BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Kementerian
Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.02.02/Menkes/52/2015. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat menyusun rencana aksi, sebagai dasar atau acuan untuk bagian lingkup Setditjen Kesehatan Masyarakat melakukan kegiatan kegiatannya dalam kurun waktu 2015-2019.
Rencana Aksi Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat merupakan dokumen perencanaan yang memuat indikator kinerja kegiatan dukungan manajamen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan, dalam upaya pencapaian prioritas nasional.
Rencana Aksi ini telah menyesuaikan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
B. Maksud dan Tujuan Rencana Aksi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksana program di lingkup Setditjen Bina Gizi dan KIA dalam melaksanakan kegiatannya.
Rencana Aksi bertujuan agar : terselenggaranya kegiatan di lingkup Setditjen
1
Kesehatan Masyarakat dalam rangka pencapaian indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES /SK/ V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES /SK/ V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019;
2
BAB II DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
A. Kondisi Umum Kinerja Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat diukur melalui indikator:
Realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program Kesehatan Masyarakat Satuan kerja yang menggunakan anggaran untuk melakukan dukungan manajemen ditargetkan 91% pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 diharapkan
target
mencapai
94%.
Penilaian
pada
indikator
ini
berdasarkan (jumlah anggaran yang dimanfaatkan dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan)
dibandingkan (total anggaran dan total output
kegiatan) dikali 100;
3
B. Tantangan dan permasalahan
1. Implikasi reorganisasi, berakibat pada kurang optimalnya Ditjen Kesehatan Masyarakat dalam menyusun kebijakan dan regulasi dalam pelayanan kesehatan dasar. Ditjen Kesehatan Masyarakat harus lebih fokus, lebih kompetitif, meningkatkan kualitas dan kemampuan
teknis dalam
menyusun konsep regulasi program yang terintegrasi mulai dari pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan tertier. 2. Perubahan struktur organisasi dari Ditjen Bina Gizi dan KIA menjadi Ditjen Kesehatan Masyarakat melalui SK Menkes 1144, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian jabatan, uraian tugas, standar prosedur operasional,
dengan
penataan
UPT
di
lingkup
Ditjen
Kesehatan
Masyarakat. 3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Perencanaan yang solid dan terintegrasi harus mengarah pada Indikator Kinerja Utama Ditjen Kesehatan Masyarakat dan menggunakan Result Based Problem Solving Analysis dengan mencermati karakteristik masingmasing daerah. 5. Peningkatan
anggaran
yang
belum
diikuti
dengan
peningkatan
performance/kinerja program secara bermakna . 6. Penyusunan regulasi di lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat terkait dengan ditetapkannya Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 7. Pengelolaan anggaran yang bersih dan akuntabel. 8. Meningkatkan validitas dan kesinambungan penyediaan data untuk mendukung kebijakan program Kesehatan Masyarakat.
C. Visi dan Misi Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya
Indonesia
yang
Berdaulat,
Mandiri
dan
Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong”.
4
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan
yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan
masyarakat
maju,
berkesinambungan
dan
demokratis
berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat
jati diri
sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Misi adalah mendukung dan berperan aktif dalam pemenuhan misi Kementerian Kesehatan melalui Program Kesehatan Masyarakat untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
D. Kebijakan 1.
Meningkatkan
manajemen
program
yang
akuntabel,
transparan,
berdayaguna dan berhasilguna. 2.
Sinergisme kegiatan perencanaan dan pengganggaran antara pusat dan daerah.
3.
Pemantapan pelaksanaan dukungan manajemen dan teknis lainnya di setiap tingkatan.
4.
Peningkatan sistem Informasi, evaluasi, pelaporan dan
pencatatan
berbasis teknologi. 5.
Pelaksanaan rencana aksi secara efektif dan efisien berdasarkan dokumen perencanaan yang berbasis data.
6.
Penataan teraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan publikasi 5
7.
Menyediakan dukungan biaya operasional puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya serta UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat).
8.
Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan barang milik Negara, sumber daya manusia program Kesehatan Masyarakat secara efektif dan efisien.
E. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
Sekretariat Direktorat Jenderal, sebagai salah satu unit eselon 2, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.
Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen menyelenggarakan fungsi : 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran; 2. Pengelolaan Data dan Informasi; 3. Penyiapan Urusan Hukum, 4. Penataan Organisasi, 5. Jabatan Fungsional dan Hubungan Masyarakat; 6. Pengelolaan Urusan Keuangan; 7. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Tata Persuratan, Kearsipan, Gaji, Rumah Tangga, dan Perlengkapan; 8. Evaluasi Penyusunan Laporan.
F. Indikator Kinerja Kegiatan
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat
6
Luaran: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat. Indikator untuk pencapaian luaran tersebut pada tahun 2019 adalah : Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program Kesehatan Masyarakat mencapai target 94%.
Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen Kesehatan Masyarakat No. 1.
Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program Kesehatan Masyarakat
2015
Target 2016 2017 2018
2019
90%
91%
94%
92%
93%
7
BAB III RENCANA KEGIATAN 2015 – 2019 Dalam rangka pencapaian indikator kinerja kegiatan Setditjen, sesuai tugas dan fungsinya, setiap bagian lingkup Setditjen akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
A. Bagian Program dan Informasi 1.
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan penganggaran a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan rencana program b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penganggaran kegiatan
2.
Melaksanakan penyiapan data dan Informasi Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian
data
dan
informasi
di
Direktorat
Jenderal
Kesehatan
Masyarakat.
3.
Melaksanakan penyiapan bahan Evaluasi dan Pelaporan a. Penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi b. Koordinasi pemantauan dan evaluasi c. Penyusunan laporan
B. Bagian Hukum, Organisasi dan Masyarakat 1.
Melaksanakan
penyiapan
bahan
dokumen
Rancangan
Peraturan
Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan b. Penyusunan dokumen kerjasama c. Pendampingan dan penyelesaian kasus hukum.
8
2. Melaksanakan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organaisasi, jabatan fungsional dan ketatalaksanaan a. Penataan dan evaluasi organisasi b. Penataan jabatan fungsional, dan analisis beban kerja organisasi c. Penataan ketatalaksanaan 3. Melaksanakan urusan kehumasan a. Penyebarluasan informasi program gizi dan KIA b. Penyelenggaraan layanan prima dan kehumasan c. Peliputan kinerja program
C. Bagian Keuangan dan BMN : 1. Melaksanakan penyiapan bahan anggaran a. Penataan dan pengelolaan Bagan Akun Standar b. Pengelolaan PNBP 2. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan a. Pembinaan kapasitas perbendaharaan b. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 3. Melaksanakan penyiapan bahan laporan keuangan a. Penyusunan laporan keuangan b. Penyusunan tindak lanjut laporan keuangan
D. Bagian Kepegawaian dan Umum : 1. Pelayanan administrasi kepegawaian Ditjen Kesehatan Masyarakat 2. Pembinaan dan pengelolaan barang milik Negara secara efektif dan efisien. 3. Pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga dan gaji 4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
9
BAB V PENUTUP
Rencana Aksi Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2015 – 2019, merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
Rencana Aksi ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajamen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya program Kesehatan masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan, dalam upaya pencapaian prioritas nasional.
Buku ini menjadi dasar atau acuan untuk bagian bagian lingkup Setditjen Kesehatan Masyarakat dalam melakukan kegiatannya, dalam rangka pencapaian indikator program.
Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan selanjutnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS
10
