BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan

guna tercapainya

kesadaran,

kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa, baik masyarakat,

swasta,

maupun

pemerintah,

yang

diorganisir

oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengakuan

akan

pentingnya

peranan

daerah

dalam

penyelenggaraan pembangunan nasional diwujudkan melalui UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2004

tentang

Sistem

Jaminan

Sosial

Nasional,

dengan

diberlakukanya ke tiga undang-undang tersebut, serta amandemen Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945

menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan merupakan landasan dilakukanya reformasi pembangunan kesehatan. Dengan pengakuan tersebut, pemerintah daerah harus meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang merupakan urusan wajib, guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia. Penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan

meliputi

upaya

kesehatan dan sumber daya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan Halaman

1


yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita , secara berangsung-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif dirasa belum optimal sehingga direformasi ke Paradigma Sehat yang akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Untuk

mewujudkan

tujuan

pembangunan

kesehatan,

telah

dilakukan perubahan cara pandang dengan mengedepankan pola pikir paradigma sehat. Paradigma Sehat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat, pemerintah serta swasta. Sejalan dengan asas desentralisasi agar tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal tercapai, maka daerah diharapkan mampu menetapkan skala prioritas upaya kesehatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan diseuaikan dengan sumber daya serta sumber dana yang ada. Adapun prioritas pelaksanaan Paradigma Sehat adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM/ Jamkesda), peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan kesehatan pribadi dan lingkungan, mengintroduksi

gaya hidup sehat dan meningkatkan

pemberdayaan masyarakat. Tahun 2010 merupakan tahun dimulainya era perdagangan bebas asia, bangsa Indonesia dituntut untuk dapat bersaing dengan bangsabangsa lain, karena dapat berpotensi terhadap masyarakat terutama dalam hal peningkatan jumlah pengangguran yang selanjutnya berakibat daya jangkau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan gizi menjadi menurun pula. Hal ini sangat riskan dampaknya terhadap sasaran rentan terutama ibu hamil, bayi dan balita. Halaman

2


Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan selama ini sumber dananya disamping diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II juga dari APBD I , Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Bantuan Luar Negeri (BLN). Dengan diberlakukannya Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Kabupaten

dituntut

menggali

dan

mengoptimalisasi potensi yang ada guna kesinambungan pembangunan daerah. Untuk

mengatasi

masalah

yang

ada

maka

dengan

mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta menggunakan analisis situasi kesehatan masyarakat : masalah, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman disusunlah Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2015.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA 1. Maksud Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga disusun dengan maksud : a.

Sebagai

penjabaran

upaya

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Purbalingga untuk menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan Purbalingga Sehat Yang Mandiri. b.

Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan

c.

Panduan bagi jajaran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan nasional pada umumnya.

Halaman

3


2. Tujuan Disusunnya rencana strategis ini bertujuan untuk : a. Menjabarkan Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan, selanjutnya dijabarkan rencana program dan kegiatan lima tahunan b. Menguraikan rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2011 – 2015 melalui analisis situasi c. Merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Dinas Kesehatan

C. SISTIMATIKA PENULISAN Dalam penulisan

Renstra Pembangunan Kesehatan ini menggunakan

sistimatika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II

KEADAAN SEKARANG A. ANALISIS LINGKUNGAN B. ANALISIS SITUASI C. ANALISIS STRATEJIK DAN PILIHAN

BAB III

KEADAAN SEKARANG

BAB IV

RENCANA STRATEGIS DINAS A. KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI B. VISI C. MISI D. NILAI-NILAI E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN F. TUJUAN Halaman

4


G. SASARAN H. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Halaman

5


BAB II KEADAAN SEKARANG

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu,

pembangunan kesehatan juga sebagai salah satu

upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Arah pembangunan kesehatan Kabupaten Purbalingga secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan derajad kesehatan

masyarakat,

mempertinggi

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya hidup sehat, dan lingkungan sehat, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan. Potensi

sarana Kesehatan tahun 2010 di Kabupaten Purbalingga

yaitu: terdapat 1 RSUD, 4 RS Swasta, 2 RSIA Swasta, 1 Rumah Bersalin Pemerintah, 22 Puskesmas (11 diantaranya Puskesmas Rawat Inap) , 49 Puskesmas Pembantu, 183 Poliklinik Kesehatan Desa (PKD). Tenaga Kesehatan yang ada sebanyak 1246 terdiri dari : 103 orang Dokter ( sumber IDI), 23 orang Dokter Gigi (sumber PDGI), 383 orang Bidan ( sumber IBI ), 512 orang Perawat (sumber PPNI), 25 orang Perawat gigi ( PPGI ), 68 orang Apoteker ( sumber IAI ), 35 orang Asisten Apoteker ( sumber PAFI ), 73 orang Sanitarian ( Sumber HAKLI ), 36 orang Ahli Gizi ( PERSAGI), dan 13 orang tenaga teknis medis ( Pranata laboratorium, anestesia, penata rontgen, fisioterapis dan OR ). Kurangnya tenaga Profesional di bidang kesehatan menjadi hambatan sendiri bagi kelancaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada masa mendatang. Sampai dengan tahun 2010, Rasio Dokter Halaman

