BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak antara 7o 11’ dan 7o 36’ Lintang Selatan, serta 109’ 04’ Bujur Timur, terletak di ketinggaan antara 270 meter sampai 2.250 meter dari permukaan laut. Kabupaten Wonosobo berjarak 120 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) dan 520 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Letak Kabupaten Wonosobo cukup strategis, ke Timur menuju Ibukota Provinsi (Semarang), Temanggung dan Magelang. Ke Selatan Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Banyumas dan Cilacap atau Purworejo menuju Yogjakarta. Ke Barat Wonosobo, Banjarnegara, Purbolinggo, Banyumas Tegal dan Brebes. Ke Utara Wonosobo menuju Kabupaten Batang dan Kendal. Secara administratif Kabupaten Wonosobo termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian tengah yang berbatasan dengan beberapa kabupaten tetangga yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Banjarnegara. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Dilihat dari sejarahnya Kabupaten Wonosobo pada mulanya berasal dari penggabungan tiga wilayah pemukiman yaitu Daerah Dataran Tinggi Dieng yang dirintis oleh Kyai Kolodete, Daerah Kalibeber oleh Kyai Karim dan sekitar Kota Wonosobo oleh Kyai Walik. Tiga wilayah pemukiman tersebut terus berkembang, apalagi dengan berkembangnya agama Islam yang dipimpin oleh para Kyai, khususnya Kyai Asmarasufi, yang dikemudian hari menjadi tokoh yang menurunkan ulama-ulama yang ada di Wonosobo. Pada masa perang Diponegoro melawan Belanda, masyarakat Wonosobo menjadi pendukung utamanya, dibawah pimpinan beberapa ulama khususnya Ki Muhammad Ngarpah, berjuang bersama Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda. Atas keberhasilannya dalam perang melawan Belanda, maka Muhammad Ngarpah diberi gelar Tumenggung Setjonegoro dan dijadikan penguasa di wilayah Ledok atau Wonosobo saat ini. Bupati Setjonegoro inilah yang memindahkan pusat pemerintahan dari Selomerto ke kawasan Kota Wonosobo sekarang ini. Berdasar kesepakatan para Tokoh di Kabupaten Wonosobo dan Tim Peneliti Hari
1
Jadi Wonosobo, momentum kemenangan pertempuran di Legorok yang dipimpin oleh Muhammad Ngarpah atau Tumenggung Setjonegoro ditetapkan sebagai hari jadi Wonosobo yaitu tanggal 24 Juli 1825. Secara administratif pembentukan daerah Kabupaten Wonosobo berdasar pada: a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penjelasan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950). c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). e. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. (Lembaga Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036). f.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 126/ 2742/Sj, Tanggal 27 Nopember 2002 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006, tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Semenjak terbentuknya hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo beserta segenap komponen masyarakat Wonosobo telah
diupayakan
guna
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup dalam kerangka NKRI. Selama ini telah dikenal beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk memberikan arah pembangunan Daerah. Rencana pembangunan ada yang berdimensi waktu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Semua rencana 2
pembangunan tersebut telah disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan Daerah. Rencana pembangunan Daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan pembangunan Daerah. Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi pada Tahun 1998 memberikan pengalaman tentang pentingnya langkah-langkah antisipatif yang tertuang dalam rencana pembangunan Daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi
pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan
Daerah
yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana
pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,
maka Kabupaten Wonosobo menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025).
B. PENGERTIAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Wonosobo yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Wonosobo dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025, ditetapkan dengan
maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh
komponen pelaku usaha) dalam
pembangunan Daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah yang
integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap
komponen
pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif,
efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Arah, dan Program
3
Kepala Daerah terpilih.
D. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
4
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
39
Tahun
2006
tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 15. Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan
Presiden
Nomor
1
Tahun
2007
tentang
Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003
tentang
Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109); 21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan
Perencanaan
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Daerah Provinsi
dan Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor E ); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1997 Nomor 6 Seri D Nomor 4 ) ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Wonosobo 2006-2010; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo; 27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ. Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah.
E. HUBUNGAN
RPJPD
KABUPATEN
WONOSOBO
DENGAN
DOKUMEN
PERENCANAAN LAINNYA 1. Perencanaan pembangunan Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah
Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh)
tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 mengacu pada arah pembangunan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJP Provinsi
6
Jawa Tengah Tahun 2005-2025. 2. RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. 3. RPJPD Kabupaten Wonosobo merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tantangan, dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta
mempedomani
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Wonosobo. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Wonosobo 2006-2010 masih tetap berlaku, RPJM tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 serta secara substansial menjadi bagian dari RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025.
F. TATA URUT RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun
2005-2025
disusun
dengan
sistematika sebagai berikut : Bab I
:
Pendahuluan
Bab II
:
Kondisi Umum
Bab III
: Visi dan Misi Pembangunan Daerah
Kabupaten
Wonosobo Tahun 2005-2025 Bab IV
: Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025
Bab V
:
Penutup.
7
