1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pertanggungjawaban rencana strategis kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban
kinerja.
Rambu-rambu
jalur
pertanggungjawaban
keuangan sudah tertata dengan baik, tetapi jalur pertanggungjawaban kinerja kurang tertata sehingga terkesan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan Rencana Kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan
instansi sebagai manajer dan
pemimpin
yang mengarahkan
instansinya kepada arah pelaksanaan sasaran organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan rencana strategis juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
2
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Oleh karena itu, substansi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target kinerja selama satu tahun. Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan perlu menyusun RKT Tahun 2015 dengan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 serta selaras Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan,
meneyelenggarakan
Inspektorat
pengawasan
intern
Jenderal di
mempunyai
lingkungan
tugas
Kementerian
Perhubungan. Paradigma pengawasan internal yang dahulu lebih dikenal sebagai Watch Dog yang terkesan hanya mencari kesalahan serta memberikan solusi jangka pendek harus dikesampingkan. Karena pada masa sekarang aparat pengawasan intern pemerintah tidak hanya dibutuhkan sebagai pengawas yang bersifat represif namun juga dibutuhkan sebagai pengawas yang bersifat preventif. Sejalan dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal lebih bersifat preventif yang menitikberatkan pada pengelolaan risiko (risk management) dan tata pemerintahan (governance), serta posisinya sebagai agent of change/katalisator, consulting partners dan quality assurance. Mulai tahun 2012 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah menerapkan pendekatan Risk Based Audit untuk menentukan unit kerja yang akan diaudit pada tahun tersebut. Pendekatan Risk Based Audit yaitu pengklasifikasian unit kerja berdasarkan besarnya resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
3
B. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis serta sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Tujuan yang hendak dicapai adalah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Jenderal Tahun 2015, menyediakan arahan penyusunan PK Inspektorat Jenderal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akunatbilitas kinerja.
C. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019; 9. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK. 74/KP.801/ITJEN-2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.
D. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
4
Jenderal
Kementerian
Perhubungan
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan
perumusan
kebijakan
pengawasan
intern
di
lingkungan
Kementerian Perhubungan; 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan; 4. Penyusunan
laporan
hasil
pengawasan
di
lingkungan
Kementerian
Perhubungan; 5. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal. Selain
tugas
melaksanakan
pokok
tugas-tugas
dan lain
fungsi atas
di
atas,
kebijakan
Inspektorat Pimpinan
Jenderal
Kementerian
Perhubungan seperti Koordinator kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Rencana
Aksi
Instansi-Pemberantasan
Korupsi
(RAI-PK)
Kementerian
Perhubungan, RAI-PK Inspektorat Jenderal, Preventif KKN, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon I Kementerian Perhubungan, Reviu LAKIP Kementerian Perhubungan, Evaluasi Pelaksanaan SPIP Eselon I Kementerian, Reviu atas Laporan Keuangan serta penugasan lainnya. Dengan demikian sebagai instansi pengawas internal Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mempunyai tanggung jawab dan berperan aktif dalam upaya mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Kementerian Perhubungan agar dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta pemerintahan yang bersih (Clean Governance).
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
5
E. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal memiliki struktur organisasi seperti pada bagan berikut : Gambar I.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
6
BAB II SASARAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
A. Sasaran Sasaran Inspektorat Jenderal sedapat mungkin dibuat agar mendukung tercapainya sasaran Kementerian Perhubungan. Sasaran Inspektorat Jenderal sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.75/KP.801/ITJEN-2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal adalah “Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dala rangka mewujudkan Clean Governance”
B. Kebijakan Pengawasan Kebijakan pengawasan ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada Pasal 3 ayat (1) “Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, Menteri menetapkan kebijakan Pengawasan 5 (lima) tahunan yang merupakan rencana strategis pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada 15 Oktober 2015 Menteri Perhubungan telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 482 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari : 1. Reorientasi peran pengawasan; 2. Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan; 3. Pengawasan
kegiatan-kegiatan
strategis
di
lingkungan
Kementerian
Perhubungan. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Reorientasi Pengawasan Reorientasi pengawasan dilakukan dengan mengacu Standar Internal Audit Internasional, baik untuk kegiatan assurance maupun konsultasi. Reorientasi pengawasan
ditandai
dengan
perubahan
proses
mengedepankan pendekatan Risk Based Audit.
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
bisnis
yang
7
Perubahan mendasar yang harus dilakukan pada proses bisnis pengawasan meliputi : a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) didahului dengan penilaian risiko kegiatan oleh Inspektorat Jenderal bersama para Manajemen APIP; b. Penetapan kegiatan yang menjadi prioritas (unggulan) pengawasan bersama para Manajemen APIP; c. Pelaksanaan pengawasan lebih mengutamakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I; d. Penerapan Peraturan Pemerintah terkait SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan, maka pengawasan dilaksanakan melalui : a. Pemantauan.monitoring dan asistensi penyusunan laporan keuangan; b. Pengujian sistem akuntansi pada satuan kerja Kementerian Perhubungan atas laporan keuangan; c. Reviu Laporan Keuangan; d. Monitoring tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan. 3. Pengawasan
kegiatan-kegiatan
strategis
di
lingkungan
Kementerian
Perhubungan Pelaksanaan pengawasan harus dapat dengan cepat atau dini mendeteksi penyimpangan. Pengawasan yang efektif dapat memberikan informasi yang cukup bagi para pengambil keputusan, artinya pengawasan dilakukan dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan, meliputi : a. Pre award audit atas permintaan; b. Pendampingan
pagu
kebutuhan
tahun
mendatang
Kementerian
Perhubungan; c. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran atas Pagu Anggaran; d. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran atas Pagu Alokasi Anggaran; e. Reviu Revisi DIPA (buka blokir); f. Pemantauan tindak lanjut hasil audit;
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
8
g. Bimbingan teknis terkait peningkatan tata kelola penyelenggaraan keuangan negara; h. Pelaksanaan audit tematik atau pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) sesuai dengan isu kebutuhan organisasi.
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
9
BAB III KEGIATAN PENGAWASAN A. Strategi Pengawasan Untuk mencapai sasaran Inspektorat Jenderal, Strategi pelaksanaan pengawasan yang ditempuh adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Consultant dan Quality Assurance; 2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan; 3. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan.
B. Penjabaran Strategi Dalam Kegiatan Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Jenderal adalah Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya di lingkungan kementerian Perhubungan. 1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Consultant dan Quality Assurance a) Audit Audit adalah proses identifikasi masalah, analisi dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasrkan stanar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit yang dilaksanakan adalah Audit Kinerja serta Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT). ADTT yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1) Audit pengadaan barang dan jasa; 2) Audit perencanaan dan manfaat; 3) Audit pelayanan publik; 4) Audit khusus; 5) Audit investigatif; 6) Audit terhadap masalah yang menjadi fokus Kementerian Perhubungan.
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
10
b) Reviu Reviu
adalah
penelaahan
ulang
bukti-bukti
suatu
kegiatan
yang
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan. Reviu yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1) Reviu Laporan Keuangan; 2) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran; 3) Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4) Reviu
terhadap
masalah
yang
menjadi
fokus
Kementerian
Perhubungan. c) Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan,
dan
menentukan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1) Evaluasi LAKIP; 2) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 3) Evaluasi
terhadap
masalah
yang
menjadi
fokus
Kementerian
Perhubungan. d) Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi dalam LHA. Jenis Kegiatan pemantauan hasil audit yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 meliputi : 1) Pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan; 2) Pemantauan, koordinasi dan konsultasi dengan BPK-RI dan BPKP
terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di lingkungan Kementerian Perhubungan; 3) Pemantauan data Tindak Lanjut Hasil pengawasan BPK-RI yang
dilaksanakan oleh BPK-RI bersama dengan Inspektorat Jenderal dan unit kerja terkait dilingkungan Kementerian Perhubungan;
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
11 4) Pemantauan data Tindak Lanjut Hasil pengawasan BPKP
yang
dilaksanakan oleh BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan bersama dengan Inspektorat Jenderal dan unit kerja terkait dilingkungan Kementerian Perhubungan. e) Pengawasan Lainnya. 1) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) di lingkungan Inspektorat Jenderal; 2) Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) serta Rencana Aksi Instansi Pencegahan Korupsi (RAI-PK); 3) Pelaksanaan Whistleblowing System; 4) Pengendalian Gratifikasi; 5) Pembinaan Pengawasan; 6) Pre-Award
Audit
untuk
kegiatan
dengan
Pagu
diatas
Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) 7) Pendampingan Pagu Kebutuhan; 8) Sosialisasi Pengawasan; 9) Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; 10) Pemaparan hasil pengawasan. C. Target Kinerja 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015-2019 Target Kinerja Inspektorat Jenderal dijabarkan dalan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan secara umum sebagai perwujudan tercapainya tujuan Inspektorat Jenderal. IKU Inspektorat Jenderal sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK. 74/KP.801/ITJEN-2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019, IKU Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : a) Persentase kebocoran keuangan negara; b) Persentase jumlah temuan terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis); c) Persentase jumlah temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI); d) Persentase jumlah temua ketidakpatuhan terhadap peraturan; RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
12
e) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti;jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertfikat fungsional auditor. 2. Target Kinerja Tahun 2015 Target Kinerja merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun sebagai acuan atau tolok ukur keberhasilan kinerja pada akhir tahun. Target kinerja juga dijadikan sebagai dasar evaluasi tingkat keberhasilan kinerja selama satu tahun. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dikethui celah kinerja (Performance Gap) yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan
sehingga
dapat
ditetapkan
suatu
strategi
guna
meningkatkan kinerja di masa mendatang (Performance Improvement) dijadikan sebagai bahan evaluasi di akhir tahun. Target Kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Perhubungan, begitu juga selanjutnya antara Pejabat Eselon II dengan Pejabat Eselon I terkait.
Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal dengan
Menteri Perhubungan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : N o. 1.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka Mewujudkan Clean Governance
a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara b. Persentase Temuan terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) c. Persentase Temuan terhadap Sistem Pengendali Intern d. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan e. Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti f. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang Memiliki Sertifikat JFA
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
Target 1% 37,72 % 44,59 % 11,50 % 25 % 125 orang
13
BAB IV PENUTUP
Rencana
Kinerja
Tahunan
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Perhubungan Tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang jangka waktunya satu tahun. RKT ini memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapainnya. Kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan
melalui
pemantapan
sistem
dan
metode
perencanaan,
peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar unit di lingkup Inspektorat Jenderal serta juga tidak terlepas dari koordinasi dengan unit kerja Eselon I Kementerian Perhubungan. Dengan demikian RKT ini diharapkan menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal pada tahun 2015. Ditetapkan di Tanggal
: :
Jakarta Oktober 2015
INSPEKTUR JENDERAL ttd CRIS KUNTADI
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