6


11,42/100.000

seharusnya

24/100.000,

Rasio

Bidan

42,49/100.000

seharusnya 100/100.000, dan Rasio Perawat 56,80/100.000 seharusnya 158/100.000. Peluang yang ada di Kabupaten Purbalingga diantaranya adanya dukungan stakes holder dan masyrakat, serta masih adanya subsidi pemerintah pusat dalam hal program dan kegiatan. Kondisi derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Purbalingga tahun 2010 yang berpenduduk 849.323 jiwa (Sumber : BPS tahun 2010 ) ditunjukkan oleh beberapa indikator masih relatif rendah. Katagori Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) didapat : Katagori Pratama 2,70%, Madya 28,40 %, Utama 63,85 % dan Paripurna 5,05 %. Jumlah kematian ibu 20 orang ( 121 / 100.000 ), kematian bayi 168 anak ( 10 / 1.000 ). Jumlah kasus gizi buruk sebanyak 133 anak, Kekurangan Energi Protein (KEP) 2.947 anak. Jumlah seluruh akseptor Keluarga Berencana (KB) sebanyak 138.275 akseptor. Jumlah peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) : Jamsostek sebanyak 8.805 jiwa , Asuransi Kesehatan (Askes) sebanyak 52.118 jiwa dan JPKM sebanyak 213.339 jiwa dan Jamkesmas sebanyak 420.972 jiwa. Jumlah Posyandu keseluruhan 1.179 dimana 367 diantaranya adalah Posyandu Mandiri. Secara persentase, pencapaian masing-masing indikator Derajat Kesehatan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010 sebagai berikut : 1.

PHBS Utama

(Strata III) tercapai 63,85 % dan PHBS Paripurna

(Strata IV) tercapai 5,05 % 2.

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 tercapai 96%

3.

Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tercapai 94%

4.

Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk tercapai 100%

5.

Cakupan kunjungan neonatus tercapai 99%

Halaman

7


6.

Cakupan kunjungan bayi tercapai 96,8%

7.

Cakupan bayi berat badan lahir rendah/BBLR yang ditangani tercapai 100%

8.

Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah tercapai 46,18%

9.

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil tercapai 93,9%

10. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP,SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru/UKS/Dokter Kecil tercapai 80% 11. Cakupan pelayanan kesehatan remaja tercapai 70,3 % 12. Cakupan peserta aktif KB tercapai 77% 13. Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tercapai 86,61% 14. Cakupan rawat jalan tercapai 12,67% 15. Cakupan rawat inap tercapai 1,3% 16. Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum tercapai 0,34% 17. Balita yang datang dan ditimbang (D/S) tercapai 80,61% 18. Balita yang naik berat badannya ( N/D ) tercapai 66,9% 19. Balita Bawah Garis Merah (BGM) terdapat 2,28% 20. Cakupan bayi ( 6-11 bulan ) mendapat kapsul vitamim A 1kali tercapai 99,5% 21. Cakupan balita ( 12-59 bulan ) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun tercapai 98,24% 22. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit. A tercapai 99,9% 23. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe tercapai 85,7% 24. Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garah Merah dari keluarga miskin tercapai 58,33%

Halaman

8


25. Balita gizi buruk mendapat perawatan tercapai 100% 26. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus tercapai 100% 27. Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani tercapai 100% 28. Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani tercapai 100% 29. Neonatal resiko tinggi / komplikasi yang ditangani tercapai 100% 30. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan dawat darurat yang dapat diakses masyarakat tercapai 100% 31. Pemenuhan darah di RS tercapai 100% 32. Desa / kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam tercapai 100% 33. Kecamatan bebas rawan gizi tercapai 100% 34. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun tercapai 1/100.000 35. Kesembuhan penderita TBC BTA positif

(CR / Cure Rate) tercapai

77% 36. Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/CaseDetection Rate) tercapai 48% 37. Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani tercapai 100% 38. Klien yang mendapatkan penanganan HIV – AIDS adalah 0% 39. Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati mencapai 100% 40. Penderita DBD yang ditangani sebesar 100% 41. Incident Rate DBD tercapai 7,4/10.000 42. CFR / Angka kematian DBD tercapai 1,76 % 43. Balita dengan diare yang ditangani tercapai 100% 44. CFR / Angka kematian Diare tercapai 0,005 % 45. Institusi yang dibina tercapai 84 % 46. Rumah Sehat tercapai 63,12 %

Halaman

9


47. Penduduk yang memanfaatkan jamban tercapai 73,95% 48. Rumah yang mempunyai SPAL tercapai 52,24 % 49. Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes Aigepty tercapai 90,26% 50. Tempat umum yang memenuhi syarat tercapai 56% 51. Rumah tangga sehat tercapai 63,1% 52. Bayi yang mendapat ASI-eksklusi tercapai 46,1% 53. Desa dengan garam beryodium baik tercapai 51,1% 54. Keluarga sadar gizi tercapai 52,6% 55. Posyandu Purnama tercapai 41,39% 56. Posyandu Mandiri tercapai 31,13% 57. Upaya penyuluhan P3 NAPZA / P3 NARKOBA oleh petugas kesehatan tercapai 7,95% 58. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan tercapai 100% 59. Pengadaan obat esensial tercapai 101,7% 60. Pengadaan obat generik tercapai 101,7% 61. Ketersediaan Narkotika Psikotropika, sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan: Prosentase ketersediaan narkotik, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan tercapai 100% 62. Penulisan resep obat generik tercapai 94% 63. Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar tercapai 80% 64. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat rentan tercapai 90 % 65. Cakupan pelayanan Kesehatan kerja pada pekerja formal tercapai 50,92% 66. Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekeja informal tercapai 42,66%

Halaman 10


67. Cakupan Pelayanan Kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut tercapai 15,1% 68. Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium di daerah endemis GAKY sebesar 0% 69. Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS tercapai 100% 70. Penderita malaria yang diobati tercapai 100% 71. Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) tercapai 100% 72. Kasus filariasis yang ditangani tercapai 100% 73. Prosentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan tercapai 100%

Dalam menentukan pendekatan kebijakan dan program

guna

mengatasi masalah yang dihadapi secara berhasil guna dan berdaya guna maka, dilakukanlah analisis situasi dengan mempertimbangan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknes), peluang (Opportunity) dan

tantangan

(Threat). Adapun analisis situasi bidang kesehatan di Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut : A. ANALISIS LINGKUNGAN 1. Analisis Lingkungan Internal a. Kekuatan (Strengths ) 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah berpengalaman dibidangnya



Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai



Adanya indikator keberhasilan yang jelas



Adanya

kesamaan

visi,

misi

mengembangkan pembangunan

dan

komitmen

untuk

berwawasan kesehatan



Sarana sistem informasi kesehatan yang lebih baik



Pendampingan ISO

Halaman 11




Obat program dan vaksin masih disubsidi oleh Pemerintah Pusat



Sarana transportasi dan komunikasi yang baik



Tersediaanya Standart Operating Procedure (SOP)



Adanya jabatan – jabatan fungsional kesehatan

b. Kelemahan (Weaknesses) : 

Kemamampuan sumberdaya kesehatan dalam melaksanakan pembinaan teknis bidang kesehatan masih kurang sehingga banyak yang tidak menindaklanjuti hasil pembinaan.



Kurangnya advokasi, sosialisasi, promosi/ pemasaran program/ kegiatan bidang kesehatan kepada stakesholders.



Surveilans belum optimal sehingga deteksi dini masalah kesehatan dan penanganan masalah kesehatan tidak tepat waktu atau terlambat.



Penyelenggaraan manajemen kesehatan diberbagai tingkat administrasi belum terpadu dan berkesinambungan.



Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas



Beban tugas yang belum seimbang



Masih kurangnya profesionalisme



Belum optimalnya penerapan koordinasi



Pendidikan, Sikap dan Perilaku (PSP) petugas dalam promosi kesehatan kurang



Belum optimalnya penerapan Standart Operating

Procedure

(SOP) 

Sistem informasi kurang baik ( laporan terlambat )

Halaman 12


2. Analisis Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunites) : 

Terdapat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kesehatan.



Terdapat dukungan dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten.



Terdapat

komitmen

menyangkut

masalah

global,

regional

kesehatan,

dan

nasional

mewajibkan

yang

pemerintah

memberi perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan. 

Budaya gotong royong masih melekat pada masyarakat Purbalingga sehingga masalah kesehatan dapat diatasi secara bersama.



Terdapat

berbagai

sumber

alokasi

anggaran

dalam

pelaksanaan pembangunan kesehatan, baik melalui subsidi Pemerintah Daerah ( DAU ), APBN dan BLN 

Adanya Otonomi Daerah perencanaa pembangunan kesehatan disesuaikan dengan issue / masalah yang berkembang di daerah



Kesempatan

mengalokasikan

dan

mengajukan

formasi

kebutuhan tenaga kesehatan. 

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dibidang kesehatan



Masih adanya program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat-diklat



Adanya Badan Pelaksana

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat (JPKM/ Jamkesda) 

Tersedianya media penyiaran



Keberadaan desa sehat mandiri memberikan kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Halaman 13




Ada subsidi dana dari pemerintah daerah



Sistim Informasi Kesehatan (SIK)



P2PL merupakan simpul jaring internasional P2PL

b. Tantangan (Threats) : 

Angka kesakitan dan kematian penyakit menular masih tinggi



Angka kesakitan dan kematian penyakit tidak menular semakin meningkat



Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat masih perlu ditingkatkan.



Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bermutu belum optimal.



Mobilitas penduduk antar wilayah yang cepat.



Era perdagangan bebas



Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di lapangan



Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan kesehatan.



Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan



Penyakit menular merupakan masalah kesehatan utama masyarakat, baik yang berupa penyakit lama yang muncul kembali maupun munculnya penyakit baru



Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup



Kesenjangan antar wilayah dengan modus penularan penyakit tidak mengenal batas administrasi



Pengetahuan masyarakat tentang penyakit masih kurang

Halaman 14


B. ANALISIS SITUASI (ASI) 1. Kekuatan (Strengths) Peluang (Opportunity) a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan mengarah pada proses peningkatan mutu b. Dengan didukung oleh SDM yang berpengalaman dan tingkat pendidikan yang baik, disertai pendanaan yang cukup maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau akan semakin mendekati kenyataan. Diwujudkan dengan perencanaan yang mengacu pada “ Cost benefits analysis “, ataupun “ Cost effectifiness analysis “, penyelenggaraan yang efektif, efisien dan sesuai standar dan evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif yang seksama. c. Kebijaksanaan didasarkan pada “ Evidence based “ dan “ Healthy public policy “ : d. Adanya kesamaan visi, misi dan komitmen yang didukung oleh sistem

kesehatan

yang

lebih

baik,

maka

pembangunan

berwawasan kesehatan akan selalu didasarkan pada data yang akurat. e. Pemafaatan

tenaga

kesehatan

yang

profesional

berbasis

kompetensi disertai pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis kinerja dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. f. Walaupun ada dukungan dana dari DAU, DAK, APBN, dan BLN diprediksikan jumlahnya yang

masih

kebersamaan,

terbatas, sehingga kedepan nilai-nilai

berkembang

dimasyarakat

kegotong royongan

(

kekeluargaan,

dan keagamaan )

akan

digunakan sebagai faktor pendukung potensial, sebagai contoh adalah pelayanan kesehatan dengan sistem pendekatan keluarga, jamkesda dll.

Halaman 15


g. Pelayanan dan pembiayaan kesehatan diarahkan menuju kepada kemandirian masyarakat : 1) Pelayanan kesehatan

yang bermutu dan efektif

adalah

pelayanan kesehatan yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. 2) Pembinaan teknis dan administrasi secara rutin ke puskesmas 3) Perencanaan berbasis data 4) Peningkatan jababatan fungsional 5) Peningkatan kerja sama melalui kemitraan dengan orang masyarakat, Organisasi profesi dan dunia usaha 6) Pengembangan program P2PL secara bertahap dengan mengakomodasikan kegiatan inovatif seperti Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Bias), Gerakan Terpadu Nasional Tuberculose (Gerdunas TB), dan Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria) 7) Memperkuat SDM melalui pelatihan dibidang epidemiologi, entomologi

laboratorium,

perencanaan,

informasi

dan

manajemen serta tatalaksana kasus 8) Pemberdayaan

petugas

dalam

penyusunan

perencanaan

terpadu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

2. Kelemahan (Weaknes), Peluang (Opportunity) a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dengan menganut azas the right man on the right place b. Demi

mendukung

pelaksanaan

Otonomi

Daerah

maka

perencanaan kebutuhan tenaga harus disesuaikan dengan

:

“ Supply and Demand “ analisis sampai pada pendistribusian maupun pemanfaatannya.

Halaman 16


c. Pemanfaatan

sumber dana diupayakan se-efisien mungkin,

sehingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bisa diatasi secara swasembada. d. Tehnik penyusunan Daftar Susunan Pegawai ( DSP ) sebagai salah

satu

IPTEK

dibidang

kesehatan

diperlukan

untuk

memperhitungkan dan membagi habis beban kerja. e. Peningkatan sarana prasarana promosi kesehatan. f. Peningkatan Pendidikan Sikap Perilaku (PSP) petugas kesehatan dalam promosi kesehatan. g. Memberikan ijin belajar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) h. Meningkatkan jejaring internasional dengan fokus pemanfaatan teknologi informasi yang relevan. i.

Supervisi dan bimbingan teknis.

3. Kekuatan (Strengths) Tantangan (Threat) a. Perencanaan Obat Kabupaten disesuaikan dengan pola penyakit yang berkembang. b. Perlu sosialisasi dan advokasi yang terus menerus kepada eksekutif (panitia anggaran) dan legislatif bahwa program-program kesehatan

bukanlah

program

penghamburan

uang,

karena

indikatornya jelas dan terukur. c. Peningkatan promosi kesehatan melalui berbagai media. d. Peningkatan

pembinaan,

pengembangan

dan

pendorongan

Jamkesda. e. Peningkatan Pendidikan Sikap Perilaku (PSP) PHBS individu, keluarga dan masyarakat. f. Mengembangkan Surveilance Epidemiologi (SE) melalui kajian data epidemiologi, pemetaan lingkungan, Pemantauan Wilayah Halaman 17


Setempat (PWS), sistem sentinel, pencatatan dan pelaporan (Reporting/Recording ), Community Based Surveilance ( CBS ) dan Hospital Based Surveilance ( HBS ). g. Pengetahuan sistem monitoring dan evaluasi. h. Mengembangkan sentra rujukan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta koordinasi dengan pelayanan swasta untuk Sistim Kewaspadaan Dini (SKD) – KLB maupun penanganan kasus rujukan dari puskesmas.

4. Kelemahan (Weaknes) Tantangan (Threat) a. Pengembangan

pemberdayaan

masyarakat

dan

penggalian

sumber daya masyarakat merupakan issue strategis dalam pembangunan kesehatan. b. Peningkatan pelaksanaan forum komunikasi lintas program dan lintas sektor. c. Peningkatan profesionalisme melalui Quality Assurance ( jaminan mutu ). d. Pemberantasan

penyakit

menular

berbasis

lingkungan

( jambanisasi, air bersih, dan daur ulang sampah ) e. Bantuan stimulan untuk pengadaan / penyediaan sanitasi dasar maupun pemberian makanan tambahan untuk mengatasi gizi buruk.

C. ANALISIS STRATEJIK DAN PILIHAN ( ASAP ) 1. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan 2. Desain akan kebutuhan tenaga mengacu pada “ Supply and Demand “ analysis 3. Pengelolaan sumber dana yang berprinsip efisiensi 4. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Halaman 18


5. Pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK 6. Perencanaan dan pengadaan obat yang disesuaikan dengan pola penyakit yang berkembang 7. Peningkatan sosialisasi ataupun advokasi program kesehatan. 8. Implementasi “ Evidence based policy “ dan “ Healthy public policy “ 9. Pelayanan kesehatan melalui sistem pemberdayaan masyarakat 10. Pembiayaan kesehatan masyarakat yang diarahkan pada model Jamkesda 11. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas program 12. Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dan

kemitraan

dalam

pembangunan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya . 13. Pengembangan

program

P2-PL

secara

mengakomodasikan kegiatan inovatif seperti

bertahap

dengan

: Bias, Gerdunas TB,

Gebrak malaria dengan mempertimbangkan program resque. 14. Mengembangkan

surveilans

epidemiologi

melalui

kajian

data

epidemiologi, pemetaan lingkungan, pemantauan wilayah setempat ( PWS ), sistem sentinel, R/R, CBS/HBS. 15. Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, on the job

training

dibidang

epidemiologi,

entomolagi,

laboratorium,

perencanaan, informasi, manajemen serta tatalaksana penanganan kasus. 16. Pengetatan sistem monitoring dan evaluasi. 17. Pemberantasan penyakit menular berbasis lingkungan. 18. Supervisi dan bimbingan teknis. 19. Mengembangkan sentra rujukan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta koordinasi dengan pelayanan swasta untuk SKD – KLB maupun penanganan kasus rujukan dari puskesmas.

Halaman 19


20. Meningkatkan jejaring internasional dengan fokus pemanfaatan teknologi dan informasi yang relefan. 21. Mendorong kemandirian masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dengan melaksanakan tindakan promotif dan preventif melalui perilaku hidup bersih dan sehat. 22. Pemberdayaan petugas dalam penyusunan perencanaan terpadu, pelaksanaan, pemantauan dan monitoring serta evaluasi. 23. Memberi ijin belajar guna peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 24. Memantapkan peran lintas program / lintas sektoral dan kemitraan dengan swasta / LSM serta masyarakat dalam upaya promotif dan preventif. 25. Bantuan stimulan untuk penyediaan sanitasi dasar dan pencegahan faktor resiko karena penyakit menular.

Halaman 20


BAB III KEADAAN YANG DIINGINKAN

Gambaran masyarakat Purbalingga yang ingin dicapai pada tahun 2015 melalui pembangunan kesehatan Kabupaten adalah masyarakat yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi – tingginya diseluruh wilayah kabupaten Purbalingga. Untuk mencapai keadaan tersebut ditentukanlah target lima tahunan dan target tahunan. Adapun target/sasaran pembangunan Kesehatan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. PHBS Utama

(Strata III) tercapai 82% dan PHBS Paripurna

(Strata IV) tercapai 8% 2. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 tercapai 100% 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kessehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tercapai 98% 4. Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk tercapai 100% 5. Cakupan kunjungan neonatus tercapai 100% 6. Cakupan kunjungan bayi tercapai 98% 7. Cakupan bayi berat badan lahir rendah/BBLR yang ditangani tercapai 100% 8. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah tercapai 95%

Halaman 21


9. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil tercapai 100% 10. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP,SLTA dan setingkat

oleh

tenaga

kesehatan

atau

tenaga

terlatih/guru/UKS/Dokter Kecil 100% 11. Cakupan pelayanan kesehatan remaja tercapai 80% 12. Cakupan peserta aktif KB tercapai 80% 13. Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tercapai 100% 14. Cakupan rawat jalan tercapai 15% 15. Cakupan rawat inap tercapai 1,5% 16. Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum tercapai 15% 17. Balita yang datang dan ditimbang (D/S) tercapai 95% 18. Balita yang naik berat badannya ( N/D ) tercapai 85% 19. Balita Bawah Garis Merah (BGM) tercapai 1,5% 20. Cakupan bayi ( 6-11 bulan ) mendapat kapsul vitamim A 1kali tercapai 100% 21. Cakupan balita ( 12-59 bulan ) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun tercapai 100% 22. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit. A tercapai 100% 23. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe tercapai 100% 24. Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garah Merah dari keluarga miskin tercapai 95% 25. Balita gizi buruk mendapat perawatan tercapai 100% 26. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus tercapai 100%

Halaman 22


27. Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani tercapai 100% 28. Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani tercapai 100% 29. Neonatal resiko tinggi / komplikasi yang ditangani tercapai 100% 30. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan dawat darurat yang dapat diakses masyarakat tercapai 100% 31. Pemenuhan darah di RS tercapai 100% 32. Desa / kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam tercapai 100% 33. Kecamatan bebas rawan gizi tercapai 100% 34. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun tercapai > 2/100.000 35. Kesembuhan penderita TBC BTA positif

( CR / Cure Rate )

tercapai 90% 36. Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate) tercapai > 70% 37. Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani tercapai 100% 38. Klien yang mendaatkan penanganan HIV – AIDS tercapai 100% 39. Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yg diobati tercapai 100% 40. Penderita DBD yang ditangani tercapai 100% 41. Incident Rate DBD tercapai < 2/ 10.000 42. CFR / Angka kematian DBD tercapai < 2% 43. Balita dengan diare yang ditangani tercapai 100% 44. CFR / Angka kematian Diare tercapai < 1% 45. Institusi yang dibina tercapai 100% 46. Rumah Sehat tercapai 80% 47. Penduduk yang memanfaatkan jamban tercapai 88% 48. Rumah yang mempunyai SPAL tercapai 80%

Halaman 23


49. Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes tercapai > 90 % 50. Tempat umum yang memenuhi syarat tercapai 80% 51. Rumah tangga sehat tercapai 80% 52. Bayi yang mendapat ASI-eksklusif tercapai 80% 53. Desa dengan garam beryodium baik tercapai 90% 54. Keluarga sadar gizi tercapai 80% 55. Posyandu Purnama tercapai 44% 56. Posyandu Mandiri tercapai 36% 57. Upaya penyuluhan P3 NAPZA / P3 NARKOBA oleh petugas kesehatan tercapai 30% 58. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan tercapai 100% 59. Pengadaan obat esensial tercapai 100% 60. Pengadaan obat generik tercapai 100% 61. Ketersediaan Narkotika Psikotropika, sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan: Prosentase ketersediaan narkotik, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan tercapai 100% 62. Penulisan resep obat generik tercapai 100% 63. Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar tercapai 100% 64. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat rentan tercapai 100% 65. Cakupan pelayanan Kesehatan kerja pada pekerja formal tercapai 75% 66. Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekeja informal tercapai 48% 67. Cakupan Pelayanan Kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut tercapai 70%

Halaman 24


68. Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium di daerah endemis gaki tercapai 90% 69. Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS tercapai 100% 70. Penderita malaria yang diobati tercapai 100% 71. Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) tercapai 100% 72. Kasus filariasis yang ditangani tercapai 100% 73. Prosentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan tercapai 100%

Halaman 25


BAB IV RENCANA STRATEGIS DINAS

A. KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2008 Tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

Kesehatan

melaksanakan

tugas

Kabupaten

Bupati

dalam

mempunyai

tugas

merumuskan,

pokok

memimpin,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pemberdayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan, gizi, dan kesehatan keluarga, pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : 1. Perumusan

pelaksanaan

kebijakan

teknis

dalam

rangka

mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesehatan yang meliputi

pelayanan

kesehatan,

pengendalian

penyakit

dan

penyehatan lingkungan, pemberdayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan,

gizi

dan

kesehatan

keluarga

dan

pelaksanaan

kesekretariatan serta pembinaan UPTD; 2. Penyusunan program kerja di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pemberdayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan, gizi dan kesehatan keluarga dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;

Halaman 26


3. Pelaksanaan program kerja di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pemberdayaan dan jaminan kesehatan, gizi dan kesehatan

keluarga

dan

pelaksanaan

kesekretariatan

serta

pembinaan UPTD; 4. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesehatan yang meliputi

pelayanan

kesehatan,

pengendalian

penyakit

dan

penyehatan lingkungan, pemberdayaan dan jaminan kesehatan, gizi dan kesehatan keluarga dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD; 5. Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas di bidang kesehatan yang meliputi

pelayanan

kesehatan,

pengendalian

penyakit

dan

penyehatan lingkungan, pemberdayaan dan jaminan kesehatan, gizi dan kesehatan keluarga dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD; 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pemberdayaan dan jaminan kesehatan,

gizi

dan

kesehatan

keluarga

dan

pelaksanaan

kesekretariatan serta pembinaan UPTD; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. V I S I Sesuai dengan gambaran keadaan masyarakat Purbalingga dimasa

depan

tersebut

dalam

Bab

III

dapat

dirumuskan

Visii

pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT PURBALINGGAYANG SEHAT MANDIRI DAN BERKEADILAN”

Halaman 27


Dengan adanya rumusan visi tersebut maka lingkungan yang diharapkan pada masa depan adalah lingkungan yang kondusif bagii terwujudnya keadaan sehat yaitu : lingkungan yang bebas dari faktor resiko penyakit, tersedianya air bersih,

sanitasi lingkungan yang

memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan memelihara nilai nilai budaya. Perilaku masyarakat Purbalingga yang sehat mandiri adalah perilaku pro aktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan. Selanjutnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan kesehatan yang tersedia adalah pelayanan yang berhasil guna serta berdaya guna yang tersebar secara merata diseluruh wilayah Purbalingga yang dilakukan oleh sumberdaya manusia yang profesional. C. M I S I Untuk dapat mewujudkan visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT PURBALINGGA YANG SEHAT MANDIRI DAN BERKEADILAN disusun misi: 1.

Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

2.

Mewujudkan

pelayanan

kesehatan

yang

bermutu,

merata,

terjangkau dan berkeadilan. 3.

Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan yang profesional.

4.

Merumuskan kebijakan dan memantapkan manajemen untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan.

Halaman 28


D. NILAI-NILAI Nilai-nilai

adalah

ukuran

yang

mengandung

kebenaran/kebaikan terhadap keyakinan dan perilaku organisasi yang dianut dan digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan misi dan visi organisasi. Nilai-nilai yang dianut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten adalah sebagai berikut : Motivasi 1. Tanggung jawab 2. Kejujuran 3. Kerjasama 4. Ketaatan 5. Kepemimpinan 6. Prestasi kerja E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 1. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga profesional dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. 2. Kebijakan pembangunan yang selalu berdasar kepada data yang akurat ataupun issue – issue masalah kesehatan. 3. Intensifikasi sosialisasi / advokasi program- program kesehatan. 4. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral dan lintas program. 5. Peningkatan dan optimalisasi peran serta masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan. 6. Dukungan IPTEK.

F. TUJUAN 1. Terwujudnya didalamnya

pembangunan meningkatkan

berwawasan kualitas

sanitasi

kesehatan

termasuk

lingkungan

dengan

memanfaatkan jejaring surveilans epidemiologi. Halaman 29


2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas

melalui

peningkatan Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) Hidup Bersih dan Sehat (HBS). 3. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau serta tercukupinya obat dan perbekalan kesehatan. 4. Terlindunginya pelayanan kesehatan masyarakat, pembimbingan dan pengawasan sarana kesehatan umum; sarana produksi / distribusi pangan kosmetik dan obat tradisional. 5. Terwujudnya kemandirian masyarakat melalui Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

G. SASARAN Adapun sasaran program kerja tahun 2015 sebagai berikut: 1. Meningkatkan cakupan PHBS , utama ( Strata III ) dari

63,85 %

menjadi 82 % dan Paripurna ( Strata IV ) dari 5,05 % menjadi 8 % 2. Meningkatkan cakupan K4 dari 96 % menjadi 100 %. 3. Meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan/tenkes yang memiliki kompetensi kebidanan dari 94 % menjadi 98 %. 4. Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk dari 100 % menjadi 100 %. 5. Meningkatkan cakupan kunjungan neonatus menjadi 100 %. 6. Meningkatkan cakupan kunjungan bayi menjadi 98 %. 7. Cakupan bayi berat badan lahir rendah/BBLR yang ditangani 100 %. 8. Meningkatkan cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah

dari 46,18 % menjadi 95 %.

9. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil 100 %. 10. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP,SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan / tenaga terlatih/guru/UKS/Dokter Kecil

100

%. Halaman 30


11. Meningkatkan cakupan Yankes remaja dari 70,32 % menjadi 80 %. 12. Meningkatkan cakupan peserta aktif KB dari 77 % menjadi 80 %. 13. Desa / Kelurahan UCI dari 86,61 menjadi 100 %. 14. Cakupan rawat jalan 15 % dan rawat inap 1,5 % 15. Meningkatkan Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum dari 0,34 % menjadi 15 % 16. Meningkatkan cakupan Balita yang datang dan ditimbang (D/S) dari 80,61% menjadi 95 %. 17. Meningkatkan cakupan Balita yang Naik berat badannya ( N/D ) dari 66,9 % menjadi 85 %. 18. Menurunkan Balita Bawah Garis Merah (BGM) menjadi

1,5 %.

19. Cakupan bayi ( 6-11 bulan ) mendapat kapsul vitamim A 1kali 100 % dan balita ( 12-59 bulan ) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun dari 98,24 % menjadi 100 %. 20. Meningkatkan cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A dari 99,9 % menjadi 100 %. 21. Meningkatkan Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe dari 85,7 % menjadi 100 %. 22. Meningkatkan Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garah Merah dari keluarga miskin dari 58,33 % menjadi 95 %. 23. Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 %. 24. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus 100 %. 25. Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani 100 %. 26. Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 100 % 27. Neonatal resiko tinggi / komplikasi yang ditangani 100 %. 28. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat 100 %. Halaman 31


29. Pemenuhan darah di RS 100 %. 30. Desa / kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam 100 %. 31. Kecamatan bebas rawan gizi 100 %. 32. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun ≥ 2 / 100.000 33. Kesembuhan penderita TBC BTA positif ( CR / Cure Rate )

90 %.

34. Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR) dari 48 % menjadi ≥ 70 %. 35. Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani 100 %. 36. Klien yang mendaatkan penanganan HIV – AIDS 100 %. 37. Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yg diobati 100 %. 38. Penderita DBD yang ditangani 100 %. 39. Incident Rate DBD < 2 /10.000 Penduduk. 40. CFR / Angka kematian DBD < 2 %. 41. Balita dengan diare yang ditangani 100 %. 42. CFR / Angka kematian Diare < 1% 43. Institusi yang dibina dari 84 % menjadi 100 %. 44. Rumah Sehat Desa 80 %. 45. Penduduk yang memanfaatkan jamban dari 73,95 % menjadi 88 %. 46. Rumah yang mempunyai SPAL dari 52,24 % menjadi 80 %. 47. Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes

> 90 %.

48. Tempat umum yang memenuhi syarat dari 56 % menjadi 80 %. 49. Rumah tangga sehat 80 %. 50. Bayi yang mendapat ASI-eksklusif dari 46,1 % menjadi 80 %. 51. Desa dengan garam beryodium baik 90 %. 52. Keluarga sadar gizi 80 %. 53. Posyandu Purnama dari 41,39 % menjadi 44 %. 54. Posyandu Mandiri dari 31,13 % menjadi 36 %. 55. Upaya penyuluhan P3 NAPZA / P3 NARKOBA oleh petugas kesehatan dari 7,95 % menjadi 30 %. Halaman 32


56. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100 %. 57. Pengadaan obat esensial 100 %. 58. Pengadaan obat generik 100 %. 59. Penulisan resep obat generik 100 %. 60. Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar 100 %. 61. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat rentan 100 %. 62. Meningkatkan Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal dari 50,92 % menjadi 75%. 63. Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekeja informal 48 %. 64. Cakupan Pelayanan Kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut dari 15,1 % menjadi 70 %. 65. WUS mendapatkan kapsul yodium di daerah endemis gaki 90 %. 66. Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS 100 %. 67. Penderita malaria yang diobati 100 %. 68. Penderita kusta selesai berobat menjadi 100 %. 69. Kasus filariasis yang ditangani 100 %. 70. Prosentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan 100 %.

H. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 1. Kebijakan 

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan dengan memperhatikan sasaran promosi kesehatan yaitu rumah tangga, sekolah dan dan tempat-tempat umum



Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan baik rumah tangga, sekolah dan tempat-tempat umum Halaman 33




Peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) di bidang kesehatan Untuk mewujudkan kemandirian



Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Jamkesda



Komitmen global mengenai Eradikasi polio (ERAPO), reduksi campak dan Eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN)



Strategi DOTs untuk TB Paru dan Kusta melalui Eliminasi



Penatalaksanaan dan pengobatan standar



Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)



Pemantapan

survailens

epidemiologi

melalui

kajian

data

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), pemetaan lingkungan dan kewaspadaan dini karena penyakit menular tidak mengenal batas administrasi wilayah 

Peningkatan kualitas pelayan kesehatan dasar



Pemenuhan kebutuhan dana operasional program Puskesmas



Perlindungan petugas kesehatan dan konsumen dalam pelayanan kesehatan



Pelayanan kesehatan keluarga



Perbaikan gizi masyarakat



Peningkatan pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin



Pengendalian, pengelolaan dan pengawasan obat, makanan dan zat aditif

2. Program 

Program peningkatan kualitas kesehatan lingkungan



Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan



Program peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan



Program kesehatan matra Halaman 34




Program pemantapan fungsi managemen kesehatan



Program penguatan kelembagaan pemerintah daerah



Program pengelolaan obat publik, makanan, minuman dan perbekalan farmasi



Program perbaikan gizi masyarakat



Program pelayanan KIA, remaja dan usia lanjut



Program pencegahan dan pemberantasan penyakit

3. Rencana Kegiatan Tahun I sampai dengan Tahun V 

Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan melalui media elektronik



Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan melalui media cetak



Menyelenggarakan kajian tentang strata Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)



Menyelenggarakan sosialisasi hasil kajian PHBS



Pembinaan usaha kesehatan berbasis masyarakat



Fasilitasi desa sehat mandiri (DSM)



Penyelenggaraan sekolah sehat



Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian vektor lalat di Tepat Pembuangan sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA)



Menyelenggarakan pembinaan dan pemanfaatan jamban keluarga dan air bersih



Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan perumahan



Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan posyandu



Menyelenggarakan

pembinaan

dan

peningkatan

pengobatan

tradisional dan tanaman obat 

Menyelenggarakan

pembinaan

dan

peningkatan

pramuka

sakabakti husada

Halaman 35




Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan pekerja sektor informal



Menyusun peraturan program Jaminan Kesehatan Masyarakat ( jamkesmas )



Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait program jaminan kesehatan masyarakat ( jamkesmas )



Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi program jaminan kesehatan masyarakat ( jamkesmas )



Menyusun regulasi jaminan kesehatan daerah ( jamkesda )



Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk sinkronisasi program jamkesda



Melaksanakan advokasi dan sosialisasi jamkesda kepada para pemangku kepentingan



Melaksanakan sosialisasi jamkesda kepada masyarakat



Menyusun kebutuhan pembiayaan jamkesda yang berasal dari pemerintah dan masyarakat



Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program jamkesda



Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial



Pencapaian UCI/UMI



Bulan Imunisasai Anak Sekolah (BIAS) meliputi DT/TT dan Campak



Penemuan dan pengobatan Penyakit Menular Langsung ( TB Paru , Kusta, ISPA dan Diare )



Gerakan terpadu nasional (Gerdunas) TB



Management Terpadu Balita Sakit ( MTBS )



Care Seeking ISPA dan pemantauan rehidrasi Diare di rumah tangga Halaman 36




Penemuan dan pengobatan penyakit bersumber binatang ( Malaria dan DBD)



Pembrantasan vektor Penyakit Bersumber Binatang



Surveilens Epidemologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular ( PTM )



Rujukan specimen dan penderita



Kajian data epidemiologi



Kesehatan Haji



Fasilitasi P3K



Supervisi ke Puskesmas, Pusk. Pembantu & PKD.



Bintek penggunaan obat rasional



Pemberian ijin pelayanan kesehatan praktek swasta



Pemberian rekomendasi bagi rumah sakit swasta



Pemberian akreditasi bagi pegawai/pejabat fungsional



Operasional dan program Puskesmas



Pengadaan obat



Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)



Sistim Informasi Kesehatan



Penyusunan Renja, LKPJ,LPPD dan LAKIP



Pemeliharaan Puskesmas



Pelayanan Kesehatan



Bintek pelaksanaan QA



Monitoring dan evaluasi



Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP)



Evaluasi konseling kesehatan remaja



Pertemuan medis teknis program KB



Pengaktifan kegiatan posyandu Usia lanjut (Usila)



Penanggulangan KLB gizi buruk

Halaman 37




Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan kasus gizi kurang



Distribusi Fe bagi bumil



Distribusi Fe bagi pekerja wanita



Pemantauan garam beryodium tingkat masyarakat



Distribusi Vitamin A dosis tinggi pada balita



Distribusi Vitamin A dosis tinggi Resti dan penderita campak pada daerah KLB



Distribusi Vitamin A dosis tinggi pada ibu bersalin



Pemantauan status dan konsumsi gizi



Pelatihan gizi buruk bagi TP PKK Kec



Pelatihan orientasi POZI, PSG dan PKG



Pelaksanaan pertemuan penyajian pemantauan wilayah setempat (PWS)



Pengelolaan dan pengadaan obat.



Supervisi obat ke Puskesmas



Supervisi/bintek ke apotik dan PBF



Supervisi/bintek ke industri makanan rumah tangga



Supervisi/bintek ke sarana distribusi makanan



Supervisi/bintek ke sarana distribusi kosmetika

Halaman 38


BAB V PENUTUP Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengarahkan kinerja program di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga segenap untuk mencapai

misi

pembangunan

Kesehataan

guna

mewujudkan

visi

TERWUJUDNYA MASYARAKAT PURBALINGGAYANG SEHAT MANDIRI DAN BERKEADILAN . Keberhasilan pembangunan tersebut lebih ditentukan oleh semangat, sikap mental, disiplin dan kejujuran seluruh jajaran kesehatan serta peran aktif lintas sektor serta masyarakat pada umumnya. Akhirnya dengan dilandasi oleh keikhlasan hati, semangat dan optimisme marilah kita bersatu-padu menyatukan langkah kita untuk mewujudkan visi pemabangunan kesehatan Purbalingga.

Halaman 39


LAMPIRAN - LAMPIRAN

Halaman 40

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents