BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas
(pertanggungjawaban).
Melalui
keterbukaan
(transparansi),
hakim
dan
pegawai
pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah
merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada
setiap instansi pemerintah. B. TUGAS DAN FUNGSI 1. Kedudukan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Sekartaji Nomor 12 Kabupaten Kediri
terletak di Jalan
yang mempunyai yurisdiksi 344
Kelurahan/Desa dari 26 kecamatan, dengan luas wilayah 138.605 Km² dan jumlah penduduk 1.576.407 jiwa. 2. Tugas Pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan
pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan
paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri , maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur
(SOP), yang telah
didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : W13A9/4604/OT.01.3/SK/X/2010., tanggal 1 Oktober 2010 sebegai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan untuk setiap proses pekerjaan ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1.
Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2.
Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3.
Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4.
Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5.
Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
6.
Tata persidangan ;
7.
Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8.
Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9.
Penyampaian Salinan Putusan ;
10.
Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11.
Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12.
Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
13.
Publikasi putusan ;
14.
Pengarsipan berkas perkara ;
15.
Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16.
Permohonan Banding ;
17.
Permohonan Perkara Kasasi ;
18.
Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19.
Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20.
Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.
C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama. D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam tahun 2013. Capaian kinerja 2013 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi, Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
disusun
sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organsisasi dan Sistematika Penyajian.
Bab II
: Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .
Bab III
: Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis.
Bab IV
: Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2013, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2013 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi : 1. Visi dan Misi Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu
“ Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Atas dasar visi dan missi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.
Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin. 7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8. Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas seharihari di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Tujuan dan sasaran strategis Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya
1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara
penyelesaian
2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
perkara
yang
sederhana,
tepat 3. Jumlah kegiatan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan
waktu, transparan dan akuntabel
yang diselesaikan tepat waktu.
yang mendapatkan layanan sidang keliling. 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
Terselesaikannya
1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.
Administrasi
2. Prosentase proses pemeriksaan perkara
perkara
yang 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.
efektif,
efisien, 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para
dan akuntabel
pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai. 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.
Tersedianya
1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem
dukungan manajemen
Akuntansi Pemerintah (SAP). dan 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat.
tugas teknis dalam 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. penyelenggaraan
4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu.
Fungsi Peradilan
5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran.
Tersdianya sarana 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung . dan Prasarana Apa ratur
Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri Terwujudnya SDM Profesional
1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan. yang 2. Jumlah dan
Pejabat
Kesekretariatan
yang
mengikuti
Diklat/Bintek.
memiliki
3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek.
integritas tinggi.
4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek.
Terwujudnya
1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua.
pelaksanaan
2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh
Pengawasan internal
Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). yang 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang.
efektif dan efisien
3. Program utama dan kegiatan pokok No.
Program
Kegiatan
1 1
2
4
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
1. Penerimaan
Penanggung Jawab 5 6 194.150.000 Meja I Biaya
Perkara/SIADPA 2. Pencatatan/Rgis
Panmud Gugatan/Per-
masuk, PMH dan
mohonan
PHS/SIADPA
pihak/SIADPA 4. Memeriksa dan memutus sisa
Jurusita/Jurusita Pengganti Hakim/Panitera Pengganti
perkara Tahun 2012 5. Memeriksa dan memutus perkara
Hakim/Panitera Pengganti
masuk Tahun 2013 6. Pembuatan BAP/SIADPA 7. Penyelesaian Putusan/SIADPA 8. Administrasi
Hakim/Panitera Pengganti Hakim/Panitera Pengganti Panmud
Putusan
Hukum/Meja
Perkara/SIADPA
II/Meja III
9. Penyampaian Salinan Putusan kepada para
7 Biaya Proses
trasi Prkara
3. Pemanggilan para
Ket
Wapan/Jurusita Pengganti
pihak/SIADPA 10. Penerbitan Akta
Pansek/Wapan/
Cerai/SIADPA
Panmud Hukum
11. Penyerahan Akta
Wapan/Panmud
Cerai
Hukum
12. Minutasi Berkas
Hakim/Panitera
Perkara/SIADPA
Pengganti
13. Pelayanan Meja
Petugas
Informasi/SIADP
Informasi
A 14. Upload (Unggah)
Hakim/Panitera
putusan ke Web
Pengganti
Site/SIADPA 15. Pengiriman
Panitera/Wapan/
Laporan
Panmud Hukum
Perkara/SIADPA 16. Perkara Prodeo =
4.500.000
DIPA
15 perkara @ 300.000
2
3.
Pembayaran
Pembayaran Gaji dan
7.392.528.000 Pansek/Wasek/
Gaji dan
Tunjangan = 41
Kasubag
Tunjangan
Pegawai
Keuangan
Penyelengga
Pengadaan
raan ope-
Makanan/Minum
Kasubag.Keuan
rasional dan
an Penambah
gan
pemliharaan
Daya Tahan
perkantoran
Tubuh 5 Org 1. Pengadaan
8.400.000 Pansek/Wasek/
11.840.000 Pansek/Wasek/
Pegawai = 32
Kasubag.Keuan
orang
gan 2.450.000
DIPA
DIPA
Pakaian dinas
2. Pengadaan
DIPA
Pansek/Wasek/
DIPA
Pakaian Tenaga
Kasubag.Keuan
Honorer = 7
gan
orang 3. Pengadaan
1.200.000
Pansek/Wasek/
Pakaian Satpam =
Kasubag.Keuan
3 orang
gan
4. Pengadaan
640.000
DIPA
Pakaian Dinas
Pansek/Wasek/
Cleaning Servis =
Kasubag.Keuan
2 orang
gan
5. Pemeliharaan
24.840.000 Pansek/Wasek/
Gedung Kantor =
Kasubag.Keuan
1.380 M²
gan
6. Pemeliharaan
2.100.000 Pansek/Wasek/
Kantor = 2.117
Kasubag.Keuan
M²
gan 22.000.000 Pansek/Wasek/
Kendaraan Dinas
Kasubag.Keuan
roda 4 = 2 Unit
gan
8. Pemeliharaan
DIPA
DIPA
Halaman Gedung
7. Pemeliharaan
DIPA
4.500.000 Pansek/Wasek/
Kendaraan
Kasubag.Keuan
Bermotor Roda 2
gan
DIPA
DIPA
= 6 Unit 9. Pemeliharaan
3.00.000 Pansek/Wasek/
Barang Inventaris
Kasubag.Keuan
Lainnya = 40 OT
gan
10. Pemeliharaan
4.375.000 Pansek/Wasek/
Personal
Kasubag.Keuan
Komputer/Laptop
gan
DIPA
DIPA
= 35 Unit 11. Pemeliharaan AC = 16 Unit
1.600.000 Pansek/Wasek/ Kasubag.Keuan
DIPA
gan 12. Pemeliharaan
2.525.000 Pansek/Wasek/
Printer = 25 Unit
DIPA
Kasubag.Keuan gan
13. Langganan
52.200.000 Pansek/Wasek/
Listrik = 12 BLN
DIPA
Kasubag.Keuan gan
14. Langganan
7.200.000 Pansek/Wasek/
Telepon = 12
Kasubag.Keuan
BLN
gan
15. Langganan air =
480.000 Pansek/Wasek/
12 BLN
DIPA
DIPA
Kasubag.Keuan gan
16. Jas Pos/Giro =
2.250.000 Pansek/Wasek/
750 SRT
DIPA
Kasubag.Keuan gan
17. Keperluan Pokok
24.150.000 Pansek/Wasek/
Perkantoran = 42
Kasubag.Keuan
OT
gan
18. Langganan
12.000.000 Pansek/Wasek/
Internet = 12
Kasubag.Keuan
BLN
gan
19. Honorarium
109.200.000
DIPA
DIPA
DIPA
Pramubakti/Wiya ta Bhakti (7
Pansek/Wasek/
ORGX12 BLN) =
Kasubag.Keuan
84 OB
gan
20. Honorarium
31.200.000
DIPA
Cleaning Servis
Pansek/Wasek/
(2 ORGX12
Kasubag.Keuan
BLN)= 12 OB
gan
21. Honorarium
46.800.000 Pansek/Wasek/
Satpam ( 3
Kasubag.Keuan
ORGX12 BLN) =
gan
DIPA
36 OB 22. Biaya Hosting =
1.600.000 Pansek/Wasek/
1 THN
DIPA
Kasubag.Keuan gan
23. Honor Kuasa
6.600.000
DIPA
Penggunan
Pansek/Wasek/
Anggaran = 12
Kasubag.Keuan
OB
gan
24. Honor
6.000.000
DIPA
Penanggung
Pansek/Wasek/
Jawab Kegiatan=
Kasubag.Keuan
12 OB
gan
25. Honor Penguji
5.400.000
DIPA
SPP/Penanda
Pansek/Wasek/
Tangan SPM =
Kasubag.Keuan
12 OB
gan
26. Honor Bendahara
4.800.000 Pansek/Wasek/
Pengeluaran = 12
Kasubag.Keuan
OB
gan
27. Honor Staf = 24 OB
9.600.000 Pansek/Wasek/
DIPA
DIPA
Kasubag.Keuan gan
28. Operator Sakpa
4.800.000 Pansek/Wasek/
dan Simak BMN
Kasubag.Keuan
2 orang = 1 THN
gan
DIPA
1. PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI
4.
Laporan
PEMERINTAH
Pengelolaan
(SAP)
Anggaran
Belanja Perjalanan Lainnya : · Bahan
900.000 Pansek/Wasek/
DIPA
Laporan SAP
Kasubag.Keuan
= 12 Dok
gan
· Transport =
6.000.000 Pansek/Wasek/
12 OH
DIPA
Kasubag.Keuan gan
2. RAPAT-RAPAT KOORDINASI/K ERJA/DINAS/PI MPINAN/ KELOMPOK KERJA/KONSULTA SI Belanja Barang Operasional Lainnya : · Bahan = 84 OK
420.000 Pansek/Wasek/
DIPA
Kasubag.Keuan gan
· Konsumsi = 84 OK
1.680.000 Pansek/Wasek/
DIPA
Kasubag.Keuan gan
· Bahan = 12 Dok
1.584.000 Pansek/Wasek/
DIPA
Kasubag.Keuan gan
Belanja Perjalanan Lainnya : · Transport = 72 OH
25.200.000 Pansek/Wasek/
DIPA
Kasubag.Keuan gan
·
Uang Harian = 72 OH
36.000.000 Pansek/Wasek/
DIPA
Kasubag.Keuan gan
· Uang Harian
12.000.000 Pansek/Wasek/
DIPA
= 24 OH
Kasubag.Keuan gan
· Penginapan = 12 OH
7.200.000 Pansek/Wasek/
DIPA
Kasubag.Keuan gan
· Transpot = 14 PP
2.800.000 Pansek/Wasek/
DIPA
Kasubag.Keuan gan
3. RAPAT KERJA DAERAH : Belanja Perjalanan Lainnya : ·
Transport 2 KGT
5.000.000 Pansek/Wasek/
DIPA
Kasubag.Keuan gan
4.
DIPA
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Belanja Barang Operasional Lainnya :
·
Biaya
6.000.000 Pansek/Wapan/
Pembuatan
Wasek/Kasubag/
Laporan
Panmud
DIPA
Tahunan = 1 DOK 5.
PENYUSUNAN LAKIP : Belanja Barang Operasional Lainnya : · Biaya
5.999.000 Pansek/Wapan/
DIPA
Pembuatan
Wasek/Kasubag/
LAKIP = 1
Panmud
DOK 6.
PELANTIKAN/ PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN ·
Pelantikan/
2.400.000 Pansek/Wasek/
Pengambilan
Kasubag.Kepeg/
Sumpah
Keuangan
DIPA
Jabatan = 2 KGT 7. PERPUSTAKAA N /KEARSIPAN/ DOKUMENTASI Belanja Barang Operasional Lainnya ·
perpustakaan/
3.000.000
Pansek/Wasek/
Kearsipan/Do
Kasubag.Keuan
kumentasi = 1
gan/Umum
KGT
5.
Penyelengga 1.
Penyusunan
Ketua/Pansek/W
raan tugas
Uraian Tugas
asek/KasubagKe
kpegawaian
Pegawai (Job
pegawaian
Discription) = 1 DOK 2.
3.
Pengiriman Laporan Absensi
Waka/Wasek/
Pegawai = 12
Kasubag.Kepega
BLN
waian
Pembuatan Kenaikan Gaji
Wasek/Kasubag. Kepegawaian
DIPA
Berkala = 14 ORG 4.
Pengiriman Usul Kenaikan Pangkat
Wasek/Kasubag. Kepegawaian
= 5 ORG 5.
Pengiriman Usul Pensiun = 1 ORG
6.
Pengiriman Permintaan
Wasek/Kasubag. Kepegawaian Wasek/Kasubag. Kepegawaian
Karpeg/Askes/Ka ris/Karsu. 7.
Pembuatan DP3/WAS = 41
Wasek/Kasubag. Kepegawaian
ORG 8. Pengiriman Pegawai ke
Wasek/Kasubag. Kepegawaian
Diklat/Bintek. 9. Pemutahiran data ke Simpeg = 12
Wasek/Kasubag. Kepegawaian
BLN
6.
Penyelengar
1. Pemutahiran data
aan tugas
ke SIMAK BMN
umum
= 12 BLN 2. Laporan SIMAK BMN = 12 BLN
7.
Pelaksanaan
1. Pengawasan
pengawasan
terhadap
Wasek/Kasubag. Umum
Wasek/Kasubag. Umum Ketua
Keuangan Perkara = 4 KGT 2. Pengawasan
Pansek (Kuasa
terhadap
Pengguna
Keuangan Negara
Anggaran)
(DIPA) = 4 KGT
3. Pengawasan oleh
Wakil
Hakim Pengawas
Ketua/Hakim
Bidang = 2 KGT
Pengawas Bidang
B. Rencana Kinerja Tahunan 2013 No. 1.
Sasaran Strategis Terwujudnya
Indikator Kinerja 1.
penyelesaian
Prosentase
Target
Jumlah
Penyelesaian
80 %
Perkara
perkara yang
2.
Jumlah
Perkara
sederhana, tepat
Miskin
dan
waktu, transparan
diselesaikan tepat waktu.
dan akuntabel
3.
Bagi
Masyarakat
Terpinggirkan
yang
15 Pkr
Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin
yang
terpinggirkan
yang
6 Kgt
mendapatkan layanan sidang keliling 4.
Prosentase putusan yang diunggah
70 %
(upload) ke website
2.
Terselesaikannya
5.
Prosentase Pelayanan Meja Informasi
100 %
6.
Prosentase Minutasi Berkas Perkara
100 %
1.
Administrasi
Prosentase
proses
administrasi
100 %
penerimaan perkara.
perkara yang
2.
efektif, efisien,
Prosentase
proses
pemeriksaan
proses
administrasi
85 %
perkara
dan akuntabel
3.
Prosentase
100 %
putusan perkara. 4.
Prosentase
proses
penyampaian
100 %
salinan putusan kepada para pihak. 5. 6.
95 %
Prosentase penerbitan akta cerai Prosentase proses penyerahan akta
100 %
cerai kepada para pihak. Tersedianya 3.
Jumlah 1.
Dukungan manajemen
dan
sesuai
Laporan dengan
Keuangan Sistem
Pemerintah (SAP).
yang
Akuntansi
12 laporan
tugas teknis dalam
2.
penyelenggaraan Fungsi Peradilan
Persentase (%) Penyerapan Anggaran
100 %
Meningkat. 3. 4.
257.565.160
Jumlah PNBP Mahkamah Agung. Prosentase
Pembayaran
Gaji,
100 %
Remunerasi tepat waktu. 5.
Jumlah
Tersedianya
Operasional/
392.031.000
Pemeliharaan Perkantoran Tersedianya Sarana 4.
1. dan
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung 50.000.000
Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
5.
Terwujudnya SDM
1. yang
Profesional
dan
0
Pra Jabatan 2.
memiliki integritas tinggi.
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat
Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang
6
mengikuti Diklat/Bintek 3.
Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang
5
mengikuti Diklat/Bintek 4.
Jumlah
Hakim
yang
mengikuti
Pengawasan
terhadap
8
Diklat/Bintek. 6.
Terwujudnya
1.
Jumlah
pelaksanaan
Keuangan perkara oleh Ketua
Pengawasan
Jumlah
internal yang
2.
efektif dan efisien
Pengawasan
4
terhadap
Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa
4
Pengguna Anggaran (Pansek). 3.
Jumlah
Pengawasan Oleh Hakim
2
Pengawas Bidang
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan
Kinerja
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013
TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NO. 1.
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
Terwujudnya penyelesaian 1.
Prosentase
Jumlah
perkara yang sederhana,
Penyelesaian Perkara
tepat waktu, transparan dan 2.
Jumlah
akuntabel
Masyarakat
Perkara
Bagi
Miskin
Terpinggirkan
80 %
15 Perkara
dan yang
diselesaikan tepat waktu. 3.
Jumlah
kegiatan
Masyarakat
bagi
Miskin
6 Kegiatan
yang
terpinggirkan
yang
mendapatkan layanan sidang keliling. 4.
Jumlah
kegiatan
Masyarakat
bagi
Miskin
15 Perkara
yang
terpinggirkan
yang
mendapatkan layanan sidang keliling. 5.
Prosentase
putusan
yang
diunggah
(upload)
70 %
ke
website. 2.
Terselesaikannya
1.
Prosentase
Administrasi perkara yang
administrasi
efektif,
perkara.
akuntabel
efisien,
dan 2.
proses
100 %
penerimaan
Prosentase
proses
85 %
proses
100 %
pemeriksaan perkara 3.
Prosentase administrasi
putusan
perkara. 4.
Prosentase
proses
penyampaian
salinan
100 %
putusan kepada para pihak. 5.
Prosentase penerbitan akta
95 %
cerai 6.
Prosentase
proses
penyerahan
akta
100 %
cerai
kepada para pihak. 3.
Tersedianya manajemen
Dukungan 1. dan
tugas
Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem
teknis
dalam
Akuntansi
penyelenggaraan
Fungsi
(SAP).
Peradilan
12 Laporan
2.
Pemerintah
Persentase (%) Penyerapan
100 %
Anggaran Meningkat. 3.
Jumlah PNBP Mahkamah
257.565.160
Agung. 4
Prosentase Gaji,
Pembayaran
Remunerasi
100 %
tepat
waktu. 5
Jumlah Operasional
Tersedianya
392.031.000,-
/Pemeliharaan
Perkantoran. 4.
Tersedianya Sarana dan
1.
Jumlah
Prasarana Aparatur
Perlengkapan
Pengadilan Agama
Gedung
Pengadaan
50.000.000,-
Sarana
Kabupaten Kediri 5.
Terwujudnya SDM yang
1.
Jumlah CPNS yang
Profesional dan memiliki
mengikuti Diklat Pra
integritas tinggi.
Jabatan 2.
Jumlah Pejabat
0
6
Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek 3.
Jumlah Pejabat
5
Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek 4.
Jumlah Hakim yang
8
mengikuti Diklat/Bintek 6.
Terwujudnya pelaksanaan 1.
Jumlah Pengawasan
4
Pengawasan internal yang
terhadap Keuangan perkara
efektif dan efisien
oleh Ketua 2.
Jumlah Pengawasan
4
terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3.
2
Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : NO.
INDIKATOR KINERJA SASARAN URAIAN
1.
Terwujudnya
1. Terwujudnya
penyelesaian
penyelesaian
perkara
yang
perkara
yang
sederhana,
tepat
sederhana,
tepat
waktu, transparan
waktu,
dan akuntabel
dan akuntabel
REALISASI
%
80 %
85 %
105
19 Perkara
15 Perkara
96
4 Kegiatan
6 Kegiatan
150
transparan
2. Jumlah Bagi
TARGET
Perkara Masyarakat
Miskin
dan
Terpinggirkan yang diselesaikan
tepat
waktu. 3. Jumlah
kegiatan
bagi
masyarakat
miskin
yang
terpinggirkan yang mendapatkan layanan
sidang
keliling 4. Prosentase putusan yang
70 %
70 %
100
100 %
100 %
100
95 %
95 %
100
100 %
100 %
100
proses
95 %
95 %
100
proses
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
95 %
95 %
100
100 %
100 %
100
diunggah
(upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan
Meja
Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 2.
Terselesaikannya Administrasi perkara efektif,
1. Prosentase
proses
administrasi yang
penerimaan perkara
efisien, 2. Prosentase
dan akuntabel
pemeriksaan perkara 3. Prosentase administrasi putusan perkara. 4. Prosentase
proses
penyampaian salinan
putusan
kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan
akte
cerai 6. Prosentase
proses
penyerahan
akta
cerai kepada para pihak.
1. Jumlah
Laporan
Keuangan 3.
12 Laporan
12 Laporan
100
100 %
98 %
99
257.565.160
257.565.160
100
100 %
100 %
100
392.031.000
392.031.000
100
50.000
50.000
100
0
0
0
6
6
100
5
5
100
yang
sesuai
dengan
Sistem
Akuntansi
Pemerintah (SAP). 2. Persentase Tersedianya
Penyerapan
Dukungan
Anggaran
manajemen
dan 3. Jumlah
tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
(%)
PNBP
Mahkamah Agung 4. Prosentase Pembayaran
Gaji,
Remunerasi
tepat
waktu. 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran. 4.
Tersedianya Sarana
1. Jumlah Pengadaan dan
Prasarana
Perlengkapan Sarana Gedung
Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 5.
1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan
Terwujudnya SDM Profesional
yang dan
memiliki integritas tinggi.
2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek 3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti
Diklat/Bintek 4. Jumlah Hakim yang
8
8
100
4 kali
4 kali
100
4 kali
4 kali
100
2
2
100
mengikuti Diklat/Bintek. 1.
Terwujudnya
1. Jumlah Pengawasan
pelaksanaan
terhadap Keuangan
Pengawasan
perkara oleh Ketua
internal yang
2. Jumlah Pengawasan
efektif dan efisien
terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jml
Pengawasan
Hakim Peng. bidang B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 1. Prosentase Penyelesaian Perkara. Sisa Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2012 adalah sebanyak : 1.119 perkara sedangkan perkara yang diterima tahun 2013 adalah sebanyak 4.268 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebanyak 5.387 perkara. Dalam tahun 2013 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memutus perkara sebanyak 4.311 perkara, Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2012 dan perkara tahun 2013 adalah 80%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah 5.387 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 5.387 = 4.310 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 4.310 : 12 = 359 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebanyak 12
orang (10 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 36 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal. 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan DIPA Tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mendapatkan dana prodeo sebanyak 15 perkara a Rp. 300.000,- = Rp. 4.500.000,-. Anggaran ini baru terserap sebanyak 15 perkara x Rp. 300.00,-= Rp. 4.500.000,-. Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri . 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Sidang Keliling Berdasarkan DIPA tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mendapatkan dana untuk layanan sidang keliling sebanyak 6 kegiatan Rp. 18.750.000,-. Dan sudah dilaksanakan mencapai target 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah (upload) putusan ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 5.800 perkara Untuk indikator ini telah mencapai target . 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Selama tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah melayani sebanyak 113 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri . Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target. 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak 4.311 perkara, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2013 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 4.145 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 95%.
SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebanyak 4.268 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu mulai dari menerima surat gugatan/ permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2013 sebanyak 4.268 perkara. Dan semuanya telah dibagikan kepada Majelis Hakim yang sebagian baru dapat diperiksa pada tahun 2014, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2013 Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah 100 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan. 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat memutus perkara sebanyak 4.311 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memberikan salinan putusan kepada para pihak sebanyak 4.120 perkara sesuai dengan permitaan para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 96%. 5. Prosentase penerbitan akta cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2013 telah dapat memutus perkara cerai gugat sebanyak 2.647 dan cerai talak sebanyak 1.262. Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 2.586 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 2.571 Sedangkan putusan cerai talak yang telah diikrarkan adalah sebanyak 1.050 dan telah seluruhnya diterbitkan akta cerai. Dengan demikian untuk indikator
kinerja ini telah mencapai 95 %. 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menerbitkan akta cerai sebanyak 3.636 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 7.272 akta cerai. Selama tahun 2013 ini ada 5.182 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama, yang berarti telah 71 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak. Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri . SASARAN
3:
Tersedianya
Dukungan
manajemen
dan
tugas
teknis
dalam
penyelenggaraan Fungsi Peradilan 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mengirimkan laporan yang sesuai dengan dengan sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang berarti pada tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mengirimkan Laporan keuangannya baik kepada KPPN Kediri maupun ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 12 kali. Dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai. 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran. Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pelaksanaan Anggaran
berdasarkan Daftar Isian
(DIPA) Nomor : Dipa-005.01.2.401375/2013 Tanggal 05
Desember 2012 untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 7.392.528.000 dengan perincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.859.410.000, Belanja Barang sebesar Rp. 533.118.000, dan Belanja Modal sebesar Rp. 50.000.000 Sedangkan realisasi dari DIPA tersebut adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.034.912.620 (87,98), Belanja Barang Rp. 525.058.158 (98,49%), Belanja Modal Rp. 49.900.000,- (99.80 %). Untuk Indikator kinerja ini ternyata Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah dapat mencapai target. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. Pada tahun 2013 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebesar Rp. 257.565.160,- sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 257.565.160 berarti realisasi yang dicapai adalah sebesar 100 %. Dengan demikian untuk indikitor kinerja telah memenuhi target.
4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. Setiap bulan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah dapat membayarkan gaji kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
melalui
rekening masing-masing Hakim dan pegawai, sedangkan untuk remunerasi, setiap ada transfer remunerasi dari Mahkamah Agung pada hari itu juga Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menyerahkan kepada Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tepat waktu dan tidak ditunda-tunda. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini realiasasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran. Dalam DIPA tahun 2013 telah tersedia anggaran untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkarantoran sebesar Rp. 392.031.000,-. Anggaran ini belum sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan gedung dan halaman kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. SASARAN 4 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah melaksanakan pengadaan barang berupa Meubelair dengan nilai anggaran Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). SASARAN 5 : Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi. 1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2013 memiliki 1 (satu) orang Calon Pegawai Negeri Sipil tetapi belum mengikuti Diklat Pra Jabatan, yang berarti indikator kinerja ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek Ada 6 (enam) Pelatihan/Bintek pada tahun 2013 yang diikuti oleh Pejabat kesekretariatan yaitu : a. Orientasi Bendahara Pengeluaran. b. Bintek Administrasi Pengelolaan Kepegawaian. c. Bintek Penyusunan Program dan Anggaran tahun 2013. d. Bintek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. e. Bintek Pengelolaan Perlengkapan. f. Bintek Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%. 3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek
Ada 3 (tiga) Pelatihan/Bintek pada tahun 2013 yang diikuti oleh Pejabat Kepaniteraan yaitu :
a. Orientasi Pola Bindalmin. b. Pelatihan/Bintek Panitera Pengganti. c. Pelatihan/Bintek Jurusita Pengganti. Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%. 4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek. Ada 3 (tiga) Pelatihan/Bintek pada tahun 2013 yang diikuti oleh Hakim yaitu : a. Sosialisasi/Bintek Mediasi. b. Sosialisasi/Bintek Perilaku Hakim. c. Bidang Pengawasan Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%. SASARAN 6 : Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien 1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua Sesuai dengan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap keuangan perkara yang berarti dalam setahun Ketua Pengadilan Agama mengadakan pemeriksaan sebanyak 4 kali. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2013 telah mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan perkara sebanyak 4 kali. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target. 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). Panitera/Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku telah mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap keuangan negara (DIPA), yang berarti selama tahun 2013 Panitera/Sekretaris telah mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan sebanyak 4 kali. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target yaitu 100%. 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Selama tahun 2013 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang berarti target dalam indikator kinerja ini telah tercapai yaitu 100 %.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 1. Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2013 untuk Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ; b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2013 untuk Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ; c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ; (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Kediri untuk gaji induk,
kekurangan
gaji,
kekurangan
tunjangan,
lembur,
honor-honor,
Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; (3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan realisasi sebagai berikut : (a)
Belanja Pegawai Pagu DIPA
Rp. 6.859.410.000,-
Realisasi DIPA
Rp. 6.034.912.620,-
Sisa dana DIPA
Rp.
Prosentase Realisasi DIPA (b)
87.98 %
Belanja Barang Pagu DIPA
Rp.
533.118.000,-
Realisasi DIPA
Rp.
525.058.158,-
Sisa dana DIPA
Rp.
8.059.842,-
Prosentase Realisasi DIPA (c)
824.497.380,-
98,49 %
Belanja Modal Pagu DIPA
Rp.
50.000.000,-
Realisasi DIPA
Rp.
49.900.000,-
Sisa dana DIPA
Rp.
100.000,-
Prosentase Realisasi DIPA
99,80 %
2. Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut : a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kab. Kediri.
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Tahun 2013 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang
mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2.
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.
3.
Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan
Ketua
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Kediri
Nomor:
W13-
A9/4604/OT.01.3/SK/X/2010., tanggal 1 Oktober 2010 sebagai implementasi dari UndangUndang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 972 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 4.395 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berjumlah 5.367 perkara, dari jumlah sebanyak 5.367 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 4.248 perkara (80%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 1.119 perkara (20 %); 5.
Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu Anggaran Perwatan gedung dan halaman kantor ini belum sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan gedung dan halaman kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
B. SARAN - SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;
2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kelas I.A; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk pemeliharan gedung halaman kantor Pengadilan Agama Kabupaten kediri. 5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi. 6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yusttisial dan tugas umum. Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2013; Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan, Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.
SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
SURAT KEPUTUSAN Nomor : W13-A9/363/KU.01/SK/I/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 Menimbang
:
1.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2013, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.
Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-005.01.2.401375/2014, tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3.
Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pelaksana Evaluasi / Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .
4.
Bahwa oleh karena itu kepada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu ditetapkan honorariumnya masing-masing.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
2.
Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedotnan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
3.
DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : DIPA-005.01.2.401375/2014, tanggal 05 Desember 2013 MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
Pertama
:
Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagai berikut :
No
Nama dan NIP
Jabatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kedua
Drs. H. Jeje Jaenuddin, MSi NIP. 19570516 198503 1 003 Drs. Muhajir, SH. NIP. 19640108 199303 1 003 Drs.A.Nurul Mujahidin NIP. 19640602 198903 1 002 Agus Samsul Huda, SH NIP. 19670813 199503 1 001 Maftuhin.SH NIP. 19650420 199203 1 0j04 Dra.Hj.Nurmalikah NIP. 19620917 199303 2 002 H.M.Kamali.Sh NIP. 19550818 198103 1 010 Moh.Imron.SH NIP. 19690219 198902 1 001 Supri Akwan.SH NIP. 19631207 199003 1 001 Jimmy Jannatino,SHI NIP. 19750723 199703 1 002 Mamang Irawanto.SH NIP. 19800325 200805 1 001
:
Pengarah Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
