Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG

Rencana Aksi Strategis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut

Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG Krisis air diduga akan semakin meluas terjadi di Sukabumi, akibat beragam faktor penyebabnya. Kerusakan lingkungan yang mengguncang hubungan antar unsur dalam ekosistem mengakibatkan terjadinya kelangkaan air, lahan menjadi gersang, dan pemanasan suhu yang diakibatkan oleh banyaknya alih fungsi lahan. Di tengah keadaan itu, kebutuhan air domestik, pertanian, dan industri semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertambahan populasi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Air bersih dibutuhkan oleh semua kelompok masyarakat, baik dipedesaan maupun diperkotaan, industri maupun non industri. Kekurangan air akan sangat berdampak pada kebutuhan dasar manusia dan sumber penghidupannya. Untuk itu, ketersediaan air perlu dipelihara dan di jaga bersama-sama. Ada tiga hal penting terkait dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air, yaitu: (1) pemeliharaan daerah tangkapan air agar tetap mampu menyerap dan menyediakan air dalam jumlah yang cukup di dalam siklus hidrologi setempat; (2) peminimalan praktik-praktik pencemaran air, baik oleh sektor pertanian, industri, maupun sektor - sektor lainnya agar air yang tersedia tetap sehat dan berkualitas untuk mendukung kebutuhan hidup dan kesehatan masyarakat; dan (3) pembagian air yang adil bagi masyarakat dipemukiman, sektor pertanian, maupun sektor industri lainnya. Sumber mata air merupakan salah satu sumber bagi penyedia sumber air baku utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun sektor industri. Potensi sumber mata air secara kuantitatif (liter/detik) untuk kepentingan masyarakat umum belum diperhitungkan secara jelas, namun dari segi pemanfaatan yang ada saat ini menunjukan sekitar 60% industri mengandalkan sumber mata air sebagai salah satu sumber air alternative,

terutama

pada

daerah

yang

mempunyai

tingkat

kekeritisan

lahan.

Ketersedian sumber mata air berkaitan erat dengan komponen sumber daya alam yang lain, atau dengan kata lain keterpadatan air tanah (ground water occurrence) dan potensinya sangat tergantung pada factor iklim, geologi dan morpologi, vegetasi dan tataguna lahan. Pengambilan sumber mata air secara besar-besaran akan menimbulkan masalah serius terhadap turunnya daya dukung lingkungan akibat penambangan air tanah yang berlebihan. Jumlah air yang disedot telah melampaui pengisian kembali secara alamiah (natural recharge rate) air tanah dari air hujan di daerah resapannya. Akibatnya telah terjadi penurunan muka air tanah yang mencolok, bahkan sampai pada taraf yang membahayakan serta menurunkan indeks produktifitasnya. Halaman -1-


Mata air batukarut merupakan salah satu sumber air baku bagi masyarakat yang tinggal di kota Sukabumi dan sekitarnya yang saat dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan system pipanisasi, dimana potensi debit sumberdaya air-nya setiap tahun terus mengalami penurunan kapasitas. Hal ini disebabkan adanya perubahan fungsi pada daerah resapan dan penurunan kemampuan meresapkan air permukaan kedalam tanah. Akibatnya di saat musim kemarau tingkat ketersedian sumber air baku mengalami penurunan kapasitas yang drastis. Jumlah debit mata air batukarut berdasarkan perhitungan ketersedian air pada musim penghujan adalah 40 liter m3 per tahun dan pada musim kemarau adalah 20 liter m3 per tahun. Sementara kebutuhan akan air baku untuk pelanggannya terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dengan situasi di atas, salah satu aspek yang terpenting dalam upaya perlindungan dan pelestarian mata air adalah kurang adanya dukungan, komitmen dan perhatian dari para pihak yang selama telah banyak memanfaatkan potensi sumberdaya air tersebut. Upaya pendekatan dalam perlindungan sumberdaya air adalah melalui penyusunan rencana aksi dan strategi bersama dalam perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut dengan meilbatkan para pemangku kepetingkat (stakeholders) secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, perencanaan pengelolaan partisipatif yang berorientasi pada upaya untuk mewujudkan pengelolaan kolaboratif terhadap perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Penyusunan rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008 – 2012, dilakukan melalui proses publik yang cukup panjang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan April hingga Nopember 2008. Proses kajian lingkungan, konsultasi dan diskusi dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain need assessment (PRA/SLA), sekolah lapangan (SL), penguatan kapasitas kelompok masyarakat, studipembuatan sumur resapan air, pembuatan kebijakan lokal (Perdes), lokakarya, aksi tanam dan penandatanganan deklarasi bersama sebagai acuan komitmen para pihak di tingkat kecamatan. Kondisi dan realitas objektif terhadap perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut menuntut upaya yang lebih baik agar pengelolaan mata air batukarut memiliki arah yang tegas, selaras, konvergen dan lebih fokus, baik secara lintas waktu, generasi maupun ruang. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut yang baik. Rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-2012, ini disusun sebagai landasan bagi berbagai pihak atau para pemangku kepentingan dalam menyusun program-program pembangunan di daerah (tingkat desa atau kecamatan) sesuai kewenangan, peran dan kepentingan masing-masing. Halaman -2-


B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan

Mata

Air

Batukarut

adalah

terwujudnya

rencana

pencapaian

tujuan

perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut dalam kurun waktu 2008-2012 yang terukur, didukung para pemangku kepentingan, serta sesuai dengan kewenangan Pemerinatahan Daerah/Kabupaten Sukabumi. Tujuan

dari penyusunan

Rencana

Aksi Strategis

Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut adalah menyediakan kerangka kerja bagi pemerintahan daerah/kabupaten/provinsi dan para pemangku kepentingan (stakeholders) selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian kinerja terbaik bagi upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Sasaran penyusunan rencana aksi startegis ini adalah terwujudnya acuan formal bagi penyusunan rencana pengelolaan

jangka

menengah,

rencana

pengelolaan

jangka

pendek,

rencana

pengelolaan sumberdaya air dan jasa lingkungan, rencana teknis maupun rencana operasional lainnya. C. DASAR HUKUM Dasar hukum rencana perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut Tahun 2008-2012 antara lain: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; 2. Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (tambahan lembar negara 1990 No 49, tambahan lembar negara 3419); 3. Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (tambahan lembaran negara 3501); 4. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran negara tahun 1997 No. 68, tambahan lembaran negara 3699); 5. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (lembaran negara tahun 1999 No. 59, tambahan lembaran daerah No. 3838); 6. Undang-undang No. 41/1999 pasal 70 menyatakan bahwa masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan dan pemerintah wajib mendorong

peran

serta

masyarakat

melalui

berbagai

kegiatan

di

bidang

kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna; Halaman -3-


7. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Konservasi; 8. Undang-undang No. 6 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 1999 No. 60, tambahan lembar daerah No. 3839); 9. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah; 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa 11. SK.

Menhut

No.

456/Menhut-II/2004,

tentang

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat di dalam dan disekitar Kawasan Hutan, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap masyarakat desa diluar hutan; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8205/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional; 13. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa; 14. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (lembaran negara tahun 2001 No. 153 tambahan lembaran daerah No. 4161); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 16. Intruksi Presiden RI. Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya; 17. Peraturaan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

D. PRAKONDISI Tujuan perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-2012, akan dapat dicapai apabila prakondisi di bawah ini dapat dipenuhi: •

Mata air batukarut ditetapkan sebagai unit pengelolaan sumber daya air yang bertanggung jawab penuh dalam mencapai kinerja terbaiknya.

•

Prinsip supremasi hukum dan penegakan hukum aturan kesepakan dipegang teguh oleh para pemangku kepentingan.

Halaman -4-


Bab II Kondisi Umum Mata Air Batukarut A. KONDISI MATA AIR BATUKARUT Mata

air

pengelolaan

yang

yaitu

akan

mata

menjadi

air

prioritas

batukarut

yang

memberikan kontribusi air bersih bagi penduduk Kota Sukabumi.

Mata

air

ini

perlu

dilakukan

prioritas

pengelolaan karena potensi air bersih tersebut jauh menurun manjadi 20 liter per detik dibandingkan sepuluh tahun yang lalu sebesar 200 liter per detik. Kondisi Danau Batukarut Pada Bulan September

2.1. LOKASI DAN GAMBARAN UMUM MATA AIR BATUKARUT 2.1.1. LETAK GEOGRAFIS Mata air batukarut terletak di bagian utara Kabupaten Sukabumi dengan luas 5 ha yang berada di Desa Langensari dan Desa Salaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Secara geografis mata air batukarut terletak pada titik koordinat antara S 06o53’04.6” - E 106o59’08.6”, pada ketinggian 881 m dpl. Mata air batukarut, merupakan bagian dari daerah tangkapan air (catchment area) yang berhulu di Gunung Gede Pangrango dan merupakan bagian Daerah Aliran Sungai (Sub-sub DAS CimuncangCimandiri Hulu). 2.1.2. IKLIM Rata-rata curah hujan tahunan pada wilayah mata air batukarut ini sekitar 3.000 mm dengan distribusi yang relatif tidak merata, bulan kering pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, sedangkan sisanya merupakan bulan lembab. Curah hujan terendah biasanya terjadi pada bulan Juli sampai September. Rata-rata jumlah hari hujan per tahun mancapai 125.25 hari atau rata-rata tiap bulan terjadi 10.43 hari hujan. 2.1.3. KEMAMPUAN RESAPAN AIR Jenis-jenis batuan di mata air batukarut terdiri dari jenis batuan vulkanik, lereng lahar, breksi, tufa dan semakin ke hilir membentuk batuan aluvial dari bekas vulkanik tua yang semakin padat. Peta berikut menunjukan kemampuan daya infiltrasi air kedalam batuan berdasarkan jenis batuan berbeda. Tanpa memperhitungkan adanya vegetasi, maka daerah hulu Gede Pangrango merupakan daerah resapan air yang paling tinggi, di bagian tengah resapan tinggi, dan sedang, semakin ke hilir semakin rendah sudah banyak dieksploitasi oleh berbagai pihak. Dengan menjaga wilayah ini dan menambah Halaman -5-


tutupan vegetasi, diharapkan daerah resapan air akan mampu menyimpan sebanyak mungkin butir-butir air dan mencegah terjadinya evaporasi dan aliran permukaan (run off) yang berlebihan. 2.1.4. KEKAYAAN FLORA DAN FAUNA Selain air bersih, keberadaan hutan Gunung Gede Pangrango dan sekitarnya juga menyimpan berbagai keanekaragaman hayati bernilai konservasi tinggi, diantaranya lebih dari 1.000 jenis tumbuhan, 25 jenis reptilia, 20 jenis ampibi, 8 jenis mamalia, 250 jenis burung, dan 4 jenis primata selain itu terdapat berbagai jenis anggrek, lumut dan jenis tumbuhan lainnya. Sedangkan keragaman hayati yang terdapat di daerah mata air batukarut ditumbuhi oleh jenis pohon dominan, seperti bambu, aprika, suren, mahoni dan jenis tumbuhan lainnya dengan luas kawasan hutan sebagai daerah resapannya seluas kurang lebih 5 ha. Tipe vegetasi hutan mata air batukarut merupakan vegetasi campuran dimana didalamnya ditumbuhi oleh jenis tumbuhan yang beragam sehingga kawasan hutan ini banyak menyimpan berbagai macan jenis flora dan fauna. 2.1.5. KONDISI HIDROLOGI Mata air batukarut merupakan bagian dari daerah aliran sungai (Sub-sub DAS Cimuncang-Cimandiri Hulu) yang berhulu di kaki Gunung Gede Pangrango merupakan jenis sungai intermitten dimana terdiri dari banyak anak-anak sungai yang bertemu dan menyatu mambentuk aliran sungai Cimandiri. Sungai Cimuncang-Cimandiri Hulu ini menjadi tumpuan harapan bagi pengguna air untuk pertanian, industri, maupun air bersih rumah tangga serta sebagai pensuplai utama bagi mata air batukarut. Selain sungai, daerah aliran sungai ini juga memiliki banyak sumber mata air dengan debit bervariasi mulai 1 liter per detik sampai 25 liter per detik, antara lain mata air (Lamping Oray, Situ Cireumis, Tegal Huni, Kabandungan, Legok Kuya, Cibayawak, Situ Bitu, Cisero, Bojong, Pulopanggang, Cengle, Komprang dan Batukarut), serta beberapa mata air lainnya yang belum teridentifikasi. Daerah tangkapan air, yaitu kawasan hutan Gunung Gede Pangrango merupakan daerah imbuhan atau resapan air yang sangat tinggi, dan daerah sekitar pertengahan DAS ini menyimpan cadangan air tanah yang cukup besar digunakan untuk berbagai kepentingan industri, air bersih rumah tangga, irigasi dan perkebunan. 2.1.6. KONDISI TOPOGRAFI Topografi daerah resapan mata air batukarut bervariasi dari pegunungan dan bergelombang hingga dataran, jenis formasi batuan tediri atas breksi dan lahar gunung gede, lava tua atau breksi lava, formasi cantayan anggota batu lempung, formasi cantayan anggota batu pasir, formasi cantayan batu breaksi.

Halaman -6-


2.1.7. KUALITAS MATA AIR BATUKARUT Untuk karakteristik

fisik

sampai air

dari

mata

air

batukarut mempunyai

o

temperatur sekitar 22 C, warna jernih, jumlah residu terlarut dan tidak mengandung residu tersupspensi. Mata air batukarut mempunyai nilai pH 6.9 dengan kandungan COD dan BOD tidak terdeteksi. Kualitas mata air batukarut menurut standar baku mata air mempunyai kualitas yang baik sekali, termasuk dalam air kelas I dan II sebagai sumber baku air minum. 2.1.8. WILAYAH EKOLOGI DAN ZONASI MATA AIR BATUKARUT Di sekitar mata air batukarut dikelilingi tiga zonasi untuk melindungi mata air batukarut. Berdasarkan hasil analisa, arah aliran dan kecepatan aliran air tanah dan kondisi lahan, maka zona perlindungan sumber air baku adalah sebagai berikut: 1) Zona Perlindungan Sumber Air Baku I Zona I berada sekitar mata air beradius minimum 100 m dan di sekitar lingkungan sumber air baku dan dilengkapi broncoptering yang terawat dan bagus, melindungi keluaran mata air, dilengkapi pagar pembatas, merupakan lahan kosong, ditumbuhi bambu dan beberapa pohon yang berumur tahunan. 2) Zona Perlindungan Sumber Air Baku II Zona II mata air batukarut membentuk batas elips dengan batasan sebagai berikut: (1) ke arah hilir, aliran air tanah ke arah selatan dari mata air, sesuai batas zona I; (2) ke arah hulu, aliran air tanah ke arah utara-timur laut dari mata air berjarak kurang lebih 800 meter; dan (3) lebar batas sisi elips ke arah utara – selatan sepanjang kurang lebih 150 meter – 250 meter. Penggunaan lahan zona II yaitu untuk pemukiman dan lahan pertanian dan peternakan berupa tegalan, mempengaruhi terjadinya pencemaran kualitas air tanah selama 50 hari pergerakan air tanah. Pemukiman dalam zona II ini merupakan wilayah Kampung Salakopi Desa Langensari. Areal tegalan dimanfaatkan untuk menanam palawija dan kebun tanaman keras. Sawah di sekitar mata air batukarut, lebih sempit dibanding tegalan. Sebelumnya lahan di zona II merupakan lahan persawahan

yang

cukup

besar,

namun

adanya

alih

kepemilikan

lahan

dari

masyarakat ke pengusaha saat ini merubah fungsi peruntukan lahan di zona II ini menjadi tegalan dan saat ini kondisinya lahan sangat kritis dan memberikan dampak negatif terhadap ketersedian sumber air bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Masyarakat yang tinggal di kampung Salakopi saat ini sangat kekurangan air bersih dan mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan sumur air tanah karena tidak ada airnya. Selain itu aktivitas pengolahan lahan tegalan menggunkan bahan anorganik yang berlebihan.

Halaman -7-


3) Zona Perlindungan Sumber Air Baku III Zona III ditentukan berdasarkan luasan daerah tangkapan air (catchment area) mata air batukarut. Luasan catchment area (zona III) sekitar 515,5 ha. Penggunaan lahan zona III yaitu pemukiman, tegalan/kebun, industri, semak belukar dan hutan. Penggunaan lahan zona ini berpengaruh terhadap kemampuan lahan dalam meresapkan air hujan atau jumlah imbuhan air tanah. Area tegalan/kebun, umumnya dimanfaatkan untuk budidaya tanaman palawija dan tanaman keras, dan di beberapa tempat terlihat ladang yang tidak terawat, ditumbuhi rumput. Ladang kurang efektif meresap air sehingga banyak terjadi aliran permukaan. Pemukiman dalam zona III ini merupakan wilayah kampung Bunisari dan perusahaan bunga PT. HAS FARM/ Megaflora. Gambar 2: Peta Zona I, II dan III Mata Air Batukarut

2.2. SUMBER ANCAMAN DAN ZONASI MATA AIR BATUKARUT Sumber ancaman bagi mata air batukarut yaitu: (1) lahan kritis/gundul; (2) mata air berkurang; (3) polusi air dan tanah; (4) alih fungsi lahan (konversi) lahan persawahan menjadi ladang; dan (5) penebangan kayu secara ilegal. Untuk zona perlindungan sumber air baku I dan II – mempunyai tujuan menjaga dan mempertahankan kualitas air tanah, sehingga aktivitas penggunaan lahan perlu memperhatikan aspek kualitas air tanah.

Halaman -8-


Pembatasan aktivitas pada penggunaan lahan bertujuan mengurangi resiko timbulnya sumber pencemaran dapat menyebabkan terjadinya degradasi kualitas air tanah. Untuk zona perlindungan air baku II dan III – bertujuan melindungi dan mempertahankan jumlah imbuhan air tanah pada catchment area mata air batukarut. Untuk menjaga dan mempertahankan jumlah imbuhan air tanah perlu usaha rehabilitasi lahan yang kosong atau tidak digarap dengan usaha penghijauan dengan tanaman keras yang produktif serta pengaturan pola tanam yang efektif pada lahan tegalan tersebut, misalnya dengan pola tanam

tumpang

dikembangkan hujan

usaha

kedalam

menggunakan

susun.

Selain

menambah

tanah embung

serta dan

itu

perlu

imbuhan

buatan sumur

air

dengan resapan.

Embung dan sumur resapan tersebut menjadi tempat

penampungan

aliran

permukaan

pada

waktu hujan, sehingga menambah jumlah imbuhan air tanah.

Kondisi Lahan Kritis Pada Daerah Resapan Mata Air Batukrut

Gambar ancaman terhadap mata air batukarut dapat dilihat sebagai berikut :

Tumpukan serasasah daun

Lahan kritis/gundul Kurang sitem terasering

100 m dari sumber mata air terdapat tumpukan sampah plastik

Eksploitasi berlebihan

Zona I

Pembuangan limbah rumah tangga di aliran sungai sumber mata air

Alih fungsi lahan

Zona II dan III

Kurang tanaman tegakan

Insektisida & pestisida

Lahan banyak dimiliki oleh sector lain Limbah ternak Ekonomi masyarakat lemah

Tidak adanya saluran air hujan

Halaman -9-


2.3. KAJIAN FAKTOR PENYEBAB Faktor dampak telah diidentifikasi dengan mengamati perilaku masyarakat lokal, kemampuan mereka dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, serta kebijakan dan kemampuan pemerintah desa dan pemerintahan daerah/kabupaten dalam pengelolaan mata air batukarut, serta kemungkinan bencana kekurangan sumber daya air

serta

kegiatan

masyarakat

maupun

sektor

pengusaha

lainnya

yang

telah

menimbulkan ancaman kepada mata air batukarut tersebut. Faktor dampak diidentifikasi berdasarkan hasil survei lapangan, kajian lingkungan secara partisipatif, kajian pustaka, dan konsultasi serta masukan dari para pihak yang berkepentingan di wilayah tersebut. Secara rinci tahapan penentuan faktor penyebab adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi semua faktor dampak/ancaman terhadap daerah aliran sungai (DAS); 2. Pemeringkatan (skoring) faktor dampak dengan menggunakan tiga (3) skala parameter yaitu ruang, waktu dan besaran dampak serta mengkaji nilai masingmasing parameter: •

Ruang: lokal (1), regional (2), nasional (3)

•

Waktu: jangka pendek (1), jangka menengah (2), jangka panjang (3)

•

Besaran Dampak: kecil (1), sedang (2), besar (3) Hasil dari tiga skoring untuk setiap faktor dampak yang dikaji akan dapat

menempatkan faktor dampak kedalam 3 kategori yaitu: Rendah – Sedang – Tinggi. Peringkat yang dipakai adalah Rendah (1-4), Sedang (6-12), dan Tinggi (18-27). Lihat lampiran 1 untuk pertelaan secara lebih rinci mengenai metoda pemeringkatan. Kajian faktor penyebab ini merupakan ringkasan pemeringkatan faktor dampak di daerah resapan mata air batukarut (Zona I, II, dan III) berdasarkan hasil kajian dilapangan. Alasan untuk analisanya disampaikan pada tabel dibawah ini: Tabel 1. Kajian dan Penyusunan Peringkat Faktor Penyebab pada Zona II dan III (Daerah Resapan Mata Air Batukarut)

Kajian Ancaman/Faktor

Besaran

Skala

Skala

Total

Dampak

Penyebab

Dampak

Ruang

Waktu

Nilai

Potensial

Rangking

Penebangan/perambahan liar

3

2

3

18

Tinggi

1

Alih fungsi lahan (Konversi) lahan

3

2

3

18

Tinggi

1

3

1

3

9

Sedang

2

persawahan menjadi ladang Pertanian tidak ramah lingkungan (tanpa teras, pestisida, pupuk kimia) Adanya buangan limbah ternak

3

1

3

9

Sedang

2

Lemahnya penegakan

3

1

3

9

Sedang

2

3

1

2

6

Sedang

2

3

1

2

6

Sedang

2

hukum/aturan/pengawasan Kurangnya alternatif ekonomi masyarakat sekitar daerah resapan air Aktifitas membuang sampah

Halaman -10-


Masyarakat tidak sadar terhadap

3

1

2

6

Sedang

2

3

2

3

18

Tinggi

1

Eksploitasi berlebihan

3

2

2

12

Sedang

2

Lahan kritis/gundul

3

3

3

18

Tinggi

1

Pembuangan limbah rumah tangga

3

1

2

6

Sedang

2

Rangking

lingkungan Kepemilikan lahan oleh orang pihak luar/sektor swasta

Tabel 2. Kajian dan Penyusunan Peringkat Faktor Dampak pada Zona I (Mata Air Batukarut) Kajian Ancaman/Faktor

Besaran

Skala

Skala

Total

Dampak

Penyebab

Dampak

Ruang

Waktu

Nilai

Potensial

Tumpukan serasah daun

3

2

3

18

Tinggi

1

100 meter dari mata air terdapat

3

2

3

18

Tinggi

2

Konversi lahan

3

2

2

12

Sedang

2

Pestisida dan insektisida

2

2

3

12

Sedang

2

Sanitasi lingkungan

3

2

3

18

Tinggi

2

tumpukan sampah plastik

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan, faktor dampak telah diidentifikasi dan merupakan prioritas dalam strategi dan rencana aksi, sebagai berikut: A. Di dalam zona II dan zona III pada Daerah Resapan Air 1. Penebangan/perambahan liar (tinggi) diluar kawasan konservasi 2. Alih fungsi lahan (Konversi) lahan persawahan menjadi ladang (tinggi) 3. Lahan kritis/gundul (tinggi) 4. Kepemilikan lahan oleh pihak luar (tinggi) B. Di dalam dan luar zona I pada Mata Air Batukarut 1. Penumpukan serasah daun (tinggi) 2. Penumpukan sampah plastik (tinggi) 3. Sanitasi lingkungan (tinggi) 2.4. DASAR PEMIKIRAN DALAM PENYUSUNAN PRORITAS FAKTOR PENYEBAB DI DALAM ZONA II DAN ZONA III PADA DAERAH RESAPAN MATA AIR BATUKARUT 1. Penebangan/Perambahan Liar. Terdapat beberapa penebangan liar skala kecil di daerah resapan air (zona II dan zona III). Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat setempat melalui kerjasama dengan pemilik modal. Penebangan liar pada zona II dan zona III lebih besar dibandingkan dengan di daerah kawasan konservasi dan merupakan ancaman serius terhadap keberdaan taman nasional dan kerusakan pada daerah resapan air.

Halaman -11-


2. Alih Fungsi Lahan (Konversi) Lahan Persawahan menjadi Ladang. Areal lahan pada zona II dan zona III sebelumnya merupakan areal lahan persawahan, namun saat ini telah berubah fungsinya menjadi lahan ladang tegalan yang disebabkan oleh kepemilikan lahan oleh pihak luar/sektor pengusaha. Konversi lahan ini sangat berdampak besar sekali terhadap ketersedian sumber daya air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan ini menyebabkan banyaknya sumur-sumur galian di lingkungan masyarakat tidak ada airnya dan sering terjadinya banjir lumpur yang diakibatkan dari konversi lahan tersebut. Konversi lahan ini juga mengakibatkan menurunnya debit mata air batukarut yang mana sebelumnya debit yang dihasilkan lebih dari 200 liter per detik namun saat ini kurang dari 25 liter per detik. 3. Lahan Kritis/Gundul. Berdasarkan kriteria penetapan lahan kritis dilapangan, lahan kritis ditentukan oleh kemiringan lahan, ketinggian dari permukaan laut, jenis tanah dan tutupan lahan. Dilapangan ditemukan dampak dari kekritisan lahan yaitu penurunan tingkat kesuburan tanah, tanah gundul dan erosi. Areal lahan kritis ini berada mulai dari zona II hingga zona III yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan luas kawasan kritis dalam dua zona tersebut adalah 515,5 Ha. Sebagian besar kondisi lahan kritis milik sektor swasta/perusahaan dan sebagian lainnya milik masyarakat. Kondisi kritis yang disebabkan erosi umumnya diakibatkan karena sistem pertanian tidak menggunakan terasering yang baik, disamping karena terjadinya illegal loging, kurangnya resapan air

dan

pemilik

dikarenakan

menelantarkan

terjadinya

lahannya.

perubahan

fungsi

Kritis dari

alih

fungsi

persawahan

pada

umumnya

menjadi

ladang,

penyimpangan izin penggunaan lahan dan karena desakan ekonomi. Selain itu, terjadinya penurunan kesuburan tanah juga diakibatkan karena penanaman jenis yang tidak mendukung terjadinya kesuburan tanah, karena humus yang terbawa banjir, pupuk kimia dan sistem terasering yang tidak baik serta limbah non organik. Kekritisan lahan yang berlarut akan menimbulkan dampak, kelestarian ekologi, ekonomi dan sosial. 4. Kepemilikan Lahan oleh Pihak Luar. Kondisi saat ini di daerah resapan mata air batukarut, khususnya pada zona II dan zona III hampir sebagian besar (95%) lahan pertanian dimiliki oleh pihak swasta/perusahaan. Kepemilikan lahan oleh pihak luar ini banyak menimbulkan permasalahan antara masyarakat dan si pemilik lahan itu sendiri, karena pemilik lahan tidak pernah memperhatikan kondisi lahannya yang kurang adanya tegakan pohon untuk perlindungan dan perbaikan daerah resapan air.

Halaman -12-


2.5. DASAR PEMIKIRAN DALAM PENYUSUNAN PRORITAS FAKTOR PENYEBAB DI ZONA I MATA AIR BATUKARUT 1. Penumpukan Serasah Daun. Pada umumnya, penumpukan serasah daun pada daerah resapan mata air batukarut di zona I, terjadi karena sebagian besar areal zona I ditanami oleh jenis pohon bambu dan beberapa jenis pohon kayu lainnya, sehingga banyak menimbulkan penimbunan daun-daun kering yang berasal dari pohon tersebut. Penumpukan serasah daun ini bisa menyebabkan terhambatnya penyerapan air pada tanah itu sendiri, namun disisi lain serasah daun ini bisa menyuburkan kondisi tanah yang asalnya gersang menjadi subur. 2. Penumpukan Sampah Plastik. Dari hasil survei dilapangan pada zona I di daerah resapan mata air batukarut

teridentifikasi

adanya

penumpukan

sampah anorganik yang berasal dari masyarakat kampung Salakopi. Penumpukan sampah ini berada 100 meter dari mata air batukarut dan kondisi ini bisa menyebabkan penurunan kualitas sumber air itu sendiri dan bisa memperhambat resapan air hujan kedalam tanah.

Penumpukan Sampah Pada Daerah Resapan Mata Air Batukarut

3. Sanitasi Lingkungan. Kurangnya upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya sumber air bersih disekitar mata air batukarut menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak tahu akan dampak pembuangan limbah rumah tangga yang bisa menimbulkan tercemarnya sumber air tersebut. Kurangnya persedian sarana dan prasarana umum (MCK) disekitar lingkungan mata air batukarut menyebabkan masyarakat sekitar memanfaatkan sumber air bersih sebagai tempat sarana umum yang dipergunakan untuk mandi, mencuci, buang air besar dan pembuangan limbah rumah tangga. Kondisi ini jika terus menerus dibiarkan akan berdampak menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air tersebut. B. PERMASALAHAN POKOK DALAM PENGELOLAAN MATA AIR BATUKARUT Berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi dilapangan, ditemukan beberapa permasalahan pokok dalam pengelolaan mata air batukarut yaitu : 1. Kemantapan Kawasan Mata Air Batukarut Yang Rendah Kemantapan kawasan terkait dengan aspek legal kemantapan kawasan mata air batukarut dan pengakuan masyarakat secara aktual dilapangan. Rendahnya kemantapan kawasan mata air batukarut disebabkan oleh belum adanya keterlibatan masyarakat sekitar mata air secara partisipatif dalam upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut oleh pihak pengelola itu sendiri. Halaman -13-


2. Koordinasi Para Pihak Lemah Lemahnya koordinasi para pihak terjadi karena belum ada wadah dan mekanisme koordinasi yang disepakati antara PDAM Kota Sukabumi dan para pihak. Masing-masing lembaga masih terpaku pada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Akibat dari lemahnya koordinasi para pihak, penyelesaian isu-isu penting yang berkembang di dalam kawasan mata air batukarut seperti pemukiman, pertumbuhan penduduk, degradasi sumber daya alam serta rendahnya ekonomi masyarakat sekitar mata air batukarut tidak tertangani dengan baik. Padahal isu-isu tersebut hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi para pihak terkait. 3. Data Dan Informasi Belum Lengkap Untuk Pengelolaan Lemahnya data dan informasi untuk kepentingan pengelolaan daerah resapan mata air batukarut terjadi karena: a. Lemahnya sistem manajemen data dan informasi mata air batukarut, termasuk belum adanya sistem data base dan sistem informasi manajemen perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut oleh pihak pengelola. b. Belum adanya deklarasi bersama penelitian di kawasan daerah resapan mata air batukarut. Hasil-hasil penelitian yang semestinya dapat digunakan sebagai basis dan acuan pengambil keputusan dalam pengelolan dan perlindungan daerah resapan mata air batukarut oleh parapihak. 4. Rendahnya Ekonomi Masyarakat Sekitar Daerah Resapan Mata Air Batukarut Rendahnya ekonomi masyarakat sekitar daerah resapan mata air batukarut ditujukan oleh jumlah rumah tangga (RT) miskin yang ada disekitar daerah resapan mata air batukarut. Degradasi ekosistem hutan banyak terjadi di daerah resapan air zona III yang berada di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan diduga terkait erat dengan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. 5. Degradasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Degradasi sumber daya alam dan lingkungan di daerah resapan mata air batukarut dapat dilihat dari penurunan penutupan lahan (deforestasi) di sekitar daerah resapan air (zona II dan zona III). Deforestasi tersebut diikuti dengan kenaikan secara konsisten semak belukar, ladang dan perumahan. Sebagian besar deforestasi terjadi di wilayah tangakapan air pada zona III (mata air lamping oray). 6. Kurangnya Pemahaman Para Pihak Terhadap Fungsi Daerah Resapan Mata Air Batukarut Lemahnya pemahaman para pihak terhadap fungsi daerah resapan mata air batukarut disebabkan oleh kurang efektifnya strategi komunikasi yang dilakukan pemerintahan desa dengan pihak pengelola mata air batukarut terutama menyangkut fungsi kawasan fungsi perlindungan daerah resapan air. Halaman -14-


7. Lemahnya Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Air Masalah pokok ini berakar dari ketidakjelasan payung hukum dalam pemanfaatan sumber daya air di desa Langensari, karena pihak pemerintahan desa Langensari sendiri sebelumnya belum pernah mengeluarkan sebuah kebijakan lokal berupa peraturan desa tentang perlindungan sumber daya air tersebut, namun sekarang pihak desa sudah bisa mengeluarkan sebuah Perdes tentang Model Desa Konservasi Berbasis Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut Secara Terpadu dan Berkelanjutan dengan Nomor 04 tahun 2008. Penetapan kebijakan tingkat lokal ini sangat penting sekali guna menunjang keterpaduan antara program pemerintah desa dengan para pihak dalam upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga bisa menjadi acuan dan arahan bagi pemerintahan daerah/ kabupaten. 8. Tumpang Tindih Regulasi Kawasan mata air batukarut merupakan kawasan tanah hutan yang berada di bawah kewenangan Kotamadya Sukabumi yang dalam hal ini dikelola oleh pihak PDAM Kota Sukabumi. Mata air batukarut termasuk kategori daerah lindung. Meskipun demikian, kawasan mata air batukarut juga terbagi habis dalam wilayah administratif pemerintahan daerah kabupaten, kecamatan dan desa. Pada tingkat ini secara dejure kawasan mata air batukarut mestinya berada pada wilayah pengelolaan kabupaten. Di sisi lain, keberadaan mata air batukarut saat ini merupakan konsumsi air bersih bagi masyarakat Kotamadya Sukabumi dan diatur dalam regulasi pemerintahan kotamadya. Sedangkan masyarakat kabupaten tidak disubsidi sumber air bersih dari mata air batukarut, tetapi aliran air dari Danau Batukarut, dimanfaatkan oleh masyarakat kabupaten sebagai penompang irigasi persawahan saja. Situasi ini, menggambarkan terdapatnya konflik regulasi, khususnya antara regulasi yang mengatur eksistensi kotamadaya Sukabumi dan eksistensi kabupaten Sukabumi yang akan mengatur dalam perlindungan daerah resapan mata air batukarut tersebut. 9. Meningkatnya Jumlah Kepemilikan Lahan Oleh Pihak Luar Berdasarkan survey dilapangan yang dilakukan oleh tim kajian (RCS, ESP dan Kelompok Tani Lestari Batukarut), bahwasanya 95 % lahan yang berada pada daerah resapan mata air batukarut dimiliki oleh pihak luar/swasta. Perubahan tata ruang pemanfaatan lahan yang asalnya sebagai lahan persawahan menjadi lahan tegalan menyebabkan banyaknya perubahan pada fungsi lahan yang sebelumnya sebagai tempat resapan air menjadi lahan kritis dikarenakan tutupan lahannya berkurang. Sekitar 515,5 hektar lahan mulai dari zona I hingga zona III yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi, hampir 80% tidak ada tutupan lahan. Halaman -15-


Indikasi terjadinya perubahan tata ruang lahan di daerah resapan air ini menjadi permasalahan utama bagi keberlangsungan ketersedian sumber daya air di masa yang akan datang dan diprediksikan dalan kurun waktu 5-10 tahun kondisi sumber air di lokasi ini akan turun secara drastis dan ini terbukti dalam beberapa bulan ini danau batukarut menyusut debitnya secara drastis. Kurangnya tingkat kepedulian pemilik lahan terhadap upaya konservasi tanah menjadi masalah utama dan diharapkan kondisi ini jika terus dibiarkan akan mengakibatkan banyaknya bencana alam (lonsor) yang akan terjadi di masa yang akan datang. 10. Promosi Perlindungan Daerah Resapan Mata Air Batukarut Lemah Lemahnya promosi dalam hal perlindungan daerah resapan mata air batukarut menyebabkan terjadinya apresiasi dan penghargaan publik, terutama dukungan untuk meningkatkan

perlindungan

dan

perbaikan

daerah

resapan

air

serta

belum

terimplementasinya sistem insentif dan disinsentif terhadap pola pengembangan produk jasa lingkungan yang mana bisa memberikan nilai kompensasi bagi masyarakat sekitar daerah resapan mata air batukarut itu sendiri. Secara umum lemahnya promosi dalam perlindungan dan perbaikan daerah resapan air ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. C. POTENSI PENGELOLAAN MATA AIR BATUKARUT Dalam upaya pengelolaan mata air batukarut, seluruh potensi pengelolaan di mata air batukarut perlu dimanfaatkan, dikelola, dan diberdayakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Potensi pengelolaan terdiri dari kapasitas pengelola mata air batukarut saat ini dan potensi sumber daya alam dalam kaitannya dengan peluang pengembangan produk jasa lingkungan (Payment for Environmental Service) guna mendukung upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut secara terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). 1. Kapasitas Pengelola Mata Air Batukarut a. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak pengelola mata air batukarut saat ini masih belum memadai, kerana tupoksi yang berbeda. Dengan keterbatasan jumlah personal yang ada pada pengelola mata air batukarut ini bisa menyebabkan adanya keterbatasan pemantauan pada daerah resapan air mata air tersebut. Upaya keterlibatan forum atau wadah kooordinasi dengan melibatkan para pihak

sangat

dibutuhkan,

sehingga

pola

pemantauannya

bisa

dilakukan

secara

partisipatif, terutama keterlibatan masyarakat yang tinggal disekitar mata air batukarut harus lebih diutamakan agar masyarakat bisa ikut berperan serta dalam kegiatan perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut tersebut. Halaman -16-


Saat ini hanya ada satu orang saja keterlibatan masyarakat sekitar untuk terlibat langsung dan berfungsi hanya sebagai penjaga saja. Peran masyarakat ini kalau bisa tidak hanya terbatas pada tupoksi penjagaan saja, namun harus lebih fleksibel dalam hal pengembangan kegiatan perlindungan dan perbaikan daerah resapan air. Upaya pengembangan dan kelompok tani disekitar daerah resapan air mulai dari kelompok zona I hingga zona III, perlu segera dikembangkan guna mencapai upaya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memperbaiki daerah resapan air tersebut. Kelompok tani ini nantinya akan berfungsi sebagai bagian pemantauan, perlindungan dan perbaikan pada daerah-daerah resapan air melalui pengembangan program rehabilitasi lahan kritis atau pengembangan program lainnya yang berbasis non lahan. Pengembangan kelompok tani ini kedepan tidak hanya tanggung jawab pihak pengelola mata air saja, namun perlu adanya keterlibatan semua pihak untuk berperan aktif dalam pelaksanaan fasilitasinya dilapangan. Pola pengembangan jasa lingkungan atau dengan istilah PES (Payment for Environmental Service). PES adalah kompensasi atau insentif bagi masyarakat atau pihak yang menjaga, memelihara dan memperbaiki fungsi ekologis daerah resapan mata air batukarut. Tujuan utama dari pengembangan PES ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air dalam rangka mendukung kegiatan konservasi dan pembangunan di daerah, khususnya untuk masyarakat sekitar lokasi mata air batukarut dengan sebuah mekanisme yang lebih terarah, antara lain (1) kontribusi SDA bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan; (2) jaminan kontribusi kembali ke alam; (3) pengelolaan

SDA merupakan tanggung

jawab bersama (hulu

hilir)

-

kontribusi

pengguna/pemanfaat/publik kepada alam; dan (4) perlu adanya perencanaan /regulasi yang lebih berpihak kepada persoalan lingkungan dan kemiskinan. Gambar Skema Jasa Lingkungan : REFLEKSI BERSAMA (Kondisi Mata Air Batukarut Bulan Nopember)

Jenis / Stock Jasa Lingkungan (Air, Wisata alam, dll)

Penyedia Jasa (providers)

Pengguna (beneficiaries)

Kelembagaan & Kebijakan (policy) Mekanisme Kompensasi

Halaman -17-


b. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang tersedia di sekitar mata air batukarut berupa bak penampungan mata air batukarut dan mushola yang terletak di desa Langensari yang berbatasan langsung dengan desa Salaawi Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi. Areal sarana dan parasana mencakup sebagai blok kontrol mata air batukarut dengan luas bangunan sekitar 100 meter bersifat pemanen dengan tutupan dikelilingi oleh tembok dan pagar pembatas. Sarana dan prasarana tersebut dibangun oleh pihak PDAM Kota Sukabumi. Namun sarana dan prasarana papan informasi hanya tersedia satu buah yang ditempatkan pada bibir danau mata air batukarut dengan isi informasi larangan “dilarang berenang di areal danau”. Kondisi sarpas ini belum ada pengembangan di beberapa titik lainnya, terutama pada areal daerah resapan air yang mengimpormasikan larangan pengambilan kayu atau pembuangan sampah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pusat informasi tentang keberadaan mata air batukarut sama sekali belum tersedia. Upaya penyedian sarpas (papan larangan di daerah resapan mata air batukarut mulai dari zona I hingga zona III dan pembuatan pusat informasi) sangat dibutuhkan segera, agar masyarakat sekitar bisa mengetahui betapa pentingnya perlindungan sumber daya air. Dengan harapan penyedian sarpas ini bisa memberikan sebuah informasi kepada masyarakat dalam hal perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. c. Pendanaan Saat ini pihak pengelola mata air batukarut memperoleh pendanaan buat perlindungan mata air dari APBD Kota Sukabumi dan dari anggaran PDAM itu sendiri. Pendanaan yang dimiliki oleh pihak pengelolaa saat ini masih belum bisa mencukupi untuk pembiayaan kegiatan perlindungan daerah resapan mata air batukarut, khususnya bagi kegiatan perlindungan daerah resapan air di zona II dan zona III. Dengan keterbatasan pendanaan tersebut, diharapkan para pihak bisa bekerjasama secara partisipatif dalam mengembangankan pembagian peran program untuk sama-sama menjaga fungsi dari daerah resapan air tersebut. Upaya pendanaan alternatif yang bisa dikembangkan kedepan adalah adanya dana abadi yang diperoleh dari sektor swasta dengan

sistem

Responsibiliy).

pendekatan Mekanisme

jasa PES

lingkungan dan

CSR

PES ini

atau

bisa

CSR

bersifat

(Cooperative

Social

pendekatan

pada

pengembangan program rehabilitasi, restorasi, pengamanan kawasan daerah resapan air, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kampanye konservasi dan pendidikan, dll.

Halaman -18-


2. Potensi Sumber Daya Air (Danau Batukarut) Kondisi ekosistem di danau batukarut, baik ekosistem alam maupun buatan yang kaya akan keanekaragaman hayati, air dan mineral, menunjukan kekayaan potensi sumber daya air yang sangat tinggi. Seluruh potensi tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengelolaan mata air batukarut, pemberdayaan masyarakat disekitar dan pengembangan ekonomi wilayah. Beberapa potensi sumber daya alam menunjukan potensi untuk dikembangkan mekanisme pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Services) antara lain: daya serap karbon, keindahan landscape, produk pengembangan wisata danau, perlindungan DAS dan tata air, serta kekayaan keanekaragaman hayati. Daya serap karbon

dapat

dikembangkan

melalui

mekanisme

pembayaran

untuk

kegiatan

rehabilitasi/restorasi ekosistem di wilayah-wilayah yang terdegradasi guna mengatasi masalah keterbatasan dana pemerintah. Selain itu, potensi wisata danau batukarut bisa memberikan

alternative

penghasilan

bagi

masyarakat

setempat

dengan

pola

pengembangan wisata air (sepeda air, outboud, dll) dan ini bisa memberikan nilai kontribusi yang besar bagi pengembangan wisata berbasis produk jasa lingkungan air serta bisa memberikan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan harapan, akan banyak para wisatawan yang akan menikmati obyek daya tarik wisata air ini.

Halaman -19-


Bab III Proses Penyusunan Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut Penyusunan Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut Tahun 2008 – 2012, menggunkan Logical Framework Approach (LFA), yaitu instrumen analisis dalam menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil/sasaran, kelompok target (target group) dan dilaksanakan secara partisipatif. LFA membantu pelaku perencanaan dengan menonjolkan elemen-elemen program dalam konsistensi logis yang saling berkaitan, yaitu: input, program yang direncanakan dan hasil yang diharapkan serta hubungan relatif-nya dengan sasaran (objective) dan tujuan (goal) yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, berikut indikator keberhasilannya. Penggunaan LFA akan membantu perencanaan dalam hal: i). Mengklarifikasi sasaran yang ingin dicapai program/proyek ii). Mengidentifikasi informasi yang diperlukan iii). Mendefinisikan secara jelas elemen kunci dari suatu program iv). Menganalisis “setting” program sejak tahap dini v). Memfasilitasi komunikasi antar seluruh pemangku kepentingan vi). Mengidentifikasi indikator keberhasilan dan kegagalan suatu program yang harus diukur. Secara garis besar, tahapan proses yang ditempuh dalam penyusunan LFA adalah sebagai berikut: A. Tahap I. Analisa Proses Partisipatif Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai para pihak, baik mengenai masalah yang dihadapi oleh mereka, kebutuhan, kekuatan dan kelemahan, peran maupun konflik pemangku kepentingan, sehingga dapat ditentukan prioritas pemecahan masalah. Proses partisipatif awal ini dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Lestari Batukarut Desa Langensari melalui proses Kajian Lingkungan/Need Assessment (PRA/SLA), Sekolah Lapangan (SL), Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat serta Pembuatan Kebijakan lokal berupa Peraturan Desa (PERDES). Analisis proses partisipatif tahap kedua dilakukan berdasarkan kajian/analisis parapihak di tingkat regional (lokal) dengan melibatkan pemerintahan setempat (Kecamatan, Desa, TNGP, Sektor Swasta, PDAM Kota Sukabumi, LSM lokal, Masyarakat, Kelompok Tani, Forum Multipihak), melalui kajian Focus Group Discution (FGD) serta Halaman -20-


Lokakarya awal dalam proses penyusunan rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Kajian tersebut dilakukan oleh tim dari LSM RCS pada bulan Agustus-Oktober 2008. Sedangkan lokakarya awal penyusunan strategi dan rencana

aksi

dan

penandatanganan

deklarasi

bersama

yang

berorientasi

pada

Perlindungan Daerah Aliran Sungai Sub-sub DAS Cimuncang-Cimandiri Hulu sebagai titik masuk utama dalam perlindungan daerah resapan mata air batukarut dilakukan di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi pada tanggal 15 September 2008. Hasil lokakarya ini mendapatkan hasil komitmen awal dari parapihak ditingkat regional/lokal adalah pembagian peran dari parapihak yang akan terlibat dalam kegiatan perlindungan daerah aliran sungai. Komitmen parapihak ini tercantum dalam sebuah Deklarasi Bersama . B. Tahap II. Analisa Masalah Pada tahap analisa masalah, kondisi saat ini dan masalah pokok yang dihadapi dalam pengelolaan mata air batukarut diidentifikasi dan dikaji secara mendalam, serta dirumuskan dalam hubungan sebab akibat (pohon masalah). Analisa masalah dilakukan dalam Focus Group Discution (FGD) rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut ditingkat lokal. FGD ini dikaji ditingkat lokal dengan melibatkan Pemerintahan Desa Langensari dengan Kelompok Tani Lestari Batukarut, Forum Masyararak Peduli Hutan dan LSM. Tahapan analisa masalah menghasilkan 13 masalah pokok yang terhadap ancaman pada daerah resapan mata air batukarut mulai dari kawasan zona I hingga zona III. Ketiga belas pokok masalah tersebut, kemudian di dirumuskan dalam 2 pohon masalah, yaitu pokok masalah di daerah resapan air zona I dan daerah resapan air pada zona II dan III. Masing-masing pokok masalah tersebut kemudian dibagi menjadi dua pokok masalah utama yaitu: a. Pokok masalah di zona I adalah: 1) penumpukan serasah daun pada daerah resapan air; 2) 100 meter dari mata air batukarut adanya penumpukan sampah anorganik (plastik, kaleng, kain dll); dan 3) pembuangan limbah rumah tangga pada sungai di sekitar mata air batukarut. b. Pokok masalah di zona II & III adalah: 1) kurangnya sistem terasering; 2) lahan kritis/gundul; 3) alih fungsi lahan; 4) eksploitasi berlebihan; 5) kurang tanaman tegakan; 6) insektisida dan pestisida; 7) limbah ternak; 8) tidak ada saluran air hujan; 9) ekonomi masyarakat lemah; dan 10) lahan banyak dimiliki oleh pihak luar. Berdasarkan hasil analisa masalah pokok tersebut diatas, maka masalah utama yang menjadi ancaman terhadap daerah resapan mata air batukarut adalah alih fungsi lahan (konversi) dari lahan persawahan menjadi ladang tegalan, lahan kritis/gundul, kurangnya

Halaman -21-


tanaman tegakan, penumpukan sampah di zona I, ekonomi masyarakat lemah dan lahan banyak dimiliki oleh pihak luar. Permasalahan-permasalahan tersebut secara langsung dapat mengakibatkan kesulitan air bersih pada musim kemarau, banjir dan keruh pada musim hujan, air tidak layak pakai, dan penyurutan debit air di waduk/danau batukarut. C. Tahap III. Analisa Tujuan Pada lokakarya penyusunan LFA dan peraturan desa (PERDES) rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut yang dilaksanakan pada 27 September 2008 di Desa Langensari yang melibatkan Pemerintahan Desa, BPD, Kelompok Tani Lestari Batukarut dan Tokoh Masyarakat, dilakukan analisa tujuan dengan mengubah pernyataan masalah dalam pohon masalah yang telah dirumuskan pada FGD sebelumnya menjadi pernyataan tujuan (bahasa positif dari masalah). Dengan demikian, tujuan (dari masalah pokok) dan cara-cara mencapai tujuan tersebut (dari penyebab masalah pokok) dapat diketahui. Proses analisa masalah dari hasil lokakarya di tingkat desa, kemudian di dilakukan kegiatan lokakarya tahap kedua dengan melibatkan pihak PDAM Kota Sukabumi, LSM Lokal, Media Masa, Pemerintahan Kotamadya dan Kabupaten Sukabumi, Kelompok Tani, Pemerintahan Desa dan Kecamatan, Sektor Swasta (Forpela), TNGP. Perguruan Tinggi, Media Masa dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2008 dilakukan penajaman atas masalah pokok, hubungan antar masalah pokok. Keluaran dari proses ini adalah adanya komitmen dan dukungan program dari para pihak dalam mengimplmentasikan program perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut serta terbentuknya forum multi pihak Sukabumi yang bernama “Forum Pelestari Batukarut” D. Tahap IV. Analisa Alternatif Dari hasil analisis tujuan, alternatif-laternatif yang mungkin dan memadai dipilih, untuk selanjutnya dirumuskan dalam matriks perencanaan program. Setiap alternatif yang mungkin dilaksanakan dan dikaji dengan mendalam berkaitan dengan biaya yang harus

dialokasikan,

manfaat

yang

diperoleh

oleh

kelompok-kelompok

prioritas,

kemungkinan mencapai tujuan, aspek kelembagaan, aspek-aspek teknis, manfaat ekonomi, serta manfaat dan resiko ekologi – sosial. E. Tahap V. Penyusunan Matriks Perencanaan Program Dari hasil analisis alternatif dapat disusun matriks perencanaan program yang terdiri dari tujuan, sasaran, output, dan program yang diperlukan. Setelah semuanya tersusun dalam urutan logisnya, dilakukan identifikasi asumsi penting dan indikatorindikator keberhasilan untuk tingkat tujuan, sasaran dan output. Selain itu juga diidentifikasi sumber verifikasi untuk setiap indikatornya yang ditetapkan. Halaman -22-


F. Tahap VI. Penulisan Draft Rencana Aksi Berdasarkan matriks LFA rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut, dokumen perencanaan dituliskan secara utuh dilengkapi dengan narasi fakta/data/informasi yang digunakan sebagai argumen untuk menguatkan rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Dalam proses penulisan tersebut, parapihak yang beranggotakan 30 orang, merupakan perwakilan dari Balai Besar TNGGP, PDAM Kota Sukabumi, SKPD Kotamadaya Sukabumi, SKPD Kabupaten Sukabumi, Sektor Swasta/Kalangan Usaha, LSM, Forum Masyarakat Peduli Hutan, Kelompok Tani, Pemerintahan Desa/Kecamatan dan Media Masa. G. Tahap VII. Pembahasan Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut oleh Tim Kecil Forum Multipihak Pada

tanggal

2

Nopember

2008,

dilakukan

pembahasan

rencana

aksi

perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut oleh tim kecil yang merupakan perwakilan dari para pihak untuk dijadikan acuan implementasi kegiatan dan pembagian peran dari para pihak untuk mengitegrasikannya secara terpadu dan berkelanjutan. H. Focus Group Discution (FGD) Tim Kecil Pada tanggal 14 Nopember 2008, melakukan focus group discution (FGD) yang dihadiri oleh para pihak, mewakili seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut termasuk masyarakat. FGD

ini,

merupakan

bahan

Masukan

penyempurnaan

dari akhir

dokumen Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut untuk mendapatkan dukungan program dan kebijakan dari pihak pemerintah daerah/kabupaten/kotamadya Sukabumi.

Halaman -23-


Bab IV Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan A. Visi Forum “ Terwujudnya Kelestarian Mata Air Batukarut Sebagai Fungsi Sistem Penyangga Kehidupan ” B. Misi Forum Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam (sumber mata air, hutan, tanah, flora & fauna) di sekitar mata air batukarut. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Meningkatnya kapasitas para pihak (SDM) dalam perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Meningkatkan kelembagaan yang kolaboratif dan independent. Memberdayakan masyarakat sekitar daerah resapan mata air batukarut, dengan optimalisasi sumber daya lokal. C. Kelembagaan Forum Multi Pihak Kelembagaan Forum Multipihak yang disepakati dalam Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut adalah “ Forum Pelestari Batukarut ”. D. Harapan Masa Depan Terpeliharanya resapan mata air batukarut untuk keberlangsungan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Pulihnya kondisi daerah resapan mata air batukarut agar keberadaanya tetap stabil dan menjadikan bagian dari upaya konseverasi air. E. Komitmen Untuk Menyelamatkan Daerah Resapan Air Semua peserta yang merupakan perwakilan parapihak dengan segenap niat dan harapan

bersama-sama

melestarikan

mata

air

mendeklarasikan batukarut

secara

komitmenya bersama,

untuk

melalui

melindungi

pembentukan

dan forum

komunikasi dan koordinasi diantara para pihak untuk melakukan upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut secara terpadu dan berkelanjutan. F. Tujuan Pengelolaan Mengukuhkan Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut sebagai pusat yang berfungsi optimal sebagai sistem penyangga kehidupan dan penompang sistem sosial-ekonomi-budaya pada tingkat komunitas wilayah secara lestari. Halaman -24-


Bab V Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan di atas, parapihak telah menetapkan 8 sasaran pengelolaan mata air batukarut selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut: A. Sasaran Pengelolaan Mata Air Batukarut Berdasarkan permasalahan pokok dalam pengelolaan mata air batukarut, maka pengelolaan mata air tersebut dalam 5 tahun mendatang (Tahun 2008-2012), diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut: Terwujudnya kemantapan kawasan daerah resapan air; Terbangunya sistem data base dan sistem manajemen pengelolaan mata air batukarut yang handal; Meningkatnya daya jual mata air batukarut; Terbangunya kelembagaan multipihak/working group untuk perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut; Terbangunya mekanisme swadana; Terjaganya kelestarian mata air batukarut dan keragaman hayati; Terwujudnya mekanisme pembayaran jasa lingkungan (PES/CSR); Terwujudnya pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan. B. Prioritas Program dan Tata Waktu Untuk mencapai ke-8 (delapan) sasaran pengelolaan mata air batukarut di atas, maka keluaran yang perlu dihasilkan dan program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Kemantapan Kawasan Daerah Resapan Air (DRA) Terwujudnya kemantapan kawasan daerah resapan air merupakan sasaran utama rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 20082012. Dari 13 masalah pokok di zona I, II, dan III daerah resapan air, 6 (enam) masalah diantaranya terkait dengan sasaran ini, yaitu banyaknya alih fungsi lahan, lahan kritis/gundul, pencemaran air dan tanah, rendahnya ekonomi masyarakat, kepemilikan lahan oleh pihak luar serta tumpang tindih regulasi. Kemantapan kawasan DRA hanya akan dapat dicapai bila kepastian aspek legal mengenai kawasan dan pengakuan masyarakat atas keberadaan mata air batukarut dapat diwujudkan. Tata sosial kawasan hanya akan dapat dicapai bila pemantapan kawasan DRA juga memastikan terwujudnya Halaman -25-


penataan ruang yang disepakati para pihak dan secara jelas mengatur tata hak melalui regulasi zona yang disepakati para pihak, serta secara konsisten ditegakan oleh para pihak. Dalam konteks ini pengelolaan mata air batukarut harus dikonstrusikan secara sosial. Sasaran ini diharapkan dapat terwujud sampai kurun waktu lima tahun kedepan. Keluaran 1.1. Terwujudnya Tata Ruang Kawasan Daerah Resapan Mata Air Batukarut Berdasarkan Kesepakatan Penggunaan RTRKDRA (Rencana Tata Ruang Kawasan Daerah Resapan Air), diharapkan mampu menjebatani perbedaan nomenklatur dan pemahaman mengenai keruangan. Dalam hal ini RTRKDRA diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki dari para pihak yang memiliki besaran nomenklatur keruangan, antara lain: nomenklatur zonasi untuk mata air batukarut, leuweung titipan untuk masyarakat setempat serta nomenklatur tata ruang para pihak lainnya – yaitu pemerintah daerah, perusahan swasta, BUMN, dan masyarakat lokal. Untuk mewujudkan tata ruang kawasan daerah resapan mata air batukarut berdasarkan kesepakatan, digunakan pendekatan proses zonasi yang partisipatif melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Kesepakatan (RTRK). Penyusunan RTRK pada dasarnya merupakan proses perencanaan dan pembuatan kesepakatan tata ruang secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Hasil dari proses tersebut adalah kesepakatan tata ruang yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis mengenai Rencana Tata Ruang Kesepakatan Kawasan Daerah Resapan Air. Karena RTRK tersebut merupakan produk hukum yang lahir dari proses multi pihak, maka RTRK tersebut mempunyai akuntabilitas dan legistimasi yang kuat. Dengan demikian diharapkan RTRK tersebut dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan berbagai konflik ruang di dalam kawasan daerah resapan air antara pemerintah daerah dan para pihak, khususnya masalah ketidakjelasan tenurial dan akses masyarakat ataupun pemilik lahan terhadap pemanfaatan lahan pada daerah resapan air. Dalam proses penyusunannya, penggunaan teknologi Geographic Information System (GIS) dan Citra Landsat, Ikonos serta Quick Bird, akan diterapkan untuk memastikan akurasi RTRK di peta dan di lapangan. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan para pihak dalam proses identifikasi dan inventarisasi data dan informasi mengenai: i). Konsep masing-masing pihak dalam melihat persoalan tata ruang; ii). Kondisi dan permasalahan lapangan terkait tata ruang yang dihadapi pemerintah daerah dan para pihak; iii). Usulan

sebagai bahan

masukan

untuk penyusunan rancangan

RTRK

dari

pemerintah daerah dan para pihak;

Halaman -26-


Untuk mewujudkan Keluaran 1.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah: 1.1.1. Pengukuhan Kawasan Daerah Resapan Air Pengukuhan kawasan daerah resapan air adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan daerah resapan air dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan DRA. Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Desa, Kelompok Masyarakat, Pemilik Lahan, dan LSM. Program pengukuhan kawasan DRA merupakan pra-syarat bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Kesepakatan dan penyelesaian permasalahan ruang di dalam kawasan DRA. Kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari program pengukuhan kawasan DRA adalah sebagai berikut: i). Tata batas kawasan daerah resapan mata air batukarut dibeberapa wilayah yang belum mempunyai pal batas yaitu; di blok zona II dan blok zona III yang terletak di Desa Langensari dan Desa Salaawi. ii). Penyelesaian ketidakjelasan status hukum atas tanah di kawasan DRA yang saat ini diklaim oleh pihak luar/pengusaha dengan dokumen tertulis atas tanah tersebut. iii). Penyelesaian permasalahan di kawasan perluasan TNGGP (eks Perum Perhutani) yang

berstatus

pinjam

pakai

dan

atau

tukar

menukar.

Rekomendasi

penyelesainnya adalah: a. Menetapkan areal pinjam pakai menjadi zona khusus (zona rehabilitasi) yang bertujuan untuk memenuhi fungsi tangkapan air (catchment area). b. Menyepakati mekanime sistem adopsi pohon pada areal tersebut melalui pendekatan pembayaran jasa lingkungan (PES/CSR) dari para perusahaan yang ada disekitar zona rehabilitasi. 1.1.2. Penetapan Zonasi Pada Daerah Resapan Air Program ini diawali oleh pendekatan ilmiah yang dilakukan dengan mengkaji ekosistem dan habitat penting, daerah-daerah yang secara sosial budaya memiliki nilai serta pengaruhnya terhadap pengelolaan ekosistem pada daerah resapan air secara keseluruhan. Hasil kajian ini menjadi dasar identifikasi wilayah yang akan dijadikan zonasi. Program ini didorong untuk sebesar-besarnya meliputi ekosistem yang masih tersisa. Para pihak yang akan dilibatkan dalam penetapan zona ini adalah TNGGP, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kelompok Masyarakat, LSM serta Lembaga Penelitian dan Pendidikan.

Halaman -27-


1.1.3. Penetapan Zona Rehabilitasi Wilayah yang merupakan ekosistem penting yang telah terdegradasi seperti lahan kritis/gundul dan sebagainya akan dijadikan sebagai zona rehabiltasi. Di masa depan, setelah kondisi dan fungsi lahan dinilai pulih kembali, zona rehabilitasi di DRA dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan air dengan harapan kondisi lahan kritis (ladang) bisa berfungsi kembali seperti awal (lahan persawahan). Para pihak yang akan dilibatkan dalam penetapan zona rehabiltasi adalah Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Dinas Kehutanan, TNGGP, Badan Lingkungan Hidup Daerah, PDAM, Kelompok Masyarakat, Pemilik Lahan, Camat, Desa, Lembaga Penelitian dan Pendidikan serta LSM. 1.1.4. Penetapan Zona Pengembangan Sumur Resapan Permasalahan yang terjadi pada berkurangnya debit mata air batukarut adalah kurangnya daya tangkap

air

kurangnya

hujan

yang

tutupan

lahan.

mengalir, Salah

dikarenakan satu

upaya

pendekatan yang cukup sederhana adalah pemanenan air

hujan

pada

daerah

lahan

kritis

dengan

menggunakan sistem sumur resapan. Fungsi dari sumur

resapan

ini

adalah

sebagai

cadangan air dikala musim kemarau.

penampung

Studi Sumur Resapan Air Oleh Kelompok Tani Lestari Batukarut

Berdasarkan hasil kajian dilapangan ternyata pada daerah resapan atau lahan pertanian belum ada sistem penampungan air hujan berupa sumur resapan dan yang hanya ada beberapa embung air yang berfungsi sebagai penampung air untuk digunakan dalam penyiraman tanam sayuran dan palawija. Saat ini kelompok masyarakat sekitar mata air batukarut telah mengembangkan 20 unit sumur resapan yang ditempatkan pada lahan kritis di zona I. Pembuatan sumur resapan ini merupakan bagian terpenting sebagai pembelajaran dan studi masyarakat untuk melihat sejauh mana efektivitas dari adanya sumur resapan dalam memperbaiki mata air yang ada dilingkungan masyarakat, khususnya pada sumur galian masyarakat. Tujuan umum dari pengembangan sumur resapan ini adalah untuk menampung air hujan yang mengalir pada lahan-lahan pertanian yang sering menyebabkan bencana longsor dan kualitas air menjadi kotor dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah saru strategi dalam penyusunan rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut adalah melalui pengembangan sumur resapan pada kelerengan 20o. Para pihak yang akan dilibatkan dalam pengembangan sumur resapan ini adalah PDAM Kota Sukabumi, Dinas Kehutanan, Kementrian Lingkungan Hidup, BPLHD Propinsi, Dinas Pertanian, Kelompok Masyarakat, LSM, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Desa. Halaman -28-


Keluaran 1.2. Terwujudnya Regulasi Zona Yang Dapat Diimplementasikan Regulasi zona adalah aturan main dalam ruang-ruang atau zona yang telah ditetapkan dalam RTRK daerah resapan air. Regulasi zona pada intinya berisi aturan tentang aktivitas-aktivitas yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di setiap ruang atau zona. Regulasi zona disusun secara partisipatif oleh pemerintah daerah dan para pihak sebagai aturan main regulasi zona bersifat mengikat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada para pihak. Dalam konteks masalah ketidakjelasan tenurial pemilik lahan akses pengelolaan masyarakat lokal, dengan adanya regulasi zona diharapkan dapat terwujud kontrak sosial antara pemerintah

daerah

dengan

para pihak,

baik

itu

dengan

pemilik

lahan,

perusahaan, masyarakat, camat, desa perihal pengaturan akses, pemanfaatan, dan kontrol

atas

sumber-sumber

agraria

di

dalam

kawasan

daerah

tangkapan

air

berdasarkan konteks tenurial yang dihadapi. Penyusunan

regulasi

untuk

setiap

zona

melibatkan

para

pihak

dengan

mengedepankan pendekatan ilmiah, partisipatif dan legal. Regulasi tersebut mengatur jenis program yang di ijinkan dan yang tidak diijinkan berikut sanksi, insentif dan mekanismenya. Pertimbangan untuk jenis-jenis program yang diijinkan di setiap zona memadukan antara pertimbangan fungsi daerah resapan air sebagai penyangga kehidupan dan kepentingan para pihak. Penyusunan regulasi untuk setiap zona juga mencakup aktivitas-aktivitas (1) membangun kontrak sosial antara pemilik lahan dengan masyarakat dalam akses pemanfaatan dan kontrol atas sumber-sumber bagi perlindungan daerah resapan air yang sudah diidentifikasi sebelumnya; (2) membangun kontrak sosial antara pemerintah desa dengan pemilik lahan dalam hak akses pemanfaatan dan kontrol atas perbaikan pada daerah resapan air; (3) membangun kontrak sosial antara pihak pengelola mata air batukarut dengan pemerintahan desa dan kelompok masyarakat dalam melakukan perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut; (4) membangun kontrak kesepakatan antara pemerintahan daerah (kabupaten dan kotamadya) dan para pihak lainnya untuk mendukung upaya perlindungan dan perbaikan daerah resapan air secara kolaboratif; (5) memantau penegakan kontrak sosial dan kesepakatan serta memberi saksi atas pelanggaran kesepakatan. Regulasi zona yang telah disepakati diujicobakan selama setahun. Panitia yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi selama ujicoba dibentuk dari unsur pemerintahan, sektor swasta, lsm, akademisi, media, dan kelompok masyarakat yang akan tergabung dalam sebuah wadah atau forum multipihak.

Halaman -29-


Setelah RTRK dan regulasinya disepakati, dilakukan sosialisasi. Tujuannya agar RTRK dan regulasinya dapat berjalan sesuai kesepakatan. Sosialisasi dilakukan oleh Forum Multipihak yang sudah terbentuk dari perwakilan para pihak. Subjek sosialisasi adalah konsituen parapihak. Untuk mewujudkan Keluaran 1.2. Program-progam yang perlu dilakukan Forum Multipihak adalah sebagai berikut: 1.2.1. Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona pada daerah resapan air yang didukung para pihak. 1.2.2. Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona rehabilitasi yang didukung para pihak. 1.2.3. Penyusunan,

validasi

dan

penetapan

regulasi

zona

pengembangan

sumur

resapan yang didukung para pihak. 1.2.4. Sosialisai RTRKDRA dan regulasinya yang didukung para pihak. 2. Terbangunya Sistem Data Base Dan Sistem Manajemen Pengelolaan Mata air Batukarut Yang Handal Sasaran ini berkaitan dengan semua masalah pokok pengelolaan mata air batukarut. Lemahnya data base menjadi salah satu sebab semua masalah pokok dalam pengelolaan mata air batukarut. Keluaran 2.1. Terbangunya Sistem Data Base yang Mengakomodir Pengumpulan Serta Penyajian Data dan informasi Secara Sistematis, Lengkap dan Mutakhir sebagai Basis Pengambilan Keputusan. Sistem data base di mata air batukarut mencakup tiga komponen, yaitu: i). Penggunaan data base. Penggunaan data base utama adalah PDAM Kota Sukabumi sendiri; dalam hal ini semua unit para pemangku kepentingan yang membutuhkan data dan informasi untuk pengembil keputusan; baik di tingkat Pemerintahan, Lokal maupun unit lainnya. Selain itu, pengguna data base mata air batukarut adalah pihak luar dalam hal ini para pihak atau publik; baik lembaga maupun individu yang membutuhkan informasi tentang mata air batukarut. ii). Pengelola sistem data base. Pengelola dalam konteks ini adalah Unit Data Base yang akan dibangun sebagai unit tersendiri. Unit Data base ini akan bertanggung jawab atas kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan penyajian data dan informasi Mata air batukarut. Data dan informasi dikumpulkan oleh unit data base dari para pihak yang tergabung dalam Forum Multi Pihak. iii). Dalam relasi penukaran data dan informasi antara PDAM Kota Sukabumi dan pihak luar, perlu ada deklarasi bersama tersendiri sebagai mekanisme penyaringan data dan informasi yang dapat saling dipertukarkan. Untuk pertukaran data di antara

Halaman -30-


bagian atau unit data base, perlu dibuat SOP-SOP untuk pertukaran data dan informasi. iv). Perancangan sistem data base ini bisa dilakukan oleh Forum Multipihak Pengelolaan Mata Air Batukarut. Untuk mewujudkan keluaran 2.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: SOP pengumpulan data mencakup tata cara pengumpulan data dan informasi yang berlaku. Unit data base bertanggungjawab untuk mengelola data dan informasi yang dikumpulkan, baik dari pihak pengelola maupun para pihak lainnya yang berkepentingan terhadap upaya perlindungan daerah resapan mata air batukarut. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk: i). Analog atau manual (peta kertas, dokumen, laporan, data lapangan, dan data analog lainnya. ii). Elektronik atau digital (data penelitian lapangan, data GIS, dan data digital lainnya). Data-data tersebut kemudian dan diolah oleh unit data base, sehingga menjadi bentuk data terolah yang siap digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah maupun pengelola mata air tersebut. Para pihak yang akan dilibatkan adalah proses data base ini adalah Forum Multipihak yang sudah terbentuk dan merupakan perwakilan dari beberapa lembaga atau intansi. 2.1.2. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Sistem informasi ini merupakan pengelolaan mata air batukarut yang merupakan bagian dari sistem pendukung organisasi Forum Multipihak yang diperlukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam pengelolaan mata air batukarut. Kebutuhan yang akan terlayani oleh sistem informasi manajemen adalah kebutuhan para pengambil keputusan. Penyusunan

sistem

informasi

manajemen

(SIM) mencakup kegiatan:

perancangan (disain) SIM yang hendak disusun mulai dari unsur-unsur informasi (input), perangkat, aliran proses, dan output dari SIM yang diharapkan. Disain SIM tersebut termasuk disain sistem untuk penyajian informasi terolah dan rangkuman informasi eksekutif untuk pengambil keputusan strategis di Pemerintahan Daerah. 3. Meningkatnya Daya Jual Mata Air Batukarut Keluaran 3.1. Terciptanya Brand Image Mata Air Batukarut Yang Spesifik. Brand Image Mata Air Batukarut yang spesifik adalah suatu karakter, citra atau persepsi tertentu yang khas dari mata air batukarut yang hendak dibangun oleh para pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan.

Halaman -31-


Sektor private atau perusahaan swasta dan intansi pemerintah atau organisasi para pihak lainnya. Brand Image mata air batukarut ini dikatakan tercipta ketika dalam interaksi pihak pengelola dengan publik. Atau dengan kata lain, ada ‘hasil’ ada ‘buah’ dari interaksi pengelola dengan publik. Dalam interaksi dengan private sector, hasil ini bisa berupa investasi yang masuk ke dalam mata air batukarut. Dalam interaksi dengan masyarakat umum, hasil itu bisa berupa adanya dukungan kongkrit masyarakat terhadap konservasi daerah resapan di mata air batukarut. Dalam interaksi dengan pemerintah, hasil itu bisa berupa adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap program perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Promosi adalah salah satu cara mengemas isi dalam interkasi antara pihak pengelola mata air batukarut dengan publik. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun brand image tersebut. Untuk mewujudkan keluaran 3.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 3.1.1. Pengembangan Program Promosi yang Mengakomodasikan Kebutuhan Publik Sebelum menyusun strategi promosi, perlu diidentifikasi dan dikaji terlebih dahulu produk dan brand image khas dari waduk/danau batukarut apa yang hendak ditawarkan atau dijual kepada publik. Produk dan brand image ini harus mempunyai nilai jual yang tinggi atau sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk mengetahui hal ini, perlu dilakukan indentifikasi pangsa pasar atau kelompok sasaran promosi dan identifikasi kebutuhan konsumen atau target group promosi. Langkah selanjutnya adalah promosi untuk menarik publik agar membeli produk dan brand image tersebut. Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kelompok Masyarakat, Camat, Desa, Lembaga Penelitian dan Pendidikan, LSM serta Swasta/BUMN/BUMD. 3.1.2. Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Sistem informasi pelayanan publik mencakup dua komponen utama, yaitu PDAM Kota Sukabumi sebagai penyedia layangan dan publik sebagai pengguna layanan. Sistem informasi pelayanan publik adalah suatu sistem yang dibangun untuk menyediakan layanan informasi tentang danau batukarut sesuai kebutuhan publik, para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Desa, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM serta sektor Swasta dan Forum Multipihak. 3.1.3. Pengembangan Program Outreach Yang Didukung Oleh Para Pihak Program outreach perlu dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran para pihak serta mengembangkan dukungan Halaman -32-


para pihak terhadap upaya perlindungan daerah resapan mata air batukarut dengan pola pendekatan pembayaran jasa publik (produk jasa lingkungan air). Program outreach akan dikemas sebagai paket-paket kunjungan khusus para pihak, khususnya para pejabat, pelaku bisnis, dan kelompok target lainnya. Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Desa, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM serta sektor Swasta dan Forum Multipihak. Keluaran 3.2. Peningkatan Investasi Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Mata Air Batukarut Untuk mewujudkan keluaran 3.2. Program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 3.2.1. Pengembangan Kerjasama dengan Sektor Swasta dan Pihak Ketiga lain yang menghasilkan Investasi Bagi Pengelolaan Danau Batukarut. Pengembangunan kerjasama dengan sektor swasta dan pihak ketiga lainnya dilakukan dengan melakukan serangkaian pendekatan promosi kepada pihak-pihak yang dituju. Perlu dilakukan identifikasi pihak-pihak yang potensial yang diharapkan dapat menjadi investor dalam pengelolan danau batukarut. 4. Terbangunnya Kelembagaan Multipihak/Working Group untuk Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut Masalah pokok degradasi daerah resapan air dan lingkungan serta data dan informasi yang belum lengkap untuk pengelolaan penyebab adanya sasaran ini dalam rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-2012. Keluaran 4.1. Regulasi Perlindungan dan Pebaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut Keluaran ini diharapkan dapat terwujud dalam 5 tahun pertama dari rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-2012. Untuk mewujudkan keluaran 4.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Deklarasi bersama perlindungan dan perbaikan daerah resapan air adalah sekumpulan aturan yang menjadi acuan bersama pemerintah daerah dan para pihak dalam menjalankan kegiatan perlindungan dan perbaikan daerah resapan air. Deklarasi bersama ini disusun dan disepakati bersama para pihak, yaitu Pemerintah Daerah, Forum Multipihak, LSM, dan PDAM Kota Sukabumi, Sektor Swasta, Kelompok Masyarakat dan Perguruan

Tinggi.

Deklarasi

bersama

juga

perlu

disesuaikan

dengan

kebutuhan

pengelolaan mata air batukarut dengan mengembangkan mekanisme insentif. Dengan adanya deklarasi bersama tersebut diharapkan hasil-hasil adanya komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan dalam upaya perbaikan daerah resapan mata air batukarut untuk kepentingan bersama di masa yang akan datang. Halaman -33-


5. Terbangunnya Mekanisme Swadana Sasaran terbangunnya mekanisme swadana merupakan bagian dari upaya untuk menjawab seluruh masalah pokok yang dihadapi oleh pengelola mata air batukarut. Pengelola mata air batukarut memerlukan kolaborasi banyak pihak dan dana yang tidak bisa dipenuhi hanya dari anggaran penghasilan pengguna air bersih saja. Keluaran 5.1. Terwujudnya Lembaga Swadana Mata Air Batukarut Lembaga swadana mata air batukarut merupakan lembaga yang didirikan untuk menggalang

dana

publik

yang

dipergunakan

untuk

membiayai

aktivitas-aktivitas

konservasi pada daerah resapan mata air batukarut. Untuk menjamin prinsip keadilan dan akuntabilitas publik. Lembaga swadana mata air batukarut dibangun sebagai organisasi yang terpisah dari pengelolaan mata air batukarut dan pengelolaanya bisa bagian dari Forum Multipihak yang sedang ataupun sudah dibentuk. Lembaga Swadana ini merupakan organisasi yang bersifat independen, terbuka dan berbasis konstituen. Lembaga Swadana dikelola secara terbuka dan propesional oleh suatu Dewan Pengurus yang dipimpin oleh seorang Ketua. Dewan Pengurus berada di bawah arahan dan monitoring dari Dewan Penyantun (Board of Trust) yang keanggotannya merupakan perwakilan dari konsituen-konstituen Lembaga Swadana. Untuk mewujudkan keluaran ini, program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 1.1.1. Pembangunan

Kelembagaan

dan

Mekanisme

Penggalangan

Dana

untuk

Mendukung Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut Inisiasi dan fasilitasi pembangunan kelembagaan dan mekanisme penggalangan dana yang dilakukan oleh forum multipihak. Forum Multipihak mengidentifikasikan dan mempertemukan para pihak yang akan dijaring sebagai konstituen dari lembaga swadana. Konstituen swadana untuk perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut dijaring dari unsur-unsur seperti pemerintah daerah, perusahaan baik swasta maupun BUMN, LSM, masyarakat, individu yang peduli pada perbaikan daerah resapan mata air batukarut dan para pihak lainnya. Dana yang diperoleh lembaga swadana untuk perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut merupakan dana hibah donatur kegiatan konservasi daerah resapan mata air batukarut. Penggalangan dana ditujukan kepada perusahaan swasta, terutama perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air dari mata air batukarut dalam bentuk bahan mentah didalam dan disekitar daerah resapan air. Dana yang digalang dari perusahaan swasta dan individu akan dikumpulkan sebagai dana untuk kegiatan perbaikan daerah resapan air melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis atau pembuatan sumur resapan air. Halaman -34-


Pembangunan kelembagaan dan mekanisme penggalangan dana dilakukan pada tahun pertama. Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Beppeda, Forum Multipihak, LSM, Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Donor. 1.1.2. Pengembangan Mekanisme Pengelolaan Dana Publik bagi Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut yang dapat Dipertanggung-gugatkan. Mekanime penggalangan dana publik dibuat berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah, forum multipihak dan para pihak lainnya yang menjadi konsituen dari lembaga swadana perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Penyusunan mekanisme pengelolaan dana publik oleh forum multipihak dilakukan dalam jangka waktu satu tahun pertama. Dana yang dikelola lembaga swadana harus dapat dipertanggunggugatkan kepada para konstituen lembaga swadana dan kepada publik. Prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana oleh lembaga swadana mata air batukarut adalah: i). Adanya transparansi atau keterbukaan. Sistem pendanaan dan aliran dana harus bersifat terbuka dalam arti diketahui oleh semua konstituen lembaga swadana dan para pihak yang aktivitas-aktivitasnya didanai lembaga swadana tersebut. ii). Adanya mekanisme pertangungjawaban publik. Pengelolaan dana di lembaga swadana dipertanggungjawabkan secara berkala kepada para pihak yang terkait dan publik. iii). Mekanisme kontrol terhadap pengelolaan dana di lembaga swadana dilakukan oleh konstituen secara melekat lewat monitoring dan evaluasi secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Pengembangan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut akan dilaporkan setiap periode kegiatan. Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas PSDA, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Camat, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat, LSM, Swasta, Media dan Lembaga Donor. 6. Terjaganya Kelestarian Daerah Resapan Mata Air Batukarut Dan Keragaman Hayati Sasaran terjaganya kelestarian mata air batukarut dan keragaman hayati merupakan upaya untuk menjawab masalah pokok. Degradasi lahan dan lingkungan pada daerah resapan mata air batukarut.

Keluaran 6.1. Terkendalinya Kerusakan Lahan

Halaman -35-


Pengendalian kerusakan lahan pada daerah resapan air dimaksudkan untuk menjaga agar penurunan kerusakan lahan pada daerah resapan air tetap berada pada tingkat yang tidak mengancam kelestarian mata air batukarut itu sendiri. Kerusakan daerah resapan air terancam apabila tingkat penurunan debit air berkurang, baik secara kualitas dan kuanitas telah melampaui suatu ambang batas nilai minimum. Kerusakan daerah resapan air dikatakan masih terkendali, apabila kerusakan tersebut dapat dipulihkan kembali ke kondisi semula. Sebaliknya, kerusakan daerah resapan air berada pada tingkat yang membahayakan kelestarian sumber daya air bersih apabila kerusakan yang terjadi sudah tidak dapat dipulihkan kembali ke kondisi semula. Untuk mewujudkan Keluaran 6.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 6.1.1. Pengendalian Batas Penggunaan Lahan Pada Daerah Resapan Air Pengendalian penggunanaan lahan di daerah resapan air, dimaksudkan agar penggunaan lahan oleh pemilik lahan berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan RTRK dan regulasi zonasi yang sudah dibuat antara pemerintah daerah dengan forum multipihak. Program ini mencakup aktivitas monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan kesepakatan RTRK dan regulasi zonasi dengan melibatkan para pihak. Untuk mengendalikan penggunaan lahan pada daerah resapan air, aktivitas lain yang perlu dilanjutkan adalah membentuk dan memperkuat kelompok-kelompok tani yang sudah terbentuk secara terpadu. 6.1.2. Pemulihan dan Perbaikan Daerah Resapan Air Program ini merupakan upaya untuk memperbaiki kerusakan struktur dan fungsi dari daerah resapan air agar tetap berada pada keadaan seimbang dan dinamis secara alami. Pemulihan dan perbaikan daerah resapan air dapat dilakukan dengan: (1) tanpa tindakan atau proses alami; (2) restorasi dan rehabilitasi lahan kritis; (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar daerah resapan air; (4) pengelolaan limbah ternak atau limbah rumah tangga; (5) pengembangan sumur resapan. 7. Terwujudnya Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) Sasaran ini berkaitan dengan masalah pokok. Kurangnya sistem pembayaran publik terhadap upaya konservasi, rehabilitasi dan penyadaran lingkungan. Masalah pokok yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air dan ekosistem kawasan hutan yang menompang kehidupan manusia dan pembangunan wilayah saat ini masih dianggap gratis-sering dihargai terlalu rendah. Upaya menjaga dan memelihara sumber daya air sangat penting untuk keberlangsungan berbagai kegiatan ekonomi wilayah kawasan mata air batukarut hingga Halaman -36-


daerah hilirnya. Masyarakat yang tinggal disekitar mata air batukarut berperan sangat besar dalam menjaga dan memelihara sumber mata air tersebut. Keluaran 7.1. Terbangunnya Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) Terbangunnya

seistem

pembayaran

jasa

lingkungan

(PES)

adalah

untuk

mewujudkan pengeolaan sumber daya air dalam rangka mendukung kegiatan konservasi dan pembangunan daerah dan masyarakat sekitar lokasi program pengembangan jasa lingkungan. Upaya yang diharapkan dengan penerapan sistem pembayaran lingkungan adalah: (1) adanya kontribusi sumber daya air bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan; (2) adanya jaminan mekanisme yang menjamin kontribusi kembali ke alam; (3) pengelolaan sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama (hulu-hilir); dan (4) perlu adanya sebuah regulasi atau perencanaan yang berpihak kepada persoalan lingkungan dan kemiskinan. Pola pengembangan produk jasa lingkungan dari keberadaan mata air batukarut adalah untuk membantu menunjukan nilai konservasi vs konversi; pengaruh kebijakankebijakan terhadap perencanaan dan proyek-proyek yang ada, sebagai dana konservasi, membantu menciptakan pasar yang mendukung tumbuhnya permintaan atas jasa-jasa yang ada, serta pengurangan kemiskinan dan kesetaraan. Untuk mewujudkan keluaran 7.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 7.1.1. Peningkatan nilai ekonomi dalam pengelolaan jasa lingkungan air di mata air Batukarut Peningkatan nilai ekonomi dalam pengelolaan jasa lingkungan pada mata air batukarut dimaksudkan agar pengelolaan terhadap mata air batukarut bisa berjalan secara maksimal guna menunjang para pelanggan air bersih yang saat ini sebagai pelanggan

maupun

yang

belum

menjadi

pelanggan.

Peningkatan

nilai

ekonomi

pemanfaatan jasa lingkungan air ini bisa dilakukan melalui peningkatan daya jual air bersih kepada para pelanggan dengan cara adanya sebuah kebijakan atau aturan dari pemerintah daerah maupun pihak pengelola untuk menerapkan sistem pendanaan konservasi air dari para pelanggannya. 7.1.2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah resapan mata air batukarut Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah resapan mata air batukarut ini dimaksukdkan untuk memulihkan kembali fungsi daerah resapan air sebagai penyedia sumber daya air bagi kebutuhan masyarakat luas. Upaya ini bisa diterapkan melalui mekanime sistem pengembangan adopsi pohon. 7.1.3. Pemberdayaan masyarakat sekitar daerah resapan air Halaman -37-


Pemberdayaan masyarakat sekitar daerah resapan air ini, dimaksudkan untuk mendukung upaya konservasi daerah resapan air dengan melibatkan masyarakat sekitar secara partisipatif. Upaya ini bisa dibangun melalui pengembangan kader-kader konservasi maupun pembentukan kelompok-kelompok tani yang peduli terhadap lingkungan, sehingga upaya ini bisa memberikan pemahaman dan komitmen dari masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan daerah resapan air bagi penunjang kehidupan dimasa yang akan datang. 7.1.4. Pengamanan daerah resapan air dan kawasan hutan Pengamanan daerah resapan air dan kawasan hutan, dimaksudkan untuk terus memantau kondisi daerah resapan air dan kawasan hutan sebagai pemasok sumber daya air. Pengamanan ini bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat sekitar maupun para pihak yang tergabung dalam forum multi pihak, sehingga upaya pengamanan ini tidak hanya tertumpu kepada para petugas lapangan saja, namun perlu ada keterlibatan dari para pihak yang terkait. 7.1.5. Kampanye konservasi dan pendidikan Kampanye

konservasi

dan

pendidikan,

dimaksudkan

untuk

memberikan

pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya perlindungan sumber daya air. Upaya kampanye konservasi dan pendidikan ini bisa di kembangkan melalui program pendidikan lingkungan pada sekolah dasar tingkat SD, SMP, SMA, dan umum yang ada disekitar daerah resapan air. Selain pendidikan lingkungan yang diterapkan pada anak sekolah, juga bisa dikembangkan melalui kegiatan majelis taklim atau pengajianpengajian dengan tema pentingnya konservasi air. Target kampanye ini bisa dilakukan terhadap para ulama, ustad maupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar. 7.1.6. Pengembangan inkubasi usaha pada kampung disekitar daerah resapan air Pengembangan inkubasi usaha terpadu pada kampung/dusun yang ada disekitar daerah resapan air, dimaksudkan untuk memberikan tambahan alternatif ekonomi masyarakat sekitar daerah resapan air, sehingga diharapkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lahan akan berkurang. Pengembangan inkubasi usaha ini bisa dilakukan dengan cara pengembangan peternakan dan home industri yang sesuaikan dengan potensi dan kondisi kebutuhan masyarakat saat ini. Upaya ini bisa memberikan dampak positif terhadap perlindungan pada daerah resapan air yang selama ini banyak di alih fungsikan menjadi lahan pertanian atau yang berdampak pada kerusakan daerah resapan air. Para pihak yang akan dilibatkan dari keluaran 7.1. adalah Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, TNGP, PDAM, LSM, Sektor Swata/Perusahaan, Perguruan Tinggi dan Kelompok Masyarakat. 8. Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan Halaman -38-


Masalah pokok yang terkait dengan sasaran ‘Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan’ adalah ‘Rendahnya Kepedulian Masyarakat, ‘Ekonomi Masyarakat Rendah’ dan ‘ Lemahnya Kebijakan dalam Pemanfaatan Fungsi Lahan’. Keluaran 8.1. Berkembangnya Wisata Air Pada Danau Batukarut Yang Memberi Manfaat Bagi Konservasi Air dan Masyarakat Lokal. Pengembangan wisata air pada danau batukarut, diarahkan pada adanya pengusahaan wisata alam oleh Forum Multipihak yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi konservasi kawasan daerah resapan air maupun bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang ada disekitar objek wisata air danau batukarut. Untuk mewujudkan Keluaran 8.1. Program-program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 1.1.1. Penyusunan Strategi dan Regulasi Penyelenggaraan Wisata Air Danau Batukarut Strategi penyelanggaraan usaha wisata air yang perlu disusun mencakup: i).

Inventarisasi dan pengkajian potensi wisata air danau batukarut;

ii).

Analisa sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;

iii).

Analisa pasar, yaitu identifikasi kelompok sasaran atau pengunjung potensial wisata air danau dan kebutuhannya;

iv).

Pengembangan kerjasama dengan masyarakat lokal;

v).

Promosi dan pemasaran usaha wisata air;

vi).

Sistem manajeman usaha wisata air;

vii). Sistem dan mekanisme pelibatan para pihak dalam penyelenggaraan usaha wisata air. Adanya regulasi dalam penyelenggaraan wisata, dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu agar kegiatan wisata tersebut tidak mengganggu fungsi perlindungan dari sumber mata air tersebut, tidak menyebabkan kerusakan ekosistem, tidak mencemari air dan lingkungan sekitar dan tidak mengganggu keberlanjutan penghidupan masyarakat setempat. Regulasi penyelenggaraan wisata air danau batukarut mencakup adanya aturan yang menjamin: i). Pelayanan, kenyamanan dan keselamatan pengunjung; ii). Mekanisme pelibatan para pihak dalam penyelenggaraan usaha wisata air; iii). Disain kerangka kelembagaan kolaboratif dalam pengelolaan usaha wisata air danau batukarut; iv). Kontribusi usaha wisata air danau bagi pemberdayaan masyarakat lokal dan konservasi kawasan daerah resapan air; v). Mekanisme pengembangan produk jasa lingkungan air; Halaman -39-


Strategi dan regulasi pengelolaan wisata air danau batukarut disusun dengan mempertimbangkan aspek ekologi, estetika, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Para pihak akan dilibatkan dalam program ini adalah Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat, Forum Multipihak, LSM, PDAM Kota Sukabumi serta Swasta/BUMN/BUMD. 8.1.2. Pengembangan Produk Jasa Wisata Air Danau Batukarut Pengembangan produk jasa wisata air, diarahkan untuk membangun upaya konservasi sumber daya air yang berkelanjutan, melalui pendekatan pengembangan produk jasa lingkungan air yang berbasis multipihak serta mempunyai orientasi pada aspek: i). Konservasi sumber daya air; ii). Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal; iii). Pendidikan publik; iv). Peningkatan pendapatan daerah; v). Pengembangan produk wisata air perlu disesuaikan dengan karakteristik objek dan lokasi wisata air, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat dan kelompok sasaran yang menjadi target pasar dari usaha wisata air danau batukarut itu sendiri; Program ini mencakup kegiatan: i). Manajemen pengelolaan wisata air danau batukarut, termasuk pengembangan kerangka kelembagaan dan model kerjasama kolaboratif antara pemerintah daerah dan para pihak dalam penyelenggaraan usaha wisata produk jasa lingkungan air tersebut; ii). Peningkatan kualitas objek wisata alam yang hendak dipasarkan; iii). Penyiapan kemasan produk berupa paket-paket wisata alam di kawasan mata air batukarut yang hendak dijual ke pasar; iv). Promosi dan pemasaran paket-paket produk wisata air; v). Pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata air; vi). Pengorganisasian usaha wisata air di tingkat komunitas lokal; Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Pemerintah Provisi, Bappeda, Dinas

Pariwisata,

Dinas

Koperasi,

Kepala

Desa,

Masyarakat

Lokal,

LSM

serta

Swasta/BUMN/BUMD. 8.1.3. Peningkatan Invenstasi dan Pengusahaan Produk Jasa Lingkungan Peningkatan Investasi dan Pengusahaan Produk Jasa Lingkungan (Wisata Air) di Danau Batukarut dimaksudkan untuk: Halaman -40-


i). Mengoptimalkan fungsi pemanfaatan sumber daya air di kawasan mata air batukarut; ii). Menjamin keberlanjutan upaya perlindungan mata air batukarut lewat mekanisme pembagian manfaat dan keuntungan; iii). Meningkatkan ekonomi masyarakat lokal lewat penciptaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat lokal; iv). Menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiaya aktivitas-aktivitas konservasi daerah resapan mata air batukarut. Para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, PDAM Kota Sukabumi, Kelompok Masyarakat, Kepala Desa, LSM serta Swasta/BUMN/BUMD.

Halaman -41-


Bab VI Strategi Implementasi Rencana Aksi Perlindungan dan Perbaikan Daerah Resapan Mata Air Batukarut oleh Multi Pihak Kabupaten Sukabumi Berdasarkan kajian atas hubungan antar seluruh masalah pokok diketahui, bahwa muara seluruh permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan mata air batukarut adalah degradasi dan alih fungsi lahan, yang indikatornya adalah meluasnya kerusakan lahan pada daerah resapan air dan tingkat deforestasi yang terjadi kurun waktu 19822007. Deforestasi tersebut terjadi sebagai akibat lemahnya kebijakan ditingkat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah resapan air saat ini. Selain itu, deforestasi terjadi akibat lemahnya dukungan para pihak dan masyarakat terhadap upaya perlindungan daerah resapan air. Tanpa penguatan kapasitas para pihak, diperkirakan daerah resapan air akan terus berkurang dari tahun ketahun dan ini akan menyebabkan dampak sangat besar terhadap ketersedian sumber air bersih bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan fakta-fakta penting tersebut strategi umum (grand startegy) pengelolaan mata air batukarut diarahkan pada upaya untuk: 1. Mempertahankan daerah resapan air yang masih tersisa pada tingkat sebagaimana tahun 2012. Strategi ini diadopsi agar seluruh implemantasi rencana pengelolaan mata air batukarut diarahkan untuk mengendalikan kerusakan pada daerah resapan air sehingga mampu mempertahankan kondisi sumber daya air sebagaimana pada tahun 2012. Skenario pada Gambar VI.1. menunjukan bahwa tanpa penguatan kapasitas pengelola mata air batukarut dan pengerahan sumberdaya alam, kondisi mata air batukarut akan mengalami kemerosotan yang signifikan dalam

kurun

waktu

20

tahun

mendatang.

Untuk

mewujudkan strategi tersebut, dalam jangka pendek seluruh para pemangku kepentingan akan dikerahkan untuk mengendalikan kerusakan pada daerah resapan mata air batukarut melalui program pengukuhan kawasan, penetapan zona, diikuti dengan penguatan kapasitas forum multi pihak dibidang perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut secara terpadu dan berkelanjutan.

Halaman -42-


2. Penguatan kapasitas para pemangku kepentingan (stakeholders) Kapasitas para pihak pada saat ini dinilai masih lemah yang sebabakan belum adanya sebuah komunikasi dan koordinasi diantara para pemangku kepentingan, khususnya berkenaan dengan: Hubungan antar para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kabupaten dan Kotamadya Sukabumi belum berjalan optimal Koordinasi para pihak terkait belum memadai Sistem manajeman pengelolaan mata air batukarut belum terbangun Sumberdaya terbatas (dana, sdm, sarana dan prasarana) Struktur pengelolaan mata air batukarut oleh para pihak belum memadai untuk mengatasi suluruh permasalahan yang dihadapi Penguatan kapasitas para pemangku kepentingan (stakeholders) perlu dilakukan dengan mengembangkan kapasitas internal melalui pembangunan sistem manajemen, penerapan sistem insentif dan disinsentif. Selain itu pengelolaan mata air batukarut perlu mengembangkan dukungan konkrit para pihak, khusus dalam bentuk kebijakan program, dan sumberdaya. Proses penguatan kapasitas pengelolaan didorong untuk mewujudkan tata kelola mata air batukarut yang baik dan terpercaya (good batukarut spring governance) melalui pengembangan lembaga kemitraan yang secara spesifik mampu menjalankan program-program yang direncanakan dalam Rencana Kerja Daerah 20082012. Dalam konteks ini peran pihak telah diidentifikasi sebagaimana disajikan pada matrik rencana aksi untuk mewadahi peran para pihak tersebut. Lembaga kemitraan dengan para pihak berfungsi untuk (a) menjaga agar prosesproses kemitraan tetap dalam koridor yang benar sesuai misi dan spirit bersama yang disepakati; (b) memastikan bahwa mata air batukarut adalah kebijakan daerah yang memiliki dasar hukum yang kuat pada dasarnya harus didukung oleh semua lembaga pemerintah

dan

mengembangkan

masyarakat mekanisme

untuk

mencapai

pendanaan

yang

tujuan diterima

pengelolaannya; semua

mitra,

(c) yaitu

pengembangan dana perwalian (trust fund) batukarut; (d) mendorong perbaikan kinerja pengelolaan mata air batukarut yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Halaman -43-


Tabel 1. Matriks peran para pihak dalam manjalankan program rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut periode 2008-2012 PROGRAM 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2.1.

1.2.2. 1.2.3.

1.2.4.

2.1.1.

2.1.2.

PERAN PARA PIHAK 1

2

3

4

5

6

Pengukuhan kawasan daerah resapan mata air batukarut

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Penetapan zonasi pada daerah resapan mata air batukarut

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Penetapan zona rehabilitasi pada daerah resapan air

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Penetapan zona dengan fungsi utama sumur resapan

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Penyusunan, validasi dan penetapan zona pada daerah resapan air Penyusunan, validasi dan penetapan zona rehabilitasi

¡

Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona pengembangan sumur resapan Sosialisasi RTRKDRA dan regulasinya yang didukung para pihak Penyusunan dan pengelolaan sistem data base untuk pengembilan keputusan Penyusunan sistem informasi manajemen

¡

7

8

9

13

14

15

16

17

18

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

10

11

12

¡

¡

19

¡

20

21

22

23

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Halaman -44-


PROGRAM 3.1.1.

3.1.2. 3.1.3.

3.1.4.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

5.1.1.

Pengembangan program promosi yang mengakomodasi kebutuhan publik Pengembangan sistem pelayanan Publik Pengembangan program outreach yang didukung oleh para pihak Pengembangan kerjasama dengan sektor swasta dan pihak ketiga lain yang menghasilkan investasi bagi pengelolaan danau batukarut Penyusunan, validasi dan pengumpulan aturan yang menjadi acuan bersama para pihak dalam perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Pengembangan sistem dan mekanisme insentif dan disinsentif Pengembangan jaringan dan informasi pengelolaan mata air batukarut Pembangunan kelembagaan dan mekanisme penggalangan dana untuk mendukung perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut

PERAN PARA PIHAK 1

2

3

4

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

5

¡

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

22

23

¡

¡

Halaman -45-


5.1.2.

Pengembangan mekanisme pengelolaan dana publik bagi perbaikan daerah resapan mata air batukarut yang dapat dipertanggungjawabkan

¡

¡

¡

¡

1

2

3

4

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

6

7

8

9

10

PROGRAM 6.1.1. 6.1.2. 7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4. 7.1.5. 7.1.6.

8.1.1.

Peningkatan nilai ekonomi dalam pengelolaan jasa lingkungan air pada mata air batukarut Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah resapan mata air batukarut Penyusunan strategi dan regulasi penyelenggaraan wisata air danau di batukarut

5

¡

¡

¡

¡

¡

¡

15

16

17

18

19

20

21

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Kampanye konservasi dan pendidikan

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡

11

¡

12

¡

¡

¡

¡

Penyusunan strategi dan regulasi

¡

14

Pengamanan daerah resapan mata air batukarut

Pengembangan inkubasi usaha pada kampung di sekitar daerah resapan mata air batukarut

¡

PERAN PARA PIHAK

Pengendalian batas penggunaan lahan pada daerah resapan air Pemulihan dan perbaikan daerah resapan air

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

13

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

22

23

Halaman -46-


penyelenggaraan wisata air danau batukarut 8.1.2. 8.1.3

Pengembangan produk jasa wisata air danau batukarut Peningkatan investasi dan pengusahaan produk jasa lingkungan

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Keterangan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Pemerintah Provinsi Bappeda Kabupaten Sukabumi Bappeda Kotamadya Sukabumi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Dinas Tata Ruang Dinas Kehutanan Dinas Pertanian/Perkebunan Dinas PU/Kimpraswil/Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Dinas Pendidikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten dan Kota Sukabumi Camat Desa Kelompok Masyarakat (KT. Lestari Batukarut) Forum Pelestari Batukarut Akademisi/Universitas LSM Swasta/BUMN/BUMD Lembaga Peradilan (kepolisian, kehakiman, kejasaan) Lembaga Donor (nasional, internasional)

Halaman -47-


Tabel 2. Matrik rencana aksi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut 2008-2012 KOHERENSI ANTARA TUJUAN, SASARAN, KELUARAN, PROGRAM DAN WAKTU PELAKSANAAN Tujuan Rencana Aksi : Mengukuhkan pengelolaan mata air batukarut sebagai pusat yang berfungsi optimal sistem penyangga kehidupan dan penompang sosialekonomi-budaya secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan pada tingkatan komunitas dan wilayah secara lestari SASARAN (OBJECTIVE)

KELUARAN (OUTPUT/OUTCOME)

PROGRAM 1.1.1.

1.

Terwujudnya kemantapan kawasan daerah resapan mata air batu karut

1.1. Terwujudnya Tata Ruang kawasan daerah resapan mata air batukarut berdasarkan kesepakatan

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2.1.

1.2. Terwujudnya Regulasi Zona perlindungan yang dapat diimplementasikan

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

2.

3.

2.1.1.

Terbangunya sistem data base dan sistem manajemen yang handal

2.1. Terbangunya sistem data base yang mengakomodir pengumpulan serta penyajian data dan informasi secara sistematis, lengkap, dan mutakhir sebagai basis pengambilan keputusan

Meningkatnya daya

3.1. Terciptanya brand image

3.1.1.

2.1.2.

2008

2009

2010

2011

2012

Pengukuhan kawasan daerah resapan air. Penetapan zonasi pada daerah resapan air. Penetapan zona rehabilitasi penetapan zona pengembangan sumur resapan. Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona pada daerah resapan air. Penyusunan, validasi dan penetapan zona rehabilitasi Penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona pengembangan sumur resapan. Sosialisasi RTRKDRA dan regulasinya yang didukung para pihak. Penyusunan dan pengelolaan sistem data base untuk pengembilan keputusan. Penyusunan sistem informasi manajemen.

Pengembangan program promosi

Halaman -48-


jual mata air batukarut

mata air batukarut yang spesifik. 3.2. Peningkatan investasi pihak ketiga dalam pengelolaan mata air batukarut.

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

4.1.1. 4.

Terbangunya kelembagaan multipihak/working group untuk perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut

4.1. Regulasi perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut.

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.

5.1.1.

5.

6.

7.

Terbangunnya mekanisme swadana

Terjaganya kelestarian daerah resapan mata air batukarut dan keragaman hayatinya. Terwujudnya

5.1.

6.1.

Terwujudnya lembaga swadana mata air batukarut.

Terkendalinya kerusakan lahan.

7.1. Terbangunnya sistem

5.1.2.

6.1.1. 6.1.2.

yang mengakomodasi kebutuhan publik. Pengembangan sistem pelayanan publik. Pengembanagn program outreach yang didukung oleh para pihak. Pengembangan kerjasama dengan sektor swasta dan pihak ketiga lain yang menghasilkan investasi bagi pengelolaan danai batukarut. Penyusunan, validasi dan pengumpulan aturan yang menjadi acuan bersama para pihak dalam perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. Pengembangan sistem dan mekanisme insentif dan disinsentif. Pengembangan jaringan pengelolaan mata air batukarut. Pengembangan jaringan informasi pengelolaan mata air batukarut kepada publik. Pembangunan kelambagaan dan mekanisme penggalangan dana untuk mendukung perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut. pengembangan mekanisme pengelolaan dana publik bagi perbaikan daerah resapan mata air batukarut yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian batas penggunaan lahan pada daerah resapan air. Pemulihan dan perbaikan daerah resapan air.

7.1.1. Peningkatan nilai ekonomi dalam

Halaman -49-


mekanisme pembayaran jasa lingkungan (PES)

pembayaran jasa lingkungan (PES). 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6.

8.1.1. 8.

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

8.1. Berkembangnya wisata air (danau batukarut) yang memberi manfaat bagi konservasi air dan masyarakat lokal.

8.1.2. 8.1.3.

pengelolaan jasa lingkungan air pada mata air batukarut. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerag resapan mata air batukarut. Pemberdayaan masyarakat sekitar daerah resapan mata air batukarut. Pengamanan daerah resapan air dan kawasan hutan. Kampanye konservasi dan pendidikan Pengembangan inkubasi usaha pada kampung di sekitar daerah resapan mata air batukarut. Penyusunan strategi dan regulasi penyelenggaraan wisata air danau di batukarut. Pengembangn produk jasa wisata air danau batukarut. Peningkatan investasi dan pengusahaan produk jasa lingkungan.

Halaman -50-


Tabel 3. Matrik rencana aksi perlindungan dan perbaikan aerah resapan mata air batukarut oleh multipihak sukabumi 2008-2012 DESKRIPSI

INDIKATOR

ASUMSI PENTING atau PRAKONDISI

SUMBER PEMBUKTIAN

TUJUAN (GOAL): Mengukuhkan pengelolaan mata air batukarut sebagai pusat yang berfungsi optimal sistem penyangga kehidupan dan penompang sosialekonomi-budaya secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan pada tingkatan komunitas dan wilayah secara lestari.

Pengelolaan mata air batukarut memiliki kapasitas untuk mengella seluruh permasalahan

Masyarakat disekitar mata air batukarut hidup terjamin hak dan kewajibannya

Berbagai dokumen mengenai mata air batukarut, baik dari pengelola maupun para pihak, termasuk media masa

Manfaat mata air batukarut dirasakan oleh para pihak

•

Mata Air Batukarut ditetapkan sebagai unit pengelola kawasan yang bertanggungjawab penuh dalam mencapai kinerja terbaiknya.

•

Prinsip supermasi hukum dan penegakan aturan kesepakatan dipegang teguh oleh para pihak.

SASARAN (OBJECTIVE) 1.

Terwujudnya kemantapan kawasan daerah resapan mata air batukarut

1. a.

Legalitas kawasan terjamin dalam jangka panjang dan diakui oleh seluruh komponen pemerintah terkait.

2. b.

Para pihak mengakui eksistensi mata air batukarut dilapangan

¡

¡

¡

¡

3.a. Terbangunya sistem data base dan sistem manajemen yang handal

2.a.

Sistem data base dan sistem informasi manajemen berfungsi sebagai basis pengambilan keputusan pengelolaan mata air batukarut dan peningkatan pelayanan publik

¡ ¡

SK Bupati dan Walikota Sukabumi mengenai penetapan Kawasan Daerah Resapan Mata Air Batukarut. SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sukabumi mengenai zonasi daerah resapan mata air batukarut. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Resapan Mata Air Batukarut Rekaman konflik regulasi dan sumberdaya alam di daerah resapan mata air batukarut

• Legalitas kawasan diacu dalam seluruh kebijakan pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota

Dokumen sistem data base Mata Air Batukarut Rekaman proses pengembilan keputusan pengelolaan mata air batukarut

Halaman -51-


SASARAN (OBJECTIVE) 3.

Meningkatnya daya jual mata air batukarut

INDIKATOR 3.a.

Investasi pihak ketiga dalam pengelolaan mata air batukarut meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi pendanaan pengelolaan mata air batukarut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SUMBER PEMBUKTIAN ¡

¡

¡ 3.b.

4.

Terbangunnya kelembagaan multipihak/working group untuk perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut

Jumlah pelanggan mata air batukarut untuk beragam tujuan meningkatkan dan memberikan kontribusi posistif bagi pengelolaan mata air batukarut.

4.a.

Hasil-hasil tata aturan perlindungan dan perbaikan daerah resapan mata air batukarut ditaati para pihak.

4.b.

Sistem dan mekanisme insentif dan disinsentif bisa diterapkan secara maksimal.

¡ ¡ ¡

¡

¡ 4.c.

Sistem jaringan informasi pengelolaan mata air batukarut tersosialisasikan kepada publik

ASUMSI PENTING atau PRAKONDISI

Rekaman investasi para pihak dalam pemanfaatan sumber daya air di mata air batukarut Dokumen pemasukan dan pengeluaran keuangan (akuntansi) pengelolaan mata air batukarut. Rekaman survei manfaat mata air batukarut bagi masyarakat dan para pihak Rekaman jumlah dan kontribusi pengguna mata air batukarut Rekaman survei pelanggan

•

Kebijakan mengenai investasi pihak ketiga memberikan kejelasan kemanfaatannya bagi investor, pengelola mata air batukarut dan masyarakat

Rekaman hasil penyusunan tata aturan dalam pengelolaan mata air batukarut bisa disepakati oleh para pihak Rekaman hasil penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dapat diterapkan baik formal maupun informal Rekaman informasi dan sosialisasi tentang pengelolaan mata air batukarut kepada publik

•

Kebijakan pemerintah daerah/kabupaten/kotamad-ya mengatur secara tegas tentang aturan untuk mendukung pengelolaan mata air batukarut.

•

Kebijkan pemerintah daerah/kabupaten/kotamad-ya dalam mengatur mekanisme insentif dan disinsentif pada pengelolaan sumber daya air.

5.

Terbangunya mekanisme swadana

5.a.

Forum Multipihak mandiri dalam pendanaan dengan menggunakan sumber-sumber dana yang tersedia secara sah.

¡

Dokumen pemasukan dan pengeluaran keuangan (akuntansi) pengelolaan mata air batukarut

•

Kebijakan pengelolaan keuangan mendorong swadana Forum Multipihak

6.

Terjaganya kelestarian daerah resapan mata air batukarut dan keragaman hayatinya

6.a. Luasan lahan kritis berkurang dan menjadi lahan hijau. 6.b. Keragaman hayati dapat terjamin kelestariannya.

¡

Rekaman data penutupan lahan krtitis setiap tahun Rekaman hasil pemantauan keragamanhayati (satwa liar) di daerah resapan air

•

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kotamadya mendukung konservasi daerah resapan mata air batukarut.

¡

Halaman -52-


7.

Terwujudanya mekanisme pembayaran jasa lingkungan (PES)

7.a. Dampak dari keberadaan mata air batukarut bisa memberikan nilai kompensasi bagi upaya konservasi air dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

¡

¡

¡ 8.

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

8.a.

8.b.

Pengusahaan wisata danau batukarut yang mampu memberikan kontribusi signmifikan bagi konservasi daerah resapan air dan peningkatan perekonimian masyarakat lokal. Pembagian keuntungan yang adil dari hasil usaha pemanfaatan danau batukarut sebagai sarana wisata memberikan manfaat bagi pengelolaan mata air batukarut dan masyarakat sekitar

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

Rekaman implementasi pembayaran jasa lingkungan (air) sebagai penunjang pembiayaan alternatif untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah resapan mata air batukarut. Rekaman bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan Rekaman kegiatan kampanye konservasi dan pendidikan

•

Kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kotamadya dalam menerapkan sistem dan mekanisme pembayaran jasa.

Rekaman usaha wisata air di danau batukarut. Rekaman proses sertifikasi usaha wisata air di danau batuakrut dikelola secara profesional dan memenuhi standar untuk melayani kebutuhan pasar. Hasil survei usaha pemanfaatan wisata air di danau batukarut Dokumen pemasukan dan pengeluaran keuangan (akuntansi) pengelolaan wisata danau batukarut Dokumen serah terima bagi hasil setiap unit usaha wisata kepada para pihak Dokumen kontrak antara unit usaha wisata danau batukarut dengan masyarakat

•

Kebijakan pemanfaatan danau batukarut untuk dijadikan sebagai kegiatan wisata air untuk mendukung konservasi mata air batukarut dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan

Halaman -53-


Halaman -54-


Taman Nasional Gede - Pangrango

Intake PDAM MA. Cigadog

1. PEGUNUNGAN VOLKANIK MUDA 2. SATUAN BATUAN VOLKANIK /KONTUR RAPAT DAN KAWASAN BERGELOMBANG 3. MATERIAL LEPAS HASIL ERUPSI VOLKANIK 4. SARANG DAN LULUS/MUDAH MENYIMPAN DAN MELULUSKAN AIR HUJAN 5. KAWASAN RESAPAN AIR HUJAN DAN KAWASAN PENGELUARAN/BANYAK MATA AIR 6. SISTIM SUNGAI MUDA/EROSI VERTIKAL LEBIH BESAR DARI EROSI MENDATAR/GAWIR TERJAL 7. SUBUR/MINERAL LENGKAP

Intake PDAM MA. Batukarut

Halaman -55-


Taman Nasional Gede - Pangrango 1. KAWASAN KONSERVASI TNGP 2. KAWASAN PERLADANGAN LAHAN KERING/CAMPURAN 3. KAWASAN LAHAN KRITIS (?) DAN TERBUKA MENGURANGI DAYA SERAP TANAH TERHADAP AIR (TERUTAMA DAERAH RESAPAN AIR) 4. KAWASAN PEMUKIMAN/SETEMPAT 5. KECENDERUNGAN PERLUASAN KAWASAN TERBUKA (ANCAMAN BAGI SUMBERDAYA AIR)-SUNGAI DAN MATA AIR MENURUN/MENGERING 6. HARUS ADA UPAYA REHABILITASI / KONSERVASI LAHAN/SUMBERDAYA AIR 7. DLL



Halaman -56-


Taman Nasional Gede - Pangrango



1. BATUAN VOLKANIK/MATERIAL LEPAS /DAERAH RESAPAN/MENYIMPAN AIR /POTENSI AIR TANAH/MATA AIR DENGAN DEBIT BESAR 2. AIR PERMUKAAN CEPAT MERESAP MENJADI AIR TANAH/MENJADI MATA AIR DENGAN DEBIT BESAR 3. KUALITAS SANGAT BAIKTANPA TRATMENT AIR 4. ELEVASI TINGGIDISTRIBUSI DENGAN GRAVITASI 5. KAWASAN HUTAN AKAN MENINGKATKAN POTENSI DAN KESINAMBUNGAN SUMBER AIR BAGI PDAM 6. HARUS ADA UPAYA MEMPERTAHANKAN KAWASAN RESAPAN (HUTAN) DAN REHABILITASI/REVEGETASISIPIL TEKNIS UNTUK KAWASAN TERBUKA/KRITIS AGAR POTENSI AIR BERKESINAMBUNGAN 7. DLL

Halaman -57-


MATA AIR BATUKARUT/CIGADOG

G. GEDE-PANGRANGO

BATAS SATUAN BATUAN VOLKANIK MUDA

PENAMPANG MELINTANG GEOLOGI REGIONAL DAERAH MATA AIR BATUKARUT DAN CIGADOG

Halaman -58-

Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents