BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejalan dengan Visi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2025 : ”Insan Indonesia Cerdas Kompetitif Tahun 2025”, penyelenggaraan pembangunan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) strategi pembangunan sebagai pilar, yaitu : (1) Investasi Akses, (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dann Daya Saing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Penyelanggaraan Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional tersebut dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang dan satuan pendidikan, melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan pendidikan. Demikian halnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat, menjelaskan visi jangka panjang pembangunan Jawa Barat 2005-2025 yakni : “Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia“. Secara bertahap menuju pencapaian visi tersebut telah ditempuh rangkaian tahapan pembangunan Provinsi Jawa Barat, yakni Tahap I, Periode 2005-2008 yang disebut Tahapan Penataan dan Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas SDM; Tahap II, Periode 2008-2013 yang disebut Tahapan Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dan pada saat ini telah memasuki Tahap III, Periode 2013-2018 yang disebut Tahapan Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh. Pada Tahap III periode 2013-2018 telah dirumuskan Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Jawa Barat tersebut, maka misi pertama yang telah dirumuskan adalah Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Kebijakan strategis yang ditempuh dalam rangka mewujudkan misi pertama tersebut antara lain : 1) Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka; 2) Pelayanan kesehatan bagi semua dan revitalisasi infrastruktur kesehatan; 3) Peningkatan kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia; dan 4) Pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial. Berdasarkan kebijakan strategi Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka maka salah satu program pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah dirancang di antaranya adalah : Peningkatan dan perluasan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang disertai dengan program alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD yang lebih efektif, program peningkatan kesejahteraan guru dan didukung program pendidikan gratis pada jenjang SD, SMP dan SMK/SMA/MA. Di samping itu harus diteruskan paradigma penyelenggaran pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah dilaksanakan selama ini dengan dengan lebih melibatkan peran dan partisipasi masyarakat, dan Daerah (Kabupaten/Kota).

Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2016

1

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di tanah air diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia pada saat ini dan ke depan. Pendidikan diharapkan dapat menciptakan keunggulan dan daya saing bangsa menghadapi globalisasi, serta dapat memenuhi tuntuan proses demokratisasi dan reformasi penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi. Pada era desentralisasi diharapkan pembangunan pendidikan semakin dapat mewujudkan penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat di Daerah, sesuai asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian pembangunan pendidikan akan dapat menjadi ”a good public policy” pada era Otonomi Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan satuan pendidikan, maka setiap satuan pendidikan di Daerah, diharuskan memenuhi kebutuhan minimun terhadap 8 (delapan) komponen standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No. 32 Tahun 2013, yang mencakup : (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar tenaga pendidikan dan kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Karena itulah, maka Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan satuan pendidikan yang bermutu maka secara bertahap diupayakan melakukan pemenuhan 8 standar pendidikan tersebut pada semua jenjang satuan pendidikan. Dalam hal pemenuhan Standar Pembiayaan dan dalam rangka Pencapaian Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2013 telah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah di seluruh Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini adalah program utama dari perwujudan program PMU, dengan maksud memberikan bantuan kepada sekolah/ madrasah untuk memenuhi biaya operasional sekolah/madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Untuk mendukung program BOS Pusat pada sekolah menengah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2014 menyelenggarakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dikmen, dan pada Tahun 2015 serta dilanjutkan pada tahun 2016 menyelenggarakan pemberian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada Sekolah-sekolah, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomo 20 tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor No. 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pergub Jabar No. 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bansos Yang Bersumber Dari APBD. Secara khusus pemberian BPMU kepada jenjang SMK/SMA/MA, dilakukan guna membantu sekolah-sekolah/madrasah dalam memenuhi biaya operasional sekolah.


2

Dalam rangka membangun koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Kegiatan Pemberian BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Tahun 2016, baik dengan Pemerintah, Pemerintah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Barat, dan sekolah; dengan tetap memperhatian prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, dan tetap memperhatikan azas-azas tertib admistrasi, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kepatutan dan saling percaya (mutual trust) maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyusun “Pedoman Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016”. B. Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat Berita Negara tanggal 4 Juli 1950); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1400); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);


3

11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 14. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Batuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran; 20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) 22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2016

4

23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 28. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 181 Seri E); 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 63 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pergub Jabar No. 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bansos Yang Bersumber Dari APBD. 30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 dan perubahannya Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa; 31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 dan perubahannya Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. C. Pengertian 1. Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat adalah program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupa pemberian dana kepada SMK/SMA/MA sebagai pendamping BOS Pusat yang diberikan kepada sekolah/madrasah Negeri maupun Swasta dimana besarnya dana bantuan yang diterima sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah/madrasah dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan; 2. Dana BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat adalah bantuan dana untuk membantu Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan dalam membantu memenuhi biaya operasional sekolah; 3. Dana BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat merupakan dana bantuan yang disalurkan kepada sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan dalam menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2016

5

sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui kegiatan penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan sekolah. D. Tujuan 1.

Tujuan Umum : Tujuan umum BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Di Jawa Barat adalah mewujudkan layanan pendidikan SMK/SMA/MA di Jawa Barat yang bermutu, terjangkau, dan terbuka bagi semua, dalam mewujudkan Pendidikan Menengah Universal (PMU).

2.

Tujuan Khusus Tujuan khusus BPMU SMK/SMA/MA Provinsi di Jawa Barat adalah : a. Membantu biaya operasional sekolah; b. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK/SMA/MA; c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK/SMA/MA; d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa SMK/SMA/MA dengan cara meringankan biaya sekolah; e. Memberikan kesempatan bagi siswa SMK/SMA/MA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; f. Membantu pelaksanaan program pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan dan Bela Negara, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas di sekolah menengah.

E. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program adalah SMK/SMA/MA Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi Jawa Barat. Besar bantuan per sekolah/madrasah diperhitungkan dari jumlah siswa, satuan biaya adalah besaran satuan biaya per siswa per tahun. Bantuan yang diterima sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah/madrasah dikalikan satuan biaya BPMU SMK/SMA/MA dengan proporsi : 1. SMK Negeri = Rp 300.000,- per siswa per tahun 2. SMA Negeri = Rp 200.000,- per siswa per tahun 3. SMK Swasta = Rp 500.000,- per siswa per tahun 4. SMA Swasta = Rp 400.000,- per siswa per tahun 5. MA Negeri = Rp 200.000,- per siswa per tahun 6. MA Swasta = Rp 400.000,- per siswa per tahun


6

F. Waktu Penyaluran Dana Pada Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan alokasi anggaran pada APBD, BPMU SMK/SMA/MA akan disalurkan sebanyak 2 (dua) kali. yaitu untuk penggunaan bulan Januari-Juni Tahun 2016 dan penggunaan bulan Juli-Desember Tahun 2016. G. Kriteria Penerima 1. Seluruh SMK/SMA/MA Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki ijin operasional, ijin pendirian atau Surat Keterangan Operasional Sekolah/Madrasah dari Lembaga berwenang; 2. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BPMU SMK/SMA/MA, sekolah/madrasah diwajibkan untuk membebaskan biaya dan/atau membantu siswa miskin serta mengurangi beban biaya siswa dari keluarga mampu dari kewajiban membayar iuran untuk biaya sekolah/madrasah; 3. Mengikuti Pedoman BPMU SMA/SMA/SMK; H. Persyaratan Penerima 1. Telah mengisi data sekolah/madrasah melalui Data online BPMU pada bpmujabar.net pada bulan Mei dan bulan Agustus, yang akan dipergunakan sebagai data calon penerima BPMU; 2. Menyerahkan kelengakapan administrasi untuk usulan pencairan berupa: a. Surat permohonan pencairan b. Rencana Penggunaan Biaya (RPB) setiap Tahap penggunaan c. Rencana Penggunaan Biaya (RPB) Satu Tahun Anggaran d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) e. Fakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban. f. Kuitansi g. Fotocopy KTP atas nama Ketua/Pimpinan organisasi. h. Fotocopy Rekening Bank. i. Fotocopy Surat Keterangan Domisili j. Fotocopy Ijin Operasional k. Fotocopy Surat Pengesahan Lembaga/Yayasan l. NPWP; I. Penolakan Dana Bantuan BPMU. Apabila SMK/SMA/MA menolak menerima BPMU Provinsi maka harus dibuat Surat Pernyataan Menolak disertai alasan yang jelas, ditandatangani oleh paling sedikit 10% Orang Tua Siswa, Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan untuk SMK-SMA, serta oleh Kepala Kemenag Kabupaten/Kota untuk MA, dilaporkan kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi.


7

BAB II PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH (BPMU) SMK/SMA/MA PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN A. Peranan Program BPMU Provinsi Untuk SMK/SMA/MA Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) Program BPMU SMK/SMA/MA merupakan salah satu program utama pemerintah yang bertujuan mendukung keberhasilan program PMU yang dirintis pada tahun 2013. Seluruh stakeholder pendidikan wajib memperhatikan pentingnya program BPMU SMK/SMA/MA yaitu: 1. Memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. 2. Merupakan sarana panting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. 3. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakulikuler sekolah. 4. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat yang mampu, untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin. B. Program BPMU SMK/SMA/MA Dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Program ini memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan konsep MBS yaitu: kebebasan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan peringkatan layanan pendidikan. Pengelolaan program BPMU SMK/SMA/MA Provinsi menjadi kewenangan sekolah secara mandiri dengan mengikutsertakan komite sekolah dan masyarakat. C. Skenario Pendanaan Pendidikan Menengah Pendanaan pendidikan menengah merupakan upaya untuk menyediakan sejurnlah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah menengah. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi: (a) Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), (b) Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan (c) Biaya Pribadi Peserta Didik.


8

Gambar 1. Skenario Pembiayaan Pendidikan Menengah

Biaya Pengelolaan Pendidikan (Investasi)

Biaya Investasi SDM · Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Biaya Satuan Pendidikan (Operasional)

Biaya Operasi Personalia · Gaji dan Tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Biaya Pribadi Peserta Didik

Buku dan Alat Tulis

Pakaian dan Perlengkapan Biaya Investasi Sarana Prasarana · Lahan · Bangunan · Peralatan

Biaya Operasi Non Personalia (Permendiknas No. 59 Tahun 2009) · ATK · Daya dan Jasa · Penerimaan Siswa Baru · Barang habis pakai · Dan lainnya

Akomodasi dan Transportasi

Uang Saku

Kursus Tambahan

(Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan) Biaya investasi sekolah meliputi biaya investasi untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan biaya investasi sarana dan prasarana. Sedangkan, biaya operasional sekolah meliputi biaya operasional personalia untuk gaji dan tunjangan PTK dan biaya operasional non personalia. Adapun biaya pribadi peserta didik merupakan biaya yang ditanggung oleh siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan. Pemerintah berusaha memenuhi pendanaan pendidikan untuk ketiga kategori biaya tersebut melalui mekanisme pemberian bantuan langsung baik ke sekolah, PTK, dan siswa. Biaya investasi sekolah dipenuhi melalui penyediaan Hibah atau Bansos sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan biaya operasional sekolah non personalia berusaha dipenuhi melalui penyediaan dana untuk operasional sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Pusat dan BPMU di tingkat Provinsi Jawa Barat. Adapun, biaya operasi personalia berusaha dipenuhi melalui pemberian tunjangan guru. Sementara itu, untuk meningkatkan 'daya beli' siswa terhadap layanan pendidikan SM dan mencegah siswa putus sekolah, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Biaya Pendidikan melalui program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) dan beasiswa yang dapat digunakan siswa untuk biaya pribadi peserta didik.


9

BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (BPMU) SMK/SMA/MA PROVINSI JAWA BARAT A. Peruntukan Dana BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat Penggunaan dana BPMU Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 dalam rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimum sekolah/madrasah, khususnya untuk Belanja Operasi Personalia dalam hal membayar honor bulanan/kegiatan Tenaga Pendidik Honorer yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasinya dan untuk membayar honor Tenaga Kependidikan Honorer dengan aktifitas sebagai berikut : 1. Honorarium Tenaga Pendidik Honorer: a. Honor bulanan untuk pendidik dalam pelaksanaan : 1) Mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasinya dan sesuai dengan struktur kurikulum yang digunakan; 2) Pembinaan ekstrakurikuler pada kegiatan Pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penanggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas; 3) Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab. b. Honor Kegiatan pendidik dalam pelaksanaan : 1) Honor penyusunan naskah soal untuk ujian semester dan ujian sekolah; 2) Honor Pengawasan & Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah (SMK/SMA/MA) dan Uji Kompetensi Keahlian Praktek (Khusus SMK Kls XII); 3) Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siwa Baru; 4) Honor Panitia/Penyelenggaraan Ulangan/Ujian Semester/Sekolah; 5) Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar; 2. Honorarium Tenaga Kependidikan Honorer: Diberikan sebagai honorarium bulanan kepada : a. Tenaga layanan administrasi/penatausahaan kegiatan sekolah/madrasah; b. Tenaga layanan perpustakaan; c. Tenaga layanan pembelajaran praktikum/ laboratorium; d. Tenaga layanan umum (caraka, keamanan, kebersihan). Standar pembayaran honorarium disesuaikan dengan standar yang diberlakukan di masing-masing sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan faktor keadilan dan beban kinerja masing-masing personil. Honorarium diberikan kepada Pendidik Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer yang tercantum pada Surat Keputusan Kepala Sekolah.


10

3. Penggunaan Lainnya. Apabila honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tersebut sudah terpenuhi dari sumber dana yang berasal dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sudah dilaksanakan, maka dana BPMU Provinsi dapat digunakan untuk belanja operasi personalia atau operasi non personalia yang lainnya dengan ketentuan : a. Prioritas penggunaan untuk pencapaian standar pelayanan minimum dalam hal pelaksanaan pembelajaran; b. Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah yang sudah dibayar oleh dana bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c. Memenuhi ketentuan pembiayaan termasuk pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan; d. Tidak dipergunakan untuk membiayai honor atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab III. Point A. 3 berikut. B. Penggunaan dana BPMU yang tidak diperbolehkan. 1. Belanja Operasional Personalia yang tidak boleh didanai oleh BPMU Provinsi antara lain: a. Honor/Insentif/Transport Pengelola Sekolah/Madrasah (Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah); b. Honor/Insentif/Transport Pengelola dana BPMU; c. Transport kegiatan (kegiatan rutin atau insidental) d. Upah pekerja atau non personil sekolah dalam kegiatan rehab, panitia, dsb. e. Dibayarkan kepada siswa f. Honor kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS g. Belanja untuk membayar personalia diluar peruntukan yang tercantum pada Bab III Point A.1. Pedoman ini. 2. Belanja/kegiatan lainnya yang tidak diperbolehkan didanai oleh BPMU Provinsi antara lain: a. Biaya Invest/Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah, antara lain : 1) Biaya pengembangan SDM (PTK); 2) Rehabilitasi sedang dan berat; 3) Membangun gedung/ruangan baru; 4) Membeli peralatan pendidikan. b. Biaya pribadi Peserta Didik, antara lain : 1) Membeli Alat Tulis; 2) Membeli pakaian, seragam, sepatu bagi siswa; 3) Biaya akomodasi dan transportasi; 4) Biaya makan minum. c. Biaya pemeliharaan/perbaikan kendaraan d. Pembelian seragam guru dan pegawai. Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2016

11

e. f. g. h.

Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. Dipinjamkan/dititipkan kepada pihak lain. Membeli lembar kerja siswa (LKS) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (Format Karya wisata) dan sejenisnya. i. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya. j. Membayar bonus, transportasi rutin untuk guru. k. Menanamkan saham. l. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan. m. Membiyai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BPMU/Perpajakan program BPMU yang diselenggarakan di luar SKPD pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota serta kementerian pendidikan dan kebudayaan. n. Membiayai kegiatan non personalia lainnya diluar peruntukan yang tercantum pada Bab III point A.2. Pedoman ini. C. Kebijakan BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Terhadap Siswa Konsep pendidikan untuk semua (education for all) memberikan kesempatan yang seluas-luas kepada setiap individu untuk mendapat layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan potensi siswa. Sesuai dengan perkembangan jaman, sekolah bermutu di dominasi oleh siswa dari keluarga mampu. Siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi, kurang mempunyai kesempatan belajar di sekolah bermutu serta menutup kesempatan mereka untuk merubah nasib dan status sosialnya. Peranan Program BPMU SMK/SMA/MA dalam konteks tersebut di atas adalah memberikan keadilan dan kesempatan kepada siswa miskin untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah membebaskan (fee waive) dan/atau memberikan keringanan (discount fee) tagihan biaya sekolah kepada siswa miskin. Untuk memperjelas hal tersebut, berikut ini disajikan ilustrasi cara kerja konsep discount fee di suatu sekolah.


12

Gambar 2. Konsep Discount Fee Untuk Sekolah dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Homogen Persentaase Biaya (%)

Y

Garis Kondisi ideal yang diharapkan dimana seluruh siswa terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM

100

75

50

Menuju BOS SM dengan unit cost yang lebih mencukupi sehingga dapat mencukupi tagihan biaya pendidikandi sekolah untuk seuruh siswa Discount Fee

25 0

Siswa

Ilustrasi gambar di atas menggambarkan pelaksanaan konsep memberikan keringanan (discount fee) untuk sekolah dengan kondisi tingkat ekonomi siswa homogen (semua siswa). Untuk kondisi sekolah tersebut, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu mendapatkan keringanan biaya sekolah sesuai dengan unit cost yang telah ditentukan. Komposisi jumlah siswa miskin yang mendapat pembebasan (fee waive) dan keringanan (discount fee), menjadi diskresi/kewenangan sekolah sesuai dengan konsep MBS. Namun demikian sekolah tetap harus memperhatikan kriteria siswa miskin dan faktor lainnya, yaitu: (a) biaya pendidikan per siswa, (b)jumlah siswa miskin dan, (c) dana BPMU yang diterima sekolah. Pelaksanaan konsep membebaskan (fee waive) dan keringanan (discount fee) untuk sekolah dengan kondisi tingkat ekonomi siswa homogen (semua siswa kaya / semua siswa miskin). Untuk kondisi sekolah tersebut, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu mendapatkan keringanan biaya sekolah sesuai dengan unit cost yang telah ditentukan. Komposisi jumlah siswa yang mendapat bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan sekolah (diskresi). Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengubahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Peranan pemerintah melalui program BPMU SMK/SMA/MA ini adalah: 1. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi untuk bersekolah di sekolah bermutu agar kelak mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya dengan bekal kemampuan dan keahlian yang mereka dapatkan dan mampu mengangkat ekonomi keluarga (eskalasi sosial).


13

2. Melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah mendorong lulusan SMP untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. D. Program BPMU SMK/SMA/MA Dan Konsep Pembiayaan Partisipatif Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasionl megamanatkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya dana partisipatif dari masyarakat termasuk dari orang tua siswa untuk menjadi salah satu potensi bagi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Mekanisme pembiayaan partisipatif memungkinkan sekolah untuk mendapatkan sumber pembiayaan tambahan dari orang tua siswa yang mampu secara ekonomi. Secara langsung hal ini berakibat pada meningkatnya sumber dana bagi sekolah yang berbanding lurus dengan kualitas sekolah. Pemerintah dan masyarakat menuntut sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Tuntutan tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya pendidikan sekolah yang tinggi. Semakin tinggi tuntutannya, maka akan semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan bermutu. Pembiayaan partisipatif yang didapat dari sumber-sumber potensial diatur dan disepakati bersama antara sekolah/madrasah dengan Komite Sekolah, orang tua siswa, serta pihak pemberi biaya lainnya. Biaya tersebut merupakan dana pendidikan yang harus dimasukan kedalam perhitungan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) bersama dengan pembiayaan lainnya yang berasal dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. BPMU tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada satuan pendidikan. Sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan, serta adanya kesepakatan antara pihak yang memberikan sumbangan dengan pihak sekolah dalam hal penggunaan sumbangan tersebut.


14

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA A. Tim Pengarah 1. Tingkat Provinsi a. Gubernur b. Wakil Gubernur c. Sekretaris Daerah 2. Tingkat Kabupaten/Kota a. Bupati/Walikota b. Sekretaris Daerah B. Tim Pengelola BPMU Provinsi 1. Tim Provinsi a. Penanggungjawab 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 2) Kepala Kanwil Depag Provinsi b. Tim Pelaksana 1) Ketua Tim Manajemen 2) Sekretaris 3) Ketua Tim Teknis 4) Urusan Pengolahan Data 5) Urusan Administrasi dan Keuangan 2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola BPMU Provinsi a. Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi; b. Menyusun Pedoman Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Provinsi Jawa Barat untuk Jenjang Pendidikan Menengah yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; c. Memvalidasi dan meneruskan usulan penerima BPMU Provinsi dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama tiap kabupaten/kota kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat; d. Menyelenggarakan sosialisasi program BPMU Provinsi jenjang Dikmen; e. Mengajukan pencairan dana BPMU Provinsi kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai jumlah alokasi Dana tiap Kabupaten/Kota; f. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BPMU Provinsi; g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;


15

h. Membuat laporan pengelolaan yang mencakup : 1) Daftar penerima BPMU Provinsi dari tiap kabupaten/kota; 2) Hasil Penyerapan Dana BPMU Provinsi; 3) Hasil Monitoring dan Evaluasi; 4) Penanganan Pengaduan Masyarakat; 5) Kegiatan Lainnya. C. Tim Pengelola BPMU Kabupaten/Kota 1. Tim Kabupaten/Kota a. Tim Pengarah 1) Bupati/Walikota b. Penanggungjawab 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2) Kepala Kandepag Kabupaten/Kota c. Tim Pelaksana Pengelola BPMU Provinsi ditingkat Kabupaten/Kota terdiri dari 1) Ketua Tim Manajemen BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota 2) Anggota Pengelola BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan untuk Tim Pelaksana Pengelola dapat ditetapkan oleh Kepala SKPD Pendidikan. 2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota dan Kandepag Kabupaten/Kota a. Mengusulkan alokasi penerima bantuan BPMU untuk setiap sekolah/madrasah; b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah penerima BPMU Provinsi; c. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola BPMU Provinsi dan lembaga penyalur dana, serta dengan sekolah/madrasah dalam rangka penyaluran dana; d. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BPMU Provinsi; e. Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah/madrasah dan lembaga penyalur dana dan menyampaikannya kepada Tim pengelola BPMU Provinsi; f. Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim pengelola BPMU Provinsi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; h. Menindaklanjuti kasus penyalahgunaan dana BPMU Provinsi di tingkat sekolah/madrasah; i. Melaporkan kegiatan pengelolaan BPMU Provinsi yang dilakukan di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BPMU tingkat Provinsi dan instansi terkait.


16

D. Tingkat Sekolah/madrasah 1. Tim Pengelola BPMU a. Kepala Sekolah/Madrasah/Ketua Komite Sekolah sebagai Penanggungjawab b. Kepala Sekolah/Madrasah menunjuk Panitia Pengelola BPMU SMK/SMA/MA Provinsi yang terdiri dari : a. Ketua b. Bendahara 2. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah. a. Memberikan dan mengisi data sekolah terkait BPMU secara online melalui aplikasi data pada www.bpmujabar.net . b. Membuat Rencana Penggunaan Dana BPMU Provinsi bersama-sama dengan Komite Sekolah atau unsur terkait lainnya; c. Bersama-sama dengan Komite Sekolah/madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran; d. Mengelola dana BPMU Provinsi secara bertanggungjawab sesuai dengan Pedoman BPMU Povinsi; e. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/madrasah; f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; g. Melaporkan penggunaan dana BPMU Provinsi kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi melalui Tim Pengelola BPMU di tingkat Kabupaten/Kota.


17

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN A. Mekanisme Bantuan Keuangan BPMU untuk SMK dan SMA Negeri. 1. Tahap Pendataan a. SMK-SMA Negeri Penerima BPMU Provinsi menyampaikan data sekolah termasuk jumlah siswa secara online melalui aplikasi data pada www.bpmujabar.net; b. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Tim Pengelola BPMU Provinsi membuat usulan Penerima Bankeu BPMU jenjang Dikmen kepada Gubernur untuk ditetapkan. 2. Tahap Usulan dan Penetapan Penerima BPMU a. Gubernur menetapkan jumlah Bantuan Keuangan Per Kabupaten/Kota, b. Pemda Kabupaten/Kota membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk alokasi dana BPMU. 3. Tahap Usulan dan Pencairan dana BPMU, a. Bupati/Walikota membuat usulan pencairan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat dengan dilampiri : 1) Surat Pernyataan Tanggungjawab/Fakta Integritas, 2) Kwitansi bermeterai cukup, 3) Copy DPA-SKPD, 4) Copy Buku rekening Kas Umum Daerah Kab/Kota. b. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat melakukan penatausahaan keuangan dan pemindah bukuan Dana BPMU Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah masingmasing Pemda Kabupaten/Kota; c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan usulan pencairan dana BPMU kepada Bupati/Walikota melalui Setda dan unsur terkait di Pemda Kabupaten/Kota dengan dilampiri dokumen Naskah Perjanjian BPMU yang ditandatangani Kepala Sekolah Penerima dan Kepala Dinas Pendidikan serta dokumen lain yang diperlukan; d. Setda Kabupaten/Kota melakukan pemidahbukuan dana BPMU dari Kas Umum Daerah kepada Rekening masing-masing Sekolah. 4. Tahap Penggunaan, 7. Pengambilan dana BPMU oleh Sekolah/Madrasah dilakukan setelah terjadi transfer/pemindahbukuan dana dari Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota ke sekolah penerima melalui rekening penerima yang telah ditentukan pada usulan pencairan. 8. Penatausahaan dan Penggunaan dana BPMU oleh sekolah dilaksanakan sesuai dengan RKAS dan dibukukan sebagaimana tersebut pada BAB VII Pedoman ini.


18

5. Tahap Pemantauan dan Pelaporan a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Setda Provinsi Jawa Barat, Setda Kabupaten/Kota, Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota, Tim Pengelola BPMU Provinsi dan Instansi Pemantau/Pemeriksa berwenang. b. Pelaporan dilakukan oleh Sekolah penerima BPMU kepada Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota, dari Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi, dan dari Tim Pengelolas BPMU Provinsi kepada Setda Provinsi Jawa Barat. B. Mekanisme Pendataan, Usulan, Pencairan dan Monev Hibah BPMU untuk SMKSMA Swasta dan MA Negeri dan Swasta. Gambar 3. Bagan Mekansime Pendataan, Usulan, Pencairan dan Monev BPMU. 1. Pendataan

2. Penetapan

KepGub

Setda

Tim BPMU Provinsi

Form Data BPMU

Usulan Penerima BPMU

Tim BPMU Kab/Kota

Hasil Verifikasi Data

Usulan Penerima BPMU

Tim BPMU Sekolah/ Madrasah

2016

4. Monev

5. Pelaporan

Penatausahaan& Pemindahbukuan

Monev

Laporan

Usulan Pencairan

Monev

Laporan

Monev

Laporan

Pedoman

NPHD

Pencairan dan Penggunaan Dana BPMU

Input Data

Oktober 2015 Juli 2016

3. Usulan Pencairan, Pemindahbukuan & Penggunaan Dana BPMU

Januari 2016 Juli 2016

Maret-September 2016

Laporan

November 2016

Juli Desember

Keterangan : 1. Sekolah/madrasah Penerima BPMU Provinsi menyampaikan data sekolah/madrasah secara online melalui aplikasi data pada www.bpmujabar.net. 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Tim Pengelola BPMU Provinsi membuat usulan Penerima BPMU jenjang Dikmen kepada Gubernur untuk ditetapkan. 3. Tim Pengelola BPMU Provinsi dan Tim Pengelola BPMU di Tingkat Kabupaten/Kota membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BPMU yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan masing-masing Kepala Satuan Pendidikan. 4. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membuat Surat Permohonan Pencairan Dana BPMU Provinsi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa disertai dokumen yang diperlukan untuk pencairan. 5. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat melakukan penatausahaan keuangan dan pemindah bukuan Dana BPMU Provinsi ke Rekening masing-masing sekolah/madrasah di tiap Kabupaten/Kota.


19

6. Penyaluran dana BPMU Provinsi dari Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke sekolah/madrasah penerima dilaksanakan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pengambilan dana BPMU oleh Sekolah/Madrasah dilakukan setelah terjadi transfer/pemindahbukuan dana dari Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke sekolah/madrasah penerima melalui rekening penerima yang telah ditentukan pada usulan pencairan. 8. Penggunaan dana BPMU oleh sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan RKAS dan dibukukan sebagaimana tersebut pada BAB VII Pedoman ini. 9. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Setda Provinsi Jawa Barat, Tim Pengelola BPMU Provinsi dan Tim Pengelola BPMU Provinsi di Kabupaten/kota. 10. Pelaporan dilakukan oleh Sekolah/Madrasah penerima BPMU kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi di Kabupatebn/Kota, dari Tim Pengelola BPMU Provinsi di Kabupatebn/Kota kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi, dan dari Tim Pengelolas BPMU Provinsi kepada Biro Admbang Setda Provinsi Jawa Barat. 1. Kelengkapan Usulan Penerima BPMU Kelengkapan Dokumen usulan Penerima BPMU Provinsi dibuat oleh Tim Pengelola BPMU Provinsi berdasarkan data pada format A2c yang diisi oleh sekolah secara online melalui www.bpmujabar.net. 2. Kelengkapan Usulan Pencairan Kelengkapan usulan pencairan yang harus dilengkapi oleh masing-masing sekolah adalah : a. Surat Permohonan Penerima BPMU (Form.E) (2 rangkap); b. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Format K-7a) (2 rangkap) c. Rencana Penggunaan Biaya (RPB) setiap Tahap penggunaan d. Rencana Penggunaan Biaya (RPB) Satu Tahun Anggaran e. Kuitansi Penerimaan Dana BPMU bermaterai cukup (4 rangkap). f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BPMU yang ditandatangani Kepala SMK/SMA/MA dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (2 rangkap) g. Fotocopy KTP atas nama Ketua/Pimpinan organisasi. h. Fotocopy Rekening Bank. i. Fotocopy Surat Keterangan Domisili j. Fotocopy Ijin Operasional k. Fotocopy Surat Pengesahan Lembaga/Yayasan l. Copy NPWP; m. Daftar Siswa (Format K2-a); 3. Kelengkapan Penggunaan Dana BPMU Dana BPMU yang sudah diterima oleh sekolah/madrasah digunakan sesuai dengan rencana yang tertuang pada RKAS/RAB/RPB. Dokumen yang dipergunakan untuk pembukuan penggunaan dana BPMU sebagaimana dijelaskan pada BAB VII.


20

4. Kelengkapan Pelaporan Pelaporan penggunaan dana BPMU memuat pelaporan keuangan, kegiatan dan pelaporan personil. Dokumen yang dipergunakan untuk pelaporan penggunaan dana BPMU sebagaimana dijelaskan pada BAB VII. C. Waktu Pendataan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan BPMU. 1. Pendataan dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran, yakni pada bulan Juli setelah Penerimaan Peserta Didik Baru yang akan digunakan untuk Data Calon Penerima BPMU periode Juli-Desember, dan pada bulan Oktober untuk digunakan sebagai data Calon Penerima bantuan Tahun Anggaran berikutnya. Pendataan dilakukan dengan aplikasi data usulan penerima BPMU melalui WEB bpmujabar.net oleh masing-masing sekolah dengan terlebih dahulu melakukan registrasi; 2. Penyaluran dilaksanakan setelah semua usulan pencairan memenuhi persyaratan; 3. Penggunaan dana oleh sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan peruntukan penggunaan dana BPMU sebagaimana tersebut pada Bab III; 4. Pelaporan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni bulan Juli untuk penggunaan periode Januari-Juni dan bulan Januari untuk periode penggunaan bulan Juli-Desember. 1. D. Prinsip Pengelolaan Pengelolaan program BPMU SMK/SMA/MA provinsi mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) yang mengandung arti, yaitu: 1. Swakelola dan Partisipatif Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan rnelibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Transparan Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program. 3. Akuntabel Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah disepakati. 4. Demokratis Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.


21

5. Efektif dan Efisien Pemanfaatan dana harus efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ada. 6. Tertib Administrasi dan Pelaporan Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan basil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. 7. Saling Percaya Pemberian dana berdasarkan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan penerima dana. Oleh Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitrnen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik. E. Pengambilan dana BPMU Provinsi 1. Dana BPMU Provinsi harus diterima secara utuh dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. 2. Dana BPMU Provinsi yang diambil bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/madrasah sebagaimana tertuang dalam RKAS. 3. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah/madrasah pada akhir tahun anggaran maka dana tersebut tetap menjadi hak sekolah dan dapat dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya. 4. Jika satuan pendidikan menerima kelebihan jumlah dana BPMU, maka harus dilaporkan dan dikembalikan kepada Kas Umum Daerah pada bjb Nomor Rekening 0010210238361 a.n. Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan bukti transfer sebanyak 2 rangkap dilampirkan dalam dokumen Laporan. 5. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah/madrasah lain pada semeser berjalan, maka dana BPMU Provinsi siswa tersebut tetap dipergunakan oleh sekolah yang ditinggalkan. 6. Kelengkapan dokumen administrasi pada saat sekolah penerima melakukan pengambilan dari bank antara lain : a. Untuk Sekolah/Madrasah Negeri: 1) Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Bendahara; 2) Fotocopy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara; 3) Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan. b. Untuk Sekolah/Madrasah Swasta: 1) SK/Akta pendirian dan atau Surat Ijin Operasional; 2) Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Bendahara; 3) Fotocopy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara; 4) Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan.


22

BAB VI MONITORING DAN SUPERVISI Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BPMU. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BPMU diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara 1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan 2. Penyaluran dan penggunaan dana 3. Pelayanan dan penanganan pengaduan 4. Administrasi keuangan 5. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BPMU. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi, dan Tim Manajeman BPMU Kabupaten/Kota. A. Monitoring oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi 1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah. 2. Responden terdiri dari Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen BPMU Sekolah. 3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, pasca penyaluran dana dan pada saat penggunaan dana. 4. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan. 5. Supervisi dapat dilakukan oleh Tim Pengelola BPMU Provinsi terhadap Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota atau terhadap sekolah/madrasah. B. Monitoring oleh Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota 1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah. 2. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/atau orang tua murid. 3. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. 4. Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BPMU. 5. Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah. 6. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan. Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2016

23

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BPMU, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihat terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. A. PELAPORAN 1. Pengelolaan Dokumen di Tingkat Sekolah a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS (Formulir BPMU-K1, K2 dan K2b) 1) RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. 2) RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. Format RKAS mengacu pada format K1 dan K2 3) RKAS dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana Penggunaan Dana BPMU Provinsi (Form K2b). b. Pembukuan Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BPMU Provinsi. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut. 1) Buku Kas Umum mengacu pada format -K3 Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga: a) Kolom Penerimaan: dari penyalur dana (BPMU atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank. b) Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak. Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di


24

sekolah dan diperlihatkan kepada Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota, dan kepada pemeriksa lainnya apabila diperlukan. 2) Buku Pembantu Kas mengacu pada format -K4 Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Tim Manajemen BPMU Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. 3) Buku Pembantu Bank mengacu pada format -K5 Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (Bank cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Tim Manajemen BPMU Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. 4) Buku Pembantu Pajak mengacu pada format -K6 Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BPMU, sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya setiap bulan yang terjadi transaksi, dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu yang telah ditandatangi Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. 2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya. 3) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 ( Sepuluh) juta. 4) Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima. 5) Laporan dibuat setiap semester dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab (Format K7-b) yang menyatakan bahwa dana BPMU yang diterima telah digunakan sesuai Usulan Pencairan dan NPHD BPMU. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan


25

c. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana mengacu pada format BPMU-K7 dan BPMU-K8 Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Format K3) dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode tertentu. Format K7 berisi Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran yang memuat seluruh dana yang dikelola di sekolah pada semester tertentu. Sedangkan Format K8 berisi Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BPMU Provinsi Menurut Peruntukan. d. Bukti Pengeluaran 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah; 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenakan bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal di atas Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya; 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi; 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dana lunas dibayar oleh Bendahara; 6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BPMU sebagai bahan bukti dan bahan laporan. e. Arsip Data Keuangan Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. f. Penyusunan Dokumen Pengelolaan BPMU yang harus ada di sekolah 1) Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format B3) (jika ada) 2) Buku Kas Umum (Format K3) 3) Buku Pembantu Bank (Format K5), dilampiri Copy rekening bank (setiap pengambilan) 4) Buku Pembantu Kas (Format K4), dilampiri : a) Bukti Pembayaran Belanja Personalia (1) Daftar Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Honorer (2) Daftar Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Honorer b) Bukti Pembayaran Belanja Non-Personalia (1) Bukti Pengeluaran/Kuitansi (2) Faktur Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2016

26

5) Buku Pembantu Pajak (Format K6), dilampiri : a) SSP b) Faktur Pajak 6) Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (Format K7) 7) Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Peruntukan (Format K8) 8) Lampiran-lampiran antara lain : a) SK Tenaga Pendidik dan Kependidikan, b) Dokumen Pelaksanaan Kegiatan, Proposal, atau Panduan. c) Arsip Dokumen Usulan Pencairan : 2. Pelaporan dari Sekolah kepada Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota. Dokumen pelaporan yang disampaikan oleh sekolah/madrasah kepada Tim Pengelola BPMU di Kabupaten Kota adalah : a. Surat Pengantar Laporan (Format B2) b. Surat Pertanggungjawaban (Format K7b) c. Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format B3) (jika ada) d. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Kegiatan (Format K7) (dengan soft file format exel) e. Realisasi Penggunaan Dana Menurut Peruntukan BPMU (Format K8) (dengan soft file format exel) f. Buku Kas Umum (Format K3) g. Buku Pembantu Bank (Format K5), dilampiri : Copy rekening bank (setiap pengambilan) h. Buku Pembantu Kas (Format K4), dilampiri : 1) Salinan Bukti Pembayaran Belanja Personalia a) Daftar Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Honorer b) Daftar Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Honorer 2) Salinan Bukti Pembayaran Belanja Non-Personalia a) Bukti Pengeluaran/Kuitansi b) Faktur i. Buku Pembantu Pajak (Format K6) dilampiri salinan SSP da Faktur Pajak Bentuk laporan disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelaporan Penggunaan dana BPMU Provinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini. Laporan dari sekolah/madrasah diverifikasi oleh Tim Pengelola BPMU Kabupaten/Kota. 3. Pelaporan oleh Tim Manajamen BPMU Kabupaten/Kota ke Tim Pengelola BPMU provinsi. Dokumen yang memuat laporan BPMU yang disampaikann oleh Tim Manajemen BPMU di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi antara lain : a. Pengantar Laporan Penggunaan BPMU (Format B4) b. Rekapitulasi Penggunaan Dana BPMU SMK/SMA/MA (Format K9) (dengan soft file format exel) c. Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format K10) (dengan soft file format exel) Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2016

27

d. Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BPMU Provinsi (Format K11) (dengan soft file format exel), dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala Sekolah, Komite dan Orang Tua Siswa, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk SMK/SMA dan Kepala Kemenag untuk MA. e. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemampuan penanganan, dan status penyelesain. f. Dokumen pelaporan dari sekolah/madrasah 1 (satu) rangkap yang sudah diverifikasi oleh Tim Pengelola BPMU Kabupaten/Kota. 4. Pelaporan oleh Tim Manajamen BPMU Provinsi Pada setiap akhir tahun, Tim Manajemen BPMU Provinsi harus melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program BPMU Provinsi, sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum/tidak dikerjakan, hambatan apa raja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis. Lampiran laporan oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi adalah: a. Nama sekolah penerima BPMU Provinsi dari tiap kabupaten/kota yang disertai dengan jumlah siswa dan jumlah dana dari masing-masing sekolah. b. Hasil Penyerapan Dana BPMU Provinsi Berisikan tentang dana BPMU Provinsi yang disalurkan per kabupaten/kota untuk setiap jenjang pendidikan, jenis sekolah, sttaus sekolah, serta berapa yang sudah terserap. Tim Manajemen BPMU Provinsi menyusun laporan berdasarkan data/informasi yang diperoleh dari Tim Manajemen BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota. Laporan ini mengacu pada Formulir K10. c. Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan monitoring adalah laporan pelaksanaan kegiatan monitoring oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis data, kesimpulan serta saran dan rekomendasi. Laporan monitoring harus sudah selesai dibuat paling lambat 45 hari setelah pelaksanaan monitoring. d. Penanganan Pengaduan Masayarakat Tim Manajemen BPMU Provinsi merekapitulasi hasil penanganan pengaduan masyarakat dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi maupun Tim Manajemen BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota. Laporan ini berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. e. Kegiatan Lainnya Tim Manajemen BPMU Provinsi harus membuat laporan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BPMU Provinsi, seperti: sosialisasi, pelatihan, pengadaan barang/jasa, dan kegiatan lainnya.


28

B. PERPAJAKAN Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS SMK dalam rangka membayar honorarium diatur sebagai berikut: 1. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21. 2. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut: a. Penghasilan sebulan .................................................................................. XX b. Penghasilan netto setahun (x 12) ............................................................... XX c. Dikurangi PTKP*) ..................................................................................... XX d. Penghasilan Kena Pajak ............................................................................... XX e. PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst .................... XX f. PPh Pasal 21 sebulan (:12) ......................................................................... XX *) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adalah: i. Status sendiri, Rp 36,0 juta ii. Tambahan status kawin, Rp 3,0 juta iii. Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang @ Rp 3,0 juta


29

BAB VIII PENGAWASAN DAN SANKSI A. Pengawasan Pengawasan program BPMU meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BPMU adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah. 2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. 3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. 4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. 5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparasi pelaksanaan program BPMU oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dam Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BPMU, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. B. Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran, dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya: 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja). 2. Penerapan tuntunan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BPMU Provinsi yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau kas daerah provinsi. 3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BPMU. 4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat pada tahun berikutnya kepada kabupaten/kota/sekolah penerima, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.


30

BAB IX PENUTUP Sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BPMU secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BPMU yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dari sisi keuangan, MBS menuntut pengelola sekolah/madrasah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memper¬tanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian. Penggunaan dana BPMU Provinsi hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar serta transparan dan didukung oleh bukti-bukti yang sah. Buku Pedoman BPMU Jenjang Dikmen Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat dijadikan acuan khususnya dalam pengelolaan BPMU SMK/SMA/MA Provinsi baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Sekolah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen dapat dijalankan dengan baik dan benar.


31

LAMPIRAN FORMAT USULAN PENCAIRAN BPMU


32

(KOP SEKOLAH) ........................, .............................. 2016 Nomor : ................................................................... Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pencairan Belanja Hibah dana BPMU

Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung

Bahwa berdasarkan Program Bantuan Pendidikan Menengah Universal Pada Jenjang Pendidikan Menengah, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana BPMU berupa uang sebesar Rp .............. ,- (.........................) dengan perhitungan .............. siswa x Rp .................., Pencairan Tahap 1 / 2 *) sebesar Rp ................ ,- (....................................) dengan rincian Rencana Penggunaan Biaya sebagaimana terlampir. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon,

........................................ Tembusan: - Yth. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat


33

(KOP SEKOLAH) PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERMOHONAN BELANJA HIBAH UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ............................. Jabatan : Kepala ............................ Bertindak untuk dan atas nama .......................... , Kab/Kota *) ......................... Alamat : .......................................... Nomor KTP : ........................................... Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal: 1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima; 2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan pada proposal yang telah disetujui; 3. Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah; 4. Bersedia dlaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dart pihak manapun.

.........................., ........................... 2016 Yang membuat pernyataan, Materai Rp.6.000

............................................


34

(KOP SEKOLAH) RENCANA PENGGUNAAN BIAYA (RPB) HIBAH BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL TAHAP ½*) TAHUN ANGGARAN 2016 Nama Sekolah Alamat Kab/Kota Dana BPMU/Thn No. A 1 a b

c

d e f g h i 2 B 1

: ....................................... : ....................................... : ....................................... : Rp .................................

Uraian Belanja Operasi Personalia Honorarium Guru Honorer Honor mengajar : (... jam x Rp ... = Rp ... ,- per bulan) Honor pembinaan ekstrakurikuler 1) Honor permbina Pramuka 2) Honor platih Paskibra 3) Honor pelatih Kesenian Degung Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab 1) Honor Wali Kelas = 2) Honor Ketua Jurusan = 3) Honor Kepala Lab = Honor penyusunan naskah soal ujian semester/sekolah; Honor Pengawasan Ujian Sekolah; Honor Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siwa Baru, Honor Panitia/Penyelenggaraan Ulangan/Ujian, Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar. Honorarium Tenaga Kependidikan Honorer Belanja Operasi Non Personalia Biaya Pelaporan, dan operasional non Personalia Jumlah (Rp)

Volume

Jumlah (Rp)

... bulan x Rp ... ... bulan x Rp ... ... bulan x Rp ... ... bulan x Rp ...

... bulan x Rp ... ... bulan x Rp ... ... bulan x Rp ...

... bulan x Rp ... 1 paket 50.000.000,-

....................... , ...... 2016 Kepala............................,

...............................................................

Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

35

(KOP SEKOLAH) RENCANA PENGGUNAAN BIAYA (RPB) HIBAH BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL TAHUN ANGGARAN 2016 Nama Sekolah : ....................................... Alamat : ....................................... Kab/Kota : ....................................... Dana BPMU/Thn : Rp ................................. No. Belanja/Anggaran Kode I Penerimaan II Pengeluaran A Belanja Personalia 1 Tenaga Pendidik Honorer a Honor mengajar b Honor pembinaan ekstrakurikuler c Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab d Honor penyusunan naskah soal ujian semester/sekolah; e Honor Pengawasan Ujian Sekolah; f Honor Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah g Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siwa Baru, h Honor Panitia/Penyelenggaraan Ulangan/Ujian, i Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar. 2 Tenaga Kependidikan Honorer B Belanja Non Personalia 1 Pelaporan, dan operasional non Personalia Jumlah (Rp)

Tahap 1

Jumlah (Rp) Tahap 2

Jumlah

....................... , ...... 2016 Kepala............................,

...............................................................


36

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (BPMU) ANTARA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KEPALA .................................................. Kabupaten/Kota*) ................................ TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor :

................ (nomor Disdik Provinsi) ................ (nomor sekolah)

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu Enam Belas masing- masing yaitu : 1.

Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

... ... Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Jl. Dr. Radjiman No. 6 Bandung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 955/Kep.119-Keu/2012 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA , 2.

Nama : Nomor KTP : Jabatan : Alamat : bertindak untuk KEDUA.

... ... Kepala ... ... dan atas nama SMK/SMA/MA ... yang selanjutnya disebut PIHAK

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp ...,- (... ) dengan perhitungan ... siswa x Rp ... ,-; (2) PIHAK KEDUA menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp ...,- (... ) dengan perhitungan ... siswa x Rp ... ,-; (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk untuk belanja operasional sekolah sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini, meliputi:


37

No. A 1 2 B 1

Uraian Belanja Operasi Personalia Honorarium Tenaga Pendidik Honorer Honorarium Tenaga Kependidikan Honorer Belanja Operasi Non Personalia Pelaporan, dan operasional non Personalia Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

(4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan serta Peningkatan Mutu Pendidikan. Pasal 2 PENCAIRAN BELANJA HIBAH (1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : Tahap I : No. A 1 2 B 1


Jumlah (Rp)

Tahap II : No. A 1 2 B 1


Jumlah (Rp)

(2) Pencairan Tahap I, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri: a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; b. Foto copy Rekening Bank; c. Pakta Integritas/Surat Pemyataan Tanggung Jawab; d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bematerai cukup; e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan penerima hibah. (3) Pencairan Tahap II, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri: a. Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I; b. Kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima hibah. (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Bank bjb .... atas nama ... selaku PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening ... .


38

(5) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain. (6) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) Menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah. (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya. (4) Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah atau menerima dana lebih dari perhitungan yang ditentukan, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan dana ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Rekening 001.021.0238361 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) Membantu proses pencairan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah. (4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah Pasal 5 SANKSI Pihak KEDUA yang melanggar Pasal.1 ayat (3) dan pasal 2 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 6 LARANGAN Bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilarang untuk dilakukan pemotongan oleh pihak manapun, dalam jumlah berapapun, untuk tujuan apapun. Dalam hal terjadi pemotongan, maka pelakunya harus dilaporkan kepada yang berwajib dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


39

Pasal 7 LAIN-LAIN (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama. (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat PIHAK PERTAMA,

Kepala SMA/SMK ................................. Kabupaten/Kota ............... PIHAK KEDUA,

Meterai 6.000

....................................... NIP. .................................


........................................

40

Kuitansi Penerimaan Dana BPMU

KUITANSI SUDAH TERIMA DARI BANYAKNYA UANG UNTUK PEMBAYARAN

: PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT : Rp ...,: Belanja Bantuan Hibah dana BPMU Tahap 1 / 2*) (... siswa x Rp ...,-) untuk SMK/SMA/MA ... , Kabupaten/Kota ... dari dana sebesar Rp ...,- (...siswa x Rp ...).

TERBILANG

:

..., ..................................... 2016 Yang Menerima Uang, Kepala ......................................... Meterai 6000

..................................................... 1 rangkap

KUITANSI SUDAH TERIMA DARI BANYAKNYA UANG UNTUK PEMBAYARAN

: PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT : Rp ...,: Belanja Bantuan Hibah dana BPMU Tahap 1 / 2*) (... siswa x Rp ...,-) untuk SMK/SMA/MA ... , Kabupaten/Kota ... dari dana sebesar Rp ...,- (...siswa x Rp ...).

TERBILANG

:

..., ..................................... 2016 Yang Menerima Uang, Kepala .........................................

..................................................... 4 rangkap


41

Daftar Siswa (Format K2-a) Formulir BPMU-K2-a Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BPMU Kab/Kota

DAFTAR SISWA Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Alamat

: : : : Kelahiran

No.

Nama Siswa

NIS

Tempat

Tanggal

L/P

Tingkat Keterangan

..............., ............... 20.... Kepala Sekolah,

……………………………………… NIP.


42

LAMPIRAN FORMAT PENGGUNAAN DANA BPMU


43

Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format B3) (Format KOP SEKOLAH/MADRASAH)

PERNYATAAN KELEBIHAN PENERIMAAN DANA BPMU PROVINSI Nomor : Yang bertandatangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat Kabupaten/Kota

: : Kepala : :

Dengan ini menyatakan telah menerima kelebihan dana BPMU Provinsi untuk periode tahun .... dengan rincian sebagai berikut :

No. 1. 2. 3. 4.

Tingkat

Jumlah Siswa Jumlah Seharusnya Bantuan

Kelebihan

Dana BPMU yang digunakan (Rp)

Kelebihan Dana BPMU (Rp)

X XI XII XIII Jumlah Kelebihan dana sebagaimana dimaksud, kami simpan pada rekening nomor : .................. pada bank bjb kantor cabang .................. atas nama ....................... Demikian kami sampaikan untuk menjadi periksa, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih. .............................., ...................... 20... Hormat kami, Kepala Sekolah/Madrasah,

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap) Tembusan: 1. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....


44

Buku Kas Umum (Format K3) Formulir BPMU-K3 Diisi oleh Bendahara Disimpan di Sekolah

BUKU KAS UMUM Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

Tanggal No. Kode

: : : : No. Bukti

Uraian

Penerimaan (Rp) Pengel

Saldo (Rp)

Jumlah Menyetujui : Kepala Sekolah,

................., ........................................ Bendahara,

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


45

Buku Pembantu Kas (Format K4) Formulir BPMU-K4 Diisi oleh Bendahara Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU KAS Bulan : ................... Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

Tanggal No. Kode

: : : : No. Bukti

Uraian


Saldo (Rp)


................., ........................................ Bendahara,

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


46

Buku Pembantu Bank (Format K5) Formulir BPMU-K5 Diisi oleh Bendahara Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU BANK Bulan : ................... Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

Tanggal No. Kode

: : : : No. Bukti

Uraian


Saldo (Rp)


................., ........................................ Bendahara,

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


47

Buku Pembantu Pajak (Format K6) Formulir BPMU-K6 Diisi oleh Bendahara Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : ................... Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : Penerimaan (Rp)

Tanggal No. Kode

No. Bukti

Uraian

PPN

PPh 21

PPh 22

PPh 23


................., ........................................ Bendahara,

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


48

Pengeluaran (Rp)

Saldo (Rp)

Formulir BPMU-K7 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BPMU Kab/Kota

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN PERIODE BULAN : .....s/d/. ..... TAHUN PELAJARAN : ............... Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : Penggunaan Dana per Sumber Dana

No. Kode

Uraian Kegiatan

Jumlah (Rp)

BOS/BPMU Rutin Pusat

I

Penerimaan

II

Penggunaan Dana : Program Sekolah Pengembangan Kompetensi Lulusan Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal

1 1,1 1,2 1,3 1,4 2 2,1 2,2 2,3 2,4 3 3,1 3,1,1 3,1,2 3,1,3 3,2 3,2,1 3,2,2 3,2,3 3,3 3,3,1 3,4 3,4,1 3,4,2 3,4,3 3,4,4 3,4,5 3,4,6 3,4,7 3,4,8

Provinsi

Kab/Kota

Sumber Bantuan Lain Pendapatan Lainnya

Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN dst.... Pengembangan Standar Isi Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran Penyusunan program tahunan Penyusunan program semester Penyusunan RPP, Bahan ajar, dll 2,5 Pengembangan Standar Proses Kegiatan pengelolaan proses pembelajaran : Pengadaan sarana penunjang (ATK) Pembelian buku teks pelajaran dst. ... Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri Bahan praktik Laporan praktik kerja Penilaian Kegiatan Penerimaan Siswa Baru Formulir Pendaftaran (fotocopy, konsumsi panitia, dll) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrajkurikuler Kegiatan Pramuka Kegiatan PMR Kegiatan Olimpiade Sains Kegiatan Kesenian Kegiatan Olah Raga Kegiatan LKS Kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter Kegiatan Pembinaan Pendidikan kebangsaan

3,4,9 Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan 3,4,10 Kegiatan Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba 3,4,11 Kegiatan pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas 3,4,12 dst. ... 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Profesi Guru Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Pembinaan tenaga ketatausahaan Pembinaan tenaga perpustakaan Pembinaan Teknisi bengkel praktik dst.

5 5,1 5,1,1 5,1,2 5,1,3 5,1,4 5,1,5 5,1,6

Pengembangan Sarana Prasarana Pembelian peralatan pendidikan Pembelian peralatan praktikum IPA Pembelian peralatan praktikum IPS Pembelian peralatan praktikum Bahasa Pembelian peralatan komputer Pembelian peralatan ringan (handtools) Pembelian peralatan kesenian/olah raga


49

Penggunaan Dana per Sumber Dana No. Kode

Uraian Kegiatan

Jumlah (Rp)

BOS/BPMU Rutin Pusat

5,2 5,2,1 5,2,2 5,2,3 5,2,4 5,2,5 5,2,6 5,2,7 5,3 5,3,1 5,3,2 5,3,3 5,3,4 5,3,5 5,3,6 5,3,7

Provinsi

Kab/Kota

Sumber Bantuan Lain Pendapatan Lainnya

Pembelaian bahan habis pakai Pembelian bahan praktikum IPA Pembelian bahan praktikum IPS Pembelian bahan praktikum Bahasa Pembelian bahan praktikum komputer Pembelian bahan praktik kejuruan Pembelian bahan kesenian/olah raga Pembelian tinta/toner Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sarana prasarana sekolah Pengecatan, perbaikan atap bocor Perbaikan pintu dan jendela Perbaikan meubelair Perbaikan lantai Perbaikan kamar mandi Perbaikan papan tulis Perawatan fasilitas sekolah lainnya.

6 6,1 6,2 6,3 6,4

Pengembangan Standar Pengelolaan Penyusunan Visi Misi Penyusunan Profil Sekolah Penyusunan program ketatausahaan Pengadaan sarana pendukung perkantoran

6,5

Pengembangan sistem infromasi manajemen

7 7,1 7,1,1 7,1,2 7,1,3 7,1,4 7,1,5 7,2 7,2,1 7,2,2 7,2,3 7,3

Pengembangan Standar pembiayaan Langganan daya dan jasa lainnya Listrik Telepon Air Internet Jasa lainnya Kegiatan rumah tangga sekolah Konsumsi rapat guru/pegawai Konsumsi tamu dst. ... Pembayaran Honor Pendidik dan tenaga Kependidikan 7,3,1 Honorarium Bulanan Guru Honorer 7,3,2 Honorarium Bulanan Tenaga Kependidikan Honorer

8. 8,1 8,1,1 8,1,2 8,1,3 8,1,4

Pengembangan dan implementasi sistem penilaian Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban Ulangan harian ulangan umum Ujian sekolah dst. ...

8,2 8,2,1 8,2,2 8,2,3 8,2,4

Penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi Bahan ujian kompetensi Pemindaian & Scorring Sertifikasi kompetensi dst. ...

9 9,1 9,2

Penyusunan dan Pelaporan Konsumsi penyusunan laporan Fotocopy dan penggandaan laporan Sub Total Pengunaan Dana (II)

III 1 2 3

Penggunaan Dana lainnya Belanja .... Belanja .... Belanja .... Sub Total Pengunaan Dana Total Penggunaan Dana (II+III) Sisa Dana (I-II-III)

Mengetahui : Ketua Komite Sekolah

Menyetujui : Kepala Sekolah,

………………………………………

……………………………… ……………………………… NIP. NIP.


Ketua Pengelola,

......................., .............................. Bendahara,

……………………………………… NIP.

50

Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Peruntukan (Format K8) Formulir BPMU-K8 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BPMU Kab/Kota

REALISASI PENGGUNAAN DANA BPMU MENURUT PERUNTUKAN PERIODE BULAN : .....s/d/. ..... TAHUN PELAJARAN : ............... Nama Sekolah Alamat Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Jumlah Dana BPMU Diterima

No. Kode I II A 1 a b c d e f g h i 2 B 1

Belanja/Anggaran

: : : : : Penerimaan

Jumlah (Rp) Pengeluaran

Saldo

Keterangan

Penerimaan Pengeluaran Belanja Personalia Tenaga Pendidik Honorer Honor mengajar Honor pembinaan ekstrakurikuler Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab

Honor penyusunan naskah soal ujian semester/sekolah; Honor Pengawasan Ujian Sekolah; Honor Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siwa Baru, Honor Panitia/Penyelenggaraan Ulangan/Ujian, Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar. Tenaga Kependidikan Honorer Belanja Non Personalia Pelaporan, dan operasional non Personalia Jumlah (Rp) Mengetahui : Ketua Komite Sekolah


......................., .................. Bendahara,

……………………………

…………………………… NIP.

………………………… NIP.


51

LAMPIRAN FORMAT PELAPORAN BPMU


52

(KOP SEKOLAH) ....................., ... 2016 Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan dana BPMU Tahap 1 / 2*) Tahun 2016

Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung

Sesuai dengan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan dana BPMU, kami sampaikan laporan ringkas mengenai Penggunaan Dana BPMU Tahap 1 / 2 *) sebagai dengan dokumen berikut : 1. Fakta Integritas/Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana 2. Rekapitulasi Penggunaan Dana BPMU Tahap 1 / 2*) 3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPMU Tahap 1 / 2*) Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Yang membuat laporan,

............................................................ Tembusan: - Yth. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat


53

(KOP SEKOLAH) PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BELANJA HIBAH UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Kepala SMK ................. Bertindak untuk dan atas nama SMK ................., Kabupaten ....... Alamat : .............................. Nomor KTP : .................................. Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal : 1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang telah diterima; 2. Telah menggunakan belanja hibah Tahap 1 / 2*) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan peruntukan menurut Pedoman BPMU yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan Rencana Penggunaan Biaya BPMU Tahap 1 / 2*); 3. Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah; 4. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dart pihak manapun.

....................... , ... 2016 Yang membuat pernyataan, Materai Rp.6.000

...............................................................


54

Formulir BPMU-K8 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BPMU Kab/Kota/Provinsi

REALISASI PENGGUNAAN DANA BPMU MENURUT PERUNTUKAN PERIODE BULAN : .....s/d/. ..... TAHUN PELAJARAN : ............... Nama Sekolah Alamat Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Jumlah Dana BPMU Diterima

No. Kode I II A 1 a b c d e f g h i 2 B

1

Belanja/Anggaran

: : : : : Penerimaan

Jumlah (Rp) Pengeluaran

Saldo

Keterangan

Penerimaan Pengeluaran Belanja Personalia Tenaga Pendidik Honorer Honor mengajar Honor pembinaan ekstrakurikuler Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab Honor penyusunan naskah soal ujian semester/sekolah; Honor Pengawasan Ujian Sekolah; Honor Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siwa Baru, Honor Panitia/Penyelenggaraan Ulangan/Ujian, Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar. Tenaga Kependidikan Honorer Belanja Non Personalia

Pelaporan, dan operasional non Personalia Jumlah (Rp) Mengetahui : Ketua Komite Sekolah


......................., .................. Bendahara,

……………………………

…………………………… NIP.

………………………… NIP.


55

Pengantar Laporan Penggunaan BPMU (Format B4) (Format KOP DINAS PENDIDIKAN) …………,……………………..20XX Nomor : Lampiran : Perihal : Laporan Penggunaan Dana BPMU

Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat u.p. Tim Pengelola BPMU Provinsi Jawa Barat jenjang Dikmen di Bandung

Kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada : Kabupaten/Kota*) Alamat Jumlah Sekolah/Madrasah

Waktu Penggunaan

: : : ..... (...) SMK Negeri dengan siswa sejumlah .... (....) orang ..... (...) SMA Negeri dengan siswa sejumlah .... (....) orang ..... (...) SMK Swasta dengan siswa sejumlah .... (....) orang ..... (...) SMA Swasta dengan siswa sejumlah .... (....) orang ..... (...) MA Negeri dengan siswa sejumlah .... (....) orang ..... (...) MA Swasta dengan siswa sejumlah .... (....) orang : Bulan .... s.d. ....Tahun 20...

dengan dokumen laporan terlampir : 1. Rekapitulasi Penggunaan Dana BPMU SMK/SMA/MA (Format K9) (dengan soft file) 2. Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format K10) (dengan soft file) 3. Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BPMU Provinsi (Format K11) (dengan soft file) Demikian kami sampaikan untuk menjadi periksa, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Dinas Pendidikan/Ketua Tim Pengelola BPMU,

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap) Tembusan: 1. Yth. Kepala Biro Keuangan 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat


56

Rekapitulasi Penggunaan Dana BPMU SMK/SMA/MA (Format K9) Formulir BPMU-K9 Diisi Tim BPMU Kab/Kota Dikirm ke Tim BPMU Provinsi

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL SMA/MA/SMK KABUPATEN/KOTA : ..................... PERIODE BULAN : .... s/d ....TAHUN PELAJARAN : ............... : No. Nama Sekolah/Madrasah

A1a

A1b

Kode Peruntukan Penggunaan Dana BPMU/Jumlah Penggunaan Dana BPMU Provinsi A1c A1d A1e A1f A1g A1h A1i

A2

Jumlah ......................., .................................. Ketua Tim Pengelola BPMU Kabupaten .....

Mengetahui : Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ...

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.

Keterangan : Kode A1A s.d. B lihat Format K8


57

B

Jumlah

Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format K10) Formulir BPMU-K10 Diisi Tim BPMU Kab/Kota Dikirm ke Tim BPMU Provinsi

REKAPITULASI KELEBIHAN PENERIMAAN DANA BPMU SMA/MA/SMK KABUPATEN/KOTA : ..................... TAHUN ANGGARAN ................. No.

Nama Sekolah/Madrasah

Tk X

Jumlah Siswa Seharusnya Tk XI Tk XII Tk XIII

Jumlah

Jumlah Bantuan (Rp) Seharusnya Diterima Kelebihan

Keterangan

Jumlah Mengetahui : Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ...

Ketua Tim Pengelola BPMU Kabupaten .....

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


58

Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BPMU Provinsi (Format K11) Formulir BPMU-K11 Diisi Tim BPMU Kab/Kota Dikirm ke Tim BPMU Provinsi

REKAPITULASI SMA/SMK/MA YANG MENOLAK BPMU PROVINSI KABUPATEN/KOTA : ..................... PERIODE BULAN : .... s/d ....TAHUN PELAJARAN : ............... No.

Nama Sekolah/Madrasah

Alamat

Jumlah Siswa

Jumlah Dana BPMU (Rp)

Pernyataan Ada Tidak

Keteranga n

Jumlah Mengetahui : Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ...

Ketua Tim Pengelola BPMU,

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


59

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents