BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan bidang agama memainkan peranan strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Peran strategis tersebut terbentuk karena agama mampu membentuk karakter dan perilaku positf masyarakat, meningkatkan motivasi, serta membatasi perilaku negatif masyarakat. Pada spektrum pembangunan yang lebih essensial, agama memiliki fungsi edukatif (mendidik), fungsi salvatif (penyelamatan), fungsi profetik (kenabian), fungsi integratif (pemersatu), fungsi transformatif (mengubah) dan fungsi solutif (pemecahan masalah). Fungsi‐fungsi itulah yang saling bertukar peran sesuai dengan situasi dan kondisi sosial yang dihadapi. Berpijak dari pentingnya peranan agama dalam pembangunan bangsa Indonesia, maka pembangunan agama sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional lainnya. Pembangunan agama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia merupakan penjabaran pelaksanaan amanat konstitusi. UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I ayat (1) bahwa hak beragama merupakan salah satu hak hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan ayat (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya BAB XI tentang Agama pada ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap‐ tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing‐masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Apa yang telah diamanatkan dalam diktum peraturan perundang‐undangan di atas secara tegas menyatakan bahwa hak beragama merupakan hak asasi dan oleh karenanya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat memenuhinya. Penyelenggaraan Pembangunan agama sebagai bagian yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional harus mampu menciptakan sinergi dengan pembangunan di bidang lainnya. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

1

Undang‐Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005‐2025, bahwa Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Didasari latar belakang pemikiran di atas, maka perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan agama perlu diupayakan untuk mempertegas peran nyata dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pada tahap inilah, maka program dan kegiatan pembangunan agama yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Departemen Agama diarahkan untuk memenuhi tuntutan peran tersebut sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan yang telah direncanakan baik dalam skenario rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. B.

TUJUAN Berbagai program dilaksanakan oleh Departemen Agama dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan bidang agama. Berbagai program ini tidak serta merta dapat dibuat dan dilaksanakan dengan mudah. Pembuatan dan pelaksanaan program harus melalui serangkaian proses dan juga dengan menggunakan beberapa pendekatan. Penyusunan anggaran Departemen Agama dilakukan dengan menggunakan beberapa kombinasi pendekatan yaitu bottom‐up dan top‐down planning, pertimbangan teknokratik, politik, dan partisipatif serta dalam koridor peraturan dan perundang‐undangan yang berlaku. Tujuan penyusunan buku perencanaan program dan anggaran Departemen Agama Tahun 2010 adalah tersusunnya data perencanaan

2

Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

program dan anggaran Departemen Agama sebagai upaya penyatuan pemahaman

terhadap

penyelenggaraan

pembangunan

agama

yang

dilaksanakan oleh Departemen Agama dengan menyertakan berbagai komponen yang terkait, baik internal maupun eksternal. Berbagai program yang akan direncanakan maupun telah direncanakan dan siap untuk dilaksanakan harus sedapat mungkin diupayakan untuk diketahui dan dipahami oleh pihak‐ pihak terkait demi kesuksesan pencapaiannya. Dalam rangka penyebaran informasi tersebut. Buku Perencanaan Program dan Anggaran 2010 ini mencoba memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai informasi seputar perencanaan program dan anggaran, Kebijakan‐kebijakan dan arah pembangunan agama melalui berbagai program‐ program yang direncanakan dan dianggarkan C. ALUR PENYAJIAN Buku Perencanaan Program dan Anggaran Departemen Agama Tahun 2010 ini disusun dengan alur penyajian sebagai berikut: Bab I memuat latar belakang, tujuan penyusunan serta sistematika penulisan. Bab II berisi tentang penjelasan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang mengelaborasi landasan hukum dan implikasinya terhadap pembangunan agama yang dikelola oleh Departemen Agama. Selain itu, bab ini juga memuat visi, misi cantata nilai Departemen Agama, kedudukan, tugas dan fungsi Departemen Agama serta arah dan prioritas kebijakan nasional Departemen Agama. Bab III merangkum tentang analisis kondisi terkini dan lingkungan strategik yang dihadapi Departemen Agama disertai dengan rumusan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi, sekaligus data dan informasi terkini yang menggambarkan kinerja program yang dikelola oleh Departemen Agama. Bab IV mencakup perencanaan program dan kegiatan tahun 2010 yang mengelaborasi tentang tugas dan fungsi dengan program prioritas Departemen


3

Agama disertai dengan rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010. Bab V membahas tentang profil anggaran Departemen Agama tahun 2010 yang dibutuhkan bagi pengelolaan program dan kegiatan pembangunan agama tahun 2010 dan tahun‐tahun selanjutnya. Bab VI berisi penutup yang secara umum menggambarkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

4


BAB II KERANGKA KEBIJAKAN DEPARTEMEN AGAMA Perencanaan program dan kegiatan tahun 2010 di Departemen Agama dilakukan dengan mengacu kepada 1) Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Departemen Agama, 3) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE‐2679/MK.02/2009 Tanggal 24 September 2009 27.238.717.517.000 tentang Pagu Definitif Tahun 2010. UU No. 17 Tahun 2003 menjelaskan dalam Bab III pasal 14 ayat (1) dalam rangka penyusunan rancangan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tahun berikutnya dan ayat (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Sedangkan KMA No. 85 Tahun 2008 menjelaskan bahwa untuk menjamin kegiatan perencanaan bidang agama dan keagamaan agar dapat berjalan efektif, efesien dan berdasarkan sistem penyusunan anggaran terpadu, berbasis kinerja dan penyusunan kerangka menengah maka diperlukan pembangunan bidang agama dan keagamaan dengan Sistem Perencanaan Departemen Agama yang menjadi pedoman bagi para pejabat satuan organisasi dan atau satuan kerja di lingkungan Departemen Agama. Berikutnya akan diuraikan mengenai kerangka kebijakan Departemen Agama mulai dari dasar hukum, visi, misi, tata nilai, kedudukan, tugas, dan fungsi, serta arah kebijakan yang akan ditempuh sehingga perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan dapat diimplementasikan. A. DASAR HUKUM Penyelenggaraaan pembangunan agama yang menjadi tanggung jawab Departemen Agama dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan dan perundang‐undangan yang berlaku. Peraturan dan perundang‐undangan yang melandasi Perencanaan Program dan Anggaran Departemen Agama antara lain adalah sebagai berikut: Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

5

1. UUD 1945; Bab XA, Hak Asasi Manusia PASAL 28 i menyatakan agama merupakan hak asasi manusia dan Bab XI tentang Agama pasal 29 ayat (1); negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; ayat (2) negara menjamin kemerdekaan tiap‐tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing‐masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dimanatkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang‐undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang‐kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai‐ nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 2. Undang‐Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk; Undang‐Undang ini antara lain mencantumkan bahwa ”Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”. Selanjutnya juga dicantumkan bahwa ”Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan

6


rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”. 3. Undang‐Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Dalam undang‐undang tersebut ditentukan prinsip‐prinsip atau asas‐ asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Selain itu juga dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing‐masing agamanya, dan di samping itu tiap‐tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang‐ undangan yang berlaku. 4. Undang‐Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Undang‐undang ini menyatakan bahwa pemerintah tidak mengelola zakat, tetapi berfungsi sebagi regulator, fasilitator, koordinator, dan pengawas. Pengelola zakat sesuai dengan undang‐undang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. 5. Undang‐Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); UU Sisdiknas ini menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk pembangunan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Selanjutnya UU Sisdiknas menempatkan Pendidikan Agama sebagai satu bagian tak terpisahkan dalam bagian utuh Sistem Pendidikan Nasional serta setara kedudukannya dengan sistem pendidikan lainnya. 6.

Undang‐Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Undang‐undang ini menjadi dasar hukum mengenai berbagai kegiatan terkait wakaf yang dilaksanakan untuk kemaslahatan umat. Dalam UU ini Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

7

menteri yang bertanggung jawab di bidang agama yaitu Menteri Agama mendapatkan mandat untuk menetapkan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Selanjutnya Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia wajib melakukan administrasi dan mengumumkan daftar harta benda wakaf. 7. Undang‐Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Undang‐ Undang ini merupakan penyempurnaan dari UU RI No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam UU ini juga disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan calon jamaah haji/jamaah haji. Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama. Selain undang‐undang pokok yang secara khusus mengatur tentang kegiatan keagamaan sebagaimana tercantum di atas, beberapa peraturan dan perundang‐undangan terkait penyelenggaraan negara yang bersifat umum juga menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan agama oleh Departemen Agama. Peraturan dan perundang‐undangan tersebut antara lain: 1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Undang‐Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 4. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme; 5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 7. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8


8. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004‐2009; 9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah; 10. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005‐2025 11. UU tentang APBN (UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007, UU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008, UU No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UUU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008; UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009, dll) 12. PP No. 20 Tahun 2004 tentang RKP; 13. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA‐KL; 14. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; 16. Perpres RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 ‐2009; 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 18. Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e‐Government; 19. Permenkeu No.571/KMK.06/2004 tentang Juknis Penyelesaian DIPA; 20. Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 21. SEB Menteri Negara PPN / Ka BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 0080/M.PPN/04/2009 dan SE‐1223/MK/2009 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2010, SE Menkeu No. SE‐1297/MK.02/2009 Tanggal 6 Juli 2009 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun 2010 22. PMA No. 32 Tahun 2005 tentang Renstra Departemen Agama; 23. PMA No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 24. PMA No. 8 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Departemen Agama; Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

9

25. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral. 26. KMA No. 85 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Departemen Agama; B. VISI, MISI DAN TATA NILAI Visi dan Misi Departemen Agama yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Departemen Agama menjadi garis besar arah tujuan pembangunan agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Visi dan Misi Departemen Agama dijabarkan sebagai berikut: Visi Departemen Agama: ”Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Misi Departemen Agama: 1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama 2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan 3. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji 5. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan 6. Memperkokoh kerukunan umat beragama 7. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia Tata Nilai dalam penyelenggaraan pembangunan agama menggambarkan bagaimana Departemen Agama menampilkan jatidirinya terhadap para stakeholder, termasuk juga seluruh anggota organisasinya. Tata nilai yang baik akan membentuk karakter yang baik terhadap pelayanan dan sistem manajemen 10


institusi Departemen Agama. Tata nilai yang dijunjung tinggi merupakan modal intrinsik yang sangat substansial bila dikaitkan dengan upaya mempertahankan keberlangsungan, mencapai tujuan dan memajukan penyelenggaraan pembangunan agama. Nilai‐nilai luhur yang menjadi nafas dalam penyelenggaraan Departemen Agama adalah: ikhlas beramal, amanah, profesional, kebersamaan, keteladanan, taat azas, dan visioner. Secara singkat, nilai‐nilai luhur tersebut dijabarkan sebagai berikut: •

Ikhlas Beramal: Ikhlas dalam pengabdian kepada masyarakat, negara dan bangsa serta mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

•

Amanah: Memiliki integritas, jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu mengemban kepercayaan.

•

Profesional: Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya, disiplin, kreatif dan inovatif.

•

Kebersamaan: Bekerjasama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai dan partisipasi aktif bagi kepentingan bangsa dan negara, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan.

•

Keteladanan: Berusaha melakukan hal yang baik sehingga menjadi contoh bagi yang lain.

•

Taat Azas: Mematuhi tata tertib, prosedur kerja dan peraturan perundangan.

•

Visioner: Memiliki etos kerja berpandangan jauh ke depan. Hubungan antara visi, misi dan tata nilai Departemen Agama dapat

digambarkan dalam sebuah skema, sebagai berikut Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

11

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN AGAMA Kedudukan, tugas dan fungsi Departemen Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 Pasal 1 menyebutkan: 1. Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Departemen Agama merupakan unsur pelaksana pemerintah; 2. Departemen dipimpin oleh Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam Pasal 2, tugas Departemen Agama adalah: Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Selanjutnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 PMA No. 3 Tahun 2006, dalam melaksanakan tugasnya Departemen Agama memiliki fungsi sebagaimana berikut ini: 12


1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang Keagamaan; 2. Pelaksanaan urusan Pemerintah di bidang keagamaan; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kehidupan keagamaan; 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden. D. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL DEPARTEMEN AGAMA Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2010 yang disampaikan oleh Presiden, dijelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009, telah ditetapkan 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yaitu: (1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (2) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda pembangunan tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda erat kaitannya dengan kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tahun 2005, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan setelah berakhirnya Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000–2004, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan nasional tahun 2005, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2005. Dalam RKP tahun 2006, tema pembangunan yang ditetapkan adalah “Reformasi menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskan Indonesia lebih aman, damai dan demokratis”. Sementara itu, untuk RKP tahun 2007, tema yang ditetapkan adalah “Meningkatkan kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Untuk RKP 2008, tema yang ditetapkan adalah “Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

13

pengangguran”. Sedangkan untuk RKP 2009, sebagai tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2004–2009, tema yang di tetapkan adalah “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Pengurangan Kemiskinan”. Untuk tahun 2010, kegiatan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2010, yaitu: Peroiritas 1 : Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, seeta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Perioritas 2 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Perioritas 3 : Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional. Perioritas 4 : Pemulihan ekonomi yang disukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. Perioritas 5 : Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim. Untuk Departemen Agama, pada masa mendatang paling tidak ada 5 fokus arah kebijakan Pembangunan Agama, yaitu: 1. Peningkatan, pemahaman, dan pengamalan pembinaan umat beragama; • Peningkatan dan perluasan pelayanan dan pembinaan keagamaan. • Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh agama. • Penataan pengelolaan dan peningkatan kualitas rumah ibadah. • Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan. • Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dana punia, kolekte, dll. serta profesionalitas pengelolaannya yang lebih berdaya guna bagi pembangunan masyarakat. • Refungsionalisasi KUA sebagai unit layanan terendah Departemen Agama di daerah. • Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika; pembinaan remaja usia nikah atau calon pengantin perlu dilakukan secara terprogram disamping pembinaan pasca nikah.

14


• Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan termasuk lembaga seperti LPTQ, LP2A, BKM, BAZ, LAZ, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI); • Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama. • Peningkatan tatakelola kepemerintahan di bidang agama 2. Peningkatan kualitas dan kerukunan umat beragama; •

Peningkatan harmonisasi dan keserasian sosial.

•

Pencegahan potensi konflik sosial keagamaan, penyelesaian konflik sosial dan pemulihan kondisi sosial pasca konflik.

•

Peningkatan wawasan multikultural di kalangan umat beragama.

•

Peningkatan kerjasama intern dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi.

•

Peningkatan kerjasama dengan majelis‐majelis agama untuk meluruskan dan membina kelompok/aliran/sekte sesuai dengan aqidah/kepercayaan dan ajaran agamanya masing‐masing.

3. Pemerataan dan Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; •

Peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah melalui penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta kelengkapan bahan ajar penyangga kurikulum yang memadai, pembudayaan agama pada satuan pendidikan disertai dengan penyelenggaraan ujian nasional pendidikan agama.

•

Peningkatan mutu madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

•

Pengembangan kurikulum pendidikan agama dan keagamaan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan IPTEK.

•

Peningkatan mutu Perguruan Tinggi Agama yang lebih relevan dan kompetitif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan IPTEK.

•

Perluasan layanan pendidikan non‐formal berbasis agama. Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

15

•

Perluasan layanan pendidikan keagamaan dengan memberdayakan rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

•

Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan.

•

Peningkatan mutu madrasah diniyah, pondok pesantren dll.

4. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah Haji •

Penetapan BPIH yang bersifat direct cost yang dikelola secara akuntabel dan penyediaan dana indirect cost melalui APBN/APBD.

•

Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan SISKOHAT.

•

Penerapan sistem proporsional untuk pemondokan di Saudi Arabia dan melakukan kontrak jangka panjang (multi years).

•

Peningkatan mutu pembimbing dengan memperketat kriteria, sistem penilaian dan pola pelatihan.

•

Penerapan sistem penyelenggaran haji yang lebih transparan dan akuntabel.

•

Penyederhanaan sistem bank penerima setoran yang lebih kompetitif.

•

Melakukan sistem sewa penerbangan yang lebih luas dan kompetitif.

•

Pengelolaan DAU yang lebih profesional dan akuntabel.

•

Penyusunan dan implementasi SOP (Standart Operational Procedure).

•

Optimalisasi potensi ekonomi haji.

5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik •

Pengembangan tata nilai dan budaya kerja.

•

Peningkatan kualitas perencaanan, pengelolaan dan pelaporan program dan anggaran.

•

Penataan regulasi dan standarisasi.

•

Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat.

•

Peningkatan sarana prasarana lembaga.

•

Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan penghargaan.

•

Peningkatan sistem pengawasan pelaksanaan program serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

16


•

Pengembangan e‐governance dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

•

Pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

•

Peningkatan citra publik Departemen Agama.


17

BAB III TELAAH LINGKUNGAN STRATEGIK DEPARTEMEN AGAMA A. GAMBARAN UMUM DEPARTEMEN AGAMA Sebagai Departemen yang tersentralisasi secara vertikal, Departemen Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai paraturan dan perundang‐undangan, Departemen Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai Nilai Tambah (added value) dalam mengisi tugas‐tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercermin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi struktural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para stakeholders baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya nilai tambah yang diharapkan dari Departemen Agama belum dapat terwujud dengan maksimal bila tanpa didukung peran serta dan koordinasi lintas sektoral. Hal ini dapat dilihat melalui penerbitan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 yang menegaskan tentang perlunya Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral. Instruksi ini berisi imbauan Menteri Agama kepada segenap jajarannya di daerah untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan agama di daerahnya masing‐masing. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Demikian pula struktur penganggaran program Departemen Agama dipilah berdasarkan organisasi, fungsi dan jenis belanja. Dengan kata lain, program‐program yang akan dijalankan oleh Departemen Agama struktur penganggarannya juga diatur oleh undang‐undang terkait. Secara umum cakupan ruang lingkup tugas Departemen Agama cukup besar. Menjelang tahun 2010, struktur anggaran Departemen Agama masih mencakup 5 fungsi, yaitu Fungsi Pelayanan Umum, Fungsi Agama, Fungsi Pendidikan, Fungsi Pariwisata & Budaya, dan Fungsi Perlindungan Sosial. 18


Selanjutnya penyelenggaraan pembangunan agama yang dilakukan oleh Departemen Agama dirinci ke dalam bentuk program‐program. Anggaran fungsi pendidikan pada tahun anggaran 2010 mencapai 23.853.444.795.000,‐ (87,57 %) dan lainnya yaitu fungsi agama, fungsi pelayanan unum, fungsi pariwisata dan budaya dan fungsi perlindungan sosial semuanya digabungkan berjumlah 3.385.272.722.000,‐, (12,43 %) total anggaran Departemen Agama tahun 2010 adalah 27.238.717.517.000,‐, Untuk fungsi agama yang menjadi inti dari tugas dan fungsi Departemen Agama sendiri relatif yaitu berjumlah 913.075.700.000,‐ (3,35 %). Kecilnya anggaran Departemen Agama untuk fungsi agama secara mikro menjadi beban tersendiri bagi Departemen Agama. Secara makro berimplikasi kepada publik atau pemerintah yang dalam hal ini Departemen Agama belum dapat mewujudkan secara maksimal tentang terciptanya kondisi keserasian, keselarasan dan kebersamaan masyarakat dalam pemenuhan kehidupan beragama. Faktor implikasi negatif dari kecilnya anggaran fungsi agama bukan mustahil akan berbias semu terhadap Departemen Agama, padahal indikator penilaian keberhasilan Departemen Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi agama bukan hanya ditentukan oleh subyektivitas Departemen Agama itu sendiri, melainkan banyak korelasi substansi lain yang berhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu untuk anggaran Departemen Agama untuk Fungsi Agama menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. B. KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL Arus pembangunan global yang gencar dilaksanakan masyarakat dunia, secara substansial turut mempengaruhi arah pembangunan nasional secara umum. Perubahan kondisi politik, krisis ekonomi, perkembangan sosial budaya, serta kemajuan teknologi turut mempengaruhi kondisi pembangunan agama secara nasional. Kesepakatan tujuan pembangunan dalam millenium (Milenium Development Goals/MDGs) 2015 yang diikuti oleh 192 negara memuat isu‐isu strategis yang menjadi acuan dan harus dipecahkan secara bersama oleh negara‐ negara di dunia termasuk Indonesia. Isu‐isu strategis MDGs 2015 tersebut: Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

19

1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan 2. Meningkatkan pendidikan dasar 3. Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Penurunan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainya 7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Selain MDGs, komitmen untuk memperbaiki situasi global juga dicanangkan oleh UNESCO dalam paradigma baru dalam pembangunan pendidikan. Saat ini UNESCO mencantumkan paradigma baru dengan apa yang disebut sebagai pendidikan bagi pembangunan yang berkelanjutan (education for sustainable development). Apa yang diharapkan dari paradigma ini adalah bahwa sektor pembangunan pendidikan di seluruh dunia harus merespons tiga isu besar dalam pembangunan saat ini sekaligus mencerminkan relevansinya. Tiga isu tersebut adalah: 1) pembangunan ekonomi, 2) pembangunan sosial budaya, dan 3) pembangunan lingkungan hidup. Kesepakatan MDGs dan arahan UNESCO sebagai komitmen masyarakat dunia memberikan dampak besar bagi Departemen Agama dalam melaksanakan pembangunan agama dan pendidikan. Setidaknya terdapat empat sektor utama pembangunan di Departemen Agama yang kini harus mengikuti berbagai tuntutan komitmen global, yaitu : 1) perluasan dan pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan dasar, 2) pengarusutamaan dan pemberdayaan gender, 3) Memerangi HIV/AIDS, dan 4). Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Selain berbagai kesepakatan di atas, aras globalisasi juga mempengaruhi substansi, fokus, dan penyelenggaraan pembangunan agama. Kaburnya batas sebuah negara yang diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat pembangunan di bidang agama harus menginisiasi berbagai strategi alternatif sehingga berbagai dampak negatif dari globalisasi dapat dikendalikan. Kondisi ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, budaya dan sebagainya pada 20


suatu negara kini kian dipengaruhi oleh kondisi negara‐negara lainnya. Kebijakan suatu negara juga saling mempengaruhi dengan kondisi maupun kebijakan negara lainnya. Pelemahan ekonomi dunia yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju serta berjatuhannya raksasa‐ raksasa industri di negara‐negara maju pada akhirnya juga berdampak pada pembiayaan penyelenggaraan pembangunan agama. Gambar 1. Proyeksi Pertumubuhan Negara di Dunia

Sumber: Paparan Menkeu pada peluncuran buku “Pedoman Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran” di Jakarta, 14 Juli 2009

Tugas dan fungsi Departemen Agama mempunyai korelasi langsung dengan kepentingan publik, dimana situasi dan kondisi publik saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan internal dan mendasar antara lain seperti krisis ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran dan bencana alam. Dampak dari permasalahan semua itu akan menjadi beban bagi pelaksanaan tugas dan Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

21

fungsi Departemen Agama. Diperkirakan, beban sebagaimana tersebut masih akan berlangsung sampai tahun 2014. Sejumlah tantangan yang disebabkan oleh kondisi eksternal yang juga turut menjadi perhatian bagi Departemen Agama antara lain : 1. Kondisi ekonomi yang belum mapan mengakibatkan kesejahteraan rakyat yang belum merata penyebarannya dan munculnya berbagai masalah sosial mendasar seperti pengangguran dan kemiskinan, kondisi politik yang kadang tidak stabil pada beberapa wilyah dan konflik sosial di berbagai daerah, kemudian ditambah juga dengan berbagai bencana alam. 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai antara lain dengan rendahnya hasil‐hasil pendidikan yang belum mampu memenuhi hak‐hak dasar warga negara, masih tingginya angka buta aksara dan disparitas tingkat pendidikan kelompok mampu dan penduduk miskin kota dan desa. 3. Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang masih rendah, tercermin dengan masih tingginya angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan rentan penyakit akibat kekurangan gizi. 4. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan kuantitas penduduk, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak‐hak reproduksi, masih tingginya usia kawin muda dan kurangnya penyuluhan agama terhadap calon pengantin. 5. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan dan terjadinya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio‐kultural masyarakat. 6. Munculnya konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan yang diakibatkan adanya kebijakan yang cenderung berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan berakibat lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum.

22


7. Tingginya angka HIV/AID, malaria dan penyakit lainnya yang telah masuk tidak hanya pada lingkungan masyarakat tetapi juga untuk lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren 8. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih lebar terutama antara Jawa – luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara kota – desa. 9. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terutama pada daerah‐daerah terpencil termasuk melakukan rehabilitasi terhadap kondisi infrastruktur yang telah rusak. Sementara itu jumlah umat beragama yang dilayani terus berkembang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah. Jumlah pemeluk agama sampai tahun 2005 berdasarkan data statistik yang diterbitkan BPS tahun 2005 berjumlah 213.375.287 jiwa, dengan rincian: pemeluk agama Islam 189.014.015 (88,58%), pemeluk agama Kristen 12.356.404 (5,79%), pemeluk agama Katolik 6.558.541 (3,07%), pemeluk agama Hindu 3.697.971 (1,73%), pemeluk agama Budha 1.299.565 (0,61%), pemeluk agama Kong Hu Cu 205.757 (0,10%) dan lainnya 243.034 (0,11%). Jumlah pemeluk agama seperti gambaran data tesebut, dilihat dari satu sisi sebagai subjek pembangunan adalah merupakan peluang yang dapat digerakkan untuk kemajuan pembangunan bangsa, namun sebagai objek pembangunan yang sangat majemuk maka diperlukan kearifan dalam penetapan kebijakan‐kebijakan termasuk kebijakan pada sektor agama. Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

23

Tabel 1 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2005

No 1 2 3 4 5 6 7

Agama

Jumlah Penduduk

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Kong Hu Cu Lainnya Jumlah

%

189.014.015 12.356.404 6.558.541 3.697.971 1.299.565 205.757 243.034

88,58 5,79 3,07 1,73 0,61 0,10 0,11

213.375.287

100

Sumber BPS: SUPAS 2005 Cat: Sesuai hasil SUPAS Tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 218.868.791 orang, namun yang tercatat dengan karakteristiknya hanya 213.375.287 orang.

Grafik 1 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2005

24


Tabel 2 Jumlah Penduduk per‐Propinsi Menurut Agama Tahun 2005 Agama No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Propinsi Nanggroe Aceh darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Irian Jaya Barat Papua

Total Persentase

Islam

Katholik

8.358.192 451.977 4.455.251 38.308 4.233.592 67.024 2.523.542 22.323 6.620.135 34.954 1.515.510 5.421 6.779.663 63.975 898.293 15.012 1.093.678 41.563 7.767.369 361.308 38.034.636 292.367 30.978.227 331.017 3.088.209 149.927 35.280.993 263.526 8.639.722 109.773 394.691 14.220 4.072.265 8.362 367.495 2.312.817 2.369.403 1.040.616 1.409.100 34.275 3.172.912 20.251 2.416.490 130.179 608.192 72.812 1.827.896 27.311 7.509.495 132.560 1.871.779 24.061 902.133 1.599

Protestan

Hindu

Budha

Kong hu chu

Lainnya

Total

2.615.014 59.178 189.709 62.457 44.736 17.562 70.833 11.638 80.854 414.393 472.996 502.334 89.718 369.227 135.305 33.968 6.410 1.463.969 363.841 335.324 23.137 269.643 1.403.512 348.172 701.105 25.901 10.425

12.243 715 3.097 324 36.126 6.727 152.715 682 1.771 11.367 23.165 22.923 5.036 92.875 4.866 2.926.887 57.879 1.558 2.048 75.652 33.174 12.662 25.783 77.097 61.483 38.061 5.239

243.382 604 61.896 14.718 30.393 1.066 36.882 72.849 47.337 235.111 51.948 48.047 3.962 40.919 92.351 7.551 24.618 1.520 212.639 0 16.387 9.200 1.932 5.522 36.779 677 544

3.655 1.608 5.333 3.852 1.064 0 176 44.354 7.746 45.839 11.739 7.451 0 5.578 2.916 614 161 1.228 53.118 491 1.430 1.819 426 963 2.028 218 75

4.524 146 2.755 0 237 0 328 0 62 3.860 124 6.115 243 4.989 23.218 161 0 94.595 1.152 58.184 4.122 881 8.360 4.008 13.673 0 0

11.688.987 4.555.810 4.563.406 2.627.216 6.767.645 1.546.286 7.104.572 1.042.828 1.273.011 8.839.247 38.886.975 31.896.114 3.337.095 36.058.107 9.008.151 3.378.092 4.169.695 4.243.182 4.042.817 1.913.026 3.271.413 2.840.874 2.121.017 2.290.969 8.457.123 1.960.697 920.015

79.912 11.285

583.654 208.270

3.613 347

316 95

696 148

10.131 0

1.249.212 881.867

592.540 399.806 189.014.015 6.558.541 88,58% 3,07%

1.443.119 12.356.404 5,79%

1.856 3.697.971 1,73%

320 1.299.565 0,61%

1.031 205.757 0,10%

1.166 243.034 0,11%

2.439.838 213.375.287 100%

570.890 661.722

Sumber BPS: SUPAS 2005 Cat: 1. Sesuai hasil SUPAS Tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 218.868.791 orang, namun yang tercatat dengan karakteristiknya hanya 213.375.287 orang. 2. Jumlah penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum termasuk (ada pendataan tersendiri setelah tsunami). Dimungkinkan setelah pendataan total jumlah penduduk akan bertambah 3. Sulawesi Barat masuk ke Sulawesi Selatan dan Irian Jaya Barat masuk ke Papua


25

Sesuai dengan Rancangan Undang‐Undang (RUU) tentang APBN tahun 2010, telah terjadi perubahan signifikan pada indikator ekonomi makro yang menjadi dasar perhitungan APBN tahun 2010 tersebut. Asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8 % turun menjadi 6,4 %, inflasi 6 % menjadi naik 6,5 %, nilai tukar rupiah Rp. 9.100,‐ per US$ naik dalam kisaran mencapai Rp 12.000,‐ per US$, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 40‐60 per barel berubah menjadi US$ 50‐70 per barel. Berdasarkan angka perubahan tersebut di atas maka pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap APBN 2010 Pemaparan kondisi APBN dalam buku ini dimaksudkan mempunyai korelasi yang sangat erat kaitannya dengan tersedianya anggaran Departemen Agama. Secara mikro bahwa besaran APBN termasuk kebijakan tentang pengelolaannya akan mempengaruhi pula alokasi dan pengelolaan besaran anggaran di lingkungan Departemen Agama. APBN 2010 mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat dari berbagai faktor penyebab baik internal maupun eksternal, antara lain fluktuasinya harga minyak mentah di pasar dunia, krisis ekonomi di Amerika yang berdampak kepada terhambatnya investasi di dalam negeri, eksport komoditi, ditariknya modal dari dalam negeri, pemutusan hubungan kerja, meningkatnya jumlah pengangguran, bencana alam, tingginya angka kemiskinan, dipacunya modal ke sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Tekanan ini berdampak kepada belanja pemerintah pusat dan daerah yang harus diberikan sesuai kemampuan dan skala prioritas. Di sisi lain, penerimaan APBN yang berasal dari pendapatan dalam negeri dan hibah masih mengalami fluktuatif akibat dampak dari krisis ekonomi sebagaimana tersebut di atas dan antara lain mengharuskan kepada pemerintah untuk melakukan efesiensi dan efektivtas terhadap sumber‐sumber yang ada. Penerimaan negara itu terdiri dari : 1. Penerimaan Negara dan Hibah: a. Penerimaaan Dalam Negeri : 1) Pajak dalam negeri (pajak penghasilan migas dan non migas) 2) Pajak pertambahan nilai 3) Pajak bumi dan bangunan 4) BPHTB 5) Cukai 26


6) Pajak lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional 1) Bea masuk 2) Pajak/pungutan eksport c. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1) Penerimaan sumber daya alam (migas dan non migas) 2) Bagian laba BUMN 3) PNBP lainnya d. Hibah Sementara itu, terhadap belanja pemerintah juga agar ditekan dengan menstandarisasikan kebutuhan dan bukan melakukan belanja yang berada di luar kemampuan. Oleh karenanya terhadap belanja pemerintah termasuk belanja barang dan investasi perlu dilakukan penghematan dan penajaman sesuai skala prioritas yang tersedia. Adapun belanja pemerintah itu terdiri dari : 1. Belanja Negara : a. Belanja Pemerintah Pusat : 1) Pembayaran bunga utang (utang dalam negeri dan luar negeri) 2) Subsidi (BBM dan non BBM) b. Belanja Pemerintah Daerah 1) Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK) 2) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian c. Surplus/Defisit Anggaran Untuk melihat struktur APBN 2010 dengan jelas, berikut ini dipaparkan tabel kondisi APBN 2010 sesuai RUU tentang APBN 2010 Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

27

Tabel 3. Struktur APBN 2010 RINCIAN

JUMLAH

I. PENERIMAAN 1

2

3

Penerimaan Pajak Pajak Dalam Negeri

Rp

702.033.879.000.000

Pajak Perdagangan Internasional

Rp

27.131.358.000.000

Penerimaan Sumber Daya Alam

Rp

111.453.864.164.000

Laba BUMN

Rp

23.005.143.000.000

PNBP lainnya

Rp

36.719.144.708.000

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Rp

9.710.892.317.000

Penerimaan Bukan Pajak

Rp

729.165.237.000.000

Rp

180.889.044.189.000

Penerimaan Hibah

Rp

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara

Rp

911.475.781.189.000

1.421.500.000.000

II. BELANJA 1

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Rp

699.688.128.265.000

2

Anggaran Belanja Ke Daerah

Rp

309.797.580.800.000

Rp

1.009.485.709.065.000

Dana Perimbangan

Rp

292.979.552.000.000

- Dana Bagi Hasil

Rp

76.586.089.800.000

- Dana Alokasi Umum

Rp

195.805.611.700.000

- Dana Alokasi Khusus

Rp

20.587.850.500.000

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Rp

16.818.028.800.000

- Dana Otonomi Khusus

Rp

8.878.028.800.000

- Dana Penyesuaian

Rp

7.940.000.000.000

Jumlah Anggaran Belanja Negara Selisih/Defisit Anggaran Rp 911,475,781,189,000 - Rp 1,009,485,709,065,000 = ,

Pembiayaan Dalam Negeri

Rp

Pembiayaan Luar Negeri

Rp

(9.881.507.577.000)

- Pendapatan Jasa KUA

Rp

58.574.400.000

- Pendapatan Pendidikan Depag

Rp

345.995.352.000

Rp

(98.009.927.876.000)

107.891.435.453.000

Catatan tambahan : *

PNBP Dep. Agama

Rp

404.569.752.000

* APBN Dep. Agama 2010 sebesar Rp. 27.238.717.517.000,- (3,89%) dari Belanja Pemerintah Pusat Rp. 699,688,128,265,000 * Besar defisit Rp. 98.009,927,876,000,- adalah (9,71% ) dari Anggaran Pendapatan Negara Rp. 911.475.781.189.000,- sehingga penggunaan anggaran belanja hanya 90,29% dari Anggaran * Anggaran Pendidikan 20% x Rp.1,009,485,709,065,000,- = Rp. 201,930,649,204,000,- dibagi A. Daerah = Rp.122,799,656,400,000,B. Pusat = Rp. 79,130,992,804,000,- dibagi a. Diknas = Rp. 51,514,324,253,000,- b. Dep. Agama = Rp. 22,695,365,732,000,c. K/L lainnya = Rp.3,194,020,222,000,- d. Bag. Anggaran 999 = Rp. 1,727,282,597,000,Rocan, ... September 2009

C. KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL Di lingkungan internal Departemen Agama, masih banyak faktor yang harus dibenahi agar pembangunan bidang agama dapat mencapai sasaran sesuai yang ditetapkan. Di bidang sumber daya manusia, sebagian pegawai Departemen Agama belum dapat melaksanakan tugasnya masing‐masing. Kelemahan tersebut terjadi antara lain karena rekrutmen pegawai belum 28


berjalan sesuai tuntutan paradigma baru yang berkembang dan belum berdasarkan analisis jabatan yang cermat. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan skill yang dimiliki (the right man on the wrong place) menyebabkan pegawai tidak cakap dalam menyelesaikan tugasnya. Selain lemahnya kualitas sumber daya manusia pegawai Departemen Agama, dari segi kuantitas pegawai memang besar tetapi ternyata besaran tersebut belum sesuai dengan kebutuhan, sebagai contoh; kebutuhan jumlah tenaga guru masih dirasa kurang. Tenaga guru untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah sejauh ini dirasakan belum memadai. Demikian juga untuk guru‐guru agama di sekolah umum masih perlu ditambah. Kondisi yang sama juga dialami oleh dunia pendidikan Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha. Walaupun setiap tahun pengangkatan tenaga guru diutamakan, utamanya pengangkatan tenaga guru honorer yang mengalami hambatan. Jumlah guru honorer yang diangkat belum memenuhi dari yang diusulkan. Hal ini juga berpengaruh terhadap mutu pendidikan anak serta mentalitas bangsa. Dari sisi lain, permasalahan di bidang pendidikan terjadi karena distribusi atau penyebaran tenaga administrasi kurang merata. Oleh karena itu, selain perlunya peninjauan penyebaran tenaga administrasi, juga perlu usaha untuk peningkatan tenaga administasi menjadi pegawai fungsional atau sebaliknya membatasi tenaga fungsional yang akan beralih profesi ke tenaga administrasi. Proses kesetaraan guru agama, sertifikasi guru, tunjangan profesi masih belum selesai. Ditamabah lagi untuk guru agama NIP 13 yang belum jelas apakah masuk ranah Departemen Agama atau ranah Departemen Pendidikan Nasional. Padahal batas waktu sertifikasi bagi guru agama yang belum sertifikasi itu diperkirakan sampai dengan tahun 2014, sesudahnya semua guru agama yang yang diangkat harus sudah memiliki sertifikasi. Artinya ke depan kualitas guru memang diharapkan mumpuni dan semakin sarat dengan profesionalitas. Minimnya jumlah sumber daya manusia yang melayani bidang sosial keagamaan juga dapat dilihat pada kurangnya jumlah tenaga penyuluh keagamaan. Padahal, di beberapa daerah terpencil dimana sarana pendidikan agama dan keagamaan sangat terbatas, maka peran tenaga penyuluh sangat signifikan dalam memberikan bimbingan keagamaan. Sementara, kebijakan Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

29

pembinaan kepegawaian terhadap tenaga penyuluh yang sudah ada juga tidak mendorong terbangunnya etos kerja. Sebagian tenaga penyuluh yang ada masih berstatus honorer dan jumlah honor penyuluh yang mereka terima sesuai DIPA Departemen Agama sangat kecil dan masih sangat jauh dari kelayakan standar upah minimum regional, yaitu Rp. 100.000,‐/orang bulan. Sehingga penghasilannya sangat tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Secara manusiawi, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas sebagai penyuluh agama. Data Penyuluh Agama PNS (Pinmas 2005) berjumlah 13.765 terdiri : Islam 2.137, Kristen 4.858, Katolik 2.547, Hindu 1.145 dan Buddha 3.078. Sementara jumlah Penyuluh Agama Non PNS pada kegiatan prioritas RKP Departemen Agama tahun 2009 berjumlah 90.510. Permasalahan lain terdapat pada pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam yaitu di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Data tentang pendidikan keagamaan Islam menyebutkan bahwa jumlah siswa/santri terdiri dari 7.038.661 orang, 58.6723 lembaga yang mencakup: Salafiyah 8.001 lembaga, Ashriyah 3.881 lembaga, Kombinasi 9.639 lembaga, Madin dalam Pontren sebanyak 8.485 lembaga dan Madin di luar Pontren sebanyak 28.617 lembaga. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan telah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Namun demikian penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tersebut belum selesai (dalam proses), sehingga untuk proses membuat nomenklatur dan akun di Departemen Keuangan masih memerlukan waktu yang cukup lama. Padahal bila dilihat dari korelasi sisi analisis makro PP 55 Tahun 2007 dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya sudah memuat dan mengatur menyeluruh aspek pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, PP 55 Tahun 2007 terlepas dari UU Nomor 20 Tahun 2003. Dimungkinkan, dimana terjadi perubahan iklim political will, maka Departemen Agama hanya mengelola Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kondisi inilah yang perlu diantisipasi oleh internal Departemen Agama. Dari analisis row materials (data mentah) ini, tentunya akan berdampak kepada beban dan kinerja Departemen Agama yang masih sangat memerlukan 30


perhatian ke depan. Terbukti dengan dipaparkannya hasil dari pemeriksaan BPK tahun terakhir ini bahwa Departemen Agama masih Disclaimer. Dengan kata lain, tuntutan untuk menuju remunerisasi di Departemen Agama belum terpenuhi. Jadi artinya ketatalaksanaan dan kinerja sumber daya manusia di lingkungan Departemen Agama menjadi fokus prioritas untuk ditingkatkan guna mengisi pembangunan yang berkelanjutan. Selain masalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Departemen Agama, sarana dan prasarana kantor masih banyak yang memperihatinkan. Sebagai gambaran, Kantor Urusan Agama, khususnya di luar Jawa, masih banyak yang belum memiliki kantor yang memadai, apalagi dengan adanya pemekaran wilayah maka penambahan gedung/kantor itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar‐tawar lagi. Begitu pula terhadap kebutuhan gedung Balai Nikah yang layak merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kebutuhan masyarakat agamis. Masyarakat melaksanakan proses administrasi pernikahan dan bahkan akad nikah banyak dilakukan di gedung Balai Nikah. Jadi dilihat dari sisi kebutuhan, tugas dan fungsi Kantor Departemen Agama Kecamatan (KUA) merupakan ujung tombak pelayanan Departemen Agama yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Pelayanan terhadap jamaah haji sering kali dianggap sebagai barometer pelayanan dari Departemen Agama, di samping itu penyelenggaraan ibadah haji juga membawa nama baik dan martabat bangsa. Namun setiap musim haji sering kali muncul permasalahan karena terbatasnya sarana dan prasarana, dan khususnya kuantitas sumber daya manusia yang bermuara kepada kinerja institusi haji yang masih memerlukan peningkatan, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen. Hal ini dimaksdukan guna masyarakat pengguna haji memperoleh pelayanan optimal. Berbagai kondisi yang ada di lingkungan internal Departemen Agama seperti tergambar di atas, menjadi satu tantangan agar pembangunan bidang agama mampu meminimalisasi kekurangan dan kelemahan yang ada di satu sisi serta di lian sisi agar mempertahankan potensi yang selama ini menjadi pendukung bagi suksesnya pembangunan bidang agama. Oleh karenanya peningkatan anggaran Departemen Agama untuk fungsi agama sebagai salah Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

31

satu solusi peningkatan kinerja menjadi prioritas kebutuhan yang tidak bisa ditawar‐tawar. Dengan melihat kondisi APBN 2010 sebagaimana tersebut di atas, maka dimaklumi terhadap alokasi anggaran di 76 kementerian/lembaga rata‐rata tidak mengalami kenaikan yang signifikan bahkan terjadi menurun. Akan tetapi untuk Departemen Agama terjadi kenaikan, besaran kenaikan tersebut mencapai

2,18%,

yaitu

dari

anggaran

tahun

2009

sebesar

Rp.26.656.600.559.000,‐ naik di tahun 2010 menjadi 27.238.717.517.000,‐ Sehubungan hal itu, dengan melihat visi, misi, tugas pokok dan fungsi Departemen Agama serta melakukan analisis faktor internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan dan peluang, ancaman) dan mengamati hasil evaluasi kinerja Departemen Agama tahun 2009 maka untuk tahun anggaran 2010 Departemen Agama tetap akan melanjutkan penajaman terhadap Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan melalui program‐program dan skala prioritas kegiatan. Hal ini dimaksudkan, disamping untuk menuntaskan kegiatan yang tertinggal dan mengantisipasi kebutuhan ke depan sesuai dinamika dan kondisi tuntutan global. Sesuai Renstra 2010 ‐ 2014 diperkirakan pemerintah masih menghadapi pertumbuhan ekonomi yang belum menggembirakan, mengingat sektor riil, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pertambangan dan energi yang mempunyai korelasi langsung pada tingkat kesejahteraan dan kualitas manusia Indonesia terkena dampak krisis ekonomi global. Tahun 2010, Pemerintah masih akan memberlakukan kebijakan penekanan pengeluaran terhadap government expenditure atau belanja pemerintah, melanjutkan program dan atau pekerjaan fisik yang masih tersisa, penertiban belanja pegawai, penertiban akun. Kebijakan APBN 2010 tidak banyak mengalami perubahan signifikan dari APBN 2009, kecuali untuk sektor pendidikan dan program bantuan/subsidi. Untuk sektor pendidikan pemerintah berupaya memenuhi amanat Undang‐Undang Dasar (amandemen) tentang penyediaan dana pendidikan sebesar minimal 20 % dari APBN/APBD. Belanja pemerintah lainnya masih harus dicadangkan untuk menutupi dampak bencana alam dan peningkatan hidup rakyat miskin, 32


mengatasi peningkatan jumlah pengangguran akibat krisis global ekonomi serta menutup pembayaran hutang luar negeri. Oleh karena itu, secara umum anggaran tahun 2010 kementerian/lembaga tidak banyak mengalami peningkatan yang signifikan kecuali pada kementerian/lembaga yang mengelola pendidikan. Kebijakan pemerintah tentang alokasi kenaikan anggaran pendidikan melaui pengikatan program/kegiatan di dalam RKP memberikan implikasi positif terhadap penerimaan total anggaran Departemen Agama tahun 2010 sehingga mengalami peningkatan yang semula sebesar Rp. 26.656.600.559.000,‐.(2009) menjadi Rp 27.238.717.517.000,‐ (2010) atau naik 2,18 %. Tabel 4. Struktur Anggaran Departemen Agama Tahun 2009 dan Tahun 2010

*) Anggaran 2010 merupakan Pagu Definitif berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE‐2679/MK.02/2009 Tanggal 24 September 2009

Jika dikaji lebih jauh, penyebab kenaikan anggaran Departemen Agama itu juga dipengaruhi antara lain oleh beberapa kebijakan berikut: 1. Kenaikan gaji PNS, TNI, POLRI sebesar 5% dari gaji pokok yaitu sebesar Rp. 874.464.781.000,‐; Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

33

2. Kenaikan uang makan PNS (dari Rp. 15.000,‐/hari kerja menjadi Rp. 20.000,‐ /hari kerja) sebesar Rp. 657.315.793.000,‐; 3. Kenaikan uang lauk pauk TNI/POLRI (dari Rp. 35.000,‐/hari menjadi Rp. 40.000,‐/hari) sebesar Rp. 1.416.046.140.000,‐ 4. Tambahan pagu penggunaan PNBP pada beberapa K/L sebesar Rp. 1.014.532.253.000,‐ 5. Tambahan pagu hibah sebesar Rp. 27.686.000.000,‐ 6. Tambahan anggaran pendidikan sesbesar Rp. 5.766.300.000.000,‐ yang diberikan kepada K/L yang melaksanakan fungsi pendidikan; 7. Tambahan pagu hasil optimalisasi pada beberapa K/L sebesar Rp. 2.835.900.000.000,‐ Grafik 2 Perkembangan Anggaran Departemen Agama Tahun 2000 – 2010

*) Anggaran 2010 merupakan Pagu Definitif berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE‐ 2679/MK.02/2009 Tanggal 24 September 2009

34


Dengan memperhatikan perkembangan data time series selama sepuluh tahun terakhir ini pada grafik 2 di atas tentang data time series sepuluh tahun anggaran Departemen Agama sejak tahun 2000 – 2010 telah terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan. Kenaikan anggaran sebagaimana tersebut, atas perjuangan dan bantuan seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama Pusat dan Daerah terutama dalam membantu tersedianya bahan/data untuk penyusunan program, anggaran dan kegiatan Departemen Agama serta intensifikasi kinerja perencana yang berkualitas.

Pendekatan strategi dan kebijakan Departemen Agama dalam penyusunan kebutuhan anggaran menggunakan pendekatan strategi kebutuhan fungsi yaitu Pendekatan Fungsi Pendidikan dan Fungsi Agama. Kebutuhan kedua fungsi ini tetap terus disampaikan Departemen Agama kepada Pemerintah melalui Bappenas, Departemen Keuangan, DPR, praktisi‐praktisi dan tokoh masyarakat untuk meyakinkan Pemerintah bahwa Departemen Agama tetap membutuhkan kenaikan anggaran pada tahun 2010 – 2014 terutama untuk anggaran Fungsi Agama, mengingat beban Departemen Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di era globalisasi ini cukup berat, khususnya untuk fungsi agama, sehingga korelasi terhadap isu‐isu strategis nasional dan internasional Sedangakan isu nasional yang menjadi kebutuhan mendasar internal Departemen Agama bagi seluruh jajaran Departemen Agama pusat dan daerah untuk mengisi pembangunan bangsa dapat dijabarkan sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut: 1. Penanggulangan dampak negatif globalisasi, modernisasi dan reformasi 2. Internalisasi nilai‐nilai demokrasi dan HAM 3. Indikator pembangunan bidang agama 4. Peningkatan pelayanan peribadatan 5. Perluasan wawasan dan peningkatan pendalaman keagamaan 6. Pengembangan data dan informasi kegamaan 7. Pemantapan hubungan dan kerukunan antar umat beragama Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

35

8. Pemberdayaan dan peningkatan peran tempat ibadah dan lembaga keagamaan 9. Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan 10. Peningkatan sarana keagamaan 11. Peningkatan kualitas keluarga sakinah / sukinah / hita sukaya, bahagia dan masyarakat madani 12. Pemberdayaan umat melalui mobilisasi potensi zakat, wakaf produktif dan dana keagamaan lainnya 13. Peningkatan fungsi budaya dan rekreasi bidang agama melalui program pengembangan budaya dan rekreasi yang bernuansa religius 14. Penguatan kelembagaan, peningkatan pegarusutamaan gender dan perlindungan anak. 15. Penelitian agama dan keagamaan 16. Peningkatan dan penguatan kelembagaan 17. Peningkatan kinerja dan kualitas sumberdaya manusia

36


BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 2010 DEPARTEMEN AGAMA A. PROGRAM DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2010 Dalam rangka penyusunan program tahun 2010, Departemen Agama terus melakukan upaya sinkronisasi program dan anggaran pada jajaran eselon I dan II, penajaman program dan kegiatan dan pembangunan yang berkorelasi dengan pembangunan daerah serta pengurangan kegiatan yang duplikasi di tingkat pusat dengan tingkat daerah. Hal ini ditujukan agar program Departemen Agama dapat lebih efisien dan memenuhi asas kesinambungan dan saling berkait menuju pencapaian visi dan misi Departemen Agama. Tahun 2010 Departemen Agama tetap memprioritaskan penekanan kenaikan anggaran untuk fungsi pendidikan dan fungsi agama, namun mengingat kondisi APBN masih fluktuatif maka Departemen Agama paling tidak berupaya mempertahankan posisi perolehan anggaran sama seperti tahun 2009. Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Departemen Agama menjalankan 5 fungsi dan 21 program, yaitu sebagai berikut : 1. Fungsi Pelayanan Umum, 6 program : a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan d. Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik f.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

2. Fungsi Pariwisata dan Budaya, 1 program : a. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 3. Fungsi Agama, 5 program : Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

37

a. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama b. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai‐Nilai Keagamaan c. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama d. Program Penelitian dan Pengembangan Agama e. Program Pengembangan Lembaga‐Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Agama 4. Fungsi Pendidikan, 8 program : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini b. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun c. Program Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Pendidikan Tinggi f.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan h. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 5. Fungsi Perlindungan Sosial, 1 program : a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak B. KEGIATAN PRIORITAS DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2010 Dalam rangka pencapaian target, sasaran, dan output program/kegiatan prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2010, K/L termasuk di dalamnya Departemen Agama diminta untuk mengupayakan peningkatan efisiensi dan optimalisasi pagu dengan tidak melakukan pengurangan/pergeseran terhadap: 1. Kegiatan‐kegiatan yang tertuang dalam fungsi pendidikan untuk kegiatan selain fungsi pendidikan di luar pendidikan kedinasan; 2. Kegiatan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2010;

38


3. Kegiatan yang secara langsung dapat mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan UKM, yaitu: Kluster I : Bantuan dan perlindungan sosial kelomok sasaran. Kluster II : Pemberdayaan masyarakat. Kluster III : Pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dan kegiatan‐kegiatan yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja, mendorong investasi dan ekspor. 4. Pembayaran gaji (kode kegiatan 0001); 5. Pembayaran operasional dan pemeliharaan perkatoran minimum (kode kegiatan 0002); 6. Belanja yang bersumber dari PNBP; 7. Belanja yang bersumber dari PHLN, Pinjaman Dalam negeri, dan Rupiah Murni Pendampingnya, serta sudah ada Loan Agreement dan bersifat mengikat. Untuk Departemen Agama kegiatan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2010 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 7 Alokasi Anggaran Kegiatan Prioritas Tahun 2010 Rp. 10.442.582.635.000 FUNGSI AGAMA

JUMLAH (Rp.) 387.193.000

A

245.400.000

NO I

(ribuan rupiah)

FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

Program Pelayanan Kehidupan Beragama 1) 2) 3)

B

VOLUME

HARGA SATUAN

Operasional KUA untuk Pelayanan Nikah Rehabilitasi KUA Pelayanan Ibadah Haji & Umrah dan Pengawasan Haji

Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan 1) Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS (@ Rp.100.000 OB)

5.025

unit

12.000

60.300.000

500

unit

90.000

45.000.000

210.000

jamaah

140.100.000

108.612.000 90.510

orang

1.200

108.612.000


39

C

Program Kerukunan Umat Beragama 1)

Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama - Tk.Propinsi - Tk.Kabupaten

2)

D

II

33

/FKUB

30.000

990.000

150

/FKUB

25.000

3.750.000

Bantuan Operasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama - Tk.Kabupaten/Kota

3)

14.381.000

Bantuan Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik

Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 1) Bantuan Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pontren, Ormas Keagamaan, Majelis Agama, Masjid Istiqlal, Lembaga sosial keagamaan)

15

unit

300.000

4.500.000

1

keg

5.141.000

5.141.000

18.800.000 3

Paket

18.800.000

FUNGSI PENDIDIKAN 1

Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan tahun 1) Penyediaan BOS jenjang pendidikan dasar a. BOS Siswa MI - Kota - Kabupaten b. BOS Siswa Salafiyah Ula - Kota - Kabupaten c. BOS Siswa MTs - Kota - Kabupaten d. BOS Siswa Salafiyah Wustha - Kota - Kabupaten

10.055.389.635 5.023.543.000 6.794.516

siswa

3.364.009

siswa

494.245

siswa

400

197.698.000

2.869.764

siswa

397

1.139.296.308

191.794

siswa

11.599

siswa

400

4.639.600

180.195

siswa

397

71.537.415

2.820.141

siswa

355.239

siswa

575

204.262.425

2.464.902

siswa

570

1.404.994.140

418.572

siswa

24.617

siswa

575

14.154.775

393.955

siswa

570

224.554.350

e. Safeguarding - Safeguarding BOS Kanwil

40


33

Keg

8.500.000

(monitoring, rakor, evaluasi) - Safeguarding BOS Kandepag (monitoring, rakor, evaluasi) - Safeguarding BOS Pusat (pedoman, monitoring, rakor, evaluasi)

Keg

32.183.487

1

Keg

6.000.000

2)

Beasiswa untuk Siswa Miskin MI

640.000

siswa

360

230.400.000

3)

Beasiswa untuk Siswa Miskin MTs

540.000

siswa

720

388.800.000

4)

Rehabilitasi ruang kelas MI reguler, Feeder dan Pasca Bencana - Rusak Ringan

2.165

Ruang

0

Ruang

40.000

0

- Rusak Berat

2.165

Ruang

82.107

177.762.500

Rehabilitasi ruang kelas MTs reguler dan Pasca Bencana - Rusak Ringan

6.350

Ruang

0

Ruang

40.000

0

- Rusak Berat

6.350

Ruang

94.173

598.000.000

5)

6)

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MI - MIN - MIS

7)

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MTs - MTsN - MTsS

8) 9) 10)

Bantuan Pembangunan MI melalui MEDP (ADB) Bantuan Pembangunan MTs melalui MEDP (ADB) Bant. Operasional Penyel. Paket A & B Program Wajar Dikdas 9 Tahun

160

lokasi

80

lokasi

50.000

4.000.000

80

lokasi

50.000

4.000.000

160

lokasi

80

lokasi

60.000

4.800.000

80

lokasi

60.000

4.800.000

205

unit

20.100.000

237

unit

20.000.000

928

lbg

8.027

lbg

20.000

18.560.000

11)

Bantuan Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren

12)

Pembangunan Perpustakaan MI

500

Ruang

85.000

42.500.000

13)

Pembangunan Laboratirum IPA di MTS

500

Ruang

85.000

42.500.000

14)

Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA di MTS Bantuan Pembangunan RKB MTS

500

Set

80.000

40.000.000

950

Ruang

110.000

104.500.000

15)

2

440

15.000.000

Program Pendidikan Menengah 1)

Beasiswa untuk Siswa Miskin MA

2)

Rehabilitasi ruang kelas MA reguler dan Pasca Bencana

858.548.000 320.000 2.141

siswa

760

243.200.000

Ruang


41

- Rusak Berat 3) 4) 5)

3

174.000.000

lokasi

400.000

19.200.000

58

lokasi

50.000

2.900.000

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah - MAN

150

lokasi

90

lokasi

80.000

7.200.000

60

lokasi

80.000

4.800.000

2

lokasi

12.000.000

24.000.000

Pengembangan MAN Insan Cendekia

7)

Pembangunan MA melalui MEDP (ADB)

8)

10)

Pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan Bantuan Pembangunan USB MA

11) 12)

243

unit

1

paket

270.000

orang

97.248.000 105.000.000 50 1.000.000

50.000.000

Bantuan Pembangunan RKB MA

500

unit

100.000

50.000.000

Bantuan Pembangunan Laboratorium dan Perpustakaan MA

450

unit

150.000

67.500.000

Bantuan Penyelenggaraan Life Skills dan Short Course Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran Paket C pada Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

25.000.000 100

lbg

300

lokasi

100.000

10.000.000

50.000

15.000.000

1.020.935.000

1)

Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin

2)

4)

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama melalui IDB dan JBIC (P/HLN) IAIN Ar-Raniry University Project Beasiswa S1 santri berprestasi

5)

Pengembangan Perpustakaan

6)

Peningkatan Mutu Penelitian

1

Paket

7)

Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama melalui IDB dan JBIC (P/HLN) Bantuan untuk Pengabdian Masyarakat

3

lbg

101

lbg

8)

13.500.000

unit

Program Pendidikan Tinggi

3)

105.000.000

50

Program Pendidikan Non Formal

2)

42

81.270

48

6)

1)

4

Ruang

Bantuan Pengembangan Mutu MA melalui Kontrak Prestasi Bantuan Pengembangan Pendidikan Ketrampilan Madrasah Aliyah

- MAS

9)

2.141


65.000

orang

1.200

78.000.000

68

lbg

488.884.150

1

lbg

95.000.000

2.035 11

orang unit

30.000

61.050.000

375.000

4.125.000 35.880.000 184.523.000

150.000

15.150.000

Berbasis Program

5

9)

Beasiswa Dosen S2/S3 (lanjutan)

2

Paket

44.322.850

10)

Tambahan dana pendamping P/HLN

3

Paket

14.000.000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1) Subsidi Tunjangan fungsional Guru Non - PNS - Guru Non PNS yang sudah S1

3.127.363.635 459.348

orang

184.311

orang

3.000

552.933.000

- Guru Non PNS yang belum S1

275.037

orang

3.000

825.111.000

52.144

orang

18.000

938.592.000

400

orang

18.000

7.200.000

3.500

orang

16.200

56.700.000

2)

Tunjangan Profesi Guru Non PNS

3)

Tunjangan Profesi Dosen Non PNS

4)

Tunjangan Khusus Guru

5)

Percepatan Sertifikasi Guru

90.000

orang

2.000

180.000.000

6)

Percepatan Sertifikasi Dosen

2.000

dosen

2.000

4.000.000

7)

Beasiswa guru Program S1

3.500

guru

18.000

63.000.000

8)

Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Program Lanjutan) Beasiswa Dosen Program S2

2.000

guru

31.000

62.000.000

- Dosen S2

1.100

orang

31.000

34.100.000

- Dosen S3 (Ongoing)

200

orang

35.000

7.000.000

- Dosen S3 (Baru)

250

orang

35.000

8.750.000

Beasiswa S2 dan S3 Tenaga Kependidikan Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen Program S2/S3 Pengembangan Mutu Tenaga Pendidik (Prajabatan) CPNS Gol II (Honorer)

100

orang

32.000

3.200.000

10.800

orang

6.000

64.800.000

1.250

dosen

10.000

12.500.000

33.834

orang

15.435

orang

2.670

41.211.450

CPNS Gol III (Honorer)

16.573

orang

3.615

59.911.395

CPNS Gol III (Umum)

1.826

orang

2.415

4.409.790

10.000

orang

6.000

60.000.000

2.800

orang

31.000

86.800.000

2.400

orang

15.000

36.000.000

9)

10)

11) 12) 13) 14)

15) 16) 17)

Beasiswa Dosen Program S3

Peningkatan Kualitas Guru melalui DualMode System Beasiswa Kompetensi Ganda Guru Dalam Jabatan Sertifikasi Guru Dalam jabatan Melalui Jalur Pendidikan


43

18) 19)

Bantuan Beasiswa Guru Kompetensi Ganda (lanjutan) Peningkatan Kompetensi Dosen (short course)

295

orang

31.000

9.145.000

100

orang

100.000

10.000.000

1. Fungsi Agama Penyelenggaraan fungsi agama merupakan inti dari keberadaan Departemen Agama. Beberapa program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan fungsi agama oleh Departemen Agama dapat diuraikan, sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1) Pemberian bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan, sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pura dan wihara serta hibah dan bantuan kitab suci dan lektur keagamaan; 2) Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sakinah /sukinah/hita sukaya/ bahagia, peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA), pembinaan remaja usia nikah dan calon pengantin serta pembinaan pasca nikah; 3) Peningkatan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan SDM dan pengembangan sosial kemasyarakatan; 4) Perbaikan sistem penyelenggaraan haji, peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; 5) Peningkatan pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, meningkatkan kerja sama instansi pemerintah 44


dan masyarakat dalam jaminan produk halal; dan pemantapan landasan peraturan perundang‐undangan pelayanan kehidupan beragama; 6) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya; 7) Pengembangan sistem informasi keagamaan; 8) Peningkatan sarana dan tenaga teknis hisab rukyat. b. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai‐Nilai Keagamaan 1) Peningkatan kualitas melalui bantuan operasional; menyediakan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pelatihan

dan

orientasi

bagi

penyuluh/da’i/mubaligh/juru

penerang/pemuka agama; serta pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pasca konflik dan bencana alam; 2) Pemberian bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur’an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Buddha dan kegiatan sejenis lainnya; 3) Pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor dengan tokoh dan organisasi masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; 4) Pemantapan landasan peraturan perundang‐undangan serta pembuatan jaringan lintas sektoral penanggulangan pornografi dan pornoaksi, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi dan berbagai jenis praktek asusila. 5) Pengembangan materi metodologi, manajemen, penyuluhan dan bimbingan keagamaan. Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

45

c. Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama 1) Internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama; 2) Pembangunan hubungan antar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah; 3) Pendirian sekretariat bersama antar umat beragama di seluruh provinsi dan penyediaan data kerukunan umat beragama; peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat seperti kegiatan bedah kampung, perbaikan lembaga pendidikan dan rumah ibadah; dan mendorong tumbuh kembangnya wadah‐wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan; 4) Silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah/regional; Pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antarumat beragama; dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama, dan tokoh agama; 5) Rekonsiliasi tokoh‐tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik; dan penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik; 6) Pengembangan wawasan multikultural bagi guru‐guru agama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama. d. Program Penelitian dan Pengembangan Agama 1) Pengkajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan beragama (pendidikan agama dan keagamaan); pemberdayaan serta pemanfaatan lektur keagamaan; dan melakukan tinjauan bagi antisipasi dampak negatif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks; 46


2) Identifikasi dan merumuskan indikator kinerja pembangunan bidang agama; bidang pendidikan agama dan keagamaan; 3) Peningkatan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya tulis di bidang keagamaan; 4) Kajian terhadap peraturan tentang kehidupan umat beragama dan rancangan undang‐undang kerukunan hidup umat beragama; 5) Penelitian, kajian, dan pemetaan konflik sosial keagamaan; 6) Pengembangan hasil‐hasil penelitian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. e. Program Pengembangan Lembaga ‐ Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 1) Pemberdayaan lembaga‐lembaga sosial keagamaan, seperti organisasi keagamaan, LP2A, BKM, LPTQ, BP4, BAZ, LAZ, BWI, pengelola dana sosial keagamaan melalui peningkatan program dan pembangunan sarana serta kualitas tenaga pengelola lembaga‐lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; 2) Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; subsidi dan imbal‐swadaya pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan block‐grant dalam pengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; 3) Pembangunan jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan melakukan kunjungan belajar antar lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; 4) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan mutu pembinaan lembaga‐ lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

47

Tabel 5 Prosentase Anggaran Fungsi Agama Departemen Agama Tahun 2010 Tahun

Anggaran Departemen Agama

Anggaran Khusus Fungsi Agama Jumlah

%

2005

6.815.723.166.000

727.247.423.000

10,67

2006

11.063.180.370.000

1.301.187.919.000

11,76

2007

14.548.801.100.000

649.271.347.000

4,46

2008

16.305.916.259.000

790.069.484.000

4,85

2009

26.656.600.559.000

830.307.389.000

3,11

2010*)

27.238.717.517.000

913.075.700.000

3,35

*) Pagu Definitif 2010 berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE‐ 2679/MK.02/2009 Tanggal 24 September 2009

Secara umum, jumlah anggaran untuk Fungsi Agama Tahun 2005 – 2010 bobotnya mengalami penurunan. Penurunan jumlah anggaran Departemen Agama untuk Fungsi Agama ini dirasakan implikasinya sangat berat bagi Departemen Agama terutama dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Agama di era globalisasi dengan dinamika keterkaitan antar satu masalah dengan lainnya. Oleh karena itu ke depan, anggaran Fungsi Agama Departemen Agama menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Berdasarkan data time series anggaran Departemen Agama Fungsi Agama pada tabel di atas, alokasi anggaran untuk Fungsi Agama Departemen Agama dari tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat dijabarkan sebagai berikut. Proporsi anggaran Fungsi Agama pada tahun 2005 adalah sebesar 10,67% dari total APBN Departemen Agama, kemudian proporsinya sedikit meningkat pada tahun 2006 menjadi 11,76 %. Demikian pula nilai nominalnya dari Rp. 727.247.423.000,‐ pada tahun 2005 menjadi Rp. 1.301.187.919.000,‐ pada tahun 2006. Namun pada tahun 2007, anggaran Fungsi Agama mengalami penurunan drastis baik secara nominal maupun proporsinya, yaitu dari Rp. 1.324.572.962.000,‐ pada tahun 2006 menjadi Rp. 649.271.347.000,‐ pada tahun 2007. Sedangkan proporsinya turun dari 11,97% pada tahun 2006 menjadi hanya 4,46% pada tahun 2007. Pada tahun 48


2008 Fungsi Agama sedikit naik kembali nilainya, dari Rp. 649.271.347.000,‐ atau 4,46% pada tahun 2007 menjadi Rp. 790.069.484.000,‐ atau 4,85 % pada tahun 2008. Namun untuk tahun 2009 kembali naik menjadi Rp 830.307.389.000,‐ atau naik hanya 3,11% dari total anggaran tahun 2009. Tahun 2010 sedikit naik kembali menjadi 913.075.900.000,‐ naik (3,51 %) dari anggaran fungsi agama tahun 2009. Kecilnya anggaran Departemen Agama untuk fungsi agama secara mikro menjadi beban tersendiri bagi Departemen Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi agama. Secara makro berimplikasi kepada publik atau pemerintah yang belum mencerminkan keserasian, keselarasan dan kebersamaan masyarakat dalam pemenuhan kehidupan beragama. Faktor implikasi negatif dari kecilnya anggaran fungsi agama bukan mustahil akan berbias semu terhadap kinerja Departemen Agama, padahal indikator penilaian keberhasilan Departemen Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi agama bukan hanya ditentukan oleh subyektivitas Departemen Agama itu sendiri, melainkan banyak korelasi lain yang berhubungan satu dengan lainnya (kementerian/lembaga satu dengan lainnya) keberhasilannya saling ketergantungan. Oleh karena itu untuk tahun‐tahun berikutnya, anggaran Departemen Agama untuk Fungsi Agama harus menjadi prioritas utama untuk dapat ditingkatkan. Penajaman Prioritas Fungsi Agama Tahun 2010 Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran fungsi agama dilakukan penajamanan Program pada Fungsi Agama, penajaman dilakukan dengan memprioritaskan pada beberapa kegiatan berikut: 1) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Peribadatan 2) Pembangunan Sarana Balai Nikah (KUA) 3) Rehabilitasi Sarana Balai Nikah (KUA) 4) Pelayanan Ibadah Haji 5) Pembinaan Agama Islam 6) Rehabilitasi Asrama Haji Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

49

7) Operasional KUA 8) Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 9) Bantuan Operasional FKUB 10) Pembangunan Sekber KUB Tk. Kabupaten/Kota 11) Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik/bencana alam 12) Bantuan Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 2. Fungsi Pendidikan Fungsi pendidikan di lingkungan Departemen Agama diarahkan kepada Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memainkan peranan penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa ini. Pengalaman menunjukan bahwa pendidikan memberi manfaat yang luas bagi kemajuan bangsa, mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia serta membangun ekonomi menuju masyarakat sejahtera dalam jajaran bangsa‐bangsa dunia. Berdasarkan visi Pendidikan Nasional dalam Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003, sebagai berikut ”Terwujudnya sistim pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Adapun misi pendidikan Nasional adalah: 1)

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2)

Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3)

Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4)

Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai

pusat

pembudayaan

ilmu

pengetahuan,

ketrampilan,

pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; 50


5)

Membedayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6)

Sesuai Renstra Departemen Agama 2004 – 2009 tujuan pendidikan agama dan keagamaan adalah untuk membina pendidik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan nilai‐ nilai ajaran agama. Prioritas pembangunan Pendidikan Islam 2010 juga merujuk kepada Visi

pendidikan Islam yaitu ”Terselenggaranya pelayanan pendidikan Islam yang bermutu secara adil dan merata demi terwujudnya insan Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berkeunggulan intelektual, moral dan spiritual”. Selanjutnya untuk Misi Pendidikan Islam sebagai berikut : •

Meningkatkan kualitas sistem pendidikan Islam sebagai pranata sistem pendidikan Nasional melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan berciri Islam di madrasah, pendidikan agama di sekolah dan pendidikan agama di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren;

•

Mengupayakan terwujudnya madrasah, lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren dan lembaga‐lembaga pendidikan tinggi Islam sebagai lembaga‐lembaga pendidikan berbasis ilmu dan nilai‐ nilai agama yang berkeunggulan, berkualitas dan berdaya saing;

•

Memberdayakan lembaga‐lembaga pendidikan Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta melalui penguatan pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam proses pembelajaran maupun menajemen pendidikan;

•

Meningkatkan fungsi pendidikan agama Islam di sekolah dan memperkuat peran lembaga‐lembaga pendidikan Islam dalam


51

meningkatkan kerukunan umat beragama dan memperkokoh jati diri dan watak bangsa. Peningkatan jumlah anggaran Departemen Agama sebesar Rp 27.238.717.517.000 tahun 2010 maka fokus peningkatan pada anggaran pendidikan agama dan keagamaan juga meningkat. Peningkatan anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan sebagaimana dimaksud fokus sasarannya secara garis besar adalah untuk : •

Pendidikan anak usia dini (PAUD);

•

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

•

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;

•

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah mendapat perhatian untuk ditingkatkan;

•

Perguruan Tinggi Agama;

•

Pendidikan Agama Islam pada sekolah;

•

Pengawas pendidikan agama. Dengan mereferensi kepada Renstra Pendidikan Agama 2010 ‐2014 maka untuk Pendayagunaan anggaran pendidikan agama tahun 2010 diperuntukan bagi program : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1) Perluasan akses RA/BA,TPQ/TKQ 2) Peningkatan capacity building 3) Pemanfaatan teknologi informasi b. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun 1) Pendanaan biaya operasional wajar dikdas di MI dan MTs; 2) Penyediaan sarana dan prasarana MI, MTs; 3) Rekruitmen pendidik dan tenaga kependidikan MI, MTs;

52


4) Perluasan akses pendidikan wajar dikdas pada jalur non formal di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan (PP Salafiyah Ula, Pendidikan Diniyah Dasar, Pendidikan Diniyah Menengah Pertama dan Pondok Pesantren); 5) Pengembangan kurikulum dan sarana pembelajaran MI, MTs di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan Pondok Pesantren; 6) Pengembangan pendidikan inklusif di MI, MTs; 7) Pengembangan MI, MTs satu atap bagi daerah terpencil; 8) Evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam Tk Nasional MI, MTs; 9) Peningkatan capacity building; 10) Pemanfaatan teknologi informasi c. Program Pendidikan Menengah 1) Perluasan akses MA; 2) Pengembangan MA internasional di setiap propinsi; 3) Pengembangan kurikulum dan sarana pembelajaran MA, MA Keagamaan dan Pendidikan Diniyah Menengah Atas; 4) Pengembangan pendidikan inklusif di MA; 5) Evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam tingkat nasional MA; 6) Peningkatan capacity building; 7) Pemanfaatan teknologi informasi 8) Bantuan Pengembangan Pendidikan Keterampilan pada Madrasah d. Program Pendidikan Non Formal 1) Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia > 15 tahun di lembaga‐lembaga pendidikan. keagamaan dan pontren; 2) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup di lembaga‐ pendidikan keagamaan dan pondok pesantren dan PTI; 3) Pengembangan pondok pesantren unggulan; 4) Peningkatan capacity building; 5) Pemanfaatan teknologi informasi Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

53

e. Program Pendidikan Tinggi 1) Perluasan akses PTI; 2) Pengembangan UIN sebagai lembaga PTI bertaraf internasional; 3) Pengembangan IAIN dan STAIN sebagai pusat unggulan kajian Islam internasional dan regional; 4) Pengembangan budaya akademik di PTI; 5) Pengembangan lembaga PTI sebagai pusat penelitian dan pengembangan potensi masyarakat; 6) Pengembangan sistem akreditasi PTI swasta; 7) Peningkatan capacity building; 8) Pemanfaatan teknologi informasi f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1) Sertifikasi pendidik Wajar Dikdas dan Dikmen di MI, MTs dan MA; 2) Peningkatan kesejahteraan pendidik di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan non formal; 3) Pengembangan kompentensi pendidik dan tenaga kependidikan di MI, MTs dan MA; 4) Peningkatan capacity building; 5) Pemanfaatan teknologi informasi g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1) Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren; 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat pengelola pendidikan pusat dan daerah; 3) Penataan regulasi pengelolaan pendidikan pusat dan daerah; 4) Peningkatan capacity building; 5) Pemanfaatan teknologi informasi; 6) Survey pemetaan mutu pendidikan di lembaga‐ lembaga pendidikan Islam;

54


7) Pengembangan quality assurance system di lembaga‐lembaga pendidikan agama Islam; 8) Peningkatan capacity building; 9) Pemanfaatan teknologi informasi; 10) Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja pendidikan; 11) Pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan pendidikan; 12) Peningkatan fungsi manajemen pelayanan pendidikan yang efesien dan efektif. h. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan 1) Pengembangan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada sekolah dan lembaga pendidikan agama lainnya; 2) Evaluasi hasil belajar; 3) Pengembangan budaya keagamaan dalam sistem pendidikan Islam di sekolah; 4) Rekruitmen dan distribusi guru PAI di daerah terpencil; 5) Pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan PAI di sekolah; 6) Peningkatan sarana pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah; 7) Evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam di sekolah SD, SMP dan SLTA; 8) Peningkatan akses dan mutu pendidikan pada Diniyah Takmiliyah (DT), Majelis Teklim (MT), pendidikan kesetaraan paket A, B dan C pada pondok pesantren dan Ma’had Takhassus; 9) Pengembangan Diniyah Takmiliyah (DT), Majelis Taklim (MT, Pendidikan Al‐Qur’an dan pengajian kitab, Pendidikan kesetaraan paket A, B dan C pada pondok pesantren dan Ma’had Takhassus; 10) Pengembangan community college di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren; 11) Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian pengelolaan Pondok Pesantren; Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

55

12) Peningkatan kualitas pendidik agama di masyarakat.

Penajaman Prioritas Fungsi Pendidikan Tahun 2010 Dengan mengacu kepada Renstra Pendidikan Agama Departemen Agama, maka penajaman anggaran Departemen Agama Tahun 2010 untuk Fungsi Pendidikan Agama, kegiatan prioritasnya difokuskan kepada : 1) Penyediaan anggaran BOS : a) BOS Madrasah Ibtidaiyah (MI) b) BOS Salafiyah Ula (SD) c) BOS Madrasah Tsanawiyah (MTs) d) BOS Salafiyah Wustha (SMP) e) BKM Madrasah Aliyah (MA) 2) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (RA, MI, Salaf. Ula, MTs, Salaf. Wusta, MA, PTA, Pontren dan Madin)

a) Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS b) Tunjangan Profesi Guru non PNS c) Tunjangan Khusus Guru (guru daerah terpencil dan perbatasan) d) Percepatan Sertifikasi Guru e) Percepatan Sertifikasi Dosen f) Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 g) Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 h) Beasiswa Guru Program S1 i) Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen Program S2/S3 j) Beasiswa Dosen Program S2 k) Beasiswa Dosen Program S3 l) Peningkatan Kompetensi Dosen (short course)

3) Peningkatan akses pendidikan untuk : a) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b) Program Pendidikan Dasar (Beasiswa Siswa Miskin MI, MTs) 56


c) Program Pendidikan Menengah (Beasiswa Siswa Miskin MA) d) Program Pendidikan Tinggi Agama ‐ Beasiswa Santri Teladan ‐ Beasiswa Mahasiswa Miskin

4) Bantuan Pendidikan Keagamaan : a) TKQ/TPQ (Islam) b) Majlis Taklim c) Sekolah Minggu (Kristen) d) Sekolah Gembira dan Seminari (Katolik) e) Pasraman (Hindu) f) Pabbaja Samanera (Buddha). 5) Pengadaan sarana dan prasarana : a) RA/BA b) Madrasah Ibtidaiyah c) Program Wajar Dikdas Salafiyah Ula d) Madrasah Tsanawiyah e) Program Wajar Dikdas Salafiyah Wusta f) Madrasah Aliyah g) Perguruan Tinggi Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha) h) Pondok Pesantren i) Madrasah Diniyah Berikut ini ditampilkan prosentase anggaran Departemen Agama khusus untuk fungsi pendidikan. Penampilan khusus anggaran pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas bahwa jumlah anggaran pendidikan agama memang cukup besar, namun kumulatif besaran anggaran pendidikan agama itu di dalamnya masih menjadi satu dengan belanja pegawai. Dari table di bawah tersebut tampak kenaikan yang secara konsisten dilakukan terhadap penyelenggaraan fungsi pendidikan di lingkungan Departemen Agama. Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

57

Tabel 6 Prosentase Anggaran Fungsi Pendidikan Departemen Agama 2003 ‐2010

Tahun

Anggaran Fungsi Pendidikan

Anggaran Departemen Agama

Jumlah

%

2003

5.415.228.893.000

2.095.565.600.000

38,7

2004

5.914.112.521.000

2.094.624.000.000

35,4

2005

6.815.723.166.000

5.714.327.186.000

83,8

2006

11.063.180.370.000

8.227.854.358.000

74,4

2007

14.548.801.100.000

7.001.627.087.000

48,1

2008

16.305.916.259.000

12.950.887.243.000

79,4

2009

26.656.600.559.000

23.275.200.008.000

87,3

2010 *)

27.238.717.517.000

23.853.444.795.000

87,6

*) Pagu definitif berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE‐2679/MK.02/2009 Tanggal 24 september 2009

58


BAB V PROFIL DAN KEBUTUHAN ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2010 DAN 2011 A. PROFIL ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2010 Melalui surat Menteri Agama No. MA/13/2009 Tanggal 29 Januari 2009 perihal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Departemen Agama Tahun 2010 yang ditujukan kepada Menteri Negara/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Ketua Komisi VIII DPR, Menteri Agama menyampaikan Usulan Program dan Anggaran Departemen Agama Tahun 2010 sebesar Rp. 34.884.302.290.000,‐ yang terdiri dari: • Fungsi Pelayanan Umum

Rp.

3.094.420.424.000

• Fungsi Pariwisata dan Budaya Rp.

3.150.000.000

• Fungsi Agama

RP.

2.610.534.000.000

• Fungsi Pendidikan

Rp.

29.170.247.866.000

RP.

5.950.000.000

• Fungsi Perlindungan Sosial Jumlah

= Rp. 34.884.302.290.000,‐

Usulan tersebut disusun dengan memperhatikan program‐program prioritas yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang‐undangan sebagaimana tercantum di dalam Bab II tentang dasar hukum penyelenggaraan tugas Departemen agama. Selain memperhatikan Peraturan dan Undang‐Undang sebagaimana dimaksud di atas, juga mempertimbangkan: 1. Hasil konsultasi pimpinan satuan kerja pusat, daerah dan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Agama yang diselenggarakan dalam berbagai kesempatan. 2. Hasil‐hasil rapat koordinasi secara intensif dengan unit‐unit terkait di lingkungan internal maupun eksternal Departemen Agama.


59

3. Bebagai input data dan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber. Bagan 1 Proses Penetapan Anggaran Departemen Agama Tahun 2010

Selanjutnya beberapa hal yang menjadi pedoman dalam pengalokasian anggaran Departemen Agama Tahun 2010 sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan No: SE‐ 2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2010, adalah sebagai berikut: 60


a. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; b. Kesepakatan Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI mengenai kegiatan‐ kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran pendidikan; c. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Ka. Bappenas No. SE‐1223/MK.02/2009 dan 0080/M.PPN/04/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 (Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2009 tentang RKP Tahun 2010); d. Surat Edaran Menteri Keuangan No.: SE‐1927/MK.02/2008 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010; e. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA‐KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010; f.

Khusus mengenai pengalokasian anggaran/posting ke dalam jenis belanja agar mengacu kepada: a) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. b) Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

g. Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010; h. Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010; i.

Bagi K/L yang memiliki Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU), RKA‐KL yang disusun agar mempedomani PMK No: 44/PMK.05/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

j.

K/L yang merencanakan/melaksanakan kegiatan dana bergulir agar mempedomani Peraturan Menteri keuangan No. 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada K/L;


61

k. Ketentuan tentang pengalokasian Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan agar mengacu kepada Surat Menkeu No. S‐170/MK.07/2009 tanggal 19 Maret 2009 hal Daerah yang menjadi prioritas untuk direkomendasi penerima Dekon TP. Departemen Agama merupakan salah satu departemen yang menduduki urutan ke 4 terbesar dari 76 kementerian/lembaga dalam hal perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010. Hal ini disebabkan karena penerapan kebijakan pemerintah untuk tetap memenuhi penyediaan anggaran pendidikan sekurang‐kurangnya 20 % dari APBN dan atau APBD sesuai amanat Undang‐Undang Dasar 1945 (amandemen). Namun peningkatan alokasi anggaran di Departemen Agama tersebut belum dapat sepenuhnya menutupi kebutuhan lingkup tugas dan fungsi agama yang menjadi core Departemen Agama, yang dalam pelaksanaan core tersebut berkorelasi kepada tugas dan fungsi dari instansi lintas sektoral dan bersifat strategis. Selain atas perjuangan yang sangat intens dari seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama pusat dan daerah, dengan pola penyusunan program, anggaran yang terpadu (unified budget) dan anggaran berbasis kinerja, juga didukung oleh tersedianya data perencanaan yang valid, akurat, reliable dan up to date. Berikut ini ditampilkan data 10 Kementerian/Lembaga penerima APBN Tahun 2010 terbesar: 62


Tabel 7 Perbandingan 10 Besar APBN Tahun 2010 dan 2009 Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN / NO LEMBAGA

KENAIKAN/(PENURUNAN) RANKING 2009‐2010 NAIK/ TURUN JUMLAH % (Rp 000)

APBN/P (Rp. 000) 2010

2009

1 DEPDIKNAS

55.187.179.335

62.098.268.498

(6.911.089.163) (11,13) turun 11 %

2 DEPHAN

42.310.140.261

33.667.629.267

8.642.510.994

3 DEP. PU

34.796.508.570

34.987.435.382

(190.926.812)

(0,55) turun 0,5 %

4 DEPAG

27.238.717.517

26.656.600.559

582.116.958

2,18

5

5 POLRI

27.194.953.111

24.816.713.972

2.378.239.139

9,58

3

6 DEPKES

21.389.585.833

20.273.526.562

1.116.059.271

5,51

4

7 DEPHUB

15.833.835.889

16.977.783.257

(1.143.947.368)

(6,74) turun 6,7 %

8 DEPKEU

15.282.449.374

15.369.624.126

(87.174.752)

(0,57) turun 0,5 %

9 DEPDAGRI

12.524.799.694

8.702.202.952

3.822.596.742

8.038.049.108

8.170.774.535

(132.725.427)

10 DEPTAN

25,67

43,93

1

2

(1,62) turun 1,6%

*) Pagu Definitif Tahun 2010 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor. SE‐ 2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009


63

Anggaran Departemen Agama Tahun 2005 ‐ 2010 Tabel 8 64


APBN Berdasarkan Alokasi Pusat dan Daerah Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *)

Wilayah Pusat

Daerah

Total

1.610.346.894.000

5.205.376.272.000

6.815.723.166.000

30,94%

76,37%

100%

2.876.622.660.000

8.186.557.710.000

11.063.180.370.000

35,14%

74,00%

100%

2.083.168.879.000

12.465.632.221.000

14.548.801.100.000

16,71%

85,68%

100%

2.323.037.881.000

13.982.878.378.000

16.305.916.259.000

16,61%

85,75%

100%

3.191.182.518.000

23.465.418.041.000

26.656.600.559.000

11,97%

88,03%

100%

2.893.810.153.000

24.344.907.364.000

27.238.717.517.000

10,62%

89,38%

100%


Walaupun Departemen Agama merupakan salah satu departemen/lembaga negara yang tersentralisasi, namun Departemen Agama tetap memperioritaskan azas desentralisasi dalam hal pengalokasian anggaran sesuai UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbandingan alokasi anggaran pusat dan daerah adalah sebagaimana tersebut pada tabel 8 di atas, terlihat bahwa alokasi anggaran Departemen Agama lebih besar diperuntukkan bagi Daerah. Sebagai contoh pada proporsi anggaran Departemen Agama Pusat dengan Daerah pada tahun 2009 menunjukkan angka perbandingan sebesar 11,97% untuk Pusat dan 88,03% untuk Daerah. Proporsi anggaran Departemen Agama Pusat dengan Daerah pada tahun 2010 menunjukkan angka perbandingan yang lebih kecil lagi untuk Pusat yaitu sebesar 10,62% dan 89,38% untuk Daerah. Secara konsisten dari tahun ke tahun porsi anggaran Pusat lebih kecil dibanding dengan daerah. Penurunan alokasi anggaran pusat tahun 2010 tersebut disebabkan karena pelaksanaan program dan kegiatan daerah masih memerlukan dana yang besar dan masih banyak pembangunan daerah yang tertinggal atau belum tersentuh. Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

65

66


Tabel 9 Perbandingan APBN Departemen Agama Tahun 2009–2010 (Rp. ‘000) Fungsi

No.

Jml. Program

APBN 2009 Anggaran

APBN 2010 Bobot (%)

Anggaran

Bobot (%)

1

Pelayanan Umum

6

2.548.073.162

9,56

2.469.177.022

9,06

2

Pariwisata & Budaya

1

700.000

0,00

700.000

0,00

3

Agama

5

830.307.389

3,11

913.075.700

3,35

4

Pendidikan

8

23.275.200.008

87,31

5

Perlindungan Sosial

1

2.320.000

0,01

2.320.000

0,01

Jumlah

21

26.656.600.559

100

27.238.717.517

100

23.853.444.795 87,57


Membaca tabel di atas perbandingan APBN anggaran Departemen Agama tahun 2009 ‐ 2010 berdasarkan fungsi seperti tersebut di atas, maka dapat dijabarkan bahwa secara total anggaran Departemen Agama tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 2,18%, namun bila dirinci perubahan anggaran per fungsi maka gambarannya adalah sebagai berikut: • Fungsi Pelayanan Umum turun menjadi Rp. 2.469.177.022.000,‐ atau ‐3,10%; • Fungsi Pariwisata dan Budaya tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp.700.000.000.‐; • Fungsi Agama naik menjadi Rp. 913.075.700.000,‐ atau 9,97%; • Fungsi Pendidikan naik menjadi Rp 23.853.444.795.0000,‐ atau 2,48%; • Fungsi Perlindungan Sosial tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp 2.320.000.000,‐.


67

Pada tabel berikut dijabarkan secara lebih rinci tentang Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2009 dan Tahun 2010 berdasarkan fungsi dan programnya. Tabel 10 Perbandingan Anggaran Departemen Agama dalam 21 Program Tahun 2009‐ 2010 No. I

Anggaran (Rp. '000) 2009 2010

Fungsi dan Program Fungsi Pelayanan Umum

1 Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik 2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 3 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 4 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara II

Fungsi Pariwisata dan Budaya 7 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

III Fungsi Agama 8 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 9 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan 10 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 11 Program Penelitian dan Pengembangan Agama 12 Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

IV Fungsi Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Tinggi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 18 Kependidikan 19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Pendidikan Agama dan 20 Keagamaan 13 14 15 16 17

V

Fungsi Perlindungan Sosial

21 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Jumlah

+/- 09-10 (%)

2.548.073.162

2.469.177.022

-3,10%

2.298.283.662 4.500.000

2.321.285.822 4.000.000

1,00% -11,11%

3.000.000 19.000.000 29.500.000 193.789.500

2.500.000 17.896.800 28.500.000 94.994.400

-16,67% -5,81% -3,39% -50,98%

700.000

700.000

0,00%

700.000

700.000

0,00%

830.307.389

913.075.700

9,97%

625.502.794 115.814.800

685.600.200 124.334.800

9,61% 7,36%

30.500.000 33.033.595 25.456.200

30.500.000 33.033.700 39.607.000

0,00% 0,00% 55,59%

23.275.200.008

23.853.444.795

2,48%

59.100.000 7.294.538.734 1.136.410.472 89.520.000 1.939.005.765 3.239.972.700

45.271.400 5.745.645.000 1.089.075.200 48.306.700 1.766.007.300 3.384.512.835

-23,40% -21,23% -4,17% -46,04% -8,92% 4,46%

8.870.713.337 645.939.000

11.234.897.627 539.728.733

26,65% -16,44%

2.320.000

2.320.000

0,00%

2.320.000

2.320.000

0,00%

26.656.600.559

27.238.717.517

2,18%


68


B. RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN ANGGARAN Undang‐Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan paket perundang‐undangan di bidang Keuangan Negara, terutama UU 17/2003 tentang Keuangan Negara memuat pokok‐pokok reformasi perencanaan. Pokok‐pokok reformasi tersebut, yaitu: perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan sistem penganggaran terpadu (Unified Budgeting). Sebagaimana dijelaskan di dalam modul Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, pokok‐pokok reformasi perencanaan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu; (i) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (Medium Term Fiscal Framework) yang dilaksanakan secara konsisten; (ii) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency); dan (iii) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (technical and operational efficiency). Berkenaan dengan pelaksanaan reformasi perencanaan dan penganggaran adalah dilakukannya upaya penyempurnaan struktur Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan keluaran (output) sebagai dasar; (i) Penerapan akuntabilitas Kabinet, dan (ii) Penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga. Hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dalam penyusunan RPJMN 2010‐2014 dan Renstra K/L 2010‐2014. Departemen Agama sebagai salah satu komponen dari penyelenggara pembangunan nasional, juga telah berupaya melakukan restrukturisasi program dan kegiatan tersebut. Dalam gambaran sederhana, program‐program yang dilakukan pada struktur yang baru merupakan cermin dari tupoksi dari suatu unit kereja setingkat eselon I, dan kegiatan‐kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan tupoksi unit kerja setingkat eselon II. Sebagai salah satu contoh, Program Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Agama, merupakan Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Secara ringkas hasil dari restrukturisasi program yang dilakukan oleh Departemen Agama dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

69

Tabel 11 Tabel Perbandingan Program Departemen Agama Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Program Departemen Agama Sebelum Restrukturisasi Sesudah Restrukturisasi Program Penerapan Pemerintahan 1. Program Dukungan Manajemen Dan Yang Baik Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Pengawasan Departemen Agama dan Akuntabilitas Aparatur Negara 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Program Penataan Kelembagaan dan Aparatur Negara Ketatalaksanaan 3. Program Pengawasan Dan Peningkatan Program Pengelolaan Sumber Daya Akuntabilitas Aparatur Manusia Aparatur 4. Program Penelitian Pengembangan Dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Pelatihan Pelayanan Publik 5. Program Penyelenggaraan, Pembinaan Dan Program Peningkatan Sarana dan Pengelolaan Haji Dan Umrah Prasarana Aparatur Negara 6. Program Penyelenggaraan Dan Pembinaan Program Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Islam Partisipasi Pemuda 7. Program Penyelenggaraan Dan Pelayanan Program Peningkatan Pelayanan Bimbingan Masyarakat Islam Kehidupan Beragama 8. Program Penyelenggaraan Dan Pelayanan Program Peningkatan Pemahaman, Bimbingan Masyarakat Kristen Penghayatan, Pengamalan dan 9. Program Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pengembangan Nilai‐Nilai Bimbingan Masyarakat Katolik Keagamaan 10. Program Penyelenggaraan Dan Pelayanan Program Peningkatan Kerukunan Bimbingan Masyarakat Hindu Umat Beragama 11. Program Penyelenggaraan Dan Pelayanan Program Penelitian dan Bimbingan Masyarakat Buddha Pengembangan Agama Program Pengembangan Lembaga‐ lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Tinggi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

70


C. KEBUTUHAN ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA 2011‐2014 Kebutuhan anggaran Departemen Agama Tahun sampai dengan tahun 2014 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga tahun 2010 – 2014. Walaupun program yang dilaksanakan mengalami perubahan struktur, secara substansial dasar kebutuhan anggaran masih menyesuaiakn paling tidak dengan tiga fungsi utama yang menjadi fokus penekanan program dan anggaran, yaitu Fungsi Agama, Fungsi Pendidikan dan Fungsi Pelayanan Umum. Melihat analisis secara nominal, Fungsi Agama pada Tahun 2010 relatif hanya mengalami sedikit kenaikan yaitu dari Rp. 830.307.389.000,‐ (2009) menjadi Rp 913.075.700.000,‐ (2009), atau hanya naik sebesar 9,97%. Bila dilihat dari jumlah kumulatif anggaran per fungsi, maka fungsi agama anggarannya sangat kecil. Hal inilah yang menjadi permasalahan mendasar bagi tugas dan fungsi Departemen Agama. Padahal Fungsi Agama merupakan tugas inti dari Departemen Agama. Fungsi Agama ini mempunyai korelasi luas dengan fungsi‐fungsi atau sektor lainnya seperti sektor pendidikan, misalnya; terjadinya tawuran antar pelajar melemparkan masalah itu pada Departemen Agama yang disinyalir belum optimalnya kurikulum untuk pendidikan agama di sekolah. Begitu juga dengan permasalahan‐permasalahan lainnya seperti tawuran antar desa/kota, penyalahgunaan narkoba, asusila, kenakalan remaja, kriminalitas, pornoaksi, KKN dan lain sebagainya yang disinyalir akibat rendahnya kadar iman dan atau rendahnya pemahaman terhadap agama yang dianutnya sehingga muaranya ada juga bagi Departemen Agama. Diketahui bahwa permasalahan sebagaimana terjadi seperti tersebut di atas, bukan hanya bertumpu pada Departemen Agama, tetapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada kementerian/lembaga lain. Oleh karena itu, Departemen Agama berupaya untuk menaikan anggaran fungsi agama yang menjadi tugas inti Departemena Agama. Pada tahun‐tahun berikutnya, Departemen Agama akan mengupayakan peningkatan anggaran pada program yang berkorelasi langsung dengan Fungsi Agama seperti: Penyediaan dan peningkatan honorarium Tenaga Penyuluh Agama (PNS dan Non PNS) yang jumlahnya cukup besar tersebar di seluruh Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

71

Kabupaten/Kota, Jumlah penyuluh agama non PNS saja 90.500, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), Penghulu, Wakaf Produktif, Haji, penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor dan meubelairnya, terutama bagi daerah baru hasil pemekaran wilayah, peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama dan lain sebagainya yang secara langsung menyentuh masalah sosial keagamaan. Selain itu, yang cukup penting untuk segera diprogramkan pada Fungsi Agama adalah peningkatan anggaran yang disediakan bagi operasional satuan kerja seperti Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (Kandepag) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yang belum mempunyai gedung kantor, bagi penanggulangan daerah korban bencana, peningkatan biaya operasional penyelenggaraan Haji, peningkatan profesionalitas penyelenggaraan haji, peningkatan kualitas bagi penyuluh agama dan tunjangan untuk penghulu. Sedangkan anggaran untuk Fungsi Pendidikan Departemen Agama Tahun 2011 yang menjadi amanat Undang‐Undang tetap harus diusahakan ditingkatkan. Secara garis besar, peningkatan itu diperlukan untuk mengejar kesetaraan atau kualitas pendidikan agama dengan pendidikan umum di bawah Departemen Pendidikan Nasional atau dapat memenuhi amanat amandemen Undang‐ Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan. Peningkatan anggaran fungsi pendidikan di lingkungan Departemen Agama tahun‐tahun berikutnya fokus prioritasnya diarahkan kepada pembangunan kualitas sumber‐sumber daya pendukung pendidikan, penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan peran dan pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, tunjangan fungsional guru agama non PNS dan guru khusus di daerah terpencil, sertifikasi guru, tunjangan profesi guru PNS dan non PNS, pengawas pendidikan, serta penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama. Dari hasil analisis potensi data lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Agama tahun pelajaran 2007/2008 mengenai perbandingan antara jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta termasuk Pondok Pesantren dan 72


Madrasah Diniyah diperoleh perbandingan 3.533 (2,75%) (negeri) : 125.057 (97,25%) (swasta). Grafik 3 Porsi Satuan Pendidikan di Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008

Jumlah SP berdasar Status Lingkup Satuan Pendidikan

N

S

3.533

125.057

Jumlah Nominal Persentase 128.590

33,50%

Dep. Agama 2,75% 154.872

97,25% 100.429

100% 255.301

66,50%

Dep. Diknas 60,66% 158.405

39,34% 225.487

100% 383.892

Total

100% 41,26%

58,74%

100%


73

Berikut ini dipaparkan perbandingan data jumlah satuan pendidikan dan siswa di lingkungan Departemen Agama Tabel 12 Data Jumlah Satuan Pendidikan Dan Siswa Pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Dep. Agama (TP 2007/2008) Jumlah Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan

Negeri

Swasta Total

Jumlah

%

Jumlah

RA/BA

Jumlah Siswa

%

18.759 100,00%

18.759

800.925

Madrasah Ibtidaiyah

1.567

7,40%

19.621

92,60%

21.188

2.870.839

Madrasah Tsanawiyah

1.259

9,77%

11.624

90,23%

12.883

2.347.186

9.096 100,00%

9.096

546.207

Kejar Paket A

338 100,00%

338

13.540

Kejar Paket B

575 100,00%

575

27.400

88,07%

5.398

855.553

902 100,00%

902

54.054

Wajar Dikdas pd Salafiyah

Madrasah Aliyah

644

11,93%

Kejar Paket C Perguruan Tinggi Agama

4.754

63

7,61%

765

92,39%

828

679.671

3.533

5,05%

66.434

94,95%

69.967

8.195.375

Pondok Pesantren

21.521 100,00%

21.521

3.818.469

Madrasah Diniyah

37.102 100,00%

37.102

3.557.713

JUMLAH

58.623 100,00%

58.623

7.376.182

128.590

15.571.557

JUMLAH

TOTAL

3.533

2,75%

125.057

97,25%

sedangkan data jumlah satuan pendidikan dan siswa (negeri dan swasta) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional adalah sebagaimana dipaparkan pada tabel di bawah ini. 74


Tabel 13 Data Satuan Pendidikan Dan Siswa Pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Dep. Diknas (TP 2007/2008)

Sesuai Undang‐Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa penyelenggaraan pendidikan pada madrasah juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan data tersebut, Pemerintah baru mampu membiayai pendidikan di lingkungan Departemen Agama sekitar dibawah 10 %. Selama ini sekitar 90 % lembaga pendidikan agama (swasta) di lingkungan Departemen Agama tetap hidup (berjalan), berkat perhatian masyarakat terhadap pendidikan dari madrasah sampai perguruan tinggi agama sangat tinggi. Sebagai bukti pada Tabel 11 tersebut lebih dari 95 % pendidikan pada madrasah sampai perguruan tinggi agama swasta diselenggarakan oleh swasta. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengelolaan pendidikan rasanya tidak mungkin diserahkan pada Pemerintah mengingat keterbatasan dana Pemerintah, tetapi bukan berarti Pemerintah kemudian kurang memperhatikan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Oleh karenanya, harus lebih diberikan perhatian yang memadai terhadap pendidikan agama tersebut agar penyelenggaraan pendidikan agama dapat berjalan dengan baik seiring sejalan dengan perkembangan Perencanaan Program & Anggaran Departemen Agama 2010

75

pendidikan pada sekolah umum. Bentuk perhatian tersebut dapat diwujudakan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk bantuan atau subsidi. Selain itu, sesuai Undang‐Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka diberlakukannya Undang‐Undang nomor 20 tahun 2003 tersebut, tidak lagi membedakan atau mengkelompok‐kelompokkan antara pendidikan negeri dan swasta, antara pendidikan yang diselenggarakan oleh Depdiknas dan kementerian lain. Pendidikan Nasional adalah pendidikan bagi anak bangsa, merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta juga perlu di danai / alokasikan anggarannya secara memadai melalui Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka sangat mutlak diperlukan penguatan dalam hal tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan agama oleh Departemen Agama. Dalam konteks inilah penekanan prioritas pada Fungsi Pelayanan Umum menajdi sangat penting. Tanpa tata kelola yang baik, maka berbagai program yang dijalankan dapat dipastikan akan kehilangan arahnya serta gagal untuk dapat diimplemtasikan secara benar. Pemenuhan anggaran yang ada bagi Fungsi Pelayaanan Umum sampai dengan saat ini dinilai sangat kurang. Hal ini diindikasikan dengan relatif belum terpenuhinya berbagai pokok penunjang yang dibutuhkan dalam pembangunan agama secara memadai. Pemenuhan SDM yang berkualitas, tata laksana penyelenggaraan pembangunan agama, pengelolaan data dan informasi yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana, serta berbagai hal lainnya, masih dirasakan belum tersedia dengan cukup memadai, sehingga pada akhirnya mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pembangunan agama yang dilaksanakan oleh Departemen Agama. Untuk dapat mencapai prioritas‐prioritas program pembangunan agama, maka sampai dengan tahun 2014, Departemen Agama memproyeksikan kebutuhan anggaran pembangunan agama sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

76


BAB VI P E N U T U P

Demikianlah buku ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan perencanaan prorgam dan anggaran Departemen Agama 2010. Buku ini diharapkan dapat membantu baik unit perencana maupun pihak lain yang berkepentingan dalam perencanaan di Departemen Agama baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, baik dalam arah kebijakan hingga rincian kegiatan dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat menunjang pencapaian peningkatan kapasitas perencana dalam melakukan tugasnya. Oleh karena itu, sejauh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka diharapkan buku ini juga dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan sistem perumusan rencana program dan anggaran Departemen Agama di kemudian hari. Perencanaan program dan kegiatan Departemen Agama tahun 2010 memang mengacu kepada landasan peraturan dan agenda pembangunan yang berlaku. Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa proses perencanaan tersebut juga ikut memperhatikan kondisi lingkungan strategik yang melingkupinya. Oleh karena itu buku ini berusaha untuk memaparkan tidak hanya rincian kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan, namun juga asumsi yang mendasarinya berdasarkan analisis tentang kondisi terkini dan lingkungan strategis pembangunan agama dan pembangunan pendidikan agama di Indonesia. Dengan dihasilkannya buku ini, diharapkan seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Departemen Agama dapat memahami secara utuh permasalahan yang terjadi dan apa solusi yang bisa dihasilkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Buku ini juga diharapkan mampu menawarkan perspektif‐perspektif baru tentang perencanaan program dan anggaran yang dihasilkan dari analisis lingkungan strategik serta kerangka kebijakan yang jelas. Dengan demikian, buku rencana program dan anggaran Departemen Agama 2010 diharapkan akan semakin kaya baik dari segi kapasitas dan kapabilitas personel dalam proses perencanaan, output yang dihasilkan, dan dampak perubahan positif yang diharapkan. 78



79

Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2005 ‐ 2006 Menurut Satuan Kerja Pusat Dan Daerah (nominal dalam ribuan rupiah)

SATKER I PUSAT

Nominal

APBN 2006

Bobot (%)

Nominal

Bobot (%)

+/- (%)

1.610.346.894

23,63% 2.876.622.660

26,00%

78,63%

129.525.475 20.555.435

2,27% 0,35% 0,25% 17,28% 0,30% 0,30% 0,06% 1,71% 0,05% 1,19% 0,01% 2,04% 0,20%

94,20% 86,45%

69.202.843 985.515 175.392.099 20.569.103

1,90% 251.538.779 0,30% 38.325.700 0,00% 27.475.000 16,97% 1.911.478.198 0,28% 33.254.847 0,27% 32.940.080 6.750.000 188.665.698 5.671.000 1,02% 131.940.098 0,01% 1.006.290 2,57% 225.360.094 0,30% 22.216.876

II. DAERAH

5.205.376.272

76,37% 8.186.557.710

74,00%

57,27%

KANWIL

4.238.552.870

62,19% 6.152.437.048

55,61%

45,15%

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

80

APBN 2005

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Bimas Islam Ditjen Pend. Agama Islam Ditjen Bimas Kristen Ditjen Bimas Katolik Ditjen Bimas Hindu Ditjen Peny. Haji dan Umroh Ditjen Bimas Budha Badan Litbang dan Diklat Atase Haji Ditjen Bimas Islam dan Peny. Haji Ditjen Bimas Hindu dan Budha

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat


1.156.794.718 19.032.552 18.289.154

166.199.897 520.349.824 587.555.076 154.901.083 601.728.235 211.524.030 201.642.467 116.189.394 95.452.916 84.193.083 108.345.250 105.942.612 63.301.173 50.283.483 124.145.830 56.748.831 53.228.563 55.589.026 222.626.559 67.838.329 49.196.099 39.726.138 100.317.768

2,44% 7,63% 8,62% 2,27% 8,83% 3,10% 2,96% 1,70% 1,40% 1,24% 1,59% 1,55% 0,93% 0,74% 1,82% 0,83% 0,78% 0,82% 3,27% 1,00% 0,72% 0,58% 1,47%

236.647.789 670.226.474 755.130.801 219.598.777 760.720.584 318.033.224 266.323.805 162.950.306 127.322.857 143.333.529 167.292.672 145.588.225 89.745.728 73.358.316 161.189.578 94.618.562 99.601.792 90.046.529 325.904.527 119.946.431 118.439.852 62.330.531 158.598.710

65,24% 74,73% 80,11%

90,66% 2,11% 28,49% 8,01%

2,14% 42,39% 6,06% 28,80% 6,83% 28,52% 1,98% 41,77% 6,88% 26,42% 2,87% 50,35% 2,41% 32,08% 1,47% 40,25% 1,15% 33,39% 1,30% 70,24% 1,51% 54,41% 1,32% 37,42% 0,81% 41,78% 0,66% 45,89% 1,46% 29,84% 0,86% 66,73% 0,90% 87,12% 0,81% 61,99% 2,95% 46,39% 1,08% 76,81% 1,07% 140,75% 0,56% 56,90% 1,43% 58,10%


Lanjutan.. SATKER 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat

APBN 2005 Nominal

APBN 2006

Bobot (%)

Nominal

Bobot (%)

+/- (%)

53.067.904 45.956.161 64.834.551 33.967.688 131.509.143 35.819.633 36.372.124

0,78% 0,67% 0,95% 0,50% 1,93% 0,53% 0,53%

113.438.156 93.482.999 119.301.454 102.897.295 166.730.225 62.824.577 64.912.917 29.047.469 28.645.293 4.207.064

1,03% 113,76% 0,84% 103,42% 1,08% 84,01% 0,93% 202,93% 1,51% 26,78% 0,57% 75,39% 0,59% 78,47% 0,26% 0,26% 0,04%

UIN/IAIN

676.055.714

9,92% 1.413.083.350

12,77% 109,02%

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

41.275.282 27.538.837 22.404.120 192.826.893 27.652.870 100.173.598 22.525.326 17.638.679 21.892.674 67.935.971 16.641.838 20.568.239 16.047.175 17.554.292 24.493.288 17.368.982 10.016.567 5.985.929 5.515.154

0,61% 0,40% 0,33% 2,83% 0,41% 1,47% 0,33% 0,26% 0,32% 1,00% 0,24% 0,30% 0,24% 0,26% 0,36% 0,25% 0,15% 0,09% 0,08%

127.811.704 76.328.716 58.130.941 262.020.149 75.270.320 117.409.149 79.625.063 45.111.564 56.912.773 179.736.404 39.377.482 57.168.724 43.507.991 48.157.691 58.354.359 27.592.545 31.347.877 16.714.666 12.505.232

1,16% 0,69% 0,53% 2,37% 0,68% 1,06% 0,72% 0,41% 0,51% 1,62% 0,36% 0,52% 0,39% 0,44% 0,53% 0,25% 0,28% 0,15% 0,11%

170.937.221

2,51%

404.496.956

3,66% 136,63%

9.301.000 6.309.430 6.602.175 5.453.293 6.349.581 6.556.557 6.072.279

0,14% 0,09% 0,10% 0,08% 0,09% 0,10% 0,09%

24.843.121 12.095.847 13.960.785 10.615.487 15.061.455 15.259.280 15.426.062

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Sunan Gunung Jati Bandung IAIN Walisongo Semarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta IAIN Sunan Ampel Surabaya UIN Malang IAIN Ar Raniri Banda Aceh IAIN Sumatera Utara IAIN Imam Bonjol Padang UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi IAIN Raden Fatah Palembang IAIN Raden Intan Lampung IAIN Antasari Banjarmasin UIN Alauddin Makasar IAIN Mataram IAIN Banten IAIN Gorontalo IAIN Ambon

STAIN 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

STAIN Cirebon STAIN Pekalongan STAIN Kudus STAIN Surakarta STAIN Salatiga STAIN Purwokerto STAIN Jember

0,22% 0,11% 0,13% 0,10% 0,14% 0,14% 0,14%

209,66% 177,17% 159,47% 35,88% 172,20% 17,21% 253,49% 155,75% 159,96% 164,57% 136,62% 177,95% 171,13% 174,34% 138,25% 58,86% 212,96% 179,23% 126,74%

167,10% 91,71% 111,46% 94,66% 137,20% 132,73% 154,04%


81


Lanjutan.. SATKER 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31. 32. 33.

STAIN Pamekasan STAIN Ponorogo STAIN Kediri STAIN Tulungagung STAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe STAIN Padang Sidempuan STAIN Bukittinggi STAIN Batusangkar STAIN Kerinci STAIN Metro STAIN Pontianak STAIN Palangkaraya STAIN Samarinda STAIN Manado STAIN Palu STAIN Watampone STAIN Pare-Pare STAIN Palopo STAIN Kendari STAIN Alfatah Jayapura STAIN Bengkulu STAIN Curup STAIN Ternate STAIN Bangka Belitung STAIN Langsa STAIN Sorong

STAKN 01. 02. 03. 04. 05. 06.

STAKN Tarutung STAKN Palangkaraya STAKN Tanatoraja STAKN Ambon STAKN Sentani STAKN Manado

IHDN/STAHN/STABN 01. 02. 03. 04.

STAHN Palangkaraya IHDN Denpasar STAHN Mataram STABN Banten

APBN 2005

APBN 2006

Nominal Bobot (%) 5.056.115 0,07% 6.260.101 0,09% 6.117.848 0,09% 7.474.459 0,11% 4.007.543 0,06% 5.522.189 0,08% 5.333.747 0,08% 6.007.818 0,09% 5.439.917 0,08% 5.185.479 0,08% 5.946.837 0,09% 5.623.316 0,08% 5.892.484 0,09% 5.380.810 0,08% 6.079.211 0,09% 5.300.765 0,08% 4.738.861 0,07% 4.963.689 0,07% 5.117.532 0,08% 1.400.000 0,02% 7.228.222 0,11% 4.666.113 0,07% 5.549.850 0,08%

Nominal Bobot (%) 11.629.225 0,11% 15.101.135 0,14% 13.306.164 0,12% 17.003.809 0,15% 9.054.586 0,08% 12.199.587 0,11% 11.353.286 0,10% 15.265.744 0,14% 12.874.782 0,12% 12.178.075 0,11% 10.945.941 0,10% 11.333.203 0,10% 9.939.935 0,09% 10.440.104 0,09% 16.939.682 0,15% 11.080.622 0,10% 10.708.105 0,10% 11.062.185 0,10% 12.868.092 0,12% 10.729.700 0,10% 20.186.907 0,18% 10.220.842 0,09% 11.541.208 0,10% 9.272.000 0,08%

+/- (%) 130,00% 141,23% 117,50% 127,49% 125,94% 120,92% 112,86% 154,10% 136,67% 134,85% 84,06% 101,54% 68,69% 94,02% 178,65% 109,04% 125,96% 122,86% 151,45% 666,41% 179,28% 119,04% 107,96%

17.867.310

0,26%

38.119.110

0,34% 113,35%

7.027.923 1.213.949 1.713.948 4.331.050 3.580.440

0,10% 0,02% 0,03% 0,06% 0,05%

12.604.502 4.642.585 5.069.842 9.308.357 6.493.824

0,11% 79,35% 0,04% 282,44% 0,05% 195,80% 0,08% 114,92% 0,06% 81,37%

14.463.312

0,21%

27.035.842

0,24%

86,93%

4.438.641 6.857.230 3.167.441

0,07% 0,10% 0,05%

8.294.125 12.709.388 6.032.329

0,07% 0,11% 0,05%

86,86% 85,34% 90,45%

82


Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2005 ‐ 2006 Menurut Satuan Kerja Pusat Dan Daerah (nominal dalam ribuan rupiah) Lanjutan.. SATKER

APBN 2005 Nominal

APBN 2006

Bobot (%)

Nominal

Bobot (%)

BALAI DIKLAT

78.022.631

1,14%

121.273.488

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

6.111.034 6.430.551 13.622.813 8.549.448 5.713.879 5.452.825 5.604.372 5.159.782 5.681.813 5.803.752 4.982.431 4.909.931

0,09% 0,09% 0,20% 0,13% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,07% 0,07%

11.006.715 12.918.086 14.116.024 12.470.845 9.817.077 8.276.537 9.033.884 9.333.355 8.619.952 9.226.079 8.671.034 7.783.900

0,10% 80,11% 0,12% 100,89% 0,13% 3,62% 0,11% 45,87% 0,09% 71,81% 0,07% 51,78% 0,08% 61,19% 0,08% 80,89% 0,08% 51,71% 0,08% 58,97% 0,08% 74,03% 0,07% 58,53%

BALAI LITBANG

9.477.214

0,14%

30.111.916

0,27% 217,73%

01. Balai Litbang Jakarta 02. Balai Litbang Semarang 03. Balai Litbang Makasar

3.957.560 2.738.698 2.780.956

0,06% 0,04% 0,04%

11.270.014 9.407.429 9.434.473

0,10% 184,77% 0,09% 243,50% 0,09% 239,25%

Balai Diklat Jakarta Balai Diklat Bandung Balai Diklat Semarang Balai Diklat Surabaya Balai Diklat Medan Balai Diklat Padang Balai Diklat Palembang Balai Diklat Banjarmasin Balai Diklat Manado Balai Diklat Makasar Balai Diklat Ambon Balai Diklat Denpasar

1,10%

+/- (%) 55,43%

LAJNAH 01 Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran TOTAL

6.815.723.166

100,00% 11.063.180.370

100,00%

62,32%


83

Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2007 ‐ 2008 Menurut Satuan Kerja Pusat Dan Daerah (nominal dalam ribuan rupiah) APBN 2007

SATKER

Nominal

I PUSAT 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.


Bobot (%)

Nominal

Bobot (%)

+/- (%)

2.083.168.879

14,32%

2.323.037.881

14,25%

11,51%

296.981.155 55.581.217 110.331.369 1.226.394.006 42.130.552 34.115.412 26.047.951 139.881.962 20.062.515 130.198.235 1.444.505

2,04% 0,38% 0,76% 8,43% 0,29% 0,23% 0,18% 0,96% 0,14% 0,89% 0,01%

682.820.454 61.409.660 131.378.395 969.321.377 53.552.012 42.918.329 32.463.182 160.520.051 25.266.112 162.171.071 1.217.238

4,19% 0,38% 0,81% 5,94% 0,33% 0,26% 0,20% 0,98% 0,15% 0,99% 0,01%

129,92% 10,49% 19,08% -20,96% 27,11% 25,80% 24,63% 14,75% 25,94% 24,56% -15,73%

II. DAERAH

12.465.632.221

85,68% 13.982.878.378

85,75%

12,17%

KANWIL

10.925.224.011

75,09% 12.053.983.003

73,92%

10,33%

2,68% 9,18% 9,56% 1,51% 12,72% 3,46% 3,40% 1,87% 1,52% 1,95% 2,37% 2,35% 1,12% 0,99% 1,96% 0,94% 0,65% 1,00% 2,82% 1,10% 0,90% 0,64% 2,03%

2,24% 9,24% 9,07% 1,59% 12,56% 3,22% 3,79% 2,09% 1,43% 1,72% 1,87% 2,09% 1,25% 1,08% 1,95% 0,99% 0,67% 1,01% 2,66% 1,05% 0,91% 0,64% 1,95%

-6,16% 12,80% 6,32% 17,70% 10,65% 4,47% 24,96% 25,42% 5,28% -1,55% -11,62% -0,57% 24,97% 22,39% 11,91% 18,44% 14,95% 12,74% 5,45% 7,28% 13,59% 12,47% 7,86%

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


389.793.140 1.335.309.108 1.390.819.359 219.942.762 1.851.309.583 503.339.825 494.864.844 271.926.519 221.567.654 284.095.371 344.832.984 342.240.941 162.874.669 144.357.593 284.437.510 136.931.927 94.568.564 145.793.365 410.679.201 160.236.530 130.231.085 93.481.077 294.703.312

84

APBN 2008


365.767.396 1.506.283.517 1.478.670.732 258.874.028 2.048.384.685 525.843.407 618.367.711 341.047.370 233.257.893 279.692.354 304.756.453 340.274.057 203.538.897 176.684.576 318.318.479 162.185.359 108.704.830 164.361.382 433.075.196 171.897.238 147.927.577 105.140.019 317.857.781

Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2007 ‐ 2008 Menurut Satuan Kerja Pusat Dan Daerah (nominal dalam ribuan rupiah) Lanjutan.. SATKER 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.


UIN/IAIN 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.


STAIN 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.


APBN 2007 Nominal

APBN 2008

Bobot (%)

Nominal

Bobot (%)

+/- (%)

130.494.079 120.359.054 142.654.206 118.882.610 402.756.957 64.760.060 83.434.513 49.317.239 47.276.515 56.951.855

0,90% 0,83% 0,98% 0,82% 2,77% 0,45% 0,57% 0,34% 0,32% 0,39%

143.342.691 130.926.543 156.871.279 128.609.109 493.098.523 78.637.592 95.531.683 67.369.631 77.609.713 71.075.302

0,88% 0,80% 0,96% 0,79% 3,02% 0,48% 0,59% 0,41% 0,48% 0,44%

9,85% 8,78% 9,97% 8,18% 22,43% 21,43% 14,50% 36,60% 64,16% 24,80%

1.015.618.948

6,98%

1.299.858.743

7,97%

27,99%

89.466.719 104.243.851 32.670.048 118.193.823 43.473.276 75.620.051 36.776.550 32.692.978 34.043.530 131.997.318 27.938.023 29.419.346 24.358.050 24.779.159 130.030.011 28.457.720 22.667.142 16.668.112 12.123.241

0,61% 0,72% 0,22% 0,81% 0,30% 0,52% 0,25% 0,22% 0,23% 0,91% 0,19% 0,20% 0,17% 0,17% 0,89% 0,20% 0,16% 0,11% 0,08%

159.993.887 142.862.629 33.624.194 98.804.139 49.036.796 141.836.554 36.852.621 33.316.181 36.256.320 184.056.986 28.648.171 30.446.463 25.085.750 24.221.947 191.512.219 28.514.097 24.952.608 15.150.556 14.686.625

0,98% 0,88% 0,21% 0,61% 0,30% 0,87% 0,23% 0,20% 0,22% 1,13% 0,18% 0,19% 0,15% 0,15% 1,17% 0,17% 0,15% 0,09% 0,09%

78,83% 37,05% 2,92% -16,40% 12,80% 87,56% 0,21% 1,91% 6,50% 39,44% 2,54% 3,49% 2,99% -2,25% 47,28% 0,20% 10,08% -9,10% 21,14%

329.105.754

2,26%

382.163.627

2,34%

16,12%

19.097.757 11.877.093 14.723.883 10.766.598 11.446.449 12.135.709 11.475.515

0,13% 0,08% 0,10% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08%

23.906.694 13.470.292 16.595.653 13.873.206 13.123.637 15.276.063 11.909.457

0,15% 0,08% 0,10% 0,09% 0,08% 0,09% 0,07%

25,18% 13,41% 12,71% 28,85% 14,65% 25,88% 3,78%


85

Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2007 ‐ 2008 Menurut Satuan Kerja Pusat Dan Daerah (nominal dalam ribuan rupiah) Lanjutan.. SATKER 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31. 32. 33.


APBN 2007 Nominal Bobot (%) 9.217.153 0,06% 10.249.815 0,07% 10.098.710 0,07% 12.329.010 0,08% 7.379.562 0,05% 8.982.586 0,06% 9.625.705 0,07% 13.374.989 0,09% 8.745.426 0,06% 8.544.775 0,06% 10.992.801 0,08% 9.751.904 0,07% 10.364.968 0,07% 8.652.686 0,06% 12.572.794 0,09% 9.566.947 0,07% 8.704.230 0,06% 8.748.315 0,06% 11.680.122 0,08% 8.931.569 0,06% 12.269.616 0,08% 8.086.250 0,06% 10.340.284 0,07% 8.372.533 0,06%

Nominal Bobot (%) 10.396.672 0,06% 12.051.310 0,07% 11.518.270 0,07% 12.686.940 0,08% 10.571.127 0,06% 9.925.862 0,06% 12.182.714 0,07% 14.010.490 0,09% 10.047.451 0,06% 10.698.123 0,07% 11.498.936 0,07% 9.727.859 0,06% 10.040.632 0,06% 8.112.685 0,05% 14.087.795 0,09% 10.257.022 0,06% 10.309.367 0,06% 10.061.949 0,06% 11.178.545 0,07% 9.633.670 0,06% 13.722.077 0,08% 10.339.981 0,06% 11.995.130 0,07% 7.507.518 0,05% 7.021.673 0,04% 4.424.827 0,03%

+/- (%) 12,80% 17,58% 14,06% 2,90% 43,25% 10,50% 26,56% 4,75% 14,89% 25,20% 4,60% -0,25% -3,13% -6,24% 12,05% 7,21% 18,44% 15,02% -4,29% 7,86% 11,84% 27,87% 16,00% -10,33%

STAKN

35.084.261

0,24%

32.068.579

0,20%

-8,60%

01. 02. 03. 04. 05. 06.

12.889.511 3.091.721 4.985.654 7.271.189 6.846.186

0,09% 0,02% 0,03% 0,05% 0,05%

10.202.196 3.988.684 4.734.197 6.790.730 6.352.772

0,06% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04%

-20,85% 29,01% -5,04% -6,61% -7,21%

IHDN/STAHN/STABN

27.800.276

0,19%

32.536.056

0,20%

17,04%

01. 02. 03. 04.

7.109.647 13.090.965 6.048.078 1.551.586

0,05% 0,09% 0,04% 0%

6.496.136 17.149.963 6.178.582 2.711.375

0,04% 0,11% 0,04% 0,02%

-8,63% 31,01% 2,16% 74,75%



86

APBN 2008


Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2007 ‐ 2008 Menurut Satuan Kerja Pusat Dan Daerah (nominal dalam ribuan rupiah) Lanjutan.. SATKER BALAI DIKLAT

APBN 2007 Nominal

APBN 2008

Bobot (%)

Nominal

Bobot (%)

+/- (%)

105.107.867

0,72%

151.530.421

0,93%

44,17%

7.802.366 9.232.593 12.874.223 11.154.687 7.806.171 7.564.061 7.759.538 10.094.392 7.397.657 8.221.023 6.553.215 8.647.941

0,05% 0,06% 0,09% 0,08% 0,05% 0,05% 0,05% 0,07% 0,05% 0,06% 0,05% 0,06%

11.949.100 13.331.691 17.678.609 16.411.677 11.523.465 11.275.843 11.383.750 12.670.167 11.047.933 11.971.323 10.888.461 11.398.402

0,07% 0,08% 0,11% 0,10% 0,07% 0,07% 0,07% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

53,15% 44,40% 37,32% 47,13% 47,62% 49,07% 46,71% 25,52% 49,34% 45,62% 66,15% 31,80%

BALAI LITBANG

27.691.104

23.020.158

0,14%

-16,87%


10.159.153 8.438.495 9.093.456

0,19% 0 0,07% 0,06% 0,06%

8.267.320 7.067.635 7.685.203

0,05% 0,04% 0,05%

-18,62% -16,25% -15,49%

LAJNAH

7.717.791

0,05%

01 Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran

7.717.791

0,05%

16.305.916.259

100,00%

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.


TOTAL

14.548.801.100

100,00%

12,08%


87

Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2009 ‐ 2010 Menurut Satuan Kerja Pusat Dan Daerah (nominal dalam ribuan rupiah) APBN 2009

SATKER

Nominal

I PUSAT 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.


Bobot (%)

Nominal

Bobot (%)

+/- (%)

3.191.182.518

11,97%

2.893.810.153

10,62%

-9,32%

941.039.009 92.425.010 135.751.923 1.387.591.788 103.026.299 79.243.921 59.246.021 160.403.129 46.193.378 184.452.040 1.810.000

3,53% 0,35% 0,51% 5,21% 0,39% 0,30% 0,22% 0,60% 0,17% 0,69% 0,01%

413.962.435 92.832.091 140.256.138 1.601.699.664 104.422.444 80.675.200 60.599.772 162.353.574 47.523.366 186.485.469 3.000.000

1,52% 0,34% 0,51% 5,88% 0,38% 0,30% 0,22% 0,60% 0,17% 0,68% 0,01%

-56,01% 0,44% 3,32% 15,43% 1,36% 1,81% 2,28% 1,22% 2,88% 1,10% 65,75%

II. DAERAH

23.465.418.041

88,03% 24.344.907.364

89,38%

3,75%

KANWIL

20.575.361.235

77,19% 21.450.814.351

78,75%

4,25%

2,00% 10,57% 10,13% 1,42% 14,38% 3,49% 3,60% 2,01% 1,61% 1,92% 1,86% 2,27% 1,16% 1,07% 2,06% 0,97% 0,56% 1,04% 2,55% 0,85% 0,75% 0,67% 2,06%

2,20% 11,12% 9,93% 1,48% 13,33% 3,60% 3,73% 2,67% 1,81% 1,49% 1,81% 2,26% 1,29% 1,10% 2,10% 1,08% 0,58% 1,02% 2,87% 0,94% 0,78% 0,91% 2,12%

12,21% 7,54% 0,15% 6,41% -5,25% 5,52% 5,64% 35,84% 14,68% -20,45% -0,52% 1,66% 13,39% 4,44% 4,57% 13,65% 5,76% 0,41% 15,24% 13,04% 6,23% 39,09% 5,04%

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


534.011.715 2.816.877.627 2.700.610.258 378.873.257 3.833.491.594 929.474.580 960.504.714 535.894.474 429.708.867 511.585.879 495.381.998 604.535.485 310.069.823 286.405.868 548.225.768 257.987.897 150.316.912 277.225.112 678.943.767 227.671.416 200.272.917 179.029.102 550.196.679

88

APBN 2010


599.218.194 3.029.393.715 2.704.672.159 403.162.552 3.632.220.492 980.820.636 1.014.711.043 727.932.270 492.796.433 406.952.368 492.783.721 614.574.558 351.585.304 299.132.266 573.266.870 293.200.223 158.980.781 278.368.096 782.393.548 257.351.825 212.754.350 249.018.234 577.923.428

Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2009 ‐ 2010 Menurut Satuan Kerja Pusat Dan Daerah (nominal dalam ribuan rupiah) Lanjutan.. SATKER 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.


UIN/IAIN 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.


STAIN 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.


APBN 2009 Nominal

APBN 2010

Bobot (%)

Nominal

Bobot (%)

+/- (%)

258.799.413 161.664.432 227.206.461 143.394.695 827.716.048 103.277.859 128.486.679 103.200.049 103.769.177 120.550.713

0,97% 0,61% 0,85% 0,54% 3,11% 0,39% 0,48% 0,39% 0,39% 0,45%

324.732.102 152.154.189 237.341.006 171.164.523 802.226.124 114.681.379 152.377.523 119.251.243 114.888.181 128.785.015

1,19% 0,56% 0,87% 0,63% 2,95% 0,42% 0,56% 0,44% 0,42% 0,47%

25,48% -5,88% 4,46% 19,37% -3,08% 11,04% 18,59% 15,55% 10,72% 6,83%

1.883.890.573

7,07%

1.867.398.625

6,86%

-0,88%

308.639.664 260.582.275 65.764.314 123.755.704 86.150.744 108.996.778 146.875.067 58.628.088 66.184.252 89.768.788 46.935.079 50.192.458 42.722.769 46.993.238 257.347.494 23.901.774 42.168.275 34.968.517 23.315.295

1,16% 0,98% 0,25% 0,46% 0,32% 0,41% 0,55% 0,22% 0,25% 0,34% 0,18% 0,19% 0,16% 0,18% 0,97% 0,09% 0,16% 0,13% 0,09%

289.975.453 209.409.106 82.636.339 139.191.334 113.444.181 119.541.018 165.299.365 66.928.641 74.018.188 89.953.666 54.734.756 49.696.837 49.467.207 48.537.158 182.744.152 40.419.555 37.214.252 23.853.965 30.333.452

1,06% 0,77% 0,30% 0,51% 0,42% 0,44% 0,61% 0,25% 0,27% 0,33% 0,20% 0,18% 0,18% 0,18% 0,67% 0,15% 0,14% 0,09% 0,11%

-6,05% -19,64% 25,66% 12,47% 31,68% 9,67% 12,54% 14,16% 11,84% 0,21% 16,62% -0,99% 15,79% 3,29% -28,99% 69,11% -11,75% -31,78% 30,10%

667.405.956

2,50%

662.270.326

2,43%

-0,77%

68.016.473 21.044.775 24.567.168 26.606.879 21.033.568 22.690.800 21.994.697

0,26% 0,08% 0,09% 0,10% 0,08% 0,09% 0,08%

38.277.868 21.911.240 24.576.583 25.724.032 23.349.026 24.855.844 21.225.911

0,14% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08%

-43,72% 4,12% 0,04% -3,32% 11,01% 9,54% -3,50%


89

Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2009 ‐ 2010 Menurut Satuan Kerja Pusat Dan Daerah (nominal dalam ribuan rupiah) Lanjutan.. SATKER 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31. 32. 33.

90


APBN 2009

APBN 2010

Nominal Bobot (%) 17.196.638 0,06% 19.536.646 0,07% 19.097.130 0,07% 22.553.356 0,08% 15.835.166 0,06% 19.308.145 0,07% 19.403.123 0,07% 21.920.774 0,08% 18.703.036 0,07% 17.350.803 0,07% 19.719.812 0,07% 17.302.115 0,06% 16.834.629 0,06% 13.839.173 0,05% 23.659.133 0,09% 17.614.861 0,07% 17.189.640 0,06% 17.961.456 0,07% 17.146.333 0,06% 14.062.345 0,05% 22.138.669 0,08% 16.619.019 0,06% 18.604.003 0,07% 14.677.193 0,06% 13.301.927 0,05% 9.876.471 0,04%

Nominal Bobot (%) 17.909.507 0,07% 20.924.351 0,08% 20.894.524 0,08% 21.584.673 0,08% 16.150.731 0,06% 19.372.702 0,07% 20.943.834 0,08% 23.151.332 0,08% 22.968.357 0,08% 18.298.519 0,07% 20.293.901 0,07% 18.854.832 0,07% 17.877.037 0,07% 13.841.910 0,05% 25.100.273 0,09% 17.627.466 0,06% 17.674.086 0,06% 18.431.297 0,07% 17.645.660 0,06% 10.769.163 0,04% 24.637.505 0,09% 18.567.303 0,07% 19.381.036 0,07% 14.681.608 0,05% 14.890.273 0,05% 9.877.942 0,04%

+/- (%) 4,15% 7,10% 9,41% -4,30% 1,99% 0,33% 7,94% 5,61% 22,81% 5,46% 2,91% 8,97% 6,19% 0,02% 6,09% 0,07% 2,82% 2,62% 2,91% -23,42% 11,29% 11,72% 4,18% 0,03% 11,94% 0,01%

STAKN

64.668.086

0,24%

68.214.910

0,25%

5,48%

01. 02. 03. 04. 05. 06.

15.309.343 9.685.889 11.105.636 12.234.923 11.688.295 4.644.000

0,06% 0,04% 0,04% 0,05% 0,04% 0,02%

16.513.506 9.875.888 11.107.788 12.385.097 11.689.305 6.643.326

0,06% 0,04% 0,04% 0,05% 0,04% 0,02%

7,87% 1,96% 0,02% 1,23% 0,01% 43,05%

IHDN/STAHN/STABN

54.593.067

0,20%

57.766.922

0,21%

5,81%

01. 02. 03. 04.

11.417.973 24.718.025 11.571.084 6.885.985

0,04% 0,09% 0,04% 0,03%

11.430.178 26.995.939 12.130.605 7.210.200

0,04% 0,10% 0,04% 0,03%

0,11% 9,22% 4,84% 4,71%




Perbandingan Anggaran Departemen Agama Tahun 2009 ‐ 2010 Menurut Satuan Kerja Pusat Dan Daerah (nominal dalam ribuan rupiah) Lanjutan.. SATKER BALAI DIKLAT

APBN 2009 Nominal

APBN 2010

Bobot (%)

Nominal

Bobot (%)

+/- (%)

182.454.677

0,68%

190.679.944

0,70%

4,51%

14.758.557 16.122.447 19.920.674 20.389.768 14.113.434 13.805.311 13.645.476 15.355.046 13.203.941 14.333.558 12.650.745 14.155.720

0,06% 0,06% 0,07% 0,08% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

15.527.634 16.878.155 20.598.628 20.712.654 14.675.175 14.550.585 14.350.797 16.038.995 13.929.074 15.032.797 13.475.148 14.910.302

0,06% 0,06% 0,08% 0,08% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05%

5,21% 4,69% 3,40% 1,58% 3,98% 5,40% 5,17% 4,45% 5,49% 4,88% 6,52% 5,33%

29.326.656

0,11%

39.046.532

0,14%

33,14%


9.924.607 9.575.591 9.826.458

0,04% 0,04% 0,04%

13.421.151 12.748.094 12.877.287

0,05% 0,05% 0,05%

35,23% 33,13% 31,05%

LAJNAH

7.717.791

0,03%

8.715.754

0,03%

12,93%

01 Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran

7.717.791

0,03%

8.715.754

0,03%

12,93%

26.656.600.559

100,00%

27.238.717.517

100,00%

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.


BALAI LITBANG

TOTAL

2,18%


91

92


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

6

7

8 9

III.

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program Penelitian dan Pengembangan Agama Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

FUNGSI AGAMA

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2 3 4 5

II.

Program penerapan Pemerintahan Yang Baik

FUNGSI PELAYANAN UMUM

Nama Fungsi dan Program

1

I.

NO.

225.919.562 391.099.016

550.318.598 560.407.224

1.000.000 1.301.187.919

1.000.000

1.000.000

1.000.000

727.247.423

48.910.000

28.532.350

21.213.101 18.710.000

38.325.700 2.650.000 118.687.460

20.555.435 2.000.000 24.336.734

1.291.572.583

237.105.510

372.148.557 285.333.287

2006

2005

333.840.687 148.474.263

649.271.347

1.100.000

1.100.000

131.842.500

46.278.955

37.881.483 3.250.000 58.433.930

6.926.093.353

7.203.780.221

495.858.831 152.010.233

790.069.484

596.318

596.318

274.329.571

46.188.566

42.688.898 3.923.003 61.919.156

2.131.691.588

2.560.740.782

Anggaran (Rp. '000 ) 2007 2008

PERKEMBANGAN ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2005 s.d 2010 MENURUT FUNGSI/PROGRAM 2009

625.502.794 115.814.800

830.307.389

700.000

700.000

193.789.500

29.500.000

4.500.000 3.000.000 19.000.000

2.298.283.662

249.789.500

2010

685.600.200 124.334.800

913.075.700

700.000

700.000

94.994.400

4.000.000 2.500.000 17.896.800 28.500.000

2.321.285.822

2.469.177.022

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Tinggi Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan

FUNGSI PENDIDIKAN

*) Tahun 2007 terdapat luncuran PLN sebesar Rp. 309.477.555,**) Tahun 2008 terdapat luncuran PLN sebesar Rp. 316.297.256,-

JUMLAH

Catatan :

21

V.

19 20

13 14 15 16 17 18

IV.

10 11 12

4.460.000

6.815.723.166

9.771.607.787

4.460.000

1.000.000 1.000.000

55.129.000 1.579.069.200

185.908.000

100.000.000 17.150.000 1.468.931.716

39.860.000 3.074.482.350 1.246.073.688 31.590.000 2.015.742.120

8.227.854.358

5.714.327.186 25.160.000 2.279.662.305 850.902.809 27.380.000 945.140.356

24.000.000 28.480.097 137.982.000

16.000.000 7.624.421 86.604.424

14.858.278.655

2.500.000

2.500.000

46.810.358 213.445.432

997.183.872

28.000.000 3.517.182.939 863.219.759 29.000.000 1.306.784.727

7.001.627.087

28.000.000 19.365.579 119.590.818

16.305.916.259

3.622.432

3.622.432

6.464.903.345 299.507.653

1.701.413.535

15.792.949 2.754.855.507 472.876.050 27.910.530 1.213.627.674

12.950.887.243

23.337.988 43.484.706 75.377.726

24.358.316.897

2.320.000

2.320.000

8.870.713.337 645.939.000

3.239.972.700

59.100.000 7.294.538.734 1.136.410.472 89.520.000 1.939.005.765

23.275.200.008

30.500.000 33.033.595 25.456.200

27.238.717.517

2.320.000

2.320.000

11.234.897.627 539.728.733

3.384.512.835

45.271.400 5.745.645.000 1.089.075.200 48.306.700 1.766.007.300

23.853.444.795

30.500.000 33.033.700 39.607.000

PAGU DEFINITIF KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2010 (nominal dalam ribuan rupiah)

KODE BA

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

1 1 001

2 MPR

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA RM 3

PNBP Non BLU

BLU

4

5

PHLN

PDM

6

7

170.352.890

TOTAL 8 170.352.890

RANK BOBOT 9

10

61

0,05

2 002

DPR

1.942.748.254

6.876.000

1.949.624.254

24

0,57

3 004

BPK

2.023.673.514

4.300.000

2.027.973.514

23

0,60

4 005

MA

5.219.948.230

5.219.948.230

13

1,53

5 006

KEJAGUNG

2.534.546.250

2.534.546.250

22

0,75

6 007

SETNEG

7 010

DEPDAGRI

8 011

DEPLU

9 012

DEPHAN

1.565.528.320

235.677.694

10.009.538.660

26.163.234

5.358.460.140

203.214.564

2.489.097.800

37.253.040.261

4.257.100.000

10 013

DEPHUK & HAM

4.178.002.550

431.701.941

11 015

DEPKEU

14.810.861.242

23.000.000

12 018

DEPTAN

7.689.268.136

36.080.972

13 019

DEPPERIN

1.574.005.050

83.294.071

14 020

DEPESDM

6.052.002.290

1.740.435.761

34.974.262

800.000.000

1.801.206.014

25

0,53

12.524.799.694

9

3,68

5.561.674.704

12

1,64

42.310.140.261

2

12,44

4.609.704.491

15

1,36

413.613.870

15.282.449.374

8

4,49

312.700.000

8.038.049.108

10

2,36

1.665.116.721

26

0,49

7.797.454.051

11

2,29

7.817.600 5.016.000

15 022

DEPHUB

13.843.469.985

293.324.564

75.609.100

1.621.432.240

15.833.835.889

7

4,65

16 023

DEPDIKNAS

46.374.239.007

3.320.831.703

3.095.297.945

2.396.810.680

55.187.179.335

1

16,22

17 024

DEPKES

16.610.827.249

371.721.590

3.614.636.994

792.400.000

21.389.585.833

6

6,29

18 025

DEPAG

26.254.215.052

263.576.232

304.055.233

416.871.000

27.238.717.517

4

8,01

19 026

DEPNAKERTRANS

2.501.448.060

353.438.659

5.412.088

0,84

20 027

DEPSOS

3.624.662.784

3.043.535

21 029

DEPHUT

2.153.931.750

1.129.475.350

22 032

DKP

2.678.856.960

38.730.238

23 033

DEPPU

27.219.242.706

14.541.574

2.860.298.807

20

3.627.706.319

16

1,07

3.348.444.100

17

0,98

473.253.000

3.190.840.198

18

0,94

7.544.724.290

34.796.508.570

3

10,23

65.037.000 18.000.000

24 034

KEMENKOPOLKAM

208.847.550

208.847.550

58

0,06

25 035

KEMENKO EKUIN

111.403.423

111.403.423

67

0,03

26 036

KEMENKO KESRA

27 040

DEPBUDPAR

28 041

KEMENEG BUMN

114.203.110

29 042

KEMENEG RISTEK

629.196.629

30 043

KEMENEG LH

397.732.720

31 044

KEMENEG KOP&UKM

686.024.370

32 047

KEMENEGGPP

131.961.406

33 048

KEMENPAN

118.651.091

34 050

BIN

35 051

LSN

36 052

WANTANNAS

37 054

BPS

38 055

BAPPENAS

101.168.316 1.605.344.060

11.220.519

101.168.316

70

0,03

1.616.564.579

27

0,48

114.203.110

65

0,03

635.514.069

39

0,19

404.375.918

51

0,12

733.905.645

37

0,22

1.543.100

133.504.506

63

0,04

5.100.000

123.751.091

64

0,04

985.866.020

985.866.020

32

0,29

499.829.439

499.829.439

44

0,15

30.169.210

30.169.210

76

0,01

6.317.440 1.643.198

5.000.000 47.881.275

5.034.048.220

15.000.000

5.049.048.220

14

1,48

340.511.570

217.800.000

558.311.570

42

0,16

189.800.000

2.944.618.044

19

0,87

343.553.893

54

0,10

2.811.973.993

21

0,83

27.194.952.111

5

8,00

627.729.430

40

0,18

39 056

BPN

2.064.223.764

690.594.280

40 057

PNRI

342.659.500

894.393

41 059

DEPKOMINFO

743.368.420

485.401.737

42 060

POLRI

23.106.396.624

1.790.555.487

43 063

BP-POM

601.784.430

25.945.000

1.433.103.836

150.100.000 2.098.000.000 70.000.000

200.000.000

44 064

LEMHANAS

138.546.914

208.546.914

59

0,06

45 065

BKPM

364.967.710

364.967.710

52

0,11

46 066

BNN

346.871.550

346.871.550

53

0,10


93

PAGU DEFINITIF KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2010 (nominal dalam ribuan rupiah)

Lanjutan..

KODE BA

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

1 47 067

2 KEMENEG PDT

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA RM 3

PNBP Non BLU

BLU

4

5

PDM

6

7

TOTAL 8

RANK

BOBOT

9

10

599.835.300

327.328.000

927.163.300

34

0,27

1.218.518.000

15.485.200

1.234.003.200

29

0,36

58.085.920

74

0,02

865.179.285

36

0,25

33

0,28

48 068

BKKBN

49 074

KOMNASHAM

50 075

BMG

830.851.486

51 076

KPU

961.461.456

961.461.456

52 077

MK RI

169.496.606

169.496.606

62

0,05

53 078

PPATK

113.912.908

113.912.908

66

0,03

496.181.084

45

0,15

406.798.829

50

0,12

534.006.397

43

0,16

58.085.920 34.327.799

54 079

LIPI

431.377.119

40.903.965

55 080

BATAN

395.869.780

10.929.049

56 081

BPPT

435.672.570

60.993.827

57 082

LAPAN

213.682.810

58 083

BAKOSURTANAL

228.717.985

9.286.358

23.900.000 37.340.000 15.347.796 205.000.000

229.030.606

56

0,07

443.004.343

47

0,13

59 084

BSN

53.322.482

8.274.821

61.597.303

72

0,02

60 085

BAPETEN

52.842.310

4.449.622

57.291.932

75

0,02

61 086

LAN

157.161.600

38.859.333

196.020.933

60

0,06

62 087

ANRI

94.939.796

9.475.108

104.414.904

69

0,03

63 088

BKN

316.801.170

437.651.170

48

0,13

64 089

BPKP

65 090

DEPDAG

66 091

KEMENPERA

67 092

KEMENEGPORA

120.850.000

632.738.950

642.138.950

38

0,19

1.233.186.332

30

0,36

904.518.419

904.518.419

35

0,27

1.553.859.460

1.553.859.460

28

0,46

1.198.509.156

9.400.000 34.677.176

68 093

KPK

398.694.431

426.380.431

49

0,13

69 095

DPD

469.559.462

469.559.462

46

0,14

70 100

KY-RI

58.473.572

58.473.572

73

0,02

71 103

BNPB

204.062.080

222.062.080

57

0,07

72 104

BNP2TKI

73 105

BPLS

27.686.000

18.000.000

253.519.140

253.519.140

55

0,07

1.216.090.640

1.216.090.640

31

0,36

74 106

LKPBJP

110.215.290

75 107

BASARNAS

531.711.100

76 108

KPPU JUMLAH

34.000.000

82.313.900 294.293.460.284

11.591.005.660

8.931.471.263

94

PHLN


24.333.224.180

1.000.000.000

110.215.290

68

0,03

565.711.100

41

0,17

82.313.900

71

0,02

340.149.161.387

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents