BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di Indonesia, pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang sudah dimulai sejak tahun 1992 semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah koperasi syariah yang berorientasi pada masyarakat Islam lapisan bawah. Kelahiran koperasi syariah merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. 1 Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi. 2 Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Dari pengertian dan ciri koperasi dapat dilihat bahwa falsafah atau etik yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Melihat dari segi falsafah atau etik yang mendasari gerakan koperasi, kita temukan banyak segi yang mendukung persamaan dan diberi rujukan dari segi ajaran Islam, antara lain penekanan akan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (ta’awun), persaudaraan (ukhuwah) dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah). Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “Koperasi Syariah”, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam Al-Qur’an. 3 Islam mengangap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur’an melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Seiring digulirkannya sistem perbankan syari’ah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa lembaga keuangan syari’ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syari’ah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam yang berbasis syari’ah ditengah proses pembangunan nasional. Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan 1

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Pedoman Cara Pembentukan BMT, (Jakarta: PINBUK, tt), hal. 1 2 Asnawi Hasan, Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Sri Edi Swasono, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 158 3 Ilmi Makhalul, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, (Jakarta: UI Press, 2002), hal. 1

Universitas Sumatera Utara

implementasi pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya direpresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syari’ah bank dan non bank. Dari sekian banyak lembaga keuangan syari’ah, koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari segi jumlahnya di Indonesia, koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syari’ah lainnya. Kehadiran koperasi syariah di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan pada visi koperasi syariah bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha. Melihat kenyataan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat eksistensi koperasi syariah ini di Indonesia menjadi sebuah judul skripsi dengan judul ”Eksistensi Koperasi Syariah Sebagai Salah Satu Bentuk Lembaga Keuangan Modern di Indonesia” B. Permasalahan 1. Bagaimanakah konsep syariah pada koperasi syariah dibandingkan konsep syariah pada perbankan syariah? 2. Bagaimanakah pengaturan koperasi syariah di Indonesia? 3. Bagaimanakah keberadaan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan modern di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan a. Untuk mengetahui konsep syariah pada koperasi syariah dibandingkan konsep syariah pada perbankan syariah b. Untuk mengetahui pengaturan koperasi syariah di Indonesia c. Untuk mengetahui keberadaan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan modern di Indonesia


2. Manfaat a. Secara teoretis Menambah wawasan serta pengetahuan terhadap lembaga koperasi syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia. b. Secara praktis Dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha mengenai lembaga keuangan koperasi syariah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dan pengalaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam Islam, khususnya yang penerapannya pada koperasi syariah. D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi yang bertemakan mengenai lembaga keuangan syariah, sudah cukup banyak yang diangkat dan dibahas, namun penulisan dengan judul Eksistensi Koperasi Syariah Sebagai Salah Satu Bentuk Lembaga Keuangan Modern di Indonesia, belum pernah ditulis sebagai skripsi. Dengan demikian penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi lainnya, sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun akademik. E. Tinjauan Kepustakaan Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 4 Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi syariah yaitu: a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi; b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara 4

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16309/4/Chapter%20I.pdf. Diakses tanggal 18 Juni 2010.


yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota. Ketika perekonomian negara berkembang pesat, masalah kesenjangan ekonomi muncul ke permukaan sebagai sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan terjadi dan terus berlangsung antara lain disebabkan sangat kecilnya akses lembaga perbankan yang ada di tengahtengah kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan kecil. Sementara kesempatan berusaha maupun pemerataan kesejahteraan sosial agaknya masih tetap belum terjamin karena tidak menyentuh kebutuhan dan persoalan mendasar masyarakat bawah. Adanya suatu keyakinan dari umat Islam bahwa produk perbankan konvensional mengandung riba, berdampak pada pengusaha kecil yang sulit mengembangkan usahanya karena kesulitan mendapatkan dana investasi dan modal kerja. Ketimpangan sosial ekonomi akan semakin nyata antara perkembangan usaha kecil yang puluhan juta unit banyaknya dengan perkembangan usaha besar yang relatif cepat tetapi berjumlah sedikit. Hal ini memicu pertentangan sosial dan dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Selain itu terbentuknya lembaga keuangan Islam juga bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Qur’an dan Hadits. Larangan Al-Qur’an yang berkenaan dengan riba terdapat dalam surat Al Baqarah (ayat 275, 276, 278, 279, 280), Surat Al-Imran (ayat 130), Surat Ar-Rum (ayat 39), Surat An-Nisa (ayat 161). Selain berdasarkan ketentuan Al-Qur’an dan Hadits, berdirinya lembaga keuangan Islam juga didasari oleh kenyataan adanya praktek sistem bunga. Yang dimaksud sistem bunga adalah tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Berdasarkan batasan tersebut pengertian bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersbut disebut "pokok utang" (principal). 5 Pada kenyataannya pemerataan sistem bunga membawa akibat negatif yaitu masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian, bahwa hasil perusahaan dari kredit yang diambilnya tidak dapat diramal secara pasti. Sementara itu dia tetap wajib membayar persentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada di atas jumlah pokok pinjaman. Keadaan ini bertentangan dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 34 yang intinya bahwa hanya Allah yang dapat mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa datang, sedangkan manusia tidak akan bisa meramalnya. Selain itu hal ini akan semakin memberatkan nasabah karena dengan penetapan persentase jumlah bunga akan menjadi kelipatan perseratus dari sisa 5

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga. Diakses tanggal 5 Agustus

2010.


pinjaman dikalikan dengan jangka waktu pinjaman, sehingga dalam jangka waktu tertentu bisa terjadi suatu saat jumlah yang harus dikembalikan nasabah berlipat ganda dari pokok pinjaman, misalnya pinjaman dikenakan bunga 12 % pertahun, maka dalam jangka waktu 10 tahun bunganya akan menjadi 120 % dari pokok pinjaman. Keadaan tersebut akan lebih parah lagi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan tepat pada jatuh temponya karena kewajiban membayar bunga akan terus berlangsung sebelum pinjaman dilunasi. Sehingga semakin nasabah tidak mampu untuk membayar, maka nasabah semakin terbebani bunga yang semakin berat. Penerapan persentase bunga seperti itu jelas mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian bunga berbunga karena setiap bunga yang sudah jatuh tempo dan tak terbayar akan dianggap sebagai bagian utang. Sistem perbankan yang ada sekarang ini memiliki kecendrungan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elite, para bankir dan pemilik modal. Alokasi kekayaan yang tidak seimbang ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerawanan berupa benturan-benturan, bahkan konflik antar kelas sosial yang pada gilirannya keadaan seperti ini akan mengganggu stabilitas nasional maupun perdagangan nasional. Dalam masyarakat yang maju seperti Amerika Serikat, kekuatan pokok ekonomi bukanlah terletak pada keahlian, melainkan pemulihan dan kendali atas modal abstrak yaitu kekuatan pokok yang berada di tangan sebagai pemegang saham utama pada perusahaan besar dan modern. Bank-bank yang ada sekarang dikatakan tidak berhasil dalam upaya pemerataan pendapatan karena pranata pembayaran bunga tetap menjamin dari debitur secara terus-menerus ke arah kreditur. Jumlah debitur semakin lebih banyak dari pada jumlah kreditur. Peminjaman yang diperoleh pada umumnya menjadi nilai tambah bagi debitur untuk membayar bunga kepada kreditur, terutama untuk jenis pinjaman yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu bank dengan pranata bunga menciptakan suatu keadaan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Dengan beroperasinya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari’at Islam diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terwujudnya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran Islam. Sehingga sistem ekonomi Islam bukanlah suatu pemikiran yang bersifat final melainkan terus berkembang melalui kerja ijtihad. 6 Dari sekian banyak lembaga keuangan syari’ah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. Kendati awalnya hanya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat Syari'ah namun demikian memiliki kinerja layaknya sebuah Bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM guna menghindari jeratan hukum sebagai 6

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/15979C52-188F-461C-9AAA7AB644541394/3016/ bempvol2no1jun99.pdf. Diakses tanggal 5 Agustus 2010.


bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (Pola Hubungan kerja sama antara Bank dengan kelompok Swadaya Masyarakat) hasil kerjasama Bank Indonesia dengan LSM Jerman GTZ. Dari segi jumlah, BMT pun merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syari’ah lainnya. Kehadiran BMT di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, juga memiliki misi penting dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan pada visi BMT bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha. Dilihat dari kesesuian prinsip koperasi dalam Islam dan hukum kebolehan koperasi dalam Islam, maka koperasi adalah sebuah lembaga yang dapat diterapkan untuk BMT. Kebolehan ini juga didasarkan pada relevansi konsep antara koperasi dan BMT. 7 Terdapat kesamaan konsep antara koperasi dan BMT sehingga hal ini mendukung dijadikannya koperasi sebagai badan hukum untuk BMT. BMT yang berbadan hukum koperasi harus mengganti sistem bunga yang biasa diterapkan dalam sistem perkoperasian di Indonesia dengan sistem yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu bagi hasil, sehingga merancang sebuah konsep lembaga koperasi syariah adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan. 8 F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan data sekunder. 9

2. Jenis Data dan Sumber Data Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 10 7

http://www.koperasisyariah.com/telaah-badan-hukum-koperasi-untukbmt/. Diakses tanggal 18 Juni 2010. 8 Ibid 9 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 118. 10 Ibid, hal. 30.


Data sekunder diperoleh dari : a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini di antaranya adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan peraturan lain yang terkait. b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen yang merupakan informasi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan upaya lembaga keuangan koperasi syariah, hasil penelitian, pendapat pakar hukum serta beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas. c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain. 3. Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundangundangan. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut: a. melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. b. melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.


c. mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan. d. menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Analisa data Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan BAB I

:

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. BAB II : Bab ini akan dibahas tentang Konsep Syariah pada Koperasi dan Perbankan Syariah, yang isinya memuat antara lain tentang Prinsipprinsip Ekonomi Syariah, Prinsip-prinsip Syariah pada Koperasi dan Perbankan Syariah, dan Karakteristik Koperasi Syariah. BAB III : Bab ini akan membahas tentang Tinjauan Umum tentang Pengaturan Koperasi Syariah di Indonesia, yang isinya antara lain memuat Sejarah Koperasi Syariah, Pengaturan Koperasi Syariah di Indonesia, dan Mekanisme Pendirian Koperasi Syariah, dan Organisasi Koperasi Syariah. BAB IV : Bab ini akan membahas tentang Keberadaan Koperasi Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Modern di Indonesia, yang memuat tentang Lembaga BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/ Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents