BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Bab I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam

rangka

mewujudkan Pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance) perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut

diatas, sebagai perwujudan

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang

1

Bab I Pendahuluan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2013 -2018.

B. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 4. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Th 2013 – 2018; 5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ; 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Badan pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Pemerintah Daerah Kota Malang; 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang ; 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2014; 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 188.45/46/35.73.112/2013 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2014; 10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2014;


2

Bab I Pendahuluan

11. Peraturan Walikota Malang Nomor 188.45/26 /35.73.112/2013 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2014;

C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah untuk mewujudkan akuntabilitas seorang atau pemimpin kolektif lembaga/instansi kepada Walikota sebagai pemberi mandat/amanah. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik sekaligus sebagai media pertanggunjawaban yang berisi informasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang disampaikan secara periodik dan bermanfaat untuk : a. Mengetahui dan menilai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya di bidang kepegawaian; b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.

Pertanggungjawaban ini dilakukan secara periodik dan setiap akhir tahun dengan mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntabilitas, yaitu : a. Harus ada komitmen dari pucuk/puncak pimpinan dan seluruh staf organisasi untuk melakukan

pengelolaan

pelaksanaan

misi agar

akuntabel ; b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ; d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh ;


3

Bab I Pendahuluan

e. Harus jujur, obyektif, transparansi dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknis pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk : a. Peningkatan akuntabilitas instansi ; b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah ; c. Peningkatan

perencanaan

program/kegiatan

maupun

di

segala

bidang,

perencanaan

baik

penggunaan

perencanaan sumber

daya

organisasi/instansi ; d. Meningkatkan kredibilitas instansi/organisasi di mana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ; e. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi ; f. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ; g. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Hal ini sesuai dengan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012 bahwa Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis yang mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kota Malang, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.


4

Bab I Pendahuluan

D. KELEMBAGAAN 1. Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang

yang kemudian diubah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan diubah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah.,maka keluarlah Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.

2. Kedudukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang di bidang pengelolaan kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota.

3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 yang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012, dengan Susunan Organisasi terdiri dari : a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan ; b. Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris terdiri dari : 1) Subbagian Penyusunan Program


5

Bab I Pendahuluan

2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum; Unsur Pelaksana terdiri dari : 1) Bidang Mutasi terdiri dari : a) Sub Bidang Kepangkatan b) Sub Bidang Jabatan 2) Bidang Formasi dan Informasi terdiri dari : a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; b) Sub Bidang Informasi Kepegawaian; 3) Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai, terdiri dari : a) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; b) Sub Bidang Pembinaan Disiplin pegawai; 4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : a) Sub Bidang Teknis dan Fungsional b) Sub Bidang Kepemimpinan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012 tentang

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada huruf a, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : 1)

perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian;

2)

penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengelolaan kepegawaian;


6

Bab I Pendahuluan

3)

pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian;

4)

pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;

5)

pelaksanaan penyiapan penetapan gaji dan tunjangan pegawai;

6)

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;

7)

penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai;

8)

Penyusunan sistem informasi kepegawaian;

9)

Penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan pegawai;

10) Penyusunan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai; 11) Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) 12) Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan publik (SPP) 13) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 14) Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang Kepegawaian; 15) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan kehumasan dan perpustakaan dan kearsipan; 16) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 17) Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; 18) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; 19) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan internal bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan Sumber Daya


7

Bab I Pendahuluan

Manusia (SDM) aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada khususnya dan Pemerintah Kota Malang pada umumnya harus ditingkatkan

melalui

Pendidikan

dan

Pelatihan

Kepemimpinan,

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, studi banding, seminar, diskusi atau kegiatan lain yang relevan dengan bidang tugasnya. Selain itu dapat juga dengan memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila didukung dengan anggaran yang cukup serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

c. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon IIb, membawahi seorang Sekretaris dengan eselon IIIa dan 4 (Empat) orang Kepala Bidang dengan Eselon IIIb, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian dengan Eselon IVa dan 8 (Delapan) Kepala Sub Bidang dengan Eselon IVa. Jumlah karyawan/Karyawati Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sampai dengan akhir Desember 2014 sebanyak 53 orang yang terdiri dari 17 orang pejabat struktural dengan komposisi : Golongan IV sebanyak 6 orang dan Golongan III sebanyak 11 orang dan 36 orang staf dengan komposisi : Golongan III sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 16 orang dan, golongan I sebanyak 3 orang yang melayani + 9335 orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Tabel 1 Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

No

Tingkat Pendidikan Formal (orang)

Gol.

Jumlah

Ruang

S2

S1

D3

D2

D1

SLA

SLP

SD

1.

IV/b

1

1

-

-

-

-

-

-

2

2.

IV/a

3

1

-

-

-

-

-

-

4

3.

III/d

2

3

2

-

-

-

-

-

9


8

Bab I Pendahuluan

4.

III/c

1

3

-

-

-

-

-

-

4

5.

III/b

-

7

-

-

-

2

-

-

9

6.

III/a

-

3

-

-

-

3

-

-

6

7.

II/d

-

-

7

-

-

1

-

-

8

8.

II/c

-

-

1

-

-

-

-

-

1

9.

II/b

-

-

-

-

-

3

2

1

6

10.

II/a

-

-

-

-

-

1

-

-

1

11.

I/d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

I/c

-

-

-

-

-

-

3

-

3

13.

I/b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

18

10

-

-

10

5

1

53

JUMLAH

d. Sarana dan Prasarana Organisasi Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian Daerah didukung dengan Sarana dan Prasarana seperti : a. Gedung Kantor b. Komputer sebanyak 22 buah c. Notebook sebanyak 19 buah d. Fotocopy sebanyak 1 buah e. Kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak 2 buah f. Kendaraan operasional roda 2 (dua) sebanyak 8 buah


9

Bab I Pendahuluan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MALANG KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG MUTASI

SUBBIDANG KEPANGKATAN

SUBBIDANG JABATAN

BIDANG FORMASI & INFORMASI

SUBBAGIAN SUNGRAM

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG KESEJAHTERAAN & PEMBINAAN DISIPLIN

SUBBIDANG FORMASI & PENGADAAN PEGAWAI FERRY ANDRIONO,

SUBBIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI TRISNO AJI, SE

SUBBIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN BAGUS WINARNO,

SUBBIDANG PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI SUPRIH


SUBBAGIAN UMUM

BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN

SUBBIDANG TEKNIS & FUNGSIONAL

SUBBIDANG KEPEMIMPINAN

10

Bab I Pendahuluan

e. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur, ada beberapa hal perlu diperhatikan dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1. PNS masih perlu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang luas, memiliki inisiatif dan inovatif, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi Pemerintah dalam melayani masyarakat, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan publik. 2. Penataan Personil secara proporsional pada jabatan struktural maupun fungsional. 3. Adanya PNS yang belum mentaaati peraturan Kepegawaian/pelanggaran hukum. 4. Pengembangan Data PNS melalui Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Informasi data yang mudah diakses langsung oleh PNS melalui Teknologi Informasi.


11

Bab II Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA Bab ini memuat gambaran umum arah kebijakan dan strategi nasional, rencana strategis (Renstra), dan perjanjian kinerja Tahun 2014. Arah kebijakan dan strategi daerah berisi uraian mengenai rumusan focus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang agar efektif, efisien dan akuntabel. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategis, indicator kinerja sasaran dan indicator kinerja utama (IKU), sedangkan Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang akan diperjanjikan untuk diwujudkan Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada tahun 2014.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH Dalam rangka merealisasikan misi Kota Malang yang telah dijadikan pedoman bagi penyusunan Renstra 2013-2018 yakni misi ke-2 (dua) dari RPJMD Kota Malang 2013 - 2018, maka tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Misi ke-2 RPJMD Kota Malang 2013 - 2018 adalah Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur Dan akuntabel sedangkan tujuannya adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang merujuk pada tujuan ke-1 yakni Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima, yang kemudian disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan. Tujuan, strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kota Malang untuk misi 2 secara lengkap tersaji sebagai berikut : Tujuan

:

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima

Sasaran

:

Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat


12


Strategi

:

Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik

Arah Kebijakan

:

Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik

B. RENCANA STRATEGIS BKD 2013 - 2018 1. Visi Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang di bidang kepegawaian serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dalam era globalisasi, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang merumuskan visi dan misinya sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan kepegawaian tahun 2013 – 2018 Berdasarkan hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang memerlukan adanya visi yang diharapkan mampu memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategik, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah :

“Menjadikan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional Guna Mendukung Pelayanan Publik Yang Prima” Penjelasan Visi : 

“Aparatur Pemerintah” adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang.



Berkualitas yang berarti memiliki kemampuan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada kode etik profesi, memiliki self control dan berorientasi pada mutu/kualitas kinerja dengan cara kerja yang efisien, efektif dan ekonomis, memiliki kepekaan yang tinggi (high responsibility) terhadap kepentingan masyarakat (public interest) dan


13


masalah-masalah masyarakat (public affairs) serta bertanggung jawab (accountability). 

Profesional yang berarti melakukan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan keahlian atau ketrampilan yang dimiliki.



Pelayanan Prima

adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan

harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang selanjutnya menjabarkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada satu fokus yang mampu memberikan penjelasan tentang keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam melakukan aktivitas dan interaksinya

melalui

pelaksanaan program-program yang ditetapkan beserta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai. 2. Misi Dengan

memperhatikan

masukan

dari

pihak-pihak

yang

berkepentingan dan menilai lingkungan strategik yang berpengaruh serta menyelaraskan dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya manusia dan organisasi yang dimiliki, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota

Malang

merumuskan

misinya

sebagai

berikut:

1. Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang akuntable dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur 3. Meningkatkan Pengelolaan Kepegawaian

Pelaksanaan misi yang merupakan sasaran pengembangan Pegawai Negeri Sipil

diharapkan akan bermuara pada terbangunnya aparatur

Pemerintah yang berkualitas dan profesional di bidang tugasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Clean Government).


14


2.1 Penetapan Tujuan Dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2018. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tiga tujuan strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Malang tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntable 2. Terwujudnya

Sumber Daya Aparatur yang profesional dan

kompeten 3. Terwujudnya

pembinaan

dan

penataan

pegawai

yang

profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek.

Berikut ini disajikan hubungan antara misi, tujuan,

sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah.

Tabel 2.1.1


15


Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program BKD 2013-2018 Sesuai renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yaitu : Misi 1 : Mewujudkan

pelayanan administrasi kepegawaian yang

akuntable dan Transparan Tujuan

:

Terwujudnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntable

Sasaran

:

Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntable

Strategi

:

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

administrasi

kualitas

pelayanan

administrasi

Kepegawaian Kebijakan

:

Peningkatkan Kepegawaian

Program

:

1. Pelayanan administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Tujuan

:

Terwujudnya

Sumber

Daya

Aparatur

yang

profesional dan kompeten Sasaran

:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah

Strategi

:

Melaksanakan

Diklat

Kepemimpinan,

Diklat

Fungsional, Diklat Teknis Tupoksi dan Diklat Prajabatan Kebijakan

:

Pelaksanakan

Diklat

Kepemimpinan,

Diklat

Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Prajabatan Program

:

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


16


Misi 3 :

Meningkatkan

kesejahteraan

pegawai,

melaksanaan

pembinaan, pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi kepegawaian Tujuan

:

Terwujudnya pembinaan dan penataan pegawai yang profesional

dan

proporsional

melalui

sistem

manajemen kepegawaian Sasaran

:

Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai

Strategi

:

1. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 2. Melaksanakan

uji

Kompetensi

sumber

daya

aparatur untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional 3. Melaksanakan

pengkajian

sistem

pemberian

kesejahteraan pegawai 4. Melaksanakan Pembinaan kedisiplinan Kebijakan

:

1. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Peningkatan pelaksanakan uji Kompetensi sumber daya aparatur untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional 3. Pelaksanakan

pengkajian

sistem

pemberian

kesejahteraan pegawai 4. Pelaksanakan Pembinaan kedisiplinan Program

:

1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2. Peningkatan Disiplin Aparatur

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu sasaran strategis, indicator kinerja dan target. Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota


17


Malang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yakni 2014. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indicator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2014. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis dan target yang akan dicapai selama tahun

2014

adalah

sebagai

berikut


:

18


Tabel 2.2.1 Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang

Visi

: Menjadikan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan profesional guna mendukung pelayanan publik yang prima

Misi1

: Mewujudkan pelayanan adm kepegawaian yang akuntable dan Transparan

Tujuan 1

: Melaksanakan pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntable Sasaran

Indikator Kinerja

Target

1

2

3


Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran

100%

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100%

adanya SOP pelayanan informasi publik


ada

19


Misi 2 Tujuan 2

: Meningkatkan kualitas SDM Aparatur : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesional dan kompeten Sasaran

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah

Jumah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas

100 org

Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur

0,89%

Persentase Aparatur yang sedang tugas belajar

0,1%

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT

1

Persentase Aparatur yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat IV

51%

Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMA/diklatpim tingkat III

82%

Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat II

70%


20

Bab II Perencanaan Kinerja Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I

8%

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II

1%

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan III

0%

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat administrasi kepemerintahan Kelurahan

0%

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan Asset

0%

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah

59%

Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

20%


21


Misi 3

: Meningkatkan pengelolaan kepegawaian

Tujuan 3

: Terwujudnya pembinaan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian Sasaran

Indikator Kinerja

Target

1

2

3


Ada/tidak Sistem Informasi Kepegawaian

ada

Persentase Aparatur yang naik pangkat

100%

jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut PNS sesuai formasi Daerah

250

Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel

ada

Persentase PNS yang memperoleh tambahan penghasilan pegawai

52,3%

Jumlah Aparatur pensiun dan MPP

190

Persentase penyelesaian Kasus-kasus perceraian dan disiplin PNS

100%

Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN

100%


22


2.3 Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilah/kegagalah pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, table penetapan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 disajikan sebagai berikut :


23


Visi

: Menjadikan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan profesional guna mendukung pelayanan publik yang prima

Misi1

: Mewujudkan pelayanan adm kepegawaian yang akuntable dan Transparan

Tujuan

: Melaksanakan pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntable Sasaran 1


Indikator Kinerja 2

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

3

4

5

Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran

100%

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan adanya SOP pelayanan informasi publik

Pelayanan administrasi Perkantoran

100%

ada


Penyediaan jasa surat menyurat

41.360.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

13.600.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

15.629.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

45.000.000

24

Bab II Perencanaan Kinerja Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.350.000

Penyediaan alat tulis kantor

56.972.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

76.730.500

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

215.129.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

4.320.000

Penyediaan makanan dan minuman

6.048.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan kendaraan dinas/operasional

191.124.500,00

49.125.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

122.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

83.611.000

25

Bab II Perencanaan Kinerja dinas/operasional Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

11.592.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

6.420.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

9.240.000

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

9.847.000

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

4.234.000

Penyusunan Buku Profil

8.000.000

Penyusunan SP dan SOP SKPD

20.000.000

26


Misi 2

: Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Tujuan 2

: Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesional dan kompeten

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah

Indikator Kinerja 2 Jumah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

3

4

5

100 org

Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur

0,89%


0,1%

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT

Persentase Aparatur yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat IV

1

51%


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

88.010.500

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

185.813.000

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV

427.869.500

Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, ujian dinas Tk. I dan Tk. II Pelaksanaan Senam Rutin Bagi PNS

82.768.000

3.840.000

27

Bab II Perencanaan Kinerja Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMA/diklatpim tingkat III Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat II Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II

Penyelenggaraan Bimtek Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

139.779.000

42.930.000

70%

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II

103.317.000

8%

Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan

Pendidikan dan pelatihan teknis

144.500.000

Penyusunan Ran Perwal Badan Kepegawaian Daerah

32.290.000

Sosialisasi peraturan kepegawaian

64.250.000

Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

70.000.000

82%

1%


0%

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat administrasi kepemerintahan Kelurahan

0%

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan Asset

0%


28

Bab II Perencanaan Kinerja Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

59%

20%

Workshop Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi

60.000.000

Peningkatan Dan Pengembangan Sinergi Aparatur Di Lingkungan Pemkot Malang

650.187.000

Penyelenggaraan Bimtek Petugas Registrasi Kelurahan

215.079.000

Penyelenggaraan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

108.697.500

Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual Sosialisasi Peraturan Kepegawaian


214.684.000 64.250.000

29


Misi 3


Tujuan 3

: Terwujudnya pembinaan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian

Sasaran 1 Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai

Indikator Kinerja 2 Ada/tidak Sistem Informasi Kepegawaian Persentase Aparatur yang naik pangkat

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

3

4

5

ada

100%

jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut PNS sesuai formasi Daerah

250


ada

Persentase PNS yang memperoleh tambahan penghasilan pegawai

52,3

Jumlah Aparatur pensiun dan MPP

190

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan tanda pengenal PNS

62.400.000

Penyelesaian Laporan LHKPN di Lingkungan Pemkot Malang

42.664.500

Pengadaan Fingerspot


Pelaksanaan dan Evaluasi Penggunaan Fingerspot Program Seleksi penerimaan calon PNS Pembinaan dan Pengembangan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Aparatur

1.041.158.000

108.423.000

750.000.000

9.137.500

30

Bab II Perencanaan Kinerja Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN

100%

Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Praja IPDN

25.000.000

Persentase penyelesaian Kasuskasus perceraian dan disiplin PNS

Pelaksanaan pertimbangan mutasi, jabatan dan pangkat

530.000.000

100%

Pengangkatan CPNS menjadi PNS

1.100.000

Penetapan Penyesuaian Masa Kerja

65.000.000

Penyusunan data informasi kepegawaian daerah

75.000.000

Penyelesaian administrasi identitas pegawai

80.988.000

Pelaksanaan pembinaan kedisiplinan pegawai

42.930.000

Penataan Administrasi Kepegawaian

170.000.000

Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang


33.061.000

31

Bab II Perencanaan Kinerja Pembekalan dan Penyerahan SK PNS

78.476.000

Penilaian, Penetapan dan Peneyesuaian Angka Kredit

32.400.000

Analisa Kebutuhan Sumberdaya Aparatur

100.000.000

Pengembangan Aplikasi Mutasi Jabatan

60.000.000

Proses Kenaikan Pangkat


172.600.000

Pengembangan Sistem Pelayanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian Online

75.000.000

Penerapan dan Pemahaman PP 46 Thn 2011

65.000.000

Pembinaan Anti Narkoba bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

70.000.000

Pendataan Ulang PNS

50.000.000

Evaluasi Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemkot

91.000.000

32

Bab II Perencanaan Kinerja Malang Pengembangan Aparatur Melalui Tunjangan Prestasi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemkot Malang


81.848.500

33

Bab III Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam

bab

ini

akan diuraikan akuntabilitas kinerja

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam rangka pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilah dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Dalam mengukur capaian indicator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: 1.

Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase

capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian

kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. 2.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indicator kinerja adalah :


34


Capaian Indikator Kinerja = 3.

Realisasi / Target x 100 %

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja sasaran

4.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100

: Sangat Berhasil

70 s/d < 85

: Berhasil

55 s/d < 70

: Cukup Berhasil

0 s/d < 55

: Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi, Indikator Kinerja Sasaran Indikator

sasaran

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 sebanyak 3 sasaran strategis dengan 6 Indikator


35


Kinerja Utama dan 20 indikator kinerja Sasaran. Dalam Penyusunan LAKIP Tahun 2014 Peraturan Walikota tentang IKU SKPD belum keluar sehingga dalam pembahasan bab ini tidak kami pisah antara IKU dengan Indikator kinerja sasaran. Tabel 3.2.1 Indikator Kinerja Sasaran, Target, Realisasi dan Capaiannya tahun 2014 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TERCAPAI

TIDAK TERCAPAI

Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas transparan dan akuntabel Persentase

pelaksanaan

administrasi Perkantoran Persentase

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ada

ada

ada

pemenuhan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana aparatur Persentase

pelaksanaan

administrasi capaian kinerja keuangan Adanya

SOP

Pelayanan

Informasi Publik

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dn fungsi perangkat Daerah Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti Ujian Dinas Presentase

peningkatan

ketrampilan

dan

profesionalisme Persentase

Aparatur

yang

sedang tugas belajar Jumlah

Aparatur

mengikuti Diklat MOT

yang

100 org

100 org

0,89%

2,17%

85

206

0,1%

0,24%

10

24

1

1

100%

244%

240%

100%


36


Persentase

Aparatur

yang

mengikuti ADUM/Diklatpim tingkat IV Persentase

Aparatur

mengikuti

yang

SPAMA

/diklatpim tingkat III Persentase

Aparatur

51%

51%

421

421

82%

82%

120

120

70%

70%

23

23

8%

8%

16

16

1%

1%

3

3

100%

100%

yang

mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat

100%

II Persentase

Aparatur

yang

mengikuti diklat prajabatan golongan I Persentase

Aparatur

yang

mengikuti diklat prajabatan golongan II Persentase

Aparatur

yang

mengikuti diklat prajabatan

0%

0%

100%

100%

0%

golongan III Persentase

Aparatur

yang

mengikuti diklat administrasi

0%

0%

0%

diklat

59%

124%

keuangan

120

252

0%

0%

0%

0%

0%

kepemerintahan Kelurahan Persentase

Aparatur

mengikuti penatausahaan

yang 210%

daerah Persentase

Aparatur

yang

mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan Asset Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

20% 6

Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai Persentase

aparatur

yang

100%

99,6%

99,6%


37


naik pangkat Jumlah

Calon

1364

1359

250

544

217%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

52,3%

51%

4958

4865

190

277

145%

100%

100%

100%

56

56

56

100%

76,4%

76,4%

Pegawai

Negeri Sipil yang direkrut sesuai formasi Daerah Adanya

mekanisme

rekrutmen

jabatan

yag

akuntabel Adanya

Sistem

informasi

Kepegawaian Persentase memperoleh

PNS

yang

tambahan

penghasilan Jumlah aparatur pensiun dan MPP Persentase

penyelesaian

kasus-kasus perceraian dan disiplin PNS Persentase

pejabat

98%

yang

mengisi dan menyerahkan LHKPN

Berdasarkan tabel yang telah diuraikan tersebut di atas, dari 26 indikator nampak pencapaian 12 (dua belas) indikator kinerja termasuk katagori tercapai, 6 (enam) indikator kinerja yang melebihi target sedang 7 (tujuh) indikator kinerja tidak tercapai. Dengan demikian secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.


38


Tabel 3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2013 - 2014 No. 1.

Realisasi Indikator

Indikator Kinerja

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ada

ada

120

100

0,70%

2,17%

215

206

0,27%

0,24%

27

24

2

1

47,5%

51%

ADUM/Diklatpim tingkat IV

421

451

Persentase Aparatur yang mengikuti

82%

82%

SPAMA /diklatpim tingkat III

120

120


67%

70%

22

23

Persentase pelaksanaan administrasi Perkantoran

2.

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur 3.

Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

4

Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik

5.

Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas

6

Presentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

7.


8

Jumlah

Aparatur

yang

mengikuti

Diklat MOT 9

10

11


SPAMEN/diklatpim tingkat II 12

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I

13

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II

14


15

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat

administrasi

kepemerintahan

0%

0%

8% 16 1% 3

0%

0%

0%

0%


39


Kelurahan 16

17


40%

124%

diklat penatausahaan keuangan daerah

80

252

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang

79% 80

dan Asset 18

Persentase

aparatur

pemadam

kebakaran yang memenuhi standar

6,3% 2

kualifikasi

0%

6%

19

Adanya Sistem informasi Kepegawaian

ada

ada

20

Persentase aparatur yang naik pangkat

100%

99,6%

1872

1359

250

544

ada

ada

Blm ada

98%

21

Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut sesuai formasi Daerah

22


23

Persentase PNS yang memperoleh tambahan penghasilan

24

Jumlah aparatur pensiun dan MPP

361

277

25

Persentase pejabat yang mengisi dan

84%

76,4%

32

84

100%

100%

37

56

menyerahkan LHKPN 26

Persentase penyelesaian kasus-kasus perceraian dan disiplin PNS

Analisa Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2013 dengan 2014 diuraikan sebagai berikut : 

Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dalam mendukung pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah melaksanakan administrasi perkantoran selama 1 tahun (12 bulan) dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari indikator kegiatan yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran telah tercapai 100%. Daftar capaian indikator penunjang kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran diuraikan dicapaian program dan kegiatan.


40




Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sangat diperlukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai. Tahun 2014 sarana prasarana telah terpenuhi. dimana realisasii pencapaian indikator ini secara keseluruhan tercapai 100% yakni tercapainya 46 sarana dan prasarana yang memadai pada tahun 2014. Rincian pengadaan sarana prasarana tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan peralatan kantor dan mesin terealisasi 100% terdiri dari : Mesin Tik, AC, Papan pengumuman, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, UPS, Hardisk Eksternal, Router Board, Rak server, Televisi, Kamera; 2. Pengadaan 3 (Tiga) buah kendaraan dinas sepeda motor mencapai realisasi 100 %



Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan tahun 2014 tercapai 100%. Yaitu terlaksananya penatausahaan keuangan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat pada laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan pelaporan keuangan akhir tahun.



Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik SOP Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang ada pada tahun 2012 sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/26/35.73.403/2012 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang kemudian direvisi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan . SOP Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Nomor :


41


188.48/32/35.73.403/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 tediri dari 45 SOP , meliputi 1. SOP Kepala Badan 2. SOP untuk Sekretaris, yang meliputi : a. SOP Sekretaris Badan b. SOP Subbag Umum c. SOP Subbag Keuangan d. SOP Subbag Penyusunan Program 3. SOP untuk Bidang Formasi dan Informasi, meliputi : a. SOP Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai b. SOP Subidang Informasi Kepegawaian 4. SOP untuk Bidang Mutasi, meliputi ; a. SOP Subbidang kepangkatan b. SOP Subbidang Jabatan 5. SOP untuk Bidang Kesejahteraan dan pembinaaan Disiplin pegawai, meliputi ; a. SOP Subbidang Kesejahteraan Pegawai b. SOP Pembinaan Disiplin Pegawai 6. SOP untuk Bidang Pendidikan dan Pelatihan, meliputi : a. SOP Subbidang Teknis dan Fungsional b. SOP Subbidang Kepemimpinan



Jumlah aparatur yang mengikuti ujian dinas Realisasi jumlah Aparatur yang mengikuti ujian dinas pada tahun 2014 adalah 100 orang atau tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 terdapat penurunan, hal ini disebabkan aparatur yang mengikuti ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan SE Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 12/SE/1981 Tentang Pelaksanaan Ujian Dinas. Adapun rincian jumlah yang mengikuti KPPI dan Ujian Dinas tahun 2014 sebagai berikut : 1. Ujian Dinas Tk.I

: 18 orang


42




2. Ujian Dinas Tk.II

: 4 orang

3. KPPI Tk.I

: 60 orang

4. KPPI Tk.II

: 18 orang

Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur pada tahun 2014 memiliki target 85 (0,89%) orang. Dalam pelaksanaannya terealisasi sebanyak 206 (2,17%) aparatur, sehingga capaian dari indikatornya adalah 275%. Hal ini disebabkan adanya 3 penyelenggaraan diklat oleh Badan Kepegawaian dan pengiriman aparatur mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis yang diadakan oleh Badan Diklat Propinsi Daerah / pusat maupun Kementrian. Rincian Diklat sebagai berikut : 1. Diklat Fungsional dari target sebanyak 27 orang terkirim 22 orang dikarenakan ditundanya pelaksanaan Diklat PPNS yang diadakan Kemenkumham pada tahun 2015. 2. Diklat Tehnis dari target sebanyak 27 orang terpenuhi 100%. 3. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti 40 orang. 4. Bimtek Petugas Register Kelurahan diikuti 64 orang. 5. Peningkatan dan pengembangan sinergi aparatur 53 orang. Jumlah aparatur yang meningkat ketrampilan dan profesionalismenya pada tahun 2014 sebanyak 206 orang terdapat penurunan sebanyak 9 orang dari tahun 2013 yang terealisasi 215 orang. Tetapi secara prosentase pada tahun 2014 indikator capaiannya mengalami kenaikan yaitu sebesar 275 % sedangkan tahun 2013 tercapai sebesar 101 % .



Persentase aparatur yang sedang tugas belajar Indikator kinerja ini menargetkan persentase aparatur yang sedang tugas belajar sebesar 0,1 % atau 10 orang dari 9536 orang dan terealisasi sebesar 0,24% atau 24 orang dari 9536 orang sehingga capaian pada tahun 2014 sebesar 240%. Sedangkan pencapaian target pada tahun 2013 sebanyak 27 orang. Kami sampaikan bahwa tugas belajar sampai tahun 2014 tidak dibiayai oleh APBD tetapi dari program beasiswa dari BAPPENAS, Pusbindiklatren


43


S2 Dalam Negeri, Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Keuangan dan Kementrian kesehatan.



Jumlah aparatur yang mengikuti diklat MOT Realisasi jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT (Management Of Training) pada tahun 2014 adalah 1 orang atau tercapai 100%. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Bab IV pasal 10 bahwa pengelola diklat diharuskan memiliki sertifikat diklat MOT. Perlu diketahui bahwa di bidang Diklat pada tahun 2014 dari 3 pengelola diklat 1 orang yang sudah mengikuti diklat MOT sedangkan yang 2 pengelola masih belum dikarenakan masih baru menempati posisi tersebut.



Persentase aparatur yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat IV Persentase aparatur yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat IV pada tahun 2014 memiliki target 421 orang (51%) dan terealisasi sebanyak 421 orang (51%) sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%. Dibanding tahun 2013 terdapat penurunan 10 orang. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan peraturan dari LAN dalam penyelenggaraan diklat bahwa dalam 1 kelas hanya diikuti 30 orang dari tahun sebelumnya diikuti 40 orang.



Persentase aparatur yang mengikuti SPAMA/diklatpim tingkat III Persentase aparatur yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat III pada tahun 2014 tidak menyelenggarakan kegiatan diklatpim tingkat III sehingga target pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013 sebesar 82% yaitu 120 aparatur yang telah mengikuti diklatpim III dibanding aparatur yang harus mengikuti diklatpim III sebanyak 146 orang, sehingga capaian dari indikator ini 100%.


44




Persentase aparatur yang mengikuti SPAMEN/Diklatpim tingkat II Persentase aparatur yang mengikuti SPAMEN/Diklatpim tingkat II pada tahun 2014 memiliki target 23 orang (70%) dan terealisasi sebanyak 23 orang (70%) sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%. Pada tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah mengirim 1 orang pejabat eselon II untuk mengikuti Diklatpim II, sedang pada tahun 2013 tidak mengirim pejabat eselon II mengikuti Diklatpim II sehingga aparatur yang mengikuti diklatpim II sebesar 67% atau sebanyak 22 orang.



Persentase aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I Persentase aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I pada tahun 2014 memiliki target 16 orang dari 204 orang (8%) dan terealisasi sebanyak 16 orang (8%) sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%. Perlu diketahui bahwa 16 CPNS tersebut adalah dari Honorer Kategori I yang telah mendapatkan NIP pada tahun 2013. Jumlah 204 merupakan target jangka menengah (5 tahun) pada Renstra. Sedang tahun 2013 capaian indikatornya 0% tidak ada pengiriman CPNS untuk Prajabatan Golongan I.



Persentase aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II Persentase aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II pada tahun 2014 memiliki target 3 dari 462 orang (1%) dan terealisasi sebanyak 3 orang (1%) sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%. Perlu diketahui bahwa 3 CPNS tersebut adalah dari Honorer kategori I yang telah mendapatkan NIP pada tahun 2013. Jumlah 462 merupakan target jangka menengah (5 tahun) Renstra. Sedang tahun 2013 capaian indikatornya 0% tidak ada pengiriman CPNS untuk Prajabatan Golongan II.



Persentase aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan III Persentase aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan III pada tahun 2014 0%. Hal ini disebabkan tidak ada CPNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Prajabatan, perlu diketahui bahwa syarat mengikuti prajabatan harus mempunyai masa kerja 1 sampai dengan 2 tahun, sedang


45


CPNS yang lulus tahun 2013 dari umum maupun kategori II baru mendapatkan NIP pada tahun 2014. Untuk tahun 2013 capaian indikatornya sama 0%.



Persentase aparatur yang mengikuti diklat administrasi kepemerintahan kelurahan Persentase

aparatur

yang

mengikuti

diklat

administrasi

kepemerintahan kelurahan pada tahun 2014 masih 0% demikian juga pada tahun 2013 masih 0%. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 maupun 2014 untuk aparatur kelurahan lebih difokuskan pada peningkatan SDM aparatur kelurahan dibidang penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset guna menghadapi penyusunan laporan keuangan berbasis acrual.



Persentase aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan asset Persentase aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan asset pada tahun 2014 adalah 0%. Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada tahun 2014 tidak menyelenggarakan diklat tersebut demikian juga dengan pengiriman peserta. Hal tersebut karena pada tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sudah menyelenggarakan diklat manajemen pengelola barang dan asset sebanyak 80 orang dari 101 orang yang harus mengikuti diklat tersebut. Jadi mulai tahun 2013 sampai dengan 2014 jumlah aparatur yang mengikuti diklat apratur manajemen pengelola barang dan asset 80 aparatur atau sebesar 79%.



Persentase aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah Persentase aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah pada tahun 2014 adalah 124 % (252 orang) dari 59% (120 orang) yang ditargetkan sehingga indikator ini tercapai 210%. Sedangkan pada tahun 2013 aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah adalah 80


46


orang atau 40% .Sehingga ditahun 2014 indikator ini sudah tercapai lebih dari 100%.



Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah Satgas Damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi di Pemerintah Kota Malang ada 2 dari 32 Jumlah Satgas Damkar yang ada . Tahun 2014 capaian Indikator tidak tercapai karena dari 6 yang ditargetkan

tidak

terealisasi

(0%).

Hal

ini

disebabkan

kurangnya

penyelenggaraan Diklat Satgas Damkar yang diadakan baik oleh Propinsi /Pusat. Tahun 2013 jumlah Satgas Damkar yang memiliki standar kualifikasi sesuai standar hanya 2 dari 32 (6%).



Ada/tidaknya Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sudah mempunyai Sistem Informasi Kepegawaian dan setiap tahun mengadakan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian. Pada tahun 2014 untuk meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang bisa diakses secara global / online diseluruh SKPD.



Persentase aparatur yang naik pangkat Target indikator ini adalah 100%, dari jumlah aparatur yang diajukan untuk kenaikan pangkat sejumlah 1364. Adapun realisasi jumlah aparatur yang naik pangkat tepat waktu adalah 1359 ( 99,6%). Tidak tercapai 100% disebabkan 5 orang tidak memenuhi syarat yaitu terdiri dari Gol IV sebanyak 1 orang karena belum mempunyai SK pengawas madya, Gol III sebanyak 4 orang karena PAK dan ijasah tidak linier. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 persentase aparatur yang naik pangkat tepat waktu terdapat sedikit penurunan sebesar 0,4% dari 100% menjadi 99,6%. Rincian data kenaikan pangkat perperiode disajikan pada tabel berikut:


47


Tabel 3.2.3 Data Kenaikan Pangkat per Periode Tahun 2014

Periode April

Oktober

2013

April

Oktober



Jumlah

Calon

Golongan

Realisasi

IV

153

I s/d III

1144

IV

195

I s/d III

170

IV

165

I s/d III

1008

IV

150

I s/d III

549

Pegawai Negeri Sipil yang direkrut sesuai formasi

daerah Pada tahun 2014 jumlah calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut sesuai formasi daerah terealisasi 217% atau 544 CPNS dari 250 CPNS yang ditargetkan. Perlu diketahui bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah hasil dari seleksi CPNS baik dari umum maupun honorer yang diselenggarakan pada bulan Nopember 2013 yang diumumkan hasil testnya awal tahun 2014. CPNS dari umum sebanyak 38 orang terdiri dari gol.II sebanyak 2 orang dan golongan III sebanyak 36, sedang dari honorer sebayak 506 terdiri dari golongan I sebanyak 34 , golongan II 126 dan Golongan III sebanyak 346 orang.



Ada/tidaknya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel Mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sudah ada dan telah dilaksanakan dengan baik yaitu melalui BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) pada Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah melaksanakan uji kompetensi bagi lurah dan camat sebagai bahan pertimbangan dalam jabatan dan pangkat sehingga dalam penataan pejabat lebih kompeten dan akuntabel.


48


Mekanisme rekrutmen jabatan melalui Seleksi calon Penerimaan CPNS tahun 2014 dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assist Test) yaitu peserta ujian mengerjakan soal secara online dari BKN Pusat dan langsung bisa mengetahui nilai dari ujian. Kelulusan ujian tersebut ditentukan oleh BKN dan diumumkan di media massa maupun papan pengumuman milik Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.



Persentase PNS yang memperoleh tambahan penghasilan pegawai Pemerintah Kota Malang mulai tahun 2014 telah memberi kesejahteraan pegawai melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja. Berdasarkan Perwal No. 48 tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 bahwa yang mendapatkan tambahan penghasilan pegawai adalah seluruh PNS Pemkot Malang kecuali guru/kepala sekolah, penilik, pengawas sekolah, CPNS, PNS yang tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara, PNS titipan, Mutasi masuk. Target dari indikator ini adalah 52,3% (4958) dari jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Kota Malang sebesar 9536 dan terealisasi sebesar 51% (4865) sehingga capaian dari indikator ini adalah 98%. Hal tersebut karena adanya PNS pensiun dan mutasi keluar kota.



Jumlah aparatur pensiun dan MPP Pada tahun 2014 jumlah aparatur yang pensiun dan MPP di Pemkot Malang sebanyak 277 dari 190 yang ditargetkan sehingga indikator tercapai 145%. Tercapai lebih dari 100% dikarenakan selain pengajuan pensiun batas usia pensiun juga adanya pengajuan pensiun janda/duda sebanyak 48 orang, pengajuan pensiun atas permintaan sendiri 13 orang, pensiun uzur jasmani/rohani 2 orang dan pengajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP) 10 orang. Rincian daftar jumlah PNS Pemerintah Kota Malang yang pensiun pada tahun 2014 sebagai berikut :


49


Tabel 3.2.4 Data Jumlah PNS yang pensiun tahun 2014 No 1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10

11

12

Bulan Januari

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

agustus

September

oktober

Nopember

Desember

Uraian

Jumlah

Pensiun Batas Usia pensiun

29

Pensiun janda/duda

4


22

Pensiun janda/duda

9


16

Pensiun janda/duda

2

Pensiun atas permintaan sendiri

2


19

Pensiun janda/duda

7


1

Pensiun Uzur jasmani/rohani

1


14


1


20

Pensiun Uzur jasmani/rohani

1


20


1

Pensiun janda/duda

3


12


2

Pensiun janda/duda

7


17


3

Pensiun janda/duda

2


16

Pensiun janda/duda

3


14

Pensiun janda/duda

6


5

Pensiun janda/duda

8


1


50




Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN Tahun 2014 target indikator ini adalah 100%, dari seluruh pejabat yang wajib mengisi dan menyerahkan LHKPN sebanyak 110 pejabat. Capaian dari indikator ini adalah 76,4% atau sebanyak 84 pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN menurun yaitu pada tahun 2013 adalah sebesar 84% atau sebanyak 32 pejabat dari 38 pejabat yang ditargetkan. Perlu diketahui pada tahun 2014 terdapat perbedaan Jumlah pejabat yang wajib mengisi dan menyerahkan LHKPN karena pada tahun

2014

sesuai

Keputusan

Walikota

Malang

Nomor

:

188.45/441/35.73.112/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang terdiri dari : 1. Walikota 2. Wakil Walikota 3. Pejabat Struktural Eselon II 4. Pejabat Struktural Eselon III terdiri dari : a. Kepala Bagian Sekretariat Daerah; b. Camat c. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah d. Kepala Kantor Ketahanan Pangan e. Sekretaris KPU f. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI g. Lurah h. Pejabat tertentu atas permintaan KPK Sehingga jumlah pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 110 pejabat, sedangkan pada tahun 2013 sejumlah 38 orang terdiri dari Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat Struktural Eselon II. Tidak tercapai target pada tahun 2014 dikarenakan sosialisiasi LHKPN bagi Pejabat yang baru dilaksanakan bulan Nopember sehingga ada 26 pejabat yang belum selesai mengisi formulir dari KPK sampai dengan bulan Desember 2014.


51




Persentase penyelesaian kasus- kasus perceraian dan disiplin PNS Penyelesaian kasus - kasus perceraian dan disiplin PNS dalam hal ini adalah penanganan proses penyelesaian kasus- kasus sesuai dengan peraturan kepegawaian. Tahun 2014 terdapat 56 (limapuluh enam) kasus yang terdiri dari 44 kasus perceraian dan 12 kasus pelanggaran disiplin yang seluruhnya telah diproses, sehingga untuk capaian indikator tercapai 100% . Kelimapuluh enam kasus tersebut meliputi : Tabel 3.2.5. Kasus Perceraian dan disiplin PNS No.

Uraian

Jumlah

Keterangan

1.

Kasus perceraian

36

selesai

2.

Kasus perceraian

8

Dalam

proses

penyelesaian 3.

Kasus Disiplin

4

Pemberhentian sementara

4.

Kasus Disiplin

5

Sanksi

hukuman

disiplin

berat

(Penurunan pangkat) 5.

Kasus Disiplin

2

Sanksi disiplin

hukuman sedang

(penurunan

gaji

berkala) 6.

Kasus Disiplin

1

Sanksi

hukuman

disiplin ringan(Teguran tertulis)

Tahun 2013 tercapai 100% dengan penyelesaian kasus-kasus prceraian dan disiplin sebanyak 37 kasus.


52


Tabel 3.2.6 Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 Predikat

No.

Sasaran/Indikator Kinerja

Persentase Capaian

Rata-

85-100

70

s/d 55s/d<

rata %

<85

70

Capaian Sangat

Berhasil Cukup

Berhasil Meningkatnya

pelayanan

0s/d 55

Kurang

Berhasil Berhasil

administrasi 100%

kepegawaian yang baik dalam rangka mendudkung pelayanan publik

yang

berkualitas,transparan dan akuntabel 1.

Persentase

V

pelaksanaan

100%

administrasi Perkantoran 2.

Persentase

V

pemenuhan

100%

kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 3.

Persentase

V

pelaksanaan

100%

administrasi capaian kinerja keuangan 4

Adanya

SOP Ada

pelayanan informasi

V

(100%)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas 99,57% Sumberdaya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah 5

Jumlah

Aparatur

yang mengikuti Ujian

100%

V

244%

V

Dinas 6

Presentase peningkatan


<

53


ketrampilan

dan

profesionalisme 7

Persentase

Aparatur

yang sedang tugas

240%

V

100%

V

100%

V

100%

V

100%

V

100%

V

100%

V

belajar 8

Jumlah yang

Aparatur mengikuti

Diklat MOT 9

Persentase yang

Aparatur mengikuti

ADUM/Diklatpim tingkat IV 10

Persentase

Aparatur

yang

mengikuti

SPAMA

/diklatpim

tingkat III 11

Persentase yang

Aparatur mengikuti

SPAMEN/diklatpim tingkat II 12

Persentase

Aparatur

yang mengikuti diklat prajabatan golongan I 13

Persentase

Aparatur

yang mengikuti diklat prajabatan golongan II 14

Persentase

Aparatur

yang mengikuti diklat prajabatan golongan

V 0%

III 15

Persentase

Aparatur

yang mengikuti diklat administrasi

V 0%

kepemerintahan


54


Kelurahan 16

Persentase

Aparatur

yang mengikuti diklat penatausahaan

210%

V

keuangan daerah 17

Persentase

Aparatur

yang mengikuti diklat manajemen pengelola

V 0%

barang dan Asset 18

Persentase

aparatur

pemadam kebakaran yang

memenuhi

V 0%

standar kualifikasi Meningkatnya

pembinaan

dan 117%

penataan pegawai 19.

Persentase

aparatur

yang naik pangkat 20

Jumlah

99,6%

Calon

V V

Pegawai Negeri Sipil

217%

yang direkrut sesuai

542

formasi Daerah 21

Adanya

mekanisme

rekrutmen

jabatan

100% Ada

V

yag akuntabel 22

Adanya

Sistem

informasi

ada

Kepegawaian 23

100%

V

Persentase PNS yang memperoleh

98%

tambahan

V

penghasilan 24

Jumlah

aparatur

pensiun dan MPP 25

Persentase penyelesaian

145% 277 100%

kasus-

56

V

V


55


kasus perceraian dan disiplin PNS 26

Persentase yang

pejabat

mengisi

V

dan

76,4%

menyerahkan LHKPN

Berdasarkan tabel yang telah diuraikan tersebut di atas, dari 26 indikator nampak pencapaian 4 indikator dari sasaran 1 yang mencapai 100% dengan predikat sangat berhasil, sasaran 2 dengan predikat sangat berhasil dengan capaian rata-rata 99,57% terdiri 10 indikator dengan predikat sangat berhasil dan 4 indikator kinerja dengan predikat kurang berhasil. Dan sasaran 3 dengan predikat sangat berhasil dengan capaian rata-rata 117% terdiri dari 7 indikator kinerja dengan predikat sangat berhasil dan 1 indikator dengan predikat berhasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 capaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sudah tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 105,65%.

Tabel 3.2.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan target capaian dalam 5 tahun Renstra 2013 -2018 Target Sasaran Strategis/

Capaian

Realisasi kinerja

Indikator Kinerja

Dalam 5

Tahun 2014

Capaian

Tahun Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas transparan dan akuntabel Persentase

pelaksanaan

administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase administrasi

pelaksanaan capaian

kinerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

56


keuangan Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik

ada

ada

ada

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dn fungsi perangkat Daerah Jumlah Aparatur yang mengikuti

550 org

100 org

8%

2,17%

ketrampilan dan profesionalisme

735

206

Persentase Aparatur yang sedang

0,5%

0,24%

50

24

2

1

79%

51%

701

421

100%

82%

150

120

100%

70%

33

23

Ujian Dinas Presentase

peningkatan

tugas belajar Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT Persentase mengikuti

Aparatur

yang

ADUM/Diklatpim

tingkat IV Persentase mengikuti

Aparatur SPAMA

yang /diklatpim

tingkat III Persentase mengikuti

Aparatur

yang

SPAMEN/diklatpim

tingkat II Persentase mengikuti

Aparatur diklat

yang prajabatan

100%

golongan I Persentase mengikuti

Aparatur diklat

yang prajabatan

100%

golongan II Persentase mengikuti

Aparatur diklat

yang prajabatan

100%

8% 16

1% 3

0%

18%

27,1%

48%

50%

64,5%

80%

70%

8%

1%

0%

golongan III Persentase mengikuti

Aparatur diklat

yang

administrasi

kepemerintahan Kelurahan

100% 114

0%


0%

57


Persentase mengikuti

Aparatur diklat

yang

penatausahaan

keuangan daerah Persentase

Aparatur

mengikuti

diklat

yang

manajemen

pengelola barang dan Asset Persentase

aparatur

pemadam

kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

100%

124%

202

252

100%

124%

0%

0%

0%

0%

1359

17%

1100

544

49,5%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

57%

51%

101

100% 32

Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai Persentase

aparatur

yang

naik

pangkat

100% 7956

Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang

direkrut

sesuai

formasi

Daerah Adanya

mekanisme

rekrutmen

jabatan yag akuntabel Adanya

Sistem

informasi

Kepegawaian Persentase PNS yang memperoleh tambahan penghasilan

4865

Jumlah aparatur pensiun dan MPP Persentase

penyelesaian

kasus-

kasus perceraian dan disiplin PNS Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN

1535 100%

89%

277

18%

100%

100%

56

100%

76,4%

110

84

76,4%

Berdasarkan tabel yang telah diuraikan tersebut di atas, dari 26 indikator 1 indikator sudah memenuhi target 5 tahunan, sedang 18 indikator masih belum mencapai target 5 tahunan tetapi sudah memenuhi target tahunan. Sedang 7 indikator belum memenuhi target tahunan. Jadi untuk tahun 2014 realisasi kinerja tahunan telah tercapai 36,15% dari target jangka menengah Renstra tahun 2013 – 2018.


58


3.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut.

 SASARAN 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel  Pengukuran Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel Tabel 3.3.1 Misi 1

: Mewujudkan

pelayanan administrasi kepegawaian yang

akuntabel dan Transparan Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel Sasaran Strategis

Target

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%


59

Meningkatnya

Indikator Kinerja Persentase

pelayanan administrasi pelaksanaan Kepegawaian baik dalam

Capaian

yang administrasi

100%

rangka Perkantoran

mendukung pelayanan Persentase publik yang berkualitas pemenuhan transparan

dan kebutuhan

akuntabel

dan

sarana prasarana

aparatur


Persentase pelaksanaan administrasi capaian

100%

100%

100%

100%

ada

ada

Rata - rata

100%

kinerja keuangan Adanya

SOP

Pelayanan Informasi Publik

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas aparatur dengan 4 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat berhasil, dengan uraian masing-masing pencapaian indicator pada sub bab 3.2 Capaian Kinerja Organisasi. Sebagai upaya mencapai misi, tujuan, dan sasaran ini maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang menuangkan ke dalam 3 program dan 21 kegiatan, sebagai uraian berikut ini :

Tabel 3.3.2 Program dan Kegiatan Pencapaian

Sasaran

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas transparan dan akuntabel No.

Program/Kegiatan

Target

Realisasi

A

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.

Kegiatan Penyediaan jasa surat

%

menyurat Input Output : Outcome Tercapainya proses

Rp 41.360.000,-

Rp 41.360.000,-

100 %

2500 surat

3676 surat

100%

12 bulan

12 bulan

100 %

administrasi surat menyurat yang optimal 2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


60


Input

Rp 13.600.000,-

Output : Terbayarnya jasa

Rp 6.806.938,-

50,05%

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

telekomunikasi Outcome

Tercapainya proses

administrasi telekomunikasi 3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input Output

Rp 45.000.000,:

Terprosesnya

Rp 45.000.000,-

100%

12 bulan

12 bulan

100 %

100%

100%

100 %

administrasi keuangan Outcome : Terciptanya proses administrasi keuangan yang optimal 4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Output

Rp 7.350.000,:

Terjaganya

Rp 6.979.500,-

94.96%

12 bulan

12 bulan

100 %

100%

100%

100 %

kebersihan kantor Outcome : Terciptanya kondisi pendukung administrasi kantor 5.

Penyediaan

Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja Input Output : Jasa peralatan dan

Rp 15.629.000,-

Rp 15.629.000,-

100%

38 unit

38 unit

100 %

100%

100%

100 %

perlengkapan Outcome : Terciptanya proses administrasi yang optimal 6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Output : Tersedianya Alat

Rp 56.972.000,-

Rp 56.679.000,-

99.48%

38 jenis

38 jenis

100 %

100%

100%

100 %

Tulis Kantor selama 1 tahun Outcome : Tercapainya proses pelayanan administrasi 7.

Penyediaan Barang Cetakan


61


dan Penggandaan Input

Rp 76.730.500,- Rp 76.575.500,-

Output : Tersedianya barang

99.79%

10 jenis

10 jenis

100 %

100%

100%

100 %

cetakan selama 1 tahun Outcome : Tercapainya proses pelayanan administrasi 8.

Penyediaan

Peralatan

dan

Perlengkapan Kantor Input Output

Rp 215.129.000,- Rp 214.974.000,:

Peralatan

99.92%

dan

43 unit

43 unit

100 %

Outcome : Terciptanya sarana

100%

100%

100 %

Perlengkapan Kantor

prasarana

pendukung

administrasi kantor 9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-

undangan Input

Rp 4.320.000,-

Rp 4.320.000,-

100%

Output : Surat Kabar

12 bulan

12 bulan

100 %


12 bulan

12 bulan

100 %

prasarana

pendukung

administrasi kantor 10.

Penyediaan

Makanan

dan

Minuman Input

Rp 6.048.000,-

Output : Tersedianya Makanan dan Minuman selama 1 tahun Outcome

:

dukungan

Terwujudnya dalam

Rp 6.040.000,-

Rapat : 18

Rapat : 18

org,Tamu : 9 org

org,Tamu : 9 org

100%

100%

99,86% 100 %

100 %

proses

pelayanan administrasi 11.

Rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke luar daerah Input Output

Rp 191.124.500,- Rp 189.881.820,:

Koordinasi

dan

84 kali

68 kali


99,34% 80,95%

62


Konsultasi selama 1 tahun Outcome : Terciptanya proses

100%

100%

100 %

administrasi yang terkoordinir B.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12.

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Input

Rp 49.125.000,- Rp 49.125.000,-

100%

Output : Sepeda Motor

3 unit

3 unit

100 %


100%

100%

100 %

prasarana Kegiatan 13.

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor Input

Rp 122.500.000,- Rp 121.992.000,-

Output : Pemeliharaan Gedung

99,98%

1 paket

1 paket

100 %

100%

100%

100 %

dan bangunan Outcome

:

Meningkatnya

sarana dan Prasana pendukung pelayanan

administrasi

perkantoran 14.

Pemeliharaan

rutin

berkala

kendaraan dinas operasional Input

Rp 83.611.000,-

Rp 82.090.768,-

98,18%

Output : Pemeliharaan Rutin

2 mobil, 7 motor

2 mobil, 7 motor

100 %

100%

100%

100 %

Kendaraan Dinas selama 1 tahun Outcome

:

Terpeliharanya

kendaraan operasional dinas C.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Output : LAKIP TA 2013

Rp 11.592.000,5 buku

Rp 11.592.000,5 buku


100% 100 %

63


Outcome

:

Terwujudnya

100%

100%

100 %

laporan akuntabilitas kinerja yang kontinu 16.

Penyusunan laporan keuangan semesteran Input

Rp 6.420.000,-

Output : Laporan Keuangan

Rp 6.420.000,-

100%

4 buku

4 buku

100 %

100%

100%

100 %

9.240.000,-

100%

4 buku

4 buku

100 %

100%

100%

100 %

Semesteran Outcome

:

Terwujudnya

laporan keuangan per 6 bulan 17.

Penyusunan

Laporan

Keuangan Akhir Tahun Input

Rp 9.240.000,-

Output : Laporan Keuangan

Rp

Akhir Tahun Outcome

:

Terwujudnya

laporan keuangan akhir tahun 18.

Penyusunan

Rencana

Kegiatan dan Anggaran Input Output

Rp 9.847.000,:

Dokumen

Rp 9.847.000,-

100%

RKA,

12 eks

12 eks

100 %

Outcome : Tersusunnya RKA,

100%

100%

100 %

4.234.000,- Rp

4.234.000,-

100%

Output : Dokumen IKM

3 eks

3 eks

100 %

Outcome : Tersusunnya IKM

100%

100%

100 %

DPA, Renja

DPA, Renja 19.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Input

20

Rp

Penyusunan Buku Profil Input

Rp. 8.000.000,-

Rp. 8.000.000,-

100%

Output : Dokumen profil BKD

5 bk

5 bk

100%

Outcome : Tersusunnya profil

100%

100%

100%

BKD


64


21.

Penyusunan SP

dan SOP

SKPD Input

Rp 20.000.000,- Rp 19.950.000,-

Output buku SOP dan SP Outcome : tersedianya buku

99,75%

30 buku

30 buku

100 %

100%

100%

100 %

SOP dan SPP

Berdasarkan uraian tabel program dan kegiatan tersebut di atas, nampak capaian program dan kegiatan rata-rata sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir penyelenggaraan kegiatan ditemukan beberapa masalah yang perlu diselesaikan : 1. Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kantor dalam hal ini adalah tidak memadainya gedung atau ruangan kantor dibandingkan dengan jumlah staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, tuntutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat. Pemecahannya untuk saat ini dengan mengupayakan secara maksimal segala sumber daya yang ada agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. 2. Pengetahuan dan wawasan aparatur masih perlu ditingkatkan tentang Standar Operasional Prosedur dimasing - masing bidang maupun antar bidang yang terkait. Untuk itu perlu konsultasi dan koordinasi yang baik didalam Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang maupun dengan instansi terkait sehingga

pelayanan

administrasi kepegawaian dapat

berjalan dengan baik.

 SASARAN 2

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya

Aparatur

yang

profesional

untuk

menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah


65


Tabel 3.3.3 pengukuran Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah

Misi 2

: Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Tujuan 2 : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan kompeten

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas

Jumlah

dan kuantitas Sumber

yang mengikuti Ujian

Target

Realisasi

Capaian

100 org

100 org

100%

Aparatur

Daya Aparatur yang Dinas profesional

untuk Presentase

menunjang

tugas peningkatan

pokok

dn

fungsi ketrampilan

perangkat Daerah

dan

0,89%

2,17%

275%

profesionalisme Persentase yang

Aparatur

sedang

tugas

0,1%

0,24%

240%

1

1

100%

belajar Jumlah Aparatur yang mengikuti

Diklat

MOT Persentase yang

Aparatur mengikuti

ADUM/Diklatpim

51%

51%

100%

tingkat IV Persentase

Aparatur

yang

mengikuti

SPAMA

/diklatpim

82%

82%

100%

tingkat III Persentase yang

Aparatur mengikuti

70%

70%


100%

66


SPAMEN/diklatpim tingkat II Persentase

Aparatur

yang mengikuti diklat

8%

8%

100%

prajabatan golongan I Persentase

Aparatur


1%

1%

100%

II Persentase

Aparatur


0%

0%

0%

III Persentase

Aparatur

yang mengikuti diklat administrasi

0%

0%

0%

0%

124%

124%

59%

0%

0%

20%

0%

0%

kepemerintahan Kelurahan Persentase

Aparatur

yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah Persentase

Aparatur

yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan Asset Persentase

aparatur

pemadam kebakaran yang

memenuhi

standar kualifikasi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 14 indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah


67


menunjukkan predikat sangat berhasil yaitu 99,57% dengan uraian masingmasing pencapaian indicator pada sub bab 3.2, Capaian Kinerja Organisasi. Sebagai upaya mencapai misi, tujuan, dan sasaran ini maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang menuangkan ke dalam 1 program dan 14 kegiatan, sebagai uraian berikut ini : Tabel 3.3.4 Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah

No.

Program/Kegiatan

Target

A

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1.

Pendidikan

dan

Realisasi

%

pelatihan

prajabatan bagi calon PNS Daerah Input

Rp. 88.010.500,-

Output : Terdiklatnya CPNS Outcome:

Tersedianya

CPNS

yang memenuhi kualifikasi PNS 2.

Pendidikan

dan

Rp. 77.035.500,-

87,52%

19 org

19 org

100%

19 Org. dari 919

19 Org. dari 919

2,06 %

Org

Org

Rp. 185.813.000,-

Rp. 124.390.270,-

66,94%

27 org

22 org

81,48%

27 org

22 org

81,48%

Rp. 427.869.500,-

Rp. 411.709.400,-

96,22%

30 org

30 org

100 %

30 org

30 org

100 %

pelatihan

fungsional bagi PNS Daerah Input: Output : Terdiklatnya PNS sesuai fungsionalnya Outcome kemampuan

:

Meningkatnya PNS

menjalankan

tugas dan fungsionalnya 3.

Pendidikan

dan

pelatihan

kepemimpinan Tk. IV Input Output : Terdiklatnya PNS dengan kualifikasi kepemimpinan Outcome

:

Meningkatnya

kemampuan dalam kepemimpinan


68


4.

Pelaksanaan

ujian

kenaikan

pangkat penyesuaian ijasah, ujian dinas Tk. I dan Tk. II Input

Rp. 82.768.000,-

Output : Peserta Ujian KPPI dan

Rp. 57.554.000,-

69,53%

100 org

100 org

100 %

100 org

100 org

100%

Ujian Dina Outcome : Tersediannya PNS sesuai kualifikas 5.

Sosialisasi peraturan kepegawaian Input

Rp. 64.250.000,-

Output : Peserta sosialisasi Outcome : Meningkatnya Kinerja

Rp. 64.097.000,-

99,76%

260 org

260 org

100 %

100%

100%

100 %

PNS 6.

Pelaksanaan Senam Rutin Bagi PNS Input

Rp. 3 840 000,-

Output : Terlaksananya senam

Rp. 3.840 000,-

98.78

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

Rp. 139.779.000,-

Rp. 136.597.800,-

97,72%

40 org

40 org

100 %

40 org

40 org

100 %

rutin Outcome

:

Terwujudnya

kesehatan aparatur 7.

Penyelenggaraan Pengadaan

Bimtek

Barang

/

Jasa

Pemerintah Input Output : Terlatihnya PNS dalam pengadaan barang/jasa Outcome : Meningkatnya kinerja PNS dalam pengadaan barang/jasa 8.

Pendidikan

dan

Pelatihan

Kepemimpinan Tk. II Input

Rp. 42.930.000,-

Output : Terdiklatnya PNS dengan

Rp. 36.150.000,-

84,20%

1 org

1 org

100 %

1 org

1 org

100 %

kualitas kepemimpinan Outcome

:

Meningkatnya


69


kemampuan dalam kepemimpinan 9.

Pendidikan

dan

Pelatihan

Penatausahaan Keuangan Input Output : Terlatihnya PNS dalam

Rp. 103.317.000,-

Rp. 101.612.750,-

98,35%

40 org

40 org

100 %

40 org

40 org

100 %

Rp. 144.500.000,-

Rp. 142.285.322,-

98,46%

27 org

27 org

100 %

27 org

27 org

100 %

Penatausahaan Keuangan Outcome : Meningkatnya kinerja PNS dalam tugas dan fungsinya 10.

Pendidikan dan pelatihan teknis Input Output : Terdiklatnya PNS sesuai tugas dan fungsinya Outcome

:

Meningkatnya

kemampuan

PNS

menjalankan

tugas dan fungsinya 11.

Penyusunan Ran Perwal Badan Kepegawaian Daerah Input

Rp. 32.290.000,-

Output : Dokumen Ran Perwal Outcome :

Tersusunnya Ran

Rp. 32.284.000,-

99,98%

8 ranperwal

8 ranperwal

100 %

100%

100%

100 %

Perwal 12.

Sosialisasi

Jabatan

Fungsional

Tertentu (JFT) Input Output

Rp. 70.000.000,:

ternilainya

Rp. 69.212.100,-

98,87%

pejabat

92 org

92 org

100%

ternilainya pejabat

92 org

92 org

100 %

fungsional Outcome :

fungsional yg profesional 13.

Workshop

Jabatan

Fungsional

Pranata Komputer dan Statistisi Input Output

Rp. 60.000.000,:

Ternilainya

Rp. 59.669.200,-

99,04%

pejabat

63 org

63 org

100 %

Outcome : ternilainya pejabat

63 org

63 org

100 %

fungsional


70


fungsional yg profesional

14.

Peningkatan Dan Pengembangan Sinergi Aparatur Di Lingkungan Pemkot Malang Input Output : tercapainya Peningkatan Dan

Pengembangan

Rp. 650.187.000,-

Rp. 580.483.500,-

89,27%

53 org

53 org

100 %

100%

100%

100 %

Rp. 215.079.000,-

Rp. 179.222.200,-

83,32%

64 org

64 org

100 %

64 org

64 org

100 %

Sinergi

Aparatur Di Lingkungan Pemkot Malang Outcome : meningkatnya kinerja Kepala SKPD 15

Penyelenggaraan Bimtek Petugas Registra Kelurahan Input Output : peserta bimtek Registra Kelurahan Outcome : meningkatnya kinerja PNS di kelurahan

16

Penyelenggaraan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Input

Rp. 108.697.500,-

Rp. 91.795.740,-

84,45%

Output : Peserta Ujian

80 org

80 org

100 %

Outcome : meningkatnya kinerja

100%

100%

100 %

Rp. 214.684.000,-

Rp. 198.872.300,-

92,63%

Output : peserta bimtek

212 org

212 org

100 %

Outcome : meningkatnya kinerja

212 org

212 org

100 %

PNS

17

Penyelenggaraan

Bimtek

Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual Input

PNS


71


Sasaran kedua, terkait dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah. Pencapaian sasaran melalui program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur telah tercapai dengan predikat “sangat berhasil”. Akan tetapi, hasil evaluasi dari pelaksanaan program ini masih terdapat beberapa kendala. Berikut ini uraian masalah dan pemecahan yang akan dilakukan : 1.

Masih banyak terobosan inovasi yang harus dicapai dari program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Pemecahannya adalah secara intensif meningkatkan koordinasi dan konsultasi baik dengan Badan Diklat Propinsi maupun Lembaga - lembaga lain yang berhubungan dengan diklat/peningkatan sumber daya aparatur.

2.

Belum adanya analisa kebutuhan diklat yang digunakan acuan dalam penyelenggaraan maupun pengiriman aparatur yang mengikuti diklat sehingga peningkatan sumberdaya aparatur belum sesuai kebutuhan SKPD. Pemecahannya Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang ditahun 2015 mengadakan kegiatan penyusunan analisa kebutuhan diklat yang melibatkan SKPD.

 SASARAN 3 : Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai

Tabel 3.3.5 Pengukuran Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai Misi 3


Tujuan 3

: Terwujudnya

pembinaan

dan

penataan

pegawai

yang

profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Persentase

pembinaan

Target

Realisasi

%

100%

99,6%

99,6%

aparatur

dan yang naik pangkat

penataan pegawai


72


Jumlah

Calon

Pegawai Negeri Sipil yang direkrut sesuai

250

544

217%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

52,3%

51%

98%

190

277

145%

100%

100%

100%

76,4%

formasi Daerah Adanya

mekanisme

rekrutmen

jabatan

yag akuntabel Adanya

Sistem

informasi Kepegawaian Persentase PNS yang memperoleh tambahan penghasilan Jumlah

aparatur

pensiun dan MPP Persentase penyelesaian kasuskasus perceraian dan

100%

disiplin PNS Persentase yang

pejabat

mengisi

menyerahkan

dan

76,4%

LHKPN Rata-rata 117%

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 8 indikator kinerja sasaran


menunjukkan

predikat sangat berhasil, dengan uraian masing-masing pencapaian indikator pada sub bab 3.2, Capaian Kinerja Organisasi. Sebagai upaya mencapai misi, tujuan, dan sasaran ini maka Badan Kepegawaian Daerah menuangkan ke dalam 2 program dan 26 kegiatan, sebagai uraian berikut ini :


73


Tabel 3.3.6 Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai No.

Program/Kegiatan

Target

Realisasi

%

Rp. 62.025.000,-

99,39%

1800 org

1833 org

101,8%

1800 org

1833 org

101,8%

Rp. 34.892.700,-

81,78%

A

Program peningkatan disiplin aparatur

1.

Pengadaan tanda pengenal PNS Input

Rp. 62.400.000,-

Output : Tanda Pengenal PNS Outcome:

Terpenuhinya

kelengkapan atribut PNS 2.

Penyelesaian

Laporan

LHKPN di Lingkungan Pemkot Malang Input:

Rp. 42.664.500,-

Output : Laporan LHKPN

100%

100%

100 %

Outcome : Terpenuhinya

100%

100%

100 %

Laporan LHKPN 3.

Pengadaan Fingerspot Input Output

Rp.1.041.158.000,- Rp.957.345.930,- 91,95% : Terpenuhinya

116 unit

116 unit

100 %

100%

100%

100 %

Rp. 108.423.000,-

Rp. 80.400.000,-

74,15%

250 org

250 org

100 %

100%

100%

100 %

Fingerspot Outcome : Meningkatnya Kinerja PNS 4.

Pelaksanaan dan Evaluasi Penggunaan Fingerspot Input Output

:

Peserta

Sosialisasi Outcome : Meningkatnya pengetahuan

tentang

Penggunaan Fingerspot


74


B.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5.

Seleksi penerimaan calon PNS Input Output

Rp. 750.000.000,:

Rp.622.005.325,- 82,93%

Tersedianya

79 org

79 org

100%

Outcome : Terpenuhinya

100%

100%

100 %

CPNS

SDA yg lebih berkualitas 6.

Pemberian

penghargaan

bagi PNS yang berprestasi Input

Rp.

Output : Jumlah PNS

9.137.500,-

Rp.

7.647.500,- 83,96%

400 org

403 org

100,7 %

400 org

403 org

100,7 %

yang diberi penghargaan Satyalencana Outcome : Meningkatnya Motivasi Kerja PNS 7.

Seleksi

Administrasi

Penerimaan Calon Praja IPDN Input

Rp. 25.000.000,-

Output : Terseleksinya

Rp. 13.894.675,- 55,57%

100%

100%

100 %

100%

100%

100 %

Calon Praja IPDN Outcome : Tersedianya Aparatur Praja IPDN 8.

Pelaksanaan pertimbangan

mutasi,

jabatan dan pangkat Input

Rp. 530.000.000,-

Output : Tersedianya file pertimbangan

Rp.501.282.800,- 94,58%

300 org

191 org

63,66%

300 org

191 org

63,66%

mutasi,

jabatan & pangkat PNS Outcome : Tercapainya mutasi, jabatan & pangkat tepat sasaran


75


9.

Pengangkatan

CPNS

menjadi PNS Input

Rp.

Output : Jumlah CPNS

1.100.000,-

Rp.

967.000,- 87,90%

19 org

19 org

100 %

19 org

19 org

100 %

yang menjadi PNS Outcome : Tercapainya PNS

yang

memenuhi

kualifikasi 10.

Penetapan

Penyesuaian

Masa Kerja Input

Rp. 65,000,000,-

Output : Bertambahnya masa kerja

Rp. 64.867.000,- 99,79%

250 org

170 org

68%

250 org

170 org

68 %

dari PNS

yang diusulkan Outcome

:

Kesesuaian

Masa Kerja PNS 11.

Penyusunan

data

informasi

kepegawaian

daerah Input Output

Rp. 75.000.000,:

Tersedianya

Rp. 58.818.000,- 78,42%

7 jenis bk

7 jenis bk

100 %

100%

100%

100 %

Buku Informasi Pegawai di

lingkungan

Pemkot

Mlg Outcome

:

Informasi

Kepegawaian PNS yang Akurat 12.

Penyelesaian administrasi identitas pegawai Input Output

Rp. 80.988.000,:

Tersediannya

Rp. 68.992.160,- 83,18%

855 bh

734 bh

85,84%

855 bh

734 bh

85,84%

Karpeg, Karis/karsu dan SK Pensiun Outcome : Tercapainya


76


kelengkapan

identitas

pegawai 13.

Pelaksanaan pembinaan kedisiplinan pegawai Input Output

Rp. 42.930.000,:

Tercapainya

Pembinaan

Disiplin

7 kasus

Rp. 34.215.000,- 79,69% ringan: 1 org,

100 %

sedang: 4 org,

Pegawai

berat: 3 org, pemberhentian sementara: 4 org, pemberian ijin cerai: 35 org

Outcome : Meningkatnya

100%

100%

100 %

kinerja PNS 14.

Penataan

Administrasi

Kepegawaian Input

Rp. 170.000.000,-

Output

:

Penataan

Administrasi

File

Rp.138.552.000,- 81,5%

250 org

170 org

68%

100%

100%

100%

Rp. 33.061.000,-

Rp. 33.061.000,-

100%

391 org

391 org

100%

100%

100%

100%

Kepegawaian Outcome : Tersusunnya File PNS 15.

Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara PNS di Lingkungan

Pemerintah

Kota Malang Input Output

:

Tercapainya

Pasukan Upacara Yang tertib Outcome : Meningkatnya kinerja PNS 16.

Pembekalan

dan

Penyerahan SK PNS


77


Input Output : Pembekalan dan

Rp. 78.476.000,-

Rp. 30.613.200,-

39%

542 org

506 org

93,3%

542 org

506 org

93,3%

Penyerahan SK CPNS Outcome : Peningkatan Pengetahuan ttg Hak dan Kewajiban CPNS 17.

Penilaian, Penetapan dan Peneyesuaian

Angka

Kredit Input

Rp. 32.400.000,-

Output

:

Ternilainya

pejabat

struktural

angka

kredit

Rp. 31.740.000,- 97,96%

425 org

456 org

107,29%

425 org

456 org

107,29%

Rp. 100.000.000,-

Rp. 92.644.700,-

92,64%

10 bk

10 bk

100%

100%

100%

100%

dan

pejabat

fungsional Outcome : Tercapainya pejabat fungsional yang profesional 18.

Analisa

Kebutuhan

Sumberdaya Aparatur Input Output : Buku Analisis Kebutuhan

Sumberdaya

Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Outcome : Tersusunnya Formasi

Sumberdaya

Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang valid dan akuntabel 19.

Pengembangan

Aplikasi

Mutasi Jabatan Input Output

Rp. 60.000.000,:

Tersedianya

1 paket

Rp. 52.500.000,- 87,5% 1 paket

100%

aplikasi mutasi jabatan


78


Outcome : mutasi jabatan 20.

100%

100%

100%

Proses Kenaikan Pangkat Input

Rp. 172.600.000,-

Output : Proses Kenaikan

Rp.170.841.560,- 98,98%

1364 org

1359 org

99,6%

1364 org

1359 org

99,6%

Pangkat Lebih efektif dan terkoordinir Outcome : Tercapainya Proses Kenaikan Pangkat Lebih Cepat, akurat dan tepat waktu 21.

Pengembangan Pelayanan

Sistem

Administrasi

dan

Informasi

Kepegawaian Online Input Output

Rp. 75.000.000,:

Informasi

Sisitem

Rp. 74.942.800,- 99,92%

1 aplikasi

1 aplikasi

100%

100%

100%

100%

Manajenem

Pegawai Online Outcome : Telaksananya Pengembangan SIMPEG 22.

Penerapan

dan

Pemahaman PP 46 Thn 2011 Input

Rp. 65.000.000,-

Output : Jumlah Peserta penerapan

Rp. 63.970.000,- 98,41%

300 org

300 org

100%

100%

100%

100%

dan

pemantapan Outcome

:

Informasi

tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 23.

Pembinaan Anti Narkoba bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Input

Rp. 70.000.000,-

Rp. 68.265.000,- 97,5%


79


Output

:

Peserta

200 org

200 org

100%

100%

100%

100%

pembinaan anti narkoba Outcome : Meningkatnya kinerja PNS 24.

Pendataan Ulang PNS Input

Rp. 50.000.000,-

Output : Terlaksananya

Rp. 48.084.300,- 96,16%

6 jenis buku

6 jenis buku

100%

100%

100%

100%

Pemutakhiran Data PNS Pemerintah Kota Malang Outcome : Data PNS Pemerintah Kota Malang sesuai

dengan keadaan

terkini 25.

Evaluasi

Tambahan

Penghasilan bagi PNS di Lingkungan

Pemkot

Malang Input

Rp. 91.000.000,-

Output : Buku Evaluasi

Rp. 83.165.355,- 91,39%

1 jenis, 10 bk

1 jenis, 10 bk

100%

100%

100%

100%

Tambahan Pengasilan Outcome : meningkatnya kinerja pegawai 26.

Pengembangan Aparatur Melalui

Tunjangan

Prestasi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemkot Malang Input Output : buku pedoman

Rp. 81.848.500,-

Rp. 0,-

0%

1 jenis, 10 bk

0

0%

100%

0

0%

tunjangan prestasi kerja Outcome : meningkatnya kinerja pegawai

Rata-rata pencapaian sasaran ketiga sebagaimana tersebut pada tabel 3.12 adalah 106.5 dengan predikat “sangat berhasil”. Pada pencapaian


80


sasaran ini, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai beberapa permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang ditemui antara lain adalah belum optimalnya pelaksanaan absensi elektrik (fingerprint) karena kurangnya jumlah Fingerprint dan koneksi internet yang kurang stabil di SKPD sehingga data kurang sempurna. Untuk kedepannya diadakan perbaikan jaringan internet bekerjasama dengan kominfo, untuk dikelurahan menggunakan Speedy gold dari PT Telkom.

3.4 REALISASI ANGGARAN Pagu anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014

pada

awal

penetapan

pagu

indikatif

adalah

sebesar

Rp. 5.231.991.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Dalam perubahan

anggaran Kegiatan pagu tersebut mengalami kenaikan karena adanya beberapa anggaran yang belum terpenuhi pada awal penetapan, sehingga pada akhirnya pagu Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 7.545.033.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga ribu Rupiah). Untuk pagu anggaran tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sebesar Rp. 5.951.964.000,00 (Lima Milyar Sembilan Puluh Lima Puluh Satu ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) turun dibanding tahun 2014. Perkembangan pagu anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini : Tabel 3.4.1 Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah 2013 (Rp) Rp. 5.951.964.000,00

2014 (Rp) Rp 7.545.033.000,00


81


Gambar 3.4.1 Perkembangan Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang

8000000000 7000000000 6000000000 5000000000 4000000000 3000000000 2000000000 1000000000 0

Anggaran

2013

2014

Dari pagu anggaran yang diterima Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 6 (Enam) program yang tertuang di 63 (Enampuluh Tiga) kegiatan. Alokasi anggaran dan realisasi per program tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4.2 Penyerapan Per Program Tahun 2014 NO

PROGRAM

PAGU (Rp)

REALISASI

%

(Rp) 1.

Pelayanan

Administrasi

673.263.000,00 664.194.758,00

98,65%

Peningkatan Sarana Dan

255.236.000,00 253.207.768,00

99,20%

1.264.645.500,00 1.134.663.630,00

89,72%

69.333.000,00 69.283.000,00

99,92%

2.634.014.500,00 2.366.811.082,00

89,85%

2.658.541.000,00 2.269.119.375,00

85,35%

7.545.033.000,00

89,56%

Perkantoran 2.

Prasarana Aparatur 3.

Peningkatan

disiplin

aparatur 4.

Peningkatan pengembangan

sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.

Peningkatan

Kapasitas

sumberdaya aparatur 6.

Pembinaan

dan

Pengembangan Aparatur JUMLAH

6.757.279.613,00


82


Terlihat pada tabel di atas, realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 6.757.279.613,00 atau sebesar 89,56%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 penyerapannya mengalami kenaikan sebesar 4.03% yakni, penyerapan anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 4.890.059.038 atau sebesar 85,53%. Lebih jelasnya untuk realisasi anggaran disajikan pada tabel dan gambar sebagai berikut : Tabel 3.4.3 Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang 2013 (Rp)

2014 (Rp)

4.890.059.038,00 (85,53%)

6.757.279.613,00 (89,56%)

Gambar 3.4.2 Penyerapan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah

8000000000 6000000000 4000000000 2000000000 0

2013

2014


83

Bab IV Penutup

BAB IV PENUTUP LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2013– 2018. Di dalamnya diuraikan tentang capaian inditor kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada tahun 2014. Mengacu pada 3 (tiga) sasaran yang dijabarkan dalam 26 indikator kinerja telah berhasil dicapai 19 indikator kinerja sesuai bahkan melebihi target, sedangkan 7 indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2014 adalah sebesar 105,65% yang berarti pencapaian kinerja sudah sangat berhasil. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar sebesar Rp 6.757.279.613.,00 atau sebesar 89,56 %. Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang lebih baik lagi, yaitu : (1) peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian ; (2) peningkatan kualitas aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang agar lebih sinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ; dan (3) pengembangan sistem informasi kepegawaian Sebagai sebuah gambaran kinerja, LAKIP diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indicator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.


84

Bab IV Penutup

Semoga LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang di tahun selanjutnya


85

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents