BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pasar modal adalah sarana untuk mempertemukan penjual dan
pembeli dana. Penjual dana adalah para pemodal baik perorangan maupun kelembagaan, sedangkan pembeli dana adalah emiten yaitu perusahaan/badan
usaha
yang
membutuhkan
dan
untuk
modal
kerja/investasi. Dengan demikian pasar modal adalah wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal, yang menyangkut kepentingan banyak pihak .1 Untuk terciptanya iklim investasi yang baik serta berlakunya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang baik diperlukan institusi yang mengaturnya. Di Indonesia institusi tersebut dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Badan ini dbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.53 Tahun 1990. Dalam hal ini fungsi Bapepam adalah membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan emiten, profesi/lembaga penunjang dan pemodal (investor). Semua itu dilakukan agar tercipta Pasar Modal yang berkembang secara efektif dan efisien sebagai wasit yang adil bagi pelaku Pasar Modal, yaitu perusahaan yang go publik (emiten), penjamin emisi (underwriter), pemodal (investor) dan broker/dealer (pialang). Belakangan ini masyarakat pengusaha sudah semakin menyadari manfaat pasar modal bagi pengembangan usahanya. Memang benar, masyarakat
investor
membutuhkan
informasi
mengenai
keadaan
perusahaan sebagai dasar pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Informasi yang disajikan dalam prospektus yang diterbitkan pada waktu perusahaan melakukan penawaran umum atas instrumen pasar modal kepada masyarakat, pada dasarnya memuat
1
Tunggal, Iman Sjahputra SH,CN,LLM. Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Jakarta : Harvarindo, 2000 1
gambaran mengenai keadaan perusahaan yang ditinjau dari berbagai aspek hukum, keuangan, industri produksi dan pemasaran. Proteksi terhadap kepentingan para investor
adalah hal yang
pundamental yang harus diciptakan dalam mekanisme pasar modal. Proteksi ini penting dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan bagi para investor untuk menambahkan dananya di pasar modal. Menyadari akan perlunya proteksi melalui mekanisme keterbukaan, maka pemerintah mengambil langkah-langkah kongkrit yang diwujudkan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dijabarkan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal-hal mendasar yang diinginkan pemerintah dalam rangka mekanisme keterbukaan antara lain perlunya peningkatan fungsi pengawasan BAPEPAM, penghindaran praktik insider traiding, peningkatan profesionalisme lembaga penunjang dan profesi di pasar modal, peningkatan likuiditas efek dan pencegahan pemberian informasi dan ulasan yang salah di media massa. Hal lain yang juga menjadi perhatian dari sebuah peraturan adalah peningkatan law inforcement bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Di sinilah tugas Bapepam untuk mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang di duga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran. Sesuai dengan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Bapepam mengenakan sanksi adminstratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis menetapkan judul penelitian ini “Peran Bapepam dan Lembaga Profesi Penunjang Dalam Pengendalian Pasar Modal”. B.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti
dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimana peran Bapepam dalam aktivitas pasar modal ? 2
2. Bagaimana peran lembaga-lembaga yang terkait dalam aktivitas pasar modal di Indonesia? C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penulisan penelitian ini bertujuan : a.
Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam),
terutama
berkaitan
dengan
pengawasan terhadap pelanggaran di pasar modal. b.
Untuk mengetahui peran lembaga-lembaga terkait dalam aktivitas pasar modal.
2. Kegunaan Penelitian Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara sosial maupun ilmiah. Kegunaan sosial diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak
khususnya
dalam
pengembangan
Pasar
Modal
di
Indonesia. Kegunaan ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pasar Modal. Di samping itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat kebijakan Hukum Pasar Modal dan aparat penegak hukum, baik dalam merumuskan kebijakan penegakan Hukum Pasar Modal, maupun untuk penerapan hukumnya. D.
Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan
keadaan
ataupun
fakta
yang
ada
tentang
pengembangan pasar modal Indonesia. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari perundangundangan, teori-teori yang ada dan pendapat para ahli yang 3
bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut. 2. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahanbahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundangundangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan Pasar Modal. E.
Tahapan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Penelitian Kepustakaan Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari : a. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari perundangundangan, Peraturan Pemerintah dan berbagai macam ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait. b. Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisantulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berhubungan dengan
permasalahan
yang
diteliti
ataupun
yang
berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literaturliteratur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian. c. Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan 4
sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikelartikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah. 2. Mengkaji Secara Yuridis Hal ini dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian, diantaranya untuk mendapatkan data tentang pengendalian pasar modal di Indonesia. F.
Analisis Data Data sekunder dan data primer sebagaimana dalam penelitian
yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, maka analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistik. G.
Sistematika Penulisan Penulisan ini disusun dalam 4 bab yang merupakan kerangka
dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub bab secara lebih mendalam dan lugas. Keempat bab tersebut adalah : Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum mengenai materi penulisan, yang kemudian diuraikan lebih lanjut ke dalam sub bab, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tahapan penelitian, analisis data dan sistematika penulisan. BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang sejarah dan perkembangan pasar modal Indonesia, pengertian pasar modal, aktivitas di
lantai
bursa,
dan
dasar
hukum
aktivitas
bursa
efek
dan
perkembangannya di Indonesia serta perlunya pengembangan pasar modal.
5
BAB III merupakan pokok bahasan yang akan mengkaji Peranan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal. Bab IV adalah merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pembahasan tulisan ini. Dan sebagai tindak lanjutnya dikemukakan juga saran-saran.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Indonesia Dalam sejarah perkembangan ekonomi dihampir semua negara
menunjukkan bahwa salah satu faktor kesuksesan pembangunan ekonomi suatu negara adalah pasar modal (capital market) yang terorganisir dengan baik. Negara maju seperti Amerika Serikat merupakan negara yang sangat sukses dalam pembangunan ekonomi karena negara tersebut mempunyai pasar modal yang sangat likuid, efisien, terpercaya dan wajar sehingga tidak hanya emiten domestik yang mencari dana di pasar modal Amerika tetapi emiten luar negeri pun juga berdatangan ke pasar modal Amerika (New York Stock Exchange) termasuk sebagian perusahaan-perusahaan dari Indonesia telah pula mencatatkan efeknya di New York Stock Exchange. Pasar Modal Indonesia mengalami pasang surut sejak didirikannya oleh pemerintah Belanda pada tahun 1912 di Jakarta untuk menarik dana dari masyarakat dalam bentuk saham dan obligasi guna membiayai perusahaan perkebunan milik Belanda. Kemudian pada tahun 1925, didirikan Bursa Efek di Surabaya dan Semarang. Pertumbuhan Bursa Efek pada waktu itu cukup baik namun dengan meletusnya perang dunia kegiatan kedua pasar modal tersebut akhirnya berhenti. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, kegiatan pasar modal dihidupkan kembali dengan dipasarkannya obligasi pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950. Keberadaan pasar modal pada era kemerdekaan diatur dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 yang sebelumnya merupakan Undang-undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 1951. Namun perkembangan pasar modal sejak tahun 1950-an sampai dengan tahun 1970-an kurang menggembirakan yang diakibatkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 1977 membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang menjadi Badan 7
Pengawas Pasar Modal untuk dapat mendorong peran pasar modal dalam memobilisasi dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan. Sejak tahun
1977
sampai
1983,
perkembangan
pasar
modal
cukup
mengembirakan yaitu dari 1 emiten di tahun 1977 menjadi 23 emiten di tahun 1983. Namun sejak tahun 1984 sampai dengan 2007, pertumbuhan jumlah emiten mencapai 30% setiap tahunnya. Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal lebih menjamin kepastian hukum kepada semua pelaku pasar modal untuk melakukan kegiatan di pasar modal. Disamping itu, dengan diintroduksinya sistem baru dalam melakukan transaksi jual beli sekuritas yang semula dengan sistem manual diganti dengan sistem perdagangan otomatis (JATS : The Jakarta Automated Trading System) telah terjadi peningkatan yang sangat besar baik dari sisi volume perdagangan, ratarata nilai perdagangan dan jumlah transaksi. B.
Pengertian Pasar Modal Pasar modal adalah mekanisme pasar yang mempertemukan
pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang lain yang membutuhkan dana dalam jangka panjang secara terorganisir. Secara umum pasar modal dapat dikategorikan ke dalam dua segmen pasar yang terdiri atas pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah mekanisme penawaran langsung dari emiten kepada pemodal melalui perusahaan efek sebagai penjamin emisi dan atau agen penjual kepada pemodal atau aktivitas perdagangan di Bursa Efek merupakan mekanisme yang mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek dari dan diantara pemodal.2 Pada dasarnya Pasar Modal mirip dengan pasar-pasar lain. Untuk setiap pembeli yang berhasil, selalu harus ada penjual yang berhasil. Jika jumlah orang yang ingin membeli lebih banyak dibanding yang ingin menjual, harga akan menjadi lebih tinggi; bila tidak ada seorang pun yang
2
I Nyoman Tjager dkk, Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Jakarta : Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997, hlm 25 8
membeli dan banyak yang mau menjual harga akan jatuh.3 Kondisi inilah yang menjadi dasar kemajuan ekonomi Amerika Serikat. Mungkin yang membedakannya dengan pasar-pasar lain adalah dalam hal komoditas yang diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari satu tahun. Untuk lebih jelasnya, mungkin tepat apa yang diilustrasikan oleh Anwar Nasution. Esensi dan aturan main di bursa sekuritas tidak banyak berbeda dengan pasar kambing. Perbedaan yang mencolok adalah bahwa transaksi di pasar kambing merupakan transaksi spot. Di lain pihak, transaksi di bursa menyangkut pembayaran di hari kemudian. Di pasar kambing, bertemu peternak kambing dengan wakil konsumen daging (seperti tukang sate dan tukang sop kambing). Di pasar modal bertemu para pialang yang menjadi perantara antara penabung dengan pengusaha atau investor yang memerlukan modal. Pembeli kambing dapat memperoleh informasi langsung tentang apa yang dibelinya dengan melihat, meraba dan mencium kambing yang ditawarkan di pasar. Sebaliknya, informasi tentang perusahaan hanya dapat dibaca dari prospektus. 4 Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di banyak negara, terutama di negara-negara yang banyak menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini merupakan salah satu agen produksi yang secara nasional akan membentuk Gross Domestic Product (GDP). Perkembangan pasar modal akan menunjang peningkatan GDP. Atau dengan kata lain, berkembangnya pasar modal akan mendorong pula kemajuan ekonomi suatu negara.
3 4
Robert L. Mc Can, Garis Besar Ekonomi Amerika, USIS, hlm. 45 Anwar Nasution, Tinjauan Ekonomi atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1998 pada sistem keuangan Indonesia, PAU-Ekonomi-UI & PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 103.
9
Pasar Modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara. Karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai 5: -
Sarana
untuk
menghimpun
dana-dana
masyarakat
untuk
disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. -
Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
-
Mendorong
terciptanya
kesempatan
usaha
dan
sekaligus
menciptakan kesempatan kerja. -
Mempertinggi efisiensi alokasi sumber poduksi.
-
Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana open market operation sewaktu-waktu diperlukan Bank Sentral.
-
Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable.
-
Sebagai alternatif investasi bagi pemodal. Memang
banyak
sumber
daya
yang
dikenal,
yang
dapat
dimanfaatkan untuk membiayai suatu investasi. Namun, pasar modal dapat digolongkan sebagai sumber pembiayaan modern, karena ada sumber pembiayaan tradisional. Sumber pembiayaan tradisional yang sudah sangat populer adalah bank. Sesudah pasar modal, memang berkembang sumber-sumber pembiayaan yang lain, seperti venture capital (modal ventura), dan factoring (anjak piutang). Akan tetapi sumbersumber pembiayan yang disebut belakangan, belum disambut seperti pasar modal, dalam arti pemanfaatannya belum seluas pasar modal. Ini menyebabkan sumber-sumber pembiayaan itu kurang besar peranannya dalam perekonomian suatu negara. Satu keunggulan yang dimiliki pasar modal dibanding bank adalah bahwa untuk mendapatkan dana sebuah perusahaan tidak perlu menyediakan agunan, sebagaimana dituntut oleh bank. Hanya dengan menunjukkan prospek yang baik, maka surat berharga tersebut akan laku dijual di pasar. Disamping itu, dengan 5
Home of Indonesia Law Center.com, April 2002 10
memanfaatkan
dana
dari
pasar
modal,
perusahaan
tidak
perlu
menyediakan dana setiap bulan atau setiap tahun untuk membayar bunga. Sebagai gantinya perusahaan harus membayar dividen kepada investor. Hanya saja, tidak seperti bunga bank yang harus disediakan secara periodik dan teratur, entah perusahaan dalam keadaan merugi ataupun untung. Dividen tidak harus dibayarkan, jika memang perusahaan sedang menderita kerugian. Itulah keunggulan yang dinikmati oleh emiten. Bagi investor, menginvestasikan dananya di pasar modal juga memberi keuntungan yang tidak bisa diberikan oleh bank, yaitu pembayaran dividen yang bukan tidak mungkin bisa melampaui jumlah bunga yang dibayarkan oleh bank atas nilai investasi yang sama, sekalipun keuntungan ini juga diiringi risiko yang tidak kecil. Bila perusahaan sedang merugi, misalnya sering terjadi investor tidak mendapat hak dividennya. C.
