Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang

Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana peran media massa di tingkat lokal, khususnya Yogyakarta dalam mengkonstruksikan pemberitaan terhadap kedua pasangan Capres-Cawapres pada Pemilu Presiden 2014. Objek dalam penelitian ini adalah Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat yang merupakan salah satu surat kabar yang masif dalam menyajikan pemberitaan mengenai Pilpres 2014. Kedaulatan Rakyat (KR) merupakan surat kabar “merakyat” karena dikonsumsi hampir oleh semua kalangan masyarakat dan dapat ditemukan hampir di seluruh tempat umum di DIY dan di daerah lain yang termasuk dalam distribusi KR. Serta, dalam perannya media massa merupakan salah satu alat yang efektif guna memengaruhi, mengarahkan, dan membentuk opini publik. Menjelang pemilu presiden 2014 lalu, media massa di Indonesia memiliki kewajiban untuk mencerdaskan dan mendorong partisipasi publik terhadap suasana politik yang ada. Media massa perlu menyajikan pemberitaan yang berkaitan dengan seluk beluk pemilu agar dapat memenuhi pertimbangan publik dalam memilih calon yang tepat. Mungkin timbul pertanyaan, apa kebutuhan masyarakat sebelum menentukan pilihan mereka secara rasional? Bila dikaitkan dengan demokrasi, seperti ditulis R. Ristyantoro, paling tidak masyarakat membutuhkan tiga jenis informasi, yaitu: informasi yang bisa membantu mereka membuat keputusan yang tepat, informasi yang bisa menjelaskan pilihan atau tawaran politik, dan informasi yang menggambarkan sejauh mana para kandidat menjaga kejujuran politik mereka.1 Bila kita mengamati pembentukan sikap politik seorang individu, sesungguhnya dia menempuh dua tahap, meliputi: menginterpretasikan informasi politik yang diperoleh berdasarkan keyakinan yang dimiliki dan menginformasikan hasil interpretasi dengan nilainilai yang berlaku dalam komunitasnya. Bila hasil konfirmasinya positif, barulah individu yang bersangkutan merasa percaya diri dengan sikap politiknya. Ini menunjukkan bahwa

1 Ristyantoro, Teledemokrasi: “Bagaimana Televisi Merusak Demokrasi Dalam Respons”, Jurnal Etika Sosial, vol 11 nomor 01. (Juli 2006) h. 32

1

pembentukan sikap politik seorang individu tidak lepas dari kepercayaan yang dimilikinya dan nilai-nilai yang berlaku di dalam komunitasnya.2 Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa media massa memengaruhi pembentukan sikap politik seorang individu. Dan hal ini menuntut agar media massa tidak bias dalam menyajikan pemberitaan karena masyarakat menganggap apa yang diberitakan di media massa tentu benar. Secara tidak langsung, media massa dapat memengaruhi cara pandang masyakarat. Sebagai satu contoh, jika suatu produk komersial ditayangkan secara terusmenerus di media massa, maka secara tidak langsung akan memengaruhi pikiran bawah sadar konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk yang bagus dan layak untuk dikonsumsi. Media menjadi salah satu komoditas penyebaran informasi dan pengaruh yang cukup diperhitungkan pada saat ini. Media seringkali bertanggungjawab atas social judgement yang terjadi pada diri seseorang atau sekelompok orang. Hanya dengan barisan kata-kata dan fakta, media dapat mempengaruhi 253,60 juta jiwa dengan mudah. Media memiliki empat posisi. Keempat posisi itu meliputi: media komunikasi, lembaga sosial, lembaga ekonomi, dan produk informasi. Keempat posisi ini menjadi sumber tumpuan aktifitas, fungsi, tujuan, kewajiban, dan muatan isi media pers. Sebuah contoh posisi media pers sebagai media komunikasi menyebabkan media pers memiliki tiga aktifitas: (i) menyalurkan informasi dari masyarakat ke Negara, (ii) menyalurkan informasi dari Negara ke masyarakat, dan (iii) menyalurkan informasi dari masyarakat ke masyarakat. Posisi ini menyebabkan fungsi utama media pers adalah mediator. Posisi ini pula yang menyebabkan tujuan media pers adalah menyeimbangkan informasi. Posisi ini pula yang menyebabkan media pers tidak boleh berpihak. Siapapun mengetahui bahwa tidak mudah bagi pers untuk memposisikan diri mereka sebagai media komunikasi. Ada saja tekanan yang datang. Tekanan itu beraneka ragam. Ada yang datang dari lingkungan pekerjaan. Ada yang dibawa oleh usaha pemenuhan cita-cita dan obsesi institusional. Ada yang dibawa oleh pemilik modal. Bahkan ada yang muncul dari lingkungan sosial-budaya sehari-hari. Semua tekanan itu membuat media pers tidak selalu hanya memposisikan diri mereka sebagai media komunikasi.3 Sebagai produk informasi, UU No.40 Tahun 1999 mengisyaratkan agar pers Indonesia tidak bias. Berita diangankan sebagai pedoman masyarakat dalam berinteraksi 2

Ana Nadhya Abrar, Analisis Pers: Teori dan Praktik, ( Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2011)

3

Ibid., h. 205.

h.136.

2

sosial politik dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun masyakat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bisa mereka pakai dalam mem-framing berita.4 Namun, bagaimanapun juga media tetap memiliki kekuatan yang besar dalam memengaruhi suatu pandangan masyarakat terhadap suatu peristiwa/ isu. Untuk itulah media harus tidak bias dalam memandang suatu peristiwa atau isu. Ukuran berita yang tidak bias dari sisi jurnalisme, antara lain benar, relevan, netral, dan seimbang, setiap dimensi ini memiliki indikator, seperti indikator benar adalah akurat, indikator relevan adalah fokus berita berkaitan dengan fakta lainnya. Dalam menjaga kredibilitasnya, maka pers tersebut seharusnya menjaga agar pemberitaan yang disajikan tidak bias. Namun, dewasa ini, kita mengenal adanya industrialisasi media atau biasa kita sebut sebagai konglomerasi media. Banyak dari media di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang saja dan pemilik media tersebut berafiliasi dengan partai politik tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah media tersebut tetap bisa menyajikan pemberitaan yang tidak bias dikala dihadapkan dengan peristiwa/ isu yang berkaitakan dengan partai politik yang didukungnya atau justru media tersebut bertindak sebagai corong dari partai politik tersebut.5 Ketika pemilu menjelang, media massa merupakan alat hegemoni yang paling efektif guna menyebarkan pengaruh bagi masyarakat. Media kerap dijadikan sebagai alat kampanye guna memengaruhi opini masyarakat terhadap citra suatu partai politik atau salah satu calon. Seringkali, media juga digunakan untuk menjatuhkan citra lawan politiknya, seperti banyak kita jumpai menjelang Pilpres 2014 lalu, beredar banyak sekali rumor buruk atau black campaign yang ditujukan kepada kedua pasangan Capres-Cawapres. Beberapa media massa yang seakan ikut saling menjatuhkan pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2014 melalui pemberitaan yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah, karena banyak dari pengusaha media massa di Indonesia saat ini ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Mereka tergabung dalam salah satu Partai Politik tertentu dan sudah merupakan rahasia umum bahwa pengusaha media yang berafiliasi dengan politik akan memanfaatkan media yang dinaunginya guna mencapai kepentingan politik. Media massa digunakan sebagai alat politik karena media memiliki kekuataan untuk menyetir suatu pemberitaan sesuai yang dikehendakinya. Jika terdapat suatu peristiwa yang bersinggungan dengan kepentingan politik sang pemilik modal, maka peristiwa tersebut dapat dibingkai ke dalam sudut pandang 4 5

Ibid., h.105. Ibid., h.103.

3

yang dikehendaki. Hal ini dapat kita lihat pada pemberitaan peristiwa ledakan lumpur di Sidoarjo yang disebabkan pengeboran yang dilakukan Lapindo. Pada Metro TV dan Media Indonesia headline yang digunakan untuk membingkai peristiwa tersebut adalah “Lumpur Lapindo”. Kata Lapindo digunakan untuk menginterpretasikan bahwa peristiwa tersebut mutlak kesalahan si Lapindo dan pemilik Lapindo harus bertanggung jawab. Sedangkan pada TV One dan media yang tergabung dalam Viva Grup lainnya, kita mendapati headline “Lumpur Sidoarjo” yang merujuk bahwa peristiwa luapan lumpur tersebut merupakan musibah alam dan tidak sepenuhnya salah sang Lapindo. Berdasarkan headline, media massa tersebut telah melakukan konstruksi pada realitas yang sama ke dalam sudut pandang yang berbeda. Konstruksi yang dilakukan kedua media massa tersebut disebabkan oleh pertarungan kepentingan politik sang pemilik media. Aburizal Bakrie yang membawahi Viva Grup berseteru dengan Surya Paloh yang membawahi Metro Tv dan Media Indonesia dalam memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar tahun 2009 lalu. Pertarungan kepentingan ini memengaruhi bagaimana konstruksi pemberitaan yang dilakukan kedua media tersebut. Pembingkaian atau kostruksi yang dilakukan media membuat suatu peristiwa dapat ditayangkan secara terus menerus di media sehingga muncul sebagai agenda publik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan guna saling menjatuhkan dan melakukan pencitraan politik melalui media yang dinaunginya. Dalam Pilpres 2014, banyak media massa yang ikut mengambil peran dalam Negara demokratis ini. Media massa berlomba-lomba menyajikan berta terbaru mengenai perkembangan situasi politik Indonesia. Termasuk Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat. KR merupakan surat kabar bermarkas di Kota Yogyakarta yang terbit pada setiap hari. Di bawah naungan PT.BP.Kedaulatan Rakyat Group, Kedaulatan Rakyat memiliki berbagai media diantaranya media cetak dan media online sebagai sarana informasi berita. Kedaulatan Rakyat memiliki berbagai konten berita yang terdiri dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Nasional, Internasional, eksbis, pendidikan, sport, lifestyle, wisata, teknologi dan konten konsultasi penanggalan. Kedaulatan Rakyat didirikan oleh H Samawi dan Madikin Wonohito. Dan penerusnya Dr H Soemadi M Wonohito dan Drs HM Idham Samawi yang merawat dan meneruskan perjuangan para pendirinya terdahulu. Keluarga Samawi merupakan tokoh terpandang di DIY. Mantan Bupati Kabupaten Bantul dan anggota terpilih DPR RI 2014 yakni Drs HM Idham Samawi menjabat sebagai penasihat umum dalam

4

struktur organisasi KR, juga merupakan salah satu juru kampanye nasional dan Ketua Tim Sukses DIY pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Jokowi-JK. Penulis berpendapat bahwa kepentingan pemilik modal akan memengaruhi produk wacana dari media tersebut. Realita bahwa pengusaha yang terjun ke dalam dunia politik, tentu akan berpengaruh terhadap produk wacana yang dihasilkan. Pada kasus ini,adanya pengusaha media KR yang terjun dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), maka KR tentu dapat melakukan hegemoni demi kepentingan politiknya. Berdasarkan dari keingintahuan bagaimana konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh SKH Kedaulatan Rakyat dan apakah produk wacana dalam SKH Kedaulatan Rakyat sarat akan kepentingan, penulis memutuskan untuk meneliti mengenai pemberitaan yang dilakukan KR terhadap kedua pasangan Capres-Cawapres selama masa kampanye Pilpres 2014. Alasan dipilihnya media massa dalam penelitian ini karena media massa merupakan sumber segala informasi bagi masyarakat dan merupakan ruang publik bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis. Dalam era demokrasi ini, media massa menjadi ruang publik dalam rangka mewujudkan kontrol sosial terhadap pemerintah dan hak untuk mendapatkan informasi bagi setiap warga Negara. Jika dahulu Habermas mendefinisikan kafe, kedai kopi, salon sebagai ruang publik, maka di era globalisasi ini kita mengenal media massa sebagai ruang publik. Media massa disebut sebagai ruang publik karena merupakan wadah kontrol sosial antara Negara dengan masyarakat, ruang berdiskusi berbagai macam persoalan atau isu dan sebagai pembentuk agenda setting dalam masyarakat. Alasan KR dipilih sebagai subjek penelitian karena KR merupakan surat kabar lokal yang massif dalam menyajikan peristiwa-peristiwa politik selama Pilpres menjelang dan mudah dijumpai di berbagai tempat karena merupakan surat kabar yang mendominasi di DIY. Serta, salah satu dari pemilik modal SKH Kedaulatan Rakyat berafiliasi dengan salah satu Partai Politik yang mengusung salah satu pasangan dalam Pilpres 2014. Penelitian ini ingin menganalisa bagaimana konstruksi pemberitaan yang dilakukan KR terhadap kedua pasangan Capres-Cawapres. Tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui pendekatan penelitian analisa framing model Robert Entman. Penelitian sebelumnya dengan tema mengenai peran media dalam melakukan konstruksi pemberitaan dapat dilihat pada tulisan Dhanurseto HP, S.IP., M.Si yang merupakan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP-UNIB. Penelitian yang dilakukan berjudul Pemberitaan Media Cetak dalam Kampanye Pemilu Presiden tahun 2009 (Studi Analisis Isi Pemberitaan 5

Pemilu Presiden pada masa kampanye di media Cetak Harian Jogja, Radar Jogja dan Kedaulatan Rakyat Jogja Edisi Juni- Juli 2009). Penelitian ini menganalisis isi liputan berita dalam surat kabar daerah, khususnya liputan berita tentang kampanye kontestan calon presiden dalam pemilu 2009 apakah terdapat perbedaan pola liputan berita antara kandidat incumbent dan non-incumbent pada surat kabar Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan Radar Jogja selama masa kampanye presiden 2009 di D.I Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini Kedaulatan Rakyat secara umum memberikan porsi liputan berita yang sama untuk kandidat incumbent maupun non-incumbent. Namun secara khusus pemberitaan tersebut mempunyai kecenderungan untuk menguatkan posisi politik kandidat incumbent, sementara Radar Jogja idealnya tidak mempunyai kecenderungan pemberitaan pada pihak-pihak tertentu.6 Penelitian lain dengan tema serupa dapat kita lihat pada penelitian pada salah satu penelitian yang ada didalam Jurnal E-Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya. Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana Harian Media Indonesia dan Koran SINDO membingkai berita konflik internal Partai NasDem yang berkaitan dengan mundurnya Hary Tanoesoedibjo beserta sejumlah kader Partai NasDem. Peneliti menganalisis menggunakan metode penelitian analisis framing model Pan dan Kosicki. Peneliti menemukan bahwa pada Pembingkaian berita konflik Partai NasDem di Harian Media Indonesia dan Koran SINDO lebih berkaitan dengan isu pemberitaan ketokohan (who) yang diberitakaan berkaitan dengan konflik Partai Nasional Demokrat (NasDem). Hasil dari penelitian ini memiliki keterkaitan yang saling berhubungan yakni pembingkaian pemberitaan yang berkaitan dengan adanya unsur keberpihakan yang terjadi pada Harian Media Indonesia dan Koran SINDO yang dimiliki oleh Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo. Selain itu, unsur kepemilikan media memberikan pengaruh kepada proses penulisan berita, apalagi jika berita tersebut menyangkut kegiatan pemilik media tersebut. Sehingga faktor kepemilikan media tidak bisa lepas dari fungsi check and balance. Secara fakta memang Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo tidak selalu hadir di ruang redaksi untuk melakukan fungsi check and balance, namun pengaruh yang mereka bawa bisa saja dicetuskan melalui managemen keredaksian.7

Dhanurseto HP, “Pemberitaan Media Cetak Dalam Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2009 (Studi Analisis Isi Pemberitaan Pemilu Presiden pada masa kampanye di media Cetak Harian Jogja, Radar Jogja dan Kedaulatan Rakyat Jogja Edisi Juni- Juli 2009”. Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu, vol 7 no 2 (2010). 7 Leonarda Johanes R.S. “Analisis Framing Pemberitaan Konflik Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Di Harian Media Indonesia dan Koran Sindo”. Jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya. Vol 1 No.2. (2013). 6

6

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan terdahulu diantaranya tulisan ini menggunakan metode penelitian yang berbeda, jika kedua penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif analisis isi dan framing model Pan dan Kosicki dengan membandingkan dua media yang berbeda, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis framing model Robert Entman dan berfokus pada satu media saja. Tema yang diangkat dalam tulisan ini berhubungan dengan kajian ilmu dalam Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Tema tersebut berhubungan dengan beberapa mata kuliah yang ditawarkan diantaranya mata kuliah Pemilu, Manajemen Jaringan, Politik Ekstra Perlementer, dan Strategi dan Teknik Komunikasi Politik. Tema ini berhubungan dengan mata kuliah Pemilu karena konteks yang dibicarakan dalam obyek penelitian ini adalah mengenai pemilihan presiden 2014. Konsep mengenali dan cara komunikasi yang dilakukan media serta konsep political branding (political marketing) yang diajarkan dalam mata kuliah Manajemen Jaringan dan Strategi dan Teknik Komunikasi Politik berhubungan pula dengan tema yang diangkat dalam tulisan ini. Serta, mata kuliah Politik Ekstra Parlementer yang mengkaji mengenai konsep media massa merupakan bagian dari fenomena kekuasaan informal yang mampu memengaruhi publik juga berhubungan dengan tema dalam tulisan ini. Topik ini menarik untuk diteliti karena pada masa kini media massa sudah diberikan kebebasan yang luas dalam berpendapat dan menyampaikan berita, meski tidak boleh lepas dari kode etik jurnalistik. Namun ternyata kebebasan ini seolah “dipermainkan” karena disusupi oleh kepentingan-kepentingan internal media sehingga memengaruhi produk wacana yang dihasilkan. Media yang seharusnya berada ditengah menjadi penyambung aspirasi rakyat dengan elit, nyatanya sudah tidak dapat dikatakan bebas nilai. Lewat berita yang dimuat didalamnya, media dapat melakukan suatu konstruksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena bisa menjawab ketidaktahuan penulis maupun pembaca mengenai bagaimana suatu peristiwa/ isu dikonstruksi oleh media massa menggunakan pendekatan analisa framing. Tulisan ini akan membuktikan apakah media massa yang berafiliasi politik selalu sarat kepentingan tersembunyi ataukah tetap bisa berimbang. Penulis akan mencoba untuk menjawab dan membuktikan melalui analisa dan pencarian data yang mendalam.

7

B. Rumusan Masalah “Bagaimanakah konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat terhadap pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2014?” C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana berita mengenai kedua pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2014 dibingkai pada SKH Kedaulatan Rakyat. 2. Untuk mengetahui apakah hasil produk wacana yang dihasilkan dalam SKH Kedaulatan Rakyat sarat akan kepentingan atau tetap berimbang dan netral

D. Kerangka Berpikir 1. Media Massa dan Surat Kabar Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah diartikan sebagai perantara atau pengantar. Media adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memperjelas materi atau mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Effendi medefinisikan media massa sebagai media yang mampu menimbulkan keserempakan diantara khalayak yang sedang memperhatikan pesan yang dilancarkan oleh media tersebut.8 Harsono Suwardi menyatakan bahwa ada beberapa aspek dari media massa yang membuat dirinya penting. Pertama, daya jangkaunya yang amat luas dalam menyebarluaskan informasi yang mampu melewati batas wilayah (geografis), kelompok umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi (demografis) dan perbedaan paham dan orientasi (psikologis). Kedua, kemampuan media untuk melipatgandakan pesan yang luar biasa. Satu peristiwa dapat dilipatgandakan pemberitaannya sesuai jumlah eksemplar Koran, tabloid, dan majalah yang dicetak, serta pengulangannya (di radio dan televisi) sesuai kebutuhan. ketiga, setiap media massa dapat mewacanakan sebuah peristiwa sesuai pandangan masing-masing. Keempat, dengan fungsi penetapan agenda (agenda setting) yang dimilikinya, media massa mempunyai kesempatan yang luas untuk memberitakan sebuah peristiwa. Kelima, pemberitaan peristiwa oleh suatu media biasanya berkaitan dengan media lainnya, sehingga membentuk rantai informasi (media as link in other chains). Hal ini akan menambah kekuatan pada penyebaran

8 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal 26

8

informasi dan dampakya terhadap publik.9 Kehadiran media massa membuat dunia dirasakan semakin kecil. Hal ini diperkuat oleh pendapat Marshall McLuhan mengenai keadaan dunia yang seolah-olah semakin kecil karena dunia saat ini bagaikan desa global (global village). Media komunikasi modern memungkinkan berjuta-juta orang di seluruh dunia untuk saling berhubungan hampir ke setiap pelosok dunia.10 Pada saat Pemilu menjelang, berbagai informasi yang berkaitan dengan Pemilu dalam sekejap bisa dinikmati oleh masyarakat karena kehadiran media massa. Media massa dapat dibedakan ke dalam dua jenis yakni media eletronik dan media cetak. Pada penelitian ini yang menjadi fokus perhatian adalah media cetak berupa surat kabar. Media cetak mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memberikan pengaruh atas sebuah realitas yang terjadi pasca produksi wacana. Selain itu surat kabar juga dapat menimbulkan efek sebagimana yang dikemukakan oleh Keith R Stamm dan John E. Bowes (1990) yang terbagi ke dalam dua bagian dasar. Pertama, efek primer meliputi terpaan, perhatian dan pemahaman. Kedua, efek sekunder meliputi perubahan kognitif (perubahan pengetahuan dan sikap) dan perubahan perilaku (menerima dan memilih).11 Surat kabar merupakan media massa paling tua dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya media cetak oleh Johannes Guternberg di Jerman. Menurut Agee seperti yang dikutip Ardianto, secara kontemporer surat kabar memiliki tiga fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama surat kabar diantaranya adalah to inform (menginformaskan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, Negara dan dunia), to comment (mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita), dan to provide (menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan media). Sedangkan fungsi sekunder surat kabar diantaranya adalah untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan yang diperlukan sekali untuk membantu kondisi-kondisi tertentu, memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian khusus serta melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak.12

9

Harsono Suwardi dalam Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam media Massa, (Jakarta: Granit, 2004), h. 15-16. 10 Stephen W Littlejohn, “Theories of Human Communication” dalam Elvinaro Ardianto, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2007), h.104. 11 Nuruddin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.206. 12 Elvinaro Ardianto, op.cit., h.104.

9

Kurniawan Junaedhi menjabarkan bahwa surat kabar mempunyai arti Koran. Berupa harian atau mingguan yang tidak mempunyai gambar kulit (cover) yang terbuat dari jenis kertas lain. Terdiri dari beberapa halaman yang memiliki antara 7 sampai 9 kolom. Isinya mengenai infromasi sehari-hari. Tergolong sarana komunikasi massa khusus yang berfungsi sebagai penyebar berita baru. Koran menyebabkan terjadinya pendekatan antara masyarakat dengan nilai-nilai baru.13 Suran kabar atau Koran biasanya terbit berkala harian, minggu, atau bulanan. Dalam penelitian ini yang menggunakan surat kabar yang terbit secara harian. Dalam surat kabar dimuat berbagai peristiwa-peristiwa yang menarik para pembacanya. Peristiwa-peristiwa tersebut biasa kita sebut sebagai berita. Berita adalah laporan/ pemberitahuan/ informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang yang disampaikan oleh wartawan dalam media massa.14 Hepwood mendefinisikan berita sebagai laporan pertama dari kejadian yang penting sehingga dapat menarik perhatian umum. Sedangkan Maulsby mendefinisikan berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian para pembaca di surat kabar tersebut. 15 Dalam penelitian berita yang dimaksud adalah pemberitaan seputar kedua pasangan CapresCawapres Pilpres 2014 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Menurut Romli (2003:3) berita dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu; a. Straight News: berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar berisi berita jenis ini, jenis berita Straight News dipilih lagi menjadi dua macam: -

Hard News: yakni berita yang memiliki nilai lebih dari segi aktualitas dan kepentingan atau amat penting segera diketahui pembaca.

-

Soft News, nilai beritanya di bawah Hard News dan lebih merupakan berita pendukung.

b. Depth News: berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. 13

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001), h.31. 14 Hikmat Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),h.9. 15 Eric C. Hepwood dan William S. Maulsby dalam Sam Abede Pareno, Kuliah Komunikasi: Pengantar dan Praktek, (Surabaya: Papyrus, 2002), h.6.

10

c. Investigation News: berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. d. Interpretative News: berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penelitian penulisnya/reporter. e. Opinion News: berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi poleksosbudhankam, dan sebagainya. Dalam penelitian ini pemberitaan mengenai kedua pasangan Capres-Cawapres selama masa kampanye Pemilu Presiden 2014 termasuk dalam kategori Straight News karena pemberitaan mengenai kedua pasangan Capres-Cawapres selalu menghiasi halaman depan, ditulis secara langsung , memiliki nilai lebih dari segi aktualitas dan kepentingan sehingga harus segera diketahui oleh para pembaca.

1.1. Media Massa sebagai bentuk Komunikasi Massa Menurut Nurrudin dalam bukunya Komunikasi Massa, media massa tidak terlepas dari pengertian komunikasi massa. Komunikasi Massa selalu berhubungan dengan transmisi dan penyebaran pesan. Pada dasarnya, komunikasi masa adalah komunikasi melalui media massa baik media cetak maupun elektronik.Sedangkan media massa merupakan alat yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan kepada massa secara serentak dalam waktu yang bersamaan.16 Media massa merupakan bentuk komunikasi massa yang mampu menyediakan kebutuhan akan informasi yang cepat mengenai apa yang terjadi. Media sebagai bagian dari komunikasi massa memegang posisi penting dalam masyarakat dimana menurut Lasswell dan Wright, komunikasi massa memiliki fungsi sosial sebagai surveillance, korelasi dan interpretasi, transmisi budaya dan sosialisasi, serta sebagai media hiburan.17 Menurut Harold Lasswell cara yang terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaanpertanyaan berikut : Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect? (Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa?). Dalam ilmu komunikasi massa, media massa adalah sarana atau alat dalam komunikasi massa. Media massa dilihat sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada sejumlah

16 17

Nurudin, Komunikasi Massa, (Malang: Cespur, 2004), h.22. Dennis McQuail, Mass Communication Theory, Sixth Edition, (London: Sage Publication, 2010),

h.108.

11

orang yang tersebar di berbagai tempat.18 Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa merupakan bentuk dari komunikasi massa. Oleh karena itu, akibat pemberitaan mengenai peristiwa tersebut hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahui tentang seluk beluk kedua pasangan Capres-Cawapres Pilpres sesuai apa yang telah mereka ketahui dari media massa. Menurut Effendy, pengertian dari komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media atau peralatan modern. Media massa ini dapat berupa surat kabar, radio, televisi, film.19 Dari penjelasan effendi dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa selalu menggunakan media, hal ini dikarenakan dalam komunikasi massa khayalaknya mempunyai ruang lingkup yang luas, sehingga memudahkan untuk menjangkau khayalaknya diperlukan media.20 Ahli komunikasi massa lainnya Joseph A Devito merumuskan definisi komunikasi masa yang pada intinya merupakan penjelasan tentang massa serta tentang media yang digunakannya. Devito mengemukakan definisinya dalam dua item yakni yang pertama adalah komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio atau visual.21 Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner, yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang (Mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people). Dari definisidefinisi diatas dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus mengunakan media massa.22 Komunikasi massa memiliki karateristik atau ciri-ciri sebagai berikut; komunikasi massa bersifat umum, komunikator pada komunikasi massa bersifat melembaga, komunikasi massa berlangsung satu arah, media komunikasi massa menimbulkan keserempakan, dan komunikan komunikasi massa bersifat heterogen. Komunikasi massa juga mempunyai

18

Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), h.42. Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h.20. 20 Angga Danajaya, “Pengaruh Terpaan Media Terhadap Tingkat Kecemasan Warga Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Kota Serang (Studi Kasus Pemberitaan Ledakan Tabung Gas LPG 3 Kilogram di Harian Radar Banten), Skripsi Fisipol Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Serang, 2011), h.18. 21 Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya, Komunikasi Massa Suatu Pengantar. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.6. 22 Ibid., h.3. 19

12

pengaruh Menurut Effendy, komunikasi mempunyai beberapa pengaruh atau efek yang menambah pengetahuan, merubah sikap dan menggerakkan perilaku kita, diantaranya adalah: efek kognitif , efek afektif, dan efek behavioral.23 Pemberitaan mengenai kedua pasangan Capres-Cawapres dalam penelitian ini merupakan bentuk dari komunikasi massa yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan pengaruh kepada pembaca atau masyarakat.

1.2. Media Massa sebagai Ruang Publik: Kepentingan Bersama vs Kepentingan Pribadi Media massa memiliki peran pula dalam mewujudkan tercapainya ruang publik bagi terwujudnya masyarakat demokratis. Habermas melalui penelusurannya terhadap ruang publik menunjukkan peran penting media massa. Ruang publik semakin kuat terbangun oleh kehadiran media massa.24 Konsep tersebut muncul dalam pemikiran Habermas tentang harapan akan adanya suatu kondisi atau suatu ruang (kondisi-kondisi)

di mana setiap

individu dapat masuk dan turut serta dalam berkomunikasi yang bebas dari dominasi dan tekanan dari pihak lain. Diskusi yang semacam itu hanya mungkin muncul di dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Wilayah itulah yang disebut dengan ruang publik (public sphere).25 Kondisi-kondisi yang dimaksudkan Habermas adalah pertama, semua warga Negara yang mampu berkomunikasi, memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi di ruang publik. Kedua, semua partisipan memiliki peluang yang sama untuk mencapai konsensus yang adil dan memperlakukan rekan komunikasinya sebagai pribadi-pribadi yang otonom dan bertanggung jawab, dan bukan sebagai alat yang dipakai untuk kepentingan tertentu. Ketiga, ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari tekanan dan diskriminasi, sehingga argumen yang lebih baik menjadi dasar proses diskusi. Dengan kata lain, dalam ruang publik, kondisi-konsisi (nilai-nilai) yang tercipta adalah kondisi yang insklusif, egaliter, dan bebas tekanan.26 Habermas menyampaikan teorinya mengenai ruang publik demokratis tersebut dalam bukunya “The Structural Transformation of the Public Sphere” (1962). Ia menandai perkembangan ruang publik pada abad ke-17 dan ke-18 serta kemundurannya pada abad 23

Onong Uchjana Efendy, Ilmu Komunikasi:Teori dan Praktek, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.22-31. 24 William L. Rivers, Theodore Peterson, dan Jay W Jensen, Media Massa dan Masyarakat Modern, (Jakarta: Prenada Media, 2004). 25 Fransisco Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h.128129. 26 Ibid., h.44.

13

keduapuluh. Dalam karyanya tersebut, tujuan politis Habermas adalah mengajukan “the project of Enlightment” (proyek pencerahan) dengan merekonstruksi ruang publik yang demokratis di mana alasan yang mungkin menang adalah bukan alasan instrumental seperti yang halnya dipraktekkan di masa modern melainkan alasan kritis yang mewakili tradisi demokratis terbaik. Ia mendefinisikan , dalam ruang publik setiap orang bebas masuk dan turut berbicara tanpa ada tekanan koersif yang mengarah pada kesepakatan pragmatis.27 Dalam era demokrasi ini, media massa menjadi ruang publik dalam rangka mewujudkan kontrol sosial terhadap pemerintah dan hak untuk mendapatkan informasi bagi setiap warga negara. Jika dahulu Habermas mencontohkan praktik konkret publik sphere dapat kita lihat di salon atau kedai-kedai kopi, seiring perkembangan teknologi dan kecepatan informasi menurut John Harley (1992) peran mereka telah digantikan oleh media massa. Menurut Peter Dahlgren (2002) dalam tatanan masyarakat modern yang tidak memungkinkan untuk munculnya keterwakilan masyarakat dalam pembicaraan komunikasi politik kecuali dalam jumlah yang relatif kecil, maka media massa pada akhirnya diharapkan menjadi institusi ruang publik. Peran media massa sebagai ruang publik didukung oleh O'Neil yang menyatakan bahwa peran media massa vital bagi pembentukan dan vitalitas sebuah masyarakat sipil. Kebebasan bermedia dan berinformasi juga merupakan ciri dari terwujudnya negara demokrasi. Tanpa adanya kebebasan pers akan terjadi adalah kemandulan demokrasi yang berujung pada lemahnya partisipasi rakyat dalam berpolitik dan bernegara. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Randall bahwa untuk mewujudkan berfungsinya demokrasi, masyarakat sipil membutuhkan akses terhadap informasi sebagai alat untuk mengetahui pilihan - pilihan politik. Sementara para politisi membutuhkan media untuk menyampaikan pandangan - pandangan mereka dan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Media tidak berdiri sendiri dalam sebuah sistem sosial tetapi menyediakan saluran komunikasi para pelaku di dalamnya. Media massa ada dalam triagulasi hubungan antara Negara, pasar dan civil society. Media menjadi elemen yang menjembatani hubungan segitiga tersebut, namun media menyimpan ideologi dan kepentingan yang memengaruhi dalam mewartakan sebuah realita. Media massa selain sebagai ruang publik (public sphere) juga merupakan sebuah korporasi yang dalam proses produksinya membutuhkan anggaran untuk keberlangsungan hidup media tersebut. Dan biasanya media menggantungkan hal ini pada pemilik modal dan 27 Jürgen, Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, (Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1997).

14

pemegang saham. Tidak bisa dipungkiri bahwa media massa dapat ditekan oleh kepentingan ekonomi serta politik oleh para pemilik modal dan pemegang saham. Setidaknya ada dua kepentingan utama di balik media, yaitu kepentingan ekonomi (economic interest) dan kepentingan kekuasaan (power intrest) yang membentuk isi media (media content), informasi yang disajikan, dan makna yang ditawarkannya. Diantara dua kepentingan utama tersebut, ada kepentingan lebih dasar yang justru terabaikan yakni kepentingan publik. Media yang seharusnya berperan sebagai ruang publik (public sphere) seperti penjelasan Habermas, justru karena kepentingan-kepentingan diatas, kepentingan publik diabaikan.28 Media diyakini bukan sekedar medium lalu lintas antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsesnsus oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik dominan.29 Dalam realitas ideologi kapitalisme, tidak dipungkiri bahwa hegemoni berlangsung di media. Media tidak mungkin melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan institusi pengelola media itu sendiri. Akibat kecenderungan media dikelola sebagai industri adalah munculnya kapitalisme media. Kondisi tersebut diperkuat oleh cara berpikir pengelola media itu sendiri yang dibentuk oleh pemahaman untuk menyuguhkan informasi yang sarat kepentingan yang semestinya lebih netral. Berbicara tentang media di Indonesia adalah berbicara tentang dua hal yakni sebuah institusi kapitalis dan masyarakat sebagai konsumen utamanya. Media kapitalis menunjukkan bahwa sebuah media massa baik cetak maupun eletronik diciptakan untuk menjadi alat pencetak keuntungan bagi pemilik modal. Bahkan kondisi ini sangat memungkinkan berita sebagai suatu komoditi yang sangat bisa dijual tampaknya sudah lama disadari di Indonesia sehingga pergeseran ideologi di dalam industri pers dari pers politik di zaman Orde Lama menjadi pers komersial pada periode 1980.30 Media kini tidak lagi berpihak kepada masyarakat, ia lebih condong berpihak kepada pemilik modal karena banyak dari pemilik modal media massa di Negara ini yang berafiliasi dengan politik. Mereka menggunakan media massa sebagai sarana meraih kekuaasan, pada akhirnya yang terjadi adalah media menjadi ajang pertempuran antar kubu politik seperti yang sering kita lihat pada Pilpres 2014 lalu. Sinung Utari Hasri Habsari, “Spasialisasi kelompok media MNC”, Jurnal Ilmiah FISIP Universitas Pandanaran vol 10 no. 24, (2012). 29 Agus, Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran, (LKiS. Yogyakarta, 2004), h.1. 30 Basri, M.Chatib dkk., Exit, Voice and Loyality: Ekonomi Politik Modal dan Peran Media dalam Mass Kritis dalam Pers Dalam ‘Revolusi Mei’ Runtuhnya Sebuah Hegomoni, (Gramedia: Jakarta, 2000), h.38. 28

15

Tak

heran

jika

Theodore

Peterson

mengambarkan

media

sebagai

“Pseudo

Environment”.Artinya media menyediakan ruang publik semu. Sebagai ruang publik, media massa merekam jejak pertarungan antar kelas dan kepentingan yang terjadi didalam masyarakat. Media sebagai ruang publik pada akhirnya bergeser menjadi ruang publik semu.Ruang publik semu yang disebutkan disini ialah bahwa media tidak lagi hadir sebagai ruang publik untuk memenuhi salah satu fungsi dan perannya dalam era demokratis ini, namun media seringkali mendahulukan kepentingan ekonomi atau kepentingan politik. Karena ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan dibaliknya, media massa kini tidak bisa lagi bertindak netral dan objektif dalam melihat suatu peristiwa, terutama peristiwa politik yang ramai dibincangkan ketika pemilu akan diselenggarakan. Media massa berlomba mengulas berita semenarik mungkin guna memikat dan mengubah sudut pandang masyarakat terhadap suatu figur atau isu politik tertentu. Kebebasan pers yang ditandai dengan keluarnya UUD No 40 tahun 1999 tentang pers dan UUD No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, mendorong terbentuknya industri media yang tidak lagi takut hidup dalam bayang-bayang pemerintah. Sejak dikeluarkannya Undang-undang mengenai kebebasan pers, banyak berdiri media massa baru yang siap untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat Indonesia dan mengubah pasar media menjadi sesuatu yang menjanjikan dan menghasilkan keuntungan besar bagi para pengusaha. Terutama para pengusaha yang berafiliasi dengan politik. Hal ini sekaligus mendorong tumbuhnya demokratisasi informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Media massa disebut-sebut sebagai pilar keempat dalam Negara demokrasi karena memiliki peran sentral sebagai penyalur aspirasi yang efektif dalam kehidupan demokratis di Negara ini. Harus diakui, selama ini media massa juga telah melakukan fungsi-fungsinya, namun nampaknya banyak media massa yang belum melakukannya secara proporsional. Terutama bahwa pers sendiri juga sebagai agen perubahan sosial dan pilar keempat demokrasi berarti tidak sekedar menjadi media kosong yang dapat diisi oleh siapa saja (terlebih hanya pada yang memiliki kekuasaan kapital dan politis), melainkan memiliki otoritas dan otonomi untuk menentukan dan bertindak sesuai cita ideal dan fungsinya, terutama dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya. Dalam hal ini keterpihakan kepada kepentingan masyarakat yang lebih besar selaras dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan yang universal.

16

Optimalisasi fungsi dan peran media massa dalam masyarakat demokratis menuntut dipatuhinya etika jurnalistik yang melingkupi tanggungjawabnya.31 Sudah selayaknya media bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, diantaranya media massa sebagai ruang publik seharusnya menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang dan seobjektif mungkin, Tidak hanya mendahulukan kepentingan pemilik modal, politik maupun ekonomi. Untuk itulah dibutuhkan adanya independensi media massa. Meskipun sikap independen dan objektif menjadi acuan setiap media massa, realita berbicara bahwa seringkali kita menjumpai suguhan berita yang disajikan secara berbeda dari sebuah peristiwa yang sama. Media memiliki wewenang dalam melakukan konstruksi realitas ke dalam sudut pandang tertentu.Media dapat menonjolkan atau menghilangkan aspek tertentu dari realitas tersebut. Hal ini menunjukan meskipun independensi dan objektifitas menjadi acuan setiap media massa, namun media massa tetap menyimpan kepentingankepentingan baik politik maupun kepentingan ekonomi di baliknya karena tidak ada yang bebas nilai di dunia ini. Termasuk media massa.

2. Konstruksionisme Teori konstruksi sosial merupakan ide atau prinsip utama dari kelompok pemikiran atau tradisi kultural. Ide ini menyatakan bahwa dunia sosial tercipta karena adanya interaksi antar manusia.32 Istilah konstruksi sosial atas realitas menjadi terkenal sejak diperkealkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul “The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge”(1966). Ia menggambbarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.33 Teori konstruksi realitas berpandangan bahwa masyarakat yang memiliki kesamaan budaya akan memiliki pertukaran makna berlangsung terus menerus. Secara umum, setiap hal akan memiliki makna yang sama bagi orang-orang yang memiliki kultur yang sama.34 Menurut teori ini, ide mengenai masyarakat sebagai sebuah realitas objektif yang menekan

31

Ana Nadhya Abrar, op.cit., h.18. Morrisan, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h.14. 33 Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.193. 34 Morrisan, op.cit., h.135. 32

17

individu, dilawan dengan pandangan alternatif bahwa struktur, kekuatan, dan ide mengenai masyarakat dibentuk oleh manusia, secara terus menerus dibentuk dan diproduksi ulang dan juga terbuka untuk diubah dan dikritik.35 Teori konstruksi sosial atas realita ini penting bagi peneliti yang ingin mempelajari efek-efek iklan, namun teori ini juga dapat diterapkan secara luas untuk mempelajari bagaimana media, khususnya media massa, membentuk realita politik.36 Pemikiran dasar Konstruksionisme Sosial oleh Berger dilukiskan dengan latihan para siswa di kelas. Setiap siswa diperintahkan membuat satu objek benda tertentu yang berasal dari kayu, logam plastik, kain, dan bahan lainnya. Setiap objek diletakan di atas meja. Seorang siswa mungkin mengelompokkan benda-benda yang terbuat dari kayu dalam satu kelompok, benda-benda plastik dalam kelompok lain, begitu juga benda-benda logam, bendabenda kain, dan seterusnya dalam kelompok yang berbeda.37 Siswa lain juga diminta untuk menyortir benda-benda tersebut mungkin akan menggolongkan benda-benda berdasakan bentuknya, benda-benda yang berbentuk lingkaran dalam satu kelompok, benda-benda yang terbentuk segitiga dalam kelompok lain, begitu seterusnya. Selanjutnya, siswa yang diminta untuk menyortit benda-benda tersebut mungkin akan menggolongkan berdasarkan kegunaanya, orang lain menyortir atas dasar warna, dan seterusnya. Dengan demikian, akan terdapat tak terhingga banyaknya cara seseorang dalam memahami setiap objek. Kita dapat melihat “bahasa” memberi sebutan-sebutan yang dipakai untuk membedakan objek-objek. Bagaimana benda-benda dikelompokkan bergantung pada penggunaan realitas sosial tertentu. Begitu juga bagaimana kita memahami objek-objek dan bagaimana kita berperilaku terhadapnya sangat bergantung pada realitas sosial yang memegang peranan.38 Perlu dipahami bahwa, keberadaan media ditengah masyarakat juga menjadi bagian dari konstruksi sosial. Kontruksi tersebut lahir dari adanya media yang menghadirkan informasiinformasi. Sehingga muncul tindakan komunikatif; pengetahuan yang menjadi produk sosial; pengetahuan yang bersifat kontekstual dan pengetahuan yang bersifat sarat “nilai”. Maka konstruksi media massa tersebut pada akhirnya ikut andil dalam membentuk opini publik.39

35

Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h.110. Morrisan, op.cit., h.134. 37 Fathurin Zen, NU Politik: Analisis Wacana Media, (Yogyakarta:LkiS 2004), h.52. 38 Ibid., h. 52. 39 Suf Kasman, Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia: Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika, (Jakarta: Litbang Kemenag RI, 2010), h.120. 36

18

Dalam pandangan konstuksionis media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Disini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas.40 Karena dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Media memilih realitas mana yang diambil dan mana yang tidak diambil. Apa yang tersaji dalam berita dan kita baca setiap hari adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas unuk disajikian kepada khalayak. Media bukan hanya memilih peristiwa dan menenukan sumber berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan akktor dan peristiwa.41 Media

bertindak sebagai konstruksi sosial, dimana pesan atau informasi yang

disampaikan sudah melewati proses produksi yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga pesan atau informasi yang disampaikannya meninggalkan objektifitas dan mengangkat informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau manipulasi fakta sesuai dengan agenda kepentingannya. Sehingga selalu ada perbedaan dari informasi walaupun topik pemberitaanya sama. Hal ini tergantung dari kepentingan orang-orang yang terlibat pada proses produksinya. Dengan demikian maka sebuah media informasi dapat dikatakan sebagai agen konstruksi realitas yang ada di masyarakat melalui pemberitaannya. Secara sederhana bahwa berita yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak sekedar menjelaskan suatu informasi dari sebuah peristiwa yang sedang terjadi melainkan pendapat orang yang terlibat pada proses produksi berita itu sendiri, yang pada akhirnya akan memengaruhi keyakinan para pembacanya dan memunculkan apa yang disebut dengan opini publik. Padahal, media massa yang demokratis bertumpu pada kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga Negara untuk memperoleh akses informasi. Dalam arti, bahwa terpenuhinya kepentingan publik melalui media massa perlu menjadi prioritas utama.42 Proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh media merupakan usaha “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa atau keadaan. Realitas tersebut tidak serta merta melahirkan berita, melainkan melalui proses interaksi antara penulis berita, atau wartawan, Tony Bennett, Media, Reality, Signification” (ed.), Culture, Society and the Media. (London: Methuen, 1982), h.287-288. 41 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LKiS, 2002), h.26-27. 42 Sinung Utami Hasri Habsari, “Analisa Framing Pemberitaan Media terhadap Perempuan Koruptor (Analisa Pembingkaian Kasus Korupsi Angelina Sondakh pada Sampul Majalah Tempo)”, Jurnal Ilmiah FISIP Universitas Pandanaran, vol 11 no 25, (2013). 40

19

dengan fakta. Menurut Berger, realitas tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. Sebut saja misalnya mengenai demonstrasi mahasiswa. Satu kelompok bisa jadi mengkonstruksi gerakan mahasiswa sebagai anarkis, di luar batas dan menganggu masyarakat serta dijadikan alat permainan politik elit tertentu. Tetapi orang dari kelompok sosial yang lain bisa jadi mengkonstruksi gerakan mahasiswa itu memperjuangkan nasib rakyat, dan berjuang tanpa pamrih. Konstruksi yang mereka buat itu dilengkapi dengan legitimasi tertentu, sumber kebenaran tertentu, bahwa apa yang mereka katakana dan percayai itu adalah benar adanya punya dasar kuat.43 Berita-berita yang ditayangkan setiap hari oleh media massa dipandang secara berbeda oleh kaum konstruksionis dan kaum positivis. Menurut kaum konstruksionis, sebuah teks berupa berita tidak bisa kita samakan seperti sebuah kopi dari realitas, ia harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya, sangat potensial terjadi perstiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita. Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Disini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interksi dan dialektika tersebut.

2.1.Media Massa dan Konstruksi Realitas Media memiliki realitas yang disebut sebagai realitas media. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yeng terjadi hingga cerita atau wacana yang bermakna.44 Realitas yang ditampilkan media tidak dipahami sebagai perangkat fakta, tetapi hasil dari pandangan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann “The Social Construction of Reality”, dalam Eriyanto, op.cit., h.15-16. 44 Ibnu Hamad, “Media Massa dan Konstruksi Realitas”, dalam Jurnal Pantau, ISAI, 6 OktoberNovember 1999, h.11. 43

20

tertentu dari pembentukan realitas.45 Media memegang peran penting dalam mempengaruhi budaya tertentu melalui perangkat penyebaran. Walter Lippman menyebutkan fungsi media sebagai pembentuk makna dimana interpretasi media massa akan berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka. Lippman menyadari bahwa fungsi media sebagai pembentuk gambaran realitas yang sangat berpengaruh terhadap khalayaknya.46 Ibnu Hamad dalam bukunya yang berjudul Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, mendefinisikan konstruksi secara konseptual sebagai upaya penyusunan beberapa peristiwa, keadaan, atau benda secara sistematis menjadi sesuatu yang bermakna. Sedangkan realitas merupakan peristiwa, keadaan, dan benda. Sehingga definisi konstruksi realitas adalah pengaturan kata-kata membentuk frase, klausa, atau kalimat yang bermakna untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu kualitas atau keadaan aktual, benar, atau nyata.47 Fakta atau realitas sosial yang didapat di lapangan, diolah dan dipersepsikan. Proses pembentukan persepsi realitas tersebut melalui tahap seleksi, ada fakta yang ditangkap, ada yang tidak ditangkap. Keterbatasan dalam mempersepsi realitas ini bukan karena keterbatasan manusia saja, namun juga karena fakta tersebut sengaja diseleksi karena pertimbangan moral, etika ataupun politis.48 Proses pemilihan fakta didasarkan pada asumsi bahwa wartawan memiliki sense of news serta perspektif dalam melihat peristiwa, sehingga dapat menentukan apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Proses ini dengan sendirinya akan mengakibatkan penghilangan atas bagian tertentu dari realitas serta penonjolan pada bagian lain.49 Berita tidaklah dibentuk dari ruang hampa. Berita diprodukasi dari ideologi dominan dalam suatu wilayah kompetensi tertentu. Ideologi disini tidak harus selalu dikaitkan dengan ide-ide besar. Ideologi juga bisa bermakna politik penandaan atau pemaknaan.50 Berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama 45

Eriyanto, op.cit., h.29. Walter Lippman, Opini Umum terj. S. Maimoen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h.28. 47 Ibnu Hamad, op.cit., h.11. 48 BM Mursito, Memahami Institusi Media, (Surakarta: Lindu Pustaka dan SPIKOM, 2006), h.168. 49 Saripudin dan Qusyaini Hasan. Tomy Winata dalam Citra Media (Analisis Berita Pers Indonesia), Jakarta: Jari, 2003), h.20. 50 Eriyanto, op.cit., h.154. 46

21

bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda. 51 Tahapan paling awal dari produksi berita adalah bagaimana wartawan mempresepsi peristiwa/ fakta yang akan diliput. Kenapa suatu peristiwa disebut sebagai berita sementara peristiwa yang lain tidak? Ini semua melibatkan konsepsi wartawan yang menentukan batasan-batasan mana yang dianggap berita dan mana yang tidak.52 Menurut William S Maulsby definisi berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.53 Idealnya berita bertujuan untuk menyebarkan realitas sosial kepada masyarakat, tetapi pada kenyataannya memang jauh dari realitas yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Berarti lebih merupakan hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial.54 Wartawan bisa jadi mempunyai konsepsi dan pandangan berbeda ketika melihat suatu peristiwa atau fakta dalam arti yang riil.55 Hal ini mengindikasikan bahwa media bisa saja mensetting suatu permasalahan yang tidak terkait dengan kepentingan publik tetapi mengakomodasikan keinginan atau permintaan sang pemilik. Karena kepentingan ekonomi media massa, maka pers akan berubah tidak lagi menjadi pers yang idealis karena ada campur tangan pemilik media yang akan menjadi gatekeeper utama menentukan informasi dan opini “pilihan” untuk diterima oleh masyarakat luas. Hal ini akan membuat informasi yang sampai ke masyarakat telah diatur sedemikian rupa tanpa disadari dan menjadi tidak seimbang. Khayalak dihadapkan pada minimnya alternatif pilihan sumber informasi karena informasi yang ada sudah dikuasai oleh segelintir kelompok tertentu yang seringkali informasi tersebut bersifat bias. Padahal jika mengacu pada konsep Habermas, media massa merupakan public sphere yang seharusnya dijaga dari berbagai kepentingan.56 Tidak semua peristiwa yang terjadi disekeliling kita, dijakdikan berita oleh media massa. Hanya peristiwa-peristiwa yang mempunyai news value dan menarik perhatian publik akan menjadi fokus utama pemberitaan di media. Salah satu diantaranya adalah peristiwa politik, 51

Ibid., h.29. Mark Fishman, “News and Nonevent: Making the Visible Invisible” dalam Eriyanto, op.cit. 53 Haris Sumandiria, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, (Bandung:Remaja Rosdakarya 2005), h.64. 54 Ana Nadhya Abrar, “Prospek Berita Pemilu Dalam Membentuk Memori Kolektif Khayalak”, Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 3 No.01. (1999), h.77. 55 Najib.M.Azsca, Hegemoni Tentara, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h.16-17. 56 Sinung Utami Hasri Habsari, Loc.Cit. 52

22

Peristiwa politik menjadi perhatian besar bagi instisusi media. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang Pemilu merupakan salah satu ladang berita bagi media yang memiliki news value tinggi dan layak disampaikan kepada publik. Tanggapan yang timbul dikalangan publik sangat dipengaruhi oleh bagaimana instisusi pers mengemas sebuah berita. Terkait dengan liputan di media massa, masing-masing media memiliki perbedaan. Perbedaan dalam merespon realitas empiris menjadi realitas media menjadi sebuah fenomena yang lazim dalam setiap institusi pers. Realitas yang ditampilkan mencerminkan realitas yang sesungguhnya sangat tergantung pada kebijakan redaksional masing-masing media yang bersangkutan. Adanya keterbatasan pers yang tidak mampu menjaga independensi atau kecenderungannya pada pemilik modal sering terjadi pada pers industrial. Dalam pers secara stuktural bidang redaksional tidak lepas dari pemilik modal. Sadar atau tidak sadar pemilik modal sering mencampuri bidang redaksional. Bahkan tidak jarang pemilik modalah yang mengatur redaksionalnya.57 Cara-cara dari media sendiri dalam menyampaikan peristiwaperistiwa politik ini dapat mempengaruhi persepsi atau pandangan masyarakat mengenai isuisu perkembangan politik. Hal ini dapat menimbulkan pembentukan opini publik atau pendapat umum yakni dalam upaya pembangunan sikap dan tindakan masyarakat mengenai isu-isu politik yang berkembang tersebut dianggap sebgai masalah politik atau aktor politik.58 Paradigma konstruksi mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan dan berita dilihat. Yang pertama bagi kaum konstruksionis, suatu fakta atau peristiwa adalah hasil dari konstruksi karena realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.59 Realitas bukanlah sesuatu yang terberi, seakan-akan ada, realitas sebaliknya diproduksi. Kedua, media adalah agen konstruksi. Kaum konstruksionis dan positivis memandang media massa secara berbeda. Dalam pandangan positivis, media dipandang sebagai saluran, tempat bagaimana transaksi pesan dari semua pihak yang terlibat dalam berita. Media dilihat sebagai sarana yang netral. Singkatnya, media tidak berperan dalam membentuk realitas. Apa yang diberitakan itulah yang sebenarnya terjadi. Namun, dalam pandangan konstruksionis, media 57

Ana Nadya Abrar, Berjuang Menghadapi Perkembangan Massa, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h.65. Ibnu Hamad, Op.Cit., h.9. 59 Herbert J. Gans, “Multiperspectival News”, dalam Elliot D.Cohen (ed.), Philosophical Issues in Journalism, (New York: Oxfors University Press, 1992), h.191. 58

23

dilihat sebaliknya. Media bukanlah sekadar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Disini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas.60 Pandangan semacam ini menolak argumen yang menyatakan media seolah-olah sebagai tempat saluran bebas. Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari berita itu sendiri. Lewat berbagai instrument yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Apa yang tersaji dalam berita dan kita baca setiap hari adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khayalak. Ketiga, Kaum konstruksionis menolak bahwa berita merupakan cerminan dari realitas. Kaum konstruksionis menyatakan bahwa berita tidak mungkin adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai.61 Kaum konstruksionis menolak pandangan kaum positivis bahwa berita berita adalah refleksi dan pencerminan dari realitas, Keempat, dalam pandangan konstruksionis wartawan juga dipandang sebagai aktor/ agen konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, melainkan juga turut mendefinisikan peristiwa. sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan kaum positivis yang memandang wartawan merupakan pelapor atau pemulung berita yang netral dan menyajikan realitas sesuai dengan keadaan di lapangan. Kelima, etika, nilai, pilihan moral, dan keberpihakan moral adalah bagian integral dalam produksi dan penelitian berita. Pandangan konstruksionis menyatakan bahwa peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai. Nilai, etika, pilihan moral tidak bisa terpisahkan dari proses pencarian berita atau penelitian. Bertolak dengan pandangan kaum positivis bahwa peneliti haruslah bebas nilai. Pandangan semacam ini tidak bisa dilepaskan dari asumsi yang dipegang teguh oleh positivistik. Karena realitas dipandang ada dan penelitian dimaksudkan untuk menghadirkan dan mengenalkan realitas tersebut, supaya realitas tersebut bisa hadir Tony Bennett, “Media, Reality, Signification”, dalam Michael Gurevitch, Bennet, James Curran and James Wollacott (ed.), Culture, Society, and the Media, (London: Methuen, 1982), h.287-288. 61 Michael Schudson, “The Sociolgy of News Production Revisited”, dalam James Curran and Michael Gurevitch (ed.), Mass Media and Society, (London: Edward Arnold, 1991), h.141-142. 60

24

tanpa campur tangan peneliti. Hal ini bertolak dengan pandangan konstruksionis bahwa peneliti bukanlah robot yang seolah-olah makhluk netral dan akan menilai realitas apa adanya. Sebaliknya, peneliti adalah entitas dengan berbagai nilai dan keberpihakan yang berbeda-beda. Karenanya suatu objek berita atau penelitian yang sama bisa menghasilkan temuan yang berbeda di tangan wartawan/ peneliti yang berbeda. Dan keenam, khayalak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Pandangan positivis melihat berita sebagai sesuatu yanag objektif, pembuat berita dilihat sebagai pihak yang aktif, sementara pembaca dilihat sebagai pihak yang pasif. Apa yang disajikan dalam berita akan menimbulkan konseksuensi sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pembuat berita. Namun dalam pandangan konstruksionis memandang pembaca berita sebagai pihak yang aktif karena teks berita memiliki arti yang berbeda-beda (polisemi). Setiap orang memiliki penafsiran tersediri terhadap suatu teks berita. Lewat konstruksi, media secara aktif mendefinisikan peristiwa dan realitas sehingga membentuk kenyataan apa yang layak, apa yang baik, dan apa yang dipandang menyimpang. Perbuatan, sikap atau nilai.62 Menurut Stuart Hall dalam pembentukan realitas terdapat peran penting bahasa. Bahasa dan wacana dianggap sebagai arena pertarungan sosial dan bentuk pendefinisian realitas. Bahasa sebagaimana dianggap oleh kalangan strukturalis merupakan sistem penandaan. Realitas dapat ditandakan secara berbeda pada peristiwa yang sama. Makna yang berbeda dapat dilekatkan pada peristiwa yang sama. Wacana sendiri dipahami sebagai arena pertarungan social yang diartikulasikan lewat bahasa.63 Kaum konstrustivis juga mengatakan bahwa bahasa merupakan unsur utama dalam proses konstruksi realitas. Mengenai hal ini Berger, Peter L dan Thomas Luckman mengatakan, proses kontruksi realitas dimulai ketika seseorang konstruktor melakukan objektivitasi terhadap suatu kenyataan yakni melakukan persepsi terhadap suatu objek. Selanjutnya, hasil dari pemaknaan melalui proses persepsi itu diinternalisasikan ke dalam diri seorang konstrukstur. Dalam tahap ini dilakukan konseptualisasi terhadapsuatu objek yang dipersepsi. Langkah terakhir adalah melakukan eksternalisasi atas hasil dari proses perenungan secara internal tadi melalui pernyataan-pernyataan. Alat pembuat pernyataan tersebut tidak lain adalah kata-kata atau konsep atau bahasa.64

62

Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, (Jakarta: Kencana, 2008), h.122. Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h.29-30. 64 Ibnu Hamad, Op.Cit., h.12. 63

25

Mengenai pentingnya bahasa dalam berkomunikasi, Ibnu Hamad pun menyadarinya. Menurutnya, dalam konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualitas dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa ada bahasa.65 Menurut ibnu Hamad, bahasa terdiri dari: “Bahasa Verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non verbal (bukan kata-kata dalam bentuk gambar, foto, gerak-gerik, grafik, angka dan table dan lain-lain) Pemilihan kata, struktur bahasa, cara penyajian, serta penampilan secara keseluruhan sebuah teks dapat menentukan bentuk konstruksi realitas yang sekaligus akan menghasilkan makna tertentu darinya, termasuk pemilihan kata-kata tertentu yang secara efektif mampu memanipulasi konteks”. Keberadaan bahasa sebagai elemen utama berkomunikasi, diungkapkan Ibnu Hamad tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas, melainkan bisa menentukan gambaran (citra) yang akan dimunculkan di benak khalayak, terutama dalam media massa.66 Oleh sebab itulah studi mengenai wacana hadir. Dalam sebuah teks (wacana) terbaca keberpihakan, hegemoni, marjinalisasi, dominasi dan objeknya.67 Dengan demikian disadari, bahwa sebuah wacana tidak muncul tiba-tiba, juga tidak berada dalam ruang kosong, bahkan hampa. Terdapat banyak faktor melatari dan melingkupinya, seperti ideologi, sejarah, kepentingan politik, atau kepentingan ekonomi. Wacana merupakan bagian praktik sosial sekaligus wahana untuk mewujudkan praktik sosial.68 Media massa, sebagai teks, juga tidak bebas dari berbagai faktor tersebut. Media massa pada masa dan konteks tertentu bisa menyuarakan pesan atau kepentingan-kepentingan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berita tidak mewakili peristiwa semata, tetapi memuat juga nilai-nilai lembaga media yang menaunginya.69

65

Ibnu Hamad, Agus Sudibyo, dan Mohamad Qodari, Kabar-kabar Kebencian:Prasangka Agama di Media Massa, (Jakarta: ISAI, 2001), h.69. 66 Ibnu Hamad, “Media Massa dan Konstruksi Realitas”, Jurnal Majalah Pantau edisi 06/OktoberNovember (1999), h.53-58. 67 Ruth Wodak dan Michael Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis, (London: Sage Publications, 2001), h.3. 68 Ibid., h.9. 69 Roger Fowler, “Language in the News: Discourse and Ideology in the Press” dalam Yoce Aliah Darma, Analisis Wacana Kritis, (Bandung: Yrama Widya, 2009), h.10.

26

E. Definisi Konseptual

1. Media Massa dan Pemberitaan Surat Kabar Media massa merupakan sarana penyampai informasi yang bertujuan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ia berupa media elektonik seperti televisi, radio, social media, maupun media cetak seperti surat kabar, majalah, selebaran, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini media massa yang diteliti ialah media cetak berupa surat kabar. Surat kabar ialah lembaran-lembaran yang berisi mengenai deretan peristiwa-peristiwa teraktual dalam lingkup lokal, nasional, bahkan internasional. Peristiwa-peristiwa yang disajikan tersebut biasa kita sebut sebagai berita. Pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar meliput berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Konten-konten yang disajikan dibuat semenarik mungkin guna menarik minat para pembacanya. 2. Komunikasi Massa sebagai bentuk media massa Dalam melakukan fungsinya sebagai penyampai informasi, media massa melakukan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang bertujuan untuk menyebarkan suatu informasi kepada khalayak umum dengan menggunakan media massa baik media elektonik maupun media cetak. Komunikasi massa dengan menggunakan media massa dapat menyebarkan beberapa informasi sekaligus, kepada khalayak umum, dan tak terbatas jarak. Singkatnya, komunikasi massa harus selalu menggunakan media massa untuk dapat menyebarkan informasi. Media massa yang melakukan pemberitaan merupakan bentuk dari komunikasi massa. Dalam pemilu, media massa seringkali digunakan sebagai wadah berkomunikasi massa atau berkampanye kepada masyarakat karena media sebagai pemenuh kebutuhan informasi sehari-hari sangat efektif dalam memengaruhi pandangan masyarakat akan suatu isu, peristiwa, atau public figure. 3. Ruang publik Dewasa ini, media massa menempati posisi sentral dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sadari atau tidak. Dikala membutuhkan suatu informasi, media massa selalu menjadi sasaran utama dalam memenuhi kebutuhan mendapatkan informasi. Informasi dengan mudah di dapat hanya dengan duduk di hadapan televise, computer, atau membaca Koran/ majalah. Kebutuhan masyarakat demokratis bebas dalam mengakses informasi dan menyalurkan aspirasi tertuang dalam media massa, yang disebut Habermas sebagai ruang publik (public sphere). Jika dahulu ruang public digambarkan oleh Habermas di tempat-tempat umum 27

seperti kafe, salon, barber shop, dan sebagainya, di era globalisasi ini dengan seiring zaman teknologi semakin canggih, media massa berperan sebagai pilar keempat demokrasi dan ruang publik. Ruang public adalah suatu kondisi, keadaan, atau wadah guna menyampaikan aspirasi bersama tanpa interfensi dari pihak manapun. 4. Konstruksionisme Konstruksionisme merupakan salah satu dari paradigma penelitian sosial yang berguna untuk meneliti wacana atau teks berita. Paradigma ini bertolak dengan kaum positivis yang menilai bahwa berita merupakan cerminan dari realitas yang ada. Suatu media massa menyajikan berita apa adanya karena wartawan atau redaksional media massa objektif dalam memandang suatu peristiwa. paradigm konstruksionisme berpandangan sebaliknya, berita yang disajikan oleh media massa merupakan hasil konstruksi dari wartawan atau redaksional media massa karena wartawan memiliki persepsi sendiri terhadap suatu peristiwa. serta media merupakan agen konstruksi realitas. Suatu peristiwa seringkali disajikan secara berbeda oleh media yang berbeda karena realitas tidak bisa direpresentasikan apa adanya. Subjektivitas, pilihan fakta, pilihan bahasa berita, kepentingan ekonomi dan kepentingan politik redaksional media massa juga dapat memengaruhi bagaimana suatu peristiwa, isu, atau public figure disajikan. Paradigm konstruksionis percaya bahwa pemberitaan mengenai kedua pasangan capres-cawapres dalam SKH Kedaulatan Rakyat disajikan dengan suatu bingkai tertentu. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisa bagaimana SKH Kedaulatan Rakyat dalam membingkai atau mengkonstruksi pemberitaan tersebut.

F. Definisi Operasional 1. Pemberitaan pada Surat Kabar Pada penelitian ini, penulis akan memberi batasan-batasan mengenai pemberitaan yang akan dianalisa: -

Pemberitaan dalam surat kabar harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W+1H (what, who, where, when, why, & how).

-

Aktualitas: Berita-berita yang disajikan merupakan peristiwa atau fakta paling baru dan hangat dibicarakan banyak orang.

-

Publisitas: Berita diperuntukan untuk kepentingan umum. Karenanya berita, tajuk rencana, artikel dan lain-lain harus menyangkut kepentingan umum.

28

-

Universalitas; Meliput peristiwa-peristiwa dalam lingkup lokal, nasional dan internasional. Surat kabar tidak hanya meliput dalam satu lingkup saja, namun juga meliput lingkup yang lebih luas dan meliput berbagai macam aspek-aspek yang disajikan dalam konten-konten tertentu.

-

Surat kabar tersebut beredar di banyak tempat dan terbit secara berkala (kontiniu)

2. Konstruksi Realitas Pada penelitian ini, media dianggap melakukan konstruksi realitas dengan menggunakan pisau analisa framing karena analisa framing masuk dalam kategori paradigm konstruksionime. Penelitian ini akan menggunakan analisis framing model Robert Entman. Menurut Robert Entman, kita dapat menganalisa bagaimana media melakukan konstruksi atau membingkai suatu berita dilihat dari keempat poin berikut ini: -

Define Problems (pendefinisian masalah): Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?

-

Diagnose Cause (memperkirakan masalah atau sumber masalah: peristiwa itu disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyabab masalah?

-

Make Moral Judgement (membuat keputusan moral): nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?

-

Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian): penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?70

G. Metode Penelitian: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi

70

Eriyanto, Analisis Framing, h.187-189.

29

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.71 Menurut Guba dan Lincoln, paradigma ilmu pengetahuan terbagi menjadi tiga; (1) paradigma klasik (classical paradigm) yang terdiri dari positivis dan postpositivist, (2) paradigma kritis (critical paradigm), dan (3) paradigma konstruktivisme (constructivism paradigm).72 Karena penelitian ini menggunakan teknik analisa data analisis framing maka penelitian ini termasuk dalam kategori paradigma konstruksionis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruksionis. Paradigma ini memiliki posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep mengenai konstruktivisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger73 Pisau analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing model Robert Entman. Metode analisis framing Robert N. Entman relevan digunakan karena menekankan seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas. Peneliti mengambil model Robert N. Entman, yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi media, mengatakan konsep framing, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.74

2. Sasaran & Waktu Penelitian Sasaran penelitian yang dimaksud adalah subjek dan objek Penelitian. Subjek penelitian ini adalah SKH Kedaulatan Rakyat. Prosedur penelitian yang dilakukan diantaranya; Pertama, menetapkan waktu untuk memilih edisi SKH Kedaulatan Rakyat yang akan diteliti. Dalam penelitian ini periode yang ditetapkan untuk melihat konstruksi SKH Kedaulatan Rakyat adalah selama 3 bulan masa kampanye yakni edisi Mei, Juni, dan Juli 2014. Kedua, memilih jenis pemberitaan yang akan dipilih (opini/ tajuk rencana/ artikel/dsb). Pada penelitian ini pemberitaan jenis hard news dipilih karena dianggap jenis pemberitaan yang 71

Lexy J., Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.6. 72 Yvonna S. Lincoln, Egon G. Guba, “Naturalistic Inquiry” dalam Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2007),h.237. 73 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS, 2011), h.15. 74 Ibid hal 220.

30

mencerminkan perilaku media. Dan ketiga, memilih pemberitaan yang dianggap bisa merepresentasikan konstruksi yang dilakukan SKH Kedaulatan Rakyat dengan menyajikan jumlah berita yang akan diteliti sama banyaknya, yakni pasangan Prabowo-Hatta sebanyak 50 buah dan pasangan Jokowi-JK sebanyak 50 buah. Sedangkan objek penelitian peneliti adalah berita mengenai pemberitaan mengenai kedua pasangan Capres-Cawapres selama masa pemilu Pilpres 2014 . Pemberitaan tersebut akan diteliti dengan menggunakan model analisis framing Robert Entman. Daftar pemberitaan mengenai kedua pasangan capres-cawapres Pilpres yang dianalisa akan disajikan pada bab 3.

3. Teknik Pengumpulan Data a. Data Primer Penelitian ini dilakukan dengan meneliti teks (berita-berita) yang dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, melalui pemberitaan mereka terkait dengan kedua pasangan CapresCawapres selama masa pemilu Pilpres 2014. Metode yang dipakai untuk mendapatkan data primer adalah melalui observasi (pengamatan) atas kumpulan teks berita, gambar atau visual. Observasi atau pengamatan langsung dilakukan kepada teks yang akan diteliti. Dalam pengertian psikologi, observasi atau disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.75 Maka kegiatan observasi ini dilakukan dengan cara mencari dan menghimpun berita mengenai kedua pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2014 yang diulas oleh SKH Kedaulatan Rakyat. b. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara yang tujuannya adalah melengkapi data primer. 4. Teknik Analisis Data Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan framing. Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal.76 Pendekatan yang akan digunakan dalam analisis framing ini menggunakan model Robert Entman. Entman melihat framing 75

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet Ke-5. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.133. 76 Eriyanto, Analisis Framing, h.66.

31

dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khayalak.77 Realitas yang disajkan secara menonjol mempunyai kemungkinan besar untuk diperhatikan dan memengaruhi khayalak dalam memahami realitas. Menurut Entman, terdapat empat tahapan dalam membingkai suatu berita: 1. Define Problems (Pendefinisikan Masalah). Elemen ini merupakan master frame/ bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Suatu masalah atau peristiwa dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda. 2. Diagnose Cause (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah). Elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa (what) dan siapa (who) yang dianggap sebagai sumber masalah. Peristiwa yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula. 3. Make Moral Jugdement (Membuat Pilihan Moral). Merupakan elemen framing yang digunakan untuk membenarkan/ memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? 4. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian). Merupakan elemen framing yang digunakan untuk menilai jalan yang dipilih untuk menyelesaikan suatu masalah.atau peristiwa.

77

Robert N.Entman, “Framing:Toward Clarificattion of a Fractured Paradigm”, dalam Eriyanto, op.cit.,

h.186.

32

Bab II Profil dan Ideologi SKH Kedaulatan Rakyat

A. Profil Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat  Kilasan Sejarah Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat atau sering kita sebut KR, didirikan oleh HM. Samawi dan M. Wonohito. Surat Kabar Kedaulatan Rakyat terbit dan didirikan sejak 27 September 1945. Merupakan koran ke-2 (dua) setelah koran Bahasa Jawa yang bernama “Sedya Tama” yang terbit 2 minggu sekali. Saat koran Sedya Tama dibreidel oleh tentara Jepang. Kemudian tentara Jepang mendirikan percetakan dan menerbitkan koran Sinar Matahari. Setelah Jepang takluk oleh sekutu, Bramono, Soemantoro, Samawi dan para pejuang pers lain berusaha agar Sinar Matahari tetap terbit. Namun tidak lagi untuk propaganda Jepang, melainkan untuk menggelorakan perjuangan. Terutama informasi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Hal ini membuat Jepang tidak senang dan kemudian Sinar Matahari ditutup. Menurut Mr Soedarisman Poerwokoesomo yang waktu itu menjabat ketua KNI Daerah Yogyakarta, penyegelan tersebut dilakukan oleh KNI Yogyakarta dibantu Samawi. Tujuannya agar Sinar Matahari tidak dimanfaatkan Jepang untuk memanipulasi situasi. Untuk membuat siaran kilat yang menyiarkan berita-berita proklamasi, pekerja-pekerja proklamasi, pekerja-pekerja Sinar Matahari meminjam mesin cetak dari percetakan Taman Siswa.78 Setelah Sinar Matahari disegel, masyarakat Yogya buta informasi mengenai situasi dunia dan keadaan dalam negeri Indonesia. Samawi, Soemantoro, dan Bramono memelopori untuk membuka segel kantor Sinar Matahari dan bermaksud menerbitkan surat kabar pengganti Sinar Matahari. Tanggal 26 September 1945, seluruh persiapan mulai layout dan lain-lain sudah selesai. Yang belum tinggal nama surat kabar yang akan terbit tersebut. akhirnya ada yang mengusulkan agar namanya dimintakan kepada pengurus KNI Daerah Yogyakarta yang berkantor di Gedung Agung. Samawi dan Soemantoro menghadap Ketua KNI Daerah Yogyakarta Mr Soedarisman Poerwokoesoemo untuk memintakan nama

78

Company Profile SKH Kedaulatan Rakyat, diunduh dari krjogja.com pada 18 Januari 2015

33

surat kabar yang akan terbit tersebut. oleh Mr Soedarisman diberi nama Kedaulatan Rakyat.79 Nama harian Kedaulatan Rakyat diambil dari Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Akhirnya pada Kamis Kliwon tanggal 27 September 1945, 40 hari setelah proklamasi, lahirlah Harian Kedaulatan Rakyat. Kantor redaksi KR memakai bekas kantor Sinar Matahari di Jl.Malioboro (sebelah utara Gedung DPRD DIY sekarang). Terbit pertama 2.000 eksemplar dan diedarkan ke seluruh wilayah Yogyakarta. Hari ke-2 terbit 3.000 eksemplar. Semuanya habis terjual. Susunan pengelola KR waktu itu; Bramono sebagai Pemimpin Umum, Soemantoro pemimpin redaksi serta Djojosoepadmo dan Mardisiswono sebagai staf redaksi. Pertama kali diterbitkan Kedaulatan Rakyat hanya memiliki 16 halaman kemudian berkembang sampai memiliki 24 halaman dan oplahnya naik menjadi 12.500 Eksemplar. Koran Kedaulatan Rakyat sempat terbit pada masa penjajahan Jepang yang dulunya koran ini sempat dicekal oleh pihak penjajah karena para penjajah khawatir pemberitaan yang disuguhkan oleh Kedaulatan Rakyat akan memengaruhi rakyat untuk menentang penjajah.80

79 80

Ibid Ibid

34

 Profil umum Nama Media

Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

Motto

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Perdana

27 September 1945

Perintis

H.Samawi, Madikin Wonohito

Penerbit

PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat

SIUPP

No.127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/tanggal 4 Desember 1990

Hari Terbit

Senin-Minggu (Setiap hari)

Jumlah Halaman

24 halaman

Ukuran Halaman

58cmx38cm

Haluan

Independen

Alamat Kantor Pusat

Jl. P Mangkubumi 40-46 Yogyakarta 55232 Telp.0274-565685, : Fax 0274-563125

Alamat Redaksi

Jl.P Mangkubumi 40-46 Yogyakarta 55232 Telp.(0274) 565685, :

Fax

(0274

563125,

Email:

[email protected],

[email protected] Alamat Percetakan

Jl.Raya Yogya-Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp.(0274) 496549/496499

Bank

Bank BNI Rek. Giro 003.044.0854 Bank Bukopin Rek. Giro 1000.103.04.3 Tabel II.1 Tabel profil SKH Kedaulatan Rakyat

 Visi Misi & Motto

SKH Kedaulatan Rakyat (KR) yang terbit 27 September 1945, hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, menjadi sumber informasi bagi rakyat untuk menyebarkan aspirasi dan semangat perjuangan. Sampai kini, KR tetap setia bersama rakyat berkarya dengan menyebarkan informasi yang benar dan berimbang. Seluruh jurnalis Kedaulatan Rakyat senantiasa siap menangkap informasi serta mengolahnya secara objektif dan berimbang sampai kemudian menyebarkan lembaran-lembaran berita ke seluruh 35

penjuru daerah dalam pekat dan dinginnya malam agar bisa diterima pada saat yang tepat untuk menemani rakyat berkarya.81 Menyajikan informasi aktual bukanlah hal yang mudah, karena itu KR berusaha memberikan yang terbaik bagi pembacanya. Untuk memenuhi selera pembaca, KR berusaha menggunakan bahasa lugas dan gampang dicerna karena KR menyadari bahwa pembacanya terdiri dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang berbeda tingkat pendidikannya. Sebagai korannya rakyat, KR senantiasa menyuarakan hati nurani rakyat yang setiap tindakannya selalu migunani tumraping liyan (sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat bisa bermakna besar bagi orang lain. Berguna bagi sesama). Kedaulatan Rakyat dibesarkan oleh rakyat DIY dan Jawa Tengah sehingga punya komitmen berbuat yang terbaik untuk rakyat.82 Sesungguhnya keberadaan KR bukanlah sekedar menyampaikan berita kepada pembacanya. Secara praktis, fungsi pertama KR memang menyampaikan informasi kepada masyarakat. Setelah memperoleh informasi tersebut, ada masyarakat yang terhibur, terdidik, tercerahkan, dan sebagainya. Tetapi, ketika KR menyampaikan semua informasi yang dimilikinya dalam sebuahkoran, pada hakikatnya ia sudah mengamalkan visinya. Visi itu sendiri dirumuskan berasarkan interelasi keberadaan KR dengan dunia di luar dirinya. Visi ini menjadi basis keberadaan KR. Visi ini pula yang mendasari eksistensi dan orientasi KR dalam menghadirkan berita-beritanya di ruang publik.83 Kita tidak tahu visi KR yang sesungguhnya. Tetapi, semboyan di halaman muka KR yang berbunyi “Suara Hati Nurani Rakyat” agaknya bisa dianggap sebagai cetusan manifestasi visi KR. Lewat semboyan itu, agaknya KR bisa disebut ingin diakui oleh masyarakatt di wilayah edarnya sebagai Koran yang menyamaikan suara hati nurani rakyat. Dari rumusan visi ini sudah tercermin kehendak KR untuk menjadikan dirinya sebagai Koran yang tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga menyampaikan berita yang mewakili hati nurani rakyat. Visi ini agaknya cocok dengan masyarakat Yogyakarta yang dikenal memiliki sifat kerakyatan dan kebangsaan. Visi ini agaknya sesuai dengan keinginan masyarakat Yogyakarta agar surat kabar memerhatikan rakyat. Visi ini agaknya

81

Krjogja.com diakses pada 31 Januari 2015 pukul 19.30 Ibid 83 Ana Nadhya Abrar, Analisis Pers, op.cit., h.178. 82

36

sejalan dengan kehendak masyarakat yang ingin agar surat kabar lebih berpihak kepada mereka. Tidak heran jika sebagian masyarakat Yogyakarta sangat setia kepada KR.84

 Struktur Organisasi SKH Kedaulatan Rakyat Didirikan oleh H. Samawi dan Madikin Wonohito. Dan para penerusnya Dr H Soemadi M Wonohito dan Drs HM Idham Samawi merawat dan melanjutkan perjuangan para pendiri Kedaulatan Rakyat. Saat ini Kedaulatan Rakyat dipimpin oleh: Penasihat Drs HM Idham Samawi Direktur Utama dr Gun Nugroho Samawi Direktur Keuangan Imam Satriadi, SH Direktur Pemasaran Fajar Kusumawardhani, SE Direktur Produksi HM Wirmon Samawi, SE MIB Direktur Litbang Sugeng Wibowo, SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Drs.Octo Lampito, MPd Wakil Pemimpin Redaksi Drs H Ahmad Luthfie; Ronny Sugiantoro, SPd SE MM

84

Ibid., h.179.

37

Redaktur pelaksana Drs Hudono SH; Joko Budhiarto; Mussahada Manajer Sirkulasi Purwanto Hening Widodo, BSc Manajer Iklan Agus Riyanto, AMd Seiring dengan dinamika dan keinginan untuk menjumpai masyarakat Kedaulatan Rakyat Group telah menerbitkan berbagai media baru yaitu Koran Merapi, SKM Minggu Pagi, KR Radio 107.2 FM dan KRJogja.com.85

 Tiras86 Wilayah

Jumlah

Kota Yogyakarta

49.229

Sleman

35.534

Bantul

14.752

Gunungkidul

4.036

Kulonprogo

5.670

Purworejo-Gombong-Kebumen

2.346

Surakarta-Sragen-Karanganyar-Wonogiri-Sukoharjo

1.905

Magelang-Wonosobo-Temanggung-Parakan

3.876

Semarang-Kudus-Pati-Demak-Batang-Pekalongan

1.782

Purwokerto-Tegal-Pemalang-Cilacap-Majenang

1.973

Klaten-Boyolali-Salatiga

3.326

DKI Jakarta

148

Jawa Timur-Jawa Barat-Kalimantan-Sumatera-Bali

311

Total

124.797 Tabel II.2 Tabel tiras pembaca SKH Kedaulatan Rakyat 85 86

Company Profile SKH Kedaulatan Rakyat., loc.cit. Ibid

38

 Profil Pembaca SKH Kedaulatan Rakyat KR sering disebut sebagai surat kabar nomor satu di Yogyakarta karena bisa memenangkan persaingan dengan Bernas Jogja, Radar Jogja, dan Kompas Yogyakarta. Hal ini sudah sering dbicarakan oleh pengamat pers dan jawaban mereka hampir senada: KR memiliki kelompok pembaca setia (faith reader groups) yang banyak. Kelompok pembaca setia ini terus berkembang. Tidak heran bila tiras KR bisa mencapai angka sebesar saat ini.87 Untuk memenuhi selera pembaca, Koran kedaulatan rakyat berusaha mengguakan bahasa yang lugas dan gampang dicerna oleh pembacanya. Hal ini dilakukan karena Koran kedaulatan rakyat melihat para pembacanya terdiri dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang berbeda tingkat pendidikannya.berikut profil pembaca Koran kedaulatan rakyat: 

Dari sisi usia komposisi pembaca terbesar pada rentang 20-29 tahun yaitu 34,46 % dan rentang umur 30-39 tahun sebesar 23,20 %, rentang umur 40-49 tahun sebesar 14.19 %, rentang umur 15-19 tahun sebesar 13,96 %, rentang umur 50 tahun ke atas sebesar 9,46 %, dan umur 10-14 tahun sebesar 4,95%.



Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi oleh pelajar atau mahasiswa dengan prosentase 28,83%, buruh sebesar 21,85%, pekerja kantor sebesar 19,14%, pengusaha sebesar 16,22%, swasta sebesar 9,46% dan ibu rumah tangga sebesar 4,5%.



Menurut tingkat pendidikan dibaca oleh lulusan SMA sebesar 51,15%, lulusan Universitas sebesar 13,96%, lulus SMP sebesar 12,85%, tidak lulus Sd sebesar 1,5% dan lulus S2/S3 sebesar 1,35%.88

 Profil Rubrik Pemberitaan Media Cetak Koran Kedaulatan Rakyat mencakup beberapa liputan diantaranya : a. Liputan lokal : Yogyakarta, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulonprogo, Solo, Pantura, Kedu, Banyumas dan Semarang. b. Liputan Nasional : Politik, Hukum, Kesejahteraan Sosial dan Nusantara 87

88

Ana Nadhya Abrar, Analisis Pers, op.cit., h.178. Company Profile SKH Kedaulatan Rakyat., loc.cit.

39

c. Liputan Pendidikan : Berita Kampus dan Berita Pendidikan d. Liputan Ekonomi : Keuangan, Korporasi, Sektor Riil, Manajemen Bisnis dan Industri Kreatif e. Liputan Olahraga : Lokal, Nasional, Internasional, Sepakbola, Balap dan Raket. f. Liputan Tekhnologi : Otomotif dan Gadget g. Liputan Wisata : Info Hotel, Obyek Wisata, Kuliner, Seni dan Budaya h. Liputan Gaya Hidup : Selebritis, Film, Keluarga, Fashion, Kesehatan, dan Seksualitas i. Liputan Remaja : Liputan Utama, Profil Menginspirasi, Fiksi Remaja, Pendapatmu, dan Konsultasi Remaja. j. Liputan Tambahan : Indeks, Citizen Journalizm, Internasional, Kriminal, Info Haji, Cerita Misteri, Opini, Undercover, Analisis, E-paper dan Iklan.

 Prestasi SKH Kedaulatan Rakyat Koran Harian terbesar peringkat 1 di Greater Yogyakarta Koran Harian Pembaca Terbanyak Peringkat 6 Nasional Koran Paling Efektif Untuk Beriklan Peringkat 2 Nasional Cakram Award 2006 sebagai Media Cetak Lokal Terbaik 2006 10 Besar Koran Terbaik 2005 dari Dewan Pers Sumber: Survei Nielsen Media Research Tahun 2011

Tabel II.3 Tabel prestasi SKH Kedalatan Rakyat

B. Ideologi SKH Kedaulatan Rakyat Seperti yang telah ditulis diatas bahwa KR memiliki semboyan “Suara Hati Nurani Rakyat” dan lewat semboyan itu, KR ingin diakui oleh masyarakat sebagai Koran yang menyuarakan suara rakyat. Dari rumusan visi ini sudah tercermin kehendak KR untuk menjadikan dirinya sebagai Koran yang tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga menyampaikan berita yang mewakili hati nurani rakyat.89 Berdasarkan wawancara dengan pemimpin redaksi SKH Kedaulatan Rakyat, Bapak Octo Lampito mengatakan bahwa sejak KR didirikan hingga saat ini selalu berpedoman 89

Ibid, h.179.

40

pada ideologi migunani tumpraping liyan yakni berguna atau untuk orang lain. KR hingga saat ini terus menjaga ideologi tersebut dengan menyajikan berita yang menyuarakan suara rakyat tanpa membeda-bedakan golongan. “KR itu kan awal didirikan sebagai alat perjuangan Indonesia mbak, jadi KR itu ada untuk masyarakat. Jadi kami selalu berpedoman pada migunani tumraping liyan. Kami selalu memegang hal itu. Meskipun kita sekarang sudah merdeka, kalau ditanya kan Indonesia sudah merdeka trus KR sebagai alat berjuang untuk apa? KR itu tetap akan ada untuk menjaga kemerdekaan dan NKRI. Kami diwarisi oleh para founding fathers KR bahwa KR ada untuk tetap menjaga perjuangan Negara Indonesia, siapapun presidennya, KR tetap bersuara untuk seluruh golongan tanpa membedakan”.90 Koran lokal Jogja ini mengambil filosofi Jawa yang maknanya mendalam yakni “Migunani Tumraping Liyan”. Jika diterjemahkan secara harfiah artinya adalah berguna atau bermanfaat untuk orang lain. “Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat bisa bermakna besar bagi orang lain. Berguna bagi sesama membuat hidup lebih berarti”. Itulah kalimat yang tertera dalam poster iklan Kedaulatan Rakyat. Dengan mengusung ideologi tersebut, Kedaulatan Rakyat berpedoman untuk berguna bagi para pembacanya. Kedaulatan Rakyat berusaha menyajikan pemberitaan sebagai sarana memberikan pendidikan dan guna memuaskan rasa keingintahuan para pembacanya. Bukti pengaplikasian migunani tumraping liyan dapat kita lihat pada pemberitaan Kedaulatan Rakyat yang berusaha memenuhi keempat fungsi pers sebagaimana tertera dalam Pasal 3 UU No.4 Tahun 1999 yakni fungsi informasi, fungsi pendidikan, dan fungsi kontrol sosial. SKH Kedaulatan Rakyat berperan sebagai sumber informasi dengan cara menyajikan rubrik-rubrik seperti rubrik politik, hukum, kesejahteraan sosial & nusantara dan rubrik ekonomi mulai dari berita lokal hingga internasional pemberitaan yang teraktual untuk memuaskan keingintahuan masyarakat. Kedaulatan Rakyat berfungsi sebagai sumber pendidikan dapat dilihat dari rubrik-rubrik yang ada dalam SKH Kedaulatan Rakyat seperti rubrik berita kampus, rubrik tekhnologi, rubrik wisata, berita seputar pendidikan, rubrik liputan remaja, konsultasi remaja, hingga berita seputar kesehatan dan seni budaya. Rubrikrubrik tersebut tidak hanya ditujukan untuk pembaca dewasa saja, namun bisa dinikmati pula

90

Wawancara dengan Pemimpin Redaksi SKH KR Drs Octo Lampito, MPd Selasa, 3 Maret 2015 13:45

WIB

41

oleh segala kalangan usia karena informasi yang disajikan sarat dengan informasi yang mendidik pembaca segala usia. SKH Kedaulatan Rakyat berfungsi sebagai sarana penghibur dapat dilihat pada penyajian rubrik olahraga

lokal hingga internasional, rubrik wisata, kuliner, liputan gaya hidup,

fashion, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. SKH Kedaulatan Rakyat berfungsi sebagai kontrol sosial dapat dilihat rubrik citizen journalism, opini, underover, analisis, hingga rubrik akar rumput yang menyediakan tempat bagi masyarakat umum untuk ikut berbicara dan berpendapat di ruang pubrik. Serta SKH Kedaulatan Rakyat juga menyajikan pemberitaan yang berfungsi pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Menurut bapak Octo Lampito, karena SKH Kedaulatan Rakyat konsisten dan berpegang teguh dengan ideologi migunani tumpraping liyan, SKH Kedaulatan Rakyat bisa tetap eksis hingga saat ini. Beliau juga menegaskan bahwa SKH Kedaulatan Rakyat berusaha memberikan proporsi segala macam pemberitaan dengan porsi yang seimbang terhadap segala macam pemberitaan. “Kami konsisten dan berpegang teguh pada ideologi kami yaitu migunani tumpraping liyan ya, kami bermanfaat bagi publik, pokoknya kalo Koran itu bermanfaat bagi publik itu aman kok, Jadi kita sebisa mungkin menjaga KR dalam jalur yang sesuai dengan ideologi kita.”91 Dengan menjalankan keempat fungsi pers itulah SKH Kedaulatan Rakyat bisa tetap memegang teguh ideologi yang dimilikinya. Dalam wawancara dengan Bapak Octo Lampito, beliau juga mengatakan bahwa selain migunani tumraping liyan dalam pemberitaan dalam bentuk media cetak, SKH Kedaulatan Rakyat juga berusaha untuk bermanfaat bagi masyarakat dengan cara-cara lain, salah satunya adalah dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti sponsorship event atau acara tertentu yang melibatkan masyarakat luas. Karena itu, SKH Kedaulatan Rakyat tetap bisa menjaga eksistensinya hingga saat ini, dan karena harga jual Koran yang cukup terjangkau Kedaulatan Rakyat lebih akrab di masyakat Yogya karena selain harganya yang murah, Kedaulatan Rakyat dikenal dengan sebutan Koran kerakyatan atau Koran wong cilik sehingga SKH Kedaulatan Rakyat tetap diminati para pelanggannya.

91

Ibid

42

Bab III Analisa Pemberitaan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa & Joko Widodo-Jusuf Kalla

A. Hasil Penelitian 1. Penyajian Daftar Berita Kedua Pasangan Capres-Cawapres Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa pada penelitian ini berita yang dipilih untuk merepresentasikan 3 bulan edisi SKH Kedaulatan Rakyat sebanyak 100 berita. dibawah ini merupakan daftar berita yang merepresentasikan konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh SKH Kedaulatan Rakyat.

No

Berita

Edisi/ Halaman/ Rubrik

1

Datangi posko Prabowo-Hatta, 2 komunitas deklarasi 17 Juni 2014/ h.2 dukungan

2

Prabowo utamakan kesejahteraan

29 Juni 2014/ h.1

3

Tak lagi permasalahkan Cawapres PPP dukung 17 Mei 2014/ h.1 Prabowo dua periode

4

Arm deklarasi dukung Prabowo-Hatta, Hatta minta 28 Mei 2014/ h.1 umat Islam bersatu

5

Tak lagi ngotot jadi capres, Ical-Prabowo saling 6 Mei 2014/ h.1 mengalah

6

Peta koalisi jelang pilpres penuh kejutan, Jokowi-ARB 14 Mei 2014/ h.1 mesra, Prabowo kaget

7

Deklarasi Koalisi Merah Putih DIY, Prabowo - Hatta 2 Juni 2014/ h.1 dinilai tegas dan cerdas

8

Kubu Prabowo-Hatta targetkan 60 persen suara

2 Juni 2014/ h.5

9

Dideklarasikan Djoko Santoso Center 328, Mantan 3 Juni 2014/ h.1 Panglima TNI dukung Prabowo

10

Prabowo-Hatta tak tinggalkan ulama

3 Juni 2014/ h.20

11

Dukungan ke Prabowo meluas

4 Juni 2014/ h.8

12

Tidak mencaci maki, deklarasi pemenangan Prabowo- 5 Juni 2014/ h.1 43

Hatta Bantul 13

Hari pertama kampanye capres-cawapres, Prabowo ke 5 Juni 2014/ h.8 Bandung, Jokowi tumpengan di Jakarta

14

Hasil survey lembaga survey bervariasi, Jokowi- 6 Juni 2014/ h.8 Prabowo saling mengungguli

15

Rhoma-Soneta garap basis NU untuk Prabowo

6 Juni 2014/ h.9

16

Timses capres buka rekening, Prabowo 100 juta, 6 Juni 2014/ h.9 Jokowi Rp 500 ribu

17

Visi misi segaris, petinggi demokrat dukung Prabowo

7 Juni 2014/ h.8

18

Tim sukses Prabowo-Hatta daftar ke KPU

7 Juni 2015/ h.15

19

‘Gempar Mas’ deklarasi pemenangan Prabowo

7 Juni 2014/ h.16

20

Prabowo kembangkan koperasi-UMKM, Ekonomi 8 Juni 2014/ h.1 bukan untuk segelintir orang

21

FKPPI DIY dukung Prabowo-Hatta

8 Juni 2014/ h.3

22

Didampingi Tietik dan anaknya, Prabowo nyekar ke 9 Juni 2014/ h.1 makam Pak Harto

23

Prabowo-Hatta ingin wujudkan kedaulatan pangan, 9 Juni 2014/ h.1 Menolak didikte kekuatan asing

24

PKS siap sumbang1,1 juta suara, Relawan ‘Prabowo 9 Juni 2014/ h.18 tegas’ langsung gerilya

25

Strategi Pemenangan Prabowo-Hatta

9 Juni 2014/ h.25

26

Beredar surat pemberhentian prajurit, Prabowo tak 11 Juni 2014/ h.1 ambil pusing

27

Klaim usulkan bantuan per desa Rp 1 M, Prabowo 11 Juni 2014/ h.8 ingin selamatkan bangsa

28

Pendukung

jangan

terprovokasi,

Ratusan

APK 12 Juni 2014/ h.14

Prabowo-Hatta dirusak 29

APUKAB dukung Duet Prabowo-Hatta

13 Juni 2014/ h.4

30

Prabowo didukung orang-orang hebat, Mahfud klaim 14 Juni 2014/ h.1 kemenangan didepan mata

31

Debat capres putaran kedua lebih hangat, Prabowo 16 Juni 2014/ h.1 dukung program Jokowi

32

Dukungan NU ke Prabowo untuk kursi Menag

16 Juni 2014/ h.18 44

33

Tudingan Wiranto soal penculikan, Prabowo serahkan 21 Juni 2014/ h.8/ lingkar pada rakyat

jateng

34

Hari ini, Prabowo-Jokowi debat lagi

22 Juni 2014/ h.11/ SHOT

35

Ruhut Sitompul deklarasi dukung Jokowi-JK, Golkar 24 Juni 2014/ h.1 mulai main pecat

36

Surat Dewan Kehormatan Militer bocor, Prabowo tak 12 Juni 2014/ h.8 mau lapor Bawaslu

37

Datangi posko Prabowo-Hatta, 2 komunitas deklarasi 17 Juni 2014/ h.2 dukungan

38

Berjuang untuk Prabowo-Hatta, Relawan negaraku 18 Juni 2014/ h.2 gelar safari

39

Kampanye di Makassar, Prabowo klaim koalisinya 18 Juni 2014/ h.8 paling hebat

40

Dialog Capres dengan Kadin, Tanpa debat, Tampil 21 Juni 2014/ h.1 lepas

41

Wanita Muslimah DIY Dukung Prabowo-Hatta

23 Juni 2014/ h.2

42

Inginkan pemimpin yang bersih, Prabowo pahami 23 Juni 2014/ h.8 kemauan rakyat

43

Dukung Prabowo-Hatta, Jaringan Muhibbin gelar 24 Juni 2014/ h.2 Mujahadah

44

Dukung Capres-Cawapres, Dua kubu gelar aksi 24 Juni 2014/ h..19 simpatik

45

Penuhi panggilan bawaslu, Wiranto bantah kampanye 25 Juni 2014/ h.8 hitam

46

Tim Prabowo-Hatta akan kampanye santun, Juram 27 Juni 2014/ h.4 Jokowi-JK Bu Ida blusukan ke pasar

47

Deklarasi ‘THR’ dukung Prabowo-Hatta

28 Juni 2014/ h.2

48

Prabowo utamakan kesejahteraan

29 Juni 2014/ h.1

49

Dukung Prabowo Anang masuk pasar, Mahasiswa 1 Juli 2014/ h.8 Yogya titip mandat

50

Hatta akan beri selamat Jokowi, Prabowo tolak hasil 23 Juli 2014/ h.1 Pilpres

51

Capres-cawapres semangat berkampanye, Prabowo 6 Juni 2014/ h.8 45

bicara soal koperasi, Jokowi borong ubi 52

Debat capres dinamis, saling kritik, Dari HAM sampai 10 Juni 2014/ h.1 politik anggaran

53

Prof Syafii Maarif curhat kepada Jokowi

Indonesia 4 Mei 2014/ h.1

dikuasai ‘Londo Ireng’ 54

Cawapres PDIP Diumumkan 15 Mei Jokowi Bukan 2 Mei 2014/ h.1 Boneka Megawati

55

PDIP DAN NASDEM Kerahkan Kekuatan Partai Tim 3 Mei 2014/ h.1 Pemenangan Jokowi Dibentuk

56

Sowan ke Kiai sepuh, jokowi satukan elemen 5 Mei 2014/ h.1 nasionalis-agamis

57

Jokowi diminta tetap sederhana

5 Mei 2014/ h.18

58

Hadiri Rapimnas LDII, Jokowi disambut pencak silat

14 Mei 2014/ h.8

59

Belum ada yang pinang Abraham Pendamping Jokowi 17 Mei 2014/ h.8 bukan ketua partai

60

Wiranto minta maaf ke tokoh partai lain Akhirnya 18 Mei 2014/ h.1 Hanura gabung PDIP

61

Sukoharjo

mantapkan

tim

pemenangan

‘Black 18 Mei 2014/ h.4

Campaign” Jokowi di Purworejo 62

Warga dukung pencapresan Jokowi, Berharap Abraham 19 Mei 2014/ h.1 Samad Cawapres

63

40 hari jadi pertaruhan, Survai LSI Jokowi ungguli 31 Mei 2014/ h.2 Prabowo

64

Aktivis perempuan aksi dukungan, Jokowi akan ke 31 Mei 2014/ h.2 Yogya ketemu sultan

65

Ketum PKB muhaimin iskandar, Pilpres 100% warga 31 Mei 2014/h.6 NU dukung Jokowi-JK

66

Prabowo nomor urut 1, Jokowi nomor urut 2. Capres 2 Juni 2014/ h.1 jangan saling fitnah

67

Tim kampanye pemenangan Jokowi-JK, targetkan raih 2 Juni 2014/ h.1 70% suara DIY

68

Deklarasi dukungan Jokowi-JK, komunitas relawan 2 Juni 2014/ h.5 pemenangan bermunculan 46

69

Bersama JK temui Sultan HB X, Jokowi ingin 3 Juni 2014/ h.1 ‘Hamemayu Hayuning Bawana’

70

Relawan keluarga Nusantara Jokowi-JK dideklarasikan

3 Juni 2014/ h.2

71

Persiapkan konser anak muda, JK undang Slank 3 Juni 2014/ h.8 sarapan pagi

72

Seknas Jokowi adakan pembekalan relawan

4 Juni 2014/ h.6

73

Purnawirawan TNI-Polri mendukung, Gerakan relawan 4 Juni 2014/ h.8 menangkan Jokowi

74

Timses Jokowi-JK komitmen kampanye damai, Tak 5 Juni 2014/ h.4 akan balas dan tanggapi ‘black campaign’

75

Pendukung Jokowi-JK, Jangan lakukan kampanye 7 Juni 2014/ h.15 hitam

76

ARB hadiri haul Taufiq Kiemas, sayap Golkar dukung 9 Juni 2014/ h.1 Jokowi

77

Siapa pasangan menjadi penting, soal ‘track record’, 7 Mei 2014/ h.1 Jokowi sudah menang

78

Serangan ke Jokowi mengarah SARA, PDIP minta 10 Mei 2014/ h.8 hentikan kampanye hitam

79

Komunikasi Jokowi ungguli Prabowo

6 Juni 2014/ lingkar jateng

80

Jalin komunikasi tokoh Muhamadiyah, Timses optimis 7 Juni 2014/ h.8 dukungan NU solid

81

Hanura DIY prakarsai Rakor, Kader diminta kampanye 8 Juni 2014/ Lingkar Yogya ‘door to door’

82

Relawan gelar aksi simpatik di tugu, Jokowi lebih suka 8 Juni 2014/ h.1 blusukan

83

Seknas Jokowi DIY dikukuhkan, Kerahkan segala 9 Juni 2014/ h.6 upaya menangkan Jokowi-JK

84

Koalisi tanpa syarat lahir dari rakyat, Bangun 10 Juni 2014/ h.1 pemerintahan tanpa transaksi

85

Presiden idaman Yon Koewoyo, Kriteria mendekati 10 Juni 2014/ h.19 sosok Jokowi

86

Menuju

Indonesia

berdaulat,

mandiri

dan 10 Juni 2014/ h.25

berkepribadian, Jokowi-JK akan wujudkan cita-cita 47

Indonesia Merdeka 87

JPN4JJ Deklarasi dukung Jokowi-JK

11 Juni 2014/ h.2

88

Slank ciptakan lagu salam 2 jari, Jokowi kepencut 12 Juni 2014/ h.8 pesawat drone

89

Optimis raup suara lebih 60 persen, Timses Jokowi-JK 13 Juni 2014/ h.4 komitmen kampanye santun

90

Pedagang pasar triwindu, Dukung pasangan Jokowi-JK

13 Juni 2014/ h.10

91

Kampanye di Cilacap dan Banyumas, Jokowi dihadiahi 14 Juni 2014/ h.1 sorban

92

Pulang kampung melepas rindu, Jokowi ngetes cara 15 Juni 2014/ h.1 merayu

93

Kawal Jokowi jadi Presiden, Gerakan ANN menyasar 15 Juni 2014/ h.2 masyarakat bawah

94

Perupa Jogja dukung Jokowi-JK, Revolusi mental 16 Juni 2014/ h.1 untuk Indonesia hebat

95

Khofifah ajak perempuan saweran, Relawan Jokowi-JK 16 Juni 2014/ h.18 ‘turun gunung’

96

Sosialisasikan program Jokowi-JK, PKB efektifkan 17 Juni 2014/ h.4 peran ‘Kyai Kampung’

97

Kampanye nasional Jokowi-JK di DIY, Pilih Jokowi, 18 Juni 2014/ h.8 rakyat pasti sejahtera

98

Paguyuban sopir angkot dukung Jokowi-JK

20 Juni 2014/ h.9

99

Potong tumpeng di ultah jokowi, Pelaku UMKM 23 Juni 2014/ h.26 dukung Jokowi-JK

100 Masyarakat berbalik dukung Jokowi-JK”

21 Juni 2014/ h.15

Tabel III.1 Tabel Daftar Pemberitaan Prabowo-Hatta & Jokowi-JK

B. Analisa Pemberitaan Kedua Pasangan Capres-Cawapres Pada subbab ini akan disajikan analisa berita mengenai kedua pasangan capres-cawapres menggunakan metode analisa Robert Entman. Dari seratus berita yang telah disajikan diatas, dipilih sebanyak 8 (delapan) berita untuk dianalisis menggunakan keempat elemen Robert Entman. Kedelapan berita dipilih karena keterbatasan ruang untuk menganalisa seratus berita 48

menggunakan metode analisa Robert Entman dan kedelapan berita tersebut dianggap paling bisa merepresentasikan analisa terhadap berita-berita yang lain. 1. Berita “Tak lagi ngotot jadi capres, Ical-Prabowo saling mengalah”. Judul Berita

“Tak lagi ngotot jadi capres, Ical-Prabowo saling mengalah”

Edisi

Selasa 6 Mei 2014

Rubrik/ Halaman

Artikel Halaman utama

Sumber Berita/ Narasumber

Aburizal Bakrie & Fadli Zon (Wakil Ketua Umum DPP Gerindra)

Isi berita/ wawancara

Ketua umum partai Golkar dan ketua dewan Pembina partai Gerindra tak lagi saling berebut posisi capres

Frame

(Masalah perebutan jabatan). Pokok Artikel/ berita ini menyoroti mengenai

masalah

jabatan calon presiden yang diperebutkan antara Prabowo Subianto

dan

Aburizal

Bakrie

yang

akhirnya

telah

terselesaikan. Peristiwa ini dilihat sebagai perebutan jabatan antar kedua pihak. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan berita berikut ini; “Pertemuan Ketua Umum partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai membuahkan hasil. Keduanya tidak ngotot sebagai calon presiden (capres) yang diusung pratainya, tapi bisa ‘lentur’ untuk mengalah menjadi calon wakil presiden (cawapres).” “Saya tidak masalah jadi cawapres. Prabowo juga tidak masalah”

Causal Interpretation

Dalam artikel/ berita ini yang dianggap sebagai penyebab adalah siapa diantara Prabowo dan Aburizal Bakrie yang maju sebagai calon dan calon wakil presiden. Dapat dilihat pada kutipan berita di bawah ini; “Kalau bisa dua presiden kita lebih enak (tetapi) buat nomor satu (capres) dan dua (cawapres) buat kita tidak masalah”

Make Moral Judgement

Nilai moral yang disajikan dalam artikel/ berita ini adalah jabatan hanyalah sebuah instrument untuk membangun

49

Negara baik menurut Prabowo maupun Aburizal Bakrie. Karena hal tersebut, maka mereka tidak lagi saling memperebutkan posisi calon presiden. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berita di bawah ini; “Menurut Ical, jabatan hanya sebuah instrument karena yang terpenting adalah kebersamaan untuk membangun Indonesia. Meski begitu pertemuan belum membicarakan siapa yang akan jadi capres maupun cawapres.” “Kalau bisa dua presiden kita lebih enak (tetapi) buat nomor satu (capres) dan dua (cawapres) buat kita tidak masalah”

Treatment Recommendation

Tawaran penyelesaian yang disajikan pada artikel ini adalah jika Prabowo dan Aburizal Bakrie bersatu karena akan membentuk suatu koalisi yang kuat. Hal tersebut dapat kita lihat pada dua kutipan berita berikut ini; “Sementara itu wakil ketua umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Golkar merupakan partai besar yang akan sangat memengaruhi konstelasi politik nasional. Dengan begitu Gerindra merasa beruntung jika ke depan koalisi Gerindra-Golkar dapat diwujudkan. Banyak untungnya dan tidak ada ruginya” “Jika pak Prabowo dan pak Aburizal sepakat berpasangan akan menjadi pasangan kuat dan strategis”

Tabel III.2 Analisa berita “Tak lagi ngotot jadi capres, Ical-Prabowo saling mengalah” Artikel diatas mengulas mengenai masalah posisi capres yang diperebutkan antara Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto. Disebutkan diatas bahwa sebelumnya kedua politisi ini saling memperebutkan posisi calon presiden. Dalam artikel diatas menggunakan pilihan kata ‘ngotot’ untuk menggambarkan besarnya keinginan mereka berdua untuk mendapatkan posisi sebagai calon presiden. Pilihan kata ‘ngotot’ yang digunakan, disandingkan dengan kata ‘lentur’ yang artinya saling mengalah atau dalam konteks artikel di atas saling meredam keinginan masing-masing untuk maju sebagai calon presiden. Selain itu, pemilihan kata judul artikel diatas menegaskan bahwa Ical dan Prabowo saling berebut sampai ngotot dan saling tidak mau kalah karena besarnya keinginan mereka berdua untuk maju sebagai calon 50

presiden. Pada intinya, esesnsi dari artikel ini adalah untuk menunjukkan saling berebut jabatan dan ketidakrukunan atau ketidakharmonisan dalam menentukkan siapa calon yang akan maju menjadi capres. Penempatan artikel pada halaman utama menunjukkan urgensi atau pentingnya artikel ini untuk dibaca oleh khalayak.

2. Berita “Beredar surat pemberhentian prajurit, Prabowo tak ambil pusing” Judul Berita

“Beredar surat peberhentian prajurit, Prabowo tak ambil pusing”

Edisi

Rabu 11 Juni 2014

Rubrik/ Halaman

Artikel Halaman utama

Sumber Berita/ Narasumber

Julian Aldrin Pasha (Jubir Kepresidenan), Matin Hutabarat (Anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta), & Prabowo Subianto

Isi berita/ wawancara

Surat pemberhentian Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai komandan Kopassus yang diduga dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar ternyata asli dan ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie. “Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa benar Keppres 62/1998 tersebut dikeluarkan oleh Presiden Habibie” “Pak Prabowo tidak suka bela diri, diam-diam saja. Orang selalu apakan dia, dia diam-diam saja. Dia tidak pernah dipecat”

Frame

(Keaslian surat Dewan kehormatan Militer) Peristiwa/ isu yang disorot dalam artikel ini adalah mengenai masalah keaslian dari surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan berita berikut; “Surat pemberhentian Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Komandan Kopassus yang diduga dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang kini beredar di masyarakat ternyata asli dan ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie.”

Causal Interpretation

Dalam artikel/ berita ini yang dianggap penyebab masalah

51

adalah keaslian dari surat DKP dan isi dari surat DKP tersebut. Dan disini capres Prabowo menjadi pihak yang tertuduh. Hal ini dapat kita liat dalam kutipan berita di bawah ini; “Seperti yang diketahui surat yang beredar di masyarakat disebut keputusan DKP. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998. Dalam dokumen yang beredar, surat berklasifikasi rahasia itu ditandatangani para petinggi TNI kala itu. Di antaranya Subagyo HS sebagai kepala staf TNI Angkatan Darat (KSA), SBY, Agum Gumelar, Djamari Chaniago. Ari J Kumaat, Fahrul Razi, dan Yusuf Kartanegara. Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan ABRI, bangsa dan Negara. Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka perwira terperiksa atas nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian dari Dinas Keprajuritan. Salah satu isi surat tersebut adalah memberhentikan Letjen Prabowo Subianto di TNI dengan hormat. Prabowo juga mendapatkan hak pensiunnya. Intinya menyatakan pemberhentian dengan hormat dan dengan hak pensiun kepada Prabowo Subianto”.

Make Moral Judgement

Nilai moral yang disajikan dalam artikel/ berita ini adalah Prabowo tak mau ambil pusing dengan beredarnya surat pemecatan yang menjelaskan bahwa dirinya diberhentikan karena pelanggaran yang tidak layak sesuai nilai-nilai sebagai seorang prajurit. Tetapi, kubu capres Prabowo menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah diberhentikan. Namun, menurut juru bicara kepresidenan berkata sebaliknya. Hal tersebut dapat kita lihat pada kutipan artikel/ berita berikut ini; “Prabowo sendiri tak ambil pusing dengan surat tersebut. Anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Martin Hutabarat menjelaskan, Prabowo tak merespons dan tak ambil pusing atas surat tersebut” “Pak Prabowo tidak suka bela diri, diam-diam saja. Orang

52

selalu apakan dia, dia diam-diam saja. Dia tidak pernah dipecat” “Martin menjelaskan putusan resmi yang dikeluarkan Presiden tak menyatakan bahwa Prabowo dipecat. Bahkan katanya banyak dari senior Prabowo menegaskan tidak ada pemecatan terhadap prabowo saat menjabat sebagai Danjen Kopassus. Harus ada putusan resmi dan itu menjadi pegangan, saya berpegang putusan negara resmi dan sudah disampaikan senior-senior” “Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa benar Keppres 62/1998 tersebut dikeluarkan oleh Presiden Habibie”

Treatment Recommendation

Tawaran penyelesaian yang dalam artikel/ berita ini adalah surat

tersebut

tidak

pada

tempatnya

jika

sampai

disebarluaskan ke masyarakat. “Meski begitu disayangkan surat tersebut kini beredar di masarakat. Presiden SBY juga telah mengetahui beredarnya surat tersebut. denganberedarnya surat itu, menurut Julian harus menjadi perhatian institusi TNI. Presiden menekankan meskipun Keppres pemberhentian dengan hormat Prabowo Subianti itu tidak harus rahasia namun tentu

kalau itu beredar secara luas di

masyarakat tidak pada tempatnya juga”

Tabel III.3 Analisa berita “Beredar surat pemberhentian prajurit, Prabowo tak ambil pusing” Artikel ini bertujuan untuk menyatakan kebenaran dari desas-desus asli atau tidaknya surat pemecatan Prabowo dari TNI. Untuk memperkuat pernyataan kebenaran surat pemecatan Prabowo tersebut, SKH Kedaulatan Rakyat menggunakan Juru Bicara Kepresidenan sebagai narasumber utama untuk memperkuat pernyatan keaslian dari surat pemecatan Prabowo yang beredar di masyarakat tersebut. Di dalam artikel dijelaskan secara rinci isi dari surat pemecatan tersebut diantaranya Prabowo dipecat karena tindakan Prabowo dianggap tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit. Pelanggaran budaya dalam kehidupan prajutrit dan nilai moral pelanggaran hak kemanusiaan digunakan di dalam artikel untuk menggambarkan ketidaklayakan Prabowo untuk dipilih oleh masyarakat. Penempatan artikel pada halaman utama menunjukkan urgensi atau pentingnya artikel tersebut untuk dinikmati para pembaca.

53

3. Berita “Dukungan NU ke Prabowo untuk kursi Menag”. Judul Berita

“Dukungan NU ke Prabowo untuk kursi Menag”

Edisi

Senin 16 Juni 2014

Rubrik/ Halaman

Lingkar Jateng/ halaman 18

Sumber Berita/ Narasumber

KH Marduki Badlowi (Wakil Ketua Pemenangan PrabowoHatta)

Isi berita/ wawancara

Sejumlah tokoh NU yang mendukung capres Prabowo hanya untuk menyelamatkan posisi menteri agama (menag) agar tetap dipegang oleh NU “Bahkan Prabowo telah membuat perjanjian tertulis dengan Mahfud MD dan ketua umum PBNU KH Said Agil Siradj dan memastikan menteri agama dijabat kader NU”

Frame

Pada artikel/ berita yang pokok permasalahan yang disoroti adalah dukungan sejumlah tokoh NU kepada kubu capres Prabowo. Peristiwa ini dilihat sebagai praktik politik transaksional Hal ini dapat kita lihat pada kutipan berita di bawah ini; “Sejumlah tokoh NU yang mendukung capres Prabowo hanya untuk menyelamatkan posisi menteri agama (menag) agar tetap dipegang oleh NU. Dalam hal ini Prabowo sudah terikat perjanjian hitam diatas putih dengan sejumlah tokoh NU terkait dengan posisi menag tersebut.”

Causal Interpretation

Pada artikel/ berita ini yang dianggap sebagai penyebab masalah adalah posisi jabatan kursi menteri agama, dan akibatnya sejumlah tokoh NU mendukung Prabowo-Hatta untuk menyelamatkan posisi menteri agama. Hal ini dapat dilihat pada dua kutipan berita di bawah ini; “Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta, KH Masduki Baidlowi mengngkapkan hal ini kepada wartawan di sela deklarasi dukungan capres-cawapres Prabowo-Hatta oleh Ikatan Alumni (IKA) GP Ansor di Jawa Tengah Sabtu (14/6). Menurutnya, jika nanti Prabowo berhasil memenangkan Pilpres maka jabatan menag akan diserahkan kepada Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj.”

54

“Masyarakat khususnya Nahdliyin tidak perlu khawatir jika Prabowo menjadi Presiden nanti jabatan Menag akan diserahkan kepada kelompok wahabi. Karena Prabowo sudah membua perjanjian dengan tokoh NU yang mendukungnya”

Make Moral Judgement

Nilai moral yang disajikan dalam artikel/ berita adalah meskipun sejumlah tokoh NU mendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta, bukan berarti terjadi perpecahan di dalam PBNU karena sejumlah dukungan yang diberikan kepada kubu capres Prabowo hanya untuk menyelamatkan kursi menteri agama. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berita berikut ini; “Dikatakan, jika sejumlah tokoh PBNU terlibat dalam aksi dukung mendukung capres dan cawapres, itu bukan berarti telah terjadi perpecahan di tubuh PBNU. Tujuan tokoh NU yang mendukung Prabowo hanya untuk menyelamatkan kursi menag agar diberikan kepada tokoh NU. “

Treatment Recommendation

Tawaaran penyelesaian dalam artikel/ berita ini adalah meskipun

dukungan

ke

kubu

Prabowo

hanya

untuk

menyelamatkan kursi menteri agama, namun Prabowo juga sosok yang pantas untuk memimpin negeri ini. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berita berikut ini; “Selain untuk menyelamatkan kursi Menag, tokoh NU yang mendukung Prabowo juga berikir pemimpin bangsa ke depan harus merupakan sosok yang mampumemimpin atau menjadi dalamng bukan wayang. Hingga mereka memilih yang memliki komitmen kuat terhadap kemandirian bangsa.”

Tabel III.4 Analisa berita “Dukungan NU ke Prabowo untuk kursi Menag” Artikel diatas menjelaskan mengenai dukungan yang diberikan oleh sejumlah tokoh NU hanya untuk menyelamatkan kursi Menteri Agama dan menegaskan bahwa kaum NU tidak perlu khawatir jika Prabowo yang terpilih menjadi presiden, kursi Menteri Agama akan diberikan kepada KH Agil Said Siradj. Dalam artikel diatas juga dijelaskan bahwa aksi mendukung Prabowo itu bukan menandakan adanya perpecahan di tubuh NU. Pernyataan 55

tersebut menyiratkan bahwa dukungan kaum NU tetap solid untuk calon presiden Joko Widodo dan dukungan untuk calon presiden Prabowo tidak serta merta karena keinginan tulus, tetapi hanya untuk menyelamatkan kursi Menteri Agama.

4. Berita “Hari ini, Prabowo-Jokowi debat lagi”. Judul Berita

“Hari ini, Prabowo-Jokowi debat lagi”

Edisi

Minggu 22 Juni 2014

Rubrik/ Halaman

SHOT/ artikel halaman 11

Sumber Berita/ Narasumber

Harry Azhar & Eva Sundari Kusuma (Anggota tim pemenangan)

Isi berita/ wawancara

“Memang waktu debat pertama Prabowo kurang fokus soal pendataan, pengngkapan data-data. Jadi debat kedua pengungkapan data mulai keluar walaupun ada perdebatan terkait kebocoran anggaran, itu tidak apa-apa” Prabowo mempersiapkan bahan debat di sela-sela kesibukan kampanye, sedangkan Jokowi melakukan persiapan khusus

Frame

Pada artikel/ berita ini menyoroti tentang persiapan menjelang debat

capres-cawapres

ketiga

yang

akan

segera

dilangsungkan. “Debat capres hari ini (Minggu 22/6) kembali di gelar. Meski begitu kedua capres yang bersaing, Prabowo dan Jokowi siap unjuk kebolehannya dalam acara yang digelar oleh KPU itu”

Causal Interpretation

Pada artikel/ berita ini yang dianggap sebagai masalah adalah bagaimana persiapan kedua pasangan capres-cawapres dalam menghadapi debat selanjutnya, terutama capres Prabowo karena pada debat sebelumnya, ia tidak tahu singkatan dari TPID. Hal tersebut dapat dilihat pada dua kutipan berita berikut ini; “Sebelumnya, dalam debat sesi kedua, Prabowo bingung saat ditanya capres pesaingnya, mengetahui arti TPID yang merupakan Tim Pengendali Inflasi Daerah” “Memang waktu debat pertama Prabowo kurang fokus soal pendataan, pengungkapan data-data. Jadi debat kedua

56

pengungkapan data mulai keluar walaupun ada perdebatan terkait kebocoran anggaran, itu tidak apa-apa. Di debat ketiga ini kita pertajam lagi. Meski begitu Prabowo tidak akan mempersiapkan diri terkait hal-hal teknis seperti istilah dan singkatan nuntuk menghadap sesi debat ketiga. Sebab debat pilpres bukan cerdas cermat.” “Tidak, terlalu banyak istilah dan singkatan kalau mau dipelajari semua. Kalau Cuma istilah dan singkatan seperti itu kan seperti menjadi debat anak SD. Sudah seperti cerdas cermat.”

Make Moral Judgement

Nilai moral yang disajikan dalam artikel berita ini adalah Jokowi lebih baik daripada Prabowo karena Jokowi melakukan persiapan khusus sedangkan Jokowi tidak. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan berita di bawah ini; “Menghadapi debat capres ketiga, menurut anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Harry Azhar Aziz, tidak ada persiapan khusus. Prabowo akan memppersiapkan diri di tengah kesibukannya berkampanye. Untuk bekal di acaratersebut prabowo memilih untuk mempersiapkan diri dengan hal-hal yang lebih substansif. Misalnya, pemaparan data-data yang terkait dengan materi debat” “Sebelumnya, dalam debat sesi kedua, Prabowo bingung saat ditanya capres pesaingnya, mengetahui arti TPID yang merupakan Tim Pengendali Inflasi Daerah.` sementara itu, Jokowi justru mempersiapkan diri secara khusus. Di hari ulang tahunnya yang ke-5, Jokowi dikabarkan tengah menjalani persiapan debat bersama tim pemenangan Jokowi-JK yang menguasai bidang politik internasional dan ketahanan nasional. Anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, mengakui Jokowi mempersiapkan diri dengan simulasi presentasi dan debat. Dicoaching 10-an ahli. Coordinator tim debat Jokowi-JK, Maruar Sirait menyatakan hal senada. Untuk persiapan debat Jokowi lebih banyak berdiskusi sesuai tema yang disiapkan KPU yakni politik dan ketahanan nasional. Dia melanjutkan bahwa capres jagoannya optimis bisa tampil baik dalam debat menghadapi capres Prabowo Subianto.”

Treatment Recommendation

“….Koordinator tim debat Jokowi-JK, Maruar Sirait 57

menyatakan hal senada. Untuk persiapan debat Jokowi lebih banyak berdiskusi sesuai tema yang disiapkan KPU yakni politik dan ketahanan nasional. Dia melanjutkan bahwa capres jagoannya optimis bisa tampil baik dalam debt menghadapi capres Prabowo Subianto.”

Tabel III.5 Analisa berita “Hari ini, Prabowo-Jokowi debat lagi” Artikel diatas bertujuan untuk untuk menyatakan bahwa capres Jokowi lebih baik dari capres Prabowo. Bisa dikatakan begitu karena yang pertama, artikel ini membandingkan persiapan debat kedua capres. Dikatakan diatas bahwa capres Prabowo menjalani persiapan debat di tengah-tengah kesibukan berkampanyye sedangkan capres Jokowi mempersiapkan diri secara khusus. Kalimat pernyataan tersebut seolah menegaskan bawa capres Jokowi serius mempersiapkan diri untuk debat, sedangkan capres Prabowo tidak serius mempersiapkan diri. Kedua, artikel ini menjelaskan bahwa capres Prabowo tidak melakukan persiapan secara sigap seperti capres Jokowi padahal pada debat yang lalu capres Prabowo kebingungan saat ditanya arti dari TPID. Dan ketiga, di akhir paragraf, artikel diatas mengatakan capres Jokowi bisa mengalahkan capres Prabowo dan menyatakan bahwa Jokowi lebih bak dari Prabowo baik dalam debat yang lalu dan debat yang akan datang.

5. Berita “Siapa pasangan menjadi penting, soal ‘track record’, Jokowi sudah menang”. Judul Berita

“Siapa pasangan menjadi penting, soal ‘track record’, Jokowi sudah menang”

Edisi

Rabu 7 Mei 2014

Rubrik/ Halaman

Artikel halaman utama

Sumber Berita/ Narasumber Haris Azhar (koordinator badan pekerja kontras) Isi Berita/ Wawancara

“Sampai disini, Jokowi bagus. Artinya tidak ada masalah kejahatan serius yang menjadi musuh bagi umat manusia seperti genocide dan sejenisnya. Disini,Jokowi sudah menang, 10 banding 0”

Frame

Dalam artikel ini menyoroti mengenai masalah kurangnya informasi masyarakat mengenai track record masing-masing

58

capres sebagaimana yang tertulis pada baris pertama sebagai berikut ini; “Tampilnya dua tiga nama capres akhir-akhir ini, sesungguhnya tidak masalah. Namum ketika pelaksanaan kampanye tidak disertai informasi lebih jauh, hal ini akan bisa menyesatkan. Karena itulah perlunya disampaikan track record masing-masing”

Causal Interpretation

Dalam artikel/ berita ini yang dianggap sebagai penyebab masalah adalah track record capres Prabowo, sedangkan track record capres Jokowi sudah bagus dan tidak ada masalah. Hal tersebut tertuang dalam pernyataan Haris Azhar selaku narasumber utama pada artikel/ berita ini; “Sampai disini, Jokowi bagus. Artinya tidak ada masalah kejahatan serius yang menjadi musuh bagi umat manusia seperti genocide dan sejenisnya. Disini,Jokowi sudah menang, 10 banding 0”

Make Moral Judgement

Nilai moral yang disajikan dalam artikel/ berita ini adalah Capres Jokowi lebih baik daripada Prabowo karena dalam track record tidak masalah kejahatan serius, meskipun dinilai kurang dalam komunikasi massif tentang rencana-rencana ke depan. Hal ini dinyatakan pula oleh sang narasumber utama dalam artikel tersebut; “Sampai disini, Jokowi bagus. Artinya tidak ada masalah kejahatan serius yang menjadi musuh bagi umat manusia seperti genocide dan sejenisnya. Disini,Jokowi sudah menang, 10 banding 0.” “Mungkin Jokowi juga perlu melakukan komunikasi lebih massif tentang rencana-rencana dan kapasitas yang diolah serta dibangun. Payahnya selama ini dia hanya dinilai melakukan silaturahmi-silaturahmi tanpa ada bicara isu ke depan.”

Treatment

Tawaran penyelesaian yang disajikan dalam artikel/ berita ini

Recommendation

adalah

Jokowi

sudah

bagus

namun

perlu

melakukan

komunikasi mengenai ide-ide ke depan. Hal ini tertuang dalam kutipan berita berikut ini; “Mungkin Jokowi juga perlu melakukan komunikasi lebih 59

massif tentang rencana-rencana dan kapasitas yang diolah serta dibangun. Payahnya selama ini dia hanya dinilai melakukan silaturahmi-silaturahmi tanpa ada bicara isu ke depan”

Tabel III.6 Analisa berita “Siapa pasangan menjadi penting, soal ‘track record’, Jokowi sudah menang” Artikel diatas menjelaskan pentingnya informasi mengenai track record masing-masing calon presiden untuk disampaikan kepada masyarakat agar tidak menyesatkan. Disebutkan di dalam artikel bahwa capres Joko Widodo memiliki track record yang sempurna dan tidak bermasalah. Sedangkan track record capres Prabowo bermasalah karena ia melakukan kejahatan serius seperti genosida dan lainnya. Pemilihan kata ‘menyesatkan’ dalam artikel ini digunakan untuk menggiring opini masyarakat agar masyarakat tidak terbujuk dan keliru memilih capres yang bermasalah. Singkatnya, artikel diatas bertujuan untuk mengunggulkan dan menambah nilai plus capres Jokowi di mata masyarakat, serta untuk memojokkan capres Prabowo dengan menampilkan celah buruk capres Prabowo dengan menyajikan track record miliknya. Posisi artikel yag diletakkan pada halaman utama menegeaskan urgensi atau pentingnya artikel tersebut untuk dibaca oleh masyarakat.

6. Berita “Komunikasi Jokowi ungguli Prabowo”. Judul Berita

“Komunikasi Jokowi ungguli Prabowo”

Edisi

Jumat 6 Juni 2014

Rubrik/ Halaman

Lingkar Jateng/ artikel halaman 9

Sumber Berita/ Narasumber Muhammad Yulianto (Direktur survey LPSI Jateng) Isi Berita/ Wawancara

Komunikasi politik yang dibangun oleh capres Jokowi mampu menggunguli

capres

Prabowo.

Jokowi

menggunakan

komunikasi interaksional dan sosok populis dan merakyat. Sementara capres Prabowo masih menggunakan top down dan menggandalkan keterlibatan opinion leader Frame

Isu/ peristiwa dalam artikel/ berita ini dilihat sebagai masalah perbandingan komunikasi politik antar capres. Hal ini tertuang dalam kutipan wawancara dengan narasumber utama; “Komunikasi politik yang dibangun oleh capres Jokowi 60

mampu menggunguli capres Prabowo. Jokowi menggunakan komunikasi interaksional yakni langsung menemui dan berdialog dengan akar rumput. ….Sementara capres Prabowo masih menggunakan top down.”

Causal Interpretation

Dalam artikel/ berita ini yang dianggap sebagai penyebab adalah bagaimana kedua capres Prabowo dan Jokowi dalam melakukan komunikasi politik. Dalam kutipan berita berikut ini digambarkan bahwa kedua capres tersebut bertolak belakang dalam berkomunikasi politik; “Komunikasi politik yang dibangun oleh capres Jokowi mampu menggunguli capres Prabowo. Jokowi menggunakan komunikasi interaksional yakni langsung menemui dan berdialog dengan akar rumput. Jokowi menggunakan gaya sebagai sosok populis

dan

merakyat.

Sementara

capres

Prabowo

masih

menggunakan top down dan menggandalkan keterlibatan opinion leader, tokoh politik lokal”

Make Moral Judgement

Nilai moral yang disajikan dalam artikel/ berita ini adalah bahwa komunikasi politik capres Jokowi lebih baik daripada capres Prabowo. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan berita berikut ini; “Dari dua tipe komunikasi politik yang berbeda ini harus diakui Jokowi lebih unggul dibanding Prabowo. Intensnya dia blusukan ke basis-basis massa telah mampu meyakinkan kesadaran akar rumput bahwa Jokowi memang calon presiden yang tepat.”

Treatment

Penyelesaian yang ditawarkan dalam artikel/ berita ini adalah,

Recommendation

prabowo harus mempebaiki komunikasi politiknya agar masyarakat tahu kelebihan-kelebihan prabowo yang lain. “Prabowo memiliki banyak kelebihan pula, Cuma harus memperbaiki komunikasi politiknya agar tak lagi top down serta mengandalkan keterlibatan opinion leader.”

Tabel III.7 Analisa berita “Komunikasi Jokowi ungguli Prabowo” Artikel diatas menerangkan bahwa komunikasi politik capres Jokowi dianggap lebih unggul dibandingkan capres Prabowo. Disebutkan bahwa cara berkomunikasi politik capres Prabowo masih kaku dan bersifat top down. Sedangkan Jokowi lebih luwes dan mudah 61

berdialog dengan masyarakat. Didalam artikel ini menggunakan pemilihan kata ‘kaku & top down’ dan ‘luwes dan mudah berdialog dengan akar rumpur’. Pilihan kata tersebut digunakan untuk membandingkan cara berkomunikasi politik kedua capres. Perbandingan tersebut menghasilkan makna yang tersirat bahwa Jokowi gemar berdialog dengan mastarakat sedangkan Prabowo lebih suka berdialog dengan opinion leader saja. Selain itu, pemilihan kata pada judul artikel memojokkan capres Prabowo dengan menggunakan pilihan kata ‘unggul’ untuk menegaskan bahwa Jokowi lebih baik dari Prabowo.

7. Berita “Koalisi tanpa syarat lahir dari rakyat, Bangun pemerintahan tanpa transaksi”. Judul Berita

“Koalisi tanpa syarat lahir dari rakyat, Bangun pemerintahan tanpa transaksi”

Edisi

Selasa 10 Juni 2014

Rubrik/ Halaman

Artikel halaman utama

Sumber Berita/ Narasumber Drs HM Idham Samawi (Ketua tim pemenangan Jokowi-JK DIY), Bambang Praswanto (Sekretaris DPD PDIP DIY), Agus Sulistyono (Ketua DPW PKB DIY), & Subardi (Ketua DPW Nasdem DIY) Isi Berita/ Wawancara

“Jokowi-JK

sejak

awal

sudah

bertekad

mewujudkan

pemerintahan yang bersih. Karena itu dalam pembentukan pemerintahan ini tidak ada praktik transaksional. Partai pengusung Jokowi-JK sudah sepakat membangun koalisi atau kerjasama tanpa syarat tanpa permintaan jabatan. Koalisi yang dibangun petinggi partai ini tidak diikuti deal yang bersifat transaksional. Kami yakin para petinggi kami berpikiran waras. Tidak ada deal transaksi soal jatah menteri apalagi mahar” Frame

Dalam artikel/ berita ini menerangkan bahwa partai koalisi Indonesia Hebat tidak diikuti deal yang bersifat transaksional. Koalisi yang mendukung capres-cawapres Jokowi-JK adalah koalisi yang bersih karena tidak ada deal atau mahar yang dilibatkan karena mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hal

62

ini dapat dilihat pada kutipan berita berikut ini; “Jokowi-JK sejak awal sudah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih. Karena itu dalam pembentukan pemerintahan ini tidak ada praktik transaksional. Partai pengsusung Jokowi-JK sudah sepakat membangun koalisi atau kerjasama tanpa syarat tanpa permintaan jabatan. Koalisi yang dibangun petinggi partai ini tidak diikuti deal yang bersifat transaksional. Kami yakin para petinggi kami berpikiran waras. Tidak ada deal transaksi soal jatah menteri apalagi mahar. Koalisi kami clear. Ini yang membuat kami percaya diri dan semua all out betul hingga tingkat bawah.”

Causal Interpretation

Permasalahan yang dianggap serius disini adalah masalah money politics. Narasumber utama dalam artikel/ berita mengungapkan bahwa jika ingin mewujudkan cita-cita rakyat maka pemerintahan harus bersih dari segala bentuk money politics. Karena itu, partai koalisi pendukung Jokowi-JK dan para relawan bersepakat memerangi praktik money politics yang marak terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berita berikut ini; “Mewujudkan cita-cita rakyat yang sejahtera tidak hanya sebuah tekad saja, tetapi harus diwujudkan. Di samping itu, kemampuan pemerintah yang berkuasa dapat mewujudkan itu jika pemerintahannya kuat bersih. “ “Gotong royong ini sebagai motor kami. Ada yang menyumbangkan

tenaga,

pikiran,

materi

dan

sebagainya.

Pencapaian 70 persen suara itu pun dijamin bersih dari politik uang. Bentuk perang terhadap money politics itu pun akan diwujudkan dalam deklarasi bersama unsur satgas. Bahkan simpatisan yang berhasil menangkap pelaku politik uang dan melaporkan ke polisi maupun Bawaslu akan diberikan imbalan 2 juta.”

Make Moral Judgement

Nilai moral yang disajikan dalam artikel/ berita ini adalah pasangan Jokowi-JK merupakan pasangan yang bersih dari segala bentuk praktik transaksional/ karena koalisi partai pendukung capres-cawapres nomor urut 2 tersebut tanpa melibatkan mahar jabatan. Hal ini dapat kita lihat dalam 63

kutipan wawancara sama seperti yang telah disajikan sebelumnya; “Jokowi-JK sejak awal sudah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih. Karena itu dalam pembentukan pemerintahan ini tidak ada praktik transaksional. Partai pengsung Jokowi-JK sudah sepakat membangun koalisi atau kerjasama tanpa syarat tanpa permintaan jabatan. Koalisi yang dibangun petinggi partai ini tidak diikuti deal yang bersifat transaksional. Kami yakin para petinggi kami berpikiran waras. Tidak ada deal transaksi soal jatah menteri apalagi mahar. Koalisi kami clear. Ini yang membuat kami percaya diri dan semua all out betul hingga tingkat bawah.”

Treatment

Penyelesaian yang ditawarkan dalam artikel/ berita adalah para

Recommendation

pendukung pasangan Jokowi-JK harus memerangi praktik money politics bersama-sama. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini; “Gotong royong ini sebagai motor kami. Ada yang menyumbangkan

tenaga,

pikiran,

materi

dan

sebagainya.

Pencapaian 70 persen suara itu pun dijamin bersih dari politik uang. Bentuk perang terhadap money politics itu pun akan diwujudkan dalam deklarasi bersama unsur satgas. Bahkan simpatisan yang berhasil menangkap pelaku politik uang dan melaporkan ke polisi maupun Bawaslu akan diberikan imbalan 2 juta.”

Tabel III.8 Analisa berita “Koalisi tanpa syarat lahir dari rakyat, Bangun pemerintahan tanpa transaksi” Artikel diatas bertujuan untuk menegaskan kepada para masyarakat bahwa koalisi yang mendukung Jokowi-JK bersih dari praktik transaksional. Partai pengusung Jokowi-JK; PDIP, PKB, NASDEM, HANURA, dan PKPI sepakat untuk membangun koalisi atau kerjasama tanpa syarat permintaan jabatan. Kesepakatan tersebut dilakukan karena para petinggi partai berpikiran waras. Maka dari itu, tidak ada deal jatah menteri apalagi mahar. Selain itu, artikel ini juga membandingkan sikap politik partai pengusung Jokowi yang bersih dari praktik transaksional, sedangkan partai pengusung Prabowo tidak bersih dari

64

praktik transaksional.92 Selain itu, artikel diatas menjelaskan bahwa kinerja capres Jokowi sejauh ini telah terbukti membuat masyarakat puas, baik saat menjadi Walikota Solo maupun saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Narasumber yang digunakan dalam artikel ini adalah Drs HM Idham Samawi yang juga merupakan penasehat umum SKH Kedaulatan Rakyat. Seluruh materi dari artikel ini menggunakan Idham Samawi sebagai narasumber utama. Hal ini terkesan bahwa Idham Samawi memanfaatkan media yang dinaunginya sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Singkatnya, artikel ini menegaskan bahwa capres Jokowi lah yang paling pantas dipilih karena selain partai pengusung bersih dari praktik transaksional, kinerja Jokowi juga telah terbukti memuaskan. Penempatan artikel pada halaman utama menunjukan urgensi atau pentingnya artikel untuk dibaca oleh khalayak.

8. Berita “Masyarakat berbalik dukung Jokowi-JK”. Judul Berita

“Masyarakat berbalik dukung Jokowi-JK”

Edisi

Sabtu 21 Juni 2014

Rubrik/ Halaman

Magelang-Purworejo/ artikel halaman 15

Sumber Berita/ Narasumber Dr Quraish Shihab & Khofifah Indar Parawansa Isi Berita/ Wawancara

Kasus obor rakyat yang tadinya deras menghantam Jokowi, sepertinya sekarang justru menghantam balik. Masyarakat bersimpati kepada orang yang didzalimi

Frame

Artikel/ berita ini menyoroti tentang isu black campaign yang disebarkan oleh tabloid obor rakyat kepada capres Jokowi. Peristiwa ini dilihat sebagai bertambahnya dukungan kepada capres Jokowi. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita berikut ini; “Terkait kasus ‘Obor Rakyat’, arus yang tadinya deras menghantam Jokowi, sepertinya sekarang justru menghantam balik.masyarakat bersimpati kepada orang yang didzalimi. Kalau sebelumnya tidak mendukung pasangan Jokowi-JK, sekarang masyarakat banyak yang berbalik mendukung pasangan Jokowi-JK”

Causal Interpretation

Dalam artikel/ berita ini yang dianggap sebagai aktor penyebab adalah Tabloid Obor Rakyat, Jokowi adalah korban dari

92

Lihat bab 3 artikel “Dukungan NU ke Prabowo untuk kursi menag” yang menjelaskan bahwa kubu Prabowo menjanjikan kursi menteri agama kepada NU

65

kampanye hitam yang dilakukan oleh obor rakyat. Make Moral Judgement

Nilai moral yang disajikan pada artikel/ berita ini adalah Jokowi

orang

yang

dizalimi,

karena

telah

didzalimi,

masyarakat pun bersimpati mendukung Jokowi. Hal ini dapat kita lihat dari dua kutipan berita berikut ini; “…arus yang tadinya deras menghantam Jokowi, sepertinya sekarang justru menghantam balik.masyarakat bersimpati kepada orang yang didzalimi. Kalau sebelumnya tidak mendukung pasangan Jokowi-JK, sekarang masyarakat banyak yang berbalik mendukung pasangan Jokowi-JK.” “…berbaliknya masyarakat untuk mendukung Jokowi karena mereka merasa ikut bersalah ikut mendukung yang lain akibat berita ‘hitam’ yang selama ini dipercayainya. Dengan adanya foto jokowi sedang menunaikan ibadah haji atau umrah menjadikan masyarakat sadar bahwa tidak benar informasi yang menyebutkan Jokowi non muslim.”

Treatment

Pada artikel ini dijelaskan bahwa penyelesaian dari gencarnya

Recommendation

kampanye hitam yang menerpa capres Jokowi adalah masyarakat tidak akan mudah percaya lagi dengan berita-berita miring yang ditujukan kepada capres Jokowi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berita berikut ini; “Kalau sekarang kampanye hitam timbul lagi, masyarakat akan lebih berhati-hati”

Tabel III.9 Analisa berita “Masyarakat berbalik dukung Jokowi-JK” Artikel diatas bertujuan untuk menegaskan bahwa Jokowi merupakan korban dari isu kampanye hitam yang beredar di masyarakat. Artikel ini juga memunculkan image baru dari capres Jokowi yakni pihak yang difitnah oleh obor rakyat. Dikatakan di dalam artikel bahwa bahwa isu Obor Rakyat yang tadinya deras menghantam Jokowi, kini justru menghantam balik. Masyarakat kini bersimpati kepada orang yang didzalimi dan berbalik mendukung Jokowi. Pemilihan kata ‘justru menghantam balik’ digunakan untuk menyatakan bahwa pihak lawan kini justru menerima akibat dari perbuatannya, menyiratkan bahwa pihak yang menerbarkan isu kampanye hitam adalah pihak lawan Jokowi-JK, yakni Prabowo-Hatta, bukan Obor Rakyat. Dikatakan seperti itu karena adanya kalimat pernyataan ‘para pendukung 66

berbalik mendukung Jokowi’. Kalimat pernyataan tersebut menyiratkan bahwa para pendukung tersebut sebelumnya mendukung pihak lawan Jokowi, dan karena bersimpati kepada Jokowi yang telah difitnah oleh isu kampanye hitam, akhirnya mereka berbalik mendukung Jokowi. Serta, pemilihan kata ‘didzalimi’ digunakan untuk menegaskan bahwa Jokowi merupakan pihak yang menjadi korban.

67

Bab IV Kepemilikan Media dan Isi Media Analisis Redaksi surat kabar harian Kedaulatan Rakyat dalam memilih liputan berita yang akan diterbitkan selama masa kampanye

Setelah diuraikan pada frame masing-masing dari tiap berita yang dipilih dari SKH Kedaulatan Rakyat, selanjutnya yaitu membuat sebuah ruang khusus guna melihat bagaimana pola-pola framing yang digunakan media cetak dalam proses mengkonstruksi berita seputar pemberitaan kedua pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2014. Selain melakukan analisa menggunakan metode analisis framing Robert Entman, peneliti juga melakukan wawancara terhadap redaksi Kedaulatan Rakyat. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode analisis framing Robert Entman, Kedaulatan Rakyat ternyata memiliki kecenderungan pemberitaan yang secara tidak langsung memihak salah satu pasangan calon capres-cawapres. Tentu saja penyajian berita juga ditentukan oleh kebijakan redaksi media massa. Kebijakan redaksi dalam media meliputi sikap ”politik” media dan aturan keredaksian kewartawanan.93 A. Sikap politik media Politik dalam pengertian disini adalah politik dalam tanda petik yang berarti bisa politik dalam arti sesungguhnya maupun pengertian politik bukan dalam arti sesungguhnya. Artinya, setiap media massa memiliki sikap yang berbeda dalam melihat satu permasalahan, sehingga antara media yang satu dengan media yang lain pasti memiliki sikap yang berbeda. Seperti yang Begitu dalam pengertian politik yang sesungguhnya, karena adakalanya setiap media memiliki kepentingan untuk golongan politik tertentu. Sikap “politik” media ini pun bukan hanya pada partai politik, akan tetapi terhadap berbagai kepentingan lain yang berhubungan dengan kepemilikan media, alasan ekonomis, misi media serta kepentingan lainnya. Pemilik media bisa saja seorang “individu”, atau juga merupakan perusahaan, organisasi profesi, orsospol, ormas, BUMN, yayasan, atau lembaga lainnya. Selain kepemilikan, karena faktor keterikatan sejarah, maka tak sedikit media yang harus menjaga hubungan antara lembaga

93

Aceng Abdullah, Press Relation: Kiat-kita berhubungan dengan Media Massa, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2000), h.20.

68

yang ikut membidani lahirnya media tersebut, sehingga ketika memberitakan lembaga atau individu yang memiliki kaitan sejarah itu pasti berbeda dengan media massa lainnya.94 SKH kedaulatan Rakyat merupakan media yang memiliki kaitan sejarah yang sangat kental dengan nilai-nilai lokal (jawa). Pemberitaan yang disajikan oleh SKH Kedaulatan Rakyat juga sarat dengan nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal yang digunakan sebagai moral ground disajikan sebagai landasan/ acuan justifikasi suatu isu atau pemberitaan. Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan Kedaulatan Rakyat yang kerap menunjukkan sisi ‘kejawen’ capres Joko Widodo dan menunjukkan sisi militer capres Prabowo Subianto. Kedaulatan Rakyat kerap menyajikan pemberitaan mengenai capres Prabowo seputar isu kejahatan kemanusiaan seperti berita berikut ini: “Tudingan Wiranto soal penculikan, Prabowo serahkan pada rakyat”. Sedangkan pemberitaan mengenai capres Jokowi seputar kesedeharnaan dan kedekatan beliau dengan rakyat kecil seperti berita berikut ini: “Relawan gelar aksi simpatik di tugu, Jokowi lebih suka blusukan”, “Bersama JK temui Sultan HB X, Jokowi ingin ‘Hamemayu Hayuning Bawana’”. Jenis pemberitaan yang berbeda seperti contoh diatas memengaruhi pandangan pembaca terhadap kedua pasangan calon. Selama masa kampanye Pilpres 2014 lalu, pada setiap edisi Kedaulatan Rakyat iklan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden selalu dimuat pada halaman utama dan terkadang di halaman lain ditemukan iklan dukungan yang serupa. Hal ini memunculkan pertanyaan ‘apakah SKH Kedaulatan Rakyat pendukung pasangan nomor dua?’. Karena selain pemilik modal SKH Kedaulatan Rakyat yang merupakan pendukung partai pengusung pasangan nomor dua, iklan dukungan terhadap pasangan nomor dua yang selalu mewarnai SKH Kedaulatan Rakyat setiap hari menimbulkan asumsi seperti itu. Ketika berkunjung di kantor Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat, Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat membantah bahwa Koran harian yang dipimpinnya merupakan pendukung salah satu pasangan calon. Octo Lampito menegaskan bahwa iklan dukungan tersebut merupakan iklan politik berbayar bukan iklan Cuma-Cuma. Karena iklan politik seperti inicukup menguntungkan karena merupakan sumber pemasukan yang cukup besar. Karena alasan ekonomis seperti diatas, bagaimana sikap dan warna perusahaan penerbitan pemberitaan sebuah media akan berbeda. Misalnya, sebuah media tidak akan memberitakan hal-hal negatif terhadap lembaga atau perusahaan yang selalu memasang iklan berukuran

94

Dhanurseto HP, Loc.Cit.

69

besar di medianya. Atau juga, misalnya tak berani memberitakan macam-macam tatkala lembaga yang akan diberitakan negatif itu ternyata lembaga yang berlangganan medianya dalam jumlah yang besar sehigga jika diberitakan bisa “mengganggu” perusahaaan penerbitan tadi. Sebaliknya, karena kepentingan “ekonomi perusahaan” berita apa pun tentang lembaga atau perusahaan tadi pasti akan diberitakan oleh media tadi kendati dalam porsi yang tidak besar, ini sebagai layanan terhadap pelanggan terbesar atau pemasang iklan rutin.95 Menurut Bapak Octo Lampito, SKH Kedaulatan Rakyat telah memberikan proporsi pemberitaan yang seimbang terhadap kedua pasangan capres-cawapres. Octo Lampito menjelaskan bahwa setiap ada artikel/ berita yang mengulas mengenai salah satu pasangan capres-cawapres, maka di samping dari artikel tersebut diimbangi dengan adanya artikel dari pasangan capres-cawapres yang lain. SKH Kedaulatan Rakyat juga mengundang semua partai politik untuk bertemu dan mengutarakan pendapat untuk dimuat secara bergiliran. Berdasarkan penuturan diatas, Octo Lampito menegaskan bahwa SKH Kedaulatan Rakyat tidak memihak salah satu pasangan capres-cawapres tertentu, netral dan berimbang. “….dan jangan lupa, kami mengundang kedua pihak tim sukses untuk berdiskusi. Dan pada saat pileg kami mengundang seluruh partai politik, kami berdiskusi, dan giliran kami memuat satu-satu.” “….Kalau mbak perhatikan disamping berita Jokowi itu selalu ada berita tentang Prabowo. Iya nggak?”.96

B. Aturan Keredaksian dan Proses Pembuatan Berita Selain memiliki sikap politik yang berbeda, antar media massa pun memiliki aturan keredaksian dan aturan kewartawanan yang berbeda pula. Ini bergantung pada misi dan sifat media yang bersangkutan. Berdasarkan hasil analisa dan wawancara yang dilakukan dengan redaksi, surat kabar ini melihat fenomena kampanye dalam pemilu lalu dari pandangan

95 96

Dhanurseto HP, Loc.Cit. Wawancara dengan Pemimpin Redaksi SKH KR Drs Octo Lampito, MPd Selasa, 3 Maret 2015 13:45 WIB

70

konsep “moralitas, kualitas, dan budaya” masing-masing kandidat, dimana Kedaulatan Rakyat memilih berita yang diterbitkan dengan mengedepankan kedua isu tersebut. Pemberitaan dari sudut pandang moralitas dan budaya kedua pasangan calon dapat dilihat pada berita-berita ini “Jokowi diminta tetap sederhana”, “Pulang kampung melepas rindu, Jokowi ngetes cara merayu”, “Pedagang pasar triwindu, Dukung pasangan JokowiJK” “Relawan gelar aksi simpatik di tugu, Jokowi lebih suka blusukan”, “Koalisi tanpa syarat lahir dari rakyat, Bangun pemerintahan tanpa transaksi” “Bersama JK temui Sultan HB X, Jokowi ingin ‘Hamemayu Hayuning Bawana” di headline news. “Timses Jokowi-JK komitmen kampanye damai, Tak akan balas dan tanggapi ‘black campaign”. Pada beritaberita tersebut, Kedaulatan Rakyat mengambarkan sosok salah satu pasangan calon tak ada bedanya dengan rakyat biasa. sederhana, tidak neko-neko, low profile, dan dekat dengan kalangan bawah. Berbeda dengan berita pasangan nomor satu, Kedaulatan Rakyat menyajikan berita-berita seperti “Beredar surat pemberhentian prajurit, Prabowo tak ambil pusing”, “Tudingan Wiranto soal penculikan, Prabowo serahkan pada rakyat”, dan “Ruhut Sitompul deklarasi dukung Jokowi-JK, Golkar mulai main pecat”. Pemberitaan tersebut mengambarkan citra capres Prabowo yang kontras dengan capres Jokowi. Kedaulatan Rakyat juga kerap menyajikan berita yang berkaitan dengan sosok public figure yang mendukung salah satu pasangan. Jenis pemberitaan seperti ini merupakan salah satu konsep pemberitaan moralitas. Pada pemberitaannya Kedaulatan Rakyat menunjukkan bahwa seorang public figure yang dicintai masyarakat mendukung salah satu pasangan calon. Hal ini dapat memengaruhi pandangan pembaca mengenai salah satu pasangan calon. Berikut contoh berita tersebut; “Presiden idaman Yon Koewoyo, Kriteria mendekati sosok Jokowi”. Persiapkan konser anak muda, JK undang Slank sarapan pagi” . Konsep sudut pandang kualitas kedua pasangan calon dapat dilihat pada berita “Siapa pasangan menjadi penting, soal ‘track record’, Jokowi sudah menang”, dan ” Komunikasi Jokowi ungguli Prabowo”. Pada kedua berita tersebut, Kedaulatan Rakyat menuturkan bahwa Jokowi lebih baik daripada lawan politiknya. Sudut pandang ini kerap disandingkan dengan sudut pandang budaya, jenis pemberitaan ini juga bisa memengaruhi pembaca terhadap salah satu pasangan calon. Selain sisi moralias, kualitas dan budaya kedua pasangan calon, sudut pandang lain yang disorot oleh Kedaulatan Rakyat adalah kondisi kedua internal koalisi. Kedaulatan Rakyat menyajikan pemberitaan yang membandingkan kondisi kedua koalisi pasangan calon. 71

Contoh pemberitaan tersebut bisa dilihat berita berikut ini, “Ruhut Sitompul deklarasi dukung Jokowi-JK, Golkar mulai main pecat”, “Tak lagi ngotot jadi capres, Ical-Prabowo saling mengalah “, “Hatta akan beri selamat Jokowi, Prabowo tolak hasil Pilpres”, berita-berita tersebut membandingkan kondisi koalisi yang sehat dan tidak. Kedaulatan Rakyat juga menyajikan berita dengan materi kedua pasangan dalam satu berita yang sama. Pada jenis pemberitaan tersebut, Kedaulatan Rakyat membandingkan satu isu yang sama dalam berita tersebut. secara tidak langsung, Kedaulatan Rakyat menyajikan kedua citra yang berbeda terhadap kedua pasangan calon. “Hari ini, Prabowo-Jokowi debat lagi”, “Tim Prabowo-Hatta akan kampanye santun, Juram Jokowi-JK Bu Ida blusukan ke pasar”, “Capres-cawapres semangat berkampanye, Prabowo bicara soal koperasi, Jokowi borong ubi”, “Debat capres dinamis, saling kritik, Dari HAM sampai politik anggaran.”, Berdasarkan hasil analisa selama 3 (tiga) bulan periode penelitian, pasangan nomor 2 (dua) memperoleh porsi lebih besar dalam setiap edisi. Ketika meminta konfirmasi pada redaksi Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Rakyat mengklaim bahwa mereka telah memberikan porsi seimbang dalam menyajikan pemberitaan kedua pasangan calon. Menurut Bapak Octo Lampito, SKH Kedaulatan Rakyat telah memberikan proporsi pemberitaan yang seimbang terhadap kedua pasangan capres-cawapres. Octo Lampito menjelaskan bahwa setiap ada artikel/ berita yang mengulas mengenai salah satu pasangan capres-cawapres, maka di samping dari artikel tersebut diimbangi dengan adanya artikel dari pasangan capres-cawapres yang lain. SKH Kedaulatan Rakyat juga mengundang semua partai politik untuk bertemu dan mengutarakan pendapat untuk dimuat secara bergiliran. Berdasarkan penuturan diatas, Octo Lampito menegaskan bahwa SKH Kedaulatan Rakyat tidak memihak salah satu pasangan capres-cawapres tertentu, netral dan berimbang. “….dan jangan lupa, kami mengundang kedua pihak tim sukses untuk berdiskusi. Dan pada saat pileg kami mengundang seluruh partai politik, kami berdiskusi, dan giliran kami memuat satu-satu.” “….Kalau mbak perhatikan disamping berita Jokowi itu selalu ada berita tentang Prabowo. Iya nggak?”97

97

Wawancara dengan Pemimpin Redaksi SKH KR Drs Octo Lampito, MPd Selasa, 3 Maret 2015 13:45 WIB

72

Jika dilihat dari panjang paragraf dan banyaknya artikel/ berita yang dimuat, pasangan nomor dua unggul dalam segi kuantitas baik dari segi panjang paragraf

dan jumlah

keseluruhan artikel yang dimuat. Selama 3 bulan periode waktu penelitian, jumlah artikel yang mengulas pasangan nomor urut satu sebanyak 94 buah, sedangkan jumlah artikel yang mengulas pasangan nomor urut dua sebanyak 154 buah. Untuk menyajikan sebuah berita, tentu terdapat proses internal redaksi yang memengaruhi terciptanya sebuah pemberitaan. Berikut ini merupakan proses pembuatan berita SKH Kedaulatan Rakyat: Reporter menulis berita

Berita diserahkan pada Direktur

Para Direktur memilih berita dalam rapat Redaksi

Berita terpilih diedit (Pra cetak)

Layout (Pra cetak)

Reporter mencari berita Sumber data: -

Wawancara Press release Sumber dari media lain Konferensi pers Acara-acara formal

Cetak

Tabel IV.1

Distribusi koran

Proses Pembuatan Berita SKH Kedaulatan Rakyat 73

Berdasarkan hasil wawancara, dalam memilih sebuah isu/peritiwa untuk dijadikan sebagai berita yang layak diterbitkan pada setiap edisi bergantung pada rapat direktur SKH Kedaulatan Rakyat. Pada rapat tersebut ditentukan bagaimana angle atau frame yang cocok untuk digunakan dalam isu/peritiwa tersebut agar layak dikonsumsi para pembaca. Jika sebuah isu/peristiwa tidak layak disajikan, maka diputuskan tidak akan diterbitkan. Setelah sebuah isu/ peristiwa dianggap layak untuk diterbitkan, berita tersebut diserahkan kepada tim editor untuk diedit. Pada proses pembuatan berita ini menurut penulis merupakan aspek penting dari bagaimana konstruksi berita itu diciptakan. Karena redaksi dapat memilih dan memilah berita yang akan diterbitkan sesuai dengan visi misi koran maupun kepentingan editorial, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik.

74