BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Konsep Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Pada awal tahun dua ribu muncul arus perubahan paradigmatik, orientasi dan kebijakan pendidikan yang amat mendasar, yang kemudian melahirkan kebijakan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skill) dengan pendekatan pendidikan berbasis luas (broad based education). Secara teoritik, perubahan paradigma, orientasi dan perspektif pendidikan kecakapan hidup ini bukanlah kebijakan yang dilandasi oleh pragmatisme sesaat, akan tetapi lebih merupakan upaya reinventing school–berupa penemuan kembali jati diri sekolah yang mesti dilakukan di dunia pendidikan. Oleh karena itu Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2002 mulai mengimplementasikan pendidikan berorientasi kecakapan hidup pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan baik di dalam maupun luar sekolah, termasuk di SMA. Tujuan pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup memiliki tiga dimensi (Hari : 2005), yaitu : 1. Tujuan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan dan pemilikan kecakapan proses (methodolodycal objectives) 2. Tujuan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan dan pemilikan konsep keilmuaan ( content objectives) 3. Tujuan pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan penerapan konsep keilmuan (life skill objectives) Program pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan di SMA mengacu pada dua dimensi, yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life skill) dan kecakapan hidup spesifik (specific life skill). Dimensi generik meliputi kecakapan akademik, kesadaran diri, kecakapan berpikir dan bernalar, serta kecakapan bekerja sama. Semua kecakapan ini dapat dikembangkan pada berbagai mata pelajaran. Sedangkan dimensi spesifik, yaitu kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu, berupa kecakapan vokasional. Kecakapan akademik terkait dengan konten akademik mata pelajaran tertentu, misalnya fisika, biologi, geografi dan lain-lain. Sedangkan kecakapan vokasional terkait dengan kejuruan tertentu, seperti tata boga, tata busana, grafika dan lain-lain. Untuk pelaksanaan program ini Direktorat Pembinaan SMA (Dikmenum, waktu itu) melalui Bagian Proyek BBE Life Skill selama tiga tahun (2002-2004) telah membantu sejumlah sekolah dengan dana block grant. Sebagai pengembangan dan perluasan program kecakapan hidup, khususnya yang bersifat vokasional sekaligus peningkatan mutu SMA di wilayah pesisir dan pantai, pada tahun 2006 dirintis SMA Berbasis Keunggulan Lokal Kelautan (BKLK). Semula program ini didesain bahwa aktivitas pembelajaran di SMA rintisan tersebut berorientasi kelautan. Artinya bahan ajar yang disampaikan guru diambil bernuansa kelautan, misalnya materi pembelajaran biologi diambil topik-topik yang berkaitan dengan tumbuhan di daerah pesisir dan biota laut. Begitu pula mata pelajaran olahraga, yang dikembangkan adalah olahraga air dan pantai. Di samping itu terdapat pula program vokasional, seperti budi daya hasil laut, perikanan, rumput laut dan lain-lain. Namun implementasi di sekolah berbeda, yang terjadi adalah hampir seluruh kegiatan pada program BKLK berisi vokasional. Belajar dari berbagai pengalaman pada masa lalu menunjukkan bahwa program pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA, dalam rangka mengakomodasi berbagai kebutuhan dan potensi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA ternyata tidak serta merta berjalan dengan baik. Seperti penyelenggaraan BBE-Life Skill

©2010, Dit. Pembinaan SMA-Ditjen. Mandikdasmen

1-27


dan SMA Berbasis Keunggulan Lokal Kelautan di sejumlah SMA juga belum memperoleh hasil yang optimal dan tidak berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena unsur pendidik dan tenaga kependidikan belum sepenuhnya memahami program tersebut. Di samping itu, program yang dilaksanakan tersebut pembelajarannya bukan menjadi bagian dari struktur kurikulum. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, BAB XIV, pasal 50, ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). Selain itu PP 19 tahun 2005, BAB III, pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Oleh karena itu sejak tahun dua ribu tujuh pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMA (Dit. PSMA), Ditjen. Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional menggulirkan program Pendidikan Berbasis Keungguluan Lokal dengan cara memilih sejumlah sekolah guna menjadi sekolah rintisan PBKL. Tujuan dari program tersebut adalah: 1. Mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan agar mencapai kondisi memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan; 2. Memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mewujudkan SKM/SSN dan PBKL. Bentuk bimbingan teknis yang diberikan meliputi asistensi dan sinkronisasi program pencapaian SNP dan PBKL, bantuan dana block grant, peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan bahan ajar dan bahan ujian berbasis TIK. Setelah tiga tahun berjalan ternyata masih terdapat sekolah-sekolah yang belum mencapai hasil maksimal hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1. Adanya perbedaan pemahaman terhadap konsep mengenai Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal oleh sekolah-sekolah dan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. 2. Adanya anggapan bahwa sekolah RPBKL adalah sekolah dengan “level terbawah” berbeda dengan RSKM atau RSBI Memperhatikan hal tersebut maka Direktorat PSMA menganggap perlu untuk membuat naskah Konsep dan Strategi Implementasi PBKL ini yang isinya penyempurnaan dari naskah sejenis sebelumnya, agar sekolah dan pemerintah baik kabupaten/kota maupun provinsi memiliki persepsi yang sama dalam implementasi PBKL. Selain itu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal. Hal ini jelas menghilangkan anggapan bahwa sekolah PBKL merupakan sebuah sekolah dengan “level terbawah”. Dengan hadirnya naskah Konsep dan Strategi Implementasi PBKL ini dan terbitnya PP Nomor 17 tahun 2010 diharapkan Implementasi PBKL di sekolah semakin jauh lebih baik. Karena dengan implementasi PBKL yang baik dan tepat di sekolah, diharapkan peserta didik mampu memahami sekaligus mempertahankan nilai dan budaya daerahnya agar menjadi anggota masarakat yang memiliki karakter yang baik serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam membangun daerah sekaligus membangun bangsa. Naskah Konsep dan Strategi Implementasi PBKL ini pada dasarnya berisi tentang pengertian, profil, karakteristik, dan strategi implementasi PBKL. Untuk memudahkan penerapan konsep ini, Direktorat Pembinaan SMA juga menyusun naskah-naskah lain diantaranya Panduan Penyelenggaraan PBKL, serta perangkat pendukung lainnya yang diperlukan.


2-27


B.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum Konsep PBKL di SMA adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

C.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 huruf b dan huruf f, bab IX pasal 35. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Permendiknas Nomor 6 tahun 2007, sebagai Penyempurnaan Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan

LANDASAN OPERASIONAL 1.

2.

3. 4. 5.

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB III pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 BAB X pasal 36 ayat 2 dinyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan pada pasal yang sama ayat 3 butir c menyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan. Serta pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Keterampilan/Kejuruan (butir i) dan muatan lokal (butir j). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 BAB XIV pasal 50 ayat 5 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 BAB III pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pada penjelasan pasal 91 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 34 Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi


3-27


7.

8.

D.

Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 35 ayat 2 menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/ atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

LANDASAN TEORI Implementasi PBKL di sekolah berlandaskan dengan teori-teori pembelajaran antara lain dari David P. Ausubel (Ausubel, 1978) dan Jerome S. Bruner (Bruner, 1977) yang mengatakan bahwa proses pembelajaran dalam pendidikan akan menjadi lebih menarik, memberi kegairahan pada semangat belajar peserta didik, jika peserta didik melihat kegunaan, manfaat, makna dari pembelajaran guna menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya saat ini bahkan di masa depan. Selain itu pembelajaran akan memberikan suasana yang menyenangkan (joyful learning) jika berkait dengan potensi, minat, hobi, bakat peserta didik, dan penerimaan peserta didik tentang apa yang dipelajarinya akan berguna bagi kehidupannya di masa depan karena peserta didik merasa mendapatkan keterampilan yang berharga untuk menghadapi hidup. Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) juga melandasi implementasi PBKL secara teori. Pembelajaran ini merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara penuh untuk menemukan konsep dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka (Saefudin : 2008). Salah satu prinsip contextual teaching and learning (CTL) adalah prinsip saling ketergantungan (the principle of interdependence). Prinsip saling ketergantungan menyadarkan pendidik tentang saling ketergantungannya satu sama lain, kepada peserta didik, kepada masyarakat di sekitar dan dengan bumi tempatnya berpijak (termasuk potensi lokal yang terkandung dalam bumi). Mereka berada dalam suatu jaringan saling ketergantungan yang menciptakan lingkungan belajar. Dalam suatu lingkungan belajar yang setiap orang menyadari ketergantungannya, maka pembelajaran kontekstual mudah berkembang (Johnson, 2002). Di samping itu bahkan pembahasan keunggulan lokal terkait dengan teori konstruktivisme menurut Bettencourt (dalam Suparno, 1997) menyatakan bahwa kita tidak pernah mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis, yang kita mengerti adalah struktur konstruksi kita akan sesuatu objek. Dalam konteks ini realitas yang ada di sekeliling peserta didik sehari-hari, misalnya yang berupa potensi daerah yang menjadi keunggulan lokal, akan membantu mempercepat peserta didik untuk mengkonstruksi pemikirannya menjadi suatu pengetahuan yang bermakna bagi dirinya. Potensi daerah atau keunggulan lokal adalah potensi yang kontekstual yang dapat diangkat sebagai bahan pembelajaran yang menarik di sekolah.


4-27


E.

LANDASAN EMPIRIS Konsep ini didasari dari pengalaman Program BBE-Life Skill yang digulirkan oleh pemerintah pada tahun 2002 sampai dengan 2004 yang hasilnya ternyata kurang yang optimal karena Program BBE-Life Skill tidak masuk ke dalam struktur kurikulum. Di tambah dengan pengalaman peluncuran Program SMA Berbasis Keunggulan Lokal Keluatan (BKLK) pada tahun 2005 yang lebih menekankan vokasional dianggap kurang tepat karena peserta didik di SMA diharapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu bahwa program BKLK hanya diberikan bagi SMA yang berada di wilayah pesisir/pantai. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada setiap sekolah sejak tahun 2007 akan berimbas pada keunikan proses pembelajaran di tiap sekolah. Setiap sekolah akan melaksanakan proses pembelajaran berbeda-beda dengan didasari oleh kemampuan dan sumber daya yang ada pada sekolah atau daerah tempat sekolah itu berada. Memperhatikan hal tersebut maka dapat di simpulkan KTSP dapat mengakomodir implementasi PBKL di sekolah. Pelaksanaan program Sekolah Rintisan PBKL sejak tahun 2007 ternyata mampu memacu sekolah untuk memenuhi 8 Standar Pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah walaupun di beberapa komponen masih belum optimal antara lain Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

F.

TUJUAN Naskah Konsep PBKL di SMA bertujuan : 1. 2. 3.

G.

Memberikan pemahaman yang sama secara menyeluruh mengenai konsep dan strategi implementasi PBKL oleh warga sekolah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat Memberikan arahan kepada warga sekolah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dalam upaya mengimplementasikan PBKL, sehingga tercipta kebersamaan langkah dan terhindar dari penafsiran yang berbeda-beda Menjadi referensi awal bagi sekolah yang akan mengimplementasikan PBKL sebagai upaya peningkatan mutu sekolah

HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari Konsep PBKL di SMA adalah : 1. 2. 3. 4.

H.

Terbentuknya pemahaman yang sama mengenai konsep dan implementasi PBKL oleh warga sekolah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat Terciptanya kebersamaan langkah dalam implementasi PBKL antara warga sekolah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Terhindarnya dari penafsiran yang salah serta berbeda-beda terhadap konsep PBKL oleh warga sekolah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Setiap sekolah memiliki pengetahuan dasar mengenai konsep PBKL dan strategi implementasinya

SASARAN Sasaran Konsep PBKL di SMA adalah : 1. 2.

Seluruh sekolah yang akan mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. Masyarakat yang ingin mengetahui konsep dasar mengenai Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal serta implementasinya di sekolah.


5-27


BAB II KONSEP PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PBKL) DI SMA A.

PENGERTIAN 1.

Pendidikan Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya tranformasi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkembangan pendidikan saat ini nampaknya mengacu pada empat pilar pendidikan UNESCO (1999) yaitu learning to know, learning to do, leraning to be dan learning to live together. Ke-empat pilar tersebut nampaknya perlu dilihat sebagai upaya memahami pendidikan secara komprehensif dimana ke-empat pilar tersebut merupakan pondasinya. Sementara pemerintah mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan seperti tercantum pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara dalam konteks Indonesia pilar-pilar pendidikan tersebut ditambah atau diperluas dengan memasukkan dimensi spiritual keagamaan, sebagaimana terdapat dalam Panduan KTSP pendidikan dasar dan menengah yaitu : a. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Belajar untuk memahami dan menghayati c. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif d. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan e. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Penambahan aspek keimanan dan ketakwaan mengindikasikan bahwa Pendidikan di Indonesia harus menjadi bagian dari upaya membangun, meningkatkan dan memperbaiki manusia agar lebih berkualitas dalam perilaku kehidupannya. Proses pendidikan dalam tataran mikro dilaksanakan oleh institutsi sekolah sehingga sekolah menempati posisi penting, karena di lembaga inilah setiap anggota masyarakat dapat mengikuti proses pendidikan dengan tujuan mempersiapkan mereka dengan berbagai ilmu dan keterampilan agar lebih mampu berperan dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan sekolah yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari fungsi sekolah sebagai lembaga yang menentukan dalam perkembangan masyarakat. Adapun fungsi sekolah adalah (Morris. Et el. 1962:113) : a. School give opportunity for self-development an social mobility b. School develop the individual’s comptence as aworker, citizen and parent c. school contribute to the economic growth of a society d. School help to solve pressing social problem Sejalan dengan pengertian-pengertian tersebut Sagala (2005:8-9) menyatakan bahwa “Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah khususnya prestasi siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam (1) prestasi akademik (2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan, dan mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya, dan (3) memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dasar ilmu yang diterima disekolah”


6-27


Keunggulan lokal merupakan bagian dari sumber daya lokal/daerah tertentu dan sumber daya memiliki kriteria mengandung nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan (skill) dalam memanfaatkannya. Sumberdaya dipandang memiliki nilai ekonomi, bermanfaat bagi kehidupan manusia, aset (sumber persediaan), kemampuan untuk memenuhi dan menangani sesuatu dan sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang (Fauzi : 2006). Sumber lain mengatakan bahwa keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama,2007). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Keunggulan Lokal (KL) adalah suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan lokal merupakan ciri khas daerah yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi dan dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah yang merupakan bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan wilayah tersebut. Sebagai contoh potensi Kota Batu Jawa Timur, memiliki potensi budi daya apel dan pariwisata. Pemerintah dan masyarakat kota Batu dapat melakukan sejumlah upaya dan program, agar potensi tersebut dapat diangkat menjadi keunggulan lokal kota Batu sehingga ekonomi di wilayah kota Batu dan sekitarnya dapat berkembang dengan baik. Konsep pengembangan keunggulan lokal diinspirasikan dari berbagai potensi, yaitu potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), geografis, budaya dan historis. Uraian masing-masing sebagai berikut: a.

Sumber Daya Alam Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu: sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.Sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, contohnya: air, udara, tanah, hutan, hewan, dan tumbuhan.

b.

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) didefinisikan sebagai manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menjadi makhluk sosial yang adaptif dan transformatif dan mampu mendayagunakan potensi alam di sekitarnya secara seimbang dan berkesinambungan (Wikipedia, 2006). Pengertian adaptif artinya mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan alam, perubahan IPTEK dan perubahan sosial budaya. Bangsa Jepang, karena biasa diguncang gempa merupakan bangsa yang unggul dalam menghadapi gempa, sehingga cara hidup, sistem arsitektur yang dipilihnya sudah diadaptasikan bagi risiko menghadapi gempa. Kearifan lokal (indigenous wisdom) semacam ini agaknya juga dimiliki oleh penduduk pulau Simeulue di Aceh, saat tsunami datang yang ditandai dengan penurunan secara tajam dan mendadak muka air laut, banyak ikan bergelimpangan menggelepar, mereka tidak turun terlena mencari ikan, namun justru terbirit-birit lari ke tempat yang lebih tinggi, sehingga selamat dari murka tsunami. Pengertian transformatif artinya mampu memahami, menerjemahkan dan mengembangkan seluruh pengalaman dari kontak


7-27


sosialnya dan kontaknya dengan fenomena alam, bagi kemaslahatan dirinya di masa depan, sehingga yang bersangkutan merupakan makhluk sosial yang berkembang berkesinambungan. SDM secara kualitas dan kuantitas merupakan penentu utama dalam pemberdayaan semua potensi keunggulan lokal. SDM sebagai sumberdaya, bisa bermakna positif dan negatif, tergantung kepada paradigma, kultur dan etos kerja. Dengan kata lain tidak ada realisasi dan implementasi konsep keunggulan lokal tanpa melibatkan dan memposisikan manusia dalam proses pencapaian keunggulan. SDM dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas SDA, mencirikan identitas budaya, mewarnai sebaran geografis, dan dapat berpengaruh secara timbal balik kepada kondisi geologi, hidrologi dan klimatologi setempat akibat pilihan aktivitasnya, serta memiliki latar sejarah tertentu yang khas. Pada masa awal peradaban, saat manusia masih amat tergantung kepada alam, ketergantungannya yang besar terhadap air telah menyebabkan munculnya peradaban pertama di sekitar aliran sungai besar yang subur. c.

Geografis Geografis berhubungan dengan lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Ruang lingkup dari potensi geografis adalah: bumi sebagai tempat tinggal, hubungan manusia dengan lingkungannya (interaksi),dimensi ruang dan dimensi pendekatan historis, spasial (keruangan), ekologi (kelingkungan) dan regional (kewilayahan). Objek geografis antara lain meliputi, objek formal dan objek material. Objek formal geografis adalah fenomena geosfer yang terdiri dari, atmosfer bumi, cuaca dan iklim, litosfer, hidrosfer, biosfer (lapisan kehidupan fauna dan flora), dan antroposfer (lapisan manusia yang merupakan tema sentral). Sidney dan Mulkerne (Tim Geografi Jakarta, 2004) mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu tentang bumi dan kehidupan yang ada di atasnya. Pendekatan studi geografi bersifat khas. Pengkajian keunggulan lokal dari aspek geografi dengan demikian perlu memperhatikan pendekatan studi geografi. Pendekatan itu meliputi; (1) pendekatan keruangan (spatial approach), (2) pendekatan lingkungan (ecological approach) dan (3) pendekatan kompleks wilayah (integrated approach). Pendekatan keruangan mencoba mengkaji adanya perbedaan tempat melalui penggambaran letak distribusi, relasi dan inter relasinya. Pendekatan lingkungan berdasarkan interaksi organisme dengan lingkungannya, sedangkan pendekatan kompleks wilayah memadukan kedua pendekatan tersebut. Tentu saja tidak semua objek dan fenomena geografi berkait dengan konsep keunggulan lokal, karena keunggulan lokal dicirikan oleh nilai guna fenomena geografis bagi kehidupan dan penghidupan yang memiliki, dampak ekonomis dan pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Contoh tentang angin fohn yang merupakan bagian dari iklim dan cuaca sebagai fenomena geografis di atmosfer. Angin fohn adalah angin jatuh yang sifatnya panas dan kering. Angin fohn terjadi karena udara yang mengandung uap air gerakannya terhalang oleh gunung atau pegunungan. Contoh angin fohn di Indonesia adalah angin Kumbang di wilayah Cirebon dan Tegal karena pengaruh Gunung Slamet, angin Gending di wilayah Probolinggo yang terjadi karena pengaruh gunung Lamongan dan pegunungan Tengger, angin Bohorok di daerah Deli, Sumatera Utara karena pengaruh pegunungan Bukit Barisan.


8-27


Seperti diketahui angin semacam itu menciptakan keunggulan lokal Sumber Daya Alam, yang umumnya berupa tanaman tembakau, bahkan tembakau Deli berkualitas prima dan disukai sebagai bahan rokok cerutu. Semboyan Kota Probolinggo sebagai kota Bayuangga (bayu = angin, anggur dan mangga) sebagai proklamasi keunggulan lokal tidak lepas dari dampak positif angin Gending. d.

Budaya Secara singkat definisi budaya adalah segala kegiatan orang atau masyarakat yang melampaui dirinya dan melakukan pembaharuan terus, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (Kuntjaraningrat). Budaya adalah sikap, sedangkan sumber sikap adalah kebudayaan. Agar kebudayaan dilandasi dengan sikap baik, masyarakat perlu memadukan antara idealisme dengan realisme yang pada hakekatnya merupakan perpaduan antara seni dan budaya. Ciri khas budaya masing-masing daerah tertentu (yang berbeda dengan daerah lain) merupakan sikap menghargai kebudayaan daerah sehingga menjadi keunggulan lokal. Beberapa contoh keunggulan lokal menghargai kebudayaan setempat yaitu upacara Ngaben di Bali, Malam Bainai di Sumatera Barat, Sekatenan di Yogyakarta dan Solo dan upacara adat perkawinan di berbagai daerah, tari saman dari Aceh, mamaos Cianjuran, rampak bedug dari Pandeglang, (variasi nusantara).Sebagai ilustrasi dari keunggulan lokal yang diinspirasi oleh budaya, misalnya di Kabupaten Jombang Jawa Timur, telah dikenal antara lain: Teater “Tombo Ati” (Ainun Najib), Musik Albanjari (Hadrah), Kesenian Ludruk Besutan, Ritualisasi Wisuda Sinden (Sendang Beji)

e.

Historis Historis (Sejarah) berhubungan dengan riwayat kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi atau riwayat asal usul keturunan (terutama untuk rajaraja yang memerintah). Keunggulan lokal dalam konsep historis merupakan potensi sejarah dalam bentuk peninggalan benda-benda purbakala maupun tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Konsep historis jika dioptimalkan pengelolaannya akan menjadi tujuan wisata yang bisa menjadi asset, bahkan menjadi keunggulan lokal dari suatu daerah tertentu. Pada potensi ini, diperlukan akulturasi terhadap nilai-nilai tradisional dengan memberi kultural baru agar terjadi perpaduan antara kepentingan tradisional dan kepentingan modern, sehingga aset atau potensi sejarah bisa menjadi aset/potensi keunggulan lokal. Salah satu contoh keunggulan lokal yang diinspirasi oleh potensi sejarah, adalah tentang kebesaran “Kerajaan Majapahit”, antara lain: Pemerintah Kabupaten Mojokerto secara rutin menyelenggarakan Perkawinan ala Majapahit sebagai acara resmi yang disosilaisasikan kepada masyarakat. Contoh lain adalah benteng Vor de Cock dan Lubang Jepang di Bukit Tinggi, Benteng Surosowan Kesultanan Banten, Gua Selarong di Bantul, Sanghian Dengdek di Pandeglang.


9-27


2.

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Mengkaji pengertian pendidikan dan pengertian keunggulan lokal pada uraian tersebut maka PBKL merupakan usaha sadar yang terencana melalui penggalian dan pemanfaatan potensi daerah setempat secara arif dalam upaya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keahlian, pengetahuan dan sikap dalam upaya ikut serta membangun bangsa dan negara. Selain itu pada Panduan Penyusunan KTSP dari BSNP, ditulis bahwa pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dll, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan PBKL di SMA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada SMA sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik. Jadi Implementasi PBKL merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang bermuara pada peningkatan kompetensi peserta didik yang lebih baik agar mampu mencapai atau melampaui Standar Kompetensi yang ada pada Standar Isi yang telah di tetapkan pemerintah. Sementara itu kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, kemampuan/ keterampilan dan sikap kerja plus atribut kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang mencakup kemampuan berpikir kreatif, keluasan pengetahuan, kecerdasan emosional, pengalamaan daya juang, sikap positif, keterampilan kerja serta kondisi kesehatan yang lebih baik. Konsep kompetensi secara luas dan lengkap dalam kontesk sukses pribadi dibahas dalam buku “How to develope Competency Using I Keep Cash Approach by willy Susilo” yaitu kemampuan seseorang yang dapat diperagakan untuk melaksanakan 9 elemen kompetensi dalam upaya merealisasikan sukses yang menjadi impiannya. Sembilan elemen kompetensi tersebut terdiri dari: a. Imajinasi (Immagination) b. Pengetahuan (Knowledge) c. Pengalaman (Experience) d. Emosi (Emotion) e. Hasrat (Passion) f. Karakter (Character) g. Sikap (Attitude) h. Keterampilan (Skill) i. Kesehatan (Health) Dari sembilan elemen kompetensi tersebut lima elemen yaitu imajinasi, emosi, hasrat, karakter, dan sikap adalah termasuk dalam kompetensi lunak (soft competence). Sedangkan sisanya termasuk kompetensi keras (hard competence). Implementasi PBKL di sekolah idealnya menyentuh ke-sembilan elemen kompetensi peserta didik secara utuh.


10-27


Adapun hubungan kompetensi ideal dan proses implementasi PBKL di sekolah di tunjukkan lewat bagan berikut: IMAJINASI

EMOSI

SIKAP

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

KARAKTER

PENGALAMAN

KESEHATAN

KEMAUAN

KOMPETENSI AWAL

IMPLEMENTASI PBKL

KOMPETENSI AKHIR

MEMILIKI VISI

KECINTAAN PADA DAERAH

KEPERCAYAAN DIRI

PENINGKATAN PENGETAHUAN

KETERAMPILAN YANG LEBIH BAIK

BUDI PEKERTI

LEBIH BANYAK PENGALAMAN

KESEHATAN YANG LEBIH BAIK

KEMAUAN

KECAKAPAN HIDUP

Bagan 1. Hubungan antara kompetensi ideal siswa dengan implementasi PBKL Pada diagram tersebut terlihat bahwa implentasi PBKL berakhir pada upaya memperkaya kecakapan hidup peserta didik. Semakin banyak elemen kompetensi yang ditingkatkan maka akan semakin banyak kecakapan hidup yang dimiliki oleh siswa. Melalui implementasi PBKL terjadi peningkatan kompetensi peserta didik pada seluruh elemen. Pada elemen Imagination (imajinasi) melalui PBKL diharapkan peserta didik memiliki sebuah visi yang jelas tentang kehidupannya di masa yang akan datang. Pengalaman yang lebih banyak diterima, pengendalian emosi dan kecintaan pada daerah, keterampilan yang lebih baik, kepercayaan diri, budi pekerti, ditambah kemauan dan kesehatan yang baik merupakan hasil akhir yang menjadi tujuan dari implemetasi PBKL di sekolah. Ke-sembilan elemen tersebut akan menjadi modal “kecakapan hidup” peserta didik.


11-27


Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Adurrahman Asy’ari (2000) yang menyatakan bahwa “belajar hendaknya mampu memberikan bekal “life skills” yang memungkinkan siswa “survive” dalam kondisi yang bagaimanapun...”. Dari ke-sembilan komponen kompetensi yang telah dijelaskan dapat disederhanakan menjadi hanya tiga elemen saja yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude). Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki peserta didik berkenaan dengan fakta, konsep, dan hubungan antar fakta. Sementara sikap (attitude) merupakan dan refleksi dari nilai-nilai yang diyakininya. Pembawaan itu terbentuk dari faktor genetik dan proses interaksi keluarga, sekolah, kondisi sosial budaya masyarakat di mana peserta didik berada. Sedangkan keterampilan (skill) adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan attitude ke dalam suatu pekerjaan. B.

KARAKTERISTIK Sekolah yang mengimplementasikan PBKL memiliki karakteristik: 1. 2. 3. 4.

C.

Memiliki visi, misi atau strategi yang mengakomodasi keungggulan lokal Melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan keunggulan lokal dalam mata pelajaran relefan atau memiliki mata pelajaran keterampilan tertentu atau muatan lokal yang mencirikan keunggulan lokal sekolah tersebut. Memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. SI dan SKL diperkaya dengan kompetensi-kompetensi yang diperlukan yang merupakan hasil analisis dan sesuai dengan keunggulan lokal.

PROFIL Profil PBKL mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 komponen, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar pembiayaan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. Setiap komponen terdiri dari beberapa aspek dan indikator. Berikut ini diuraikan secara garis besar komponen, aspek dan indikator yang menggambarkan profil PBKL. 1.

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Sekolah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat komponen yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Penyusunan KTSP dilakukan secara mandiri dengan membentuk Tim KTSP dan Tim PBKL. Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, tujuan, struktur dan muatan KTSP, yang mengakomodasi adanya program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). KTSP dilengkapi dengan silabus yang penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan dan memuat program keunggulan lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal atau mata pelajaran keterampilan. Aspek dan indikatornya adalah :


12-27


a.

Memiliki dokumen Kurikulum 1).

b.

Komponen KTSP, memuat: 1).

2).

c.

Visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan strategi (mencerminkan upaya untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang berkualitas, dan didukung dengan suasana belajar dan suasana sekolah yang memadai/kondusif/menyenangkan dan mencirikan adanya program keunggulan lokal) Struktur dan muatan KTSP, yang mengimplementasikan PBKL melalui: § Muatan Lokal § Mata Pelajaran Keterampilan § Pengembangan Diri § Terintegrasi dalam mata pelajaran Tertentu

Penyusunan/Pengembangan Silabus 1). 2). 3).

4).

2.

Melakukan analisis program keunggulan lokal dengan kegiatan: § Penelusuran potensi daerah yang mencirikan keunggulan lokal, yang mencakup : - Potensi Sumber Daya Alam (SDA) - Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) - Potensi Geografis - Potensi Budaya - Potensi Historis § Penelusuran kebutuhan peserta didik dan bakat/minat yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik § Pengkajian jenis pendidikan berbasis keunggulan lokal yang dapat dilaksanakan oleh sekolah

Silabus disusun/dikembangkan dengan memperhatikan SI/SKL yang telah diperkaya dengan kompetensi-kompetensi yang diperlukan. Silabus disusun/dikembangkan dengan memperhatikan SI/SKL dengan mengintegrasikan dengan materi keunggulan lokal pada mata pelajaran tertentu yang relevan Silabus disusun/dikembangkan melalui proses penjabaran SK/KD menjadi indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar untuk seluruh mata pelajaran, yang terdiri dari: § Mata pelajaran umum dan ciri program, dengan mengintegrasikan bahan kajian keunggulan lokal, pada mata pelajaran tertentu yang relevan § Muatan lokal § Mata pelajaran keterampilan Silabus yang disusun telah mencakup seluruh mata pelajaran, baik yang SK/KD nya ditetapkan oleh pemerintah maupun yang disusun sekolah sesuai dengan kebutuhannya

Standar Proses Sekolah mempunyai perencanaan pembelajaran yang telah mengintegrasikan program pendidikan berbasis keunggulan lokal, dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana, melakukan penilaian dengan berbagai cara, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pendidikan yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada tujuh prinsip pelaksanaan kurikulum. Aspek dan indikatornya adalah:


13-27


a.

Penyiapan perangkat pembelajaran 1).

2).

3).

4).

b.

Adanya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri dari : § Mata pelajaran umum dan ciri program, dengan mengintegrasikan bahan kajian keunggulan lokal, pada mata pelajaran yang relevan § Muatan lokal § Mata pelajaran keterampilan RPP sekurang-kurangnya berisi/memuat tentang : Bahan cetak (modul, hand out, LKS, dll) § Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar § Materi keunggulan lokal secara terintegrasi menjadi materi pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu atau menjadi mata pelajaran muatan lokal dan atau keterampilan § Pemanfaatan perpustakaan secara terintegrasi dalam proses pembelajaran terutama dlm mendukung materi PBKL § Pemanfaatan laboratorium secara terintegrasi dalam proses pembelajaran, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Adanya bahan ajar dalam bentuk cetakan (modul, hand out, LKS dll), untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri dari: § Mata pelajaran umum dan ciri program, dengan mengintegrasikan bahan kajian keunggulan lokal, pada mata pelajaran tertentu yang relevan § Muatan lokal § Mata pelajaran keterampilan Adanya bahan ajar berbasis TIK (modul, hand out, LKS, audio,visual, dll) untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri dari: § Mata pelajaran umum dan ciri program, dengan mengintegrasikan bahan kajian keunggulan lokal, pada mata pelajaran yang relevan § Muatan lokal § Mata pelajaran keterampilan

Pelaksanaan proses pembelajaran 1).

2). 3).

4).

5).

Pembelajaran di sekolah diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dengan menjadikan keunggulan lokal sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar. Melakukan penelusuran bakat dan minat peserta didik, dalam rangka pemilihan program keunggulan lokal oleh peserta didik Proses Pembelajaran PBKL diselenggarakan melalui: § Pengintegrasian bahan kajian keunggulan lokal kedalam mata pelajaran umum dan atau mata pelajaran yang menjadi ciri program yang relevan § Muatan lokal (sebagai mata pelajaran tersendiri) sesuai dengan karakteristik PBKL yang diselenggarakan § Mata pelajaran Ketrampilan, sesuai dengan karakteristik PBKL yang diselenggarakan Proses pembelajaran PBKL harus dapat membekali peserta didik tentang: pengetahuan atau keterampilan dan sikap menghargai sumberdaya dan potensi daerah setempat, serta mampu menggali dan memanfaatkannya agar dapat digunakan sebagai bekal hidup di masa datang. Proses Pembelajaran PBKL dapat dilakukan secara terintegrasi pada: § Seluruh pembelajaran dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan


14-27


§ § 3.

Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama dengan satuan pendidikan formal lain Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama dengan satuan/lembaga pendidikan nonformal

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik secara kualitas harus memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru dan peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan sekolah harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan. Aspek dan indikatornya adalah : a.

Kualifikasi akademik tenaga pendidik 1). 2). 3).

b.

Tenaga kependidikan 1).

4.

Melakukan analisis kualifikasi pendidik dan kependidikan untuk mendukung program pendidikan berbasis keunggulan lokal Adanya pendidik untuk program PBKL yang memiliki kualifikasi keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang PBKL yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Adanya tenaga ahli/pengajar dari satuan pendidikan formal lain atau lembaga pendidikan non formal di lingkungan setempat, yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran PBKL di sekolah

Seluruh tenaga pendidik memiliki keinginan dan pengetahuan yang sama dalam upaya implementasi PBKL

Standar Sarana dan Prasarana Standar sarana dan prasarana pendidikan meliputi: satuan pendidikan, lahan, gedung dan kelengkapan sarana prasarana. Aspek dan indikatornya adalah: a.

Satuan pendidikan 1).

b.

Ruang perpustakaan 1).

c.

Adanya program dan upaya optimalisasi sarana dan prasarana guna mendukung implementasi PBKL

Buku (buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, buku referensi, bahan ajar, dan sumber belajar lain) yang dapat mendukung PBKL

Ruang guru 1).

Pengaturan ruang guru memungkinkan untuk mobilitas MGMP rumpun mata pelajaran yang menunjang PBKL


15-27


5.

Standar Pengelolaan Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang kepeserta didikan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Disamping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat. Aspek dan indikatornya adalah: a.

Program kerja sekolah 1). 2).

b.

Penyiapan perangkat/panduan operasional oleh satuan pendidikan 1).

2). 3). 4). 5). 6). 7). c.

Menyusun panduan penyelenggaraan program rintisan PBKL, yang dilakukan secara terintegrasi dengan cara : § Seluruh pembelajaran dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan § Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama dengan satuan pendidikan formal lain § Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama dengan satuan/lembaga pendidikan nonformal Menyusun panduan pembelajaran dan penilaian program PBKL yang dilaksanakan melalui: Pengintegrasian keunggulan lokal pada mata pelajaran yang relevan, Mata Pelajaran Keterampilan dan Muatan Lokal. Menyusun panduan pelaksanaan penelusuran dan analisis potensi dan keunggulan daerah Menyusun panduan penetapan jenis program PBKL yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung dan minat, bakat serta kebutuhan peserta didik Menyusun Panduan penelusuran minat, bakat dan potensi peserta didik Menyusun panduan pemilihan jenis program PBKL bagi peserta didik Menyusun Dokumen kemitraan dengan lembaga formal/non formal lainnya dalam pelaksanaan program keunggulan lokal

Melaksanakan pengelolaan ketenagaan 1). 2).

d.

Memiliki Dokumen Program Kerja sekolah yang mencakup program rutin dan program PBKL, Memiliki program kerja sekolah dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan implementasi PBKL secara berkelanjutan

Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan/kemitraan guru dari lembaga formal/non formal lainnya untuk pelaksanaan program rintisan PBKL Menyusun/menetapkan Tim Pengembang &Pengelola program rintisan PBKL

Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana 1). 2).

Memiliki jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang Implementasi PBKL Melaksanakan program pemberdayaan/kemitraan dengan lembaga formal/non formal lainnya dalam rangka pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan program rintisan PBKL


16-27


e.

Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan program 1). 2). 3).

6.

Melakukan program supervisi dan evaluasi diri terhadap Implementasi PBKL di Sekolah Memiliki Tim Supervisi dan Evaluasi Diri terhadap Implementasi PBKL di Sekolah Menyusun dokumen laporan hasil supervisi dan evaluasi diri Implementasi PBKL di Sekolah

Standar Pembiayaan Pembiayaan Sekolah didasarkan pada rancangan biaya operasional program kerja tahunan meliputi investasi, operasi, bahan atau peralatan dan biaya personal. Sumber pembiayaan sekolah dapat berasal orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Aspek dan indikatornya adalah : a.

Jenis dan sumber pembiayaan 1).

2).

3). b.

Rencana anggaran, program dan biaya sekolah (RKAS) 1).

2). 7.

Sekolah mengalokasikan biaya pendidikan untuk biaya investasi dalam upaya Implementasi PBKL (penyediaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap), biaya operasi (gaji pendidik dan tenaga kependidikan), bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung), dan biaya personal (biaya pendidikan dari peserta didik) Memliki program dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber dalam Implementasi PBKL (orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya) melalui laporan pertanggung-jawaban secara akuntabel dan transparan Sekolah memiliki pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pendidikan dalam upaya Implementasi PBKL

Menyusun program dan strategi sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber termasuk upaya implementasi PBKL (orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya) melalui laporan pertanggung-jawaban secara akuntabel dan transparan Menyusun program dan strategi pengelolaan biaya investasi dan operasional termasuk upaya implementasi PBKL yang mengacu pada SNP

Standar Penilaian Pendidikan Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian mengacu pada prinsip penilaian dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.


17-27


BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI Implementasi PBKL di sekolah dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok baik berupa hasil invensi atau diskoveri, yang dipakai untuk memecahkan masalah pendidikan . Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan sebuah inovasi adalah bagaimana sebuah inovasi itu dipahami dan dimengerti baik maksud, tujuan, maupun manfaatnya. Hal itu tergantung kepiawaian para agen inovasi dalam hal ini kepala sekolah dan tim pengembang/panitia pelaksana untuk melakukan penyebaran informasi sehingga seluruh warga sekolah mengerti dan mengikuti atau menerima inovasi tersebut. Agar implementasi PBKL di sekolah berhasil dengan baik maka implementasinya harus memperhatikan teknik dan tahapan implementasi dari sebuah inovasi. A.

LANGKAH KERJA Langkah kerja dalam implementasi PBKL di sekolah di bagi dua bagian yaitu langkah kerja “PBKL sebagai sebuah inovasi” dan langkah kerja implementasi program PBKL itu sendiri. 1.

Langkah Kerja “ PBKL sebagai sebuah inovasi” Adapun langkah kerja pada bagian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengetahuan

Persuasi

Keputusan

Konfirmasi

Implementasi

Gambar 2. Tahapan implentasi PBKL sebagai sebuah inovasi Adapun penjelasan dari gambar tersebut adalah sebagai berikut: a.

Tahap Pengetahuan (knowlwdge) Pada tahap ini diharapkan seluruh warga sekolah dapat menggali dan mencari semua informasi dan pengetahuan mengenai PBKL. Sehingga warga sekolah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PBKL secara utuh sebelum melaksanakannya. Hadirnya naskah ini diharapkan dapat membantu warga sekolah memiliki pengetahuan mengenai PBKL secara utuh.

b.

Tahap Persuasi Tahap ini diharapkan warga sekolah yang telah memiliki pengetahuan PBKL secara utuh menyampaikan informasi dan pengetahuannya kepada warga sekolah yang lain dengan cara menyampaikan tujuan dan manfaat dari program PBKL.


18-27


2.

c.

Tahap Keputusan Pada tahap ini Kepala Sekolah menetapkan keputusan untuk mengimplementasikan PBKL dengan cara membentuk panitia pelaksana dengan tugas dan fungsi yang telah di tentukan dan mensosialisasikan keputusan tersebut kepada warga sekolah.

d.

Tahap Implementasi Tahap ini adalah tahapan pelaksanaan PBKL di sekolah.

e.

Tahap Konfirmasi Tahap ini adalah tahapan seluruh warga sekolah selalu mencari informasi dan perkembangan mutakhir mengenai Implementasi PBKL. Informasi ini dapat di peroleh melalui literatur, mass media, sekolah penyelenggara PBKL lain, Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi dan Dir. PSMA sebagi pembina.

Langkah Kerja Implementasi Program PBKL Langkah kerja dalam mengimplementasikan PBKL di sekolah dapat digambarkan sebagai berikut: EKSTERNAL

INTERNAL

KEUNGGULAN LOKAL: SDA, SDM, BUDAYA, SEJARAH GEOGRAFIS

ANALISIS

MP K

TEMA KL

SKILL MU MP

JENIS KL

KOMPETENSI

IMP

KNOWLEDGE MU MP

ATTITUDE

BS PD

Gambar 2. Tahapan implementasi PBKL di sekolah


19-27


Keterangan: SDA SDM KL MP K MU MP BS PD IMP TEMA KL

= = = = = = = = = =

Sumberdaya alam Sumberdaya manusia Keunggulan Lokal Mata Pelajaran Keterampilan Muatan Lokal Mata Pelajaran yang Relefan Budaya Sekolah Pengembangan Diri Implementasi Tema Keunggulan Lokal adalah tema yang akan di usung oleh sekolah dalam implementasi KL JENIS KL = Jenis Keunggulan Lokal adalah jenis kompetensi yang akan di berikan kepada peserta didik. Jenis KL ini akan memperkaya SKL KOMPETENSI = Beberapa kompetensi yang harus dimiliki untuk mencapai kompetensi dari Jenis Keunggulan Lokal Kompetensi ini akan memperkaya SI

Tahapan Program Implementasi PBKL di sekolah dapat dibagi menjadi 8 tahap yaitu: a. b. c. d.

e.

f. g. h. i.

Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap

Inventarisasi Keunggulan Lokal Analisis Penentuan Tema Keunggulan Lokal Penentuan Jenis Keunggulan Lokal Inventarisasi Kompetensi Penjabaran Kompetensi Strategi Implementasi Analisis Kesiapan Implementasi PBKL

Adapun penjelasan dari tahapan tersebut sebagai berikut: a.

Tahap Inventarisasi Keunggulan Lokal Pada tahap ini panitia menginventarisasi seluruh keunggulan lokal yang ada di daerah. Keunggulan lokal dari setiap aspek yaitu aspek Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Geografis, Sejarah dan Budaya diinventarisasi melalui teknik observasi, wawancara, dan studi literatur.

b.

Tahap Analisis Tahap ini menganalisis semua keunggulan lokal yang ada dari pelbagai aspek dengan cara mengelompokkan keunggulan lokal yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, dan hambatan serta tantangan dari internal dan eksternal sekolah serta menganalisis semua kesiapan dan kebutuhan guna mengimplementasikan program PBKL dengan strategi yang dipilih antara lain: 1). Sumberdaya manusia dalam hal ini tenaga pendidik 2). Sarana dan prasarana penunjang 3). Dukungan internal dan eksternal (seluruh warga sekolah dan masyarakat)


20-27


Jika terjadi kesenjangan antara kesiapan dan kebutuhan maka harus dicari solusi guna mempersempit kesenjangan tersebut. Misalnya dengan pelatihan tenaga didik, pengadaan sarana dan prasarana dan lain-lain. c.

Tahap Penentuan Tema Keunggulan Lokal Setelah setiap keunggulan lokal dikelompokkan maka berlanjut pada tahap menentukan tema yang akan di angkat dalam implementasi PBKL. Kemungkinan akan mendapat lebih dari satu tema dapat terjadi. Tema ini bersifat sebagai sebuah ide pokok dari keunggulan lokal yang akan di usung dan lebih bersifat sebagai sebuah label.

d.

Tahap Penentuan Jenis Keunggulan Lokal Setelah tema ditentukan maka langkah selanjutnya adalah penentuan Jenis Keunggulan Lokal. Jenis Keunggulan Lokal adalah kompetensi yang akan diberikan pada peserta didik sebagai ciri khas dari sekolah tersebut. Kompetensi ini akan memperkaya SKL yang telah ada.

e.

Tahap Inventarisasi Kompetensi Langkah selanjutnya adalah menginventarisasi kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diinginkan dalam Jenis Keunggulan Lokal. Ini adalah tahap yang paling penting dalam implementasi PBKL di sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat melibatkan sebanyak mungkin tenaga pendidik atau para ahli di bidang tema PBKL tersebut. Diharapkan kompetensi-kompetensi ini dapat memperkaya kompetensi yang ada di Standar Isi.

f.

Tahap Penjabaran Kompetensi Pada tahap ini kompetensi yang ada di petakan ke pada tiga elemen kompetensi yaitu Knowledge (Pengetahuan), Skill (keterampilan), Attitude (sikap). Pada pelaksanaannya tahap ini dapat dilaksanakan secara bersama sekaligus dengan tahap sebelumnya yaitu tahap inventarisasi kompetensi.

g.

Tahap Strategi Implementasi Setelah seluruh kompetensi dipetakan pada ke-tiga elemen maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi implementasi. Untuk kompetensi pada elemen Knowledge (Pengetahuan) maka strateginya adalah dengan cara mengintegrasikan pada mata pelajataran yang relefan atau melalui Muatan Lokal. Untuk kompetensi pada elemen Skill (Keterampilan) maka strateginya adalah dengan menetapkan Mata Pelajaran Keterampilan. Sementara untuk elemen Attitude (Sikap)dapat dilakukan dengan cara Pengembangan Diri, Mata Pelajaran PKn, Mata Pelajaran Agama atau Budaya Sekolah. Strategi implentasi disesuaikan dengan kemampuan masing masing sekolah sebagai hasil analisis faktor eksternal dan internal.

h.

Tahap Implementasi PBKL Pada tahapan implementasi maka ada beberapa hal yang harus di perhatikan sesuai dengan strategi yang dipilih.


21-27


1).

Melalui Integrasi Beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam strategi ini adalah: a). Memilih KD dari kelas X sampai kelas XII yang dapat mengintegrasikan keunggulan lokal dengan cara membandingkan SI dengan Daftar Kompetensi hasil dari inventarisasi kompetensi b). Menambah KD baru jika KL belum terakomodir di SK/KD yang ada c). Menyempurnakan silabus SK/KD terpilih untuk mengintegrasikan keunggulan lokal dengan cara menambah substansi KD atau menyisipkan ke dalam indikator d). Menyempurnakan RPP e). Membuat bahan ajar cetak/TIK f). Merencanakan dan melaksanakan penilaian

2).

Melalui Mata Pelajaran Keterampilan Hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi ini adalah; a). Penentuan SK-KD (kalau tidak termuat pada SI) b). Pengembangan Silabus c). Penyusunan RPP d). Penyusunan bahan ajar cetak/TIK e). Penyusunan bahan penilaian f). Mengadakan kerja sama dengan lembaga lain yang “capable” g). Pelaksanaan Mata Pelajaran Keterampilan secara kontinyu mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII.

3).

Melalui Muatan Lokal Hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi ini adalah; a). Penentuan SK-KD (kalau tidak termuat pada SI) b). Pengembangan Silabus c). Penyusunan RPP d). Penyusunan bahan ajar cetak/TIK e). Penyusunan bahan penilaian f). Pelaksanaan Muatan Lokal dapat berganti pada tiap semester sesuai kebutuhan.

4).

Melalui Budaya Sekolah Pada strategi ini dibutuhkan komitmen yang tinggi dari setiap warga sekolah untuk melaksanakan budaya dan menciptakan iklim tertentu di sekolah sesuai dengan Tema Keunggulan Lokal yang telah ditetapkan sekolah.

5).

Melalui Pengembangan Diri Pada strategi ini dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui Bimbingan dan Konseling (BK) atau Ekstra Kurikuler (Ekskul) yang dilaksanakan di sekolah. Penyusunan program BK dan program Ekskul yang tepat serta pelaksanaan yang kontinyu adalah kunci keberhasilan dari strategi ini.

Pada prinsipnya setiap strategi implementasi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, berikut disampaikan kelebihan dan kekurangan dari setiap strategi implementasi.


22-27


STRATEGI IMPLEMENTASI Terintegrasi pada Mata Pelajaran yang relefan Mata Pelajaran Keterampilan

B.

KELEBIHAN

KEKURANGAN

§ SK-KD tersedia sehingga tidak perlu menyusun SK-KD baru § Menghasilkan produk, § Meningkatkan nilai jual sekolah di masyarakat, § Ada rasa kebanggaan pada diri peserta didik

§ Substansi RPBKL belum sesuai dengan SK/KD mata pelajaran yang relevan § Memerlukan kelengkapan sarana prasarana § Memerlukan tenaga ahli di bidang vokasional § SK/KD keterampilan yg sdh tersedia belum tentu sesuai § Tidak tersedia SK/KD § Tidak mudah mengem bangkan SK/KD muatan lokal § Penilaian kualitatif § Tidak nampak dari luar § Sehingga tidak dapat dijadikan “nilai jual” pada masyarakat § Penilaian kualitatif § Membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak § Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat hasilnya

Muatan Lokal

§ Materinya fleksibel, tidak harus berkelanjutan

Pengembangan Diri

§ Tidak membutuhkan sarana dan prasarana yang rumit

Budaya Sekolah

§ Tidak membutuhkan sarana dan prasarana yang rumit § Akan membentuk karakter siswa dengan baik

PROGRAM PEMBINAAN 1.

Pola Pembinaan Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dilakukan melalui kegiatan : a.

b. c. d.

e. f.

Membentuk Tim Pengembang/Tim Pembina tingkat Kabupaten/Kota, yang bertugas untuk : 1). Membantu mempercepat proses pencapaian SNP oleh Satuan Pendidikan 2). Menyusun rencana kerja, jadwal dan sasaran/target yang terukur dan jelas, setiap tahun 3). Menyusun uraian tugas yang jelas untuk setiap Tim Pengembang/ Pembina Melakukan inventarisasi kesiapan Satuan Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan PBKL Menetapkan Satuan Pendidikan sebagai penyelenggara PBKL secara mandiri Memberikan layanan konsultasi kepada Satuan Pendidikan, berupa : 1). Menentukan skala prioritas pencapaian SNP secara sistematis dan bertahap 2). Menyusun program pemenuhan kebutuhan SNP untuk jangka panjang, menengah dan tahunan 3). Menginventarisasi kondisi pencapaian setiap SNP pada Satuan Pendidikan Memfasilitasi ketenagaan dan sarana kepada sekolah Menyusun laporan pelaksanaan PBKL di tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi.


23-27


2.

Pola Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada tingkat sekolah : a. b. c. d. e.

3.

Mengidentifikasi kesiapan Satuan Pendidikan untuk menyelenggarakan PBKL Membantu Satuan Pendidikan dalam menyusun rencana program PBKL Memberikan rekomendasi pelaksanaan PBKL pada Satuan Pendidikan Melakukan monitoring keterlaksanaan program PBKL pada Satuan Pendidikan Memberikan layanan profesional dalam bentuk pendampingan dengan melibatkan pengawas pembina Satuan Pendidikan atau unsur lain yang kompeten.

Pola Pembinaan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah sesuai dengan kedudukannya sebagai pelaksana PBKL bertugas untuk : a.

Melakukan sosialisasi dan menginventarisasi kesiapan dalam melaksanakan program PBKL mengacu pada profil dan Standar Nasional Pendidikan. Kegiatan sosialisasi dilakukan internal kepada semua guru, tata usaha, serta peserta didik. Sedangan sosialisasi eksternal dilakukan dengan komite sekolah, orang tua siswa, masyarakat serta stakeholder lainnya. Kegiatan inventarisasi kesiapan sekolah dapat dilakukan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dilakukan oleh tim kerja yang mencakup potensi dan daya Dukung Internal dan eksternal Sekolah dalam pemenuhan SNP, daya dukung stakeholders dalam pemenuhan SNP (kebijakan, program, pembiayaan, sarana prasarana dll), potensi dan Kebutuhan peserta didik. Dalam kegiatan inventarisasi kesiapan sekolah tersebut dilakukan pula menganalisis potensi keunggulan lokal yang dapat dikembangkan menjadi program PBKL.

b.

c.

Melakukan perencanaan dan penyusunan program, dengan kegiatan : 1). Membentuk tim kerja tetap, dengan melibatkan warga sekolah, komite sekolah, alumni dll. (di luar Struktur Organisasi Sekolah) 2). Menyusun Uraian Tugas yang jelas untuk setiap Anggota/Kelompok Tim Kerja 3). Menyusun rencana kerja dan sasaran/target yang terukur dan jelas. 4). Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan selama 1 (satu) tahun pelajaran 5). Menyusun dan menganalisis daftar kebutuhan pemenuhan SNP (Standar Isi, Kompetensi Lulusan, Proses, Pendidik dan Tendik, Sarpras, Pengelolaan, Penilaian dan Pembiayaan) yang dilakukan oleh tim kerja, mengacu pada profil PBKL yang telah disiapkan oleh Direktorat yang mencakup: Komponen, Aspek, Indikator. 6). Menyusun dan menentukan skala prioritas pemenuhan kebutuhan SNP jangka panjang, menengah dan tahunan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a). Tim pengkajian mengidentifikasi sasaran yang ingin dicapai pada tiap Standar Nasional b). Tim pengkaji mengkonversikan rancangan program dengan profil PBKL Melaksanakan program PBKL, dengan cara : 1). Memberi tugas dan tanggungawab pelaksanaan program kepada setiap tim/koordinator setiap pencapaian Standar Nasional yang dibantu oleh beberapa asisten pelaksana 2). Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, LPMP, Perguruan Tinggi, pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola program


24-27


3).

d.

Melakukan kerjasama dengan sekolah PBKL terdekat atau sekolah yang sudah lebih baik pengelolaannya yang dilakukan antar penanggung jawab/antar koordinator/atau antar guru mata pelajaran 4). Melakukan berbagai kegiatan pendukung berupa workshop/IHT secara rutin yang melibatkan seluruh warga sekolah, sekurang-kurangnya 6 (tiga) bulan sekali, (b) workshop/IHT MGMP Sekolah secara rutin (Mingguan, 2 mingguan, Bulanan, dst.nya), (c) mengundang narasumber /fasilitator dari Dinas Provinsi/Kab/Kota/sekolah setempat, secara periodik sesuai kebutuhan, (d) memanfaatkan sarana TIK melalui website, email, chating yang tersedia untuk berkomunikasi, sharing informasi atau konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya : BSNP, Direktorat PSMA, atau Satuan Pendidikan Lainnya. Melakukan evaluasi dengan cara : 1). Mengadakan pertemuan dengan anggota Tim, secara rutin dan terjadwal sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran/target, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan permasalahan yang terjadi, maupun untuk mengidentifikasi perkembangan dan permasalahan program yang sudah maupun yang belum dilaksanakan 2). Menyusun evaluasi persentase keberhasilan tiap program 3). Mengidentifikasi saran dan masukan dari anggota Tim Kerja 4). Mencatat seluruh hasil pertemuan dalam bentuk kesepakatan dan berbagai komitmen yang telah disepakati dalam menyelesaikan kegiatan 5). Mengembangkan sistem reward kepada anggota Tim yang berprestasi dan punishment kepada anggota Tim yang tidak konsisten terhadap komitmen yang telah disepakati 6). Menyusun kegiatan tindak lanjut atas hasil identifikasi dan evaluasi keberhasilan maupun permasalahan


25-27


BAB IV PENUTUP 1.

Sebagai suatu sistem sekolah terdiri dari bagian-bagian yang berinteraksi dan bersinergi dalam menjalankan peran dan fungsinya guna mencapai tujuan pendidikan. Menurut Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, (2001:23) unsur-unsur kunci dari suatu sistem sosial sekolah adalah struktur, individu, budaya dan politik. Unsur-unsur tersebut berinteraksi dalam suatu proses transformasi input menjadi output dalam suatu lingkungan tertentu.

2.

Bila kita merujuk pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses implementasi PBKL di sekolah adalah adanya kerjasama yang baik antara ke-empat subsistem yang ada pada sekolah tersebut yaitu struktur, individu, budaya dan politik.

3.

Terdapat beberapa faktor yang menentukan dari keberhasilan implementasi PBKL di sekolah, antara lain : a. Kadar daya usaha yang gigih dari seluruh warga sekolah b. Kemampuan berorientasi kepala sekolah, guru dan karyawan c. Tema PBKL yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh peserta didik d. Pembinaan yang berkelanjutan dari Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi dan Direktorat e. Kerjasama dengan faktor eksternal sekolah f. Kredibilitas dan kewibawaan

4.

Selain itu harus dicermati apa yang di sampaikan Ronald Brandt dalam Educational Leadership (Maret, 1993) yaitu hampir semua usaha reformasi dalam pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode mengajar baru, akhirnya tergantung pada guru. Tanpa mereka menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar, tanpa mereka dapat mendorong siswanya untuk belajar sungguh-sungguh guna mencapai prestasi yang tinggi, maka segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai maksimal.

5.

Sebagai sebuah inovasi di bidang pendidikan, implementasi PBKL di sekolah akan memberikan berbagai manfaat baik untuk peserta didik, sekolah maupun pemerintah.

6.

Manfaat PBKL untuk peserta didik antara lain : a. Memberikan rasa percaya diri, hal ini dapat terjadi karena peserta didik akan memiliki kompetensi yang spesifik dan berbeda dengan kompetensi peserta didik dari sekolah lain b. Pengetahuan yang mendalam akan lingkungan sekitar sehingga akan memiliki keterampilan memecahkan masalah yang ada disekitar lingkungan c. Memahami nilai-nilai budaya daerah sehingga akan membentuk karakter yang baik pada setiap peserta didik, dll.

7.

Manfaat PBKL untuk sekolah diantaranya : a. Terciptanya kebersamaan pada warga sekolah karena memiliki komitmen yang sama untuk mengusung “Tema PBKL” b. Terbentuknya iklim dan budaya sekolah yang ukup baik c. Terwujudnya suasana belajar mengajar yang cukup kondusif d. Memiliki nilai jual kepada masyarakat, dll.


26-27


8.

Manfaat untuk pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah: a. Kecintaan terhadap daerah yang akan sekaligus berdampak mengurangi arus urbanisasi b. Mengurangi angka pengangguran, karena lulusan dari sekolah yang mengimplentasikan PBKL akan memiliki jiwa entrepreneurship yang cukup tinggi, dll.

9.

Memperhatikan manfaat-manfaat tersebut maka diharapkan implementasi PBKL di sekolah dapat berjalan dengan baik. Dokumen Konsep PBKL ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam upaya mewujudkan sekolah yang bermutu dengan cara implementasi PBKL. Selain itu penyusunan dokumen panduan ini dilakukan sebagai upaya memudahkan bagi semua pihak yang terkait untuk mengetahui dan mendalami konsep PBKL di sekolah.


27-27

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents