situs Kementerian Kesehatan (www.Kemenkes.go.id) pada menu “Layanan

Publik”,

situs

Pusat

Komunikasi

Publik

(www.sehatnegeriku.kemkes.go.id) pada menu “Kontak Kami” dan situs PPID Kemenkes (www.ppid.kemkes.go.id) pada menu “Pelayanan Publik”.


42

Pojok Informasi Pojok Informasi terletak di lantai 1 gedung

Prof.

Sujudi

Kementerian

Kesehatan RI. Jam pelayanan mulai pukul 08.00 s.d 16.00, dan waktu istirahat petugas pukul 12.00 – 13.00 WIB. Pojok Informasi dibangun untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi dan pengaduan. Pojok Informasi dilengkapi layanan online kepegawaian dan akses wireless fidelity (wi-fi) bagi pengunjung. Tahun 2015 data sebanyak 1681layanan.

Unit Layanan Terpadu (ULT) Unit Layanan Terpadu (ULT) merupakan implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dibentuktahun

2010.

Pengorganisasian

ULT

melalui

Kepmenkes Nomor 509/MENKES/SK/IV/2010 tanggal 22 April 2010.ULT beroperasi mulai 26 April 2010.Unit ini terletak di gedung Prof. Dr. Sujudi lantai 5 dengan memberikan pelayanan administrasi Sarana dan Prasarana Kefarmasian, administrasi Alat Kesehatan dan PKRT, administrasi DUPAK Nakes, administrasi STRA, administrasi Kepegawaian, Informasi Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Informasi Publik dan Pengaduan.

Tahun 2015 sampai bulan Desember tercatat 41.719 pengunjung.Sejak 2012 ULT sudah mendapatkan ISO 90012008, tahun 2015 dilakukan re-sertifikasi ISO

9001-2008.Dan

Kementerian

Kesehatan tahun ini (2015) memperoleh peringkat PERTAMA atas Kepatuhan


43

Pemenuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai 105,50) dari Ombudsman RI serta sebelumnya mendapat penghargaan dari KPK atas pengelolaan gratifikasi dan Komisi Informasi Publik atas keterbukaan informasi publik.

Permasalahan : Dalam Indikator ke 2 ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar puas sering kali kesulitan saat harus berhubungan dengan Unit Satker lain. Dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga akan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Saran : untuk mempercepat respon terhadap masyarakat terhadap keluhan masyarakat di setiap unit satker lain dibuat PIC/ adm yang diharapkan dapat membantu lebih cepat. Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

44

Media Monitoring Pengelolaan opini publik dilakukan melalui media monitoring. Sejak tahun 2010, jumlah media monitoring

terus ditingkatkan. Pimpinan dan seluruh

Eselon 2 mendapatkan informasi berita kesehatan melalui kumpulan kliping media cetak dan online serta e-mail blast yang disampaikan setiap hari, pagi dan sore. E-mail blast berisi isu yang paling memiliki potensi mempengaruhi opini publik. Inovasi media monitoringdi tahun 2015 adalah pemanfaatan aplikasi online untuk social media monitoring yang mulai dipergunakan pada bulan Juli. Media monitoring di tahun ini memiliki fungsistrategis untuk memberikan talking pointkepada Menkes di dalam merespon opini publik yang beredar di media massa dan media social. Dalam

upaya

meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan, sejak

2013

telah

dilakukan perubahan

dari

bentuk

kliping konvensional

menjadi

kliping

elektronik

melalui

Electronic

Clipping

System (ECS). Selain memfasilitasi pemangku

kepentingan

dalam

menanggapi

isu-isu

strategis

tentang

kesehatan, ECS juga bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap kliping mengenai berita terkait kesehatan di media cetak, online, dan elektronik. Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum melalui www.kliping.depkes.go.id. Setiap pengunjung dapat mencari berita atau artikel sesuai program dan tanggal yang diinginkan dan melihat ringkasannya. Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

45

Masyarakat dapat memilih tema-tema informasi yang dikelompokkan ke dalam 20 kode program kliping, seperti: Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Penyakit Menular, Obat dan Alat Kesehatan, Kesehatan Haji, dan sebagainya. Sejak

tahun

telah

2014,

dilakukan

pengembangan peningkatan

dan pada

media

monitoring

dalam

pengelolaan

opini publik. 2015, berita,

Tahun

pengumpulan baik

cetak

maupun online, dilakukan secara elektronik dengan format file digital, dilakukan

kerjasama

dengan

pihak

ke-3.

Pusat

Komunikasi

Publik

mengumpulkan berita kesehatan dari media cetak dan online yang relevan dalam bentuk file pdf. Dengan sistem media monitoring elektronik yang berbasis web ini, pemantauan berita dapat dilakukan setiap waktu, realtime, efektif, dan efisien.

Di tahun 2015, program Kliping Kesehatan Daring (KKD) yang dimulai pada tahun 2014 masih terus berjalan. Secara tampilan, KKD lebih user friendly

dan

mudah

Pengunjung membaca

dapat dan

diakses. langsung

mengunduh

berita

kesehatan di KKD. Terdapat pula fitur “share”

untuk

meneruskan

tautan

kliping di media sosial seperti Twitter ataupun Facebook. Pengembangan ini tentu semakin mempermudah publik untuk mengakses dan menyebarkan berita kesehatan.


46

mengunduh berita kesehatan di KKD. Terdapat pula fitur “share” untuk meneruskan tautan kliping di media sosial seperti Twitter ataupun Facebook. Pengembangan ini tentu semakin mempermudah publik untuk mengakses dan menyebarkan berita kesehatan.

Kompetisi Jurnalistik

Kompetisi

Jurnalistik

dilaksanakan

setiap tahun. Selain bertujuan memberikan apresiasi kepada jurnalis, kompetisi

jurnalistik

juga

bertujuan

untuk meningkatkan

pemahaman

masyarakat dan jurnalis itu sendiri tentang program dan kebijakan kesehatan. Kompetisi Jurnalistik setiap tahunnya memiliki tema yang beragam. Tema tahun 2010 adalah “Keluarga Sehat”. Tahun 2011, kegiatan ini ditiadakan dan diadakan kembali pada tahun 2012 dengan tema “Gizi, KIA, dan TB”. Pada tahun 2013, demi membantu sosialisasi program JKN, Kompetisi Jurnalistik Akuntabilitas Kinerja Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan

47

mengangkat tema “JKN” dan “TB”. Tema untuk tahun 2014 adalah “Upaya Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif”.Sedangkan di tahun 2015 ini, kompetisi jurnalistik bertemakan “Nusantara Sehat”.

Dialog Blogger

Puskom Publik di dalam mengembangkan konten positif di media untuk menyebarluaskan informasi program dan kebijakan Kemenkes, berupaya merangkul dan menjalin hubungan baik tidak hanya dengan para wartawan/jurnalis terutama yang menulis artikel dan berita kesehatan melainkan juga para pengguna media sosial atau yang sering dikenal dengan istilah netizen/blogger. Pada tahun 2015, diadakan kegiatan „kopi darat‟ antara para blogger dengan pihak Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini merupakan forum dialog mengenai sebuah program unggulan/terobosan di Kemenkes yang pro rakyat dan dapat berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pembangunan kesehatan di Indonesia yaitu Program Nusantara Sehat.


48

Permasalahan dan Usulan Pemecahan Masalah: 1. Indikator kinerja Terbentuknya opini publik melalui media massa tidak saja hanya tergantung

faktor

internalseperti

internal

agenda

tetapi

setting

juga

media,

eksternal. bad

news

Justru

faktor

good

news,

pemahaman jurnalis, keawaman publik serta faktor politik dan hukum, sangat berpengaruh terhadap pemberitaan media yang berdampak pada opini publik. Faktor internal dalam pembentukan opini publik melalui media seperti peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan media (media relations), tidak cukup mengimbangi faktor eksternal diatas. Pembentukan opini publik atas Kementerian Kesehatan bukan saja ditentukan oleh kegiatan atau program Pusat Komunikasi Publik. Opini publik atas institusi merupakan hasil kerja kolaborasi dan sinkronisasi program yang dijalani Unit Utama atau program lintas program dan sektor yang terkait dengan Kesehatan. Sehingga tidak begitu tepat kinerja “opini publik positif” hanya menjadi indikator kinerja Puskom Publik, tetapi semestinya menjadi indikator Kementerian Kesehatan yang harus didukung terutama oleh setiap Unit Utama/unit kerja dibawah Kemenkes. Oleh sebab itu, indikator kinerja persentase opini publik positif sebesar 90% sangat sulit tercapai karena pembentukannya bukan sepenuhnya dibawah pengaruh dan kontrol Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut perlu dipertimbangkan perubahan indikator kinerja dengan definisi operasioal yang lebih jelas dan terukur sesuai dengan tugas pokok Pusat Komunikasi Publik. 2. Kesiapan personal Pelaksanaan kegiatan opini publik memerlukan sumber daya (manusia dan sarana/prasarana) yang menuntut kecermatan, kecepatan dan ketepatan. Pengelolaan opini publik dan manajemen isu juga memerlukan kemampuan analisis, berfikir strategis dan responsif terhadap isu dan opini yang berkembang di masyarakat. Dalam hal


49

pelaksanaan kegiatan opini publik ini selain pegawai PNS juga non PNS/honorer sebanyak 1 orang. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan peningkatan kapasitas pegawai baik kuantitas maupun kualitas sehingga pengelolaan opini publik dan manajemen isu dapat berjalan lebih baik di masa datang.

Jumlah Pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan Pusat Komunikasi Publik

Dalam pencapaian sasaran strategi, yang menjadi indikatorpenunjang adalah dukungan dalam pengadaan.

Tabel2.8 Dukungan Kegiatan Pusat Komunikasi Publiktahun 2015 No.

Jenis Pengadaan

1

Pengadaan ATK ( Amplop dinas, kop surat, kop surat dinas Kemenkes)

2

Operasional keperluan kantor

3

Operasional dan pemeliharaan perkantoran

4

Pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM

5

Konsultan komunikasi publik dan media

6

Fumigasi Ruang Perpustakaan

7

Konsultan Halo Kemkes

8

Resensi koleksi buku perpustakaan

9

Pameran Foto Pembangunan Kesehatan tahun 2015

Tabel 2.9 Pengadaan Barang/Jasa Melalui ULP No.

Jenis Pengadaan

1

Produksi ILM tentang program prioritas kemenkes di televisi dan radio

2

Produksi dan Placement advertorial di media cetak


50

3

Jasa konsultan pendampingan dalam pengembangan dan sertifikasi sistem manajmen mutu ISO 9001 -2008 di layanan informasi publik

4

Produksi advertorial di portal berita dan running text di televisi

5

Placement ILM di televisi dan radio

6

Pencetakan dan distribusi majalah mediakom

7

Produksi dan Placement talkshow di televisi

8

Pengadaan alat pengolah data, alat dokumentasi foto

9

Placement iklan layanan masyarakat (ILM) di Televisi (Indosiar & MNC TV)

10

Pertemuan nasional Humas dan Perpustakaan Kesehatan

1. Dukungan manajemen administrasi perkantoran Kegiatan dalam rangka dukungan manajemen administrasi perkantoran yang berhasil dilaksanakan sepanjang tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.10 Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran No.

Jenis Kegiatan/Sub kegiatan

Target

Realisasi

Persentase

1 PT

1 PT

100%

thn2015 1

Perbaikan/maintenance peralatan kantor

2

Perawatan kendaraan bermotor

1 PT

1 PT

100%

3

Pemeliharaan jaringan sistem

1 PT

1 PT

100%

informasi


51

4

Langganan daya dan jasa

1 PT

1 PT

100%

Sasaran kegiatan: Tujuan

dari

indikator/kegiatan

ini

adalah

terselenggaranya

dukungan

manajemen administrasi bagi pimpinan dan operasional Pusat Komunikasi Publik.

Hasil yang diharapkan: Target tahun 2015 adalah terselenggaranya 4 kegiatan dan telah terealisasi 4 kegiatan

(100%).

Dengan

demikian

penyelenggaraan

manajemen

administrasi bagi pimpinan dan operasional telah sesuai dengan target.

E. REALISASI ANGGARAN Pusat Komunikasi Publik

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

didukung oleh anggaran DIPA Pusat Komunikasi Publiktahun 2015 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan alokasi Rp. 39.013.850.000,-. Berikut tabel realisasi anggarandan persentase terhadap pagu:

Tabel 2.11 Realisasi Anggaran tahun 2015 No.

Uraian kegiatan

A.

Program

Pagu(Rp) 39.013.850.000,-

Realisasi (Rp)

%

36.257.353.320,-

92,93%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


52

Tabel 2.12 Penyerapan Output 1 Rincian realisasi anggaran per output

% Output

Alokasi Dana

Realisasi

Reali Sasi

Publikasi bidang

22.461.941.000

Sisa Anggaran

21.490.026.070

95.67

971.914.930

967.154.000

758.776.990

78.45

208.377.010

Majalah

1.594.120.000

128.909.165

91.91

128.909.165

Layanan publik

2.902.226.000

2.683.502.529

92.46

218.723.471

493.002.000

465.811.950

94.48

27.190.050

1.045.660.000

937.786.800

89.68

107.873.200

1.080.530.000

915.179.400

84.70

165.350.600

900.050.000

823.199.387

91.46

76.850.613

317.850.000

266.126.000

83.73

51.724.000

1.454.192.000

1.351.573.010

92.94

102.618.990

594.200.000

572.400.080

96.33

21.799.920

kesehatan melalui media Penyusunan buku/pedoman

Dokumentasi kegiatan bidang kesehatan Pengelolaan opini publik di media Diseminasi informasi kegiatan Laporan koordinasi dengan pemangku kepentingan Dokumen perencanaan,Anggara n, dan monitoring& evaluasi SDM yang ditingkatkan kapasitasnya Peralatan kantor


53

Publikasi

419.109.000

336.575.625

80.31

82.533.375

1.228.580.000

1.139.598.605

92.76

88.981.395

3.555.236.000

3.051.586.039

85.83

503.649.961

program/kebijakan bidang kesehatan Peliputan & pendampingan pers Layanan perkantoran

Tabel 5: Perbandingan Kinerja Antara Tahun 2011 Dengan TaTabel 2.13 Perbandingan kinerja tahun 2014 - 2015 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

2014

2014

1050

1804

7499

11.374

90%

92%

90%

95%

Target 2015

Realisasi 2015

1. Jumlah Informasi kesehatan yang disebarluaskan kepada publik (publikasi) 3.Persentase pelayanan informasi yang telah diselesaikan Untuk

indikator

pertama,

“Jumlah

informasi

kesehatan

yang

disebarluaskan kepada publik” pada tahun 2014 dengan tahun 2015 terdapat peningkatan capaian. Untuk indikator kedua, “Persentase Opini Publik Tentang Kesehatan Yang Positif”

pencapaian

indikator

dari

tahun

2014realisasi

sebesar

81%

sedangkan untuk tahun 2015 indikator tersebut tidak ada. Untuk indikator ketiga,

“Persentase pelayanan

informasi yang telah

diselesaikan”.Capaian realisasi dari tahun 2014 dengan 2015semuanya di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 indikator Presentase pelayanan informasi yang telah di selesaikan menjadi indikator no2.


54

F.PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2014 DENGAN TAHUN 2015 Kinerja Pusat Komunikasi Publik tahun 2014 dengan 2015 meningkat demikian juga capaian (perbandingan realisasi dengan target). Hal ini menunjukkan suatu kemajuan berarti dalam pencapain sasaran Pusat Komunikasi Publik.

G. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN Untuk mempercepat capaian indikator Renstra 2014 -2015 dan untuk menerapkan UU No.14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah dilakukan upaya-upaya terobosan dari tahun 2014 sampai 2015 sebagai berikut : 1. Puskom Publik berhasil mendapat penghargaan berturut-turut dari tahun 2010 -2015 dari Komisi Informasi Publik (tahun 2013 tidak ada). Puskom Publik dinyatakan sebagai badan publik yang proaktif dalam persiapan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP. 2. Puskom Publik mendapat peringkat ke 9 dari 124 badan publik dengan kategori badan publik yang menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 3. Sertifikasi sistem manajemen mutu layanan ISO 9001 untuk Pelayanan Informasi Publik. 4. Pengembangan

Katalog

Induk

Nasional

di

Perpustakaan

Kemenkes. 5. Pengembangan aplikasi e-clipping dengan program Digivla. 6. Survey kepuasan pelanggan pelayanan public. 7. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional. 8. Penggunaan sosial mediauntuk pengelolaan isu.

Untuk lebih detailnya, berikut ini tabel penghargaan yang diterima Puskomlik pada tahun 2015:


55

Tahun

2015

Jenis dan Nama Penghargaan

Penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) di ajang Indonesia Inhouse Magazine Awards (inMa). Silver winner untuk edisi 48/februari 2012 dengan tema “hijrah ke JkN”. Peringkat ke-5 Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan (melalui website) dan informasi yang wajib tersedia setiap saat di Badan Publik. Penghargaan dari SPS pada ajang IPRAS pada acara Ramah Tamah Menteri Kesehatan dengan Blogger/Netizen. Penghargaan dari Ombudsman dengan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik.


56

BAB IV PENUTUP

Laporan

akuntabilitas kinerja Pusat Komunikasi Publik tahun 2015

merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan

kepada Sekretaris Jenderal dan

seluruh pemangku kepentingan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

A. Kesimpulan.

1.

Secara umum capaian sasaran program kegiatan pengelolaan komunikasi publik dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015 merupakan langkah awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Sedangkan

segala

kekurangan

dan

hal-hal

yang

menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Pusat Komunikasi Publik.

2.

Alokasi anggaran sebesar Rp.39.013.850.000,- (tiga puluh Sembilan milyar tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dapat direalisasikan sebesar Rp.36.257.353.320,- (tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).


57

B. Saran

1.

Dalam rangka penetapan indikator minimal dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Indikator mengukur core business entitas unit b. Memenuhi kaidag SMARTT c. Dalam kapasitas jangkauan unit entitas

2. Bagi para pengelola program dan keuangan untuk terus ditingkatkan penyusunan

kompetensinya pembiayaan

dan

melalui

pelatihan-pelatihan

indikator

agar

akuntabilitas

keuangan bersinergi dengan akuntablitas kinerja


58

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents