BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundangundangan, salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Merujuk peraturan tersebut, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pertanggungjawaban disampaikan

secara

dimaksud berjenjang

berupa kepada

laporan

yang

pimpinan

Unit

Organisasi/Menteri/Pimpinan Lembaga, dan selanjutnya laporan kinerja

tingkat

entitas

akuntabilitas

kinerja

kementerian

negara/lembaga yang telah disusun disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

dan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang pada akhirnya disampaikan kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan. Peraturan

Presiden

tersebut

mewajibkan

setiap

instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 1

kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Biro untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro Kepegawaian,

Organisasi

dan

Tata

Laksana

dalam

tahun

mendatang. B. Gambaran Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Kabinet,

maka

kedudukan

Biro

Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Iangsung kepada Deputi Bidang Administrasi. 2. Tugas Biro

Kepegawaian,

mempunyai

tugas

pengadministrasian

Organisasi

melaksanakan pengangkatan,

dan

Tata

Laksana

penyelenggaraan

dan

pemindahan

dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet, perencanaan, pengadaan, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan

pegawai

lainnya

di

lingkungan

Sekretariat

Kabinet,

Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 2

pengumpulan, pengolahan dan penyusunan laporan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, mengoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan, pelatihan Pegawai

pegawai,

pemantauan

serta Negeri

Sekretariat

belanja kerja Sipil

Kabinet

dan

sama dan

dan

evaluasi

perencanaan,

pendidikan

dan

dalam

rangka

pengembangan

pegawai

lainnya

di

serta

pengkajian

dan

lingkungan penyusunan

organisasi, dan ketatalaksanaan. 3. Fungsi Biro

Kepegawaian,

Organisasi

dan

Tata

Laksana

menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian

dalam

dan

dari

jabatan,

kepangkatan,

pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet; b. Penelitian,

penyiapan

dan

penyelesaian

administrasi

Keputusan Sekretaris Kabinet yang berisi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet; c. Penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet; d. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; e. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan laporan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet;


f. Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dan/atau yang wewenang penetapannya berada pada Sekretaris Kabinet; g. Koordinasi penyelenggaraan administrasi belanja pegawai; h. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; i. Penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; j. Penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan organisasi, dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi. 4. Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana membawahi 3 (tiga) bagian yaitu: a. Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet, dan penelitian,

penyiapan,

dan

penyelesaian

administrasi

Keputusan Sekretaris Kabinet yang berisi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil atau pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet, dan penyelenggaraan Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 4

perencanaan dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pembinaan

Pegawai

Negeri

Sipil

dan

pegawai

lainnya,

penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan laporan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pelaksanaan administrasi belanja pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dibantu oleh 3 (tiga) subbagian, yaitu: 1) Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun; 2) Subbagian Pembinaan dan Kinerja Pegawai; 3) Subbagian Gaji. b. Bagian Pendidikan dan Pelatihan Bagian Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan serta kerja sama dalam rangka pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pendidikan dan Pelatihan dibantu oleh 2 (dua) subbagian, yaitu: 1) Subbagian Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan; 2) Subbagian Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan. c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana dibantu oleh 2 (dua) subbagian, yaitu: 1) Subbagian Organisasi; 2) Subbagian Tata Laksana.


Adapun, bagan struktur organisasi Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Tahun 2014 dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Syafruddin, S.H., M.H. (IV/c) tmt. 1-10-2012

BAGIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Dra. Suparti, M.AP. (IV/b) tmt. 1-10-2010

BAGIAN KEPEGAWAIAN Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. (IV/b) tmt. 1-10-2013

SUBBAGIAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN & PENSIUN Sri Rahayu (III/d) tmt. 1-10-2009

PENGELOLA KEPEGAWAIAN (2) Maryadi (III/b) tmt. 1-4-2014 Trijaka, S.AP. (III/a) tmt. 1-4-2012 S1 (Hukum, Administrasi Negara, Manajemen SDM. Manajemen)

PENGADMINISTRASI UMUM I (2) Sanusih (II/c) Tmt. 1-4-2007 D3 (Administrasi Perkantoran, Sekretari)

SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN KINERJA PEGAWAI Kusrini (III/d) tmt. 1-10-2005

PENGELOLA KEPEGAWAIAN (1) Somavita Mariam Ainun Sartavie, S.Ikom. (III/b) tmt. 1-4-2014 S1 (Hukum, Administrasi Negara, Manajemen SDM. Manajemen) PENGOLAH DATA (1) Arman Darmawan (II/c) tmt. 1-4-2014 S1/D3 (Hukum, Administrasi Negara, Manajemen Informatika, Manajemen Sistem Informatika)

SUBBAGIAN GAJI Samidi (III/d) tmt. 1-10-2011

PENGOLAH DATA (2) Indra Irmawan, A.Md.(II/c) tmt. 1-12-2010 Dien Listyarini, A.Md.(II/c) tmt. 1-12-2010 S1/D3 (Hukum, Administrasi Negara, Manajemen Informatika, Manajemen Sistem Informatika)

PENGADMINISTRASI UMUM I (1) D3 (Administrasi Perkantoran, Sekretari)

SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Virnayanti, S.H. (III/c) tmt. 1-10-2012

PENGELOLA DIKLAT (1) Heri Supriyanto, S.AP. (III/ a) tmt. 1-10-2011 S1 (Hukum, Administrasi Negara, Manajemen SDM. Manajemen)

PENGOLAH DATA (1) Arief Setia Budi (III/a) tmt. 1-4-2012 S1/D3 (Hukum, Administrasi Negara, Manajemen Informatika, Manajemen Sistem Informatika)

SUBBAGIAN KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Lieke Puspasari, S.Sos (III/c) tmt. 1-10-2013


PENGOLAH DATA (1) Mikasari Muthmainah Jatiningsih, S.AP. (III/a) tmt. 1-4-2012 S1/D3 (Hukum, Administrasi Negara, Manajemen Informatika, Manajemen Sistem Informatika)

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Drs. R. Beben Hurmansyah, M.H. (IV/b) tmt. 1-10-2005

SUBBAGIAN ORGANISASI Umi Hasanah, S.H. (III/d) tmt. 1-10-2012

SUBBAGIAN TATA LAKSANA Eny Nur’aini, S.AP. (III/c) tmt. 1-10-2012

ANALIS ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN (2) Marissa Istika, S.AP. (III/a) tmt. 1-4-2012 Connie Pawitasari, S.IP. (CPNS) S1 (Administrasi Negara, Manajemen SDM, Hukum, Ilmu Pemerintahan)

ANALIS ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN (2) Nurati, S.IP. (CPNS) S1 (Administrasi Negara, Manajemen SDM, Hukum, Ilmu Pemerintahan)



ANALIS KINERJA (2) Reni Wahyuni, S.E. (CPNS) S1 (Hukum, Administrasi Negara, Manajemen SDM. Manajemen)


C. Gambaran Aspek Strategis Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Dalam setiap pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu dipilih dan ditetapkan strategi untuk mencapainya, yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. 1. Kebijakan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Selain itu, kebijakan dapat diartikan pula sebagai proses pengambilan keputusan penting bagi suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan dan sasarannya Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana memiliki kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 1. Penyusunan

administrasi

ketatalaksanaan

dan

organisasi

secara efektif. 2. Sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel. 3. Penyelenggaraan diklat yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh unit kerja dalam organisasi. 2. Program dan Kegiatan Kebijakan

perlu

diformulasikan

dalam

bentuk

program-

program untuk dapat mengoperasikan kebijakan unit kerja yang telah ditetapkan. Penetapan program-program tersebut berorientasi pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.” Program

tersebut

adalah

program

yang

sesuai

dengan

dokumen anggaran, namun Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana juga melaksanakan program-program operasional yang dianggap strategis yaitu: Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 8

1. Perencanaan,

pengkajian

dan

penyusunan

organisasi

dan

ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; 2. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengembangan Pegawai serta Penyelenggaraan Kerja Sama Diklat; 3. Pengelolaan kepegawaian. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber

daya

manusia

sebagai

masukan

untuk

menghasilkan keluaran. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah: “Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengkajian dan Penyusunan

Organisasi

dan

Ketatalaksanaan

di

Lingkungan

Sekretariat Kabinet.” Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang terdapat pada dokumen anggaran, namun secara operasional Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai kegiatan operasional sebagai berikut : 1) Pada

Program

Operasional

Perencanaan,

pengkajian

dan

penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat

Kabinet

Penyelenggaraan

pembinaan

pegawai,

kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Sekretaris Kabinet,

Peraturan

dan

Keputusan

Deputi

Bidang

Administrasi di Bidang Organisasi dan Tata Laksana; b. Penyelenggaraan

Reformasi

Birokrasi

di

Lingkungan

Sekretariat Kabinet; c. Pelaksanaan Evaluasi Analisis Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan; d. Pelaksanaan

Evaluasi

Standar

Pelayanan

dan

Standar

Operasional Prosedur. Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 9

2) Pada Program Operasional Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengembangan Pegawai serta Penyelenggaraan Kerja Sama Diklat, kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut: a. Penyelenggaraan Diklat Struktural; b. Penyelenggaraan Diklat Teknis fungsional; c. Penyelenggaraan Beasiswa. 3) Pada Program Operasional Pengelolaan kepegawaian, kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut a. Penyiapan

dan

Penyelesaian

Kepseskab

tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural

dan

Fungsional

yang

Menjadi

Wewenang

Sekretaris Kabinet; b. Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengadaan CPNS; c. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengurusan Kesejahteraan PNS; d. Pengurusan Administrasi Belanja Pegawai.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 29 tahun 2014, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan

sasaran

diperlukan

untuk

memberikan

fokus

pada

penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Sasaran Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada Tahun 2014 dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusianya dan kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi. Dasar

perencanaan

kinerja

adalah

perencanaan

strategis

organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu instansi. Tujuan Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 11

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang selanjutnya akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi organisasi. Penetapan

tujuan

organisasi

pada

umumnya

didasarkan

kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Bermuara dari visi dan misi yang telah ditetapkan,

Biro

Kepegawaian,

Organisasi

dan

Tata

Laksana

mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Terwujudnya penataan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan yang akomodatif, antisipatif, inovatif, dan responsif 2. Terwujudnya kualitas profesional Sumber Daya Manusia Aparatur 3. Terwujudnya pengelolaan kepegawaian secara Melalui tujuan-tujuan efektif tersebut, Biro Kepegawaian, Organisasi dan efisien

dan Tata Laksana berusaha secara optimal dalam melaksanakan tugas penyelesaian di bidang administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, sehingga menghasilkan pelayanan prima dan kepuasan terhadap pegawai. B. Perjanjian Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Keberhasilan

dalam

mewujudkan

tujuan

dimaksud

dapat

diukur melalui meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana yang prima, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Guna

mencapai

tujuan

perlu

dirumuskan

sasaran-sasaran

strategis organisasi. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan, Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 12

semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran merupakan hasil nyata yang akan dicapai unit kerja organisasi, yang telah dirumuskan secara spesifik dan dapat diukur. Pencapaian sasaran dapat mengarahkan pada kegiatan yang spesifik dan terfokus, sehingga memudahkan pada pengalokasian sumbersumber daya yang diperlukan. Adapun

sasaran

yang

ingin

dicapai

Biro

Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menggambarkan apa yang dicapai dan dihasilkan pada periode setiap tahun selama 5 (lima) tahun sesuai yang direncanakan. Selain itu, sasaran tersebut juga telah difokuskan pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Sekretariat Kabinet. Sasaran Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, meliputi: 1. Meningkatnya Organisasi dan Ketatalaksanaan yang Efektif; 2. Meningkatnya

Sumber

Daya

Manusia

yang

Profesional

dan

Berkualitas; 3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian. Hal tersebut diatas menggambarkan bahwa adanya upaya dalam meningkatkan kinerja di unit Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagai upaya dalam memberikan pelayanan prima kepada pegawai yang membutuhkan. Hubungan/keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana tersebut dapat dilihat gambar berikut:


Terwujudnya

Meningka tnya Organisas i dan Ketatalak sanaan yang Efektif

Penataan dan Penyempurnaan Organisasi dan Ketatalaksanaan yang Akomodatif, Antisipatif, Inovatif dan responsif

Terwujudnya Kualitas Profesional Sumber Daya Manusia Aparatur

Meningka tnya Sumber Daya Manusia yang Profesion al dan Berkualit as

Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian secara Efektif dan Efisien

Meningka tnya Kualitas Pengelola an Kepegawa ian

C. Indikator Kinerja Utama Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Perjanjian Kinerja atau lebih dikenal dengan istilah penetapan kinerja

merupakan

ikhtisar

kesepakatan

kinerja/perjanjian

kinerja/pernyataan kinerja yang akan dicapai antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang ada. Uraian Perjanjian Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di berikut. Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 14

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

TARGET ANGGARAN

1.

Meningkatnya organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif

Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang telah ditindaklanjuti

100%

997.525.000

2.

Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas

Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana

100%

1.373.190.000

3.

Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian

1. Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dimanfaatkan

100 %

872.674.000

2. Jumlah keluhan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian

0

1. Meningkatnya organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif Sasaran pertama ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program operasional dan 4 (empat) kegiatan. Adapun program dan indikator sasaran yang digunakan dalam mengukur keberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut: Tabel 2.2. Indikator Kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja

Target

Program Operasional

Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang telah ditindaklanjuti

100%

Perencanaan, Pengkajian dan Penyusunan Organisasi dan Ketatalaksanaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet


Kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mewujudkan

program

tersebut adalah: 1. Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Sekretaris Kabinet, Peraturan dan Keputusan Deputi Bidang Administrasi di Bidang Organisasi dan Tata Laksana; 2. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 3. Pelaksanaan

Evaluasi

Analisis

Jabatan,

Standar

Kompetensi

Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan; 4. Pelaksanaan Evaluasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur. Indikator kinerja outcome pada kegiatan ini adalah persentase penyelesaian pengkajian efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan dengan target 100%. Maksud dari pernyataan ini adalah diharapkan dalam menyelesaikan pengkajian terkait efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan dapat seluruhnya terselesaikan secara cepat dan tepat, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. 2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas Sasaran kedua ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program operasional dan 3 (tiga) kegiatan. Adapun, program dan indikator sasaran yang digunakan dalam mengukur keberhasilan sasaran dapat dilihat melalui tabel berikut: Tabel 2.3. Indikator Kinerja Sasaran 2 Indikator Kinerja Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana

Target

Program Operasional

100%

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengembangan Pegawai serta Penyelenggaraan Kerja Sama Diklat


Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan program di atas adalah: 1. Penyelenggaraan Diklat Struktural 2. Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional 3. Penyelenggaraan Beasiswa Indikator dalam sasaran kedua yakni persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana sebesar 100%.

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian Sasaran ketiga ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program operasional dan 4 (empat) kegiatan. Adapun, program dan indikator sasaran yang digunakan dalam mengukur keberhasilan sasaran dapat dilihat melalui tabel berikut: Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran 3 Indikator Kinerja a. Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dimanfaatkan b. Jumlah keluhan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian

Kegiatan

yang

Target 100%

dilaksanakan

Program Operasional Pengelolaan Kepegawaian

0

untuk

mewujudkan

program

pengelolaan kepegawaian adalah: 1. Penyiapan dan Penyelesaian Kepseskab tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional yang Menjadi Wewenang Sekretaris Kabinet; 2. Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengadaan CPNS; 3. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengurusan Kesejahteraan PNS; 4. Pengurusan Administrasi Belanja Pegawai.


Indikator kinerja outcome pada kegiatan ini adalah target yang ingin dicapai sebesar 100% untuk indikator kinerja persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dimanfaatkan dan 0 (nol) untuk jumlah keluhan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian. Oleh karena itu, pengolahan dan penyusunan data kepegawaian dapat diselesaikan secara cepat dan tepat sehingga tidak terdapat keluhan dari pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.


BAB III CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja, yang merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan

menggunakan

informasi

untuk

menentukan

efisiensi

dan

efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan programprogramnya sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepadanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Penilaian masukan

dimaksud

menjadi

penyusunan/kegiatan

tidak

keluaran yang

terlepas dan

dianggap

dari

kegiatan

penilaian penting

dalam dan

mengolah proses

berpengaruh

terhadap pencapaian sasaran tujuan. Adapun rumus yang digunakan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut : 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:


Persentase pencapaian Realisasi rencana tingkat capaian = x 100 % Rencana

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus: Persentase pencapaian Rencana-(Realisasi-Rencana) rencana tingkat capaian = x 100 % Rencana

Penilaian atas capaian kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana tahun 2014 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, yaitu sebagai berikut: No.

Rentang Capaian Kinerja

Kategori Capaian Kinerja

1.

>100

Memuaskan

2.

85 % - 100 %

Sangat Baik

3.

70% - < 85%

Baik

4.

55% - <70%

Cukup

5.

<55 %

Kurang Baik

Keberhasilan

pencapaian

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Indikator Kinerja harus dapat mengukur ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan dari suatu program/kegiatan yang dilakukan. Bila semua indikator yang telah ditetapkan berhasil mencapai tingkat yang diinginkan, maka memberi gambaran kualitas ketercapaian tujuan.


Analisis capaian IKU mengungkapkan keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien yang merupakan pembanding antara realisasi dengan rencana tahun bersangkutan. Lebih lanjut, penjelasan mengenai posisi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis tersebut. Pada tahun 2014, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama. Adapun capaian IKU 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1. Tingkat Capaian IKU Tahun 2014 IKU

Sasaran

Target

Realisasi

Capaian

Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanan yang telah ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif

100%

100%

100

Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana

Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas

100%

100%

100

Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dimanfaatkan

Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian

100%

100%

100

0

0

100

Jumlah keluhan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian

Berdasarkan deskripsi pada tabel di atas, dapat disampaikan bahwa

persentase capaian masing-masing IKU secara umum telah

tercapai dengan optimal berdasarkan kategori pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Pelaporan akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi

yang

relevan

bagi

pembuat

keputusan

agar

dapat


menginterpretasikan tingkat keberhasilan/kegagalan secara lebih luas dan

mendalam.

keterkaitan

Analisis

pencapaian

pencapaian

kinerja

kinerja

kegiatan

dan

meliputi

uraian

program

dengan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi, serta visi. Dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

Biro

Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana, pada Tahun 2014 Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana telah menetapkan 3 (tiga) sasaran untuk mempermudah pencapaian target yang diharapkan setiap tahun akan dapat meningkatkan kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Uraian capaian kinerja per sasaran Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut: Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Organisasi dan Ketatalaksanaan yang Efektif

Sasaran ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyusunan analisis jabatan/beban kerja, standar pelayanan, penyusunan sistem prosedur kerja, pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris

Kabinet,

Keputusan

dan

Peraturan

Deputi

Bidang

Administrasi di bidang Organisasi dan Tata Laksana, dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sasarantersebut adalah : 1.

Pemahaman

pegawai

terhadap

pengkajian

dan

penyusunan

organisasi dan ketatalaksanaan belum optimal; 2.

Penyerahan data penunjang kegiatan pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan sering mengalami keterlambatan.


Oleh karena itu, tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan instansi terkait. Uraian mengenai capaian sasaran pertama adalah sebagai berikut: Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Pertama Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian

Target

Realisasi

% Capaian

100%

100%

100

pengkajian organisasi dan ketatalaksanan yang telah ditindaklanjuti

Capaian IKU sasaran pertama dihitung menggunakan rumus 1 (satu). Selain itu, berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian IKU untuk sasaran ini dikategorikan baik sehingga hal ini menggambarkan bahwa sasaran pertama telah dapat dicapai dengan baik. Capaian kinerja pada indikator sasaran ini telah tercapai 100% yang dapat dilihat dalam proses penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang telah ditindaklanjuti dengan melihat indikator penyelesaian Peraturan dan Keputusan Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Administrasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%. Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian IKU sasaran pertama adalah sebagai berikut: Persentase

penyelesaian

pengkajian

organisasi

dan

ketatalaksanan yang telah ditindaklanjuti Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka target 100% pada IKU pertama sasaran pertama ini dihitung berdasarkan jumlah penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang telah Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 23

ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh penyelesaian kajian organisasi dan ketatalaksanaan. Jumlah penyelesaian kajian organisasi dan ketatalaksanaan selama

tahun

seluruhnya

2014

sudah

berjumlah

dapat

60

(enam

diselesaikan

oleh

puluh) Biro

kajian

dan

Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana sehingga realisasinya menjadi 100%.

Sasaran 2 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berkualitas

Sasaran ini dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan diklat struktural, diklat teknis/fungsional yang menjadi kewenangan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, yang diharapkan dapat meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

di

lingkungan

Sekretariat Kabinet. Terselenggarannya diklat struktural, diklat teknis/fungsional secara

optimal

membutuhkan

keterlibatan

banyak

pihak

dan

koordinasi secara berkesinambungan. Adapun permasalahan yang biasanya terdapat pada diklat struktural adalah penugasan peserta Diklatpim yang telah memenuhi persyaratan dan harus mengikuti diklat ditunda karena kepentingan unit kerja terkait. Sedangkan permasalahan yang biasanya terdapat pada diklat teknis/fungsional antara lain: 1. Pihak penyelenggara tidak lagi menyelenggarakan diklat yang telah direncanakan, meskipun ketika menyusun perencanaan diklat telah mengacu kepada jadwal dari instansi penyelenggara; 2. Peserta yang telah ditetapkan mengundurkan diri, namun

tidak

mencari pengganti dari unit kerja yang bersangkutan. Terkait dengan permasalahan tersebut, telah diambil langkahlangkah untuk penyelesaiannya, antara lain: Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 24

1. Meningkatkan koordinasi antara Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka perencanaan program diklat. 2. Meningkatkan

koordinasi

dengan

penyelenggara

diklat,

baik

instansi pemerintah maupun swasta, sehingga sesuai dengan perencanaan yang disusun. Uraian mengenai sasaran kedua adalah sebagai berikut: Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Kedua Indikator Kinerja Utama Persentase

pegawai

yang

Target

Realisasi

% Capaian

100%

100%

100

memenuhi kualifikasi/ standar kompetensi yang ditempatkan sesuai dengan jabatannya

Capaian IKU sasaran kedua dihitung menggunakan rumus 1 (satu). Selain itu, berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian IKU untuk sasaran ini dikategorikan sangat baik sehingga hal ini menggambarkan bahwa sasaran kedua telah dapat dicapai dengan baik. Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian IKU sasaran kedua adalah sebagai berikut: Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana Capaian IKU pada sasaran kedua ini ditargetkan sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%. Target dan realisasi 100% dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana penyelenggaraan diklat.


Dalam pegawai

di

rangka

memenuhi

lingkungan

kualifikasi/standar

Sekretariat

Kabinet,

Biro

kompetensi Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana telah mengikutsertakan 21 (dua puluh satu) orang pada diklat struktural dan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang mengikuti diklat teknis/fungsional, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 3.4. Pelaksanaan Diklat Struktural di lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2014 No

Jenis Diklat

Jumlah Peserta

Tanggal Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan

1

Diklatpim Tk. II

1 orang

5 Mei – 18 September 2014

Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional – LAN

2

Diklatpim Tk. III

4 orang

25 Agustus – 4 Desember 2014

Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara

3

Diklatpim Tk. IV

2 orang

18 Mei – 9 Oktober 2014

2 orang

7 Juli – 27 November 2014

12 orang

25 – 26 Juni 2014

4.

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional – LAN Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara

Tabel. 3.5. Pelaksanaan Diklat Teknis/Fungsional Periode Januari s.d. Desember Tahun 2014 No

Jenis Diklat

1

Pembekalan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Peserta

Tanggal Pelaksanaan

15 orang

14 – 17 April 2014

Tempat Pelaksanaan WTC Lantai 17, Jalan Jend. Sudirman Kav. 2931, Jakarta (Edu Train)


Jumlah Peserta

Tanggal Pelaksanaan

Pembekalan Alam Luar CPNS

39 orang

6-8 Maret 2014

Bandung (PT Dasa Pratama)

3.

Prajabatan CPNS Golongan III

33 orang

19 Mei – 11 Juni 2014

Pusdikmin POLRI Bandung

4.

Prajabatan CPNS Golongan II

6 orang

2 – 20 Juni 2014

Balai Diklat Pegawai Kementerian Dalam Negeri (Pemda Purwakarta)

5.

Bendahara Pengeluaran

10 orang

23 – 25 Juni 2014

Gedung Arthaloka Lt. 15 Jakarta (Edutrain)

6.

Balance Scorecard

2 orang

16 Juni 2014

Wisma Kodel Lt. 8 Jakarta (Sciencom)

7.

Network Forensic

2 orang

19 – 20 Mei 2014

8.

Legal Drafting

15 orang

18 – 20 Agustus 2014


9.

Leadership Development

21 orang

4 – 6 September 2014

Citra Cikopo Hotel & Resort, Desa Kopo, Cisarua, Bogor (Sciencom)

10.

Perancangan PUU (legal Drafting Gel. II)

11 orang

29 September – 1 Oktober 2014


11.

Diklat Penjenjangan Auditor Madya

1 orang

23 September – 7 Oktober 2014

Pusdiklat Pengawasan BPKP, Pandansari, Ciawi, Bogor

12.

Pembinaan Kepegawaian

120 orang

30 Juni – 23 Juli 2014

13.

AustraliaIndonesia Strategic Policy Course

2 orang

25 Oktober – 1 November 2014

No

Jenis Diklat

2.

Tempat Pelaksanaan

Id-SIRTII Menara Ravindo Kebon Sirih Jakarta

Aula Gedung 3 Lantai 1 Camberra, Australia

Hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan diklat struktural dan diklat teknis/fungsional adalah sebagai berikut: Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 27

1. Untuk terselenggaranya diklat secara optimal dan efektif, diperlukan koordinasi secara berkesinambungan antara Organisasi

dan

Tata

Laksana

dengan

Biro

Biro Kepegawaian, Umum

dan

Biro

Perencanaan dan Keuangan dalam penetapan pagu anggaran diklat. 2. Meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara diklat, sehingga pelaksanaan diklat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 3. Adanya koordinasi secara baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet tentang pegawai yang akan diikutsertakan sebagai peserta diklat. 4. Adanya pemetaan dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan diklat. Gambar 3.1. Pelaksanaan Diklat Leadership Development 4-6 September 2014

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian

Sasaran ketiga ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas penyusunan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai, pelaksanaan administrasi tentang kenaikan pangkat dan pensiun pegawai, pelaksanaan pembinaan dan kinerja pegawai, serta pelaksanaan koordinasi pembayaran belanja gaji pegawai. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Biro Kepegawaian, Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 28

Organisasi dan Tata Laksana membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain: 1. Adanya respon, komitmen dan tindak lanjut dari pengusul untuk kelengkapan dan keakurasian data yang disampaikan secara cepat, sehingga memperlancar proses penyelesaian Keputusan Sekretaris Kabinet; 2. Adanya

ketelitian

dari

pegawai

yang

memproses

Keputusan

Sekretaris Kabinet; 3. Adanya ketepatan dan kecepatan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pembinaan dan kesejahteraan pegawai; 4. Adanya tindak lanjut dari Biro Perencanaan dan Keuangan yang terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai. Uraian mengenai capaian sasaran ketiga adalah sebagai berikut : Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Ketiga Indikator Sasaran Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dapat diselesaikan secara tepat waktu Jumlah keluhan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian

Target

Realisasi

% Capaian

100%

100%

100

0

0

100

Capaian IKU sasaran ketiga dihitung menggunakan rumus 1 (satu). Selain itu, berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian IKU untuk sasaran ini dikategorikan dan telah dapat dicapai dengan baik. Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian IKU sasaran ketiga adalah sebagai berikut: 1. Persentase

Kelengkapan

Data

Kepegawaian

yang

Dapat

Dimanfaatkan Indikator sasaran ini sampai akhir tahun 2014 telah tercapai Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 29

100%. Hal ini diwujudkan dengan sudah optimalnya penyelesaian kelengkapan data kepegawaian secara tepat waktu. Target dan realisasi 100% pada sasaran ketiga ini dihitung berdasarkan penyelesaian kelengkapan data kepegawaian secara tepat waktu dibagi dengan penyelesaian kelengkapan data kepegawaian yang tersedia. Tabel 3.7 Data Kepegawaian Tahun 2014

BULAN

JUMLAH KELENGKAPAN DATA PEGAWAI

JUMLAH KELENGKAPAN DATA PEGAWAI YANG DISELESAIKAN SECARA TEPAT WAKTU

% CAPAIAN

JANUARI

529

529

100 %

FEBURARI

527

527

100 %

MARET

532

532

100 %

APRIL

533

533

100 %

MEI

531

531

100 %

JUNI

530

530

100 %

JULI

532

532

100 %

AGUSTUS

538

538

100 %

SEPTEMBER

540

540

100 %

OKTOBER

537

537

100 %

NOVEMBER

533

533

100 %

DESEMBER

536

536

100 %

Berdasarkan data tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa setiap bulan selalu dilakukan penyelesaian data kepegawaian secara tepat waktu sehingga realisasi IKU pada sasaran ini dapat dicapai 100%. Tepat waktu yang dimaksud dalam indikator kinerja ini adalah Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 30

setiap akhir bulan telah dilaksanakan penyelesaian kelengkapan data kepegawaian. Selain

itu,

dalam

rangka

peningkatan

penyelesaian

data

kepegawaian secara tepat waktu, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana telah didukung dengan sistem informasi kepegawaian internal (SIKENAL) yang sudah dapat dioperasikan. Pada aplikasi SIKENAL terdapat infomasi tentang keterangan perorangan, jabatan, pendidikan, kepangkatan, D3, DUK, hukuman disiplin, medikal, prestasi, penghargaan, keterangan keluarga, riwayat gaji, pengalamaan kerja. Penyelesaian kelengkapan data pegawai dilakukan setiap bulan oleh pengelola kepegawaian dengan melakukan penambahan atau pengurangan data terkait mutasi keluarga, diklat-diklat yang diikuti, kenaikan pangkat, pengangkatan dan pemberhentian, serta pensiun. Pada gambar berikut dapat dilihat aplikasi database kepegawaian yang digunakan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana:


Gambar 3.2. Database Kepegawaian Internal

Gambar 3.3. Sistem Informasi Kepegawaian Internal I


Gambar 3.4. Sistem Informasi Kepegawaian Internal II

2. Jumlah Keluhan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian Indikator sasaran ini sampai akhir tahun 2014 telah tercapai 100%. Hal ini diwujudkan dengan tidak adanya keluhan yang diterima oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terkait pelayanan kepegawaian melalui kotak saran yang telah tersedia. Gambar 3.5. Kotak Saran di Lingkungan Sekretariat Kabinet


B. Reviu atas Unsur-Unsur SAKIP Reviu terhadap pelaksanaan unsur-unsur SAKIP dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana secara terus-menerus dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP dan

menghasilkan

rekomendasi

yang

berguna

bagi

perbaikan

pelaksanaan SAKIP. Reviu terhadap unsur-unsur SAKIP menghasilkan beberapa hal, sebagai berikut: 1. Penetapan Sasaran Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, penetapan sasaran Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana tidak mengalami perubahan. Penetapan sasaran dimaksud masih bersifat kualitas output yang disebabkan

karena

tugas

dan

fungsi

Biro

masih

bersifat

memberikan dukungan administratif terkait masalah kepegawaian internal dan pengkajian organisasi dan tata laksana. Namun demikian, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana masih terus berusaha untuk meningkatkan penetapan sasaran yang bersifat outcome pada tahun mendatang. 2. Penetapan Indikator Kinerja Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 penetapan indikator kinerja pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan yaitu 4 (empat) indikator. Indikator

tersebut

disesuaikan

dengan

kebutuhan

Biro

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yakni indikator kinerja yang lebih dapat diukur. 3. Penetapan Target Penetapan target pada tahun 2014 apabila dibandingkan dengan tahun 2013 masih sama dan tidak mengalami perubahan yaitu 100% untuk semua indikator.


Hal tersebut disebabkan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana berusaha untuk tetap meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun. 4. Pengukuran Kinerja Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, pengukuran kinerja pada tahun 2014 dapat lebih optimal dilaksanakan karena sasaran, indikator kinerja, dan target sudah lebih jelas dan terukur. 5. Pemantauan atas Capaian Kinerja Pemantauan atas capaian kinerja sudah dilakukan secara optimal untuk semua sasaran strategis guna memonitor capaian masingmasing sasaran yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik dan intensif melalui penyampaian realisasi rencana aksi Penetapan Kinerja setiap triwulan. 6. Pemanfaatan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam manajemen kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana belum optimal Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengarahan program dan kegiatan begitu juga dengan dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan

sebagai

bahan

pertimbangan

pimpinan

dalam

pengambilan keputusan. 7. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja Perkembangan implementasi manajemen kinerja pada Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dapat dilihat pada penentuan indikator kinerja yang lebih terukur. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.8 Perbandingan IKU 2013 dan 2014 No 1

Tahun 2013

Tahun 2014

Persentase penyelesaian

Persentase penyelesaian pengkajian

pengkajian organisasi dan

organisasi dan ketatalaksanaan

ketatalaksanaan yang telah

yang telah ditindaklanjuti

ditindaklanjuti 2

Persentase pegawai yang

Persentase pegawai yang mengikuti

memenuhi kualifikasi/standar

diklat sesuai dengan rencana

kompetensi yang ditempatkan sesuai dengan jabatannya 3

4

Persentase kelengkapan data

Persentase kelengkapan data

kepegawaian yang dapat dapat

kepegawaian yang dapat dapat

diselesaikan secara tepat waktu

dimanfaatkan

Jumlah keluhan pegawai terhadap

Jumlah keluhan pegawai terhadap

pelayanan kepegawaian

pelayanan kepegawaian

C. Realisasi Anggaran Sasaran tahun 2014 diarahkan pada peningkatan pencapaian kualitas pelayanan (outcome), dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian hasil penyelesaian dan meningkatkan pencapaian kualitas pelayanan di bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta pencapaian

peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

dan

organisasi, yang diberikan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Pagu anggaran Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 96.604.188.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan 1 (satu) program yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.


Berdasarkan keseluruhan total pagu tersebut, dialokasikan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah semula sebesar Rp. 3.243.389.000,- namun dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran telah dilakukan revisi sehingga menjadi Rp. 2.840.800.000,-. Adapun,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

91.089.703.343,-

atau

94,29%. Tingkat realisasi penggunaan anggaran kegiatan pada Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet selama tahun 2014 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini: Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2014 NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya

RENCANA (Rp)

REVISI (Rp)

REALISASI (Rp)

% CAPAIAN

997.525.000

833.712.000

675.793.900

81,06

1.503.849.500

99,3

366.280.100

74,2

kualitas organisasi dan ketatalaksanaan

yang efektif 2.

Meningkatnya

1.373.068.000 1.513.698.000

Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas 3.

Meningkatnya

872.674.000

493.390.000

kualitas pengelolaan kepegawaian

Akuntabilitas keuangan ini menyangkut pengungkapan realisasi anggaran maupun aspek penghematan (keekonomisan) dan efisiensi penggunaan anggaran.


Efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu kegiatan dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikt. Efektivitas adalah pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Metode

perhitungan

untuk

penghematan,

efisiensi

serta

efektivitas penggunaan dana dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Penghematan Dana (Keekonomisan) Penghematan dana = target dana – realisasi dana % Penghematan dana = target dana – realisasi dana x 100% target dana

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran Efisiensi Penggunaan = target input rata-rata per outputrealisasi input rata-rata per output Anggaran x 100% Target input rata-rata per output

Anggaran yang digunakan untuk menghitung efisiensi bukan dari anggaran keseluruhan namun dari dana (input) kegiatan yang mencerminkan pencapaian sasaran. Informasi tentang akuntabilitas keuangan dari masing-masing sasaran strategis Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Pertama Dari anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sasaran pertama

sebesar

Rp.

997.525.000,

telah

terealisasi

sebesar

Rp. 675.793.900, sehingga terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 321.731.100 (32.3%). Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 38

Pada sasaran pertama, telah tercapai 60 salinan dari 120 salinan

yang

direncanakan,

biaya

yang

dibutuhkan

untuk

menghasilkan 1 (satu) unit output sebesar Rp. 11.263.232, sedangkan biaya per unit output yang ditargetkan sebesar Rp. 8.312.704. Sehingga dari sisi penggunaan anggaran per satu unit output, realisasi lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan kegiatan

guna

karena

menghasilkan

terjadi peningkatan frekuensi

salinan

Rancangan

Perseskab,

Kepseskab, PerDepAdm, KepDepAdm di bidang organisasi dan ketatalaksanaan, seperti kegiatan rapat. Sebagai contoh, kegiatan rapat untuk menghasilkan rancangan Perseskab, Kepseskab, PerDepAdm dan KepDepAdm dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang semula dialokasikan hanya 20 (dua puluh) kali, namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan 34 (tiga puluh empat) kali rapat. Peningkatan frekuensi rapat ini karena dibutuhkan pembahasan yang mendalam untuk menjaga kualitas output salinan rancangan yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya efesiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.10 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Pertama No

% Capaian Outcome

1.

100

Output

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Jumlah salinan RPerseskab, Kepseskab, PerDepAdm, KepDepAdm di bidang organisasi dan ketatalaksanaan

Output

Salinan

120

60

Input

Rupiah

997.525.000

675.793.900

Input ratarata per Output

Rupiah

8.312.704

11.263.232

1. Penghematan dana = Rp. 321.731.100 (32.3%) 2. Efisiensi

= Rp. 2.950.528 per output (minus)


2. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Kedua Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sasaran kedua adalah

sebesar

Rp.

1.513.698.000,

dan

telah

terealisasi

Rp.

1.503.849.500. Dari target output yang telah ditetapkan pada Tahun 2014, realisasinya adalah

298 peserta yang mengikuti diklat, dengan

realisasi anggaran sebesar Rp 1.503.849.500,- (94,09%). Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp. 9.848.500 (0,65%). Untuk menghasilkan 1 (satu) output dibutuhkan dana ratarata sebesar Rp 5.046.475,-, lebih rendah dari anggaran rata-rata per output yang direncanakan sebesar Rp 5.255.896,-, dengan demikian dapat dicapai efesiensi sebesar Rp. 209.421 per output atau sebesar 0,49%. Untuk lebih jelasnya efesiensi penggunaan anggaran sasaran 2, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.11 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Kedua

No

% Capaian Outcome

1.

100

Output

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Jumlah peserta yang telah mengikuti diklat struktural dan teknis/ fungsional

Output

Salinan

288

298

Input

Rupiah

1.513.698.000

1.503.849.500

(sebelum revisi = 1.373.190.000)


Rupiah

5.255.896

5.046.475

1. Penghematan dana = Rp. 9.848.500 (0,65%)  (setelah revisi) 2. Efisiensi

= Rp. 209.421 per output (0.4%)


3. Realisasi Anggaran Sasaran Startegis Ketiga Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sasaran ketiga adalah

Rp.

872.674.000,

dan

telah

terealisasi

sebesar

Rp. 366.280.000. Terkait jumlah salinan dan petikan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

struktural

dan

fungsional

anggaran

sebesar

Rp. 872.674.000,- ditargetkan dapat membiayai kegiatan yang akan menghasilkan 36 (tiga puluh enam) salinan dan petikan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional. Anggaran

tersebut

terealisasi

sebesar

Rp.

366.280.000,-,

sehingga terdapat penghematan dana sebesar Rp. 506.394.000,(58,03%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 25 (dua puluh lima) salinan dan petikan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas output ditargetkan rata-rata Rp. 24.240.944,- dan realisasinya lebih rendah yaitu Rp. 14.651.200,-. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 39,56% atau Rp. 9.589.744,-. Terkait jumlah Jumlah CPNS yang dinyatakan dapat diterima di Sekretariat Kabinet anggaran sebesar Rp. 872.674.000,- ditargetkan dapat membiayai kegiatan yang akan menghasilkan 50 (lima puluh) CPNS. Anggaran

tersebut

terealisasi

sebesar

Rp.366.280.000,-,

sehingga terdapat penghematan dana sebesar Rp. 506.394.000,(58,03%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menerima 22 (dua puluh dua) CPNS. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas output ditargetkan rata-rata Rp. 17.453.480,- dan realisasinya lebih rendah Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 41

yaitu Rp. 16.649.091,-. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 4,61% atau Rp. 804.389,-. Terkait jumlah dokumen pengurusan administrasi pembinaan dan

kesejahteraan

PNS

anggaran

sebesar

Rp.872.674.000,-

ditargetkan dapat membiayai kegiatan yang akan menghasilkan 5

(lima)

dokumen

pengurusan

administrasi

pembinaan

dan

kesejahteraan PNS. Anggaran

tersebut

terealisasi

sebesar

Rp.

366.280.000,-,

sehingga terdapat penghematan dana sebesar Rp. 506.394.000,(58,03%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 5

(lima)

dokumen

pengurusan

administrasi

pembinaan

dan

kesejahteraan PNS. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas output ditargetkan rata-rata Rp. 174.534.800,- dan realisasinya lebih rendah yaitu Rp. 73.256.000,-. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 58,03% atau Rp. 101.278.800,-. Terkait jumlah dokumen untuk belanja pegawai, anggaran sebesar Rp. 872.674.000,- ditargetkan dapat membiayai kegiatan yang akan menghasilkan 4 (empat) dokumen terkait belanja pegawai. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 366.280.000,-, sehingga terdapat penghematan dana sebesar Rp. 506.394.000,- (58,03%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 4 (empat) dokumen terkait belanja pegawai. Oleh karena itu, untuk menghasilkan Rp.

1

218.168.500,-

(satu) dan

berkas

output

realisasinya

ditargetkan

lebih

rendah

rata-rata yaitu

Rp.

91.570.000,-. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 58,03% atau Rp. 126.598.500,-. Untuk lebih jelasnya efesiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.12 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Ketiga No

% Capaian

Output

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Jumlah Salinan dan Petikan Kepseskab tentang Pengangkatan dan pemberhentia n dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional

Output

salinan

36

25

Input

Rupiah

872.674.000

366.280.000


Rupiah

24.240.944

14.651.200

Outcome

1.

100

1. Penghematan dana = Rp. 506.394.000 (58,03%) 2. Efisiensi 2.

100

= Rp. 9.589.744 per output (39,56%) Jumlah CPNS yang dinyatakan dapat diterima di Sekretariat Kabinet

Output

dokumen

50

22

Input

Rupiah

872.674.000

366.280.000


Rupiah

17.453.480

16.649.091

1. Penghematan dana = Rp. 506.394.000 (58,03%) 2. Efisiensi 3.

100

= Rp. 804.389 per output (4,61%) Jumlah dokumen pengurusan administrasi pembinaan dan kesejahteraan PNS

Output

dokumen

5

5

Input

Rupiah

872.674.000

366.280.000


Rupiah

174.534.800

73.256.000

1. Penghematan dana = Rp. 506.394.000 (58,03%) 2. Efisiensi

= Rp. 101.278.800 per output (58,03%)


% Capaian

No

Output

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Jumlah dokumen terkait belanja pegawai

Output

dokumen

4

4

Input

Rupiah

872.674.000

366.280.000


Rupiah

218.168.500

91.570.000

Outcome

4.

100

1. Penghematan dana = Rp. 506.394.000 (58,03%) 2. Efisiensi

= Rp. 126.598.500 per output (58,03%)

Gambaran tentang akuntabilitas keuangan untuk masing-masing sasaran yang dikaitkan dengan aspek keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa sub bab di atas, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.13. Kondisi Sasaran Berdasarkan Keekonomisan dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaa n di

lingkungan Sekretariat Kabinet

% Capaian

Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang telah ditindaklanjuti a. Jumlah salinan Rancangan Perseskab, Kepseskab, PerDepAdm, KepDepAdm di bidang organisasi dan ketatalaksanaan

Kondisi

%

%

Penghematan

Efisiensi

Penghematan

Efisiensi

32.3

35,5 (-)

√

-


%

%

Penghematan

Efisiensi

0.65

0.4

√

√

58,03

39,56

√

√

b. Jumlah CPNS yang dinyatakan dapat diterima di Sekretariat Kabinet

58,03

4,61

√

√

c. Jumlah dokumen pengurusan administrasi pembinaan dan kesejahteraan PNS

58,03

58,03

√

√

c. Jumlah dokumen terkait belanja pegawai

58,03

58,03

√

√

Sasaran

% Capaian

2. Meningkatnya SDM yang profesional dan berkualitas

Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana a. Jumlah peserta yang telah mengikuti diklat struktural dan teknis/fungsional

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian

Kondisi

Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dapat dimanfaatkan a. Jumlah Salinan dan Petikan Kepseskab tentang Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional


BAB IV PENUTUP Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet menyusun Laporan Kinerja (LKj) tahun 2014 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas rencana kinerja dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet tahun 2014 menjabarkan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet. Secara umum ketiga sasaran strategis Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretaris Kabinet sudah tercapai dengan sangat baik, meskipun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan menjadi rekomendasi atas meningkatnya kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di masa mendatang, antara lain : 1. Penyelenggaraan

administrasi

kenaikan

pangkat,

pemindahan,

pensiun serta pengelolaan kepegawaian lebih akurat dan tepat guna; 2. Penyelenggaraan diklat struktural, teknis/fungsional lebih bermanfaat bagi peserta maupun bagi Sekretariat Kabinet; 3. Penyusunan Organisasi dan Ketatalaksanaan lebih tepat guna. Diharapkan

penyusunan

Laporan

Kinerja

Biro

Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet tahun 2014 tidak hanya merupakan suatu pemenuhan kewajiban formal semata, namun dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan sebagai sarana penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Laporan Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2014 46

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents