BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kejahatan

di

Indonesia

telah

menjalar

disetiap

golongan

masyarakat, baik tua, muda maupun anak-anak. Anak dalam hal ini merupakan asset bangsa, generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita- cita bangsa Indonesia, oleh karena itu anak-anak membutuhkan perhatian khusus, dengan kata lain kita harus melindungi calon pemimpin bangsa agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana.Dalam prosesnya tidak jarang anak-anak yang terlantar dijalanan, banyak anak yang salah bergaul dan banyak juga anak yang disalahgunakan.Fenomena seperti ini merupakan suatu fenomena yang memprihatinkan untuk banga Indonesia. Anak merupakan calon penerus bangsa, perlu pembinaan khusus untuk membentuk anak yang lebih baik generasi yang lebih dapat diandalkan untuk Indonesia yang akan datang. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif.Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral dan tata sosial

masyarakat

pada

umumnya

dan

pada

generasi

muda

khususnya.Generasi muda disamping sebagai objek, juga sebagai subjek pembangunan bangsa Indonesia. Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa

implikasi-implikasi

yang

dapat

menghambat

proses

pembangunan itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat berpengaruh kepada anak-anak.Anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan jaman apabila tidak diawasi secara benar. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bisa berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai. Kekerasan seksual merampas masa depan anak commitantara to userlain adalah pelecehan seksual, dan perempuan. Bentuknya

1


2 digilib.uns.ac.id

pencabulan dan perkosaan. Termasuk di dalamnya adalah sodomi, yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki ke anus atau dubur anak laki-laki (Brosur PTPAS). Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatanpendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya secara verbal maupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual telah diatur secara khusus menurut KUHP pada Pasal 287, Pasal 290, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295.UU No. 23 Tahun 2002 jo.UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 78, Pasal 82, dan Pasal 88. Semua pasal-pasal diatas dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelecehan seksual berupa sanksi pidana penjara dan denda.Peneliti juga mengaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 jo.UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban karena peran LPSK dalam hal ini juga sangat dibutuhkan. Korban dalam hal ini tidak hanya membutuhkan perlindungan dari LPSK saja tetapi juga memerlukan perlindungan dimata hukum.UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak korban yang berproses dengan hukum.Perlindungan yang diberikan selama persidangan agar anak korban dan saksi mendapatkan kenyamanan dan terbebas dari rasa ketakutan sebelum, selama, maupun sesudah persidangan.UU ini tidak menyebutkan secara rinci terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melainkan mengatur tentang perlindungan anak korban yang berhadapan dengan hukum di depan pengadilan secara umum.UU No. 11 Tahun 2012 tentang user peraturan yang secara khusus Sistem Peradilan Pidanacommit Anak to adalah

3 digilib.uns.ac.id


mengatur hukum acara peradilan anak di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam melindungi hakhak anak. Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai mendapat sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai

salah

satu

indikator

buruknya

kualitas

perlindungan

anak.Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak mendapatkan kritik dari berbagai tingkatan masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia (Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2007 :122). Anak

juga

memiliki

eksistensi

dalam

kehidupan

dan

kemanusiaan, namun hak-hak yang dimiliki oleh anak belum sepenuhnya terpenuhi. Pada kenyataannya, anak-anak masih terus tereksploitasi, baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual dengan menjadikannya anak anak yang dilacurkan. Kita belum mampu untuk sangat konsisten menegakkan hak anak, walaupun perangkat hukumnya relatif tersedia (Muhammad Joni,zulchaina z. tanamas, 1999: viii). Dalam hal ini kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum akan pentingnya melindungi hak anak sangat dibutuhkan agar anak juga mendapatkan hak anak dapat terpenuhi secara layak. Realitas buram itu telah disadari para pemimpin dunia yang user memberikan perlindungan anak membuat komitmen dan commit seruan tountuk


4 digilib.uns.ac.id

guna menata masa depan yang lebih baik bagi anak. Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama atau lebih dibandingkan dengan perlindungan terhadap orang-orang yang beusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum ( equality before the law). Negara bersama-sama dengan segenap anggota masyarakat lainnya, perlu bahu membahu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang (Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2007 :128). Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta yang disingkat PTPAS merupakan organisasi yang terbentuk oleh dorongan dari komunitas atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada yang ada di kota Surakarta dan berfokus terhadap isu perempuan dan anak. Komunitas dan LSM mendorong tanggung jawab pemerintah melalui unit kerja terkait untuk membentuk satu lembaga atau konsorsium dalam upaya pencegahan dan penanganan. Pemerintah kota Surakarta membuat suatu nota kesepakatan nomor 463/ 2.604.1 tanggal 25 Juli 2010 tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak kota Surakarta (PTPAS) tahun 2010-2015. Nota Kesepakatan ini ditanda tangani oleh walikota dan ketua DPRD Kota Surakarta, 22 SKPD/instansi, 5 (lima) camat se-Kota Surakarta, 15 lembagamasyarakat di Kota Surakarta, dan 4(empat) lemabaga pemerhati masalah perempuan dan anak. Kasus yang ditangani oleh PTPAS dalam angka waktu Januari 2015 sampai Juni 2015 terdapat 5 (lima) kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan secara commit to tertuju user pada anak hal ini merupakan fisik, mental bahkan seksual yang

5 digilib.uns.ac.id


suatau ancaman bagi anak, apalagi citra kota Solo yang layak anak. Kekerasan terhadap anak seperti ini perlu dikurangi bahkan ditiadakan dari kota Solo. Peneliti mengkaji lebihdalam tentang perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan UU Perlindungan Anak , UU Perlindungan Saksi Dan Korban dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak melalui PTPAS di kota Surakarta. Penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum atau skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA( StudiPelayanan Terpadu Perempuan dan AnakKota Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan

masalah

untuk

mempermudah

pemahaman

terhadap

permasalahan yang akan dibahas serta untuk mengarahkan pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 1.

Apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia ?

2.

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

di

Pelayanan Terpadu

Perempuan dan

AnakKotaSurakarta ?

C. Tujuan Penelitian Kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tersendiri yang hendak dicapai oleh peneliti yang terkait dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Berpijak dari hal tersebut maka peneliti mengkategorikan tujuan penulisan kedalam tujuan objektif dan tujuan subjektif : commit to user

6 digilib.uns.ac.id


1.

Tujuan Objektif a.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

b.

Untuk mengetahui pelaksaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Surakarta.

2.

Tujuan Subjektif a. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti dibidang hukum pidana mengenai bentuk-bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. b. Memberi pengetahuan kepada pembaca secara umum mengenai bentuk-bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah peneliti peroleh, agar dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. d. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian akan mempunyai nilai dimata pembaca apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain : 1.

Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan. commit to user

7 digilib.uns.ac.id


b. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang berguna bagi penulis dikemudian hari. b. Menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, menentukan pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. c. Sebagai masukan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum empiris atau silogis yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat (mengenai perilakunya).Penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adlah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). commit to user

8 digilib.uns.ac.id


2.

Sifat Penelitian Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan

adalah

deskriptif.Sifat

penelitian

hukum

secara

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan manusia, atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:10). 3.

Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif, dimana pendekatan yang digunakan dengan mendasarkan pad adtadata yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan, dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010:10).

4.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pelayanan Terpadu Perempuan dan

Anak

Surakarta

(PTPAS)

yang

menaungi

beberapa

yayasanyaitu Yayasan KAKAK dan Yayasan ATMA yang berkaitan yang juga dijadikan sebagai lokasi penelitian. 5.

Jenis dan Sumber Data Penelitian Penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi antara data yangdiperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan disebut data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010:51). Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah : a. Bahan hukum primer Data primer merupakan data yang diperoleh dan commit user dikumpulkan secaratolangsung dari lapangan atau diperoleh

9 digilib.uns.ac.id


melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono Soekanto, 2010:12). Data yang berasal dari pihak-pihak yang ada hubungannya langsung dengan masalah yang ada dalam penelitian yakni melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak berkompeten di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) dan jejaringan dibawahnya Yayasan KAKAK dan Yayasan ATMA. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh informasi yang kengkap dan seteliti mungkin. b. Bahan hukum sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, hasilhasil penelitian hukum yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010: 12).Dalam penulisan hukum ini, peneliti menggunakan studi pustaka melalui: 1) Buku 2) Jurnal Hukum 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undan-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. UndangUndang No. 31 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban 6) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem commit Peradilan Anak to user

10 digilib.uns.ac.id


6.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskiptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: a.

Teknik Pengumpulan Data Primer 1) Observasi (pengamatan) Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian. Peneliti melakukan observasi di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) serta jejaringnya Yayasan KAKAK dan Yayasan ATMA. 2) Wawancara Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka maupun tidak (H.B. Sutopo, 2006: 190).Penelitian yang dilakukan menggunakan wawancara secara terpimpin, yaitu wawancara dilakukan berdasarkan pedomanpedoman

dan

pertanyaan-pertanyaan

yang

telah

dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara (H.B. Sutopo, 2006: 193). b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Peneliti mendapatkan

melakukan data

studi

pustaka

untuk

sekunder.Studi

dokumen

(studi

kepustakaan), yaitu pengumpulan data dengan mempelajari, membaca,

mencatat

buku-buku literature, perundang-

undangan serta artikel-artikel dari internet yang berkaitan commit to user



dengan isu hukum yang hendak diteliti (Soerjono Soekanto, 2010: 12). 7.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan

menggunakan

analisis

data

kualitiatif

dengan

menggunakan, mengelompokkan, dan menyelesi data yang diperoleh dari lapangan, ke3mudian dihubungkan dengan teoriteori, asas-asas, kaidah-kaidah hukm yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknk analisa ini terdapat 3 (tiga) komponen utama, antara lain (H.B. Sutopo, 2006: 113): a.

Reduksi Data Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dai data kasar yang dimuat dalam catatan tertulis (fieldnote).

b.

Penyajian Data Penyajian data merupakan rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi, jenis matriks, gambar, jaingan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian hukum yang akan dilakukan.

c.

Penarikan kesimpulan dan Verifikasi Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti dan tersaji.Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir dari suatu penelitian. F. Sistematika Penulisan Penelitian

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUANcommit to user



Bab I ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu mengenai latar belakang maslah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematikan penulisan hukum yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab II ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang dibagi menjadi kerangka teori dan kerangka pemikiran.Kerangka teori atau landasan teori menguraikan atau memberi penjelasan secara teoritik berdasarkan literatu-literature yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.Landasan-landasan

tersebut

meliputi

tinjauan

umum

tentang

perlindungan hukum terhadap anak dan kekerasan seksual sebagai kejahatan

kemanusiaan,

sedangkan

kerangka

pemikiran

penulis

menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab III ini penulis menjawab permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah yaitu mengenaibentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di kota Surakarta.

BAB IV : PENUTUP Bab IV merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum yang menjelaskan secara singkat berkenaan dengan hasil penelitian hukum berupa simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

commit to user

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Recommend Documents