BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

T

untutan masyarakat atas terwujudnya good governance telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki

dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2010 melalui penyajian kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan Khusus serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Hasil Pengawasan dan pekembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2010 adalah : Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

1

1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2010; 2. Melakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

program

kerja

dan

kegiatan

Inspektorat Jenderal selama Tahun 2010 sebagai bahan penyempurnaan untuk pelaksanaan program kerja pada tahun yang akan datang; 3. Mendapatkan umpan balik (feed back) untuk merumuskan

strategi dalam

pelaksanaan program kerja tahun yang akan datang. C. Ruang Lingkup

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Semester II Tahun 2010 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan juncto KM. 36 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri nomor KM. 20 Tahun 2008.

D. Visi dan Misi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun Anggaran berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal, yaitu : Visi Inspektorat Jenderal: “Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern yang profesional di bidang transportasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan, dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan kinerja yang akuntabel.”

Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

2

Misi Inspektorat Jenderal: Meningkatkan

penyelenggaraan

pengawasan

fungsi

di

bidang

tranportasi,

meliputi: 1. Melaksanakan pengawasan fungsional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta dilaksanakan secara profesional, efisien dan efektif; 2. Mengembangkan sistem pengawasan, sistem informasi pengawasan, dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien; 3. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang berkualitas; 4. Melakukan analisis dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap laporan hasil pengawasan guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan; 5. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas

SDM

Inspektorat

Jenderal

serta

melaksanakan

urusan

administrasi, keuangan dan ketatalaksanaan Inspektorat Jenderal secara efisien dan efektif; 6. Merumuskan kebijakan di bidang pemberantasan KKN, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang serta penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan di lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Melakukan penelitian, evaluasi, dan pengusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan

(wasmas)

tentang

adanya

KKN

dan

penyimpangan

/

penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Menyelenggarakan analisis, evaluasi, dan reviu atas pelaksanaan tugas yang berbasis kinerja.


3

SUMBER DAYA MANUSIA

BAB II

S

ampai dengan tanggal 31 Desember 2010, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 241 orang yang tersebar pada unit - unit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai berada pada unit kerja

Inspektorat Jenderal yaitu sebanyak

74 pegawai (30,71 %), distribusi pegawai

Inspektorat berdasarkan bagian adalah :

BAG. KEPEG & UMUM; 42 BAGIAN TLHP P; 8

SETITJEN; 1 IRJEN; 1 IR I; 32 IR II; 35

BAG.TLHPT; 12 IRSUS; 28

IR III; 35 IR IV; 36

BAG. RENCANA & PROG; 11

Keterangan : Posisi 31-12-2010

Penjelasan secara lebih lengkap mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal adalah : Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

4

A. Total Pegawai 1. Berdasarkan Jabatan Sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah Pejabat Fungsional Auditor yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal. Pejabat Fungsional Auditor tersebar pada 5 Inspektorat dengan jumlah keseluruhan 123 Auditor. Distribusi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan adalah :

24; 9,96%

88; 36,51%

Struktural

Auditor

Fungsional Lainnya 6; 2,49%

123; 51,04%

Staf

2. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah golongan III sebanyak 118 pegawai (48,96 %) sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan jumlah 122 pegawai (50,62 %). Untuk tingkat pendidikan terendah, masih Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

5

terdapat pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki ijazah Sekolah Dasar sebanyak 1 pegawai (0,41 %) dan ijazah SLTP sebanyak 2 pegawai (0,83 %).

Gol I; 1; 0,41%

SLTP; 1; 0,41% Gol II; 55; 22,82%

Gol IV; 67; 27,80%

SLTA; 44; 18,26%

SD; 2; 0,83%

S-2; 48; 19,92%

D-3; 24; 9,96%

Gol III; 118; 48,96%

S-1/D-IV; 122; 50,62%

3. Jenis Kelamin Berdasarkan jenis kelamin dari total 241 pegawai Inspektorat Jenderal, 175 pegawai (72,61 %) adalah pegawai laki-laki.

Perempuan; 66; 27,39%

Laki-Laki; 175; 72,61%


6

B. Fungsional Auditor

1. Berdasarkan Jabatan

Pertama; 40; 32,52% Muda; 16; 13,01%

Penyelia; 4; 3,25%

Terampil 14.63%

Pelaksana ; 14; 11,38%

Madya; 49; 39,84%

Jika dibandingkan dengan jumlah Auditor tahun 2009 yaitu sebanyak 111 orang, pada tahun 2010 jumlah Auditor mengalami kenaikan sebanyak 12 orang (10,81 %). Berdasarkan kualifikasi, sebagian besar Auditor adalah Auditor ahli yaitu 85,37 % dan sisanya 14,63 % adalah Auditor Terampil. Sedangkan berdasarkan Jabatan Fungsional sebagian besar adalah Auditor Madya 39,84 % dan Auditor Pertama 32,52 %.


7

BAB III

P

ANGGARAN

Tahun Anggaran 2010, alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 71.001.767.000,- jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 28 % jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2009. Secara keseluruhan

jika

dibandingkan

dengan

total

alokasi

anggaran

Kementerian Perhubungan Tahun 2010 sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), alokasi anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal sangat sedikit atau hanya sebesar 0,40 % dari total anggaran Rp. 17.878.189.339.094.

Anggaran Pengawasan

18.000.000.000.000

jumlah Anggaran (Rp)

16.000.000.000.000 14.000.000.000.000 12.000.000.000.000 10.000.000.000.000 8.000.000.000.000 6.000.000.000.000 4.000.000.000.000 2.000.000.000.000 0 Dana yang Diawasi

2009 15.728.622.215.000

2010 17.878.189.339.094

Dana pengawasan

55.408.030.000

71.001.767.000

Penjelasan secara lengkap mengenai anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

8

A. Jenis Belanja Pegawai

Barang

4%

Modal

19%

77%

Inspektorat Jenderal pada tahun 2010 mengalokasikan belanja pegawai sebanyak Rp. 13.612.497.000,-; belanja barang sebanyak Rp. 54.745.775.000,dan belanja modal sebanyak Rp. 2.643.495.000,- dengan total anggaran Rp. 71.001.767.000,B. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2010 1. Realisasi DIPA Itjen Tahun 2010

Rp80.000.000.000,00

Rp70.000.000.000,00 Rp60.000.000.000,00 Rp50.000.000.000,00 Rp40.000.000.000,00 Rp30.000.000.000,00 Rp20.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 RpAnggaran

Pegawai Rp13.612.497.00

Barang Rp54.745.775.00

Modal Rp2.643.495.000

Total Rp71.001.767.00

Realisasi

Rp10.400.107.67

Rp43.497.353.90

Rp2.420.325.660

Rp56.317.787.23


9

Realisasi

Anggaran

Itjen

per

31

Desember

2010

adalah

sebesar Rp.

56.317.707.239,- (79,32 %) dari total anggaran sebesar Rp. 71.001.767.000,2. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas PKPT per Inspektorat Rp7.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 Rp-

IR II

IR III

IR IV

IR V

Rencana Anggaran Rp4.635.20

IR I

Rp5.881.60

Rp5.421.82

Rp5.936.68

Rp4.500.99

Realisasi Anggaran Rp3.837.55

Rp5.331.66

Rp5.052.14

Rp5.153.99

Rp3.671.13

3. Realisasi Belanja Modal

Rp1.777.025 Rp2.000.000

Rp1.306.355,16

Rp1.500.000

Rp768.480

Rp1.000.000

Rp712.440,00

Rp94.737,50 Rp97.990

Rp500.000 RpPengadaan Perlengkapan Sarana Gedung

Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Informasi Informasi Manajemen

ANGGARAN

REALISASI


10

SARANA DAN PRASARANA

BAB IV

U

ntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan

ketersediaan

sarana

dan

merupakan salah satu hal yang penting. Berikut adalah prasarana

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

prasarana sarana dan

Perhubungan

yang

mengalami perkembangan selama tahun 2010 sampai dengan posisi 31 Desember :

No 1 2 3 4 5 6

Jenis Barang Komputer (PC) Printer TV Alat penghancur kertas Kursi besi/metal Meja rapat

2009 124 102 7 13 914 3

2010 129 116 10 18 929 4

Perubahan +5 +14 +3 +5 +15 +1

Untuk mendukung mobilisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, sampai dengan 31 Desember 2010 aset kendaraan bermotor yang dimiliki adalah berupa sepeda motor sebanyak 15 buah dan mobil sebanyak 19 buah (empat buah diantaranya rusak berat).


11

BAB V

D

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

alam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan kinerja yang akuntabel Inspektorat Jenderal pada tahun 2010 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang di

rencanakan yaitu sejumlah 15 (lima belas) kegiatan yang terbagi menjadi 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Berikut adalah hasil pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal: A. Audit PKPT Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.47/HK.206/ITJEN-2010 tanggal 13 April 2010 tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010 telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal untuk tahun 2010. Audit PKPT meliputi audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan selama TA. 2010 dengan program 11 (sebelas) bulan mulai Pebruari s.d Desember 2010. Untuk UPT/Satker/ dan Kantor Pusat yang akan diaudit yang pada tahun 2010 adalah sejumlah 629 Obyek audit (92,64%) dari total 676 UPT dan Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sedangkan dalam realisasinya teraudit sebanyak 634 Obyek Audit (100,79%). dengan Rincian sebagai berikut:


12

119

150

120

133 135

135

139

135

129

108

100

110

50 0 INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT III

TARGET OBYEK AUDIT

INSPEKTORAT IV

REALISASI OBYEK AUDIT

INSPEKTORAT KHUSUS

Pelaksanaan hari audit pada tahun 2010, mencapai 97, 80 % atau 21.177 hari dari total rencana 21.654. Realisasi hari audit terendah adalah pada Inspektorat Khusus yaitu hanya 93,78 %, yang direncanakan sebanyak 4295 hari audit, terealisasi sebanyak 4028 hari audit dan yang tertinggi yaitu Inspektorat I yaitu 100,21% yang direncanakan sebanyak 4312 hari audit dan teralisasi sebanyak 4321 hari audit, Rekapitulasi hari audit selama tahun 2010 adalah sebagai berikut

4419

4500 4400

4312 4321

4355

4331 4338

4297

4295

4300 4135

4200

4028

4100 4000 3900 3800

IR I

IR II

IR III Target

IR IV

IRSUS

Realisasi


13

B. Audit dengan Tujuan Tertentu Pada

TA

2010

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Perhubungan

juga

melaksanakan audit pengadaan barang dan jasa sebanyak 126 kali, pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan audit kinerja dengan rincian sebagai berikut:

NO 1 2 3 4 5

INSPEKTORAT Inspektorat I Inspektorat II

Apr 2

Mei 2

Jun 3 5

Jul 4 1

Ags 4 2

Sep 4 6

Okt 5 -

Nov 6 1

Des 4 1

Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat Khusus

3 1

2 3 1

5 4 2

7 2 1

6 6 1

1 2 2

2 4 2

5 1 5

8

jumlah

6

8

19

15

19

15

13

18

13

C. Sosialisasi Preventif KKN Pada TA. 2010 telah dilaksanakan kegiatan SosialisasPreventif KKN dilaksanakan pada Kantor Pusat, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan dan Penelitian. Dengan rincian sebagai berikut: 1. Pada Kantor Pusat, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian berjumlah 262 orang peserta; 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan dan Penelitian berjumlah 187 peserta. Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

14

D. Reviu Laporan Keuangan Reviu laporan keuangan dilaksanakan dalam rangka memberikan “pernyataan telah direviu” sebagai salah satu dokumen pendukung untuk menyusun

statement of responsibility (pernyataan tanggung jawab) oleh Pejabat Eselon I terkait pada laporan keuangan. Pada TA. 2010 diprogram melaksanakan kegiatan reviu laporan keuangan di tingkat UAPPA-W dan UAPPA-Pusat di Unit Eselon I di Kantor Pusat dalam rangka memberikan keyakinan, keandalan dan keabsahan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi sesuai SAP. Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan pada 9 (sembilan) laporan keuangan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan. NO

BULAN

PROGRAM

REALISASI

1

Januari

Jambi Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Irian Jaya Barat Unit Eselon I

Jambi Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Irian Jaya Barat

2

Februari

-

3

Maret

-

4

April

5

Mei

Unit Eselon I -

Bangka Belitung Gorontalo NAD Sulawesi Barat Bangka Belitung Gorontalo Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

15

NO

BULAN

PROGRAM

REALISASI NAD Sulawesi Selatan

6

Juni

7

Juli

8

Agustus

9 10

Kep. Riau Lampung Sulawesi Selatan Papua

-

September Oktober Riau Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Tenggara

11

Nopember

-

12

Desember

-

Jumlah

17

Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Riau Maluku Utara Unit Eselon I Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat DIY Sulawesi Barat 20

E. Kegiatan Pengawasan lainnya 1. Pemantauan Tindak Lanjut a. Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dilaksanakan dengan aktif yaitu melalui program pemantauan langsung kepada Obyek Audit yang telah melewati batas waktu pelaksanaan tindak lanjut (2 bulan setelah tanggal SPT Inspektorat Jenderal). Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

16

Pada posisi 31 Desember 2010 dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada UPT/Satker dan Kantor Pusat Kementerian perhubungan secara total terdapat sebanyak 3.019 temuan, dimana telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 638 temuan, dalam proses sebanyak 871 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.510 temuan, dengan rincian sebagai berikut:

1800 1600 1400 787 1200 1000 800 435 604

600 400 245 50 57

200

43 7 38

148 255

172

0 Darat

Kereta Api

Laut

Udara

Tuntas

0 52 65

0 8 26 0

Setjen

Proses

Itjen

Diklat

0

0 1

1 20

Litbang

5 SAR

Sisa

b. Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan Kementerian Perhubungan


17

Inspektorat Jenderal disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, juga melaksanakan pemantauan tindak lanjut terhadap hasil audit dari Aparat Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 1) Hasil pemeriksaan BPK-RI posisi s.d HAPSEM I Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat sebanyak 339 saran, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 160 saran, sedangkan sebanyak 87 saran telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai, serta sebanyak 92 saran belum ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:

140 120 100

48 0

80 60

6 44

23 12 6

40 20

32

0 Setjen

68

9 10 0

32

Darat

Laut

Selesai

Belum Selesai

14 28

Udara

keretaapi BPSDM

0 6 0

0 1 0

SAR Nasional

Belum Tindak Lanjut


18

c. Koordinasi yang dilakukan dengan BPKP adalah mengenai tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Posisi sampai dengan triwulan III Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Sisa

Ditjen Hub Darat 3

Ditjen Hub Laut 26

Ditjen Hub Udara 5

Ditjen KA

69

135

56

12

Tuntas

1

2. Pelaksanaan Inpres No 5 Thn 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi a. Kormonev RAN-PK Kementerian Perhubungan Program Kerja tim Kormonev RAN PK Kementerian Perhubungan yang telah terlaksana di tahun 2010 yaitu : 1) Koordinasi dengan Tim AP-KKN Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 2) Monitoring Pelaksanaan program kerja yang disampaikan oleh Tim AP-KKN Unit Kerja Eselon I; 3) Uji petik;


19

Realisasi Anggaran tim Pokja Kormonev RAN PK Kementerian Perhubungan adalah sebesar 94,44 %.

Program

Realisasi

117.500,00

110.971,40

Anggaran Kormonev RAN PK

b. RAN-PK Itjen Kementerian Perhubungan Tim Pokja AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun telah terealisasi 9 kegiatan sebagai berikut: 1)

LHKPN

a) Dari 29 (dua puluh Sembilan) orang yang wajib mengisi LHKPN di Lingkungan Itjen, sampai dengan posisi 31 Desember 2010 yang telah menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) orang; b) Penerbitan

Instruksi

Inspektur

Jenderal

Nomor

:

SK.87/HK.206/ITJEN-2010 tanggal 30 September 2010 Tentang Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

20

Penetapan

Pejabat

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Perhubungan Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Yang dimilikinya Tahun 2010; c) d)

Penerbitan Laporan Monitoring; Memberikan peringatan terhadap pejabat di lingkungan Itjen kemenhub

yang

belum

melaporkan

LHKPN

(satu

orang

bendahara pengeluaran), realisasi pelaksanaan bahwa sesuai bukti terima dari Direktorat PP-LHKPN KPK RI tanggal 22 Januari 2010 telah menyampaikan laporan LHKPN kepada KPK; e)

Monitoring pejabat yang belum memenuhi kelengkapan data LHKPN, laporan monitoring telah dibuat.

2)

LAKIP dan Penetapan Kinerja. a)

Monitoring unit kerja eselon II yang telah membuat LAKIP TA. 2010,

b)

Monitoring unit kerja eselon II yang telah membuat Penetapan Kinerja TA.2010,

c)

Monitoring pelaksanaan evaluasi 8 LAKIP eselon I tahun 2010 di lingkungan Kemenhub,

3)

Pelayanan Publik. a)

Monitoring SK penyusunan sispro SMS pelayanan publik (pengaduan masyarakat) Inspektorat Jenderal;

b)

Penyusunan

Sispro

SMS

pelayanan

publik

(Pengaduan

Masyarakat), telah terealisasi bekerjasama dengan Pusdatin.


21

4)

Wilayah Bebas Korupsi a) Penerbitan quisioner untuk pelaksanaan uji petik wilayah bebas korupsi; b) Audit oleh setiap Inspektorat dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut oleh Sekretariat Inspektorat sebagai wilayah bebas korupsi (telah terealisasi hasilnya oleh tim);

5) Pengadaan Barang/Jasa. a) Pembentukan

panitia

pengadaan

sesuai

SK

KPA

Nomor

SK.23/PL.102/ITJEN-2010 tanggal 22 Maret 2010; b) Kegiatan Evaluasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa 6)

Pola Hidup Sederhana. a) Evaluasi implementasi surat edaran Irjen No.SE.3/PS.3012/ITJEN2006

tentang

pola

hidup

sederhana

dalam

kedinasan

di

lingkungan Itjen; b) Penyempurnaan surat edaran Irjen No.SE.3/PS.3012/ITJEN-2006 tentang pola hidup sederhana dalam kedinasan di lingkungan Itjen; c) Monitoring pelaksanaan penyempurnaan surat edaran Irjen No.SE.3/PS.3012/ITJEN-2006 tentang pola hidup sederhana dalam kedinasan di lingkungan Itjen. 7)

Koordinasi dengan Penegak Hukum. a) Penilaian inisiatif anti korupsi sebagai penghubung ke KPK (nihil); b) Pemberian ijin bagi pejabat/staf Inspektorat Jenderal yang terkait dengan proses penegakan hukum (nihil). Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

22

8)

Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu berupa keluarnya Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK 2010).

9)

Berdasarkan Program Kerja Kesembilan AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2010 terdapat

6 (enam) kegiatan dengan realisasi

pelaksanaan sebagai berikut : (1)

Uji petik atas pelaksanaan perjalanan dinas satu bulan di semester II tahun 2010;

(2)

Sosialisasi preventif KKN kepada para pejabat struktural, auditor dan pengelola keuangan di lingkungan Itjen pada tanggal 16 Juli 2010;

(3)

Penandatanganan pakta integritas di lingkungan Itjen, dengan realisasi > 100 pegawai;

(4)

Pembentukan

lembaga kode etik pengawasan Inspektorat

Jenderal Kemenhub; (5) Kegiatan kelima melaksanakan kegiatan bina mental (tidak terlaksana); (6) Kegiatan keenam pembuatan dan pemasangan leaflet, stiker, poster dan x-banner tentang anti KKN (tidak terlaksana) 3. Penyusunan LAKIP Itjen dan Evaluasi LAKIP Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim penyusunan LAKIP Itjen dan Evaluasi Unit Eselon I Kementerian Perhubungan pada tahun 2010 adalah


23

a. Persiapan Penyusunan LKE Lakip Eselon I Kementerian Perhubungan b. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Eselon I Kemenhub c. Kompilasi Laporan Evaluasi LAKIP Eselon I Kemenhub Realisasi anggaran Penyusunan LAKIP Itjen dan Evaluasi LAKIP Unit Eselon I Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 86.490.000,- (93,20%) dari total anggaran Rp. 92.800.000,-

4. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terlaksana pada tahun 2010 adalah kegiatan Persiapan Penyusunan Bahan/Pedoman Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, hasil dari Kegiatan tersebut adalah rencana kegiatan Program Kerja SPIP selama Tahun 2011.


24

5. Pemantauan Pelaksanaan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru a. Pemantauan Angkutan Lebaran 1431 H

Penumpukan penumpang tujuan Kalimantan di depan terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Libur Lebaran 1431H

Pada Tahun 2010 Itjen melakukan pemantauan angkutan lebaran pada 7 (tujuh) provinsi di 35 (tigapuluh lima) tempat yang terdiri atas bandara, stasiun, terminal bus dan pelabuhan, dengan rincian sebagai berikut:

NO

Tempat

1

Stasiun Gubeng

2

Bandar Udara Juanda Surabaya - Sidoarjo

3

Stasiun Tugu

4

Stasiun Lempuyangan

5

Terminal Wonosari

6

Stasiun Kereta Api Poncol

7

Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

8

Bandar Udara Ahmad Yani

9

Stasiun Kereta Api Tawang

10

Terminal Bus Terboyo

11

Stasiun Kereta Api Bandung

Provinsi Jawa Timur

DI Yogyakarta

Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Barat


25

NO

Tempat

12

Terminal Bus Leuwi Panjang

13

Terminal Cicaheum

14

Terminal Bus Rajabasa

15

Bandar Udara Raden Inten II

16

Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni

17

Bandar Udara Adi Sucipto

18

Terminal Jombor

19

Terminal Giwangan

20

Terminal Tirtonadi

21

Stasiun Kereta Api Solo Balapan

22

Bandar Udara Adi Sumarmo

23

Stasiun Kereta Api Cirebon

24

Terminal Bus Harjamukti

25

Terminal Pulogadung

26

Terminal Bekasi

27

Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng

28

Stasiun Kereta Api Senen

29

Terminal Baranang Siang Bogor

30

Pelabuhan Tanjung Priok

31

Stasiun Gambir

32

Terminal Kampung Rambutan

33

Pelabuhan Penyeberangan Merak

34

Stasiun Pasar Turi

35

Terminal Purabaya Bungurasih (Sidoarjo)

Provinsi

Bandar Lampung

DI Yogyakarta

Jawa Tengah Jawa Barat

DKI Jakarta

DKI Jakarta dan Bogor

DKI Jakarta dan Banten Jawa Timur

b. Pemantauan Angkutan Haji TA 2010 / 1431 H Inspektorat Jenderal telah melakukan pemantauan Angkutan Haji TA 2010 pada 6 (enam) embarkasi yaitu Batam, Padang, Palembang, Balikpapan, Makassar, Banjarmasin dan 1 (satu) pemantauan di luar negeri yaitu Jeddah (bandara King Abdul Aziz).


26

Calon Jamaah Haji sedang menaiki pesawat di Embarkasi Palembang

c. Pemantauan Angkutan Natal dan Tahun Baru TA 2010

Pemantauan Angkutan Natal dan Tahun Baru TA 2010 dilakukan di 12 tempat pada 8 (delapan) provinsi, dengan rincian sebagai berikut: LOKASI NO

PELABUHAN / BANDARA

1

Adpel Ambon

2

Bandara Pattimura

3

Bandara Sam Ratulangi

4

Adpel Ambon

5

Bandara El Tari

6

Stasiun Solo Balapan

7

Bandara Adi Sumarmo

1

Bandara Ngurah Rai

2 3

Bandara Selaparang Bandara Haji AS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan

4

Stasiun Tugu

5

Bandara Adi Sucipto

PROVINSI Maluku Sulawesi Utara NTT Jawa Tengah Bali NTB Bangka Belitung DI. Yogyakarta


27

d. Evaluasi Program Kerja Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Evaluasi Program Kerja Inspektorat Jenderal Semester I untuk mengevaluasi program dan kegiatan selama semester I serta pemantapan program kerja dan kegiatan untuk semester II tahun 2010. Kegiatan Evaluasi Program Kerja diikuti oleh semua unsur Inspektorat Jenderal mulai dari Eselon I, auditor, dan staf.

F. Kegiatan Penunjang (Non Pengawasan) 1. Koordinasi Pengawasan Pada Tahun 2010, Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dengan:

a.

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri: Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan

untuk

menyelaraskan

jadwal

pengawasan

yang

dituangkan dalam peta pengawasan yang merupakan kesepakatan bersama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Perhubungan

dan

Bawasda/Inspektorat Provinsi, untuk menghindari pengawasan yang berulang maupun tumpang tindih pada TA 2010. b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan Provinsi dan Inspektorat Provinsi) Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

28

1)

Dinas Perhubungan Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Antara

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di 11 (sebelas) provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Lampung, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat. 2)

Inspektorat Provinsi/ Badan Pengawas Daerah a) Rakorwasda (Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah) Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan maupun pemeriksaan yang berulang-ulang terhadap obyek audit yang sama oleh beberapa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerah, pada tahun 2010 telah dilaksanakan

Rapat

Koordinasi

Pengawasan

di

DI.

Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bangka Belitung. b) Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan Selama tahun 2010, Inspektorat Jenderal telah memberikan Bimbingan Teknis kepada para auditor di lingkungan Inspektorat Provinsi sebanyak 5 Propvinsi dengan rincian: Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

29

No

Tempat

Tanggal

1

Banten

1-4 Maret 2010

2

Denpasar

4-8 April 2010

3

Solo

9-12 Mei 2010

4

Manado

7-10 Juni 2010

5

Gorontalo

12-16 uli 2010

suasana Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di Provinsi Sulawesi Utara

c. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan lainnya berkaitan dengan klarifikasi temuan hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional, Kejaksaan Agung berkaitan dengan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, BPKRI yang berkaitan dengan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan

BPK-RI

dan

BPKP

yang

berkaitan

dengan

pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKP.


30

2. Pengembangan SDM

a.

Diklat

Diklat teknis kebandar udaraan Untuk pengembangan SDM pada Tahun 2010 , Itjen telah melaksanakan 39 diklat dengan rincian:

Jenis Diklat

Nama Diklat

a. Teknis - In House Training

Reviu Laporan Keuangan Audit Kinerja Perkeretaapian Ketatalaksanaan Angkutan Laut Kebandarudaraan - Kerjasama Instansi Pelatihan Ajudan Pemimpin Lain Short Course Job Analisis pemecahan masalah Short Course State Audit Reform (STAR-SDP) Pengadaan Barang dan Jasa Keselamatan Transportasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengadaan Barang/ Jasa Bagi Penegak Hukum dan Auditor Training Reviu Laporan Keuangan Kementerian Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010

31

Jenis Diklat

b. Fungsional

c. Struktural

Nama Diklat Short Course Factory Inspection Workshop Implementasi UU KIP Diskusi Panel "Kontrak Jasa Konstruksi Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Perdata" Bimtek Nasional "Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" Perencanaan Transportasi Short Course Tahap II " Autumn Course on Railways" Workshop dan Bimtek Pre Award Audit Workshop dan Bimtek Tata Laksana Pengawasan Workshop/ Bimbingan Teknis Nasional "Tatacara Pencegahan, Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Standar Pelayanan dan Penga turan Pertanahan serta Tatacara Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan" Pelatihan Teknis Kehumasan Basic Investigation Training yang difokuskan kepada "Sistem Pelaporan Aviation Accident ICAO dan ECCAIRS" Forum Ernst & Young tentang Reformasi Birokrasi Perkembangan, Permasalan dan Tantangan Diklat Keprotokolan Seminar Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 Analis Kepegawaian Tingkat Ahli Sertifikasi JFA Penjenjangan Pengendali Teknis Sertifikasi JFA Penjenjangan Ketua Tim Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli Fungsional Bendahara Pengeluaran Prajabatan Gol II Prajabatan Gol III Pimpinan Tk. IV Seleksi Diklat Pim Tk.III Pimpinan Tk. III Seleksi Diklat Pim Tk.II Diklat Pimpinan Tk. II

b. Pelatihan Kantor Sendiri


32

Selain Diklat, untuk menambah pengetahuan auditor Inspektorat Jenderal juga melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri sebanyak 7 (tujuh) kali dengan topik sebagai berikut sebagai berikut: 1) Penyusunan Draft Awal Pedoman Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan; 2) Kode Etik APIP; 3) Instrumen Landing System; 4) Marker Beacon; 5) Prasarana Perkeretaapian ”Teknik Jalan Rel”; 6) Penjelasan PKA dan LHA Kecukupan dan Kompetensi SDM dalam rangka Pelayanan Publik pada Kantor Adpel/Kanpel dan Bandara; 7) Pengenalan

Istilah

Dalam

Audit

Pada

Subsektor

Perhubungan Darat

3. Penerbitan Jurnal Tahun 2010 Jurnal telah diterbitkan sebanyak 1 (satu) kali dari rencana sebanyak 2 (dua) kali. Jurnal tersebut di terbitkan dengan sasaran Pejabat Eselon I dan II kantor pusat dan Auditor

serta

pejabat

struktural

di

lingkungan Inspektorat Jenderal.


33

4. Tata Persuratan Kegiatan surat menyurat di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berjalan secara lancar dan baik. 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Selama Tahun 2010, telah dilaksanakan kegiatan operasional perkantoran berupa: pengadaan makanan / minuman daya tahan tubuh, pengadaan obat-obatan

melalui

Biro

Umum,

pengadaan

pakaian

dinas,

penyelenggaraan perpustakaan / kearsipan / dokumentasi, perawatan sarana gedung kantor termasuk

pengadaan

perlengkapan

kantor,

penggandaan dan laminasi dokumen, perawatan kendaraan bermotor, Langganan daya dan jasa 6. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kegiatan

yang

telah

terlaksana di

tahun

2010

berupa

kegiatan

perencanaan dan penyusunan program kerja Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan yang dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan Desember. dalam penyusunan program dan rencana kerja ini, Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 7. Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Selama Tahun 2010 telah dibentuk tim untuk mengelola dan menjalankan sistem informasi pengawasan.


34

BAB VI

S Kementerian

KESIMPULAN

elama Tahun 2010, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan (22 kegiatan) yang direncanakan dengan realisasi angggaran mencapai Rp. 56.317.707.239,- (79,32 %). Hasil dari kegiatan utama Inspektorat Jenderal adalah berupa kegiatan audit di lingkungan Perhubungan

dengan

temuan

sebanyak

3.019

temuan,

selesai

ditindaklanjuti sebanyak 638 temuan, dalam proses sebanyak 871 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.510 temuan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal didukung dengan Sumber daya Manusia yang selalu berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung.


35

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents