BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2015 Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMPM

KP) khususunya di Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang

memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja

Interim Triwulan II Tahun 2015 ini merupakan wujud pertanggungjawaban

terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPSDM KP untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dasar pelaksanaan kegiatan BPSDM KP lingkup Pusat Pelatihan KP tahun 2015, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015, berbagai Petunjuk

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPSDMPM KP dan PPK lingkup BPSDM PM KP.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2015 BPSDM PM KP adalah : 1.

Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif,

sebagai wujud

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDMPM KP menuju

terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta

2.

pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain;

Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPSDMPM KP.

Laporan Kinerja  PUSLATKP 1

3.

Sebagai umpan balik (Feedback) untuk perbaikan kinerja di tahun

berikutnya.

C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PER.15/MEN/2010 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDMPM KP) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

BPSDM KP mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud BPSDM PM KP

menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

4. pelaksanaan administrasi BPSDM KP.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan Pengembangan SDMPM KP didukung oleh unit kerja eselon II sebagai berikut; a) Sekretariat Badan

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan SDMPM KP.

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan penyerasian program dan anggaran, kerja sama, serta pembinaan dan pemberian dukungan

administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Badan Pengembangan SDM KP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Badan

menyelenggarakan fungsi:


1) pelaksanaan

penyerasian

dan

penyusunan

rencana,

program,

anggaran, kegiatan, dan kerja sama di bidang pengembangan sumber

daya manusia kelautan dan perikanan serta penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;

2) Pelaksanaan perumusan

pengembangan

rancangan

organisasi

peraturan

dan

ketatalaksanaan,

perundang-undangan,

pengelolaan urusan kepegawaian;

dan

3) pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, dan barang

kekayaan milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan

rumah tangga Badan Pengembangan SDM KP; dan

4) pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi,

pelaporan

Badan

Pengembangan SDM KP, serta pengelolaan dokumentasi dan

perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan didukung oleh: 1) Bagian Program dan Kerja Sama;

2) Bagian Organisasi dan Kepegawaian;

3) Bagian Keuangan dan Umum;

4) Bagian Evaluasi dan Dokumentasi; dan 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Pengembangan SDM KP. Pusat

Pendidikan

Kelautan

dan

Perikanan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta

melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan

evaluasi

pengembangan

tata

dan

penyelenggaraan, pembinaan

kebutuhan

kelembagaan,

pendidikan,

ketenagaan,

penyelenggaraan pendidikan, lembaga, dan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan.


Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1) pengkajian dan penyiapan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, program pendidikan di bidang kelautan dan perikanan;

2) pelaksanaan kerja sama pendidikan dan tugas belajar di bidang kelautan dan perikanan;

3) pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, dan bimbingan tata penyelenggaraan

pendidikan

serta

pengembangan

kebutuhan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan;

penyusunan

4) penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan dan perikanan;

5) pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan, tenaga pendidik,

peserta

didik,

dan

alumni

pendidikan

internasional di bidang kelautan dan perikanan;

berstandar

6) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil pendidikan di bidang kelautan dan perikanan; dan

7) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan didukung oleh Bidang-bidang seperti dibawah ini: 1) Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi; 2) Bidang Penyelenggaraan Pendidikan;

3) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan; 4) Subbagian Tata Usaha; dan

5) Kelompok Jabatan Fungsional.

c) Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pusat Pelatihan KP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan SDM KP.

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pelatihan, pengembangan dan pembinaan


kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pelatihan, lembaga dan

tenaga pelatih/instruktur di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pelatihan Kelautan dan

Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1) pengkajian dan penyiapan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, program pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;

2) pelaksanaan kerja sama pelatihan dan permagangan di bidang kelautan dan perikanan;


pelatihan

serta

pengembangan

kebutuhan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;

penyusunan

4) penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang kelautan dan perikanan;

5) pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan, tenaga pelatih/instruktur, peserta latih, dan alumni pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;

6) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil pelatihan di bidang kelautan dan perikanan; dan

7) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan didukung oleh Bidang-bidang sebagai berikut; 1) Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi; 2) Bidang Penyelenggaraan Pelatihan;



d) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pusat Penyuluhan KP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan SDM PM KP. Pusat

Penyuluhan

Kelautan

dan

Perikanan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta


melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan

evaluasi

pengembangan

tata

penyelenggaraan,

dan

pembinaan

kebutuhan

kelembagaan,

penyuluhan,

ketenagaan,

penyelenggaraan penyuluhan, lembaga, dan tenaga penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1) pengkajian dan penyiapan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, program penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;

2) pelaksanaan kerja sama pengembangan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;


penyuluhan

serta

penyusunan

penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;

kebutuhan

4) pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan penyuluh, materi, sarana, metode, dan sistem penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;

5) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil penyuluhan di bidang perikanan; dan

6) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penyuluhan kelautan dan perikanan.

Dalam tugas diatas Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung oleh Bidang-bidang sebagaimana dibawah ini:

1) Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi; 2) Bidang Penyelenggaran Penyuluhan;



Adapun struktur organisasi BPSDM KP sesuai dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.15/MEN/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, adalah sebagaimana struktur organisasi berikut :


Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Pengembangan SDM PM KP

D. Keragaan SDM BPSDMKP

Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan didukung SDM yang

tersebar di satker lingkup BPSDMPM KP hingga Maret 2015 tercatat sebanyak 1.818 orang. SDM yang bekerja di eselon I lingkup BPSDMPM KP

dengan status pegawai struktural dan fungsional seperti tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup BPSDM PM KP pada Maret Tahun 2015

No.

Unit Kerja

1

Pusat Pendidikan KP Pusat Pelatihan KP Pusat Penyuluhan KP Sekretariat

2 3 4

Jumlah (Orang) 39

%

No.

Unit Kerja

Jumlah (Orang) 64

2,13

13

46

2,51

14

SUPM Pontianak

3,49

SUPM Tegal

102

5,56

157

8,56

15

SUPM Bone

69

3,76

63

3,43

16

SUPM

69

3,76

%


Jumlah (Orang)

No.

Unit Kerja

5

BPSDM KP STP Jakarta

232

12,64

17

AP. Sidoarjo

100

5,45

19

SUPM Ladong SUPM Pariaman SUPM Kota Agung

82

6 7 8 9 10 11 12

STPP Bogor AP. Bitung AP. Sorong

69 79 74

%

3,76 4,31 4,03 4,47

77

4,20

70

3,81

No.

18 20 21 22 23

Unit Kerja Waiheru SUPM Sorong BDA Sukamandi BPPP Belawan BPPP Tegal BPPP Banyuwangi BPPP Aertembaga BPPP Ambon

Jumlah (Orang)

%

56

3,05

63

3,43

46

2,51

81 83

4,41 4,52

62

3,38

52

2,83

Jumlah 1835 Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian Set. BPSDMPM KP

100

E. Sistematika Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2015 Laporan Akuntabiltas Kinerja Badan Pengembangan SDMPM KP Tahun 2015 disusun dengan dasar hukum :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2015

Instansi Pemerintah; dan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Pemerintah.

Kinerja

dan

Pelaporan

Akutabilitas

Kinerja

Instansi

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian


Kinerja, Pelaporan Kinerja Tahun 2015 dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2015 Instansi Pemerintah Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMPMKP) Tahun 2015. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut: 1)

Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja

2)

dan kendala selama tahun 2015.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang

BPSDMKP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan

3)

pegawai di BPSDM KP.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini uraian

singkat tentang Rencana Strategis BPSDMPM KP 2015-2019, Rencana

Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BPSDMPM KP Tahun 2015 serta 4)

Pengukuran Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja

dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab

5)

sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya

Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian

bidang ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi.

Komponen utama

ekonomi kelautan dan perikanan pada hakekatnya terkait dengan persoalanpersoalan produksi dan pendapatan, yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini relevan dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Guna mewujudkan peran KKP dalam pembangunan nasional sebagaimana

diuraikan diatas, maka diperlukan sumberdaya manusia dan pemberdayaan manusia di bidang kelautan dan perikanan (SDM-PMKP) yang kompeten,

mempunyai karakter kuat serta kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam grand strategy pembangunan KKP dalam RPJMN III Tahun 2015 – 2019 disebutkan “Penguatan SDM Kompeten secara terintegrasi” disamping kebijakan lainnya.

Dalam kaitan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

Masyarakat

Kelautan

dan

Perikanan

(BPSDM-PMKP)

mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM-KP, melalui kegiatan

pendidikan,

pelatihan,

dan

penyuluhan.

Agar

program

pengembangan SDM-PMKP dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang

diinginkan, maka diperlukan sebuah strategi dan perencanaan yang baik

dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai sasaran strategis

pembangunan kelautan dan perikanan 2015 – 2019. Sehingga, tujuan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan adalah :

a. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat kelautan dan perikanan dengan meningkatkan akses pendidikan dan kompetensi SDM KP;


b. Meningkatkan kompetensi SDM KP yang mampu meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk Kelautan dan Perikanan secara optimal;

c. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap keberlanjutan sumberdaya KP serta memiliki wawasan bahari;

d. Mewujudkan

terselenggaranya

tata

kelola

dan

pengembangan SDM PM KP yang efektif dan efisien.

kerjasama

dalam

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagai penjabaran Visi Misi pembangunan

kelautan dan perikanan ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan

tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat perspektif dalam bentuk Peta Sasaran Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. PERSPEKTIF

STAKE HOLDER

CUSTOMERS

INTERNAL PROCESS

LEARN & GROWTH

SASARAN STRATEGIS Konstribusi BPSDMKP dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi Menteri Kelautan dan Perikanan guna mewujudkanpeningkatan kesejahteraan masyarakat KP Pemenuhan kebutuhan masyarakat (SDMKP) dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas serta usaha bidang KP melalui pengembangan SDM KP Proses pengembangan SDM KP dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan berkelanjutan Pemenuhan standardisasi dan mutu SDM, Manajemen, Organisasi, informasi dan teknologi serta anggaran yang dikelola


Peta Sasaran Strategis Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KP Tahun 2015-2019

3. Arah Kebijakan dan Strategi BPSDM-PMKP a. Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) dituangkan kedalam

program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Dari agenda prioritas tersebut, peran strategis program pengembangan sumber daya manusia KP adalah :

1) Menyelenggarakan Pendidikan KP bagi anak pelaku utama bidang kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, selaras dengan program Indonesia Pintar.


2) Mensukseskan program Pemerintah untuk melakukan revolusi karakter bangsa melalui pengembangan kurikulum pendidikan, pelatihan dan materi penyuluhan KP.

3) Pengembangan SDM guna mendukung pengembangan ekonomi maritim dan penguatan usaha yang berkelanjutan.

b. Quick Wins dan Program Lanjutan

Quick wins adalah sebagai langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program terpilih yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing instansi.

Program quick wins yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDMPM KP antara lain:

1) Membangun Gerakan Nelayan Hebat, melalui kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan KP)

2) Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan, melalui kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pelaku Usaha Perikanan

3) Pencanangan Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat, melalui: Pembangunan 4 techno park berbasis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

4) Membantu pengembangan kawasan ekowisata maritim

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KP dalam mendukung

Program Lanjutan KKP adalah berkontribusi dalam peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada

tahun 2019, Pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan Penerapan Best

Aquaculture

Practices,

pelatihan dan penyuluhan.

melalui

penyelenggaraan

pendidikan,


Gambar 2.1 Peran BPSDM KP dalam pembangunan KP.

4. Strategi dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan a. Strategi Pelaksanaan Program Pengembangan SDM PM KP 1) Bidang Pendidikan

a) Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan;

b) Peningkatan dan pengembangan kelembagaan, kapasitas, serta kualitas satuan pendidikan lingkup KKP;

c) Peningkatan penyelenggaraan sekolah lapang bagi pelaku utama dan keluarganya (pendidikan kesetaraan KP paket A, B dan C)

d) Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory dibidang kelautan dan perikanan;


e) Pengembangan Kurikulum, tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana di Pendidikan Menengah dan Tinggi KP yang berstandar

Internasional;

f) Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik

g) Pengembangan minat kewirauasahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan;

h) Penguatan jejaring termasuk melibatkan pemangku kepentingan untuk pengembangan pendidikan;

2) Bidang Pelatihan

a) Mengembangkan

sistem

pelatihan

berbasis

kompetensi

(kelembagaan, penyelenggaraan, ketenagaan, sarana prasarana, monitoring dan evaluasi);

b) Melakukan akreditasi program dan lembaga pelatihan KP; c) Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM KP;

d) Penguatan jejaring kerja untuk pengembangan pelatihan dan pemberdayaan purnawidya;

e) Pengembangan metode pelatihan dengan pendekatan inkubator

bisnis melalui pembangunan technopark dibidang kelautan dan perikanan;

f) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (trainning online)

3) Bidang Penyuluhan

a) Mengembangkan sistem penyuluhan sesuai kebutuhan dan kondisi pelaku utama;

b) Melakukan upaya pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan,

Prasarana dan Dokumen) dari Pemerintah Daerah melalui Kementerian

Dalam

Negeri

kepada

KKP

dalam

rangka

melaksanakan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


c) Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui sertifikasi kompetensi penyuluh KP;

d) Penguatan jejaring kerja penyuluh untuk meningkatkan efektifitas penyuluhan;

e) Pengembangan metode penyuluhan dengan pendekatan unit percontohan;

f) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan penyuluhan (cyber extension);

g) Peningkatan peran penyuluh swadaya dan swasta dalam kegiatan penyuluhan;

4) Bidang Dukungan Manajemen

a) Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pengelolaan

pelaksanaan program pengembangan SDM dan PM kelautan dan perikanan;

b) Memobilisasi stakeholders untuk merekayasa secara teknis dan sosial terhadap perilaku dan pola pikir pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan agar dapat mengakses dan mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi sesuai tuntutan dinamika yang terjadi;

c) Optimasi pemanfaatan teknologi informasi dan jejaring media

untuk membangun pencitraan positif institusi ke dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan

Program Pengembangan SDM dan PM Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh.


MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG SEJAHTERA SDM KP SESUAI STANDAR KOMPETENSI KERJA

Bidang Perikanan

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kelautan

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perikanan

Bidang Kelautan

Meningkatnya Kompetensi Pelaku Utama/Usaha Kelautan

Meningkatnya Kompetensi Pelaku Utama/Usaha Perikanan

Grand Strategy : Diklatluh KP yang partisipatif dan inovatif

PELATIHAN KP • Pelatihan partisipatif antara masyarakat,pemerintah&swasta • Pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan&potensi wilayah • Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi • Inkubasi kewirausahaan bagi alumni pelatihan

PENYULUHAN KP • Peningkatan daya saing penyuluh KP • Penguatan kelas kelompok yang dapat mengembangkan usahanya (kelompok mandiri) • Sinergi penyelenggaraan penyuluhan KP Pusat-Daerah • Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung penyuluhan KP

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAIN Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan SDM KP (fokus, ringkas, jelas, tegas dan konsisten) Roadmap (terintegrasi Pusdiklatluh, fokus pada penyediaan SDM KP unggul yang berdaya saing), serta 30 32 penguatan dimensi kelautan

Gambar 2.2. Peran BPSDM KP dalam pembangunan KP.

b. Program dan Kegiatan

Sesuai RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019,

BPSDM KP melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan masyarakat Kelautan dan Perikanan. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan- pendidikan KP,

pelatihan KP, dan penyuluhan KP serta kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan PSDM PM KP.

1) Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan secara umum bertujuan

menyediakan tenaga terdidikbaru kompeten di bidang kelautan dan perikanansesuai standar kebutuhan dan prioritas nasionaluntuk

mendukung pembangunan kelautan dan perikanan dan program nasional.


Untuk optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 6 (enam) kelompok kegiatan, meliputi:

a) Pengembangan Sistem Pendidikan Kelautan dan Perikanan;

b) Penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan dengan pendekatan TEFA;

c) Pembinaan

dan

Peningkatan

Kualitas

Kependidikan, dan aparatur;

Pendidik,

Tenaga

d) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;

e) Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan; dan

f) Pengembangan

Sertifikasi

Kompetensi

Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

g) Pelaksanaan forum pendidikan h) Pelaksanaan kepentingan

i) Penguatan

Excellence)

pembelajaran

satuan

dengan

pendidikan

dan

melibatkan

sebagai

penjuru

Kelembagaan pemangku (Center

of

j) Pengembangan bidang kemaritiman dan penguatan bidang perikanan di satuan pendidikan lingkungan KKP

2) Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Kegiatan ini pada dasarnya lebih ditujukan bagi peningkatan

kompetensi masyarakat KP (nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan, dll) agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha

dan taraf kehidupannya. Namun demikian dalam rangka menyiapkan SDM aparatur profesional yang dapat menjadi fasilitator bagi kepentingan para pelaku utama, maka kegiatan Pelatihan KP juga ditujukan untuk aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 8 (delapan) kelompok kegiatan, meliputi:


a) Penyelenggaraan pelatihan, permagangan, studi banding, dan sertifikasi kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha;

b) Pendidikan, pelatihan, permagangan, studi banding, dan sertifikasi kompetensi pegawai/ aparatur;

c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelatihan KP; dan

d) Penguatan Kelembagaan.

e) Menyusun dan menetapkan standarisasi kurikulum dan modul pelatihan KP

f) Menyelenggaraan program, monitoring dan evaluasi pelatihan kelautan dan perikanan;

g) Menginisiasi pembentukan Lembaga Pemasaran Produk P2MKP

(Misalnya P2MKP-Mart, P2MKP Online, MLM, Jaringan Distribusi,

dll)

h) Mengembangkan data dan informasi pelatihan KP

3) Penyuluhan kelautan dan Perikanan

Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas para pelaku utama/usaha melalui pendampingan secara terus menerus. Pendampingan masyarakat pelaku utama/usaha disesuaikan dengan program Kementerian melaluipenyiapan penyusunan

rumusan

norma,

bahan

standar,

kebijakan

pedoman

bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

dan

dan

program,

kriteria

serta

Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok kegiatan, meliputi:

a) Pengembangan dan Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan; -

Peningkatan kelas kelompok mandiri

Percontohan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pusat di daerah


-

Penempatan dan penyebaran penyuluh di Satuan Kerja Pemerintah Daerah

-

yang membidangi kelautan dan Perikanan

Perekrutan penyuluh PNS baru

b) Peningkatan Kapasitas Penyuluh; -

-

Peningkatan daya saing penyuluh PNS

Pengembangan dan pembinaan penyuluh swadaya dan swasta

c) Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan KP. -

-

-

Pengembangan materi cyber extention

Peningkatan kualitas dan kuantitas media penyuluhan berbasis inovasi dan teknologi

Pengembangan penyuluhan wilayah perbatasan

d) Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Penyuluhan; -

-

Penataan sarana dan prasarana penyuluhan

Pengelolaan Balai/Pos/Satker Penyuluhan

Pengembangan sarana penyuluh di lapangan

Pengembagan fasilitas penyuluhan perbasatan

e) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyuluhan -

-

Pembinaan reorientasi penyuluh berbasis kinerja

Peningkatan sistem evaluasi dan monitoring penyuluh

Pengembangan sistem pengawasan penyuluhan interkoneksi

4) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDMPMKP

Sasaran strategis kegiatan ini adalah optimalnya target dan capaian serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan secara umum,

melalui pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPSDMPMKP. Target sasaran adalah adanya opini

pelaporan penyelenggaraan progam pengembangan SDM KP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap KKP.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan

peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Laporan Kinerja  PUSLATKP 20

lainnya BPSDMPMKP yang dibagi dalam 6 (enam) kelompok kegiatan, meliputi:

a) Penyelenggaraan Operasional Perkantoran;

b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c) Pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan kerja sama pengembangan SDM kelautan dan perikanan;

d) Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan BPSDMKP;

e) Pembinaan

dan

koordinasi

penyelenggaraan

kepegawaian dan kelembagaan BPSDM PMKP; dan

pengelolaan

f) Pembinaan dan koordinasi monitoring dan evaluasi pengembangan SDM kelautan dan perikanan.

B. Rencana Kerja BPSDM KP Tahun 2015 Berikut ini rencana kegiatan/program BPSDMKP Tahun 2015 yang dapat dilihat pada table Berikut ini :

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan BPSDMPMKP Tahun 2015 Target Program Pengembangan SDM KP Tahun 2015 Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja 1.615 (95 % bidang KP (orang) dari lulusan) Jumlah anak keluarga nelayan, 680 (40% pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan dari serta petani garam yang diterima sebagai penerimaan peserta didik (orang) peserta didik baru) Jumlah mitra yang menjadikan satuan pendidikan KKP sebagai pusat rujukan 15 (mitra/lembaga/instansi) Rasio jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya terhadap jumlah lulusan pelatihan

Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang

90% (19.550) 4000


Program Pengembangan SDM KP a. Pelatihan KP

b. Pendidikan KP

c. Penyuluhan KP

meningkat kelasnya Penumbuhan Kelompok pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan

Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang) Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang) Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pelatihan KP Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang) Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang) Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pendidikan KP

Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok) Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan penyuluhan KP (orang) Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pennyuluhan KP

Target Tahun 2015 1270

25.200 2.200 406

100% 6.250 110

100% 51.270 12.000 100%

C. Penetapan Kinerja (PK) BPSDM PMKP Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat

waktu, visi dan misi BPSDM KP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis BPSDM KP. Sasaran Strategis (SS/KK) BPSDM KP tahun

2015 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta

Strategi BPSDM KP. Peta Strategi BPSDM KP 2015 memuat 11 Sasaran

Strategis. Sasaran Strategis Program Pengembangan SDM PMKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang


ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa

program.Indikator Kinerja Sasaran Strategis Program Pengembangan SDM KP adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.Penetapan Kinerja BPSDM PMKP

SS DAN IK 2015 STAKEHOLDERS PERSPECTIVE SS 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP 1 Nilai Indeks Kesejahteraan Masyakatat KP 47 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7 CUSTOMERS PERSPECTIVE SS 2. Meningkatnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP 3 Jumlah SDMKP yang bersertifikat kompetensi (orang) 19.550 4 Persentase lulusan pendidikan yang terserap di dunia kerja 95% bidang kelautan dan perikanan 5 Rasio jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan 95% pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya terhadap jumlah lulusan pelatihan 6 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat 4.500 kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok) 7 Jumlah aparatur KKP yang meningkat kompetensinya 2.325 melalui pendidikan dan pelatihan KP (orang) (dik = 25, Lat=2.200)

INTERNAL PROCESS SS 3. Terselenggaranya pemetaan kebutuhan SDM KP sebagai pelaku utama dan pelaku usaha KP 8 Rasio jumlah dan klasifikasi pelaku utama/usaha yang 30% terlibat langsung pada program Kelautan dan perikanan yang akan di latih terhadap hasil IKD 9 Rasio jumlah dan klasifikasi kelompok pelaku utama/usaha 10% yang terlibat langsung pada program Kelautan dan perikanan yang akan di suluh SS 4. Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan, sesuai kompetensi yang dibutuhkan 10 Jumlah peserta didik yang kompeten(orang) 6.325 Laporan Kinerja  PUSLATKP 23

11

Jumlah anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta 40% didik 12 Jumlah mitra yang menjadikan satuan pendidikan KKP 15 sebagai pusat rujukan (mitra/lembaga/instansi) 13 Jumlah SDM kelautan dan perikanan lulusan pelatihan 25.200 berbasis kompetensi (orang) 14 Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai 406 standard 15 Jumlah rancangan SKKNI dan/atau SK3 bidang KP yang siap 2 diusulkan untuk ditetapkan SS 5. Terselenggarannya penyuluhan KP mendukung tata kelola pemanfaatan Sumber daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan 16

Jumlah kelompok yang disuluh mendukung tata kelola 54.270 pemanfaatan sumber daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan 17 Jumlah penyuluh perikanan yang mendorong keberhasilan 12.000 pembangunan kelautan dan perikanan (orang) SS 6. Tersedianya technopark pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

18 Jumlah technopark pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 4 SS 7. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program pengembangan SDM 19 Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program 15% pengembangan SDM KP melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan KP LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE SS 8. Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dan profesional 20 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III <15% SS 9. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses 21 Indeks pemanfaatan informasi KP berbasis IT (%) > 75% SS 10. Terwujudnya Reformasi Birokrasi 22 Indeks RB BPSDMPMKP 23 Nilai/Skor SAKIP BPSDMPMKP 24 Indeks integritas Pelayanan Publik BPSDMPMKP 25 Jumlah Unit Kerja berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) SS 11. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien 26 Opini atas Laporan Keuangan BPSDMPMKP 27 Nilai efisisensi anggaran BPSDMPMKP Sumber: Set. BPSDM KP

BB A 8 1 WTP > 95


D. Pengukuran Kinerja 1. Rumus Pengukuran Pengukuran capaian kinerja Badan Pengembangan SDM PMKP Tahun

2015, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC).

2. Metode Pengukuran Kinerja Metode

pengukuran kinerja lingkup Badan Pengembangan SDM KP

dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12).

Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran telah ditugaskan

kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja lingkup Badan Pengembangan SDM KP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Keputusan Kepala

Badan Pengembangan SDM KP Nomor: 3/KEP-BPSDMKP/2014 tentang

tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan SDM KP. Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja

terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua Pusat-pusat lingkup Badan Pengembangan SDM KP dan Sekretariat BPSDMPM KP. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya

penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM KP. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung

jawab kegiatan, Sekretaris Badan Pengembangan SDM KP c.q. Bagian

Evaluasi dan Dokumentasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan

melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.


BAB III

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2015 Pengukuran capaian kinerja BPSDM PMKP

Triwulan II Tahun 2015

dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key perfomance indicator, disingkat KPI) pada

masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan

dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPSDM PMKP di tingkat korporat Triwulan II Tahun 2015 sebesar 85.04%. B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran

kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tahun 2015 dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar

untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPSDM PMKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta

Strategi BPSDM PMKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2015 dapat tercapai.

1. Capaian Kinerja pada (Stakeholder Perspective)

Perspektif

Pemangku

Kepentingan


BAB III

Tabel 3.1. Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective) SS DAN IK 2015 STAKEHOLDERS PERSPECTIVE SS 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Target KP 1 Nilai Indeks Kesejahteraan Masyakatat KP 47 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7

Realisasi

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP

-

Sasaran Strategis Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dibentuk untuk mencapai visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan

berkelanjutan

untuk

kesejahteraan

masyarakat.

Dengan

fokus

kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis

tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan didukung oleh 5 indikator kinerja utama atas sasaran

strategis tersebut. BPSDM PMKP sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM PMKP bertanggung jawab sesuai

tugas dan fungsi atas pencapaian Sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut

melalui pengembangan SDM PMKP dengan sentuhan kegiatan pendidikan, kelautan, dan penyuluhan KP. Pada Sasaran Strategis ini didukung oleh beberapa indikator sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama 1 Nilai Indeks Kesejahteraan Masyakatat KP

Untuk Indikator Kinerja Utama baru akan dikur pada triwulan berikutnya.

Indikator Kinerja Utama 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

Untuk Indikator Kinerja Utama baru akan dikur pada triwulan berikutnya.


BAB III 2. Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan (Custumer Perspective) Tabel 3.1. Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan (Custumer Perspective) SS DAN IK 2015 CUSTOMERS PERSPECTIVE SS 2. Meningkatnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP 3 Jumlah SDMKP yang bersertifikat kompetensi (orang) 4 Persentase lulusan pendidikan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan 5 Rasio jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya terhadap jumlah lulusan pelatihan 6 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok) 7 Jumlah aparatur KKP yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan KP (orang)

Target

Realisasi

22.200

9.213

90%

47,13%

4.500

-

2.325

1.298

95%

-

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP Sasaran Strategis Meningkatnya kompetensi SDM KP yang mendukung

peningkatan produksi dan usaha bidang Kpsebagaimana indikator-indikator

berikut:

Indikator Kinerja Utama 3 (Penanggung

KP)

Jawab : PUSLAT

Jumlah SDMKP yang bersertifikat kompetensi (orang)

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Jumlah lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelathannya terhadap jumlah lulusan pelatihan sampai dengan Semester I sebanyak

47,13% atau sebanyak 9.213 orang, adapun target pada semester I yang Laporan Kinerja  PUSLATKP 26

BAB III telah ditetapkan adalah sebesar 40%, jadi realisasi kinerja telah melampui dari target yang ditetapkan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Triwulan sebelumnya;

Realisasi kinerja telah melampui daripada target yang ditetapkan yaitu sebesar 47,13%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan semester I tahun ini telah melampui target yang telah ditetapkan sebesar 40%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Dari hasil capaian kinerja sampai dengan semester I tahun 2015 terdapat keberhasilan dan juga terdapat kegagalan pada kegiatan pelatihan.

Keberhasilan yang dicapai adalah jumlah peserta pelatihan yang telah di

uji sertifikasi mengalami kenaikan, dan juga adanya wirausaha baru yang mengalami kenaikan dari semester I tahun sebelumnya

Sedangkan untuk kegagalannya adalah belum lengkapnya perangkat

dalam mengadakan uji kompetensi sehingga seperti setengah dipaksakan kegiatan uji kompetensinya.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah telah berjalannya

kegiatan uji kompetensi bagi peserta latih, dan juga adanya pemecahan

yang dialami oleh nelayan dengan adanya Permen KP no 56, 57, dan Permen 01, 02 Tahun 2014 semoga di semester II kegiatan menjadi lebih

bermanfaat bagi nelayan dalam membuka wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan.


BAB III

No

Balai

DATA PELATIHAN KP Aparatur

Masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BDA Sukamandi 904 BPPP Aertembaga 124 2.120 BPPP Ambon 150 2.618 BPPP Banyuwangi 120 4.075 BPPP Medan 120 1.825 BPPP Tegal 180 2.870 Total 1.598 13.508 Ket. Data Pelatihan sampai dengan Bulan Agustus 2015


KP)

JUMLAH (Orng) 904 2.244 2.768 4.465 1.945 3.050 15.376

Jawab : PUSLAT

Rasio jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya terhadap jumlah lulusan pelatihan


Jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan kp selama semester I mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan juga melampui target yang telah ditetapkan.


Jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan kp selama Triwulan

II mengalami kenaikan dari Triwulan sebelumnya dan juga melampui target yang telah ditetapkan.



Jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan kp selama Triwulan

II Tahun 2015 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya dan juga

melampui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KKP.

Adapun jumlah realisasi pelatihan bagi SDMKP sebesar 10.511 orang atau sebesar 38,64%.


BAB III 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan kp selama Triwulan II Tahun 2015 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya dan juga melampui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KKP.

Adapun jumlah realisasi pelatihan bagi SDMKP semester I Tahun 2015 sebesar 10.511 orang atau sebesar 38,64% lebih tinggi pada tahun 2014 semester I.


Dari hasil capaian kinerja sampai dengan semester I tahun 2015 terdapat keberhasilan dan juga terdapat kegagalan pada kegiatan pelatihan.

Keberhasilan yang dicapai adalah jumlah peserta pelatihan yang telah di

uji sertifikasi mengalami kenaikan, dan juga adanya wirausaha baru yang mengalami kenaikan dari semester I tahun sebelumnya




Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah telah berjalannya

kegiatan uji kompetensi bagi peserta latih, dan juga adanya pemecahan

yang dialami oleh nelayan dengan adanya Permen KP no 56, 57, dan Permen 01, 02 Tahun 2014 semoga di semester II kegiatan menjadi lebih

bermanfaat bagi nelayan dalam membuka wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan.


BAB III

No

Balai

DATA PELATIHAN KP Aparatur

Masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BDA Sukamandi 904 BPPP Aertembaga 124 2.120 BPPP Ambon 150 2.618 BPPP Banyuwangi 120 4.075 BPPP Medan 120 1.825 BPPP Tegal 180 2.870 Total 1.598 13.508 Ket. Data Pelatihan sampai dengan Bulan Agustus 2015 Indikator Kinerja Utama 7 (Penanggung

KP)

JUMLAH (Orng) 904 2.244 2.768 4.465 1.945 3.050 15.376

Jawab : PUSLAT

Jumlah aparatur KKP yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan KP (orang)


Jumlah ASN KKP yang telah mengikuti pelatihan kp selama Triwulan II Tahun 2015 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya dan juga melampui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KKP.

Adapun jumlah realisasi diklat bagi SDMKKP sebesar 1.298 orang atau sebesar 59,00% dari target diklat sebesar 2.200 orang.


Jumlah ASN KKP yang telah mengikuti pelatihan kp selama Triwulan II Tahun 2015 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya dan juga melampui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KKP.

Adapun jumlah realisasi kinerja bagi SDMKKP sebesar 1.298 orang atau sebesar 59,00% dari target diklat sebesar 2.200 orang pada tahun 2015.




BAB III Jumlah ASN KKP yang telah mengikuti diklatkp selama Triwulan II Tahun 2015 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya dan juga melampui

target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KKP yaitu sebesar 2.200 orang.

Adapun jumlah realisasi kinerja bagi SDMKKP sebesar 1.298 orang atau sebesar 59,00% dari target diklat sebesar 2.200 orang pada tahun 2015.

Dari hasil diklat tersebut peserta diklat 80% adalah diklat Struktural (Prajabatan dan Diklatpim)

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Jumlah ASN KKP yang telah mengikuti diklat kp selama Triwulan II Tahun 2015 mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya dan juga melampui

target yang telah ditetapkan dalam dalam standar nasional Bapenas Tahun 2015 yaitu sebesar 2.200 orang.


Dari hasil capaian kinerja sampai dengan semester I tahun 2015 terdapat keberhasilan dan juga terdapat kegagalan pada kegiatan diklat bagi Aparatur Sipil Negara KKP.

Keberhasilan yang dicapai adalah jumlah peserta diklat yang telah di uji sertifikasi mengalami kenaikan dari semester I tahun sebelumnya yaitu target diklat sebesar 2.000 orang.



3. Capaian Kinerja pada Perspektif Proses Internal (Intenal Process Perspective) Tabel 3.1. Capaian Kinerja pada Perspektif Proses Internal (Intenal Process Perspective)


BAB III SS DAN IK

2015

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS 3. Terselenggaranya pemetaan kebutuhan SDM KP sebagai pelaku utama dan pelaku Target usaha KP 8 Rasio jumlah dan klasifikasi pelaku 30% utama/usaha yang terlibat langsung pada program Kelautan dan perikanan yang akan di latih terhadap hasil IKD 9 Rasio jumlah dan klasifikasi kelompok 10% pelaku utama/usaha yang terlibat langsung pada program Kelautan dan perikanan yang akan di suluh SS 4. Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan, sesuai kompetensi yang Target dibutuhkan 10 Jumlah peserta didik yang 6.325 kompeten(orang) 11 Jumlah anak pelaku utama yang diterima 40% sebagai peserta didik 12 Jumlah mitra yang menjadikan satuan 15 pendidikan KKP sebagai pusat rujukan (mitra/lembaga/instansi) 13 Jumlah SDM kelautan dan perikanan 25.200 lulusan pelatihan berbasis kompetensi (orang) 14 Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan 406 perikanan sesuai standard 15 Jumlah rancangan SKKNI dan/atau SK3 2 bidang KP yang siap diusulkan untuk ditetapkan SS 5. Terselenggarannya penyuluhan KP mendukung tata kelola pemanfaatan Sumber Target daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan 16 Jumlah kelompok yang disuluh mendukung 54.270 tata kelola pemanfaatan sumber daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan 17 Jumlah penyuluh perikanan yang 12.000 mendorong keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan (orang) SS 6. Tersedianya technopark pendidikan, Target pelatihan dan penyuluhan 18 Jumlah technopark pendidikan, pelatihan 4 dan penyuluhan

Realisasi 30% -

Realisasi 9.213 429 8

Realisasi

Realisasi 4


BAB III SS 7. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program pengembangan SDM 19 Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan SDM KP melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan KP

Target

Realisasi

15%

10%

Sasaran Strategis 3 Terselenggaranya pemetaan kebutuhan SDM KP sebagai pelaku utama dan pelaku usaha KP Sasaran Strategis Terselenggaranya pemetaan kebutuhan SDM KP sebagai pelaku utama dan pelaku usaha KP sebagaimana indikator-indikator berikut: Indikator Kinerja Utama 8 (Penanggung

KP)

Jawab : PUSLAT

Rasio jumlah dan klasifikasi pelaku utama/usaha yang terlibat langsung pada program kelautan dan perikanan yang akan dilatih terhadap hasil IKD


Jumlah masyarakat KP dan aparatur KKP yang telah mengikuti pelatihan

kp selama semester I tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan juga melampui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adalahnya penambahan pagu anggaran dan penambahan output pelatihan di dalam RKAKL TA. 2015.


Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Pelatihan sampai dengan Semester I TA. 2015 sebesar 47,13% dari target Tahun 2015.

Adapun dari Jumlah Target Pelatihan Tahun 2015 sebesar 25.200 orang maka terdapat 30% yang sesuai dengan IKD yang telah di lakukan oleh bagian Perencanaan Pusat Pelatihan KP dan Balai Pelatihan KP.




BAB III Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Pelatihan sampai dengan Semester I

TA. 2015 sebesar 47,13% dari target Tahun 2015 jika dibandingkan dengan target jangka menengah pemerintah telah terdapat perubahan

output pelatihan baik pada target maupun pada hasil realisasinya. Dari target

jangka menengah Pusat Pelatihan

mempunyai target sebesar

17.200 orang dan telah di review menjadi 25.200 orang.


Dalam membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional telah jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenas.

Realisasi kinerja sampai dengan Semester I ini sdh sebesar 50% dari Target peserta latih sesuai dengan IKD


Penyebab Keberhasilan dalam penerapan IKD adalah adanya MOU dengan

Dinas dinas Kelautan dan Perikanan dan Eselon I lainnya serta adanya MOU dengan Pihak Swasta dan lembaga lembaga Non Pemerintah.


Program dan kegiatan pelatihan sangat mendukung dalam program

Nawacita yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga perlu ditingkatkan kembali pelatihan pelatihan bagi aparatur dan

masyarakat KP dalam meningkatkan daya saing SDM KP dan membuka lapangan pekerjaan baru baru masyarakat KP

Sasaran Strategis 4 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan Sasaran Strategis Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana indikator-indikator berikut:


BAB III Indikator Kinerja Utama 13 (Penanggung

KP)

Jawab : PUSLAT

Jumlah SDM kelautan dan perikanan lulusan pelatihan berbasis kompetensi


Perbandingan antar target dan realisasi kinerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi selama semester I Tahun 2015 sudah melampui target yang ditetapkan.

Adapun Realisasi Pelatihan sampai dengan Semester I ini adalah sebesar 9.213 orang atau sebesar 47,13% dari target pelatihan tahun 2015

Sedangkan target pelatihan itu sendiri untuk semester I yaitu sebesar 30% atau sebesar 7.560 orang.


Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi terhadap Triwulan sebelumnya sudah melampui target yang dilaksanakan pada triwulan sebelumnya.

Adapun Realisasi Pelatihan sampai dengan Triwulan II ini adalah sebesar 9.213 orang atau sebesar 47,13% dari target pelatihan tahun 2015

Sedangkan target pelatihan itu sendiri untuk Triwulan I yaitu sebesar sebesar 3.308 orang atau 60% lebih banyak capaian kinerja pada Triwulan II ini.



Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja lulusan

pelatihan berbasis kompetensi terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan adalah melebihi daripada target RPJM tahun 2015.

Adapun Realisasi Pelatihan sampai dengan Triwulan II ini adalah sebesar 9.213 orang atau sebesar 47,13% dari target pelatihan tahun 2015.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional


BAB III Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi terhadap standar nasional yang telah ditetapkan adalah melebihi daripada target standar nasional tahun 2015.

Adapun Realisasi Pelatihan sampai dengan Triwulan II ini adalah sebesar 9.213 orang atau sebesar 47,13% dari target pelatihan tahun 2015.


Penyebab Keberhasilan dalam lulusan pelatihan ini adalah adanya perubahan kebijakan KKP dalam Peraturan Menteri KP Tahun 2014

nomor 56, 57, 01, dan 02 sehingga program kebijakan yang telah disusun berubah kembali.


Analisis dalam menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja adalah belum adanya koordinasi kerjasama dengan eselon I lain

dalam melaksanakan pelatihan KP sehingga dalam melaksanakan pelatihan masih belum terkoordinasi dengan baik.


KP)

Jawab : PUSLAT

Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar


Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar ada penambahan jumlahnya dari target yang telah ditetapkan dalam tahun 2015


Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Triwulan sebelumnya ada penambahan realisasi dari sebelumnya

Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar ada penambahan jumlahnya dari dalam Triwulan II tahun 2015 ini, Adapun

penambahan lembaga pelatihan akan ada grading khususnya dalam Laporan Kinerja  PUSLATKP 36

BAB III lembaga pelatihan P2MKP sehingga membuat lembaga P2MKP berlomba lomba meningkatan kualitas lembaga pelatihannya.



Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar ada penambahan jumlahnya dari target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2015.


Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tahun 2015 terdapat penambahan lembaga pelatihan khususnya lembaga

pelatihan P2MKP, adapun Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan

perikanan sesuai standar pada semester II sebanyak 429 unit


Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar ada penambahan jumlahnya dari target yang telah ditetapkan dalam tahun

2015 yang menyebabkan keberhasilan/kegagalannya adalah adanya lembaga P2MKP yang tidak memperbaiki sarana dan prasarana pelatihannya.


Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar ada penambahan jumlahnya dari target yang telah ditetapkan dalam tahun

2015 yang menyebabkan keberhasilan/kegagalannya adalah adanya lembaga P2MKP yang tidak memperbaiki sarana dan prasarana pelatihannya. Guna menunjang keberhasilan tersebut lembaga P2MKP

memperbaiki sarana dan prasarana pelatihannya dan membuat terobosan terobosan dalam melatih kepada masyarakat.



KP)

Jawab : PUSLAT

Jumlah rancangan SKKNI dan atau SK3 bidang KP yang siap diusulkan untuk ditetapkan


Target Penyusunan SKKNI dan SK3 tahun 2015 adalah sebanyak 10 Buah, adapaun sampai dengan semester I ini telah dilaksanakan penyusunan

SKKNI 10 buah yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Balai Pelatihan KP


Realisasi Penyusunan SKKNI dan SK3 sampai dengan semester I ini telah

dilaksanakan penyusunan SKKNI 10 buah yang dilaksanakan oleh Pusat

Pelatihan dan Balai Pelatihan KP, adapun pada Triwulan I hanya dilaksanakan 4 buah SKKNI dan pada Triwulan II dilaksanakan 6 SKKNI.





Pelatihan dan Balai Pelatihan KP, adapun pada Triwulan I hanya

dilaksanakan 4 buah SKKNI dan pada Triwulan II dilaksanakan 6 SKKNI.

Adapun target dalam jangka menengah tahun 2015adalah sebanyak 2 buah SKKNI




Pelatihan dan Balai Pelatihan KP, adapun pada Triwulan I hanya

dilaksanakan 4 buah SKKNI dan pada Triwulan II dilaksanakan 6 SKKNI. Adapun target dalam standar nasional tahun 2015 adalah sebanyak 2 buah SKKNI


BAB III 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Penyebab keberhasilan dan kegagagalan kegiatan ini adalah harus adanya MOU dengan Eselon I lainnya dalam menyusun SKKNI dan RSKNI


Penyebab keberhasilan dan kegagagalan kegiatan ini adalah harus adanya MOU dengan Eselon I lainnya dalam menyusun SKKNI dan RSKNI sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah dibuat.

Sasaran Strategis 6 Tersedia technopark pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Sasaran Strategis Tersedia technopark pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

yang dibutuhkan sebagaimana indikator-indikator berikut:

Technopark yang akan diadakan pada tahun 2015 adalah 4 buah pembangunan Techno park di Balai Pelatihan Perikanan Tegal, Banyuwangi,

Ambon dan Aertembaga .


KP)

Jawab : PUSLAT

Jumlah Technopark pendidikan, pelatihan dan penyuluhan


Sampai dengan Semester I tahun 2015 sedang berlangsung proses pembangunan Techno park di Balai Pelatihan KP sebanyak 4 Buah.


Realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan semester ini masih sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 4 paket Technopark yang akan dikerjakan yaitu di BPPP Tegal, Banyuwangi, Ambon dan Aertembaga.


BAB III 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target


Realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan semester ini masih sama dengan target yang telah ditetapkan oleh Bapenas


Realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan semester ini masih sama dengan target yang telah ditetapkan dengan standar nasional

Kegiatan Techno park baru dilaksanakan pada tahun 2015 dan akan dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 8 unit.


Analisis Penyebab keberhasilan pada kegiatan ini adalah adanya kebijakan pejabat berwenang dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga mempermudah pelaksanaannya.

Adapun penyebab kegagalan dan keterlambatan pekerjaan dikarenakan

adanya proses lelang dan penggunaan e-catalog yang membayarkan

anggarannya sesudah pekerjaan selesai.


Analisa terhadap pembangunan Technopark sampai dengan Semester I

tahun 2015 adalah sampai saat ini telah dilaksanakan kegiatan pelelangan

proses pembangunan dan juga telah dilaksanakan lauching gelar taman techno park KKP sebanyak 4 buah.

Sasaran Strategis 7 Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program pengembangan SDM Sasaran

Strategis

Terselenggaranya

pengendalian

dan

monitoring

pelaksanaan program pengembangan SDM sebagaimana indikator-indikator

berikut:



DIKLATLUH KP)

Jawab :

Deviasi ketepatan/kesesuain sasaran program pengembangan SDM KP melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP








4. Capaian Kinerja pada Perspektif Proses Internal (Intenal Process Perspective) Tabel 3.1. Capaian Kinerja pada Perspektif Proses Internal (Intenal Process Perspective) SS DAN IK 2015 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE SS 8. Tersedianya SDM Aparatur yang Target kompeten dan profesional 20 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II <15% dan III SS 9. Tersedianya informasi yang valid, handal Target dan mudah diakses 21 Indeks pemanfaatan informasi KP berbasis > 75% IT (%) SS 10. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Target 22 Indeks RB BPSDMPMKP BB 23 Nilai/Skor SAKIP BPSDMPMKP A 24 Indeks integritas Pelayanan Publik 8 BPSDMPMKP

Realisasi -

Realisasi -

Realisasi -


BAB III 25

Jumlah Unit Kerja berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) SS 11. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien 26 Opini atas Laporan Keuangan BPSDMPMKP 27 Nilai efisisensi anggaran BPSDMPMKP

1

-

Target

Realisasi

WTP > 95

-

Sasaran Strategis 8 Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dan profesional Sasaran Strategis Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dan profesional sebagaimana indikator-indikator berikut:

Indikator Kinerja Utama 20 (Penanggung Jawab : Bagian

Kepegawaian, Sekretariat BPSDMPMKP)

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan dan III









BAB III Sasaran Strategis 9 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses Sasaran Strategis Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses sebagaimana indikator-indikator berikut:


Jawab : Bagian Program, Sekretariat BPSDMPMKP) Indeks Pemanfaatan informasi KP berbasis IT





4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional



Sasaran Strategis 10 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Sasaran Strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi sebagaimana indikatorindikator berikut:


Jawab : Bagian Kepegawaian, Sekretariat BPSDMPMKP) Indeks RB BPSDMKP




BAB III 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target






Jawab : Bagian Program dan Bagian Evadok, Sekretariat BPSDMKP) Nilai/Skor SAKIP BPSDMKP





4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar




Jawab : Bagian Evadok, Sekretariat BPSDMPMKP) Indeks Integritas Pelayanan Publik BPSDMKP

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Laporan Kinerja  PUSLATKP 44

BAB III 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Triwulan sebelumnya;







Jawab : Bagian Keuangan Umum, Sekretariat BPSDMKP) Jumlah Unit kerja berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)









BAB III Sasaran Strategis 11 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien Sasaran Strategis Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien sebagaimana indikator-indikator berikut:


Jawab : Bagian Keuangan, Sekretariat BPSDMPMKP) Opini atas laporan keuangan BPSDMKP







6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 7.

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).


Program dan Monev, Puslat KP)

Jawab : Bidang

Nilai Efisiensi anggaran PUSLAT KP





4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Laporan Kinerja  PUSLATKP 46

BAB III 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;


C. Akuntabilitas Keuangan (Penanggungjawab : Puslat KP) Rupiah Murni

Realisasi penyerapan anggaran lingkup Puslat KP s.d tanggal 01 September 2015 tercapai Rp. 88.381.472.038,-(66,90%) dari pagu Rp. 217.001.472.000,-.

Tabel 3.3. Realisasi anggaran Pusat Pelatihan KP dan Balai Pelatihan KP s.d

tanggal 01 September 2015

Dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Masih tergantungnya penarikan uang kegiatan yang melalui mekanisme TUP (tambahan uang persediaan)sehingga realisasi anggaran tidak stabil sepeti

yang direncanakan pada ROK yaitu per dua bulan per TUP, padahal dalam penarikan bisa melalui mekanisme LS maupun memanfaatkan UP (Uang Persediaan) yang tersedia, sehingga revolving atau perputaran uang pada Satker bisa cepat.

2. Belum selesainya pembangunan Techno park di Lokasi Balai Pelatihan, bahkan di BPPP Aertembaga baru 10% pelaksanaan APBN-P.

3. Bertambahnya output pelatihan sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi lambat.


BAB III 4. Belum adanya komitmen atasan dalam mempercepat proses realisasi keuangan.

5. Adanya pergantian pejabat yang mempengaruhi dalam pencairan anggaran. Secara umum kinerja Puslat KP Triwulan II Tahun 2015 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

1. Perlu dilakukan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran/ rencana operasional kegiatan

2. Melakukan dan melaksanakan penyusunan rencana aksi penyerapan anggaran berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah

ditetapkan, agar realisasi anggaran yang terjadi tetap berdasarkan ROK tersebut di setiap bulannya.

3. Pendampingan dan pengawalan intensif terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran APBN-P oleh Pusat Pelatihan KP sehingga dapat segera

muncul rekomendasi pada tahun berjalan terkait kegiatan Techno Park yang dilaksanakan di 4 lokasi Balai Pelatihan KP.


BAB IV

BAB IV PENUTUP A. Capaian Kinerja Utama Pengukuran capaian kinerja BPSDM PMKP Triwulan II Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key perfomance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing

perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan

perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja

tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPSDM PMKP di tingkat korporat Triwulan II Tahun 2015 sebesar 85.04%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut:

Gambar 3.1. Capaian Kinerja BPSDM PMKP web kinerjaku.kkp.go.id

Laporan Kinerja  BPSDMKP 41

BAB IV B. Permasalahan dan Rekomendasi Meskipun secara umum kinerja BPSDMPMKP cukup Baik, namun masih terdapat

permasalahan selama Triwulan II tahun 2014, secara umum yaitu :

Dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Masih tergantungnya penarikan uang kegiatan yang melalui mekanisme TUP

(tambahan uang persediaan)sehingga realisasi anggaran tidak stabil sepeti

yang direncanakan pada ROK yaitu per dua bulan per TUP, padahal dalam

penarikan bisa melalui mekanisme LS maupun memanfaatkan UP (Uang Persediaan) yang tersedia, sehingga revolving atau perputaran uang pada Satker bisa cepat.

2. Belum optimalnya penggunaan anggaran dekonsentrasi penyuluhan KP

karena sebagian Satker Dekon masing lebih mengutamakan pelaksanaan

anggaran daerahnya yang juga bernilai lebih besar, sehingga realisasi anggaran dekonsentrasi penyuluhan cenderung lambat dan tidak terserap optimal.

Secara umum kinerja BPSDMPMKP Triwulan II Tahun 2015 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian

secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

1. Perlu dilakukan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran/ rencana operasional kegiatan

2. Melakukan dan melaksanakan penyusunan rencana aksi penyerapan anggaran berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah

ditetapkan, agar realisasi anggaran yang terjadi tetap berdasarkan ROK tersebut di setiap bulannya.

Pendampingan dan pengawalan intensif terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dekonsentrasi penyuluhan KP oleh BPSDM PMKP sehingga dapat segera muncul rekomendasi pada tahun berjalan terkait Satker dekonsentrasi yang non performance.

Laporan Kinerja  BPSDMKP 42

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents