BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) telah dilaksanakan sejak tahun 2006, dimana pada tahun 2010 mengalami perubahan mendasarkan pada tahap perencanaan kegiatan. Perubahan tersebut lebih sebagai upaya untuk konsisten pada peraturan perundangan yang berlaku, sehingga proses perencanaan yang dibangun lebih kuat secara legal formal dengan tetap menekankan pada aspek partisipasi masyarakat secara nyata di setiap tahapannya. P2SPP merupakan upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis MAK Diskusi Kelompok Membahas Usulan Prioritas untuk Didanai P2SPP dengan partisipatif. P2SPP memiliki dua agenda besar, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Strategi dalam pencapaian kegiatan tersebut perlu rumusan baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten bahkan sampai pusat untuk merumuskan kebutuhan dan kebijakan yang sama. Kebutuhan tersebut mulai dari proses fasilitasi penyusunan/ review RPJMDes, penguatan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM), peningkatan kapasitas setrawan, kegiatan forum lintas pelaku yang terwadahi dalam Ruang Belajar Masyarakat (RBM) dan merumuskan beberapa panduan untuk kegiatan pengintegrasian. Adapun fokus kegiatan P2SPP TA 2010 adalah : 1) Memastikan preparasi pelaksanaan P2SPP TA 2010; 2) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal; 3) Penyiapan Integrasi tahun 2011, dengan memastikan keberadaan dan kelayakan RPJM Desa & RKP Desa sesuai Permendagri 66 Tahun 2007; 4) Realisasi strategi penyerapan dana APBN (BLM dan DOK) dan APBD (melalui DDUB) untuk masyarakat di lokasi program. Semua pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi yang intensif, guna memastikan sistem di lapang dapat berjalan sesuai dengan mekanisme keprogram. Kebijakan ini diambil dalam rangka untuk memastikan capaian maksimal sampai pada bulan Desember 2010.
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 1
B.
LINGKUP KEGIATAN Terdapat 5 agenda kegiatan P2SPP TA 2010, dengan klasifikasi sebagai berikut : 1.
2.
3.
Agenda Preparasi Pelaksanaan P2SPP 1.1
Penyusunan RKTL Nasional dan Kabupaten lokasi P2SPP TA 2010;
1.2
Penyusunan PTO Kabupaten lokasi P2SPP TA 2010;
1.3
Memastikan penyediaan DUB P2SPP pada DIPA;
1.4
Komitmen Kabupaten lokasi P2SPP TA 2010 melalui NPUB;
1.5
Penetapan Setrawan Kabupaten dan Kecamatan;
1.6
Sosialisasi P2SPP TA 2010 di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
TOT Tenaga Pelatih Masy. (TPM) Kab. Maros Sulawesi Selatan
Agenda Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Lokal 2.1
Pelatihan Setrawan Kecamatan dan Kabupaten.
2.2
Pelatihan KPMD, LPMD, BKAD, dan UPK;
2.3
Pelatihan Kades, Sekdes dan BPD;
Kegiatan P2SPP Sinkronisasi Usulan Kab. Maros Sulawesi Selatan
Agenda Fasilitasi Penyerapan BLM. Berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat open menu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didanai dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2SPP T.A. 2010.
4.
Agenda Kegiatan Integrasi 1.1
1.2
Perencanaan Pembangunan Desa a.
Penyusunan atau penyempurnaan RPJMDesa;
b.
Penyusunan RKP-Desa;
c.
Penguatan Musrenbang Desa.
Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa (Pemdes)
MAK P2SPP Kelompok Perempuan Kab. Natuna Kepulauan Kepri
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 2
1.3
1.4
a.
Pembentukan Perdes tentang RPJM Desa, APB Desa, dan Perdes, lainnya;
b.
LKPJ Desa.
Penyelarasan Perencanaan a.
Penguatan Musrenbang Kecamatan;
b.
Fasilitasi Penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrebang (Desa & Kecamatan);
c.
Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD;
d.
Penguatan Musrenbang Kabupaten.
Kegiatan P2SPP Musrenbangdes Desa Batin Kec. Bajubang
Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD a.
Fasilitasi Hearing DPRD;
b.
Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda).
Fokus kegiatan Integrasi pada tahun 2010 adalah pada tahap Perencanaan Pembangunan Desa, yaitu penyusunan dan pemnyempurnaan RPJM-Desa, penyusunan RKP-Desa, serta penguatan Musrenbang Desa sesuai Permendari 66 Tahun 2007.
5.
Agenda Kegiatan Tambahan Kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung kemandirian masyarakat, agar mampu meningkatkan posisi tawar dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini berupa penyediaan Ruang Belajar Masyarakat (RBM), yang akan memfasilitasi segala bentuk kebutuhan masyarakat terkait dengan informasi/akses/pelatihan tentang pembangunan partisipatif di daerahnya masing-masing, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan P2SPP Semiloka DPRD Kab. Batanghari Prov. Jambi Kegiatan RBM basis kecamatan akan ditindaklanjuti oleh para Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM). Kegiatan ini dilakukan secara sukarela tetapi mempunyai komitmen penuh terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan TPM menjadi agenda terpenting dalam pelaksanaan P2SPP dalam mendukung pengintegrasian program berbasis desa dan kecamatan.
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 3
Penekanan agenda kegiatan P2SPP TA 2010 lebih pada : agenda 1 sampai dengan 4, sedangkan agenda 5 akan lebih fokus ditanggani pada TA 2011.
C.
TUJUAN 1.
Tujuan Umum Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola PNPM-MP ke dalam sistem pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.
2.
D.
Tujuan Khusus 2.1 Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di tingkat desa; 2.2
Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dan penyusunan
2.3
Rencana Kerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang kecamatan;
2.4
Mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan penganggaran;
Musrenbang Integrasi P2SPP Kec. Sei Ambawang Kab. Kuburaya Kalbar
2.5
Meningkatkan manajemen pemerintahan desa;
2.6
Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama
2.7
pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
2.8
Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan, utamanya
2.9
aparatur Pemerintahan Desa.
SASARAN PROGRAM 1.
Meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat (KPMD), Kepala Desa, Pengurus BPD, dan Pengurus LPMD;
2.
Meningkatnya kapasitas BPD, LPMD, BKAD dan UPK;
3.
Meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah melaksanakan pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan partisipatif;
MAK P2SPP Kel. Camat Kab. Natuna Kep. Kepri Membahas Dukungan Rp. 500 Juta Per desa
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 4
E.
4.
Meningkatnya keselarasan Renja SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan;
5.
Meningkatnya peran mendorong pengintegrasian;
6.
Meningkatnya keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran;
7.
Meningkatnya keselarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan;
8.
Meningkatnya dukungan regulasi / Peraturan Daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif;
DPRD proses
Semiloka DPRD Merupakan Forum dalam Merumuskan Komitmen Antara Rakyat dengan DPRD
STRATEGI PELAKSANAAN 1.
Mendorong Efektivitas Pelaksanaan Regulasi (Peraturan) Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, dan berkaitan langsung maupun serta relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.
2.
Menyatukan dan Menguatkan Mekanisme Reguler Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan.
3.
Menegaskan Arah/Orientasi Aksi Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatan pengintegrasian memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasarannya. Dalam hal ini, terhadap : a.
Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk: Penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
b.
Masyarakat Sipil, diorientasikan untuk: Membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas.
c.
4.
Papan Informasi P2SPP Ds. Banua Hanyar Hulu Kec. Tapin Utara Kab. Tapin
Masyarakat Politik, diorientasikan untuk: Meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi.
Reorientasi Pelatihan Konsultan dan Fasilitator Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 5
Rancangaan pelatihan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap fasilitator sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian.
F.
RUJUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1.
Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
2.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
3.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor-PER Pelatihan Pendamping Lokal (PL) dalam Pembuatan Film Dokumenter Produk 66/PB/2005 tentang Unggulan Program PNPM MPd dan P2SPP Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.
Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa sesuai surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010;
5.
Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan sesuai surat Menteri Dalam Negeri nomor : 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010;
6.
Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Kegiatan Gotong Royong Kab. Ngada NTT merupakan dampak kebijakan yang berpihak pada masy sehingga rakyat dapat berperan setara
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN A.
KEGIATAN KEPROYEKAN 1.
Lokasi dan Alokasi P2SPP TA 2010 Lokasi P2SPP TA 2010 terdiri dari 9 lokasi lama Lab Site P2SPP TA 2009 dan 29 lokasi baru P2SPP TA 2010.
1.1
Lokasi dan Alokasi BLM P2SPP TA 2010 (Tabel 01) ALOKASI BLM APBN (DUB)
NO
PROVINSI
KABUPATEN
ALOKASI TAMBAHAN (1*)
ALOKASI AWAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Sumatera Selatan
APBD (DDUB) TOTAL BLM DARI APBN
PAGU
PENAMBAHAN
TOTAL BLM DARI APBD
Aceh Barat
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Langkat
3,500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
700,000,000
-
700,000,000
Karo Pesisir Selatan
3,500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
700,000,000
-
700,000,000
3,500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
700,000,000
-
700,000,000
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Agam Sijunjung
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Indragiri Hulu
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Natuna
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Ogan Hilir
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
3,500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
700,000,000
-
700,000,000
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
200,000,000
1,000,000,000
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
11
Jambi Bangka Belitung
12
Bengkulu
Batanghari Bangka Tengah Bengkulu Selatan
13
Lampung
Mesuji
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
14
Banten
Serang
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
200,000,000
1,000,000,000
15
Jawa Barat
Sumedang
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
200,000,000
1,000,000,000
16
Jawa Tengah
Boyolali
3,000,000,000
1,000,000,000
4,000,000,000
600,000,000
900,000,000
1,500,000,000
17
Jawa Tengah
Pemalang
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Jawa Tengah
Kebumen
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
D.I Yogyakarta
Gunung Kidul
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
18 19
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 7
APBN (DUB) NO
PROVINSI
APBN (DUB) ALOKASI TAMBAHAN (1*)
KABUPATEN ALOKASI AWAL
20 21 22
23
24
25
26 27
Jawa Timur
Jombang
Jawa Timur
Sampang
Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat
36
Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
37
Gorontalo
28 29 30 31 32 33 34 35
38
30
TOTAL BLM DARI APBN
PAGU
PENAMBAHAN
TOTAL BLM DARI APBD
3,500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
700,000,000
300,000,000
1,000,000,000
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Jembrana
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
200,000,000
1,000,000,000
Lombok Barat
3,500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
700,000,000
-
700,000,000
Lombok Tengah
3,500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
700,000,000
300,000,000
1,000,000,000
Ngada
3,500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
700,000,000
5,300,000,000
6,000,000,000
Nage Keo
3,500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
700,000,000
2,550,000,000
3,250,000,000
Kuburaya Kota Waringin Barat
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
200,000,000
1,000,000,000
Bulungan
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
200,000,000
1,000,000,000
Tapin Minahasa Utara
3,500,000,000
500,000,000
4,000,000,000
700,000,000
300,000,000
1,000,000,000
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
200,000,000
1,000,000,000
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Donggala
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Maros Polewali Mandar
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Kolaka
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
Gorontalo Maluku Tenggara
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
4,000,000,000
-
4,000,000,000
800,000,000
-
800,000,000
146,000,000,000
6,000,000,000
152,000,000,000
29,200,000,000
11,050,000,000
40,250,000,000
Minahasa
Maluku
APBD (DDUB)
38
Keterangan : : Lokasi P2SPP yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No : 414/0012/PMD tanggal 5 Januari 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Petunjuk Pelaksnaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010. : Lokasi yang tambahan yang ditetapkan berdasarkan Surat Dirjen PMD Depdagri No : 414.2/1409/PMD tanggal 31 Maret 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan P2SPP dan Penetapan Lokasi Tambahan P2SPP T.A. 2010. : Lokasi lama P2SPP T.A. 2010
(1*)
: Tambahan alokasi BLM dari APBN sesuai Lampiran 1 - perubahan alokasi BLM P2SPP T.A. 2010 pada surat Menteri Dalam Negeri perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana PNPM - MP melalui UB dan TP Lingkup Ditjen PMD Kemendagri T.A. 2010 untuk DOK RBM tanggal 27 Oktober 2010
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 8
Lokasi dan Alokasi DOK P2SPP TA 2010 (Tabel 02)
2.
ALOKASI DOK ALOKASI APBN NO
PROVINSI
KABUPATEN
TAMBAHAN (1*)
ALOKASI AWAL
TOTAL ALOKASI APBN
ALOKASI APBD
TOTAL REALISASI ALOKASI (APBN + APBD)
1
Nangroe Aceh Darussalam
Aceh Barat
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
2
Sumatera Utara
Langkat
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
3
Sumatera Utara
Karo
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
4
Sumatera Barat
Pesisir Selatan Kabupaten Agam Kabupaten Sijunjung
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
5 6
Sumatera Barat Sumatera Barat
7
Riau
Indragiri Hulu
250,000,000
-
250,000,000
8
Kepulauan Riau Sumatera Selatan
Natuna
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
Ogan Hilir
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
10
Jambi
Batanghari
200,000,000
50,000,000
250,000,000
-
200,000,000
11
Bangka Belitung
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
12
Bengkulu
Bangka Tengah Bengkulu Selatan
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
13
Lampung
Mesuji
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
14
Banten
Serang
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
15
Jawa Barat
Sumedang
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
16
Jawa Tengah
Boyolali
200,000,000
50,000,000
250,000,000
-
250,000,000
17
Jawa Tengah
Pemalang
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
Jawa Tengah
Kebumen
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
D.I Yogyakarta
Gunung Kidul
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
Jawa Timur
Jombang
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
Jawa Timur
Sampang
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
Jembrana
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
Lombok Barat
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
Lombok Tengah
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
Ngada
200,000,000
50,000,000
250,000,000
-
200,000,000
26
Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur
Nage Keo
200,000,000
50,000,000
250,000,000
-
200,000,000
27
Kalimantan Barat
Kuburaya
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
28
Kalimantan Tengah
Kota Waringin Barat
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
9
18 19 20 21 22 23 24 25
185,000,000
435,000,000
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 9
ALOKASI DOK NO
PROVINSI
ALOKASI APBN
KABUPATEN
TAMBAHAN (1*)
ALOKASI AWAL
TOTAL ALOKASI APBN
ALOKASI APBD
TOTAL REALISASI ALOKASI DOK (APBN + APBD)
-
250,000,000
30
Kalimantan Timur Kalimantan Selatan
31
Sulawesi Utara
Minahasa Utara
Sulawesi Utara
Minahasa
33
Sulawesi Tengah
Donggala
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
34
Sulawesi Selatan
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
35
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
36
Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
Maros Polewali Mandar Kolaka
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
37
Gorontalo
Gorontalo Maluku Tenggara
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
9,300,000,000
200,000,000
9,500,000,000
29
32
38
Maluku
Bulungan
250,000,000
-
250,000,000
Tapin
250,000,000
-
250,000,000
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000
30
38
750,000,000
935,000,000
1,000,000,000
10,285,000,000
Keterangan : : Lokasi P2SPP yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No : 414/0012/PMD tanggal 5 Januari 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Petunjuk Pelaksnaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010. : Lokasi yang tambahan yang ditetapkan berdasarkan Surat Dirjen PMD Depdagri No : 414.2/1409/PMD tanggal 31 Maret 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan P2SPP dan Penetapan Lokasi Tambahan P2SPP T.A. 2010. : Lokasi lama P2SPP T.A. 2010 (1*)
: Tambahan alokasi BLM dari APBN sesuai Lampiran 1 - perubahan alokasi BLM P2SPP T.A. 2010 pada surat Menteri Dalam Negeri perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana PNPM - MP melalui UB dan TP Lingkup Ditjen PMD Kemendagri T.A. 2010 untuk DOK RBM tanggal 27 Oktober 2010
Lokasi dan Alokasi DOK Tambahan Pelmas dan RBM (Tabel 03)
3. No
Provinsi
1 2
NAD Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
4 5 6 7 8 9 10 11
Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Jawa Barat
No
Provinsi
KABUPATEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Aceh Barat Langkat Karo Pesisir Selatan Sijunjung Agam Indragiri Hulu Batanghari Ogan Ilir Bengkulu Selatan Mesuji Bangka Tengah Natuna Sumedang Kabupaten
Pagu DOK RBM (Rp.) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Pagu DOK RBM (Rp)
Pagu DOK TAMBAHAN PELMAS (Rp.) 1,017,070,000 468,755,000 354,085,000 990,465,000 654,995,000 1,378,195,000 256,385,000 351,490,000 581,350,000 156,095,000 94,715,000 176,625,000 379,425,000 701,070,000
Pagu DOK Tambahan
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 10
Pelmas (Rp) 12
Jawa Tengah
13 14
Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur
15 16 17
Banten Bali Nusa Tenggara Barat
18
Nusa Tenggara Timur
19 20 21 22 23
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara
24 25 26 27 28 29
Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku 29 provinsi
4.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Boyolali Pemalang Kebumen Gunung Kidul Jombang Sampang Serang Jembrana Lombok Barat Lombok Tengah Ngada Nage Keo Kuburaya Kotawaringin Barat Tapin Bulungan Minahasa Utara Minahasa Donggala Maros Kolaka Gorontalo Polewali Mandar Maluku Tenggara 38 kabupaten
300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 11,400,000,000
610,385,000 444,210,000 1,183,225,000 466,250,000 573,995,000 562,280,000 991,885,000 156,095,000 246,305,000 344,275,000 368,125,000 454,730,000 442,515,000 359,655,000 497,355,000 361,710,000 436,215,000 634,295,000 505,900,000 337,900,000 677,870,000 469,515,000 553,540,000 188,575,000 19,427,525,000
Dukungan Teknis Untuk memfasilitasi semua kegiatan P2SPP T.A. 2010 di 38 kabupaten pada 29 provinsi sebagaimana tabel Lokasi dan Alokasi BLM / DOK TA 2010, terdapat beberapa jenis dukungan pendanaan dan personil, sebagai berikut : a. Dukungan Pendanaan a.1 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2SPP T.A. 2010
a.2
Bantuan yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat, melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK/UPKS ) di setiap kecamatan, dan direalisasikan dalam bentuk beragam kegiatan sesuai kebutuhan prioritas yang diusulkan masyarakat sejak dari tingkat desa, dan disepakati untuk didanai pada saat Musrenbang Irigasi Ds. Ware III Kab. Ngada NTB salah satu keg.Sarpras P2SPP Kabupaten. Jenis kegiatan yang didanai memiliki negative list (beberapa usulan kegiatan yang tidak dapat didanai), sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan peraturan daerah yang terkait. Dana Operasional Kegiatan (DOK) P2SPP T.A. 2010 Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 11
Dana yang dipergunakan untuk Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat pada P2SPP dengan ketentuan pencairan dan penggunaannya, sebagaimana surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemdagri nomor 900/3253/PMD tanggal 15 Juli 2010 tentang Petunjuk DOK P2SPP. Kegiatan Perencanaan yang didanai meliputi : 1)
Proses perencanaan di desa yang terdiri dari 2 jenis, yaitu : a) Jika Desa memiliki Desa, kegiatan dilakukan penyusunan Des;
belum RPJMmaka yang adalah RPJM-
b) Jika Desa yang Penguatan Integrasi dalam Rakor PNPM MPd Provinsi Palembang sudah memiliki RPJM-Desa, maka kegiatan yang dilakukan adalah Review RPJM-Des. 2)
Proses perencanaan di kecamatan, yaitu kegiatan review Musrenbang Kecamatan dan kegiatan lainnya yang mencakup proses perencanaan P2SPP di kecamatan;
3)
Proses perencanaan di kabupaten, yaitu kegiatan review Musrenbang Kabupaten dan kegiatan perencanaan lainnya di kabupaten.
Kegiatan Pelatihan Masyarakat yang didanai meliputi :
a.3
1)
Pelatihan Kades;
2)
Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3)
Pelatihan LPMD dan Sekdes;
4)
Pelatihan KPMD;
5)
Pelatihan Wakil masyarakat anggota Tim Penyusun RPJMDesa.
Audit RPJMDes & RKPDes Bersama Pelaku Muara Enim Palembang
DOK Tambahan Pelatihan Masyarakat (Pelmas) T.A. 2010 Untuk mendanai kegiatan pelatihan di tingkat kecamatan dan desa, guna meningkatkan kemandirian masyarakat, dengan rincian kegiatan antara lain : 1)
Penguatan Kader Teknik Desa;
2)
Lokakarya/Workshop Tempat Belajar Masyarakat (TBM) II; Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 12
3)
Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
4)
Pelatihan Pengintegrasian Manajemen Pemerintahan Desa (Pemdes);
5)
Pelatihan Rumusan Draft Panduan Teknis Musrenbang Pengintegrasian;
6)
Pelatihan Penataan Kelembagaan;
7)
Pelatihan Penguatan dan Pengembangan Kelompok;
8) a.4
Pelatihan Peningkatan Kualitas Masy. Jadi Embrio RBM di P2SPP
dan lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing lokasi.
DOK Ruang Belajar Masyarakat (RBM) T.A. 2010 Untuk mendanai kegiatan fasilitasi Ruang Belajar Masyarakat dengan rincian kegiatan, antara lain : 1)
Penyusunan modul-modul kabupaten;
2)
Pelatihan untuk Pelatih / ToT;
3)
Pelatihan Dasar;
4)
Penulisan, penerbitan gelar kapasitas pelaku;
5)
Pengembangan alat dan media kabupaten;
6)
Pelatihan lanjutan;
7)
Workshop evaluasi berkala pelaksanaan & hasil RBM;
8)
Penghargaan atas kinerja pelaku PNPM MP;
9)
Penanganan masalah melalui jalur hukum peradilan;
10) Pelatihan lanjutan II; 11) Dan lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing lokasi. b. Dukungan Personil Seorang Fasilitator Kabupaten Integrasi (faskab Integrasi) ditugaskan di setiap kabupaten lokasi P2SPP TA 2010. Faskab Integrasi memiliki tugas pokok mengawal dan memfasilitasi proses Integrasi di lokasi tugasnya dan mengkoordinir semua fasilitator
Penguatan Fasilitator dalam rangka memperkuat kapasitas & kompetensi
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 13
(Faskab/Faskeu/Fastekab dan FK/FT) dalam rangka proses pengintegrasian, serta fasilitasi program. Sebelum mobilisasi, Faskab Integrasi telah dibekali melalui Pelatihan Faskab Integrasi.
5.
Penggunaan Dana 5.1
No.
Progres Pencairan BLM P2SPP TA 2010 (Tabel 04)
PROVINSI
KABUPATEN
1 2
NAD Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Jawa Barat Jawa Tengah
13 14
DIY Jawa Timur
15 16 17
Banten Bali NTB
18
NTT
19
Kalimantan Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
20
Kalimantan Tengah
28
21 22 23
Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara
24 25 26 27 28 29 30
Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Total 29 Provinsi
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Aceh Barat Langkat Karo Pesisir Selatan Sijunjung Agam Indragiri Hulu Batanghari Ogan Ilir Bengkulu Selatan Mesuji Bangka Tengah Natuna Sumedang Boyolali Pemalang Kebumen Gunung Kidul Jombang Sampang Serang Jembrana Lombok Barat Lombok Tengah Ngada Nage Keo Kuburaya Kotawaringin Barat Tapin Bulungan Minahasa Utara Minahasa Donggala Maros Kolaka Gorontalo Polewali Mandar Maluku Tenggara 38 kabupaten
PENCAIRAN
PAGU
APBN
APBN 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
APBD 800,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 700,000,000 1,000,000,000 800,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 1,000,000,000 700,000,000 1,000,000,000 6,000,000,000 3,250,000,000 800,000,000
Rp 3,000,000,000 3,500,000,000 2,625,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000
% 75.00% 87.50% 65.63% 87.50% 100.00% 100.00% 100.00% 87.50% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.50% 100.00% 100.00% 100.00% 87.50% 87.50% 87.50% 87.50% 100.00%
APBD Rp 800,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 700,000,000 1,000,000,000 800,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 1,000,000,000 700,000,000 1,000,000,000 6,000,000,000 3,250,000,000 800,000,000
% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4,000,000,000
1,000,000,000
4,000,000,000
100.00%
1,000,000,000
100.00%
4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 1,000,000,000 800,000,000
4,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 2,863,840,150 3,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 71.60% 75.00% 100.00% 100.00%
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 1,000,000,000 800,000,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
152,000,000,000
40,250,000,000
139,488,840,150
91.77%
40,250,000,000
100.00%
KETERANGAN
11 Lokasi dengan penambahan alokasi BLM P2SPP dari APBN sebesar IDR 500 juta -
Terdapat 10 lokasi yang mendapat tambahan BLM & mengalokasikan kembali BLM tambahan tersebut sebesar IDR 500 juta pd DIPA luncuran 2011 krn tdk diperkenankan cair pada 2010, yaitu : 1) Sumut-Langkat & Karo; 2) Sumbar -Pessel; 3)Jambi - Batanghari;5)Jatim - Jombang; 6) NTB - Lombar & Lomteng; 7) NTT - Ngada & Nage Keo; 8) Kalsel - Tapin.
-
Khusus untuk BLM Tambahan di Kab Boyolali sudah dicairkan, namun belum disalurkan karena menunggu kepastian ijin dari Pusat untuk proses penyalurannya ke masyarakat.
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 14
-
Terdapat 11 kabupaten yang 25% BLM dari APBN belum cair, yaitu : 1) Kab. Aceh Barat - NAD; 2)KAb. Karo-Sumut; 3) Kab. Mesuji-Lampung; 4)Kab. Sumedang-Jabar; 5)Kab. Serang-Banten; 6)Kab. Gunung Kidul-DIY; 7)Kab. Kotawaringin Barat-Kalteng; 8)Kab.Bulungan-Kaltim; 9)Kab. Minahasa - Sulut; 10) Kab. Kolaka-Sultra; 11) Kab. Gorontalo-Gorontalo.
5.2
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Progres Pencairan DOK P2SPP TA 2010 (Tabel 05)
PROVINSI
ALOKASI DOK P2SPP TA 2010 (Rp)
KABUPATEN
Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Sumatera Selatan Jambi Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku
Aceh Barat Langkat Karo Pesisir Selatan Kabupaten Agam Kabupaten Sijunjung Indragiri Hulu Natuna Ogan Hilir Batanghari Bangka Tengah Bengkulu Selatan Mesuji Serang Sumedang Boyolali Pemalang Kebumen Gunung Kidul Jombang Sampang Jembrana Lombok Barat Lombok Tengah Ngada Nage Keo Kuburaya Kota Waringin Barat Bulungan Tapin Minahasa Utara Minahasa Donggala Maros Polewali Mandar Kolaka Gorontalo Maluku Tenggara 30
38
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 9,500,000,000
JUMLAH DOK YANG CAIR (Rp)
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 200,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 9,350,000,000
PRESENTASE PENCAIRAN DOK P2SPP TA 2010 (%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98.42
Keterangan : : 4 Lokasi P2SPP TA 2010 yang mengalami penambahan alokasi DOK P2SPP dari APBN, dimana 3 lokasi diantaranya belum mencairkan dana tersebut karena masih menunggu ijin dari Satker Pusat, terkait Non Objection Letter dari Bank Dunia.
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 15
5.3
Progres Pencairan DOK TAMBAHAN PELATIHAN MASYARAKAT TA 2010 (Tabel 06)
No.
Provinsi
1 2
NAD Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
Kabupaten
Pagu DOK (Rp.)
Pencairan DOK Tambahan Pelmas (Rp.)
1,017,070,000 468,755,000
Pencairan DOK Tambahan Pelmas (%)
1 2
Aceh Barat Langkat
0% 0%
3
Karo
354,085,000
-
0%
4
Pesisir Selatan
990,465,000
990,465,000
100%
5
Sijunjung
6
Agam
-
654,995,000
654,995,000
100%
1,378,195,000
1,378,195,000
100%
4
Riau
7
Indragiri Hulu
256,385,000
-
0%
5
Jambi
8
Batanghari
351,490,000
-
0%
6
Sumatera Selatan
9
Ogan Ilir
581,350,000
-
0%
7
Bengkulu
10
Bengkulu Selatan
156,095,000
-
0%
8
Lampung
11
Mesuji
94,715,000
94,715,000
100%
9
Bangka Belitung
12
Bangka Tengah
176,625,000
-
0%
10
Kepulauan Riau
13
Natuna
379,425,000
-
0%
11
Jawa Barat
14
Sumedang
701,070,000
-
0%
12
Jawa Tengah
15
Boyolali
610,385,000
610,385,000
100%
16
Pemalang
444,210,000
-
0%
1,183,225,000
17
Kebumen
13
Daerah Istimewa Yogyakarta
0%
18
Gunung Kidul
466,250,000
-
0%
14
Jawa Timur
19
Jombang
573,995,000
-
0%
20
Sampang
562,280,000
-
0%
15
Banten
21
Serang
991,885,000
-
0%
16
Bali
22
Jembrana
156,095,000
156,095,000
100%
17
Nusa Tenggara Barat
23
Lombok Barat
246,305,000
246,305,000
100%
24
Lombok Tengah
344,275,000
344,275,000
100%
25
Ngada
368,125,000
368,125,000
100%
26
Nage Keo
454,730,000
-
0%
27
Kuburaya
442,515,000
442,515,000
100%
Kalimantan Tengah
28
Kotawaringin Barat
359,655,000
Kalimantan Selatan
29
Tapin
497,355,000
-
0%
22
Kalimantan Timur
30
Bulungan
361,710,000
-
0%
23
Sulawesi Utara
31
Minahasa Utara
436,215,000
-
0%
32
Minahasa
634,295,000
-
0%
18
19 20 21
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
0%
24
Sulawesi Tengah
33
Donggala
505,900,000
-
0%
25
Sulawesi Selatan
34
Maros
337,900,000
-
0%
26
Sulawesi Tenggara
35
Kolaka
677,870,000
-
0%
27
Gorontalo
36
Gorontalo
469,515,000
-
0%
28
Sulawesi Barat
37
Polewali Mandar
553,540,000
-
0%
29
Maluku
38
Maluku Tenggara
188,575,000
-
0%
29 provinsi
38 kabupaten
19,427,525,000
5,286,070,000
27.21%
DOK Tambahan Pelmas sebesar Rp 14.141.455.000,00 (73%) di 33 kabupaten belum cair, karena DIPA atas dana tersebut baru terbit pada bulan Oktober 2010. Sehingga beberapa
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 16
lokasi belum sempat memfasilitasi masyarakat untuk pencairan dan realisasi dana dimaksud. 5.4 No.
Progres Pencairan DOK RUANG BELAJAR MASYARAKAT (RBM) TA 2010 (Tabel 07) Provinsi
1 2
Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Jawa Barat Jawa Tengah
13 14
Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur
15 16 17
Banten Bali Nusa Tenggara Barat
18
Nusa Tenggara Timur
19 20 21 22 23
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara
24 25 26 27 28 29
Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku 29 provinsi
KABUPATEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Aceh Barat Langkat Karo Pesisir Selatan Sijunjung Agam Indragiri Hulu Batanghari Ogan Ilir Bengkulu Selatan Mesuji Bangka Tengah Natuna Sumedang Boyolali Pemalang Kebumen Gunung Kidul Jombang Sampang Serang Jembrana Lombok Barat Lombok Tengah Ngada Nage Keo Kuburaya Kotawaringin Barat Tapin Bulungan Minahasa Utara Minahasa Donggala Maros Kolaka Gorontalo Polewali Mandar Maluku Tenggara 38 kabupaten
Pagu DOK (Rp.) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 11,400,000,000
Pencairan DOK RBM (Rp.)
300,000,000 300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
300,000,000
2,700,000,000
Pencairan DOK RBM (%) 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 23.68%
DOK RBM sebesar Rp 8.700.000.000,00 (76%) di 29 kabupaten belum cair, karena DIPA atas dana tersebut baru terbit pada bulan Oktober 2010. Sehingga beberapa lokasi belum sempat memfasilitasi masyarakat untuk pencairan dan realisasi dana dimaksud.
6.
Capaian / Hasil Akhir 6.1 Hasil pencapaian Preparasi P2SPP TA 2010 (Tabel 08)
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 17
Data Awal & Akhir Rencana Realisasi
Kegiatan Tahap Preparasi Penyusunan RKTL oleh Tim Kabupaten Penyusunan PTO oleh Tim Kabupaten
38 38
% Capaian 38 38
Keterangan
100 RKTL mayoritas disusun pada bulan Juni - Juli 2010 100 PTO disusun oleh masing-masing kabupaten sesuai kondisi lokalnya dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan P2SPP TA 2010 dan asistensi dari Pusat.
Penyiapan Tim dan Dana Daerah 1 Penyediaan DUB P2SPP pada DIPA (sesuai dokumen RKA Awal) 2 Penandatanganan NPUB oleh Bupati, Gubernur & Dirjen PMD-Kemdagri 3 Penetapan Setrawan Kabupaten 4 Penetapan Setrawan Kecamatan Sosialisasi P2SPP/Integrasi 1 Sosialisasi Kabupaten 2 Sosialisasi Kecamatan
38
38
100 12 kab mengalokasikan DDUB lebih besar daripada pagu yg sdh ditentukan
38
38
100 kendala penyelesaian NPUB adalah belum adanya tanda tangan Gubernur.
38 38
38 38
100 100 -
38 38
38 38
100 100 -
6.2 Kegiatan yang didanai BLM P2SPP TA 2010 Jenis-jenis kegiatan open menu yang diusulkan masyarakat dan didanai BLM P2SPP TA 2010 diberi kode kegiatan sebagai berikut : 1 2
PRAS-01 PRAS-02
: :
3
PRAS-03
:
4
PRAS-04
:
5 6
PRAS-05 PRAS-06
: :
7
PRAS-07
8 9
PRASPEND-01 EKO-01
: : :
10
EKO-02
11 12
EKO-03 PEND-01
: : :
13 14
PEND-02 PEND-03
: :
15
KES-01
:
16 17
KES-02 KES-03
: :
Prasarana Jalan, Perkerasan, jembatan, dll yang sejenis Prasarana terkait saluran air & dinding penahan tanah, misal : irigasi, turap, parit, gorong-gorong, dll yang sejenis Prasarana pendidikan, misal : pembangunan & rehab sekolah SD/TK, rehab / pembangunan gedung PAUD, dll Prasarana terkait kesehatan dan pengadaan air bersih, misal : sanitasi, sumur, MCK, dll yang sejenis Paket prasarana PRAS-01 + PRAS-02 Prasarana kesehatan,misal : pembangunan posyandu, poskesdes/polindes, dll Prasarana umum dan lingkungan, misal : tambatan perahu, pasar, dll Paket prasarana PRAS-03 + PEND-01 Ekonomi untuk Simpan Pinjam dana bantuan (usaha ekonomi & rumah tangga) khusus untuk kelompok perempuan Ekonomi terkait menambahan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dan sejenisnya Pendidikan terkait dengan pengadaan sarana pendidikan, misal : pengadaan media belajar, mebelair, kelengkapan laboratorium,dll Pendidikan terkait dengan penyuluhan / kampanye bidang pendidikan, dll Pendidikan terkait dengan penambahan dana untuk siswa & guru, misal : honor guru, bea siswa, bantuan transport siswa,dll Kesehatan terkait dengan pengadaan sarana penunjang bid kesehatan, misal kelengkapan pos kesehatan, polindes, posyandu, dll Kesehatan terkait dengan penyuluhan kesehatan Kesehatan terkait dengan penambahan dana untuk bidan, kader posyandu, transport ibu hamil resiko tinggi, PMT (pemberian Makanan Tambahan) dll
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 18
18
SOSBUD-01
:
19
SOSBUD-02
:
20 21
SOSBUD-03 LTRK
: :
22 23
TTG TRANS
: :
Sosial budaya terkait prasarana & sarana belajar, misal sanggar belajar, perpustakaan Sosial budaya terkait dengan beragam pelatihan & bentuk peningkatan kapasitas, misal : pelatihan menjahit, pelatihan membuat ukiran, dll Bidang sosial berupa bantuan perbaikan rumah yang tidak layak huni Listrik masuk desa , berupa pembangunan instalasi pembangkit/penyalur listrik Teknologi Tepat Guna, misal : sarana pengolahan sampah organik, Transportasi lingkungan (darat & air)
6.3 Rekapitulasi Nasional Jenis Kegiatan yang didanai BLM P2SPP TA 2010 (Tabel 09)
6.4 Grafik Komposisi Jenis Kegiatan yang Didanai BLM P2SPP TA 2010 (Grafik 01)
Hasil kegiatan Perencanaan yang didanai DOK P2SPP TA 2010 3.1.
Untuk Desa yang belum memiliki RPJM Desa (Tabel 10)
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 19
6.5 Desa yang Sudah Memiliki RPJM Desa (Tabel I)
%
Data Awal & Akhir
Kegiatan
Rencana
Keterangan
Realisasi
Realisasi
Pelaksanaan Musrenbang Desa (Review RPJM Desa) b. Desa yang sudah memiliki RPJM Desa 1 Pembentukan & penetapan Tim Penyusun RPJM Desa yang akan melakukan review di desa yang sudah memiliki RPJM Desa 2 Pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa (idem point B.1.12.5)
2,507
2,495
99.52
2,507
2,014
80.34
2,507
1,814
72.36
2,507
1,790
71.40
2,507
1,790
2,507
1,614
64.38
2,507
1,625
64.82
2,507
1,438
57.36
2,507
1,551
61.87
3 Review Hasil MMDD/Pengalian Gagasan tahun sebelumnya (jika ada) 4 Review RPJM Desa yang sudah ada sebelumnya 5 Perumusan rancangan RPJM Desa (jika terdapat revisi/penyempurnaan) 6 Pembahasan rancangan RPJM Desa (jika terdapat revisi/penyempurnaan) 7 Penetapan RPJM Desa melalui Perdes (jika belum sahkan melalui Perdes) 8 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) 9 Penetapan RKP Desa melalui SK Kades
Beberapa lokasi belum melakukan up date data tentang 71.40 status kegiatan ini
6.6 Desa yang belum memiliki RPJM Desa (Tabel II)
Kegiatan
%
Data Awal & Akhir Rencana
Realisasi
Keterangan
Realisasi
Pelaksanaan Musrenbang Desa (Penyusunan) a. Desa yang belum memiliki RPJM Desa 1 Pembentukan & penetapan Tim Penyusun RPJM Desa 2 Pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa (idem point B.1.12.5)
2845 2845
2845 2845
100 100
3 Review Hasil MMDD/Pengalian Gagasan tahun sebelumnya (jika ada) 4 Pengkajian Keadaan Desa (PKD) 5 Perumusan rancangan RPJM Desa
2845 2845 2845
1969 1867 1327
69 Beberapa lokasi 66 belum melakukan 47 update laporan
6 Pembahasan rancangan RPJM Desa
2845
1455
51
7 Penetapan RPJM Desa melalui Perdes
2845
1405
tentang progres pelaksanaan 49 Musrenbang Desa ini
8 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
2845
1327
47
9 Penetapan RKP Desa melalui SK Kades
2845
1327
47
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 20
B.
PENINGKATAN KAPASITAS Terdapat beberapa jenis peningkatan kapasitas di P2SPP sebagaimana dijelaskan pada ruang lingkup kegiatan, yang pencapaiannya di tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1.
Peningkatan Kapasitas Setrawan Setrawan adalah kader pegawai negeri sipil di provinsi, kabupaten dan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk menggerakkan perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,serta mendampingi masyarakat khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. Tabel 13. Hasil Pelatihan Setrawan Kabupaten dan Kecamatan pada P2SPP TA 2010 NO
KABUPATEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Aceh Barat Langkat Karo Agam Pesisir Selatan Sijunjung Ogan Ilir Bengkulu Selatan Batanghari Indragiri Hulu Natuna Bangka Tengah Mesuji Serang Sumedang Kebumen Boyolali Pemalang Gunung Kidul Jombang Sampang Jembrana Lombok Barat Lombak Tengah Ngada Nagekeo Kubu Raya Tapin Kotawaringin Barat Bulungan Maros Polewali Mandar Donggala Kolaka Gorontalo Minahasa Utara Minahasa Maluku Tenggara Total
TOTAL PESERTA
SETRAWAN KABUPATEN PEREM LAKITOTAL PUAN LAKI
SETRAWAN KECAMATAN PEREM LAKITOTAL PUAN LAKI
18 29 15 37 30 21 18 30 15 20 37 16 13 35 33 59 22 21 25 46 20 12 15 16 32 22 17
6 7 5 5 6 5 2 4 7 6 13 4 6 9 7 7 1 7 7 4 6 2 5 4 5 8 6
3 5 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2
3 2 4 3 6 4 1 4 6 5 12 4 6 6 6 6 1 6 7 5 1 4 2 4 8 4
12 22 10 32 24 16 16 26 8 14 24 12 7 26 26 52 21 14 18 42 14 10 10 12 27 14 11
1 1 2 8 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 7 5 2 4 2 4 2 5 -
11 21 8 24 21 14 14 17 8 11 23 9 6 24 24 45 16 14 16 10 8 6 10 22 14 11
11 26 20 22 20 23 23 17
5 6 7 6 4 5 6 7
2 1 1 3 1
5 4 6 5 4 5 3 6
6 20 13 16 16 18 17 10
1 1 1 1 1 6 2
5 20 12 15 15 17 11 8
16 852
4 204
38
4 162
12 648
2 80
10 520
TANGGAL SK SETRAWAN 1/9/2010 17/05/2010 7/10/2010 24/09/2010 20/07/2010 14/07/2010 24/09/2010 22/01/2010 12/11/2010 27/09/2010 1/9/2010 23/07/2010 2/6/2010 1/2/2010 16/07/2010 16/09/2010 2/8/2010 23/08/2010 20/10/2010 1/3/2010 12/10/2010 21/04/2010 21/06/2010 2/3/2010 25/01/2010 21/04/2010 11/8/2010 22/07/10 Juli 2010 21/07/10 17/06/10 13/07/10 15/02/10 25/08/10 19/07/10 20/07/10 26/07/2010 3/8/2010
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 21
Keterangan : Kab. Minahasa yang merupakan lokasi baru, telah melakukan pelatihan Setrawan Kabupaten & Kecamatan sebelum Faskab Intgerasi bertugas di lapangan, bahkan sebelum SK Setrawan diterbitkan. Kab. Tapin merupakan lokasi lama yang melakukan Pelatihan Setrawan Kabupaten dan Kecamatan secara mandiri, dengan Panduan Pelatihan yang disusun secara mandiri.
2.
Peningkatan kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Pemdes) Tabel 14. Hasil Pelaksanan Pelatihan Masyarakat dan Pemdes Kegiatan
Data Awal & Akhir Rencana Realisasi
% Realisasi
Keterangan
Pelatihan Pelaku Masyarakat & Pemdes 1 Pelaksanaan Pelatihan Kepala Desa 2 Pelaksanaan Pelatihan BPD 3 Pelaksanaan Pelatihan Sekdes & LPM Desa 4 Pelaksanaan Pelatihan KPMD 5 Pelaksanaan Pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa
C.
38 38
36 36
95 ka b. Aga m bel um 95 mel a porka n progres
38 38
36 36
95 Mi na ha s a ba ru 95
38
36
95 pa da 20 Des 2010
kegi a ta n terba ru & ka b menca i rka n DOK P2SPP
KEGIATAN KHUSUS Terdapat beberapa kegiatan khusus antara lain :
1.
Lokakarya SKPD Terdapat 32 Lokasi P2SPP TA 2010 telah melaksanakan Semiloka SKPD, yang dimaksudkan untuk mensinergikan usulan masyarakat dengan agenda kegiatan setiap SKPD, serta melakukan komitmen dengan SKPD terkait. Terdapat 6 kabupaten yang belum melaksanakan kegiatan ini di tahun 2010 sebagaimana Pencapaian Kegiatan Khusus pada Tabel 15.
2.
Bupati Membuka Kegiatan Pameran Dan Semiloka salah satu agenda kegiatan P2SPP
Semiloka DPRD Terdapat 31 Lokasi P2SPP TA 2010 telah melaksanakan Semiloka DPRD, yang dimaksudkan untuk mensinergikan usulan masyarakat dengan agenda kegiatan yang telah dirancang DPRD berdasarkan hasil “Jaring Asmara”, serta melakukan komitmen dengan DPRD terkait. Terdapat 7 kabupaten yang belum melaksanakan kegiatan ini di tahun 2010 sebagaimana Pencapaian Kegiatan Khusus pada Tabel 15.
3.
Hearing DPRD Hearing DPR D dimaksudkan sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat kepada para wakilnya di DPRD. Terdapat 15 kabupaten yang telah melaksanaan kegiatan sebagaimana Pencapaian Kegiatan Khusus pada Tabel 15.
Kegiatan P2SPPpada Semiloka SKPD Kab. Gorontalo
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 22
4.
Penyusunan Regulasi Terdapat 5 kabupaten yang telah menghasilkan regulasi, antara lain : a.
Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau : Perda Pembangunan Partisipatif;
b.
Kab. Mesuji Prov. Lampung : Perbup Pembangunan Partisipatif;
c.
Kab. Serang Prov. Banten : Perbup No 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Partisipatif;
d.
Kab. Sampang Prov. Jawa Timur : Perbup No. 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pembangunan Partisipatif;
e.
Kab. Ngada Prov NTT : 1) Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Urusan Kabupaten, 2) Perda No.13 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.
Tabel 15. Pencapaian Kegiatan Khusus NO
PROVINSI
KABUPATEN
SEMILOKA SKPD
SEMILOKA DPRD
HEARING DPRD
belum
belum
belum
1
Nangroe Aceh Darussalam
Aceh Barat
2
Sumatera Utara
Langkat
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
3
Sumatera Utara
Karo
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
4
Sumatera Barat
Pesisir Selatan
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
5
Sumatera Barat
Agam
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
6
Sumatera Barat
Sijunjung
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
7
Riau
Indragiri Hulu
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
8
Kepulauan Riau
Natuna
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
9
Sumatera Selatan
Ogan Hilir
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
10
Jambi
Batanghari
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
11
Bangka Belitung
Bangka Tengah
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
12
Bengkulu
Bengkulu Selatan
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
13
Lampung
Mesuji
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
14
Banten
Serang
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
15
Jawa Barat
Sumedang
sudah realisasi
belum
sudah realisasi
16
Jawa Tengah
Boyolali
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
17
Jawa Tengah
Pemalang
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
18
Jawa Tengah
Kebumen
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
19
D.I Yogyakarta
Gunung Kidul
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
20
Jawa Timur
Jombang
sudah realisasi
belum
belum
21
Jawa Timur
Sampang
belum
sudah realisasi
belum
22
Bali
Jembrana
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
23
Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
24
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur
Lombok Tengah
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
Ngada
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
Nage Keo
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
25 26
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 23
27
Kalimantan Barat
Kuburaya
belum
belum
belum
28
Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat
belum
belum
belum
29
Kalimantan Timur
Bulungan
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
30
Kalimantan Selatan
Tapin
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
31
Sulawesi Utara
Minahasa Utara
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
32
Sulawesi Utara
Minahasa
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
33
Sulawesi Tengah
Donggala
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
34
Sulawesi Selatan
Maros
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
35
Sulawesi Barat
Polewali Mandar
sudah realisasi
sudah realisasi
belum
36
Sulawesi Tenggara
Kolaka
belum
belum
belum
37
Gorontalo
Gorontalo
sudah realisasi
sudah realisasi
sudah realisasi
38
Maluku
Maluku Tenggara
belum
belum
belum
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 24
BAB III PENGENDALIAN DAN KINERJA PELAKSANAAN A.
PEMANTAUAN DAN SUPERVISI Tujuan Pemantauan dan Supervisi kegiatan P2SPP yaitu : a) Memastikan progres kegiatan P2SPP TA 2010 dan merumuskan strategi pemecahan masalah dari kendala yang dihadapi di lapangan; b) Memastikan adanya proses fasilitasi kegiatan manajemen pemerintah desa dan merumuskan strategi kendala yang dihadapi; c) Memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan pengintegrasian dan dukungan regulasi pendukung pengitegrasian serta; d) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan P2SPP dan perencanaan pengintegrasian. Pemantauan dan supervisi kegiatan kegiatan P2SPP TA 2010 dilakukan dengan mempertimbangkan laporan rutin 2 mingguan serta informasi lainnya yang krusial. Kegiatan dimaksud secara umum memiliki agenda sebagai berikut :
1.
Penguatan dan supervisi preparasi program, terutama untuk Lokasi Baru P2SPP TA 2010;
2.
Memastikan dan penguatan pelaksanaan peningkatan kapasitas, antara lain : Pelatihan Setrawan terutama untuk lokasi baru, serta Pelatihan Masyarakat dan Pemdes di beberapa lokasi yang pendampingannya masih lemah;
3.
Memastikan dan penguatan pelaksanaan Integrasi, antara lain : proses fasilitasi Model Fokus Group (FGD) untuk mempertajam pemahaman pengintegrasian di lokasi penyusunan RPJM P2SPP Desa, serta proses integrasi program di kecamatan dan kabupaten;
4.
Memastikan dan mensupervisi dukungan teknis pada aspek pendanaan, antara lain terkait dengan pencairan serta realisasi BLM/DOK, terutama di beberapa lokasi yang progresnya kurang baik atau terlalu cepat mengakses BLM/DOK tersebut;
5.
Memastikan dan mensupervisi dukungan teknis pada aspek personil (kinerja Faskab Integrasi), khususnya pada lokasi-lokasi dengan kinerja Faskab Integrasi yang masih kurang.
Supervisi di lapang dilakukan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut : a) Melakukan kunjungan langsung ke desa dan kecamatan; b) Diskusi mendalam dengan para pelaku di lapang dan para pengambil keputusan; c) Mengupayakan adanya second opinion dari data sekunder laporan serta; d) Analisis kritis dan reflektif dalam menemukan pokok-pokok temuan, simpulan dan rekomendasi. Alat kendali kegiatan tersebut adalah kartu pengendali dan metode pendukung lainnya, yang sesuai dengan kondisi lapang. Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 25
B.
PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH Pengaduan dan penanganan masalah dalam program P2SPP TA 2010 yang dilakukan melalui : 1) Kotak Pengaduan; 2) Penyampaian langsung kepada Fasilitator masih relatif sedikit. Pengaduan lebih banyak berisikan tentang proses pengintegrasian yang masih belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di lapangan, misalnya : 1) proses perencanaan di tingkat kabupaten yang masih kental dengan ego sektoral SKPD, hingga sulit untuk mengadopsi dokumen RPJMDes dan RKPDes; 2) peran setrawan yang masih kurang maksimal; 3) pemahaman fasilitator yang masih minim terhadap proses pengintegrasian. Penanganan dan penyelesaian masalah di lapangan terkait dengan kendala proses pengintegrasian lebih banyak diselesaikan di tingkat kabupaten, melalui koordinasi, pemberlakuan komitmen, hearing DPRD, audiensi Bupati, serta advokasi/mediasi kepada para pengambil kebijakan. Belajar Mengaudt RPJMDes, RKPDes dan APBDes dlm penyelesaian masalah Basis Upaya untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di waktu yang akan datang adalah dengan penyusunan regulasi yang dapat mengikat semua pihak agar sepakat dan tunduk pada komitmen dan ketetapan bersama, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Pihak Pengelola program di Pusat memberikan dukungan berupa penetapan beberapa panduan dan ketentuan umum program lainnya.
C.
PENGAWASAN DAN AUDIT KEUANGAN Kegiatan pengawasan dan audit keuangan P2SPP TA 2010 dilakukan dengan cara : a) Melakukan validasi laporan rutin 2 mingguan yang disusun oleh Faskab Integrasi; b) Kunjungan Langsung di lokasi sampel; c) Di jajaran konsultan, dari tingkat Pusat (NMC) mendorong Korprov lokasi program melalui para spesialis di provinsi untuk melakukan pengawasan dan audit
Kegitan Studi Lapang/Studi Banding di lokasi P2SPP melihat Bio Gas/Energi alternatif untuk kelompok RTM
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 26
keuangan. Keunikan pengawasan dan audit P2SPP adalah selain pada aspek keuangan terkait BLM dan DOK program, juga aspek pengintegrasian itu sendiri. Kegiatan pengawasan dan audit pengintegrasian di tahun 2010 terutama dalam proses penyusunan RPJMDes dan RKPdes. Kegiatan ini dilakukan dengan instrumen indikator evaluasi RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana lampiran Juknis Perencanaan Pembangunan Desa. Kegiatan audit ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan langsung di lapangan. Umpan balik hasil audit dilakukan secara langsung kepada masyarakat, fasilitator, Pemda dan Korprov. Kegiatan yang sama dilakukan juga dalam pelatihan kapasitas masyarakat yang didanai DOK P2SPP TA 2010 dan dukungan pendanaan lainnya.
D.
EVALUASI CAPAIAN PROGRAM Indikator evaluasi pencapaian P2SPP telah dirumuskan dalam Key Performance Indicators (KPI), yang terdiri dari 20 Indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan P2SPP TA 2010. Pada pelaksanaan program di tahun 2010 hanya ada 5 indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, sesuai dengan progres tahapan kegiatan P2SPP yang sedang dilaksanakan. Hasil pengukuran KPI tersebut adalah sebagaimana tabel dibawah ini
Lingkaran “Gotong Royong” mengembangkan kerja sama antar desa dalam pengintegrasian usulan di lokasi P2SPP
Tabel 12. Pencapaian Pelaksanaan P2SPP TA 2010 berdasarkan KPI Indikator Kunci
No
Uraian
Target
Basis Data
Realisasi Data
Prosentase
Hasil
38
33
86.84%
Mencapai target
38
22
57.89%
Tidak mencapai target
Pelaku 1
2
Keberadaan Setrawan Kabupaten
Keberadaan Setrawan Kecamatan
Setiap kabupaten lokasi P2SPP menetapkan empat orang Setrawan Kabupaten, yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Bupati.
80% dari jumlah kabupaten lokasi P2SPP menetapkan empat orang Setrawan Kabupaten dan dua orang Setrawan Kecamatan di setiap kecamatan dengan surat penetapan Bupati.
Setiap kabupaten lokasi P2SPP menetapkan dua orang Setrawan Kecamatan di setiap kecamatan, yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Bupati.
80% dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten lokasi P2SPP memiliki dua orang Setrawan Kecamatan di setiap kecamatan dan ditetapkan dengan surat penetapan Bupati.
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 27
No
Indikator Kunci
Dana 3 Dana Urusan Bersama (DUB)
Uraian
Setiap pemerintah kabupaten lokasi P2SPP menyediakan DUB untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2SPP sesuai ketentuan.
Target
80% kabupaten lokasi P2SPP menyediakan DUB sesuai kesepakatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Basis Data
Realisasi Data
Prosentase
Hasil
38
38
100.00%
Mencapai target
523
523
100.00%
Mencapai target
38
38
100.00%
Mencapai target
Kelembagaan Masyarakat 4
BKAD
Terbentuk BKAD di setiap kecamatan di kabupaten lokasi P2SPP
80% kecamatan di kabupaten lokasi P2SPP telah memiliki BKAD.
Output - material / dokumen resmi & kebijakan di daerah 5
PTO Kabupaten
Setiap kabupaten memiliki PTO P2SPP yang ditetapkan dengan surat penetapan Bupati
80% kabupaten partisipan P2SPP memiliki PTO P2SPP yang ditetapkan dengan Surat Penetapan oleh Bupati
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 28
BAB IV ASPEK – ASPEK PENTING A.
FAKTOR HAMBATAN 1.
2.
Faktor Hambatan Eksternal a.
Keterlambatan penetapan pagu anggaran P2SPP secara nasional sangat mempersulit Satker di daerah untuk mengkoordinasikan ketersediaan dukungan pendanaan P2SPP TA 2010 (DDUB, PAP dan pendanaan alternatif lainnya);
b.
Kebijakan penyediaan dana dalam DIPA TP PNPM – MPd T.A. 2010, dimana Pelatihan Setrawan P2SPP Kabupaten/Kecamatan didanai dengan memanfaatkan dana Pelatihan PjOK PNPMMPd, sehingga hanya bisa diterapkan pada kecamatan di lokasi P2SPP TA 2010 yang overlapping dengan kecamatan lokasi PNPM-MPd (regular). Hal ini menimbulkan beberapa hambatan, antara lain: a) Pelatihan Setrawan Kabupaten/ Kecamatan tidak dapat dilaksanakan secara Limbah Kayu menjadi barang berharga salah satu produk binaan UPK di berjenjang, yang lokasi P2SPP berdampak pada kebutuhan fasilitator menjadi beban tim dari Pusat, sementara jumlah tim Pusat yang menanggani P2SPP hanya terbatas; b) Beberapa kabupaten lokasi P2SPP TA 2010 dengan jumlah kecamatan non PNPM- MPd lebih banyak daripada kecamatan lokasi PNPM-MPd menjadi terkendala pada aspek pendanaan;
c.
Munculnya DIPA Revisi dan DDUB yang pada DIPA Anggaran Perubahan di beberapa Pemda, yang mempengaruhi keterlambatan proses penyerapan dana di lapangan.
d.
Adanya beragam pemahaman tentang fasilitasi Kelurahan agar dapat ikut berproses sebagaimana desa pada P2SPP TA 2010. Pada akhirnya Satker Pusat membuat kebijakan bahwa Kelurahan layak untuk difasilitasi dengan pemahaman bahwa prosedur dan mekanisme penyaluran usulan dan aspirasi masyarakat kelurahan (yang merupakan kepanjangan dari kabupaten), menjadi kebijakan Daerah masing-masing, dengan memperhatikan peraturan dan perundangan-undangan yang sudah ada.
Faktor Hambatan Internal a.
Adanya tim work di Kabupaten dan Provinsi yang belum menjadi satu kesatuan Tim Kerja Pengintegrasian sehingga koordinasi kegiatan menjadi sulit;
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 29
b.
Adanya pelaku program di daerah/lapangan yang masih menganggap P2SPP merupakan beban tambahan bukan merupakan metode pemecahan pelaksanaan program dalam rangka pengintegrasian;
c.
Minimnya kemampuan tenaga fasilitasi yang sudah menguasai rumusan RPJMDes dan RKPDes, dimana manajemen pemerintahan desa mempengaruhi tingkat capaian penyusunan draft RPJMDes dan RKPDes;
d.
Adanya bias pemahaman P2SPP, yaitu program hanya dipahami sebagai peluang pendanaan usulan masyarakat, dan masih belum dipahami sebagai proses pembelajaran kepada masyarakat dan aparat, tentang mekanisme untuk masyarakat mengakses sumber daya melalui jalur sesuai peraturan dan perundangan yang ada;
e.
Mekanisme pelaporan pengintegrasian di lokasi P2SPP pada P2SPP TA 2010 masih sangat konservatif dan belum didukung oleh aplikasi system manajemen data dan informasi yang baik di tingkat pusat maupun di daerah/lapangan. Hal ini menjadi permasalahan dalam validasi data;
f.
Kendali pengelolaaan dan pelaporan kegiatan, serta keuangan di kecamatan non PNPM – MPd sangat kurang, karena ketiadaan Fasilitator Kecamatan (FK/FT) di lokasi tersebut.
Saling membantu pendekatan pembangunan & keprograman
B.
FAKTOR PENDUKUNG 1.
Secara khusus program PNPM MPd telah mempersiapkan kelembagaan dan pelaku yang mampu menggerakan pengintegrasian (BKAD, PL, KPMD), persiapan sosial pengintegrasian tahun 2011, dukungan kebijakan, pendanaan dan langkahlangkah kegiatan nyata yang telah dilaksanakan di lapang;
2.
Adanya kecenderungan revitalisasi dalam penataan kelembagaan lokal yang
Mengembangkan Kearifan Lokal dalam Pendekatan Pembangunan Sarpras di lokasi P2SPP
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 30
mendorong penguatan pembangunan;
C.
dan
pengembangan
berdasarkan
potensi
rakyat
dalam
3.
Adanya fasilitasi dokumen RPJMDes oleh Tim 11 di tingkat desa, yang merupakan proses keterbukaan manajemen pemerintahan desa (Pemdes). Kegiatan ini juga mengarah pada fasilitasi penyusunan APBDes, yang diharapkan ke depannya akan menciptakan keterbukaan dan akutanbilitas;
4.
Dukungan SKPD dan DPRD untuk menyelaraskan perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif oleh masyarakat yang diproses melalui Musrenbang. Hal ini telah menjadi isu krusial di semua kabupaten lokasi P2SPP TA 2010;
5.
Adanya kesadaran Pemerintah Kabupaten untuk menerapkan keterbukaan dalam menjalankan kegiatan pembangunan di daerah, dengan melibatkan publik pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (swakelola) pembangunan.
ISU – ISU STRATEGIS Isu strategis P2SPP TA 2010 merupakan isu yang dapat dikembangkan pada kegiatan yang akan datang. Rumusan isu diharap dalam direalisasi dalam bentuk tindakan atau program kerja ke depan. Adapun isu-isu strategis yang perlu mendapat respon antara lain : 1.
Kegiatan pengintegrasian telah mengantarkan proses aspirasi dan pemahaman akan perlunya melakukan advokasi kepada para pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan partisipatif, sehingga kegiatan Hearing dengan DPRD dan audiensi masyarakat dengan Bupati sangat berpeluang dan memungkinkan dilakukan oleh masyarakat sendiri;
2.
Penyusunan rancangan Perbup/Perda pembangunan partisipatif mendapat momentum dengan keharusan setiap kabupaten lokasi P2SPP TA 2010 menyusun PTO P2SPP untuk kabupaten masing-masing. Dimana PTO P2SPP kabupaten tersebut dapat menjadi cikal bakal produk peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan partisipatif;
3.
P2SPP TA 2010 telah mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada Salah Satu Format Mekanisme Hearing DPRD Ketua & Ketua Komisi Hadir mekanisme regular di Semua menjadi kegiatan “Menggerakan Posisi Tawar Rakyat” di lokasi P2SPP daerah. Tuntutan ini ternyata telah meningkatkan posisi tawar masyarakat;
4.
Keberadaan P2SPP telah mendorong munculnya pemikiran transformatif sehingga memungkinkan perlu dibuatkan kanal-kanal aspirasi. Hal ini membuka peluang Ruang Belajar Masyarakat (RBM) menjadi salah satu alternatif untuk menyatupadukan kelompok lintas pelaku;
5.
Keberadaan Pengintegrasian dalam mekanisme Musrenbang Reguler yang dikembangkan P2SPP selama ini pada tahun 2011 akan menjadi menjadi kebijakan di PNPM MPd tahun Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 31
2011 dengan perencanaan berbasis RPJMDes dan RKP pola (Integrasi, Optimalisasi dan Pola Khusus); 6.
Proses fasilitasi pengintegrasian di lapangan ternyata telah mengantar adanya tuntutan atau bahkan kesadaran politisi dalam merumuskan adanya Perda partisipatif, dan manajemen anggaran berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi peluang program untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat;
7.
Adanya dukungan kebijakan nasional dan lokal dalam rumusan “Satu Perencanaan Untuk Semua” seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 yaitu “Satu Desa Satu Perencanaan”.
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 32
BAB V PENUTUP A.
KESIMPULAN Pelaksanaan P2SPP dengan berbagai kendala dan dinamika yang dialami di lapangan, tetapi program ini telah mampu mengembangkan sistem pengintegrasian program dan mengembangkan keterbukaan manajemen pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten.
B.
REKOMENDASI 1.
Pelatihan Setrawan hendaknya dipahami sebagai pelatihan yang berjenjang, dimana dari tingkat Pusat harus ada Tim Master Trainer yang jumlahnya mencukupi, minimal sejumlah lokasi program dengan anggota tim mayoritas berasal dari PNS, bukan konsultan, mengingat secara psikologis untuk melatih PNS sebaiknya Trainer dari PNS, agar lebih didengar & diperhatikan oleh peserta.
2.
Anggaran Pelatihan Setrawan sebaiknya dialokasikan dari daerah, sedangkan dana dari pusat hanya untuk stimulan, jadi ada DOK dari APBD lokasi program yg dialokasikan untuk Pelatihan Setrawan Kecamatan, dengan jumlah anggaran yg disesuaikan dengan jumlah kecamatan.
3.
Perlu ada kepastian Pandangan dan rekomendasi Bupati Maros dalam Monev Musrenbang Integrasi Kec. Marusu, Kab. kebijakan dalam Maros Sulsel sebuah media penyelarasan Politik, Teknokrasi dan Partisipasi. Kegiatan ini menyebar persiapan di lokasi P2SPP dalam membangun komitmen “satu Perencanaan untuk Semua” pelaksanaan P2SPP yang akan datang, agar dapat merencanakan pengintegrasian program secara komprehensif;
4.
Perlu peningkatan manajemen pengendalian program, agar pelaksanaan program dapat berjalan secara sistematis dan terukur dalam pencapaiannya;
5.
Perlunya Tim Specialis yang mempersiapkan beberapa model buku panduan dalam mengembangkan pengintegrasian program;
6.
Beberapa Kabupaten yang terindikasi mempunyai banyak titik-titik kritis (Time Work, Regulasi, Kebiajakan Pemda dan kurangnya respon pelaku), agar disupervisi dengan lebih intensif;
7.
Perlunya merumuskan agenda-agenda peningkatan kapasitas dari unsur fasilitator dan birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan;
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 33
8.
Perlu adanya rumusan dalam paradigma fasilitasi pelatihan dan advokasi kebijakan, guna mendorong munculnya regulasi yang berpihak pada masyarakat;
9.
Perlu ada penegasan yang jelas berkaitan dengan komitmen Pemda dalam dukungan DDUB dan PAP, dimana secara khusus dukungan PAP tersebut diperuntukan bagi proses peningkatan kapasitas masyarakat;
10.
Perlu adanya sosialisasi dan penegasan ulang terhadap pemahaman Saker dan Korprov Propinsi dalam dukungannya terhadap pengintegrasian program;
Sidang Pleno II : Umpan Balik & Prioritas Usulan Renja Kecamatan wujud nyata dalam pengintegrasian program model yang dikembangkan di lokasi P2SPP
11.
Berkaitan dengan munculnya dinamika di lapangan, yaitu banyaknya inisiatif lokal dalam mendorong kebijakan sistem pembangunan partisipatif, maka perlu adanya peningkatan kapasitas Pemda dalam penganggaran yang pro masyarakat miskin;
12.
Pemda Provinsi dan Kabupaten agar segera merespon pengintegrasian, yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan optimalisasi pengintegrasian dan penyelarasan dengan kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah pusat;
13.
Perlu adanya kebijakan/regulasi Tim Review PTO/ Kebijakan Pendukung lainnya yang akan diselaraskan dengan integrasi ke dalam sistem reguler;
14.
Berkaitan dengan manajemen penyerapan dana, perkembangan pinjaman atau yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan UPK, maka diharapkan sistem pelaporan P2SPP dapat diintegrasikan dengan system Sisi lain dari Musrenbang Integrasi di lokasi P2SPP mendapat respon dari DPRD Dapil pelaporan PNPM-MPd, setempat dan SKPD model ini yang dikembang di masing-masing daerah baik tatacara pelaporan dan mekanisme pengendaliannya;
15.
Berkaitan dengan Kebijakan Perencanaan yang berbasis Pengintegrasian ke dalam mekanisme di lokasi PNPM Integrasi Tahun 2011, maka perlu ada persiapan sosial secara nasional baik persiapan kapasitas, regulasi pengintegrasian keprograman dan mekanisme pengendalian.
Laporan Akhir P2SPP TA. 2010 | 34