Aktivitas di Lantai Bursa Sebelum membahas aktivitas dan transaksi, terlebih dahulu
dibahas mengenai perbedaan antara pasar perdana atau pasar primer dengan pasar sekunder. Sistem Perdagangan di bursa efek dikenal dalam dua bentuk pasar, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. a.
Pasar Primer Pasar Primer atau pasar perdana atau didalam istilah pasar modal adalah IPO (Initial Public Offering) merupakan masa penawaran pertama saham dari perusahaan penerbit saham atau emiten kepada investor atau masyarakat umum. Harga saham pada pasar perdana merupakan kesepakatan antara perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) dengan emiten. Pendapatan dari penjualan saham langsung masuk ke perusahaan dan digunakan perusahaan untuk kepentingan bisnisnya, seperti kegiatan operasi atau pengembangan usaha. Harga pada pasar perdana bisa sesuai dengan nilai nominal pada surat saham atau juga bisa melebihi nilai nominal, tergantung permintaan akan saham tersebut dan prospektus yang dikeluarkan oleh emiten tersebut. Kelebihan harga saham yang berhasil dijual 11
penjamin emisi di pasar perdana dari dari nilai nominal yang tertera pada saham tersebut disebut agio. b.
Pasar Sekunder Pasar Sekunder adalah pasar perdagangan saham setelah masa penawaran saham di pasar perdana. Setelah itu saham mulai dicatatkan di Bursa Efek dan harga saham pun tidak lagi ditentukan oleh
emiten
dan
penjamin
emisi,
melainkan
oleh
kekuatan
permintaan dan penawaran pasar. Selain itu kondisi dan manajemen perusahaan juga mempengaruhi harga sahamnya. Di Pasar Sekunder saham dapat berpindah tangan antar investor. Contoh untuk pasar sekunder ini, misalnya PT. X menawarkan sahamnya kepada masyarakat di pasar perdana, selanjutnya dicatatkan atau listing di bursa efek, maka mulai saat itu PT. X telah masuk di pasar sekunder. Harga saham pun bisa mengalami kenaikan atau bisa juga mengalami penurunan, tergantung kondisi pasar. Misalnya seorang investor membeli saham PT. X tersebut di pasar perdana dengan harga Rp. 650,- sebanyak 1 lot (500 lembar), maka
ia harus
mengeluarkan uang dengan perincian sebagai berikut : Rp.650,dikali 500 lembar yaitu Rp. 325.000,- ditambah dengan komisi perantara 0,4 % kemudian apabila di pasar sekunder harga saham naik menjadi Rp. 750,- , dan apabila investor tersebut menjual sahamnya di maka ia akan mendapat keuntungan selisih harga jual dengan harga beli (capital gain), atau dengan perincian sebagai berikut; Rp. 750,- dikali 500 lembar yaitu Rp. 375.000,- dikurangi pembelian saham Rp. 325.000,- yaitu Rp. 50.000 dikurangi komisi perantara 0,4%. Keuntungannya disini disebut dengan capital gain (selisih harga jual dengan harga beli). Aktivitas dilantai bursa adalah mewujudkan atau mempertemukan kebutuhan emiten dan pemodal. Oleh karena itu, kegiatan Bursa Efek Jakarta sekurang-kurangnya meliputi kegiatan pemberian jasa sebagai berikut :
12
(a) Menyediakan
infomasi
pasar
perdagangan,
informasi
penting
seperti atas
harga, emiten
volume dan
lain
sebagainya. (b) Membuat aturan main yang dikenal sebagai peraturan bursa (peraturan percatatan, keanggotaan, perdagangan) sehingga semua pelaku bursa dapat memperoleh kesempatan yang sama (fairness) baik dalam memperoleh informasi maupun kesempatan berdagang. (c) Menyediakan fasilitas perdagangan efek untuk Anggota Bursa dan Emiten. D.
Dasar Hukum aktivitas Bursa Efek dan Perkembangannya di Indonesia Sebelum UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi
produk hukum yang menjadi landasan aktivitas industri pasar modal, maka pasar melakukan berbagai konsolidasi dalam menata transaksi efek ke dalam akumulasi kapital yang terus berkembang dengan berbagai fenomena kepentingan pasar. Kehadiran Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dalam memberikan fungsi fasilitator bagi anggota bursa efek yaitu perusahaan efek untuk menjalankan aktivitas transaksi efek sehari-hari. Ketika UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menjadi landasan yuridis bagi seluruh pelaku pasar serta siapa saja yang tunduk pada rezim hukum pasar modal tidak terkecuali perusahaan Efek. Ketentuan pelaksanaan dari produk UU pasar modal dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Ketua Bapepam. Saat ini ada dua PP yang menjadi landasan yuridis, yaitu PP No. 45 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan PP No. 46 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasar Modal serta sebanyak 130 peraturan Bapepam yang mencakup aturan-aturan tentang Bursa Efek dan SRO, Emiten dan Transaksinya dan Kewajiban tentang Keterbukaan Informasi, Perusahaan dan Transaksi Efek, Reksadana dan Efek Ekuitas, Efek Setara, Efek Bersifat Hutang dan Efek Beragunan Aset. 13
Dalam mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek terdapat unsur-unsur yang memungkinkan para pelaku terkait ke dalam lingkup hukum publik, dalam hal ini hukum pidana dimana hubungan antara pihakpihak
yang
terlibat
dalam
perdagangan
dapat
mengakibatkan
kemungkinan timbul tindakan penipuan, penggelapan dan pencurian terhadap obyek utama transaksi yaitu efek yang
tergolong ke dalam
surat-surat berharga. Selama bursa efek didirikan di Indonesia, khususnya Bursa Efek Jakarta telah banyak kasus-kasus pidana tertentu. Disamping itu perusahaan efek adalah tulang punggung aktivitas transaksi di lantai bursa, oleh sebab itu perusahaan efek menjadi indikator tentang sehat tidaknya transaksi efek yang ada di pasar modal suatu negara. Kegiatan perusahan efek yang dapat berfungsi sebagai perantara pedagang efek atau yang lebih dikenal dengan Pialang, Penjamin Emisi Efek yaitu perusahaan yang bergerak dalam usaha menjamin emisi efek, Penasihat Investasi atau Manajer Investasi yang salah satu usahanya menjadi pihak yang mengelola Reksadana. Kelangsungan industri pasar modal sangat ditentukan bagaimana keberadaan dan kepatuhan perusahaan efek untuk menjalankan segala ketentuan hukum pasar modal terutama, khususnya menyangkut prilaku dari perusahaan efek sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Salah satu ukuran kekuatan dan kredibilitas perusahaan efek menyangkut permodalan yang dimiliki oleh perusahaan efek tersebut. Transparansi, kewajaran dan efisiensi adalah prinsip-prinsip dasar yang harus melekat di dalam sistem dan standar operasional sebuah perusahaan efek. Banyak peraturan Bapepam yang mengatur soal entitas perusahaan efek, mulai dari syarat-syarat penting pengurus perseroan yang harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kejujuran, sistem pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan, pembiayaan transaksi efek, pengawasan atas perilaku pihak-pihak yang bekerja di perusahaan efek. Di dalam industri pasar modal yang sifatnya global dan universal sistem hukum yang dikembangkan harus selalu memberikan kepastian 14
dan perlindungan hukum kepada investor dari praktek curang atau kejahatan pasar modal. Perusahaan efek adalah entitas terdepan yang berhubungan dengan segala kepentingan investor di pasar modal. Oleh sebab itu dalam rangka penegakan hukum di pasar modal. UU memberikan
kewenangan
kepada
Bapepam
untuk
melakukan
pemeriksaan dan penyidikan sehubungan bila diduga adanya pelanggaran hukum pasar modal. Satu hal yang paling mendasar yang perlu diketahui soal kewenangan Bapepam yang tidak memerlukan adanya laporan untuk melakukan pemeriksaan. Untuk menjalankan tugas-tugas berat yang diamanatkan oleh UU Bapepam, maka otoritas pasar modal tersebut memiliki beberapa biro yaitu :
Biro Bantuan Hukum dan Perundang-Undangan
Biro Pemeriksaan dan Penyidikan
Biro Transaksi dan Lembaga Efek (TLE)
Biro Riset dan Analisa Efek
Biro PKP I dan II
Biro Standar Akuntansi Efek Keorganisasian lembaga tersebut menunjukkan bagaimana industri
tersebut memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan tanggung jawab profesional oleh pegawai-pegawai Bapepam. Untuk memberikan kewenangan Bapepam untuk melakukan pengawasan secara represif dan prefentif tanpa harus mengurangi dinamika pasar modal itu sendiri. Biro yang terkait dengan segala perkembangan dan pembinaan perusahaan efek nasional maupun patungan berada di bawah Lembaga dan Transaksi Efek (TLE), dimana biro bertanggung jawab untuk melakukan berbagai pengawasan prefentif atas perusahaan efek yang melakukan kegiatan ekonominya di pasar modal Indonesia. Perkembangan pasar modal Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Arah dari perkembangan hukum pasar 15
modal yang dipengaruhi oleh faktor internal adalah menyangkut kebijaksanaan pemerintah tentang pasar modal. Disamping faktor-faktor seperti kekuatan perekonomian, politik kualitas dan kuantitas dari pelaku pasar, keberadaan dari mekanisme dan sistem operasional pasar, efektivitas kelembagaan dan keberadaan dari peraturan hukum yang mengandung penegakan dan kepastian hukum. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan pasar modal di Indonesia berkaitan dengan kondisi dan pengaruh ekonomi global yang mempengaruhi dimensi dana yang akan ditanamkan oleh setiap fund manager di pasar Indonesia. Sebagai salah satu bukti tentang bagaimana pengaruh ekonomi global sangat menentukan pergerakan pasar terlihat ketika krisis moneter yang menghantam kawasan Asia telah membuat porak poranda situasi dan kepercayaan investor asing di Pasar Modal Indonesia. Apa yang disampaikan di atas tidak lain menyangkut soal bagaimana aspek transparansi dapat dijalankan secara penuh oleh emiten Indonesia. Untuk itu diperlukan sebuah kerangka hukum yang mewajibkan adanya kepatuhan yang harus dijalankan oleh pelaku pasar modal Indonesia. Salah satu bentuk dari upaya untuk memberikan adanya perlindungan dan kepastian hukum di pasar modal, secara lebih spesifik diterangkan dalam pembentukan biro-biro yang berkaitan dengan legal enforcment di pasar modal. Seperti yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan No: 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, yang ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 1997, yang menjelaskan bahwa Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas menyusun peraturan, menetapkan sanksi, memberikan bantuan hukum, melakukan litigasi, memberikan saran dan pendapat dari segi hukum mengenai masalah yang berkaitan dengan Pasar Modal, serta membina serta mengawasi profesi hukum. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas menegakkan hukum dibidang transaksi dan lembaga efek, pengelolaan investasi, keterbukaan 16
emiten
dan
perusahaan
publik
dalam
melaksanakan
kerjasama
internasional dibidang pemeriksaan dan penyidikan. Didalam
kaitannya
dengan
persepsi
atas
upaya
dalam
memberikan perlindungan dan penegakan hukum di pasar modal maka Bapepam sendiri telah memiliki perangkat yang bertugas dalam hal tersebut. Untuk itu tantangan yang paling berat dalam mengaktualisasikan tujuan yang diamanatkan di dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang berkaitan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemodal, tentunya sangat tergantung bagaimana lembaga tersebut mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Di dalam berbagai tahap dan perkembangan yang ada selama ini, upaya untuk menghasilkan sebuah fenomena kepastian hukum tahap demi tahap merupakan sebuah proses yang menuntut adanya komitmen, integritas dan kerja keras sehingga dapat segera terwujud di pasar modal Indonesia. E.
Perlunya Pengembangan Pasar Modal Berkembangnya pasar modal di banyak negara disebabkan karena
banyaknya
manfaat
yang
dapat
diberikan
bagi
pengembangan
perekonomian suatu negara. Manfaatnya antara lain : 1. Memperbaiki struktur Permodalan Perusahaan Perusahaan dapat meningkatkan permodalannya tidak hanya dalam bentuk pinjaman/loan, tapi telah dimungkinkan pula dalam bentuk equity melalui penerbitan saham, terutama bagi perusahaan yang memiliki over leverage dapat memperkecil leveragenya melalui penerbitan saham. Dengan cara ini struktur permodalan perusahaan akan semakin sehat. 2. Meningkatkan Efisiensi Alokasi Sumber-sumber Dana Dengan tersedianya berbagai instrumen pasar modal, perusahaan akan memperoleh alternatif yang lebih luas untuk mendapatkan dana dengan cost yang paling rendah. Oleh karena itu, pasar modal berfungsi menciptakan pengalokasian sumber-sumber dana dengan cara yang lebih efisien. 17
3. Menunjang Terciptanya Perekonomian Yang Sehat Adanya keharusan untuk melakukan disclosure di pasar modal akan melahirkan budaya fairness yang selanjutnya akan menciptakan perilaku bisnis yang baik di pasar modal, sehingga akan berpengaruh bagi terciptanya ekonomi yang sehat. 4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui pasar modal, masyarakat dimungkinkan untuk dapat memiliki saham-saham perusahaan yang go public. Dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk pengembangan usaha yang selanjutnya akan dapat meningkatkan produksi nasional. 5. Membuka Alternatif Divestasi Pasar modal memberikan kemungkinan bagi investor lokal maupun asing untuk melakukan divestasi manakala menginginkan untuk tidak lagi berinvestasi di sektor tertentu. 6. Meningkatkan Penerimaan Negara Melalui pasar modal, penerimaan negara melalui pemungutan pajak dapat lebih ditingkatkan. Hal ini dimungkinkan karena berkembangnya pasar modal akan memacu keterbukaan yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan emiten sebagai wajib pajak. Di samping itu semakin besar transaksi di bursa, semakin besar pula potensi pemungutan pajak atas transaksi tersebut. 7. Dapat Mengurangi Hutang Luar Negeri Pihak Swasta Sejalan dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, sudah saatnya kebutuhan akan pembiayaan pembangunan tidak hanya diperoleh dari hutang luar negeri, akan tetapi dapat dipenuhi melalui mobilisasi dana masyarakat di pasar modal. Dengan demikian, berkurangnya hutang luar negeri terutama pihak swasta, dapat mengurangi tekanan neraca pembayaran.
18
8. Arena Penggemblengan Generasi Muda Pasar modal dapat dijadikan media bagi generasi muda dalam berpartisipasi membangun ekonomi nasional. Dengan jiwa dan semangat
yang
dinamis,
serta
berani
menghadapi
tantangan
memungkinkan bagi generasi muda untuk mengembangkan pasar modal yang membutuhkan sikap dinamis, kreatif, berani mengambil keputusan, dan siap mengambil resiko dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi kaum muda dalam upaya mengembangkan pasar modal.
19
BAB III PERANAN BAPEPAM DAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN PASAR MODAL A.
Peranan Bapepam di Dalam Pasar Modal Aktivitas pasar modal melibatkan banyak lembaga yang terkait, baik
swasta maupun pemerintah, yang sifatnya saling melengkapi, baik tanpa maupun dengan balas jasa. Sifat keterkaitan di antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dituntut karena sifat usahanya, ada yang dituntut karena oleh Undang-Undang Pasar Modal dan berbagai kebijakan lainnya.
Pola keterkaitan bisa berbentuk antara
unit pemerintah
(Departemen atau Badan/Direktorat Jenderal), bisa juga antara unit pemerintah dengan swasta, maupun swasta dengan swasta. Dalam hubungan dengan aktivitas Pasar Modal, terdapat banyak sekali lembaga yang ikut secara aktif. Bila dikelompokkan lembaga terkait itu terdiri dari (i) otoritas pasar modal (Departemen Keuangan, dalam hal ini Bapepam); (ii) insansi pemerintah terkait; (iii) lembaga swasta terkait; dan (iv) pelaku pasar modal (emiten, lembaga penunjang, dan investor). Sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi
bagi
pemodal,
keberadaan
dan
aktivitas
pasar
modal
berkepentingan dengan banyak pihak. Agar dapat tercipta iklim investasi yang baik, dan berlakunya pelaksaanaan pembinaan dan pengawasan yang lancar, diperlukan suatu lembaga/instansi yang berfungsi sebagai pengatur (regulator). Di
Amerika
Serikat,
misalnya
lembaga
yang
mengawasi
pelaksanaan pasar modal dikenal dengan The Securities and Exchange Commission (SEC). Lembaga ini adalah pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sedangkan di Indonesia, lembaga yang mengatur pelaksanaan pasar modal adalah Badan Pegawas Pasar Modal (Bapepam). Sejak beroperasinya pasar modal (1977), sudah terdapat 3 bursa efek, yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES) dan Bursa Pararel Indonesia (BPI). Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi 20
tanggal 16 Juni 1989, dikelola oleh suatu Perseroan Terbatas milik Swasta, PT. Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Pararel dibuka tanggal 2 Juni 1988, dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari para broker dan dealer. Busa Efek Jakarta lahir pada saat diaktifkannya pasar modal tanggal 10 Agustus 1977. Sebelum diswastakan, Bursa Efek Jakarta merupakan salah satu unit dari organisasi Bapepam, jadi Bursa Efek Jakarta pertama kali dikelola oleh pemerintah. Namun pada tahun 1995, BEJ telah berdiri sendiri sebagai perusahaan swasta sebagaimana BES. Sementara BPI merger dengan BES. Sebagaimana bursa efek di luar negeri, terutama di negara-negara maju, di bursa efek itulah tempat bertemunya para broker dan dealer untuk melakukan jual beli efek (saham dan obligasi). Karena itu umumnya di luar negeri, bursa efek diselenggarakan oleh swasta, bahkan pemiliknya adalah para broker dan para dealer itu sendiri. Dalam konteks pengaturan pasar modal di Indonesia, kegiatan bursa efek berada dalam pengawasan Departemen Keuangan c/q Bapepam. Dalam hal ini Bapepam membina, mengatur dan mengawasi kegiatan emiten, profersi/lembaga penunjang, dan pemodal. Semua itu dilakukan demi terciptanya pasar modal yang efektif dan efisien. Bapepam adalah institusi yang berada di bawah Departemen Keuangan, merupakan instansi yang setingkat dengan Direktorat Jenderal. Dalam kegiatan pasar modal, Bapepam bertindak seperti wasit yang adil
bagi pelaku pasar
modal, yakni perusahaan go public (emiten), penjamin emisi (underwriter), investor
dan
broker/dealer.
Untuk
melaksanakan
fungsi
tersebut
diperlukan seperangkat aturan (hukum) yang berhubungan dengan aktivitas pasar modal. Dari sejumlah peraturan pasar modal yang telah dikeluarkan, yang paling pokok dan mendasar adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 yang kemudian telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1995. Selain itu ada pula Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 beserta perubahan-perubahannya, perubahan terakhir dengan 21
Keputusan
Presiden Nomor 60 Tahun 1988. Kedua peraturan itu
merupakan peraturan pokok pasar modal. Peraturan pasar modal yang lainnya, terutama untuk operasional sekarang ini adalah keputusankeputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Ketua Bapepam. Bapepam dalam pelaksanaan tugasnya bertindak sebagai institusi yang mengayomi atau sebagai bapak asuh dari pelaku pasar modal. Memberikan rangsangan apabila aktivitas bursa sedang lesu, membiarkan bermain dalam jalur yang telah disediakan, meluruskan bila mereka telah menyimpang dan menerapkan sanksi atau hukum bila mereka melanggar ketentuan. Badan Pengawas Pasar Modal dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung
jawab
langsung
kepada
Menteri
Keuangan.
Dalam
melaksanakan tugasnya sehari-hari, secara organisatoris Ketua Bapepam dibantu oleh unit-unit Sekretariat dan Biro-biro. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Bapepam dan Biro dipimpin oleh Kepala Biro. Struktur organisasi Bapepam yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 94/KMK/1977 mengandung satu Sekretariat dan lima Biro. Sekretariat
bertugas
menyelenggarakan
pembinaan
dan
koordinasi administrasi, perencanaan, pengendalian, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Ketua dan seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bapepam. Biro Hukum dan Riset mempunyai tugas merumuskan peraturanperaturan,
memberikan
penadapat/nasihat,
mengenai
aspek-aspek
yang
berhubungan
dan
mengadakan
dengan
pasar
riset
modal.
Pembinaan dan pengawaan terhadap penyelenggaraan bursa dan kegiatan-kegiatan perantara perdagangan efek menjadi tugas Biro Pembinaan Bursa dan Perantara. Biro Pemeriksaaan dan Evaluasi bertugas mengkoordinasi pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang akan telah menjual efeknya melalui pasar modal, serta mengadakan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut
22
penelitian terhadap pendaftaran emisi efek dan analisa aspek akuntansi menjadi tugas Biro Pendaftaran Emisi dan Akuntansi. Dalam mekanisme pengaturan Pasar Modal, terdapat pula Badan Pembina Pasar Modal. Tugas Badan Pembina Pasar modal adalah memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya dalam bidang Pasar Modal. Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembanguanan Nasional masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota badan tersebut Sedangkan anggota-anggota lain terdiri dari : Menteri Perindustrian, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri Perdagangan, Menteri Muda Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tugas Bapepam sebagai pengawas dan pembina pasar modal adalah dalam rangka penciptaan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien dimana para pelakunya bekerja secara professional, informasi tersebar secara merata di kalangan investor, dan dapat dihindari praktekpraktek yang tidak terpuji, seperti insider trading dan perdagangan semu. Undang-undang Pasar Modal yang baru mengizinkan Bapepam untuk memonitor pasar agar dapat dideteksi kemungkinan adanya aktivitas yang manipulatif. Bapepam juga berwenang untuk mengeluarkan perintah penghentian bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Dalam menjalankan fungsi Bapepam secara lebih efektif, maka disempurnakan struktur pasar Indonesia, dimana Bapepam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bursa efek. Lembaga penyimpanan
dan penyelesaian,
profesi penunjang
dan
lembaga
penunjang serta perusahaan efek. B.
Wewenang Bapepam Menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Bapepam mempunyai
kewenangan untuk :
23
(1)
Memberi : a.
Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi dan Biro Administrasi Efek.
b.
Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek Wakil
Perantara
Pedagang
Efek,
dan
Wakil
Manajer
Investasi,dan c. (2)
Persetujuan bagi Bank Kustodian
Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat
(3)
Menetapkan
Persyaratan
dan
tata
cara
pencalonan
dan
pemberhentian untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru; (4)
Menetapkan
persyaratan
dan
tata
cara
pendaftaran
serta
menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. (5)
Mengadakan pemeriksaaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
(6)
Mewajibkan setiap pihak untuk : a.
Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal;atau
b.
Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud.
(7).
Melakukan pemeriksaan terhadap : a.
Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam atau
24
b.
Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, orang perseorangan,
persetujuan,
atau
pendaftaran
profesi
berdasarkan Undang-undang ini. (8).
Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepem sebagaimana dimaksud dalam butir (7).
(9).
Mengumumkan hasil pemeriksaan.
(10). Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal. (11). Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat. (12). Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud. (13). Menetapkan
biaya
perizinan,
persetujuan,
pendaftaran,
pemerikasaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal. (14). Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaraan ketentuan dibidang pasar modal. (15)
Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995; dan atau peraturan pelaksanaannya.
(16). Menerapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. (17). Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.
25
C.
Lembaga Pemerintah Yang Terkait Dengan Pasar Modal Dalam rangka mengembangkan Pasar Modal Indonesia, terdapat
beberapa lembaga pemerintah yang berperan, yaitu : -
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Instansi ini sudah lama dikenal masyarakat pengusaha, khususnya bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tugas BKPM adalah memberi
ijin
penanaman
modal
kepada
PMA
dan
PMDN.
Persetujuan BKPM tersebut harus mempertimbangkan proposal PMA atau PMDN, terutama tentang komposisi dan jumlah dana investasi, besarnya pemegang saham, serta tujuan penanaman modal. -
Departemen Teknis Perusahaan-perusahaan
yang
beroperasi
di
Indonesia
dapat
dikelompokkan menjasi 3 kelompok, yaitu PMA, PMDN dan Bedrijfs Reglementering Ordonantie (BRO). PMA dan PMDN adalah perusahaan-perusahaan
yang
mendapa
fasilitas,
dan
izin
pendiriannya diberkan oleh BKPM. Sedangkan BRO merupakn perusahaan-perusahaan mendapatkan
fasilitas
yang dari
dalam
pemerintahan.
pendiriannya
tidak
Keberadaan
setiap
perusahaan tersebut, memiliki hubungan dengan departemen tertentu sesuai dengan jenis atau bidang usahanya/tugasnya. -
Departemen Kehakiman KehadiranDepartemen Kehakiman dalam kegiatan pasar modal disajikan secara khusus karena peranannya yang besar, terutama dalam hal hal anggaran dasar perusahaan atau legislasi suatu perusahaan.
D.
Lembaga Profesi Penunjang Kegiatan pasar modal menuntut adanya partisipasi lembaga
swasta dalam menciptakan kualitas pasar modal yang lebih baik. Sebagai suatu instansi pemerintah, Bapepam
tidak diperkenankan secara
langsung melakukan segala kegiatan-kegiatan yang behubungan dengan 26
kegiatan pasar modal. Dalam pasar modal ,paling tidak ada 5 lembaga profesi penunjang yang jasanya diperlukan khususnya dalam proses go public yakni : 1.
Akuntan Publik Akuntan Publik memegang kunci dalam menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan perusahaan yang akan go public. Peran akuntan publik yang pertama adalah memeriksa laporan keuangan
perusahaan,
bukan
menyusun
laporan
keuangan
perusahaan. Penyusunanan/pembuat laporan keuangan dilakukan sendiri oleh perusahaan. Laporan keuangan yang telah dibuat dan disusun oleh perusahaan itulah yang akan diperiksa oleh akuntan publik. Pada dasarnya akuntan publik akan memberikan pendapat tentang empat aspek, yakni : a.
Unqualified Opinion (wajar tanpa syarat), biasanya disingkat WTS. Pendapat ini akan diberikan apabila laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Standart Akuntansi Keuangan (SAK) tanpa suatu catatan atau kekurangan.
b.
Qualified Opinion (Pendapat Kualifikasi) Atas laporan keuangan yang diperiksanya, akuntan publik memberikan pendapat wajar, dengan kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut karena tidak sesuai Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia dan Standart Akuntansi Keuangan (SAK).
c.
Adverse (Pendapat Tidak Setuju) Dalam hal ini, akuntan publik tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan tersebut, serta
d.
Disclaimer of Opinion (menolak memberi pendapat) Dalam hal akuntan publik yang bersangkutan dapat menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Hal ini dapat terjadi karena akuntan yang bersangkutan tidak mempunyai cukup bukti yang dapat dipergunakan
untuk
memberikan
pendapatnya
secara 27
profesional
seperti
yang
dipersyaratkan
oleh
Norma
Pemeriksaan Akuntan (NPA). (2). Notaris Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Peranan Notaris di Pasar Modal diperlukan dalam rangka proses emisi. Dalam emisi saham, notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. Apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga dapat berperan dalam perjanjian penjamin emisi dan perjanjian agen penjual. Sedangkan dalam emisi obligasi, notaris harus berperan dalam pembuatan perjanjian perwali amanat dan perjanjian penggunaan pengagunan. Bagi suatu perusahaan, keputusan untuk go public merupakan masalah besar bagi perusahaan. Keputusan go public berarti mengundang pihak lain untuk ikut serta sebagai pemegang saham perusahaan. Sekali saham perusahaan menjadi milik publik maka akan
berlangsung terus.
Oleh
karena itu,
keputusan
untuk
perusahaan go public harus diambil dalam forum yang paling tinggi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum paling tinggi bagi perusahaan terbatas (PT). Dalam forum itulah keputusan untuk go public ditentukan. RUPS akan semakin menjadi penting setelah go public. Pertanggungjawaban atas kebijaksanaan direksi selama satu tahun operasi perusahaan akan disampaikan dalam RUPS. Sesuai dengan sifat RUPS yang resmi dan penting, maka acara rapat, formalitas/ketentuan rapat, dan keputusan-keputusan rapat merupakan hal-hal penting yang harus dihormati dan di indahkan. Bertolak dari kepentingan itu, dan sesuai dengan kebiasaan hukum di negara kita, maka untuk menjamin keaslian dan kepercayaan, acara-acara rapat dan keputusan-keputusa rapat harus dibuat secara notarial. Untuk maksud tersebut maka dalam kegiatan pasar modal
28
diperlukan jasa notaris untuk melakukan tiga macam hak sebagai berikut : a.
Membuat Berita Acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS. Peranan itu dilakukan oleh notaris dalam rangka RUPS untuk go public maupun RUPS setelah go public.
b.
Meneliti
keabsahan
hal-hal
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraaan RUPS, antara lain mengenai : (i) Keabsahan persiapan RUPS. Penyelenggaraan RUPS harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Apakah pemanggilan RUPS bagi pemegang saham telah dilakukan dengan benar, dari segi cara maupun waktu yang diperlukan. (ii) Keabsahan dari para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS. Para pemegang saham yang hadir apakah benar-benar pemegang saham yang sah, atau bila diwakilkan kepada orang lain, apakah cara pemberian kuasa memenui syarat. (iii) Menjaga
dipenuhinya
ketentuan
quorum
yang
dipersyaratkan dalam anggaran dasar. Hal ini meliputi cukup tidaknya pemegang saham yang hadir untuk persyaratkan syahnya RUPS dilaksanakan atas quorum dalam hal pengambilan keputusan dalam RUPS. c. Meneliti perubahan anggaran dasar. Penelitian atas perubahan itu diperlukan untuk menjamin : (i) tidak ada materi pasal-pasal dalam anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. (ii).
menyesuaikan pasal-pasal dalam anggaran dasar untuk memenuhi
ketentuan
pasar
modal
dalam
rangka
melindungi kepentingan pemodal khususnya pemegang saham publik. Hal-hal yang sering dicantumkan sebagai 29
usaha melindungi pemegang saham publik antara lain keharusan
memuat
di
Koran
menghadiri
RUPS.
Atau
bila
pemanggilan pemanggilan
untuk dengan
surat/telex haruslah cukup waktu misalnya 21 hari sebelum RUPS diadakan. Hak-hak pemegang saham publik yang disamakan dengan pemegang saham lainnya juga dimuat dalam anggaran dasar. (3)
Konsultan Hukum Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek, karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) mengenai keadaan perusahaan emiten. Penelitian atas laporan keuangan yang dibuat akuntan publik tidak memberikan penilan tentang proses dan mekanisme kerja akuntan publik tetapi semata-mata dipandang dari sudut yuridis formal mengenai aspek hukum yang terkandung dalam laporan keuangan itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan bagi suatu badan usaha yang akan melakukan emisi melalui pasar modal. Pada prinsipnya, jasa konsultan hukum sudah tidak asing bagi masyarakat. Ia bekerja untuk kepentingan semua orang yang memerlukannya. Jasanya yang pasti adalah memberikan pendapat dari segi hukum atas suatu masalah atau obyek tertentu. Hal-hal yang perlu mendapat penelitian dan pernyataan konsultan hukum itu sekurang-kurangnya meliputi : a.
Akta
pendirian/Anggaran
Dasar
perusahaan
beserta
perubahan-perubahannya. Penelitian lebih ditekankan pada keabsahan akta tersebut, baik dari aspek material maupun aspek formal (non material). b.
Penyetoran modal oleh pemegang saham sebelum go public. Notaris akan meneliti kebenaran telah disetornya modal perusahaan seperti yang tertulis dalam anggaran dasar. 30
c.
Pemilikan izin usaha. Menurut ketentuan yang berlaku, setiap perusahaan harus memenuhi izin usaha. Perusahaan harus beroperasi sesuai dengan izin usahanya. Konsultan hukum akan meneliti apakah perusahaan telah memiliki izin usaha yang diperolehnya itu.
d.
Status pemilikan atas aktiva perusahaan terutama bagi aktiva (harta) tetap perlu diketahui status pemiliknya. Apakah hartaharta itu semua milik perusahaan atau ada yang disewa, atau atas nama pihak lain ?. Di samping itu apakah perusahaan itu juga memiliki pertanggungan asuransi yang cukup.
e.
Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak
ketiga.
mengadakan
Dalam
kegiatannya
pejanjian-perjanjian
dengan
perolehan pinjaman, perdagangan, Perjanjan-perjanjian
dimaksud
sering
perusahaan
pihak
ketiga,
royalty, dan lain-lain.
perlu
dipastikan
apakah
pembuatan-nya sah dan mengikat secara hukum. Konsultan hukum harus mempelajari dengan cermat hal-hal seperti itu. f. Gugatan atau tuntutan. Perusahaan atau direksi perusahaan dapat terjadi berhadapan dengan suatu perkara perdata atau pidana. Untuk keperluan go public, masalah perkara ini harus diungkapkan oleh konsultan hukum. Apakah perusahaan dan/atau direksinya sedang berada dalam suatu perkara atau tidak, Bila ada dijelaskan pula perkara apa yang dihadapi itu. Hal-hal yang disebutkan diatas merupakan informasi bagi calon pemodal dan menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk menjadi pemodal bagi suatu perusahaan yang menawarkan sahamnya. (4). Penilai (appraiser) Penilai adalah pihak yang memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva dari suatu perusahaan. Dengan demikian peranan perusahaan penilai sebagai salah satu lembaga profesi cukup menentukan di pasar modal. Nilai wajar dari harta 31
perusahaan tersebut diperlukan sebagai bahan informasi bagi para investor di dalam mengambil keputusan investasi. (5). Penasehat Investasi (Investment Advisor) Dalam rangka go public, calon emiten kadang-kadang memerlukan jasa penasehat investasi. Penasehat investasi memberikan pendapat yang menyangkut manajemen keuangan yang , meliputi : a.
Pemilikan sumber dana, apakah melalui pasar modal, bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lain-lain.
b.
jenis dana yang diperlukan, apakah kebutuhan dana akan dipenuhi dengan pinjaman atau equity (menerbitkan saham).
c.
Struktur modal, bagaimana komposisi pinjaman dan equity dan bagaimana pula jalan yang diambil untuk memenuhinya.
d.
Mengantisipasi harga penjualan harga perdana saham. Untuk mengantisipasi harga perdana saham, calon emiten dapat meminta pendapat konsultan keuangan.
32
BAB IV PENUTUP A.
Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1.
Dalam aktivitas pasar modal, Bapepam bertindak sebagai institusi yang mengayomi atau sebagai bapak asuh dari pelaku pasar modal dengan cara memberikan rangsangan apabila aktivitas bursa sedang lesu, meluruskan bila para pelaku pasar modal telah menyimpang dari jalur yang telah disediakan dan menerapkan sanksi hukum bila mereka melanggar ketentuan.
2.
Agar dapat menciptakan kualitas pasar modal yang lebih baik, maka kegiatan pasar modal menuntut adanya partisipasi dari lembaga lembaga profesi penunjang
yang jasanya diperlukan,
khususnya dalam proses go public karena sebagai instansi pemerintah, Bapepam
tidak diperkenankan secara langsung
melakukan segala kegiatan-kegiatan yang behubungan dengan kegiatan pasar modal. Dan lembaga profesi penunjang tersebut adalah
Akuntan
Publik,
Notaris,
Konsultan
Hukum,
Penilai
(appraiser), dan Penasehat Investasi (Investment Advisor). B.
Saran Berdasarkan
kesimpulan
tersebut
diatas,
maka
penulis
menyarankan sebagai berikut : 1.
Semua pelaku pasar modal hendaknya memiliki peran yang sama untuk memajukan pasar modal. Menjadi tidak relevan jika antara satu emiten dengan emiten yang lain, antara satu perusahaan sekuritas dengan sekuritas yang lain, antara satu bursa dengan bursa yang lain, dan antara satu lembaga profesi/penunjang dengan lembaga penunjang/profesi lainnya, mengambil posisi untuk berkompetisi. Dalam kondisi demikian walaupun kompetisi itu secara teoritis berdampak pada efisiensi, akan tetapi dalam 33
perdagangan modern yang harus dibangun adalah bukan saja kompetisi tetapi juga kebersamaan (corporate) dalam berbagai bentuk, sehingga bisa saling mengisi untuk memaksimalkan potensi yang ada secara bersama-sama. 2.
Pentingnya menjaga dan melahirkan sumber daya manusia yang professional, handal dan bermoral, baik didalam institusi Bapepam maupun di lembaga profesi penunjang agar tercipta pasar modal yang berkembang secara efektif dan efisien.
34
DAFTAR PUSTAKA
Bahan Pendidikan Latihan Bagi Profesi Penunjang untuk Konsultan Hukum Pasar Modal, Angkatan V, Jakarta, 25 Maret s/d 15 April 2006, diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA). Djiwandono, Soedradjad, Konstelasi Kebijakan Makro-Mikro Dalam Prespektif Perekonomian Global, Makalah Ceramah Umum Gubernur BI Pada Acara Pelantikan Pengurus ISEI Komisariat Bank Indonesia, Jakarta, 18 Desember 2006. Ichtiar, Van Hoeve, PT. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Jakarta : 1999 Nasution
Anwar, Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Prospek Penurunan Aliran Arus Dana Internasional ke Negara-negara Yang Sedang Membangun Dalam Dasawarsa 2000an, PT. Gramedia, Jakarta, 2001.
Purwosutjipto, HMN. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 8. Jakarta : Djambatan, 2004. Sumantoro. Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007. Tjager I.N, Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Mengantisipasi Persaingan Pasar Modal Secara Internasional . Makalah Seminar, 2 Agustus, 2006, Jakarta. Tunggal, Iman Sjahputra SH,CN,LLM. Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Jakarta: Harvarindo, 2000. Tunggal, Iman Sjahputra, dkk, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pasar Modal. Buku 1. Jakarta: Harvarindo, 2001 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
35
